Bisnis.com, BENGKALIS — Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai bahwa penegakan hukum yang tidak perlu, seperti dalam kasus Karen Agustiawan, membuat PT Pertamina (Persero) ragu untuk mengambil keputusan strategis.

Hal itu disampaikan oleh Jusuf Kalla (JK) dalam kunjungannya ke Lapangan Duri PT Pertamina Hulu Rokan, Bengkalis, Riau pada Selasa (9/7/2024). Seperti diketahui, keluarga Jusuf Kalla adalah pemilik PT Bukaka Teknik Utama Tbk. (BUKK) yang menyediakan alat produksi di Duri.

Ketika ditanya soal target produksi minyak dan gas (migas) Tanah Air yang tidak pernah tercapai, JK menyebut ada beberapa faktor penyebabnya, seperti faktor alamiah cadangan produksi maupun dari sisi eksplorasi.

Namun demikian, JK menyoroti ada pula faktor penegakan hukum yang berpengaruh pada keleluasaan Pertamina dalam memaksimalkan bisnis.

“Selama diberi kepercayaan… Pertamina tentu kerja keras. Pemerintah juga jangan mengambil tindakan hukum yang tidak perlu, seperti Karen [Agustiawan] contohnya. Jangan karena kebijaksanaannya lalu dikriminalkan. Akhirnya orang Pertamina malah takut jadinya untuk berbuat yang lebih baik,” ujar Jusuf Kalla pada Selasa (9/7/2024).

Dia merujuk pada kasus Mantan Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan yang divonis 9 tahun penjara dalam kasus korupsi pengadaan gas alam cair atau liquefied natural gas (LGN) di Pertamina.

Saat masih menjabat, Karen meneken kontrak perjanjian dengan perusahaan Corpus Christi Liquefaction (CCL) LLC. Dia memberikan persetujuan pengembangan bisnis gas pada beberapa kilang LNG potensial di Amerika Serikat tanpa pedoman pengadaan yang jelas.

JK menilai bahwa aturan hukum harus berlaku secara proporsional. Baginya, tindakan hukum yang tidak perlu malah akan menghambat optimalisasi produksi migas dalam negeri.

“Sekarang tanya sama Pertamina, ambil kebijakan, semua ragu-ragu,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyetujui rencana kewajiban pasok domestik atau domestic market obligation atau DMO gas bumi sebesar 60% untuk kebutuhan industri manufaktur dan kelistrikan domestik.

Selain itu, harga wajib pasok gas domestik itu juga nantinya bakal dibarengi dengan ketetapan harga kebijakan harga gas bumi tertentu (HGBT) yang lebih rigid, mulai dari sisi kepala sumur (wellhead) sampai dengan di titik serah (plant gate) dengan industri pengguna.

Aturan itu tertuang dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Gas Bumi untuk Kebutuhan dalam Negeri. Rancangan aturan itu didorong Kementerian Perindustrian sejak 2 tahun terakhir.

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menuturkan, rancangan beleid setingkat peraturan pemerintah itu telah disetujui Jokowi dalam rapat terbatas terkait dengan HGBT di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (8/7/2024) kemarin.

“Berita baik bagi kita semua, Bapak Presiden dalam ratas kemarin menyetujui pembentukan RPP Gas Bumi untuk kebutuhan domestik,” kata Agus dalam acara peluncuran PP No.20 Tahun 2024 Tentang Perwilayahan Industri, Selasa (9/7/2024).

Menurut Agus, selama ini kewajiban pasok atau ketersediaan gas untuk industri manufaktur tidak diatur secara tegas.

Konsekuensinya, pasokan gas untuk industri dari lapangan kelolaan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) tidak berkelanjutan dan belakangan harga gas justru naik hampir dua kali lipat dari amanat HGBT di level awal US$6 per juta per British Thermal Unit (MMBtu).

“Kalau kita lihat sekarang dalam neraca dari total produksi gas nasional, sekarang yang diperuntukkan atau yang dialokasikan untuk manufaktur dan termasuk pupuk baru 40%, ini terjadi secara alamiah seperti itu belum ada regulasi,” kata Agus.

Di sisi lain, dia menambahkan, pemerintah turut membuka opsi impor gas untuk memenuhi keperluan industri manufaktur domestik. Dia menegaskan, nantinya beleid itu bakal membuka lebar kompetisi harga antara gas produksi di dalam negeri dengan harga impor.

