Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia bercerita bagaimana kesan dirinya mengenal dan bekerja dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) selama 10 tahun ini. Untuk diketahui kepemimpinan Jokowi tinggal menghitung hari lagi menjelang berakhir pada 20 Oktober 2024.

Bahlil bercerita dirinya pertama kali mengenal Jokowi saat menjadi Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) pada 2014. Bahlil mengaku seringkali diajak dan berdiskusi dengan Jokowi.

"Coba cek ya Ketua Kadin dan Ketua HIPMI (kala itu) yang sering diajak itu Ketum HIPMI. Jadi saya kenal beliau," kata Bahlil ditemui di Hotel Kempinski semalam, ditulis Jumat (11/10/2024).

Kemudian memasuki periode kedua Jokowi, Bahlil diberikan amanah untuk menjadi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Bahlil juga sempat lama menduduki jabatan Menteri Investasi/Kepala BKPM. Kini dirinya mengemban amanah sebagai Menteri ESDM.

Bahlil menganggap Jokowi bukan sekedar seorang pemimpin negara, dia menyebut orang nomor satu di Indonesia itu seperti guru, kakak, dan orang tua.

"Beliau tokoh bangsa, guru, kakak, beliau abang saya dan juga orang tua saya. Kalau pribadi saya, Pak Jokowi itu kepala negara yang out of the box. Beliau memimpin punya hati tidak hanya punya pikiran. Di Indonesia banyak kepemimpinan cerdas tetapi sedikit yang punya hati," pungkasnya.

Simak Video: Jokowi Cerita Pekerjaan Paling Melelahkan Selama 10 Tahun Jadi Presiden

[Gambas:Video 20detik]

Kilang PPSDM Migas menerima Penghargaan Patra Nirbhaya Karya Utama Kategori Tanpa Kehilangan Jam Kerja Sebagai Akibat Kecelakaan Kerja dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Kilang PPSDM Migas merupakan kilang tertua yang masih beroperasi dan digunakan sebagai sarana pengembangan sumber daya manusia sub sektor minyak dan gas bumi.

Penghargaan tersebut diberikan dalam acara Penghargaan Keselamatan MIGAS 2024 yang berlangsung di Hotel JS Luwansa, Jakarta pada Senin (7/10/2024). Penghargaan ini diterima langsung oleh Kepala PPSDM Migas, Waskito Tunggul Nusanto sebagai Kepala Teknik Kilang PPSDM Migas.

"Kami sangat bersyukur sekaligus berbahagia karena atas kerja sama dan dan dedikasi seluruh pegawai khususnya para operator di Kilang PPSDM Migas, kami menerima Penghargaan Patra Nirbhaya Karya Utama Kategori Tanpa Kehilangan Jam Kerja Sebagai Akibat Kecelakaan Kerja dari Kementerian ESDM," ucap Kepala PPSDM Migas dalam keterangannya, Jumat (11/10/24).

Ia menambahkan bahwa Kilang PPSDM Migas tetap menjalankan kaidah-kaidah keteknikan yang baik sehingga dapat tetap beroperasi dengan aman, dengan indikasi tidak ada insiden kecelakaan fatal, kecelakaan berat yang terjadi di Kilang PPSDM Migas.

"Berbagai upaya peningkatan layanan dan keselamatan juga dilakukan di kilang ini, antara lain upgrading system pengendali kilang dan peremajaan sarana prasarana. Selain itu, kilang ini juga berhasil menghindari pencemaran lingkungan serta kecelakaan yang melibatkan instalasi atau peralatan kerja," tambahnya.

Dalam acara tersebut Menteri ESDM menyebutkan harapan bangsa Indonesia dalam menyambut persaingan global dengan menuturkan untuk berfokus pada upaya menyambut persaingan global dengan program-program yang disiapkan untuk menyongsong Indonesia Emas menyiapkan seluruh pekerja untuk tetap sehat dan menjaga keselamatan kerja.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta lifting minyak dan gas (migas) harus naik. Dia tak mau lifting migas dibiarkan terus turun. Sementara saat ini lifting migas turun dan dampaknya banyak anggaran yang keluar untuk impor.

Merespons hal tersebut, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan harus banyak upaya atau strategi yang dilakukan agar lifting migas tidak terus mengalami penurunan.

