Bisnis.com, JAKARTA- Pelaku usaha pertekstilan menagih langkah heroik pemerintah untuk menyelamatkan industri tekstil dan pertekstilan (TPT) dari ancaman penutupan pabrik hingga pemutusan hubungan kerja (PHK) massal.

Teranyar, Kementerian Perindustrian mencatat terdapat 6 perusahaan gulung tikar dan 11.000 pekerja tekstil kena PHK. Kemenperin menyebut kondisi tersebut terjadi lantaran relaksasi impor melalui Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) 8/2024.

Kebijakan tata kelola importasi tersebut mempermudah barang jadi dari luar negeri memasuki pasar domestik. Hal ini dinilai merugikan industri nasional karena negara lain melakukan restriksi perdagangan, sementara Indonesia membuka akses masuk barang impor.

Belum lagi impor produk tekstil ilegal yang tak terbendung dan membanjiri pasar dalan negeri. Daya saing produk lokal semakin tersudutkan. Alih-alih langkah tegas, pemerintah melalui antar kementerian malah terlihat saling tunjuk kesalahan.

Hal ini pun membuat kalangan produsen tekstil dalam negeri keheranan. Pelaku usaha meminta beberapa kementerian untuk menghentikan perseteruan terkait polemik kebijakan importasi.

Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI), Redma Gita Wirawasta mengatakan pemerintah semestinya fokus menyelesaikan permasalahan utama yang menjadi penyebab PHK dan penutupan pabrik.

"Semakin lama kita berdebat soal aturan, kondisi industri tekstil kita semakin memburuk, karena permasalahan utamanya kan impor ilegal yang saat ini masih terus berlangsung," ungkap Redma, Rabu (10/7/2024).

Terkait impor ilegal, Redma untuk kesekian kalinya meminta pemerintah untuk memperbaiki kinerja buruk Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) yang justru menghiraukan modus impor borongan, pelarian HS, hingga under inovoicing yang terjadi secara bebas.

Alhasil, barang impor murah banyak membanjiri pasar domestik. Untuk itu, Redma menilai Menteri Keuangan Sri Mulyani menutupi kinerja buruk Bea Cukai yang berada dalam kewenangannya. Dia melihat, Sri Mulyani hanya berputar-putar mencari alasan industri tekstil terpuruk.

Di sisi lain, pihaknya melihat itikad baik dari Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian untuk mengendalikan impor tekstil dan pakaian jadi melalui sejumlah kebijakan. Meskipun, keduanya juga seringkali terlibat lempar tunjuk kesalahan.

TUNJUK BEA CUKAI

Redma mengapresiasi dan berharap agar Permendag 8/2024 dapat dikembalikan ke aturan sebelumnya seperti Permendag 36/2023 dan menerapkan Permenperin 5/2024 terkait Pertimbangan Teknis (Pertek).

"Kami sangat paham bahwa sejak dikeluarkannya kedua aturan ini, para importir dan oknum rekanannya di Bea Cukai tidak senang dan membuat berbagai dinamika hingga akhirnya pemerintah terpaksa mengeluarkan aturan relaksasi impor melalui Permendag 8/2024 karena tersudut," ujarnya.

Namun, Redma melihat oknum Bea Cukai bersama para mafia impor melakukan perlawanan atas perintah Presiden Joko Widodo pada 6 Oktober 2023 lalu terkait perlindungan industri dalam negeri.

Lebih lanjut, dia mendukung langkah Kemendag yang akan membentuk Satgas impor ilegal bersama Kadin Indonesia untuk memberantas peredaran barang impor ilegal di pasar domestik.

"Kemendag mempunyai alat dan payung hukum terkait perlindungan konsumen untuk memberantas bahkan menyita barang beredar dipasar yang tidak sesuai ketentuan label berbahasa Indonesia, aturan K3L hingga SNI wajib," ungkap Redma.

Senada, Ketua Ikatan Pengusaha Konveksi Berkarya (IPKB), Nandi Herdiaman menyatakan bahwa pemberantasan barang impor ilegal yang berdear di pasar adalah bagian dari apa yang dituntut oleh kalangan pengusaha IKM.

Pihaknya setuju langkah pemberantasan impor ilegal. Namun, dia mengingatkan bahwa permasalahan utamanya adalah masuknya barang impor ilegal dipelabuhanyang menjadi tanggung jawab Bea Cukai.

"Jadi tolong Bu Sri Mulyani jangan diam saja seolah merestui praktik impor ilegal yang dilakukan oleh banyak oknum Bea Cukai,” ujar Nandi.

IKM tekstil meminta Menteri Keuangan bertanggung jawab atas apa yang menimpa pengusaha konveksi, sebagai korban penutupan pabrik dan PHK karyawan yang disebabkan oknum pejabat dan petugas Bea Cukai.

"Mereka yang memfasilitasi importir pedagang dan perusahaan logistik nakal untuk terus menjalankan praktik importasi ilegal," pungkasnya

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menegaskan, tutupnya sejumlah pabrik tekstil di wilayah Jawa Barat dan Jawa Tengah hingga berujung pada pemutusan hubungan kerja (PHK) massal tak semua disebabkan oleh kebijakan dan pengaturan impor yang tertuang dalam Permendag No. 8/2024.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kemenaker Indah Anggoro Putri menyampaikan, pihaknya sudah mendapatkan informasi bahwa sebanyak 6 perusahaan tekstil telah menutup pabriknya di Jawa Barat dan Jawa Tengah.