Dia menilai aturan ini terbilang krusial di tengah proyeksi peningkatan kebutuhan gas domestik untuk industri manufaktur. Dia memperkirakan kebutuhan gas untuk industri naik dua kali lipat pada 2030 mendatang jika dibandingkan dengan neraca tahun ini.

“RPP Gas Bumi untuk kebutuhan dalam negeri ini juga mendorong sektor hulu gas bisa sehat, ada kompetisi, tidak lagi monopoli,” kata dia.

Seperti diberitakan sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat realisasi pemanfaatan gas bumi dalam negeri sepanjang 2023 telah menyentuh 3.745 juta kaki kubik per hari (MMscfd) atau 68,2% dari keseluruhan produksi. Sisanya, produksi gas dalam negeri itu dijual untuk pasar ekspor.

Pemanfaatan gas bumi dalam negeri tersebut mayoritas dialokasikan untuk sektor industri sebesar 1.516 MMscfd, sedangkan untuk jaringan gas (jargas) rumah tangga sekitar 16 MMscfd. Saat ini, jargas yang telah terpasang untuk sekitar 900.000 sambungan rumah (SR), dan akan terus diperluas ke depan.

Sementara itu, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) melaporkan potensi penerimaan bagian negara yang hilang dari kebijakan harga gas bumi tertentu (HGBT) sepanjang 2023 mencapai lebih dari US$1 miliar atau minimal sekitar Rp15,67 triliun (asumsi kurs Rp15.667 per dolar AS).

Deputi Keuangan dan Komersialisasi SKK Migas Kurnia Chairi mengatakan, potensi hilangnya pendapatan negara itu masih hitung-hitungan awal dan perlu rekonsiliasi lanjutan.

Hilangnya pendapatan negara yang cukup besar itu dibarengi dengan pengembalian sejumlah kontrak volume dan gas ke perjanjian jual beli gas (PJBG) awal sebelum beleid HGBT terbit pertama kali lewat Kepmen ESDM No.89/2020.

“Kalau saya mencatat mungkin jumlahnya di 2023 ini bisa mencapai lebih dari US$1 miliar ada potensi penurunan penerimaan negara atau penyesuaian penerimaan negara,” kata Kurnia saat webinar, Rabu (28/2/2024).

Lewat beleid teranyar Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 91.K/MG.01/MEM/2023, HGBT tidak lagi dipatok US$6 per juta metrik british thermal unit (MMBtu). Sebagian industri saat ini mendapat penyusutan alokasi volume dan harga gas bisa di level tertinggi US$7 per MMBtu.

Secara berturut-turut, Kementerian ESDM telah mencatat pengurangan bagian negara dari program gas murah industri ini mencapai Rp29,39 triliun selama 2021 dan 2022. Bagian negara yang hilang itu turun rata-rata sebesar 46,81% selama dua periode program itu berjalan.

Kendati demikian, Kurnia menerangkan, serapan HGBT sepanjang 2023 telah naik ke level sekitar 96%. Artinya, ada peningkatan penerima insentif gas murah itu yang cukup signifikan dibandingkan penyaluran 2021 dan 2022.

Sepanjang 2021, jumlah penyerahan harian pasokan gas bumi untuk sektor industri sebesar 87,06% dari alokasi saat itu 1.241,01 BBtud, sementara penyaluran gas pada 2022 melorot ke level 81,38% dari alokasi volume sebesar 1.253,81 BBtud.

Bisnis.com, JAKARTA - Pengusaha angkutan bus mengimbau masyarakat untuk waspada terhadap modus penipuan penjualan tiket bus palsu yang kini memanfaatkan media sosial dengan memberikan nomor telepon palsu.

Penipuan jual-beli tiket bus antarkota antar provinsi (AKAP) kini telah merambah media sosial. Beberapa platform, mulai dari Google Review, Facebook, hingga WhatsApp dimanfaatkan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab.

Ketua Umum Ikatan Pengusaha Otobus Muda Indonesia (IPOMI), Kurnia Lesani Adnan memaparkan, salah satu modus penipuan tiket bus ini adalah menyasar korban dengan menyebar nomor telepon di Google Review dan media sosial. Sani menjelaskan, para korban yang merupakan calon penumpang menghubungi nomor tersebut yang bukan nomor agen resmi PO Bus.

