Bisnis.com, JAKARTA – Pengamat melihat setoran pajak dari para pelaku pekerja informal masih menjadi tantangan bagi pemerintah Presiden terpilih Prabowo Subianto karena tidak seluruhnya terpantau dalam radar fiskus.

Pengamat Pajak Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar menyoroti bahwa meningkatnya pekerja sektor informal akan menjadi tantangan bagi sektor perpajakan karena sulitnya pengawasan.

“[Pekerja formal] untuk lebih patuh tentu lebih sulit dibandingkan pekerja karyawan [formal]. Tentu ini akan mempengaruhi kontribusi perpajakan,” ujarnya kepada Bisnis, dikutip Rabu (31/7/2024).

Mengingat, tren struktur ketenagakerjaan Indonesia dalam lima tahun terakhir mayoritas merupakan pekerja informal. Per Februari 2024, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat proporsi pekerja informal mencapai 59,17%, dan 40,83% sisanya pekerja formal.

Meski Fajry tidak dapat menghitung berapa kontribusi perpajakan yang hilang dari radar Direktorat Jenderal Pajak, dirinya menekankan pekerja informal akan menjadi tantangan bagi penerimaan pajak Orang Pribadi (OP) karena basisnya yang lebih kecil.

Dengan kata lain, pekerja informal memiliki upah atau penghasilan lebih kecil dari pekerja formal.

Kondisi ini pula yang mendukung data Bank Dunia dalam studi tahun 2020, bahwa hampir 40% masyarakat kelas menengah (middle class) Indonesia turun kelas ke kategori calon kelas menengah (aspiring middle class).

“Inilah yang diduga menjadi alasan banyak penduduk indonesia yang turun kelas dari middle class menjadi aspiring middle-class. Karena penghasilan dari sektor informal memang lebih kecil dari sektor formal. Kalau penghasilannya lebih kecil maka kontribusi ke penerimaan akan lebih kecil,” jelas Fajry.

Untuk itu, pemerintah dalam hal ini otoritas pajak memiliki tugas yang menantang karena pekerja informal kerap disandingkan sebagai pelaku shadow economy sehingga pelaksanan kewajiban perpajakannya masih rendah.

Menurutnya, seharusnya pemerintah dapat lebih menjaring potensi penerimaan pajak dari pekerja informal melalui Undang-Undang (UU) Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

“Untuk aturan sudah ada dalam UU HPP, sebenarnya tinggal kemauan politik saja. Tapi akan menjadi pekerjaan rumah bagi Menteri Keuangan yang baru,” ujarnya.

NIK NPWP Bakal Dorong Kepatuhan Pekerja Informal

Dalam kesempatan berbeda, Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute Prianto Budi Saptono menilai berangkat dari UU HPP tersebut, pemerintah telah berhasil mengimplementasi NIK menjadi NPWP.

Melalui pemadanan ini, proses pengawasan Wajib Pajak (WP) OP akan lebih mudah, efektif, dan efisien. Sistem baru ini akan memungkinkan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) mengidentifikasi transaksi pekerja informal seandainya transaksi tersebut harus menyertakan NIK.

Di mana identifikasi tersebut dibantu oleh pasokan data/informasi dari instansi pemerintah dan non-pemerintah sesuai Pasal 35A UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Disebutkan, bahwa setiap instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain, wajib memberikan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan kepada Direktorat Jenderal Pajak yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

“Jadi, peningkatan pekerja informal diharapkan tidak mengganggu penerimaan pajak. Proses menjaring lebih banyak pekerja informal sudah dilakukan melalui pemadanan NIK dan NPWP,” jelasnya.

Hingga semester I/2024, penerimaan pajak tercatat turun 7,9% dari periode yang sama tahun sebelumnya, dari Rp970,2 triliun menjadi Rp893,8 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA -- Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengungkap industri hasil tembakau (IHT) atau rokok dan makanan minuman akan terdampak pemberlakuan Peraturan Pemerintah (PP) No. 28/2024 sebagai aturan pelaksana UU 17/2024 tentang Kesehatan.

Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arif mengatakan pihaknya mendukung beleid tersebut yang berupaya mengatur kesehatan masyarakat. Namun, tak dipungkiri kebijakan itu akan memberikan dampak ke produksi industri.