Enam pabrik itu yakni PT Alenatex di Jawa Barat, serta PT S Dupantex, PT Kusumahadi Santosa, PT Kusumaputra Santosa, PT Pamor Spinning Mills, dan PT Sai Apparel di Jawa Tengah.

“Tidak semua PHK [dan penutupan pabrik] di sektor tekstil disebabkan karena peraturan tersebut. Ada beberapa sebab lain,” kata Indah kepada Bisnis.com, Rabu (10/7/2024).

Faktor lain yang membuat perusahaan terpaksa melakukan PHK ungkap Indah, di antaranya karena perusahaan melakukan efisiensi dan tutupnya perusahaan.

Adapun tutupnya sejumlah pabrik tekstil di Tanah Air, lanjutnya, disebabkan karena perusahaan kalah bersaing dengan produk impor yang lebih murah, menurunnya order, penjualan dan ekspor sehingga pendapatan menurun, serta kesulitan mendapatkan bahan baku karena krisis global dan regional.

Selain itu, Indah menyebut bahwa pengaruh teknologi dan media sosial terhadap cara penjualan dan pembelian, serta dampak dari pandemi Covid-19 yang belum teratasi pemulihannya turut menjadi pemicu kolapsnya sejumlah pabrik tekstil di Indonesia.

Terkait hak pekerja yang mengalami PHK di keenam pabrik tersebut, Indah mengatakan bahwa pada umumnya hak-hak pekerja sudah diberikan oleh perusahaan.

“Namun ada beberapa kasus yang memang masih ditangani Dinas Ketenagakerjaan setempat,” ujarnya.

Permendag No. 8/2024 sebagai perubahan ketiga dari Permendag No. 36/2023 santer dibicarakan lantaran dituding menjadi penyebab utama tutupnya sejumlah pabrik yang berujung pada PHK massal.

Menurut data Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN), hingga Juni 2024 sudah ada enam pabrik tekstil yang gulung tikar dan melakukan PHK.

Secara terperinci, tutupnya pabrik PT S Dupantex di Jawa Barat telah membuat 700 pekerja di PHK, PT Alenatex sebanyak 700 pekerja, dan PT Kusumahadi Santosa 500 pekerja, PT Kusumaputra Santosa 400 pekerja. Kemudian, PT Pamor Spinning Mills sebanyak 700 orang, dan PT Sai Apparel 8.000 orang. Kelima pabrik tersebut, berlokasi di Jawa Tengah.

Presiden KSPN Ristadi menuturkan, regulasi itu telah menciptakan situasi arus impor yang lebih longgar, khususnya komoditas sandang, alas kaki, dan aksesori.

“Kelonggaran aturan ini dan ilegal import inilah yang menjadi sebab utama pabrik-pabrik lokal oriented pada tutup dan efisiensi PHK,” kata Ristadi, Selasa (9/7/2024).

Sementara itu, Plt. Dirjen Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil (IKFT) Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Reni Yanita menyebut bahwa aturan tersebut berdampak buruk terhadap industri dalam negeri lantaran pembatasan impor industri kimia hingga industri tekstil dan produk tekstil (TPT) dalam Permendag No. 25/2022 banyak dihilangkan dalam Permendag No. 8/2024.

Akibatnya, pasar domestik tidak terlindungi dari banjirnya barang impor, baik produk bahan baku maupun tekstil jadi.

Membanjirnya produk impor di Tanah Air, kata Reni, tercermin dari data impor tekstil yang mencapai 206,3 ribu ton pada Januari 2024 lalu mengalami penurunan pada April 2024 menjadi 136,36 ribu ton. Volume impor kembali mengalami peningkatan pasca diberlakukannya Permendag No. 36/2023, menjadi 194,87 ribu ton di bulan berikutnya.

“Kemudian terbitnya Permendag No. 8/2024, nah ini menyebabkan impornya kembali naik yang tadinya sudah mulai menurun,” jelas Reni di Kantor Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Senin (8/7/2024).

Bisnis.com, JAKARTA – Badan Anggaran (Banggar) DPR RI telah menyetujui defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2024 menjadi 2,7% dari produk domestik bruto (PDB) atau mencapai Rp609,7 triliun.

Proyeksi tersebut melebar dari target awal yang direncanakan sebesar 2,29% dari PDB atau hanya sebesar Rp522,8 triliun dalam APBN 2024.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa keuangan negara atau APBN sangat dipengaruhi oleh kondisi perekonomian global yang masih lemah, masih berlanjutnya tensi geopolitik, dan tren suku bunga global yang tinggi seiring dengan kebijakan higher for longer.

Namun demikian, Sri Mulyani mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga saat ini masih terjaga baik, sejalan dengan laju inflasi yang terjaga rendah.

Di sisi lain, nilai tukar rupiah mengalami deviasi pada level Rp15.901 per dolar Amerika Serikat (AS) secara rata-rata pada semester pertama 2024.

Tingkat imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun juga mengalami tekanan, yang tercatat pada level 6,85% secara rata-rata pada semester pertama 2024 akibat kebijakan suku bunga higher for longer di global.

Banggar DPR RI menyetujui sejumlah tambahan belanja pemerintah untuk semester kedua 2024, salah satunya alokasi anggaran Rp11 triliun untuk bantuan beras untuk periode 3 bulan, Agustus, Oktober, dan Desember.

Penambahan alokasi anggaran untuk subsidi pupuk juga disetujui senilai Rp24 triliun, serta realisasi pinjaman luar negeri yang meningkat.

