Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah mengatur pelarangan penjualan produk tembakau atau rokok secara eceran. Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 28/2024 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 17/2023 tentang Kesehatan.

Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Nirwala Dwi Heryanto menyampaikan bahwa pengetatan penjualan rokok tersebut tidak akan berdampak pada penerimaan cukai.

“Untuk penjualan rokok eceran, itu bagi penerimaan negara enggak [berdampak], karena penjualannya kan dari pabrik, itu sudah perpak,” katanya saat ditemui di Kantor Pusat Bea Cukai, Rabu (31/7/2024).

Nirwala menjelaskan pengaturan pelarangan penjualan eceran rokok tersebut merupakan pembatasan yang bersifat non-fiskal. Menurutnya, kebijakan tersebut tepat dalam mendukung kebijakan fiskal yang mengenakan cukai pada produk tembakau.

Hal ini, kata dia, dalam rangka mengendalikan konsumsi dalam menurunkan prevalensi perokok aktif di dalam negeri.

“Ini contoh bauran kebijakan yang pas banget. Cukainya dapat, non-fiskalnya yaitu enggak boleh jualan rokok eceran,” jelasnya.

Untuk diketahui, berdasarkan PP No. 28/2024, dalam pasal 434 ayat (1) huruf c disebutkan bahwa setiap orang dilarang menjual produk tembakau dan rokok elektronik secara eceran satuan per batang, kecuali bagi produk tembakau berupa cerutu dan rokok elektronik.

Selain aturan terkait penjualan eceran, pemerintah juga melarang penjualan rokok dalam radius 200 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak, yang tertuang pada huruf e dalam pasal yang sama.

Lebih lanjut, pemerintah juga menetapkan bahwa setiap orang yang memproduksi dan atau mengimpor produk tembakau berupa rokok putih mesin dilarang mengemas kurang dari 20 batang dalam setiap kemasan.

Setiap orang yang memproduksi, mengimpor, dan/atau mengedarkan produk tembakau dan rokok elektronik juga dilarang mengiklankan di media sosial berbasis digital.

Bisnis.com, JAKARTA - Indonesia telah resmi meluncurkan perundingan perjanjian perdagangan bebas dengan negara-negara teluk (Indonesia Gulf Cooperation Council Free Trade Agreement/IGCC-FTA) untuk memuluskan minyak sawit hingga kopi tembus pasar Timur Tengah (Timteng).

Peluncuran perundingan IGCC-FTA itu ditandai dengan penandatanganan Joint Statement on The Launching of The Negotiation antara Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) dengan Sekretaris Jenderal GCC Jasem Mohamed Albudaiwi.

Menteri Zulhas mengatakan, dimulainya perundingan IGCC FTA menjadi peluang untuk memperkuat hubungan Perdagangan Indonesia dengan negara-negara teluk dan memperluas pasar di Timur Tengah. Adapun negara-negara yang tergabung dalam GCC antara lain, Arab Saudi, Qatar, Uni Arab Emirates, Bahrain, Oman, dan Kuwait.

"Kita punya hubungan sejarah yang panjang tapi hubungan dagangnya sedikit," ujar Zulhas di Kementerian Perdagangan, Rabu (31/7/2024).

Menurutnya, upaya untuk mencapai kesepakatan memulai perundingan dengan GCC telah diupayakan pihaknya sejak 2 tahun lalu. Potensi ekonomi yang besar kedua pihak menjadi dasar kesepakatan untuk membentuk perjanjian perdagangan bebas.

Zulhas menyebut, sejumlah komoditas potensial yang bakal dikembangkan Indonesia ke negara-negara teluk antara lain minyak sawit, kopi, perhiasan, suku cadang kendaraan, tekstil dan bidang jasa tenaga kerja.

"Kita punya size ekonomi yang besar, saya mengajak ayo kita bersama-sama untuk meningkatkan perdagangan dua bangsa ini," katanya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal GCC Jasem Mohamed Albudaiwi, mengatakan sejumlah hal yang akan didorong dalam perundingan IGCC FTA antara lain perdagangan barang, jasa, kepabeanan, dan ekonomi syariah.