"Upaya strategi dengan mengoptimalkan sumur-sumur idle, kemudian mengintervensi sumur aktif dengan teknologi. Kemudian kita melakukan penetrasi dengan cara eksplorasi baru," kata dia ditemui di Hotel Kempinski semalam, ditulis, Jumat (11/10/2024).

Menurutnya, berbagai upaya itu jangan sampai terhambat regulasi. Kemudahan regulasi akan meningkatkan nilai kompetitif dari produksi migas Indonesia.

"Nah, ini jangan sampai ada hambatan karena regulasi. Kita harus berikan yang kompetitif dengan negara-negara lain," jelasnya.

Bahlil menyebut jika lifting migas digenjot, maka sama dengan meningkatkan pendapatan negara dan mengurangi impor.

"Memperbaiki perdagangan dan memperbaiki neraca dan devisa kita bisa kita jaga. Itu maksudnya," terangnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta lifting migas harus naik. Dia tak mau lifting migas dibiarkan terus menerus turun. Pasalnya bila lifting migas turun terus, akan banyak anggaran negara yang keluar untuk melakukan impor minyak dan gas dalam memenuhi kebutuhan dalam negeri.

"Saya titip lifting minyak harus naik. Dengan cara apapun harus naik. Karena begitu produksi turun, uang yang kita keluarkan besar sekali," ujar Jokowi dalam agenda Peringatan Hari Jadi Pertambangan dan Energi ke 79, di Kempinski Hotel, Jakarta Pusat, Kamis (10/10/2024).

Jokowi menekankan semua sumur harus bisa ditingkatkan produktivitasnya. Bagaimana pun caranya peningkatan lifting harus dilakukan.

"Sumur yang kita miliki diproduktifkan. Entah dikerjain sendiri, dikerjai BUMN, dikerjai Pertamina, kerja sama dengan swasta, perusahaan asing, semua dilakukan," papar Jokowi.

Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan berakhir pada 20 Oktober 2024. Estafet kepemimpinan negara ini akan berpindah kepada Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

Sebelumnya, Prabowo sempat menyebutkan bahwa ada beberapa menteri di kabinet Jokowi yang akan berlanjut di era pemerintahannya.

Bahlil Lahadalia saat ini menjadi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Saat ditanya apakah dirinya akan menjadi Menteri ESDM di pemerintahan Prabowo, Bahlil menyebut keputusan itu berada di tangan Presiden Terpilih.

"Bapak presiden kan 10 tahun, dan 10 hari lagi beliau akan berakhir. Kami sebagai keluarga besar ESDM pasti tentu meminta nasihat. Saya kalau ditanya lanjut atau tidak, saya nggak bisa memastikan, karena itu kewenangan prerogatif bapak Presiden Terpilih, Bapak Prabowo," kata dia ditemui di Hotel Kempinski, ditulis Jumat (11/10/2024).

Bahlil mengatakan, meski dirinya hanya memimpin 1,5 bulan, dia berharap pegawai Kementerian ESDM akan lebih kompak dan dapat mewujudkan target negara, seperti lifting minyak hingga hilirisasi sesuai arahan Jokowi.

"Dan memangkas aturan-aturan yang memperlambat," pungkasnya.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia bercerita bagaimana dirinya menyampaikan kegelisahan pegawai Kementerian ESDM kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait tunjangan kinerja (tukin).

Menurutnya, hal tersebut harus menjadi perhatian karena sumbangsih Kementerian ESDM kepada negara sangat besar. Untuk itulah dirinya menyampaikan masukan dari pegawai dengan memperlihatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kementerian ESDM.

"Setiap tahun itu menghasilkan PNBP di luar pajak Rp 300 (triliun) sampai Rp 350 (triliun), tetapi kesejahteraan mereka menurut saya harus diperhatikan. Saya menyampaikan keluhan, kegelisahan mereka selama ini kepada bapak presiden sebagai pimpinan di negara ini," kata dia di Hotel Kempinski, Jakarta Pusat, ditulis Jumat (11/10/2024).

Bahlil mengatakan, Jokowi telah memberikan sinyal yang baik terkait kenaikan tunjangan. Apalagi, sumbangsih PNBP Kementerian ESDM disebut 10% dari total pendapatan negara.