Dia menuturkan, para korban tidak mengecek kembali nomor telepon yang mereka dapatkan dari oknum penipu. Padahal, nomor kontak tersebut kebenarannya masih diragukan dan korban pun tertipu.

Bani menjelaskan, aksi penipuan tiket bus ini sudah berlangsung sejak beberapa tahun lalu. Dia berharap, semua pihak, masyarakat, pengusaha PO Bus, pemerintah dan pihak-pihak terkait lainnya bersama-sama memberantas praktik ini agar tidak semakin banyak yang dirugikan.

"Kami juga meminta pemerintah untuk aktif melakukan upaya perlindungan sehingga dapat mencegah semakin banyak korban berjatuhan," jelas Sani di Jakarta pada Selasa (9/7/2024).

Dia melanjutkan, keseriusan pemerintah dalam menyelesaikan masalah penipuan ini sangat diharapkan. Apalagi, pemerintah telah mewajibkan perusahaan otobus menggunakan sistem tiket elektronik, berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan No. 12/2021.

Sani mengatakan, kewajiban ini telah dipenuhi oleh pengusaha otobus. Oleh karena itu pemerintah harus hadir dalam pengawasan dan penindakan hukum terhadap pelaku penipuan.

“Pemerintah harus menyelesaikan masalah penipuan ini secara hukum dengan sangat serius,” tegas Sani.

Kasus tiket bus palsu ini salah satunya terjadi pada Perusahaan Otobus (PO) SAN Putra Sejahtera atau PO SAN. Wakil Direktur PO SAN Kurnia Lesari Adnan, menjelaskan Aksi penipuan banyak terjadi di Google Review, di akun fanbase Facebook PO SAN - SAN Lover - juga di kolom komentar Instagram PO SAN.

Dia mencontohkan, penipuan pada laman SAN Lover di Facebook terjadi saat adanya pertanyaan dari terkait pemesanan tiket PO SAN. Sari menuturkan, oknum penipu tersebut menjerat korbannya dengan mencantumkan nomor telepon palsu.

Penumpang Bus Rugi Rp15,7 Juta

"Mereka menuliskan, nomor pemesanan tiket hubungi 083837773599, atau hubungi akun resmi 085273027004. Ada juga nomor 085711454297 dan nomor-nomor lainnya, yang bukan merupakan nomor resmi PO SAN. Calon penumpang yang tidak mengecek kebenaran nomor tersebut, langsung bertransaksi dengan nomor palsu tersebut," jelasnya.

Sari mengatakan, pihaknya sudah mendapatkan 20 kali laporan penipuan tiket bus yang mengatasnamakan PO SAN. Pihaknya memproyeksi total kerugian dari laporan-laporan tersebut sebesar Rp15,7 juta.

Dari jumlah tersebut, Sari mengatakan ada calon penumpang merugi hingga Rp2,1 juta untuk tiga penumpang yang akan berangkat. Bahkan, dia mengatakan penumpang tersebut mendapatkan tiket elektronik yang mirip dengan tiket resmi PO SAN.

Dia menduga, penipu tersebut memiliki tiket resmi PO SAN dan kemudian menirunya. Bagi calon penumpang yang awam, tentu tidak bisa membedakan antara tiket resmi dan tiket palsu. Namun, ketika dia akan naik bus, di manifest bus tidak tercantum namanya.

“Korban tidak bisa berangkat karena memang di jadwal resmi kami pada 23 Juni 2024 tidak ada pemberangkatan bus Executive rute Bengkulu-Solo [via Lubuk Linggau] di sistem penjualan PO SAN. Setelah diteliti, ada banyak perbedaan antara tiket resmi dan tiket palsu,” jelas Sari.

Sari menjelaskan, PO SAN telah melakukan upaya-upaya untuk mencegah terjadinya penipuan tiket bus. Hal tersebut dilakukan dengan membuat aplikasi Buzzit, aplikasi resmi PO SAN untuk pemesanan tiket.

Selain itu, di Instagram resmi PO SAN juga telah dicantumkan linktree yang berisi nomor telepon resmi PO SAN. Kemudian, PO SAN juga sering memberikan peringatan penipuan dengan blast ke nomor-nomor Whatsapp para pelanggannya, dan juga menuliskan peringatan ini di media sosial dan di tiket resmi PO SAN.