Selain itu, GCC juga akan mendorong pembahasan mengenai investasi, Perdagangan UMKM, perdagangan tambang, hambatan dagang, sanitasi tanaman, kerja sama bidang ekonomi, hingga hak cipta. Jasem pun optimistis dengan adanya IGCC FTA dapat meningkatkan nilai perdagangan antar Indonesia dengan GCC.

"Angka bukan tujuan kita, Negara-Negara Teluk memiliki rencana dalam perdagangan ekonomi, dengan kesepakatan ini, Negara-Negara Teluk akan mencapai pasar baru untuk barang-barang yang bermacam-macam ini," kata Jasem.

Bisnis.com, JAKARTA - Pedagang warung Madura, asongan, hingga penjual kopi keliling atau starling memprotes kebijakan Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang melarang penjualan rokok eceran atau per batang.

Kebijakan itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.28/2024 sebagai aturan pelaksana UU 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang disahkan pada 26 Juli 2024.

Seorang penjual kopi keliling (starling) di kawasan pasar Tanah Abang, Atang (46) mengaku telah mengetahui kebijakan tersebut. Dia mempertanyakan alasan pemerintah menerbitkan kebijakan tersebut.

"Saya jual biasanya bisa 50 batang sehari, di sini banyak pedagang, tukang angkut, pembeli juga beli rokok batangan," kata Atang saat ditemui Bisnis, Rabu (31/7/2024).

Atang membantah saat ditanya menjual rokok ketengan kepada anak-anak, sebab di wilayah tersebut kebanyakan pembeli merupakan orang dewasa yang cukup umur. Untuk itu, dia berharap pemerintah kembali mempertimbangkan kembali larangan rokok eceran.

"Jangan dulu lah, kita lagi susah kan cari uang sekarang. Saya sehari bisa dapat Rp300.000-an dagang rokok sama minuman juga, kalau dilarang gimana buat makan. Gak semua bisa beli bungkusan juga," tuturnya.

Salah satu pedagang kios atau warung Madura di wilayah Kebon Kacang, Andre (35) juga mengaku keheranan dengan aturan larangan penjualan rokok eceran. Dia mengatakan baru mendengar kebijakan tersebut dan belum mendapat imbauan.

"Kata siapa? Kalau per batang dilarang yang bungkusan juga? Iya kan kebanyakan kan masih beli per batang. Kalau dilarang langsung ya rugi kita," kata Andre, Rabu (31/7/2024).

Di wilayah yang dekat dengan pusat perdagangan, Tanah Abang, ada banyak pekerja yang sering menggunakan rokok sebagai salah satu sumber tenaga sehari-hari. Dia tidak menghitung berapa banyak yang membeli rokok batangan.

Namun, dia bisa menjual rokok batangan dari 10 bungkus beragam jenis rokok per harinya. Artinya, jika sebungkus rokok terdapat 16-20 batang, maka penjualan per hari bisa mencapai 150 batang sehari.

Harga eceran setiap jenis rokok berbeda. Dia mencontohkan Sampoerna Mild, Gudang Garam filter, hingga Djarum Super yang dibanderol harga dikisaran Rp28.000 per bungkus dapat dijual eceran dengan harga satuan Rp2.500 per batang.

"[Anak di bawah umur] gak ada, kalau yg dilarang anak-anak harusnya sama orangtuanya aja, edukasi. Kok larangnya malah pedagang?," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Lembaga pemeringkat kredit S&P mengungkapkan bahwa investor was-was akibat rencana fiskal pemerintahan baru, utamanya soal rasio utang pemerintah dan defisit fiskal, karena menimbulkan ketidakpastian kebijakan.

Dalam laporan S&P terbaru yang terbit 30 Juli 2024, tertulis bahwa pemerintah yang akan datang telah mengisyaratkan bahwa mereka berniat untuk meningkatkan belanja publik, dengan pendanaan yang berasal dari peningkatan utang pemerintah.

“Para investor cenderung berfokus pada apakah pemerintah yang akan datang akan terus mematuhi batasan hukum pada defisit fiskal,” tulis S&P, dikutip Rabu (31/7/2024).

Sebagaimana pemberitaan Bisnis sebelumnya, bahwa presiden terpilih Prabowo Subianto berencana menigkatkan rasio utang pemerintah ke level 50% atau masih di bawah batas aman 60% dari PDB sesuai dengan Undang-Undang Keuangan Negara.