"Bayangkan Rp 350 triliun sama dengan 10% lebih dari total pendapatan negara dalam APBN. Itu nggak main-main loh. Kalau nggak kita sejahterakan mereka yang baik itu nanti semangat kerjanya ya saya nggak bisa menggambarkan dengan kata-kata," terangnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) buka-bukaan nasib kenaikan tukin pegawai Kementerian ESDM. Jokowi mengaku, Bahlil sudah sering meminta kenaikan tukin Kementerian ESDM untuk segera diteken. Namun, rancangan Peraturan Presiden soal tunjangan kinerja Kementerian ESDM belum ada di meja Jokowi.

"Pak Menteri ini bolak-balik mendorong saya, tanya ke saya nggak sekali dua kali. Saya bilang saya akan tanda tangan kalau barang itu ada di meja saya, sampai malam ini belum. Belum sampai di meja saya, begitu sampai di meja saya, saya akan tanda tangan yang namanya tunjangan," ungkap Jokowi dalam agenda Peringatan Hari Jadi Pertambangan dan Energi ke 79, di Kempinski Hotel, Jakarta Pusat, Kamis (10/10/2024).

"Saya omong apa adanya ya, belum sampai di meja saya. Kalau saya jawab sudah, bohong namanya," sambung Jokowi.

Saat menutup sambutannya, Jokowi kembali menekankan dirinya akan segera menekan beleid soal kenaikan tunjangan kinerja tersebut bila drafnya sudah ada di mejanya.

"Sekali lagi, yang tunjangan tadi begitu ditandatangani saya sampaikan ke Menteri ESDM. Pokoknya secepatnya," tegas Jokowi.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia membantah tudingan adanya kerja paksa di industri nikel Indonesia. Menurutnya hal itu adalah kampanye hitam yang bertujuan merusak reputasi Indonesia.

"Nggak ada kerja paksa. Saya kan setiap bulan waktu saya Menteri Investasi turun. Ini hanya black campaign aja kok, tenang aja," tegasnya ditemui di Hotel Kempinski, Jakarta Pusat, ditulis Jumat (11/10/2024).

Menurutnya, banyak negara lain yang merasa lebih hebat dari Indonesia, namun sebenarnya tidak lebih hebat. "Di negara luar itu yang merasa semua paling hebat. Mohon maaf, mereka bukan lebih baik daripada kita," lanjutnya.

Bahlil percaya dengan kekayaan yang dimiliki, Indonesia dapat menjadi negara dengan pendapatan per kapita tinggi. Dengan begitu diharapkan dapat masuk daftar 10 besar negara maju.

"Indonesia ke depan akan menjadi negara dalam pendapatan per kapita tinggi, GDP tinggi dan kita mampu menjadi nomor 10 terbaik dalam GDP," pungkasnya.

Tudingan Kerja Paksa

Mengutip dari Asia Times, Departemen Tenaga Kerja AS memasukkan nikel Indonesia ke daftar produk yang dibuat menggunakan kerja paksa. Laporan tersebut menyebutkan industri nikel di Indonesia tidak memiliki landasan hukum atau peraturan langsung.

Informasi ini didapat oleh AS dari liputan pers dan berbagai laporan oleh LSM tentang kondisi kerja di pabrik peleburan nikel yang terkonsentrasi di Sulawesi dan Maluku, Indonesia timur.

Perusahaan-perusahaan nikel itu dimiliki dengan kemitraan antara China dan Indonesia. Laporan AS menyebut para pekerja dari kedua negara tersebut diduga menghadapi pemotongan upah yang sewenang-wenang, kekerasan, lembur paksa, dan pengawasan terus-menerus.

Pekerja China juga diduga menghadapi penyitaan paspor dan pembatasan pergerakan mereka. Sumber Asia Times yang merupakan pekerja di peleburan nikel itu juga mengonfirmasi kondisi tersebut.

Menurut penelitian Trend Asia, organisasi berbasis di Jakarta yang menangani kecelakaan pada industri Nikel pada 2015 dan 2023 ,sekitar 91 pekerja meninggal dalam kecelakaan fatal di tempat kerja yang terkait dengan industri pemurnian nikel.

Kecelakaan terburuk terjadi pada Desember 2023 ketika ledakan peleburan yang menewaskan 21 pekerja, terdiri dari 13 orang Indonesia dan 8 orang Cina.

Simak Video: Bertemu MBZ, Jokowi Tawarkan Proyek Financial Center IKN-Investasi Nikel

[Gambas:Video 20detik]

Rencana pemerintah untuk mengatur pembelian BBM subsidi tak kunjung terealisasi. Padahal, pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan berakhir beberapa hari lagi.