Bisnis.com, JAKARTA- Presiden Joko Widodo disebut menyetujui perpanjangan program Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT), perluasan industri penerima manfaat, dan pengkajian Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Gas Bumi untuk Kebutuhan Dalam Negeri.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan dalam RPP tersebut mengatur pengolahan gas untuk kepentingan industri dan untuk kepentingan sumber energi kelistrikan.

"Presiden juga menyetujui untuk melanjutkan RPP Gas Bumi untuk Kebutuhan Domestik, untuk kebutuhan dalam negeri," kata Agus dalam Launching PP No. 20/2024 tentang Perwilayahan Industri, Selasa (9/7/2024).

Dalam rapat terbatas (ratas) awal pekan ini, Agus menerangkan bahwa pemerintah akan mulai mengkaji kebutuhan gas murah untuk berbagai subsektor lainnya, di luar 7 penerima manfaat saat ini yaitu pupuk, petrokimia, baja, keramik, kaca, oleokimia, dan sarung tangan karet.

Untuk diketahui, dari portfolio penerima HGBT pada 2023, industri penerima berjumlah 265 perusahaan dan kelistrikan sebesar 56 perusahaan dengan total penerima sebesar 321 perusahaan. Alokasi gas industri hanya 1222,03 BBTUD dan kelistrikan sebesar 1231,22 BBTUD.

Di samping itu, Agus menuturkan bahwa selama ini Kementerian Perindustrian juga tengah menggodok RPP Gas Bumi untuk Kebutuhan Domestik yang disebut sebagai game changer untuk pengelolaan gas bumi nasional, khususnya untuk manufaktur dan kelistrikan.

"Di mana diatur di dalam RPP tersebut DMO [Domestic Market Obligation] sebesar 60%. Kalau lihat dari neraca, produksi gas nasional yang dialokasikan untuk manufaktur, termasuk pupuk itu baru 40%," ujarnya.

Dia memproyeksi pertumbuhan konsumsi gas bumi untuk manufaktur tahun 2024 sebesar 2,9 MMSCFD dan 6 tahun ke depan akan meningkat 2 kali lipat. Untuk itu, pemerintah perlu segera memproteksi produksi gas untuk industri manufaktur dan kelistrikan.

Dalam RPP tersebut akan mencakup pengaturan terkait penetapan harga gas bumi tertentu (HGBT) secara detail, penerima manfaat HGBT, hingga izin bagi pengelola kawasan industri mengelola gas bumi untuk melakukan penyediaan dan penyaluran gas bumi, termasuk melalui importasi.

"Insha Allah akan di tandatangani dalam waktu dekat, jadi ini challenge nya [untuk pengelola kawasan industri], segera siapkan infrastruktur. Jadi kawasan indsutri ini tidak perlu sendirina, dia bisa bentuk konsorsium," terangnya.

Adapun, importasi gas bumi diperbolehkan dan akan diberikan kesempatan kewenangan bagi pengelola kawasan industri tetapi hanya untuk service dan mendatangkan gas bumi sebagai bahan baku dan produksi listrik bagi tenant.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan (Zulhas) menjelaskan tugas awal Satgas Impor Ilegal yang akan dibentuk dengan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia.

Zulhas menuturkan belum bisa memerinci pihak-pihak yang akan dilibatkan dalam satgas pemberantasan barang selundupan ilegal tersebut.

"Namun, sebagai langkah awal, nantinya Satgas tersebut akan melakukan sidak ke lapangan untuk mengecek keberadaan produk impor ilegal," katanya, Selasa (9/7/2024).

Selain itu, lanjutnya, satgas tersebut juga akan menelusuri ihwal dugaan penyalahgunaan kode HS untuk produk impor. Terlebih, saat ini Indonesia mengalami banjir produk selundupan dan menjadi persoalan yang belum terselesaikan.

Dia menilai banjir impor ilegal menjadi masalah utama menyusul adanya perbedaan data yang signifikan antara data impor resmi yang tercatat oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dengan data ekspor dari negara asal.
"Kita temukan, data impor kita kalau dari luar dengan data yang ada di dalam negeri bedanya jauh, jomplang. Jadi misalnya impor kita US$100 juta data kita BPS, data dari luar itu bisa US$300 juta, jadi jauh sekali," katanya.