Lebih lanjut, S&P menyoroti bahwa kebijakan ini dapat ditafsirkan bahwa pemerintah akan menjalankan defisit tahunan di atas batas legal 3% dari PDB. Padahal, kebijakan ini sudah dipertahankan dalam 20 tahun terakhir, kecuali selama Pandemi Covid-19.

S&P pun melihat pada dasarnya pemerintahan yang akan menggantikan Jokowi ini telah meyadari risiko akan kenaikan defisit maupun rasio utang. Mereka telah menekankan bahwa rasio utang 50% tetap berada dalam batas hukum saat ini.

Pemerintahan yang akan datang juga mengindikasikan bahwa peningkatan utang tergantung pada kemampuan pemerintah baru untuk meningkatkan pendapatan dan bahwa rasio utang akan sedikit berubah pada tahun fiskal berikutnya.

Meski pihak presiden terpilih telah menyangkal rencana Prabowo untuk mengubah undang-undang dan mengizinkan defisit fiskal yang lebih besar, investor masih was-was akan kebijakan pemerintah Indonesia.

“Terlepas dari jaminan-jaminan ini, ketidakpastian kebijakan kemungkinan akan tetap ada sampai pemerintahan berikutnya mengumumkan rencananya secara rinci,” lanjut S&P.

Lebih jauh lagi, S&P bahkan menyampaikan adanya potensi menurunkan peringkat kredit Indonesia apabila utang pemerintah secara umum meningkat pada tingkat tahunan lebih dari 3% dari PDB secara terus-menerus.

Alasan lainnya, apabila pembayaran bunga pemerintah secara umum melampaui 15% dari pendapatan secara berkelanjutan atau terjadi perlambatan struktural pada penerimaan ekspor.

Meski demikian, S&P memperkirakan defisit anggaran dalam tiga tahun ke depan akan lebih tinggi dibandingkan defisit anggaran pada 2022-2024.

“Mengingat rencana pengeluarannya, pemerintah baru kemungkinan akan menargetkan kekurangan anggaran yang mendekati batas legal 3% dari PDB,” lanjut S&P.

Per 30 Juli 2024, S&P mempertahankan peringkat kredit Indonesia atau Sovereign Credit Rating (SCR) pada BBB atau satu tingkat di atas investment grade dengan outlook stabil.

Bisnis.com, JAKARTA – Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede memperkirakan Indeks Harga Konsumen (IHK) akan melanjutkan tren deflasi pada Juli 2024.

Dia memperkirakan IHK pada Juli 2024 akan mencatatkan deflasi sebesar -0,07% secara bulanan (month-to-month/mtm), melanjutkan tren deflasi yang terjadi pada dua bulan sebelumnya, yang masing-masing sebesar -0,08% mtm pada Juni 2024 dan -0,03% mtm pada Mei 2024.

“Kami memperkirakan pada bulan Juli 2024 akan kembali mengalami deflasi sejalan dengan penurunan signifikan pada beberapa harga komoditas pangan,” katanya kepada Bisnis, Rabu (31/7/2024).

Josua mengatakan, penurunan tersebut didorong oleh potensi deflasi kelompok harga bergejolak (volatile food) di tengah penurunan harga beberapa komoditas pangan, terutama cabai merah dan bawang merah, yang masing-masing turun sebesar 14,10% mtm dan 19,77% mtm, sejalan dengan peningkatan pasokan yang masih dipengaruhi oleh musim panen.

Selain itu, bahan makanan lain yang mencatatkan deflasi pada Juli 2024 di antaranya daging ayam ras, daging sapi, telur ayam ras, dan bawang putih.

Sebaliknya, Josua mengatakan komoditas pangan yang mengalami kenaikan harga, yaitu beras, cabai rawit, dan minyak goreng.

“Secara keseluruhan, kami memperkirakan kelompok harga bergejolak akan mengalami deflasi sebesar -1,27% mtm,” jelasnya.

Josua mengatakan deflasi bulanan pada bulan Juli 2024 dapat tertahan karena faktor musiman terkait liburan sekolah dan tahun ajaran baru sekolah.