Rencana pengaturan BBM subsidi ini menjadi tanda tanya. Apakah bakal diterapkan di masa pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto?

Bicara mengenai pengaturan BBM subsidi, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, aturan terkait BBM subsidi sedang dimatangkan. Ia menegaskan, tak ingin terburu-buru mengambil kebijakan.

"Aturannya sampai sekarang kita masih matangkan. Kan tidak boleh terlalu terburu-buru," kata Bahlil di Monas, Jakarta Pusat, Kamis (10/10/2024) kemarin.

Dia mengatakan, pihaknya ingin melihat dampak pengaturan BBM subsidi ini. Oleh karena itu, uji coba terus dilakukan.

Lebih lanjut, Bahlil menyampaikan, aturan tersebut sudah hampir final. Kemudian, penerapan dari pengaturan BBM subsidi ini hanya persoalan waktu.

"Karena kita harus tahu dampak ketika diimplementasikan di tingkat nelayan, petani Kita lagi uji coba- uji coba terus. Aturannya sudah hampir final. Tapi apakah nanti di zamannya Pak Jokowi atau Pak Prabowo itu cuma persoalan waktu saja," paparnya.

Di lokasi yang sama, Bahlil mengatakan, Prabowo menjadikan kedaulatan energi sebagai salah satu program utama. Namun, mengungkap, lifting minyak Indonesia terus turun.

Dia kemudian menerangkan, konsumsi minyak Indonesia 1,6 juta barel per hari. Sementara, lifting minyak Indonesia hanya 600 ribu barel per hari. Oleh karena itu, Bahlil mengatakan, perlu ada terobosan-terobosan untuk memacu lifting minyak.

"Kita tahu bahwa ke depan salah satu program utama Pak Prabowo itu adalah kedaulatan energi. Lifting kita kan menurun terus, konsumsi kita sekarang 1,6 juta barel per day, lifting kita 600 ribu. Jadi memang harus ada terobosan-terobosan untuk kita meningkatkan lifting," katanya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkap sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah berkontribusi pada penerimaan negara dengan nilai yang cukup besar. Jokowi menyebut sumbangsih sektor ESDM selama 10 tahun telah mencapai Rp 1.800 triliun.

"Kita tahu, dari 2014 sampai hari ini, PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) yang diterima oleh negara dari ESDM berarti 10 tahun, besar sekali, kurang lebih Rp 1.800 triliun," kata dia dalam Hari Ulang Tahun ke 79 Pertambangan dan Energi, di Hotel Kempinski, Jakarta Pusat, Kamis (10/10/2024).

Jokowi menyebut kenaikan penerimaan negara dari sektor ESDM terus mengalami kenaikan cukup signifikan. Angka penerimaan per tahunnya juga disebut sangat besar.

"Kalau melihat dua tahun lalu, 2022 itu Rp 348 triliun kemudian di 2023 Rp 229 triliun. Pertahunnya juga sangat besar sekali," ucapnya.

Hal tersebut menandakan sektor ESDM merupakan sektor yang sangat strategis dan memiliki potensi sangat besar.

"Sektor yang memberikan multiplier effect yang besar bagi perekonomian nasional," ucap Jokowi.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) buka-bukaan soal nasib kenaikan tunjangan kinerja (tukin) pegawai Kementerian ESDM. Dia mengaku Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sudah seringkali mendorongnya untuk segera meneken keputusan soal tunjangan kinerja kementeriannya.

Namun, rancangan Peraturan Presiden soal tunjangan kinerja Kementerian ESDM belum ada di meja Jokowi.

"Pak Menteri ini bolak-balik mendorong saya, tanya ke saya nggak sekali dua kali. Saya bilang saya akan tanda tangan kalau barang itu ada di meja saya, sampai malam ini belum. Belum sampai di meja saya, begitu sampai di meja saya saya akan tanda tangan yang namanya tunjangan," ungkap Jokowi dalam agenda Peringatan Hari Jadi Pertambangan dan Energi ke 79, di Kempinski Hotel, Jakarta Pusat, Kamis (10/10/2024).

"Saya omong apa adanya ya, belum sampai di meja saya. Kalau saya jawab sudah, bohong namanya," sambung Jokowi.