Sementara itu, Ketua Umum Kadin, Arsjad Rasjid menyebut pembentukan satgas menjadi upaya bersama antara pemerintah dan dunia usaha untuk menyelesaikan masalah yang merugikan industri dalam negeri.

Di sisi lain, pembentukan Satgas impor ilegal diyakini bisa membantu pemerintah dalam penentuan safeguard yang lebih tepat sasaran atau sesuai dengan sektor terkait.

"Di sinilah kita mencari solusi bukan saling menyalahkan," kata Arsjad.

Bisnis.com, JAKARTA – Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) baru saja menggelar rapat Bersama Forum Investor IKN guna mempercepat realisasi investasi di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Pelaksana Tugas (Plt) Wakil Kepala Otorita IKN, Raja Juli Antoni menyebut pertemuan itu dilakukan dalam rangka memberi kepastian hukum bagi para investor IKN. Dengan demikian, hal itu diharapkan mampu mempersubur iklim investasi di IKN.

“Kami membahas perjanjian kerja sama yang memberikan kepastian hukum bagi para investor yang telah melaksanakan groundbreaking,” kata Raja Juli di akun media sosial X, dikutip Selasa (9/7/2024).

Raja Juli menuturkan, dengan nilai investasi yang telah terparkir mencapai Rp49,6 triliun, dia optimistis hal itu akan mendorong realisasi Ibu Kota Nusantara menjadi kota yang modern dan berkelanjutan.

Dia juga mengucapkan terima kasih kepada investor yang telah berkomitmen untuk menanamkan modal di IKN untuk mewujudkan Nusantara menjadi ibu kota baru bagi Indonesia.

“Terima kasih kepada semua investor yang telah percaya dan mendukung pembangunan IKN. Mari Bersama-sama mewujudkan ibukota masa depan,” pungkasnya.

Sebagai informasi, sebelumnya Otorita IKN menargetkan total investasi yang masuk dapat tembus Rp100 triliun hingga akhir 2024. Mengejar realisasi tersebut, OIKN baru-baru ini meneken kerja sama dengan Indonesia Investment Authority (INA).

Sebelumnya, mantan Kepala OIKN definitif Bambang Susantono menyebut kerja sama OIKN Bersama INA dilakukan untuk mempercepat kurasi minat investasi para investor yang bakal menjadi sumbu utama pembiayaan pembangunan IKN.

"Intinya adalah kita ingin mempercepat realisasi dari investasi di kita, baik asing maupun lokal. Sehingga, nantinya kecepatan dalam pembangunan di IKN itu bisa terwujud dengan baik," tuturnya saat ditemui di Grand Hyatt Bali, Minggu (19/5/2024).

Bisnis.com, JAKARTA- Kementerian Perindustrian (Kemenperin) tengah mendorong perbaikan aturan relaksasi impor dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) 8/2024 yang disebut berpotensi mematikan industri dalam negeri.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan usulan perbaikan atau pengkajian ulang Permendag 8/2024 telah mendapatkan restu dari Presiden Joko Widodo. Namun, apabila sulit, pihaknya juga memberikan usulan lain untuk membuat beleid baru.

"Saya usulkan kepada Pak Presiden agar Permendag 8/2024 tidak perlu direvisi maka disusun Permendag baru yang khusus mengatur hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan pokok sandang, pangan, dan papan dan dia harus merupakan padat karya," ujar Agus di Kantor Kemenperin, Selasa (9/7/2024).

Dalam hal ini, dia menjelaskan bahwa sejumlah kebijakan yang diatur dalam Permendag 8/2024 dapat dipisah melalui peraturan baru. Hal ini yang akan menjadi pembahasan lebih lanjut oleh Kemenperin dan Kementerian Perdagangan.

Menurut Agus, cara pengaturannya beleid tersebut dapat selaras dengan kebutuhan industri dalam negeri termasuk terkait penggunaan Pertimbangan Teknis (Pertek) dari Kemenperin yang mengatur neraca komoditas serta kemampuan industri untuk berproduksi.

"Jadi di spin off dari Permendag 8 diatur dalam Permendag baru. Jadi Permendag 8 nya tidak perlu kita revisi, tetap jalan tetap hidup tetap aktif, nah spin off ini kalau alih hukumnya bisa disebut sebagai leks spesialis," ujarnya.