"Kami pasti dukung. Bahwa itu berdampak terhadap industri sudah pasti berdampak. Cuma sekarang kita bagaimana upayanya agar dampaknya itu terutama terhadap produksi itu minim," kata Febri di Kantor Kemenperin, Rabu (31/7/2024).

Pihaknya akan kembali berunding dengan industri agar dapat menyesuaikan dengan aturan yang berlaku dan menggodok strategi industri agar tetap bertahan.

Dalam hal ini, dia menyoroti potensi penurunan produksi industri rokok dan makanan minuman pengolahan yang akan dibatasi kandungan gula, garam, dan lemak.

"Memang akan berdampak terhadap produksi. Kami akan concern di produksi nanti kita duduk bersama-sama lagi lah sama produsen," tuturnya.

Di samping itu, Febri menyebut kemungkinan beberapa industri sudah ada yang memgadu ke pihaknya meskipun belum sampai terdengar ke telinga nya. Dia memastikan Kemenperin akan mencarikan solusi untuk meminimalisir dampak negatif terhadap industri.

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Direktorat Jenderal Industri Agro Yulia Astuti mengatakan aturan PP Kesehatan yang mengatur pengendalian GGL dan potensi pemberian cukai terhadap makanan minuman olahan tak langsung diterapkan.

"Terkait GGL memang di UU Kesehatan yang baru terkait pengendalian konsumsi GGL di pasal 194-195 memang tidak langsung berlaku, berlakunya terhitung setelah 2 tahun sejak penetapan batas maksimal kandungan GGL jadi gak langsung, jadi sudah itu ditetapkan baru itu diberlakukan GGL nya. Pada saat pembahasan ini kita selalu libatkan industri, terkait kandungan dan kemasan," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memastikan Bandara VVIP di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara belum dapat dioperasikan saat upacara HUT RI ke-79 pada 17 Agustus 2024.

Budi Karya menuturkan, pengoperasian fungsional Bandara VVIP IKN akan mundur dari target awal seiring dengan terkendalanya pembangunan akibat cuaca yang kurang kondusif. Menurutnya, waktu pengerjaan optimal bandara tersebut bahkan tidak mencapai 15 hari selama dua bulan belakangan.

"Iya, sudah pasti [penundaan operasional Bandara VVIP IKN] karena 2 bulan itu pengerjaan kurang dari 15 hari. Tidak mungkin untuk kita menyelesaikan dengan baik," jelas Budi Karya di Jakarta pada Rabu (31/7/2024).

Dengan belum beroperasinya Bandara di IKN, maka kegiatan penerbangan pada perayaan Kemerdekaan RI akan disiapkan melalui bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan, Balikpapan dan bandara APT Pranoto Samarinda.

Adapun, Budi menambahkan saat ini proses konstruksi Bandara VVIP IKN telah berjalan normal seiring dengan membaiknya kondisi cuaca. Seiring dengan hal tersebut, dirinya menargetkan Bandara IKN ini nantinya dapat dioperasikan pada akhir Agustus 2024.

"Untuk saat ini [proses konstruksi Bandara IKN] sudah normal. Kita harapkan akhir Agustus sudah bisa mulai beroperasi," tambahnya.

Secara terpisah, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA) mempersiapkan sekitar 11.000 tempat duduk (seat) untuk penerbangan ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang bakal menjadi lokasi upacara kemerdekaan RI.

Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra menjelaskan perseroan juga telah mempersiapkan 70 jadwal penerbangan pada periode 16-20 Agustus 2024 untuk mendukung mobilitas peserta upacara kemerdekaan RI di IKN.

Dia mengatakan jadwal penerbangan ini juga telah dikomunikasikan kepada Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) dan juga Panitia Perayaan Kemerdekaan RI.

"Kita sangat terbuka untuk tambah lagi [jadwal penerbangan], karena HUT RI pada 17 Agustus ini kan event bersama," kata Irfan.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terus menambah Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) dan Stasiun Pengisian Baterai Kendaraan Listrik Umum (SPBKLU).

Koordinator Tarif dan Subsidi Listrik Kementerian ESDM Ario Panggi Pramono Aji menyampaikan pihaknya berhasil menyebarkan 3.457 SPKLU dan SPBKLU di seluruh Indonesia hingga Juni 2024.