Jokowi mengatakan Bahlil memang sangat lincah dalam meminta kenaikan tunjangan Kementerian ESDM. Hampir tiap pertemuan dengannya Bahlil bertanya soal kenaikan tunjangan tersebut.

"Memang Menteri ESDM lincah sekali, barangnya di sini didorong, di sini didorong. Selalu tanya ke saya, sudah pak? Tadi siang ketemu, sudah pak? Belum. Memang belum," sebut Jokowi.

Saat menutup sambutannya, Jokowi kembali menekankan dirinya akan segera menekan beleid soal kenaikan tunjangan kinerja tersebut bila drafnya sudah ada di mejanya.

"Sekali lagi, yang tunjangan tadi begitu ditandatangani saya sampaikan ke Menteri ESDM. Pokoknya secepatnya," tegas Jokowi.

Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java (PHE ONWJ) Regional Jawa menjelaskan kronologi penyelamatan 10 awak kapal nelayan terombang-ambing di laut lepas pada Sabtu (28/9) lalu. Tepatnya, para nelayan itu terjebak sekitar 11 kilometer dari pesisir Pantai Utara Jawa,

Superintendent KLA Flowstations Achmad Mohan mengatakan menjelang tengah hari, sepuluh nelayan asal Desa Ciparage, Karawang melaut dengan kapal tangkap. Tulisan "Badak Liar" tercetak di bagian lambung kapal. Alat jaring payang mereka sudah penuh terisi ikan ketika mesin kapal mati total di tengah laut Jawa.

Kerusakan di gearbox menyebabkan mesin kapal mati. Awak kapal mencoba berbagai cara untuk kembali menghidupkan mesin. Namun mesin kapal gagal dihidupkan kembali.

Peralatan mekanik yang tidak lengkap dan ombak yang besar mempersulit usaha mereka. Tanpa pilihan, para nelayan kapal Badak Liar pasrah dihanyut arus ombak selama tiga jam.

"Menjelang sore, gelombang Laut Jawa menyeret Badak Liar mendekati sumur KLXA di area Lapangan KLA yang dioperasikan PHE ONWJ. Para awak kapal melambaikan tangan dan berteriak meminta pertolongan ke arah anjungan lepas pantai. Kru PHE ONWJ yang tengah bertugas langsung bergerak cepat, kapal USV Fulmar PHE ONWJ melaju mendekati Badak Liar yang terombang-ambing," kata Achmad dalam keterangannya, dikutip Kamis (10/10/2024).

Lebih lanjut, gelombang laut dan hari yang mulai gelap membuat operasi penyelamatan berlangsung tidak mudah. Ombak yang terus mengayunkan Badak Liar menyulitkan kru PHE ONWJ untuk mengarahkan kapal tersebut ke titik aman.

Menggunakan tambang, Kapal USV Fulmar menarik Badak Liar ke area bouy atau struktur apung untuk menambatkan kapal di perairan-red milik PHE ONWJ yang berjarak 5 kilometer dari lokasi awal. Proses penyelamatan berlangsung intens selama satu setengah jam.

Berkat kesigapan kru PHE ONWJ, akhirnya pada pukul 18.30 WIB seluruh nelayan berhasil dievakuasi dengan selamat tanpa cedera.

"Proses evakuasi ibarat ujian ketahanan dan keberanian bagi kru PHE ONWJ. Berbagai tantangan seperti gelombang tinggi, angin kencang, dan visibilitas yang rendah dapat membuat misi penyelamatan menjadi semakin rumit dan berbahaya," jelasnya.

Dia menilai dalam situasi darurat, setiap detik sangat berharga. Menurutnya, keberhasilan evakuasi tidak hanya bergantung pada kesiapan tim, tetapi juga pada kemampuan untuk menghadapi kondisi yang tidak terduga dan mengatasi berbagai rintangan yang muncul di lapangan.

Sementara itu, General Manager PHE ONWJ, Muzwir Wiratama mengatakan penyelamatan nelayan Kapal Badak Liar merupakan contoh bukti komitmen Perusahaan untuk selalu menjaga keselamatan operasi migas dan siap membantu masyarakat, khususnya nelayan yang melaut di sekitar wilayah kerja ONWJ.

"Sebagai perusahaan yang beroperasi di wilayah perairan, kami memiliki tanggung jawab untuk menjaga keselamatan bersama. Kami berharap kejadian nahas ini tidak terulang kembali. Dan semoga para nelayan dapat kembali melaut dengan selamat," kata Wira.

Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso mengapresiasi kesigapan perwira Pertamina PHE ONWJ yang berhasil menolong nelayan yang mengalami musibah di tengah lautan.

"Pertamina senantiasa mendorong kepedulian sosial yang tinggi agar selalu terdepan dalam membantu masyarakat yang tengah membutuhkan. Ini cerminan BUMN hadir untuk negeri," ujar Fadjar.

Jumlah komisi di DPR RI dikabarkan bakal bertambah dari sebelumnya 11 menjadi 13. Masing-masing komisi bakal bekerja dengan mitra Kementerian/Lembaga yang ditentukan.

Dalam dokumen formulir pilihan komisi salah satu fraksi kepada anggotanya seperti dilansir dari detikNews, Kamis (10/10/2024), ada t13 komisi di DPR periode 2019-2024. Beberapa mitra komisi masih sama seperti periode lalu, tapi ada juga mitra kerja yang digeser ke komisi baru.

Misalnya, Kementerian ESDM yang sebelumnya bermitra dengan Komisi VII DPR RI lalu digeser ke Komisi XII DPR RI. Dalam formulir tersebut juga tercantum beberapa nomenklatur kementerian baru.

Misalnya Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kebudayaan, Kementerian Pekerjaan Umum, hingga Kementerian Perumahan Rakyat.

Meski demikian, bocoran ini bersifat sementara. DPR RI menyatakan susunan komisi serta AKD mereka belum rampung dan baru akan diumumkan 14 Oktober.

Berikut ini bocoran sementara mitra kerja 13 komisi di DPR:

Komisi I
Pertahanan, Luar Negeri, dan Informatika
1. Kementerian Luar Negeri
2. Kementerian Pertahanan
3. Kementerian Komunikasi dan Informatika
4. Panglima TNI/Mabes TNI-AD, TNI-AL, TNI-AU
5. Badan Intelijen Negara (BIN)
6. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
7. Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas)
8. Badan Keamanan Laut (Bakamla)
9. Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas)
10. Dewan Pers
11. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)
12. Komisi Informasi Pusat (KIP_
13. Lembaga Sensor Film (LSF)

Komisi II
Pemerintahan Dalam Negeri, Pertanahan, dan Pemberdayaan Aparatur
1. Kementerian Dalam Negeri
2. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
4. Komisi Pemilihan Umum (KPU)
5. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum RI (DKPP)
6. Badan Pengawas Pemilu RI (Bawaslu)
7. Ombudsman Republik Indonesia (ORI)
9. Lembaga Administrasi Negara (LAN RI)
10. ANRI
11. Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)
12. Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN)
13. Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP)

Komisi III
Penegakan Hukum
1. Kejaksaan Agung
2. Kepolisian Negara Republik Indonesia
3. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
4. Sekretariat Jenderal Mahkamah Agung
5. Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi
6. Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial
7. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
8. Badan Narkotika Nasional (BNN)

Komisi IV
Pertanian, Kehutanan dan Kelautan
1. Kementerian Pertanian
2. Kementerian Kehutanan
3. Kementerian Kelautan dan Perikanan
4. Badan Urusan Logistik (Bulog)
5. Badan Restorasi Gambut (BRGM)
6. Badan Pangan Nasional (Bapanas)
7. Badan Karantina Indonesia

Komisi V
Infrastruktur dan Perhubungan
1. Kementerian Pekerjaan Umum
2. Kementerian Perumahan Rakyat
3. Kementerian Perhubungan
4. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
5. Kementerian Transmigrasi
6. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG)
7. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas)

Komisi VI
Perdagangan, Kawasan Perdagangan dan Pengawasan Persaingan Usaha
1. Kementerian Perdagangan
2. Kementerian BUMN
3. Kementerian Koperasi
4. Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN)
5. Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU)
6. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam)
7. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS)
8. Dewan Koperasi (DEKOPIN)

Komisi VII
Perindustrian, UMKM, Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Sarana Publikasi
1. Kementerian Perindustrian
2. Kementerian Pariwisata
3. Keneterian Ekonomi Kreatif/Barekraf
4. Kementerian UMKM
5. Badan Standarisasi Nasional (BSN)
6. Lembaga Penyiaran Publik RRI
7. Lembaga Penyiaran Publik TVRI
8. Perum Lembaga Kantor Berita Nasional Antara