Faktor musiman ini, imbuhnya, dapat menyebabkan peningkatan biaya transportasi dan pendidikan, sehingga mendukung inflasi pada kelompok harga diatur pemerintah dan inflasi inti.

Lebih lanjut, Josua memperkirakan IHK kelompok harga yang diatur pemerintah dan IHK komponen inti akan mencatatkan inflasi masing-masing sebesar 0,14% mtm dan 0,16% mtm.

Sementara itu, Josua memperkirakan laju inflasi tahunan pada Juli 2024 akan turun menjadi 2,24% (year-on-year/yoy), turun dari 2,51% yoy pada Juni 2024.

“Penurunan ini disebabkan oleh stabilnya inflasi inti dan inflasi harga yang diatur pemerintah, sementara IHK kelompok harga bergejolak melanjutkan tren penurunannya, sejalan dengan musim panen dan berakhirnya fenomena El Nino,” katanya.

Dia menambahkan inflasi inti secara tahunan juga diperkirakan stabil sebesar 1,90% yoy, didorong oleh inflasi kelompok pendidikan.

Inflasi harga yang diatur pemerintah secara tahunan diperkirakan sebesar 1,64% yoy dan inflasi harga bergejolak tahunan berpotensi mencapai 3,63% yoy.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memastikan pemerintah akan memberikan insentif di sektor properti menjelang penetapan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% pada tahun depan.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian PUPR, Zainal Fatah, menjelaskan kajian mengenai pemberian insentif dilakukan untuk tetap menjaga daya beli masyarakat di tengah meningkatnya pajak yang bakal dibebankan pada 2025.

"Gambarannya gini deh. Waktu kita pandemi, pemerintah kan mengambil kebijakan PPN DTP di tanggung pemerintah. Itu bentuk cara yang kita carikan. Pemerintah pasti carikan [insentifnya]," kata Zainal saat ditemui di Perumahan Pesona Kahuripan 9 di Kabupaten Bogor, Rabu (31/7/2024).

Pada saat yang sama, Zainal menjelaskan bahwa perumahan menjadi salah satu sektor yang menjaga pertumbuhan ekonomi nasional lantaran memiliki multiplier effect yang tinggi. Karenanya, penting bagi pemerintah untuk memastikan ekosistem bisnis pada sektor perumahan tetap terjaga ke depan.

Namun demikian, kepastian pemberian insentif pada kenaikan PPN menjadi 12% masih akan dikoordinir terlebih dahulu dengan Kementerian Perekonomian.

“Karena dampaknya kan perumahan ini yang punya multiplier effect. Sehingga itu pasti akan dibahas kembali. Kan belum diberlakukan kan,” pungkasnya.

Sebagai informasi, pemerintah berencana kembali menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 1%, dari 11% menjadi 12%, yang mulai berlaku pada tahun depan atau per 1 Januari 2025.

Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Undang - Undang No. 7//2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

“Tarif Pajak Pertambahan Nilai yaitu sebesar 12% [dua belas persen] yang mulai berlaku paling lambat pada tanggal 1 Januari 2025,” tulis ayat (1) Pasal 7 Bab IV beleid tersebut.

Sementara itu, dalam kabar terbarunya, Sekretaris Menteri Koordinator bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) Susiwijono Moegiarso menuturkan saat ini pemerintah telah pemerintah membuat beberapa asumsi yang menjadi dasar target penerimaan pajak tahun depan, termasuk soal kenaikan tarif PPN.

Namun demikian, Susi menjelaskan pihaknya belum mengetahui apakah pemerintah selanjutnya akan menerapkan tarif PPN 12% atau tidak. Akan tetapi, pemerintah petahana telah membuat target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan pertimbangan tersebut.

“Semua asumsi semua antisipasi apapun sudah dijadikan dasar dalam membuat postur [APBN]. Jadi sebenarnya memang sudah dihitung semua,” tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) melaporkan Indeks Kepercayaan Industri (IKI) melambat 0,10 poin menjadi 52,40 pada Juli 2024, lebih rendah dibandingkan bulan lalu 52,50.

Indeks bulan ini masih menunjukkan level ekspansi industri, meskipun jika dibandingkan dengan IKI pada Juli 2023 lalu juta mengalami penurunan 0,91 poin dari 53,31.