“SPKLU dan SPBKLU per Juni 2024 jumlahnya di data kami sekitar 3.457 unit, 1575 unit adalah SPKLU dan 1882 unit SPBKLU,” kata Ario di Jakarta, Rabu (31/7/2024).

Lebih lanjut, Ario menyambut baik dengan dikeluarkannya aturan stratifikasi tarif listrik untuk pelebaran batas daya pada beberapa golongan tarif listrik PT PLN (Persero).

Sebab, dengan adanya aturan tersebut pihaknya berharap dapat mendorong lebih banyak lagi SPKLU dan SPBKLU di Indonesia.

“Dan tentu saja harapan akhirnya adalah mendukung ekosistem mobil listrik ini bisa berjalan dengan baik untuk mendukung transisi energi kedepannya,” ucapnya.

Adapun, Kementerian ESDM melaporkan realisasi pembangunan stasiun pengisan baterai kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) telah mencapai 2.704 unit hingga akhir 2023.

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Jisman P. Hutajulu mengatakan realisasi pembangunan infrastruktur pengisian baterai kendaraan listrik itu mencapai 261% dari target yang dipatok sepanjang tahun lalu sebesar 1.035 unit.

“Kelihatannya masih di Pulau Jawa yang dominan,” kata Jisman saat konferensi pers di Jakarta, Kamis (18/1/2024).

Perinciannya, pembangunan stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) telah mencapai 932 unit secara nasional. Sisanya, stasiun pengisian baterai kendaraan listrik umum (SPBKLU) sebesar 1.772 unit.

Jisman mengatakan, kementeriannya tengah mendorong investasi infrastruktur pengisian baterai itu melebar ke daerah-daerah lain di luar Pulau Jawa. Dengan demikian, infrastruktur kendaraan listrik nasional bisa merata di seluruh daerah nantinya.

“Kami sudah minta supaya mulai sekarang itu sudah dibuat konsep yang mengarah pada roadmap jangan menumpuk di Jakarta saja atau di Jawa,” kata dia.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan pemerintah terus mengelola utang negara secara prudent atau hati-hati dan akuntabel. Hal tersebut terbukti dengan capaian peringkat utang RI dari lembaga pemeringkat Standard & Poor's Global Ratings (S&P) mempertahankan pada BBB.

Sri Mulyani menurutkan hal ini menjadi upaya pemerintah dalam menjaga pertumbuhan ekonomi yang diharapkan pada level 5,2% pada akhir tahun ini.

“Pemerintah mengelola utang secara hati-hati serta akuntabel dengan pemilihan tingkat risiko portofolio yang cermat untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi yang kuat,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (31/7/2024).

Bendahara Negara tersebut menyadari pengelolaan ekonomi yang hati-hati dan kebijakan yang responsif menguatkan kepercayaan investor dan memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan.

“Dengan demikian, pemerintah terus berupaya untuk menjaga displin fiskal dan memperdalam sektor keuangan domestik, demi mencapai kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia,” tambahnya.

Adapun pada 30 Juli 2024, S&P juga mempertahankan peringkat utang jangka pendek pada A-2 denga outlook stabil. Hal ini mencerminkan kepercayaan internasional terhadap kebijakan ekonomi dan fiskal Indonesia yang prudent dan solid.

S&P menilai Indonesia berhasil menjaga stabilitas fiskal dengan kebijakan yang hati-hati. Pemerintah Indonesia mampu mengelola anggaran dengan disiplin dan menjaga defisit fiskal di bawah 3% terhadap PDB.

Selain itu, rasio utang pemerintah Indonesia terhadap PDB juga masih relatif rendah dibandingkan peers pada level investment grade.

Di sisi lain, stabilitas makroekonomi juga menjadi salah satu faktor utama yang mendukung peringkat kredit Indonesia.

Insentif pajak yang diberikan pada industri manufaktur dan pengolahan diyakini oleh S&P akan bermanfaat dalam pengembangan sektor industri yang terkait. S&P juga menyoroti cadangan devisa dan sistem perbankan yang cukup kuat dalam menahan gejolak ekonomi.

Selanjutnya, lembaga pemeringkat ini juga memandang baik kerjasama pemerintah dengan Bank Indonesia dalam memelihara kestabilan ekonomi tanpa mempengaruhi independensi bank sentral.