Komisi VIII
Agama, sosial, dan Perempuan dan Anak
1. Kementerian Agama
2. Kementerian Sosial
3. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
4. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)
5. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
6. Badan Amil Zakat Nasional (Baznas)
7. Badan Wakaf Indonesia (BWI)
8. Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)

Komisi IX
Kesehatan, Ketenagakerjaan, dan Jaminan Sosial
1. Kementerian Kesehatan
2. Kementerian Ketenagakerjaan
3. Kementerian Kependudukan & Pembangunan Keluarga
4. Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/BPNP2TKI
5. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)
6. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan)
7. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (PBJS Ketenagakerjaan)
8. Badan Gizi Nasional

Komisi X
Pendidikan, Olahraga, dan Riset
1. Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi
2. Kementerian Pendidikan Tinggi
3. Kementerian Kebudayaan
4. Kementerian Pemuda dan Olahraga
5. Perpustakaan Nasional (Perpusnas)
6. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)
7. Badan Pusat Statistik (BPS)

Komisi XI
Keuangan, Perencanaan Pembangunan Nasional, Menoter, Sektor Jasa Keuangan
1. Kementerian Keuangan
2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
3. Bank Indonesia (BI)
4. Otoritas Jasa Keuangan (OJK): Perbankan dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)
5. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP)
6. Sekretariat Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
7. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
8. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
9. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPIE)
10. BUMN (PMN, Privatisasi)

Komisi XII
Energi & Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup dan Investasi
1. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Kementerian Lingkungan Hidup
3. Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal
4. Badan pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas)
5. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas)
6. Dewan Energi Nasional (DEN)
7. Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapetan)
8. Badan Informasi Geospasial (BIG)

Komisi XIII
Hukum dan HAM
1. Kementerian Hukum
2. Kementerian HAM
3. Kementerian Sekretariat Negara
4. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan
5. Komnas HAM
6. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)
7. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)
8. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)
9. Sekretariat Jenderal DPR
10. Sekretariat Jenderal DPD
11. Sekretariat Jenderal MPR
12. Sekretariat Kabinet
13. Kantor Staf Presiden (KSP)

Badan Anggaran
1. Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan
2. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
3. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
4. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (terkait Pembahasan RKA/KL)
5. Kementerian Koordinator Bidang Kemasyarakatan

Presiden terpilih Prabowo Subianto menjadikan kedaulatan energi sebagai salah satu program utama. Namun, ada persoalan terkait kondisi energi di Tanah Air.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkap, lifting minyak Indonesia terus turun. Dia kemudian menerangkan, konsumsi minyak Indonesia 1,6 juta barel per hari. Sementara, lifting minyak Indonesia hanya 600 ribu barel per hari.

Oleh karena itu, Bahlil mengatakan, perlu ada terobosan-terobosan untuk memacu lifting minyak.

"Kita tahu bahwa ke depan salah satu program utama Pak Prabowo itu adalah kedaulatan energi. Lifting kita kan menurun terus, konsumsi kita sekarang 1,6 juta barel per day, lifting kita 600 ribu. Jadi memang harus ada terobosan-terobosan untuk kita meningkatkan lifting," di Monas Jakarta, Rabu (10/10/2024).

Bahlil juga mengatakan, saat ini Indonesia tengah mengarah ke energi hijau (green energy). Menurutnya, hilirisasi merupakan salah satu instrumen untuk mencapai hal tersebut.

"Nah sekarang kita mencari jalan tengah formulasi aturan yang betul-betul berpihak pada program yang mewujudkan itu," ungkapnya.

Selanjutnya, Bahlil mengatakan, sektor ESDM menyumbang penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang besar kepada negara. Dengan besarnya kontribusi kepada negara tersebut, maka kesejahteraan pegawai Kementerian ESDM perlu diperhatikan.

"Menyangkut dengan ESDM ini kan setiap tahun itu Rp 300-350 triliun itu penyumbang untuk PNBP. Jadi kalau karyawan kami kesejahteraannya tidak diperhatikan, ya susah. Jadi ini bagian daripada memacu kinerja mereka, tapi juga harus kita perhatikan kesejahteraannya. Itu yang saya maksudkan, itu tanggung jawab kamilah nanti kami akan memperjuangkan sesuai dengan aturan perundangan berlaku," paparnya.

Simak Video: Baru Jadi Menteri ESDM, Bahlil Sentil Impor Minyak-Gas Bengkak

[Gambas:Video 20detik]