Lebih lanjut, Banggar DPR RI menyetujui penggunaan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp100 triliun untuk menutup defisit anggaran akibat penambahan berbagai belanja tersebut.

“Untuk itu, akan digunakan SAL tahun sebelumnya Rp100 triliun dan tambahan defisit yang berasal dari pinjaman luar negeri tentu tidak membutuhkan pembiayaan dalam bentuk SBN, sehingga penerbitan SBN justru bisa ditekan menurun,” kata Sri Mulyani.

Di sisi lain, Banggar DPR memberikan catatan kepada Kementerian Keuangan untuk melakukan relaksasi kebijakan automatic adjustment atau blokir anggaran kementerian dan lembaga (K/L) pada semester kedua tahun ini.

Dalam hal ini, Sri Mulyani menyampaikan bahwa relaksasi kebijakan tersebut akan dilakukan, tetapi tetap secara selektif dan mempertimbangkan kondisi keuangan negara hingga akhir tahun.

“Relaksasi tetap dilakukan secara selektif dan tentu melihat kondisi keuangan negara, dan saya rasa ini sesuai dengan apa yang selama ini memang menjadi pegangan bagi kami bendahara negara mengelola keuangan negara,” katanya.

Belanja Bengkak, Penerimaan Negara Seret

Pemerintah memperkirakan memperkirakan anggaran belanja negara akan mencapai Rp3.412,2 triliun hingga akhir 2024, meningkat Rp 81 triliun dari rencana awal dibandingkan dengan pagu awal yang direncanakan sebesar Rp3.325,1 triliun.

Belanja negara yang meningkat hingga akhir tahun ini terutama didorong oleh kenaikan belanja pemerintah pusat senilai Rp90,7 triliun dari awalnya Rp2.467,5 triliun menjadi Rp2.558,2 triliun.

Selain tambahan belanja yang telah disebutkan di atas, pemerintah juga menambahkan anggaran untuk kebutuhan pajak ditanggung pemerintah (DTP) rumah tapak dan rumah susun sebesar Rp500 miliar, serta tambahan belanja yang bersumber dari penerimaan hibah Rp32,3 triliun, antara lain untuk pelaksanaan Pilkada.

“Kemudian beberapa akselerasi dari proyek-proyek yang ingin diselesaikan, serta realisasi dari pinjaman luar negeri dari K/L, jadi kombinasi itu tadi,” jelas Sri Mulyani.

Lebih lanjut, terdapat juga potensi penambahan belanja untuk subsidi dan kompensasi energi, akibat dari pergerakan harga minyak yang masih tinggi dan nilai tukar rupiah yang melemah.

“Subsidi energi dalam hal ini diperkirakan akan mengalami kenaikan dengan beberapa parameter perubahan harga minyak, maupun dari sisi lifting dan nilai tukar,” kata dia.

Di sisi lain, pendapatan negara secara total diperkirakan hanya naik tipis Rp200 miliar, dari target awal Rp2.802,3 triliun menjadi Rp2.802,5 triliun.

Dalam hal ini, penerimaan perpajakan diproyeksikan tidak mencapai target, yaitu sebesar Rp2.218,4 triliun, dari target dalam APBN 2024 yang sebesar Rp2.309,9 triliun.

Perkiraan ini disebabkan oleh baik penerimaan pajak maupun penerimaan kepabeanan dan cukai yang diperkirakan tidak mencapai target, yang masing-masing hanya mencapai Rp1.921,9 triliun dan Rp296,5 triliun, dari target awal masing-masing Rp1.988,9 triliun dan Rp321 triliun.

Sepanjang semester pertama 2024, Sri Mulyani menyampaikan bahwa realisasi penerimaan pajak telah tertekan akibat penurunan realisasi PPh badan hingga 34,5% akibat profitabilitas perusahaan yang menurun sebagai dampak dari moderasi harga komoditas.

Selain itu, tekanan juga dipicu dari restitusi yang mengalami kenaikan, baik PPh maupun PPN dalam negeri, yang mencapai 70,3%.

DPR RI dan pemerintah pun telah menyetujui defisit anggaran tahun anggaran 2025 yang akan dijalankan presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, pada kisaran 2,29% hingga 2,82% dari PDB.

Belanja negara ditetapkan sebesar 14,5% hingga 15,18% dari PDB, sementara pendapatan negara ditetapkan pada kisaran 12,30% hingga 12,36%.

Sebagaimana diketahui, berdasarkan pemberitaan Bisnis sebelumnya, tim pemerintahan mendatang berencana mempertimbangkan penghapusan batasan defisit APBN sebesar 3% dari PDB.

Melansir Bloomberg, rencana penghapusan batas defisit APBN 3% dikarenakan pemerintahan yang akan datang berupaya untuk mencari kelonggaran yang lebih luas untuk melakukan belanja.

Pada kesempatan berbeda, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menyatakan bahwa pemerintah mendatang atau presiden terpilih sejauh ini masih menyatakan komitmennya untuk menjaga tingkat defisit APBN di bawah batas 3% dari PDB.

“Setahu saya dari tim Pak Prabowo, sebagai Presiden terpilih, khusus untuk UU Keuangan Negara, defisit commit tetap 3%, belum ada perubahan apapun, dan itu interaksi saya dengan Pak Prabowo,” katanya.