Juru Bicara Kemenperin, Febri Hendri Antoni Arif, mengatakan dari 23 subsektor industri pengolahan terdapat 20 subsektor yang mengalami ekspansi memiliki kontribusi subsektor terhadap PDB industri pengolahan nonmigas triwulan I/2024 sebesar 93,6%.

"Sedangkan, subsektor yang mengalami kontraksi adalah industri tekstil, kertas dan barang dari kertas, serta industri mesin dan peralatan yang tidak diklasifikasikan," kata Febri dalam rilis IKI Juli 2024, Rabu (31/7/2024).

Febri menjelaskan, turunnya indeks kepercayaan industri bulan ini disebabkan perlambatan nilai IKI pada variabel pesanan baru yang turun 1,82 poin menjadi 52,92.

Namun, indeks pada variabel persediaan produk mengalami peningkatan sebesar 0,48 poin menjadi 55,53. Hal yang sama terjadi pada variabel persediaan produk yang meningkat 2,45 poin meskipun masih di level kontraksi 49,44.

Jika dilihat dari kegiatan usaha, secara umum, industri pengolahan pada Juli 2024 meningkat 1,2%. Persentase responden yang menjawab kondisi usahanya meningkat dan stabil, meningkat dari 75,4% menjadi 76,6%.

"Tetapi, kondisi kegiatan usaha ini lebih rendah dari kondisi bulan Juni tahun lalu yang mencapai 77,4%," ujarnya.

Di sisi lain, persentase pelaku usaha yang menyatakan kondisi usahanya membaik mengalami penurunan 0,7% ke angka 30,7% jika dibandingkan dengan Juni 2024 sebesar 31,4% lebih besar dibandingkan yang turun 23,3%.

Lebih lanjut, Kemenperin melihat optimisme pelaku usaha terhadap kondisi usahanya 6 bulan ke depan menurun dibandingkan Juni 2024 yaitu sebesar 71,9%. Tren peningkatan optimisme industri sejak akhir 2023 terhenti di Mei 2024.

Sementara itu, pelaku usaha yang meyakini kondisi usahanya stabil selama 6 bulan mendatang meningkat 1,1 poin menjadi 22,1% dibandingkan bulan sebelumnya.

"Persentase pesimisme pandangan pelaku usaha terhadap kondisi usaha 6 bulan ke depan sebesar 6% kembali meningkat setelah terus menurun sejak Desember tahun lalu," pungkasnya

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), masih belum dapat memastikan kelanjutan rencana penambahan kuota rumah subsidi atau Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang diproyeksi habis dalam kurun 2 bulan ke depan.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian PUPR, Mohammad Zainal Fatah, menjelaskan hingga saat ini pihaknya masih belum menerima jawaban usulan penambahan kuota FLPP dari Kementerian Keuangan.

Akan tetapi, dia mengaku maklum, karena realisasi penambahan kuota FLPP pada tahun ini perlu mempertimbangkan ruang fiskal yang ada.

"Ya kita lihat penerimaan negara juga ruang fiskal yang memungkinkan," kata Zainal saat ditemui di Perumahan Pesona Kahuripan, Rabu (31/7/2024).

Dia menjelaskan, Kementerian PUPR telah telah mengajukan penambahan kuota FLPP dapat mencapai 229.000 unit atau sama seperti tahun sebelumnya.

"Tahun lalu kita sudah mencapai 229.000 unit, nanti kita cek kira-kira masih punya cukup ruang [atau tidak]. Tapi pada dasarnya kita kan ingin bukan hanya sama [dengan kuota tahun lalu] kalau bisa lebih banyak lagi. Nanti kita diskusi lagi," pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua Umum DPP Realestate Indonesia (REI), Joko Suranto, menyatakan bahwa posisi kuota FLPP diperkirakan bakal habis pada September 2024.

Joko menegaskan, kejelasan pemberian penambahan KPR FLPP seakan menjadi pertaruhan akhir di ujung pemerintahan Jokowi. Di mana, pemerintah perlu membuktikan bahwa kesejahteraan masyarakat tetap menjadi prioritas para penyelenggara negara.