"Ke depan, prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap positif, didukung oleh konsumsi domestik yang kuat dan investasi di bidang industri yang stabil," tulis S&P dalam keterangan resmi dikutip Rabu (31/7/2024).

Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk terus menjaga stabilitas ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Upaya untuk mengembangkan industri komoditas dan menjaga stabilitas eksternal diharapkan menjaga daya tahan ekonomi Indonesia terhadap tantangan global.

Meski demikian, S&P menyoroti kebijakan pemerintahan baru yang belum pasti dalam soal defisit dan rasio utang, menjadi kegusaran bagi investor.

“Para investor cenderung berfokus pada apakah pemerintah yang akan datang akan terus mematuhi batasan hukum pada defisit fiskal,” tulis S&P

Adapun, posisi utang pemerintah per akhir Juni 2024 berada di angka Rp8.444,87 triliun atau 39,13% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengungkap Bandara VVIP di Ibu Kota Nusantara (IKN) yang saat ini tengah dibangun bakal berubah nama.

Juru Bicara Kementerian PUPR, Endra S. Atmawidjaja menjelaskan bahwa perubahan nama tersebut diperuntukkan guna menghapus kesan eksklusivitas sarana infrastruktur tersebut.

"Pertama, kalau bandara sudah tidak ada sebutan VVIP lagi, berubah jadi bandara IKN. Seperti kemarin Kantor Presiden ganti nama jadi Istana Garuda. Bandara VVIP itu bukan dimaksudkan bandara eksklusif, tapi itu bandara yang paling dekat ke IKN," jelasnya saat ditemui di Menara Bank Mega, Jakarta, Rabu (31/7/2024).

Endra menuturkan nantinya akan muncul Peraturan Presiden (Perpres) yang bakal mengatur perubahan nama dan fungsi dari Bandara VVIP di IKN tersebut.

Meskipun demikian, Endra menjelaskan hingga saat ini belum ada pembahasan secara khusus mengenai nama baru Bandara di IKN itu. Hanya saja, beberapa opsi telah bermunculan, mulai dari Nusantara Airport hingga Bandara IKN.

"Ya [bisa] Nusantara Airport [atau] Bandara IKN, nama persisnya belum ada tapi yang jelas bukan hanya diperuntukkan bagi VVIP," tegas Endra.

Sebagai informasi, nama Bandara VVIP telah termuat dalam Perpres nomor 31 Tahun 2023 tentang Percepatan Pembangunan dan Pengoperasian Bandar Udara Very very Important Person.

Dalam beleid tersebut, dijelaskan bahwa bandara itu mulanya bakal digunakan hanya sebatas melayani kepentingan pemerintahan di IKN.

Konstruksi Bandara VVIP yang berlokasi di Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur itu dikerjakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Mulanya, Bandara VVIP IKN akan digunakan untuk pendaratan pesawat sejumlah tamu penting negara. Salah satunya, yakni Pesawat Kepresidenan Indonesia One yang merupakan pesawat Boeing 737-800.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Pandjaitan membuka opsi untuk mengundang hakim pengadilan arbitrase dari Singapura, Uni Emirat Arab (UEA) hingga Hongkong untuk meningkatkan kepastian hukum terkait dengan pembentukan Family Office.

Luhut mengatakan opsi itu terbuka setelah dirinya mempelajari Family Office yang ada di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab (UEA).

“Sekarang kita lagi diskusikan segala isu arbitrase, kalian bisa undang hakim internasional seperti dari Singapura, Abu Dhabi atau Hongkong, sekali mereka memutuskan tidak ada banding dan selesai,” kata Luhut saat International and Indonesia CCS Forum 2024 di Jakarta, Rabu (31/7/2024).

Luhut mengatakan format itu bakal membuat kepastian hukum di Indonesia bakal lebih kuat dengan rencana pembentukan Family Office tersebut. Dia menargetkan Family Office itu rampung sebelum Oktober 2024.

Selain itu, dia mengatakan Indonesia juga perlu memberikan sejumlah insentif dari sisi fiskal untuk menarik minat investor untuk membuat Family Office di Indonesia. Oleh karena itu, dia juga telah mengkoordinasikan rencana ini ke Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Dia mengatakan, kepastian hukum dan adanya insentif menarik untuk Family Office dapat mendorong minat para pemilik modal. Pasalnya, saat ini sudah banyak orang yang mau menaruh uangnya di Indonesia.