Dia menegaskan, batas maksimum defisit APBN sebesar 3% dari PDB penting untuk tetap dijaga dalam rangka menjaga kesehatan dan keberlanjutan fiskal. Hal ini juga mengingat tantangan yang dihadapi APBN ke depan semakin berat.

Bisnis.com, JAKARTA- Serikat buruh mengungkap masih banyak perusahaan tekstil yang tidak memenuhi kewajiban kepada pekerja korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional (FKSPN) menyebut hampir seluruh perusahaan tekstil nasional melakukan efisiensi dengan mengadakan PHK karyawan. Sejak awal tahun ini, setidaknya terdapat 6 pabrik tutup dan 11.000 karyawan terkena PHK.

Sekretaris DPD FKSPN Bandung, sekaligus Kuasa Hukum, Harlan mengatakan pihaknya hanya menuntut perusahaan untuk memberikan kompensasi sesuai dengan aturan yang berlaku, bagi pekerja kontrak (PKWT) merujuk ke PP 35/2021 dan pemerja tetap sesuai UU Cipta Kerja.

"Untuk pekerja kontrak (PKWT) kita menuntut kompensasi sesuai PP 35/2022. Untuk karyawan tetap kita menuntut uang pesangon dan penghargaan masa kerjanya, sesuai masa kerja," ujar Harlan kepada Bisnis, dikutip Rabu (10/7/2024).

Dalam Pasal 40 ayat (1) PP 35/2021 disebutkan bahwa jika perusahaan melakukan PHK terhadap pegawai kontrak maka pengusaha wajib membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima oleh pekerja/buruh.

Besaran uang kompensasi yang diberikan yaitu jika PKWT selam 12 bulan secara terus menerus, maka diberikan 1 bulan upah. Sedangkan, jika kurang dari 12 bulan, maka jumlah masa kerja dibagi 12 dan dikalikan 1 bulan upah.

Di sisi lain, apabila pekerja tetap maka wajib diberikan pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak kerja. Pekerja tetap yang di PHK dengan masa kerja kuranh 1 tahun maka berhak mendapatkan 1 bulan upah. Maksimal, bagi pekerja tetap 8 tahun bekerja, berhak mendapatkan 9 bulan upah.

Beberapa perusahaan tekstil ada yang mampu menyelesaikan saat mediasi di dinas. Namun, ada juga yang tidak dapat membayarkan hak-hak tersebut sampai saat ini hingga dibawa ke sidang di Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI).

"Bahkan ada yang sampai 3 bulan belum dapat hak nya sampai sidang kasasi di MA [Mahkamah Agung], yang beres [pemenuhan hak nya] tidak sampai 30%," katanya.

Adapun, Harlan menyebutkan sejumlah contoh kasus perusahaan yang tidak mampu membayar dan dalam tahap sidang PPHI yaitu PT Adetex, dan yang akan masuk gugatan dalam waktu dekat yaitu PT Alenatex.

Di sisi lain, dia melihat sejumlah perusahaan tekstil masih berupaya bertahan meski dengan mengadakan pengurangan operasional, mulai dari karyawan di rumahkan, pengurangan jam kerja sehingga berdampak berkurangnya pada produksi dan upah pekerja.

Bisnis.com,JAKARTA - Ketua Federal Reserve (The Fed) Jerome Powell telah memberikan kesaksian di hadapan Komite Perbankan Senat di Washington, menyampaikan beberapa poin penting mengenai kebijakan moneter Amerika Serikat (AS).

Powell menuturkan beberapa hal penting pada Selasa waktu setempat (9/7/2024) mengenai kebijakan moneter Negeri Paman Sam, resiko, tanggapan mengenai data inflasi dan rencana peningkatan persyaratan modal.

Dalam kesaksian tersebut, Powell membiarkan opsi The Fed terbuka mengenai kapan bank sentral akan memangkas suku bunga, yang menurut proyeksi pasar kemungkinan akan terjadi pada September 2024.

Kemudian, dia juga menegaskan kepada senator bahwa tidak memperkirakan langkah selanjutnya akan berupa kenaikan suka bunga, dan menolak untuk memberikan kapan waktu untuk menurunkan suku bunga.

"Saya tidak akan mengirimkan sinyal apa pun tentang waktu tindakan di masa mendatang,” jelas Powell, seperti dikutip dariBloomberg,Rabu (10/7/2024).

Powell juga menyoroti risiko dari kebijakan moneter, baik bergerak terlalu cepat atau terlalu lambat. Ia berulang kali menyoroti risiko pada kedua sisi mandat The Fed, yakni lapangan kerja penuh dan stabilitas harga.

Di sisi lain, dia tetap mempertimbangkan pemangkasan suku bunga pada September 2023, meskipun tidak sepenuhnya berkomitmen. Powell menuturkan bahwa The Fed akan membuat keputusan dalam setiap pertemuan.

Perbesar

Data Inflasi AS

Menanggapi data inflasi terkini, menurutnya data tersebut telah menunjukkan kemajuan yang lebih jauh. Data yang lebih baik akan memperkuat keyakinan bahwa inflasi akan kembali ke 2%, syarat utama untuk pemotongan suku bunga.

Powell juga menyatakan bahwa pelemahan tak terduga di pasar tenaga kerja dapat mendorong pemotongan suku bunga. Meski ekonomi AS melambat dan pasar tenaga kerja mendingin, menurutnya tingkat pengangguran tetap rendah secara historis dan ekonomi AS tetap yang terkuat di dunia.