“Bayangkan kalau untuk sekarang, dengan 200.000 atau 165.000 [unit kuota FLPP] atau berkurang dari tahun lalu, berarti itu message [pesan] yang kurang bagus terhadap kepastian kebijakan, lebih-lebih berarti tidak ada keberpihakan,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA -- Perkumpulan Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI) menilai Peraturan Pemerintah No 28/2024 menyimpang dari amanat UU No 17/2023 tentang Kesehatan yang baru saja diundangkan pada 26 Juli 2024.

Ketua Umum Perkumpulan GAPPRI, Henry Najoan mengatakan terdapat beberapa pasal dari PP 28/2024 yang kontras dengan mandat UU Kesehatan. Menurut dia, rokok konvensional dan rokok elektronik semestinya dipisahkan dari PP tersebut karena memiliki ekosistem berbeda.

"Ruang lingkup PP 28/2024 ini lebih banyak mengatur bisnis rokok dan tembakau yang meliputi iklan, promosi, sponsor, tar dan nikotin, penjualan rokok, dan lain-lain. Artinya, isi PP tersebut mengatur banyak soal di luar bidang kesehatan. Hal ini jelas bahwa PP 28/2024 ini melampaui kewenangannya (over authority)," kata Henry dalam keterangan resminya, Rabu (31/7/2024).

Adapun, pada Pasal 152 ayat (1) UU Kesehatan disebutkan bahwa ketentuan pengaturan pengamanan zat adiktif berupa produk tembakau diatur melalui Peraturan Pemerintah. Pada ayat (2) tentang ketentuan lebih lanjut rokok elektronik diatur melalui Peraturan Pemerintah.

Henry menilai kata 'diatur dengan' Peraturan Pemerintah pada pasal tersebut tegas mengatakan bahwa rokok konvensional dan rokok elektronik akan diatur tersendiri. Menurut dia, beleid tersebut tidak bertujuan untuk melindungi kesehatan.

"Semua jelas ke arah perdagangan dan penyisipan agenda asing untuk menghancurkan industri tembakau di Indonesia," jelasnya.

Hal ini juga tercerminkan dari Bagian ke 21 Pengamanan Zat Adiktif pasal 429-453 yang mengatur antara lain larangan bahan tambahan, batasan tar dan nikotin di setiap batang rokok, larangan menjual eceran atau batangan, larangan menjual di radius 200 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak, larangan menjual produk tembakau kepada orang yang berusia di bawah 21 tahun.

Lebih lanjut, PP ini juga mengubah ukuran gambar peringatan kesehatan di kemasan menjadi 50% dari sebelumnya 40% dan perubahan waktu iklan di media penyiaran dari pukul 21.30-05.00 menjadi 22.00-05.00 di media penyiaran.

Dalam hal ini, produsen rokok melihat potensi dampak dari terbitnya PP 28/2024 yang membuat industri hasil tembakau (IHT) legal harus menyesuaikan diri. Kebijakan ini juga dapat mengamcam IHT yang berpotensi gulung tikar karena banyaknya aturan baru yang penuh restriksi.

“PP ini juga berpotensi mematikan industri rokok kretek kelas menengah ke bawah. Sebab, diduga ada indikasi suatu gerakan dari pihak asing yang ingin menguasai pasar rokok dalam negeri. Dan, PP ini merupakan sebuah jalan menuju arah standardisasi rokok yang memberatkan industri kretek nasional,” tuturnya.

Padahal, sebelum adanya PP 28/2024, IHT legal sudah kepayahan karena kebijakan fiskal yang eksesif. Sejak 2020, tarif cukai hasil tembakau selalu naik dua digit.

Padahal, di saat bersamaan, IHT legal tertekan karena pandemi Covid-19 dan disusul situasi dunia yang tidak pasti. Situasi IHT legal saat ini terus terpuruk yang terkonfirmasi melalui realisasi penerimaan cukai hasil tembakau (CHT) yang tidak memenuhi target. Produksi rokok juga turun.

Meskipun menentang tegas, Henry bersama pihaknya akan berkomitmen untuk berupaya mematuhi aturan yang telah disahkan tersebut.