“Jadi dengan ini, harapannya kita bisa menyelesaikan isu soal ketidakpastian hukum di Indonesia,” tuturnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta untuk menyelesaikan sejumlah kendala investasi di dalam negeri ketimbang terburu-buru membentuk Family Office.

Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah menyampaikan bahwa terhambatnya investasi di dalam negeri hingga saat ini utamanya masih dipengaruhi dua faktor, yaitu regulasi dan birokrasi. Padahal, pemerintah pun telah berupaya mendorong investasi melalui reformasi struktural dengan UU Cipta Kerja.

“Lagi-lagi problemnya soal birokrasi dan regulasi. Nah, sehingga Family Office itu harus mempertimbangkan betul dua hal komponen itu yang memperlambat laju investasi kita,” katanya.

Jika pemerintah dapat menyelesaikan permasalahan regulasi dan birokrasi tersebut, kata Said, maka investasi akan mengalir deras ke Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebutkan pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) saat ini sudah mencapai 99,5%.

"Sudah 99,5% pemadanaan NIK dengan NPWP, dan kami terus melakukan kampanye untuk bisa 100%," katanya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (31/7/2024).

Menurut catatan Bisnis,Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) telah mencapai 99%.

Hal ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Suryo Utomo dalam acara Spectacular dalam rangka memperingati Hari Pajak 2024, Minggu (14/7/2024).

Suryo mengatakan dengan pencapaian 99% tersebut, masih ada sebanyak 400.000 wajib pajak yang belum memadankan NIK dan NPWP.

“Dalam rangka menyongsong sistem administrasi yang baru, pemadanan NIK dan NPWP sudah mencapai 99%. Tinggal 400.000 mungkin yang belum selesai kami padankan,” katanya.

Menurutnya, pemadanan NIK jadi NPWP tersebut akan terus dilakukan seiring dengan layanan perpajakan yang juga mulai menggunakan NIK atau NPWP dengan format 16 digit angka.

Pada kesempatan sebelumnya, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu Dwi Astuti menyampaikan terhitung 1 Juli 2024, terdapat tujuh layanan administrasi yang dapat diakses menggunakan NIK, NPWP 16 digit, dan Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha (NITKU).

Namun demikian, wajib pajak tetap dapat menggunakan NPWP format lama dengan 15 digit angka untuk layanan selain tujuh layanan tersebut.

Sementara itu, bagi pihak lain yang terdampak NIK sebagai NPWP maupun NPWP 16 digit, DJP memberikan waktu penyesuaian sistem sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

Pihak lain yang dimaksud, yakni badan atau instansi pemerintah yang menyelenggarakan layanan perpajakan yang mencantumkan NPWP dalam pemberian layanannya.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati irit bicara ihwal kemungkinan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) atau harga BBM nonsubsidi per Agustus 2024.

Nicke mengatakan BBM nonsubsidi itu lazim disesuaikan setiap bulannya mengikuti perkembangan harga minyak mentah dunia serta faktor pembentuk harga lainnya seperti nilai tukar (kurs) dan publikasi Means of Platts Singapore (MOPS).

“Itu kan sudah biasa kalau [BBM] nonsubsidi,” kata Nicke selepas rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (31/7/2024).

Di sisi lain, Nicke mengatakan perseroan masih menunggu arahan dari pemerintah soal rencana pembatasan pembelian BBM subsidi.

Seperti diketahui, draf revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 yang mengatur ihwal Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM telah sampai di meja Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Adapun, revisi beleid itu bakal menjadi acuan anyar untuk pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, Pertalite dan Solar.

Nicke mengatakan perseroannya belum membahas spesifik ihwal rencana pengetatan pembelian Pertalite dan Solar yang bakal diatur dalam beleid revisi tersebut.

“Belum [kuotanya],” ujarnya.

Rencanannya, beleid hasil revisi itu bakal mempertegas batasan kriteria penerima bahan bakar subsidi tersebut di tengah masyarakat.