Dalam tanggapannya mengenai rencana peningkatan persyaratan modal bagi bank-bank besar, Powell menyebutkan bahwa The Fed dan regulator lainnya hampir menyelesaikan perubahan proposal yang dirilis pada Juli 2023.

Sebelum aturan ini difinalisasi, kemungkinan diperlukan untuk meminta komentar publik. Powell memperkirakan aturan final mungkin akan diterbitkan pada awal 2025.

Respon Pasar atas Kesaksian Powell

Reaksi pasar tidak terlalu besar lantaran Powell mencoba untuk tidak memberikan sinyal kebijakan jangka pendek. Saham-saham telah mendekati level tertinggi sepanjang masa karena Wall Street menilai pernyataan ekonomi Powell cukup berimbang.

Namun, obligasi pemerintah tengah berjuang untuk mendapatkan daya tarik, karena beberapa pedagang bersiap untuk sinyal pelonggaran kebijakan yang lebih kuat.

S&P 500 dan Nasdaq mencatatkan rekor penutupan tertinggi pada Rabu dini hari (10/9/2024), didorong oleh kenaikan saham Nvidia setelah Ketua Federal Reserve AS Jerome Powell mengatakan kepada anggota parlemen bahwa lebih banyak data ekonomi yang baik akan memperkuat alasan penurunan suku bunga.

Pembuat chip AI Nvidia (NVDA.O), naik 2,5%, mengimbangi penurunan saham chip lainnya. Microsoft (MSFT.O), merosot 1,4%, sementara Tesla (TSLA.O), bertambah 3,7%, menjadikan kenaikannya pada tahun 2024 menjadi 5%.

Ini adalah rekor penutupan tertinggi keenam berturut-turut di Nasdaq dan kelima berturut-turut di S&P 500 karena optimisme terhadap pertumbuhan AI di seluruh korporasi AS mengimbangi ketidakpastian seputar jalur penurunan suku bunga The Fed.

Dalam kesaksiannya di hadapan Kongres, Powell mengatakan bahwa meskipun inflasi “tetap di atas” target soft-landing sebesar 2%, inflasi telah membaik dalam beberapa bulan terakhir dan “lebih banyak data yang baik akan memperkuat” alasan penurunan suku bunga.

Bisnis.com, JAKARTA – Jalan Tol Cimanggis – Cibitung Seksi 2B ruas Nagrak – Cibitung yang baru saja diresmikan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, Ma’ruf Amin pada Selasa (9/7/2024) bakal dibuka gratis pada hari ini, Rabu (10/7/2024).

Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR, Miftachul Munir, menyebut ruas tersebut bakal fungsional selama masa sosialisasi setidaknya hingga 14 hari ke depan.

“Setelah sosialisasi tahap 1 hingga 3 [selesai dilakukan] baru dioperasikan dengan tarif. Saat ini setelah diresmikan, operasi tanpa tarif dulu,” tuturnya saat ditemui di Tol Cimanggis – Cibitung, Selasa (9/7/2024).

Sementara itu, apabila telah beroperasi nanti ruas tersebut akan dikenai biaya sebesar Rp2.065 per kilometer (km).

“Tarifnya Rp46.000 sekan, per kilometernya kan Rp2.065,” pungkasnya.

Jalan Tol Cimanggis - Cibitung sepanjang 26,18 km merupakan bagian dari jaringan Jalan Tol Jakarta Outer Ring Road (JORR) 2 yang melintasi 4 wilayah yaitu Kota Depok, Kota Bekasi, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Bekasi. Pembangunannya memakan biaya investasi mencapai Rp10,6 triliun.

Jalan tol ini terdiri dari 2 seksi yaitu Seksi 1 Ruas Junction Cimanggis–Jatikarya dan Seksi 2 Ruas Jatikarya–Cibitung. Seksi 2 terbagi dalam Seksi 2A Jatikarya–Cikeas dan seksi 2B Cikeas–Cibitung. Seksi 1 dan Seksi 2A sepanjang 6,5 km sudah beroperasi masing-masing sejak 2020 dan 2023.

Sementara itu, Seksi 2B sepanjang 19,7 km yang baru saja diresmikan menjadi seksi terakhir yang akan segera dioperasikan.

Dengan beroperasinya ruas Jalan Tol Cimanggis – Cibitung Seksi 2B tersebut, maka jaringan JORR 2 sepanjang 111 km resmi tersambung penuh. Di mana, rincian ruas lainnya di antaranya Cengkareng - Kunciran - Serpong - Cinere - Jagorawi - Cimanggis lalu Cibitung - Cilincing sebelumnya sudah beroperasi sepanjang 91,3 km.

Bisnis.com, JAKARTA — Harga rata-rata beras terpantau masih mengalami kenaikan pada hari ini, Rabu (10/7/2024). Sementara itu, harga bawang dan telur ayam ras justru mengalami penurunan.

Berdasarkan data yang tersaji di Panel Harga Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas), pada Rabu (10/7/2024) pukul 09.02 WIB, harga beras premium naik Rp140 atau sebesar 0,90% ke level Rp15.660 per kilogram. Harga beras medium juga naik tipis sebesar 0,22% atau Rp30 menjadi Rp13.550 per kilogram.

Bukan hanya beras premium dan beras medium, harga beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) Bulog juga terpantau naik menjadi Rp12.600 per kilogram. Harga rata-rata beras SPHP naik tipis 0,08% atau Rp10.

Senada dengan harga beras, data Bapanas juga menyampaikan bahwa harga kedelai biji kering impor meningkat Rp70 atau sebesar 0,58% ke level Rp12.090 per kilogram pada hari ini.