Di samping itu, Agus menerangkan bahwa perubahan Permendag terkait tata kelola importasi membuat pelaku industri kebingungan dan menyulitkan pelaku usaha untuk menghadapi gempuran barang impor dengan barga yang sangat murah.

Dampak yang terjadi dari Permendag 8/2024 terkait relaksasi impor itupun sudah semakin terasa dari banyaknya penutupan pabrik hingga PHK massal.

"Dalam ratas kami memperjuangkan dan disetujui Presiden untuk menetapkan BMTP dan BMAD dalam rangka melindungi industri dalam negeri," tuturnya.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan (Zulhas) menegaskan tidak akan lagi merevisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 8/2024.

Adapun, Permendag No. 8/2024 merupakan perubahan ketiga dari Permendag No. 36/2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor. Zulhas membeberkan kronologi dirinya menolak untuk merevisi beleid impor tersebut. Menurutnya, usulan revisi Permendag No. 8/2024 datang dari Menteri Perindustrian Agus Gumiwang di dalam rapat yang dipimpin oleh Presiden.

"Usulan dari menteri perindustrian agar pertek masuk lagi dan permendag diubah lagi saya bilang saya keberatan, kalau gitu bikin peraturan sendiri, jangan Permendag terus kan saya yang jelek," ujar Zulhas saat rapat kerja bersama Komisi VI DPR-RI, Senin (8/7/2024).

Bisnis.com, JAKARTA — Praktisi minyak dan gas bumi (migas) Hadi Ismoyo menilai pemerintah mesti mengakomodasi permohonan migrasi kontrak dari gross split kecost recovery untuk Blok Rokan, garapan PT Pertamina Hulu Rokan (PHR).

Hadi melihat urgensi peralihan kontrak bagi hasil tersebut lantaran PHR bakal mulai menjalankan program peningkatan produksi minyak dengan teknologi chemicalenhanced oil recovery (EOR) Lapangan Minas Tahap-1 (Area-A) setelah final investment decision (FID) proyek diputuskan awal bulan ini.

Proyek dengan nilai investasi mencapai Rp1,48 triliun itu telah disetujui rencana pengembangan atau plan of development (PoD)-nya pada akhir 2023 lalu.

“Mumpung pemerintah sekarang semangat untuk EOR, maka segeralah duduk bareng untuk kemungkinan mengubah gross split menjadi cost recovery sehingga jangka panjang aman,” kata Hadi saat dihubungi, Minggu (7/7/2024).

Menurut Hadi, investasi yang mesti dialokasikan untuk proyek chemical EOR itu terbilang besar. Alasannya, sebagian bahan masih impor dan kondisi reservoir yang sudah mencatat water cut terlalu tinggi.

“Menurut simulasi keekonomian, proyek EOR ini termasuk marginal,” kata dia.

Dengan demikian, migrasi kontrak menjadi cost recovery bakal membantu mendukung investasi yang intensif tersebut.

“Dengan kondisi sekarang gross split, jangka pendek masih untung, namun jangka panjang dengan investasi yang masif boleh jadi akan berdarah-darah,” kata dia.

Blok Rokan dikelola Pertamina sejak Agustus 2021 melalui production sharing contract (PSC) skema gross split. Bagi hasil atau split Pertamina pada Blok Rokan untuk Lapangan Duri yaitu 65% minyak bumi, dan 70% gas bumi, sedangkan pada lapangan non-duri 61% minyak bumi dan 66% gas bumi.

Bagi hasil itu sudah termasuk semacam insentif atau tambahan split sebesar 8% untuk Pertamina mengelola blok minyak bekas PT Chevron Pacific Indonesia (PT CPI).

Seperti diberitakan sebelumnya, PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) resmi memutuskan FID untuk proyek chemical EOR Lapangan Minas Tahap-1 (Area-A).

“FID sudah di awal Juli kemarin,” kata Deputi Eksploitasi SKK Migas Wahju Wibowo saat dikonfirmasi, Minggu (7/7/2024).

Wahju mengatakan, saat ini proyek chemical EOR itu tengah memasuki masa persiapan.

Dia menerangkan, bahan kimia yang dipakai Pertamina nantinya menggunakan formulasi dari Chevron Oronite, unit binis Chevron yang memiliki komponen kimia untuk Lapangan Minas tersebut.