"Dengan terbitnya PP 28/2024, tentu akan membuat IHT legal gulung tikar. IHT legal akan semakin berat jika harus memenuhi ketentuan dari PP tersebut, seperti perubahan kemasan, bahan baku, yang cost-nya sangat besar, pengaturannya juga semakin ketat," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Lembaga pemeringkat S&P kembali mempertahankan peringkat kredit Indonesia atau Sovereign Credit Rating (SCR) pada BBB atau satu tingkat di atas investment grade dengan outlook stabil pada 30 Juli 2024.

S&P meyakini bahwa prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia akan tetap solid, ketahanan eksternal dan beban utang pemerintah yang terjaga, didukung oleh kerangka kebijakan moneter dan fiskal yang kredibel.

“Prospek peringkat yang stabil mencerminkan ekspektasi kami bahwa defisit pemerintah secara umum akan tetap mendekati 3% dari PDB selama dua hingga tiga tahun ke depan,” tulis S&P dalam laporan terbarunya, dikutip Rabu (31/7/2024).

S&P sebelumnya mempertahankan Sovereign Credit Rating Indonesia pada BBB dengan outlook stabil pada 4 Juli 2023.

Ke depan, S&P melihat perkembangan industri yang terkait dengan komoditas di Indonesia yang terus berlanjut. Lembaga tersebut menilai hal ini akan membantu mempertahankan metrik eksternal yang stabil.

Adapun, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo merespons keputusan S&P tersebut dengan menyatakan bahwa afirmasi peringkat kredit Indonesia ini memperkuat keyakinan lembaga pemeringkat utama seperti Fitch dan Moody's yang terlebih dahulu memberikan afirmasi serupa.

Perry menyampaikan bahwa afirmasi ini juga mencerminkan kepercayaan dunia internasional terhadap prospek perekonomian Indonesia yang baik, serta keyakinan terhadap langkah-langkah sinergi kebijakan yang ditempuh oleh Pemerintah dan Bank Indonesia.

“Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi kebijakan dengan pemerintah untuk memastikan terjaganya stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan yang mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di tengah tantangan ketidakpastian global,” ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (31/7/2024).

S&P memproyeksikan rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia selama tiga sampai empat tahun ke depan akan tetap terjaga sekitar 5% yang didorong oleh permintaan domestik yang tetap kuat, serta belanja Pemerintah dan investasi swasta yang meningkat.

Sementara, S&P memandang ketahanan sektor eksternal akan tetap terjaga pada jangka menengah yang didukung oleh prakiraan kenaikan ekspor sejalan dengan implementasi kebijakan hilirisasi di tengah pelemahan harga komoditas.

Lebih lanjut, S&P juga mengapresiasi komitmen Pemerintah Indonesia untuk menjaga inflasi yang terjaga sejak tahun 2010. Pada 2024 dan 2024, lembaga tersebut memproyeksikan inflasi masing-masing sebesar 2,8% dan 3,0%.

Selain itu, inovasi strategi operasi moneter yang pro-market dengan penggunaan instrumen berbasis pasar dinilai semakin meningkatkan fleksibilitas kebijakan moneter.

Secara umum, S&P meyakini Pemerintahan baru akan memperhatikan aspek keberlanjutan kebijakan untuk menjaga kredibilitas serta menghindari disrupsi ekonomi dan keuangan yang signifikan.

Peringkat Kredit Indonesia 2024

Bisnis.com, JAKARTA – PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA) mempersiapkan sekitar 11.000 tempat duduk (seat) untuk penerbangan ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang bakal menjadi lokasi upacara kemerdekaan RI.

Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra, menjelaskan, perseroan juga telah mempersiapkan 70 jadwal penerbangan pada periode 16-20 Agustus 2024 untuk mendukung mobilitas peserta upacara kemerdekaan RI di IKN.

Dia mengatakan, jadwal penerbangan ini juga telah dikomunikasikan kepada Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) dan juga Panitia Perayaan Kemerdekaan RI.

"Kita sangat terbuka untuk tambah lagi [jadwal penerbangan], karena 17 Agustus ini kan event bersama," kata Irfan di Jakarta pada Rabu (31/7/2024).

Irfan menuturkan, jumlah penerbangan tersebut terdiri dari 40 jadwal reguler dan 30 extra flight.