Di sisi lain, harga bawang merah dan bawang putih bonggol kompak melandai pada pagi hari ini. Harga bawang merah turun Rp620 atau 1,77% menjadi Rp34.340 per kilogram, sedangkan harga bawang putih bonggol dipatok seharga Rp39.970 per kilogram atau turun 1,19%.

Berikutnya, harga cabai merah keriting juga terpantau turun Rp710 atau 1,53% menjadi Rp45.620 per kilogram. Namun, cabai rawit merah melonjak tajam menyentuh Rp53.040 per kilogram, atau naik Rp1.690 atau 3,29%.

Untuk harga daging sapi murni turun sedikit 0,07% menjadi Rp135.070 per kilogram. Sama halnya dengan harga daging ayam ras yang turun 1,30% ke level Rp35.550 per kilogram. Harga telur ayam ras pun turun 0,31% menjadi Rp29.370 per kilogram.

Harga komoditas lain seperti gula dan tepung juga mengalami penurunan. Harga gula konsumsi turun 0,50% menjadi Rp17.970 per kilogram. Sedangkan harga tepung terigu curah menjadi Rp10.130 per kilogram atau turun 1,55% dan tepung terigu kemasan non-curah dipatok Rp13.300 atau turun Rp70.

Data Bapanas juga menyajikan harga minyak goreng kemasan sederhana yang turun Rp260 menjadi Rp17.710 per liter. Di sisi lain, harga rata-rata minyak goreng curah justru naik tipis 0,25% atau Rp40 menjadi Rp15.970 per liter.

Lalu, ada harga rata-rata jagung pakan di tingkat peternak yang terpantau naik 0,18% menjadi Rp5.630 per kilogram. Sementara itu, harga garam halus beryodium turun 2,09% menjadi Rp11.240 per kilogram.

Beranjak ke harga pangan yang bersumber protein hewani, harga ikan kembung melonjak Rp1.050 menjadi Rp38.180 per kilogram. Namun, harga ikan tongkol turun 0,41% menjadi Rp31.480 per kilogram. Begitu pun dengan harga ikan bandeng yang turun 2,32% menjadi Rp31.530 per kilogram.

Bisnis.com, JAKARTA - Partai Republik Amerika Serikat (AS), yang mengusung Donald Trump sebagai calon Presiden AS, resmi menyatakan sikap pro terhadap kebijakan-kebijakan yang mendukung lanskap kripto dan aset digital, seiring perilisan revisi terbaru dokumen Platform GOP 2024.

Dokumen besutan Komite Nasional Partai Republik itu merupakan landasan sikap Grand Old Party terhadap isu-isu besar negara, termasuk yang akan diperbincangkan para kandidat Pilpres AS 2024.

Dalam dokumen tersebut, kripto menjadi salah satu poin dalam narasi Champion Innovation, di mana berisi tentang pandangan dan langkah-langkah partai soal isu masa depan perekonomian AS.

"Partai Republik akan mengakhiri tindakan keras Partai Demokrat terhadap kripto, dan kami akan menghalangi pembuatan Central Bank Digital Currency [CBDC]. Kami juga akan memberikan dukungan terhadap tambang Bitcoin, memastikan setiap warga punya hak untuk memegang aset digitalnya, dan bertransaksi secara bebas dari kontrol dan pengawasan pemerintah," tulis Platform GOP 2024, dikutip Selasa (9/7/2024).

Donald Trump, selaku salah satu kandidat presiden dari Partai Republik, dalam pidato kampanyenya baru-baru ini juga menyatakan hal serupa soal dukungan terhadap kripto dan janjinya menghentikan CBDC.

Trump tampak punya kecenderungan ingin meraih basis massa komunitas pendukung kripto di AS. Padahal, Trump terbilang sempat punya sikap cuek terhadap kripto ketika masih menjabat sebagai Presiden AS, bahkan cenderung tak suka.

Adapun, terkait CBDC atau proyek dolar digital bank sentral AS, Partai Republik maupun Trump menolaknya karena sifatnya yang mampu memata-matai transaksi masyarakat secara terperinci, sehingga menjadi ancaman terhadap kebebasan individu.

Perbesar

Sentimen Basis Massa Kripto

Dari sisi strategi politik, dukungan terhadap kripto harapannya mampu menarik basis massa AS yang cenderung simpatik terhadap aset kripto.

Berdasarkan laporan The State of Global Cryptocurrency Ownership in 2024 besutan Triple-A, kepemilikan kripto di AS tercatat menembus 53 juta orang alias mencapai 15,5% dari total warga negara.

Hal ini membuat AS menjadi negara dengan warga pemilik kripto terbesar ke-3 setelah India dan China, serta menduduki peringkat ke-8 terbesar soal persentase pemilik kripto dibandingkan total warga.

Sementara itu, Lembaga Edukasi Kripto Pintu Academy menjelaskan bahwa isu pembuatan CBDC di berbagai negara memang didorong untuk mengatasi kelemahan kripto.

Artinya, secara tidak langsung berkebalikan dengan sentimen pemicu pertumbuhan lanskap aset kripto di negara tersebut.

"Adopsi kripto yang semakin meluas karena terdapat banyak use-cases, salah satunya pengiriman uang yang cepat dan efisien. Namun, aset crypto memiliki kelemahan mengenai volatilitas pada harganya yang bergerak sangat cepat. Inilah kenapa pembahasan mengenai CBDC bergulir di berbagai negara," jelasnya.