Sebelumnya, harga minyak mentah berada dalam tren stabil mendekati level terendah dalam enam minggu karena data ekonomi China yang positif membantu meredakan kekhawatiran atas permintaan negara importir terbesar di dunia.

Berdasarkan data Bloomberg pada Senin (29/7/2024), harga minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman September 2024 menguat 0,27% menjadi US$77,37 per barel pada pukul 07.46 WIB.

Sementara itu, harga minyak mentah Brent untuk pengiriman September 2024 juga menguat 0,41% menjadi US$81,46 per barel pada pukul 07.43 WIB.

Harga minyak mentah WTI diperdagangkan mendekati US$77 per barel. Kemudian, minyak mentah brent diperdagangkan di atas US$81 per barel setelah menurun 1,5% pada Jumat (26/7) mencatat penurunan mingguan ketiga.

Bisnis.com, JAKARTA - Aturan zona penjualan rokok dalam PP No. 28/2024 berisiko mengancam industri tembakau hingga pedagang ritel. Para pengusaha tengah berkoordinasi menyiapkan sikap menghadapi beleid tersebut.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo), Roy Nicholas Mandey menegaskan bahwa aturan zona larangan penjualan rokok dalam PP No. 28/2024 menjadi sebuah arogansi pemerintah. Musababnya, menurut Roy, para pelaku usaha tidak pernah dilibatkan dalam keputusan aturan tersebut.

Adapun, dalam pasal 434 ayat 1 huruf e PP No. 28/2024 sebagai aturan pelaksana dari UU No. 17/2024 tentang Kesehatan menyebutkan adanya larangan penjualan produk tembakau dalam radius 200 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak.

"Dalam sosialisasi kepada pelaku usaha itu sebenarnya pasal 434 ayat 1e tidak ada, pasal karet itu tiba-tiba muncul," ujar Roy saat dihubungi, Rabu (31/7/2024).

Menurut Roy implementasi zona larangan penjualan rokok dalam beleid tersebut bakal sulit diterapkan. Dia mempertanyakan ihwal pengukuran jarak toko dengan pusat pendidikan serta penindakannya.

Padahal, kata Roy, aturan penjualan rokok sebelumnya telah diatur dalam PP No. 109/2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan.

Para pengusaha pun mengeklaim telah mematuhi aturan penjualan rokok dalam beleid itu seperti memasang foto penyakit akibat rokok, melarang penjualan rokok kepada anak di bawah 21 tahun, hingga tidak memasang iklan yang menampilkan rokok dalam billboard atau tayangan siar di bawah jam 10 malam.

Roy pun memastikan, aturan zona larangan penjualan rokok dalam PP No. 28/2024 bakal memukul produktivitas pelaku usaha, mulai dari industri rokok di hulu, para petani tembakau, hingga pedagang ritel.

"Bukan di hilir aja, tapi sektor hulu juga terdampak nanti. Kita belum menentukan sikap, kami masih berkoordinasi antar asosiasi pelaku usaha, pada suatu waktu kami akan menyatakan suatu sikap [terhadap aturan zona larangan penjualan rokok]," ucapnya.

Roy menambahkan, alih-alih mengatur zona penjualan rokok, pemerintah baiknya fokus memberantas peredaran rokok ilegal. Musababnya, rokok ilegal tanpa cukai mempunyai harga yang murah sehingga mudah diakses oleh anak-anak.

Sebaliknya, apabila pemerintah tidak gerak cepat memberantas rokok ilegal di masyarakat, risikonya bakal menggerus investasi industri tembakau di dalam negeri hingga pendapatan dari cukai rokok.

"Kesehatan dan ekonomi tidak bisa dijadikan satu dalam frame. Justru sekarang yang harus dibasmi itu rokok ilegal hingga ke pabrik dan pemilik modalnya," tutur Roy.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan bahwa pembangunan di pemerintahannya tidak hanya berfokus untuk menunjukkan bangunan fisik saja, tetapi juga memiliki guna bagi masyarakat.

Meskipun dia mengakui bahwa infrastruktur merupakan program utama dalam pemerintahannya mulai dari jalan, bendungan, irigasi, bandara hingga pelabuhan, tetapi dia menekankan pembangunan harus berfokus pada manfaat.