Dia juga menyebut seluruh penerbangan itu nantinya akan mendarat di Balikpapan. Hal tersebut karena fasilitas Bandara VVIP di IKN yang belum siap untuk dioperasikan.

Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mempersiapkan skema operasi penerbangan untuk menyambut perayaan Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2024 mendatang menyusul terkendalanya pembangunan Bandara VVIP di IKN.

Budi Karya menuturkan, pada proyek bandara IKN, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) membangun terminal bandara, sementara landasan pacu (runway) dibangun oleh Kementerian PUPR.

Dia menuturkan, kondisi cuaca yang buruk selama dua bulan terakhir menjadi tantangan terbesar dalam pembangunan bandara IKN.

Oleh karena itu, Budi mengatakan pihaknya telah menyiapkan skenario penerbangan pada perayaan 17 Agustus mendatang. Penerbangan pada perayaan Kemerdekaan RI disiapkan melalui bandara IKN atau melalui bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Balikpapan dan bandara APT Pranoto Samarinda.

"Presiden menyampaikan arahan yang tegas untuk tidak terlalu dipaksakan. Memang ada kemungkinan tertunda, tetapi insyaallah akhir Agustus akan selesai," kata Budi Karya.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Pamerindo Indonesia berupaya menonjolkan teknologi kebencanaan dan manajemen bencana terkait dengan industri pertambangan.

Portfolio Director for Energy, Engineering & Transport Pamerindo Indonesia, Lia Indriasari Basyuni mengatakan banyak pemain kunci yang sangat fokus pada teknologi keselamatan dan juga manajemen bencana.

Menurutnya, banyak para pemain kunci yang berjalan di sektor-sektor yang rawan bencana seperti tambang terkait kesehatan, dan keselamatan di lokasi. Industri lainnya yang cukup rawan adalah minyak dan gas, hingga konstruksi.

“Banyak peserta kami sektor konstruksi yang mereka dulu merupakan bisa dibilang penyumbang,” katanya saat melakukan kunjungan di Kantor Bisnis Indonesia, Rabu (31/7/2024).

Selain itu, pameran kali ini juga memiliki faktor pembeda dengan adanya teknologi berbeda atau yang relevan untuk disatukan. Contohnya adalah munculnya banyak teknologi elektrik untuk peralatan tambang.

Pamerindo juga akan mengadakan The 2nd International Foundry Fair and Forum for Indonesia yang akan menampilkan berbagai sistem pengecoran, termasuk mesin dan teknologi pengecoran, peralatan penuangan, pencetakan, dan banyak lagi,

PT Pamerindo Indonesia merupakan penyelenggara pameran dagang khusus pasar Indonesia yang secara rutin menyelenggarakan lebih dari 20 pameran mulai dari sektor Kecantikan, Bangunan & Konstruksi, Listrik & Tenaga, Makanan & Hotel, Laboratorium, Manufaktur, Pertambangan, Plastik & Karet, hingga Minyak & Gas.

PT Pamerindo Indonesia juga telah berhasil menyelenggarakan lebih dari 180 pameran dagang berkelas internasional di Jakarta, Surabaya maupun Bali. Pameran yang diselenggarakan diklaim telah berhasil dan selalu menjadi wadah interaksi bagi para pembeli dan penjual dari berbagai sektor industri.

Beberapa pameran yang telah diselenggarakan oleh Pamerindo adalah Constructions Indonesia, CosmoBeaute Indonesia, Electric & Power Indonesia, Food & Hotel Indonesia, Lab Indonesia, Manufacturing Indonesia, Mining Indonesia, Plastic & Rubber Indonesia dan Oil & Gas Indonesia.

Pamerindo akan menyelenggarakan Electric & Power Indonesia dengan Tanah Air selaku tuan rumah merupakan pasar paling dinamis di Asia Tenggara pada 28-31 Agustus 2024. Pameran terakhir mampu menarik 643 perusahaan dan 12.105 pengunjung perdagangan.

Selain itu, Pamerindo akan menyelenggarakan The 3rd International Industrial Water and Waste Treatment Exhibition pada 28-31 Agustus 2024.

Pameran tersebut akan diselenggarakan bersamaan dengan Mining Indonesia, dan Construction Indonesia sebagai dua pameran energi dan teknik terbesar di Tanah Air.