Perbesar

Mata Uang Digital (CBDC)

Sekadar info, CBDC adalah versi digital dari mata uang resmi yang dikeluarkan oleh bank sentral. Mirip dengan mata uang fiat, nilai CBDC berpatokan pada mata uang fisik dan dikelola oleh otoritas moneter.

CBDC pun menawarkan pembayaran digital yang cepat dan aman melalui teknologi blockchain, seperti kelebihan teknologi kripto secara umum. Bedanya, CBDC tetap diatur oleh pemerintah, beda dengan aset kripto yang mengedepankan desentralisasi.

"CBDC diatur oleh pemerintah, sementara kripto terdesentralisasi. Memang nilai CBDC stabil dan berpatokan pada mata uang resmi, sedangkan nilai kripto fluktuatif. Tapi ada soal privasi, di mana transaksi CBDC tidak bersifat pseudonim, berbeda dengan kripto," tambahnya.

Di Indonesia sendiri, Bank Indonesia tengah menjajaki pengembangan CBDC untuk memudahkan transaksi digital dan meningkatkan inklusi keuangan.

Selain Indonesia, Implementasi CBDC beberapa negara yang sudah mengembangkan CBDC, antara lain Bahama dengan Sand Dollar, Nigeria dengan eNaira, dan China dengan Digital Yuan.

Fenomena NFT Trump

Bicara soal sikap Trump terhadap kripto tak bisa lepas dari fenomena larisnya non-fungible tokens (NFT) terkait dirinya. Saat ini, NFT Trump bukan hanya identik sebagai aset digital untuk dikoleksi, melainkan memiliki fungsi yang jelas bagi komunitas pendukung Trump.

Pada awalnya NFT ini dibuat oleh basis pendukung Trump untuk menyukseskannya pada kontestasi pemilihan presiden AS pada November 2024 mendatang.

Pasalnya, membeli NFT Trump sama dengan ikut berkontribusi menyumbang dana kampanye, sebab Trump secara pribadi akan mendapat royalti dari setiap transaksi NFT besutannya itu.

NFT pun sukses menjadi salah satu dari beberapa kampanye terkait kripto yang mengantarkan Trump mendapat status "Crypto Whale". Bahkan, saat ini Trump telah melampaui beberapa artis-artis populer yang juga punya kampanye terkait kripto, seperti Justin Bieber atau Kevin Hart.

Menariknya, bagi komunitas pendukung kripto di AS, membeli NFT Trump juga semacam menjadi alat agar Trump semakin ramah dan simpatik terhadap kebijakan-kebijakan terkait kripto, dan nyatanya kampanye ini terbukti sukses.

Bisnis.com, JAKARTA - Indonesia yang telah masyur menjadi penghasil sawit terbesar di dunia justru keok dari Malaysia dari sisi produktivitas. Sejumlah faktor disebut menjadi biang kerok, salah satunya kualitas kebun sawit yang kalah saing.

Malaysian Palm Oil Board (MBOP) mencatat luas lahan sawit di Negeri Jiran pada 2023 mencapai 5,65 juta. Sementara, data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat luas kebun sawit Indonesia pada 2023 mencapai sekitar 15,4 juta hektare alias hampir tiga kali luas kebun sawit Malaysia.

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian PUPR memastikan ketersediaan aliran listrik dan air siap menunjang aktivitas di Ibu Kota Nusantara (IKN) jelang perayaan hari kemerdekaan.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengungkap ketersediaan air bersih serta aliran listrik di Ibu Kota Nusantara (IKN) dipastikan telah siap. Sehingga, pada Juli ini, mendekati hari perayaan kemerdekaan, infrastruktur dasar itupun telah bisa dipergunakan.

Basuki merinci, air bersih di IKN ditargetkan bakal mulai terdistribusi pada tanggal 15 Juli 2024. “Kalau commisioning-nya kira-kira pertengahan bulan ini kalau air bersih,” jelasnya saat ditemui di Tol Cimanggis – Cibitung, Selasa (10/7/2024).

Sementara untuk listrik, Basuki juga menyebut mengalir dalam waktu dekat. Hal itu sebagaimana telah dilakukan pengecekan oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) beberapa waktu lalu.

Bahkan, Basuki menyebut pasokan Listrik di IKN itu sudah siap untuk dialirkan, termasuk untuk memenuhi kebutuhan di Istana serta Kantor Presiden.

“Kalau listrik, kemarin Pak Menteri BUMN kan sudah ngecek ke sana, sudah siap dengan aliran listriknya [termasuk untuk kantor Pak Jokowi] iya,” jelasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat mempertanyakan Kembali kesiapan listrik dan air di IKN. Pertanyaan itu dilontarkan Jokowi usai dirinya ditanyai mengenai kapan rencana pindah ke IKN.

"Airnya sudah siap, belum? Listriknya sudah siap, belum? Tempatnya sudah siap belum? Kalau siap, [tinggal] pindah, " jelasnya.

Presiden Ke-7 RI itu sebelumnya juga mengungkapkan bakal mulai berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada Juli 2024 atau tepatnya sebulan jelang perhelatan Upacara HUT Kemerdekaan ke-79 RI.