"Membangun infrastruktur itu bukan hanya membangun beton-betonnya saja. Bukan hanya membangun asal jadi saja tapi tidak ada manfaatnya," kata Jokowi dalam acara GAPENSI di Auditorium Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Rabu (31/7/2024).

Lebih lanjut, dia menekankan bahwa pembangunan infrastruktur harus memiliki kejelasan manfaat. Terutama dalam peningkatan daya saing. Saat ini dia mengatakan bahwa Indonesia memiliki peringkat yang cukup memuaskan untuk pembangunan.

"Kita tahu dari pembangunan infrastruktur ini world competitiveness ranking kita naik dari 34 melompat ke 27," tegasnya.

Tak hanya itu, orang nomor satu di Indonesia itu juga harus diperhatikan mengenai estetika hingga lingkungan.

"Larinya mesti ke sana tidak hanya membangun beton beton-beton. Saya sudah berapa kali pak menteri kalau saya ke lapangan meresmikan atau melihat progres perkembangan proyek pasti saya tegur kalau berkaitan lanskap estetika, lingkungan karena ini ke depan menjadi hal yang penting," pungkas Jokowi.

Sementara itu, Juru Bicara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Endra S. Atmawidjaja, menjelaskan salah satu proyek infrastruktur yang paling signifikan dibangun pada masa kepemimpinan Presiden Jokowi yakni jalan tol.

Pasalnya, hingga akhir 2024 nanti Kementerian PUPR melaporkan jalan tol yang digagas dan dibangun oleh Presiden Jokowi mencapai 2.700 kilometer (km).

"Kalau jalan tol, sampai akhir tahun mudah-mudahan ada 2.700-an kilometer tambahan tol baru [yang dibangun Presiden Jokowi selama 10 tahun] terutama di Trans Sumatra IKN itu," jelasnya saat ditemui di Menara Bank Mega, Jakarta, Rabu (31/7/2024).

Selain itu, Endra menjelaskan bahwa Presiden Jokowi juga menaruh perhatian pada pembangunan bendungan sebagai salah satu infrastruktur penunjang ketahanan pangan nasional. Perinciannya, 57 bendungan yang digagas Presiden Jokowi ditargetkan bakal rampung dibangun tahun ini. Sementara itu, akan terdapat 4 bendungan yang selesainya melebihi tahun 2024.

Dilaporkan juga bahwa Presiden Jokowi telah berhasil membangun 27 bandar udara (bandara) baru selama 10 tahun menjabat. Kemudian, Jokowi juga telah menghadirkan 39 trayek tol laut yang menyinggahi 115 pelabuhan dengan 1.070 kapal perintis.

Tak hanya itu, 10 tahun kepemimpinan Presiden Jokowi juga turut menghasilkan moda transportasi modern, mulai dari MRT, LRT hingga Kereta Cepat Jakarta - Bandung atau Whoosh.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan alasan selama 10 tahun pemerintahannya selalu berfokus untuk membangun infrastruktur di berbagai wilayah di Indonesia.

Jokowi menekankan bahwa selama dirinya menjabat ragam proyek infrastruktur terus digalakkan. Mulai dari pembangunan jalan tol, jalan nasional, pelabuhan serta bandara.

"Tujuanya sederhana untuk meningkatkan konektivitas. Karena begitu konektivitas tidak baik, begitu infrastruktur tidak baik siapa investor yang mau masuk ke Indonesia? Tidak akan ada," ujarnya dalam acara GAPENSI di Auditorium Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Rabu (31/7/2024).

Meski begitu, Kepala Negara menegaskan bahwa meskipun infrastruktur memiliki guna untuk konektivitas dan kunci bagi datangnya investasi, tetapi dapat mengurangi biaya logistik.

Jokowi menyebut biaya logistik RI berhasil ditekan turun dari sebelumnya sekitar 24% menjadi 14% yang telah turun secara signifikan sekarang ini.

Alhasil, kata Jokowi, penurunan biaya logistik pada akhirnya ikut membuat harga-harga kebutuhan dasar tidak melonjak tinggi.

"Harga-harga bisa ditekan lebih murah dan itu terlihat dari angka inflasi, kalau dulu angka inflasi kita 8% sampai 9% bahkan 11%, sekarang ini bisa ditekan di bawah 3% dan terakhir di bulan lalu berada di angka 2,58%," pungkas Jokowi.