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian PUPR memastikan ketersediaan aliran listrik dan air siap menunjang aktivitas di Ibu Kota Nusantara (IKN) jelang perayaan hari kemerdekaan.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengungkap ketersediaan air bersih serta aliran listrik di Ibu Kota Nusantara (IKN) dipastikan telah siap. Sehingga, pada Juli ini, mendekati hari perayaan kemerdekaan, infrastruktur dasar itupun telah bisa dipergunakan.

Basuki merinci, air bersih di IKN ditargetkan bakal mulai terdistribusi pada tanggal 15 Juli 2024. “Kalau commisioning-nya kira-kira pertengahan bulan ini kalau air bersih,” jelasnya saat ditemui di Tol Cimanggis – Cibitung, Selasa (10/7/2024).

Sementara untuk listrik, Basuki juga menyebut mengalir dalam waktu dekat. Hal itu sebagaimana telah dilakukan pengecekan oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) beberapa waktu lalu.

Bahkan, Basuki menyebut pasokan Listrik di IKN itu sudah siap untuk dialirkan, termasuk untuk memenuhi kebutuhan di Istana serta Kantor Presiden.

“Kalau listrik, kemarin Pak Menteri BUMN kan sudah ngecek ke sana, sudah siap dengan aliran listriknya [termasuk untuk kantor Pak Jokowi] iya,” jelasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat mempertanyakan Kembali kesiapan listrik dan air di IKN. Pertanyaan itu dilontarkan Jokowi usai dirinya ditanyai mengenai kapan rencana pindah ke IKN.

"Airnya sudah siap, belum? Listriknya sudah siap, belum? Tempatnya sudah siap belum? Kalau siap, [tinggal] pindah, " jelasnya.

Presiden Ke-7 RI itu sebelumnya juga mengungkapkan bakal mulai berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada Juli 2024 atau tepatnya sebulan jelang perhelatan Upacara HUT Kemerdekaan ke-79 RI.

Bisnis.com, JAKARTA — Sebagian praktisi dan pemerhati gas meminta pemerintah untuk cermat dalam menerapkan aturan kewajiban pasok atau domestic market obligation(DMO) gas sebesar 60% untuk industri dalam negeri.

Alasannya, kebijakan DMO yang dibarengi dengan kebijakan harga gas bumi tertentu (HGBT), mulai dari sisi kepala sumur (wellhead) sampai dengan di titik serah (plant gate) dengan industri pengguna bakal menjadi sentimen negatif bagi investasi hulu hingga midstream gas.

“Menjadi masalah besar jika diatur dalam skema HGBT. Harga khusus untuk tujuh jenis industri ini juga menimbulkan masalah bagi industri lainnya dan tuntutan HGBT yang rendah menjadi tidak menarik,” kata praktisi minyak dan gas bumi (migas) Hadi Ismoyo saat dihubungi, Selasa (9/7/2024).

Menurut Hadi, kebijakan HGBT itu tidak menarik untuk kepentingan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS). Konsekuensinya, investasi eksplorasi lapangan gas menjadi tidak optimal untuk jangka panjang.

Malahan, dia menyarankan pemerintah untuk mencabut aturan HGBT apabila ingin menetapkan DMO gas 60% untuk industri domestik.

“Jika kebijakan itu dipaksakan, dengan sendirinya ekosistem di bisnis hulu tidak menarik lagi. Sedangkan di negera-negara lain, saat ini mereka terus berbenah untuk menarik banyak investor,” kata dia.

Senada, Ekonom Energi sekaligus pendiri ReforMiner Institute Pri Agung Rakhmanto menyarankan pemerintah untuk melepas kebijakan HGBT jika ingin menerapkan aturan soal DMO gas pada KKKS.

Pri mengkhawatirkan kebijakan itu justru bakal mengoreksi rencana investasi hulu migas dalam jangka panjang.

“Itu akan memberikan sinyal yang tidak kondusif untuk investasi, baik di hulu untuk eksplorasi produksi maupun di midstream untuk pengembangan infrastruktur gas domestik,” kata Pri saat dihubungi.

Di sisi lain, kata Pri, pemerintah mestinya mendorong investasi lebih intensif pada pembangunan infrastruktur gas domestik. Dengan demikian, harga gas bisa lebih terjangkau untuk pasar domestik saat infrastruktur lebih merata di sejumlah wilayah kerja (WK) migas.

“Dengan cara itu lah mestinya pemerintah menciptakan kondisi harga gas yang sehat, bukan dengan melakukan intervensi melalui pengaturan harga dan menetapkan nominalnya secara langsung,” tuturnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyetujui rencana kewajiban pasok domestik atau DMO gas bumi sebesar 60% untuk kebutuhan industri manufaktur dan kelistrikan domestik.

Selain itu, harga wajib pasok gas domestik itu juga nantinya bakal dibarengi dengan kebijakan HGBT yang lebih rigid, mulai dari sisi kepala sumur sampai dengan di titik serah dengan industri pengguna.

Aturan itu tertuang dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Gas Bumi untuk Kebutuhan dalam Negeri. Rancangan aturan itu didorong Kementerian Perindustrian sejak 2 tahun terakhir.

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menuturkan, rancangan beleid setingkat peraturan pemerintah itu telah disetujui Jokowi dalam rapat terbatas terkait dengan HGBT di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (8/7/2024) kemarin.

“Berita baik bagi kita semua, Bapak Presiden dalam ratas kemarin menyetujui pembentukan RPP Gas Bumi untuk kebutuhan domestik,” kata Agus dalam acara peluncuran PP No.20 Tahun 2024 Tentang Perwilayahan Industri, Selasa (9/7/2024).