“Chemicalsurfactant menggunakan formulasi dari Oronite selaras dan optimasi dari formulasi hasil field trial,” kata dia.

Lapangan Minas bakal menjadi lapangan pertama di Indonesia yang mengimplementasikan metode chemical EOR pada skala komersial dengan menggunakan bahan kimia injeksi alkali-surfaktan-polimer (ASP).

Komersialisasi proyek Chemical EOR Lapangan Minas ini merupakan tonggak bersejarah setelah perjalanan panjang pengembangan proyek yang diinisiasi oleh operator Wilayah Kerja Rokan sebelumnya, Caltex/Chevron, dengan penelitian-penelitian intensif sejak tahun 2000-an dalam upaya mencari formulasi surfaktan yang cocok dengan karakteristik Lapangan Minas.

Chemical EOR merupakan salah satu metode pengurasan lapangan minyak tahap tersier yang dilakukan dengan menginjeksikan bahan kimia tertentu (polimer atau surfaktan-polimer) secara berpola dari sumur injeksi untuk mengubah karakteristik fluida dan batuan reservoir sehingga dapat melepaskan minyak yang terikat di batuan agar dapat mengalir ke sumur produksi.

Metode Chemical EOR diimplementasikan di Lapangan Minas setelah secara maksimal memproduksikan minyak menggunakan metode pengurasan primer serta sekunder (waterflood).

Pada Proyek Chemical EOR Minas Tahap 1 ini akan digunakan pola-pola berukuran 18 acres dengan pola injeksi inverted irregular 7-spot dengan target injeksi pada Formasi Reservoir Bekasap dan Bangko.

Perkiraan cadangan minyak tambahan dari pengembangan CEOR Tahap-1 di Lapangan Minas ini mencapai 2,24 juta barel. Adapun, puncak produksi minyak pada proyek ini nantinya diperkirakan mencapai 1,566 barel minyak per hari (bopd).

Proyek ini merupakan tahap awal (proof of expandability) pengembangan CEOR dalam rangka menuju skala lapangan penuh (fullfield scale) di Lapangan Minas yang diidentifikasi memiliki total potensi tambahan cadangan minyak mencapai 500 juta barel pada saat pengembangan skala penuh.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan buka suara usai sejumlah pihak mendesak pemerintah untuk mencabut Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No.8/2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor.

Menurutnya, semua hal yang diminta sudah dilakukannya, mulai dari menata kembali kebijakan impor dengan menggeser pengawasan impor dari post border menjadi border hingga memberikan persetujuan teknis (Pertek) untuk sejumlah komoditas.

“Yang belum saya kasih apa? Post border jadi border sudah saya kasih, apa lagi? PMI sudah, Pertek-pertek semua sudah saya kasih, apa lagi yang belum. Mereka yang nggak bisa, bukan saya,” kata Zulhas kepada awak media di Kantor Kementerian Perdagangan (Kemendag), Selasa (9/7/2024).

Dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI, Senin (8/7/2024), Zulhas menyebut bahwa pihaknya tidak akan lagi merevisi Permendag No.8/2024.

Ketua Umum Partai Amanat Nasional itu mengungkapkan, Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang dalam rapat yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengusulkan agar regulasi itu di revisi.

Saat itu, Menperin, kata Zulhas, meminta agar Permendag kembali memuat Pertek untuk sejumlah produk. Namun, Zulhas saat itu mengaku menolak permintaan revisi beleid itu.

“Usulan dari Menteri Perindustrian agar pertek masuk lagi dan permendag diubah lagi saya bilang saya keberatan, kalau gitu bikin peraturan sendiri, jangan Permendag terus kan saya yang jelek,” ujar Zulhas saat rapat kerja bersama Komisi VI DPR-RI, Senin (8/7/2024).

Sementara itu, sejumlah pihak telah mendesak pemerintah untuk segera mencabut Permendag No.8/2024. Serikat Pekerja Nasional (SPN) bersama sejumlah asosiasi pekerja/buruh lainnya sejak pekan lalu telah menggelar aksi demo di depan Kantor Kemendag untuk mendesak agar regulasi itu segera dicabut.

SPN menilai, regulasi itu harus segera dicabut lantaran menjadi sumber persoalan dari maraknya PHK yang terjadi di industri tekstil dan produk tekstil (TPT).

Selain itu, pihaknya mendesak agar pemerintah mengembalikan kebijakan dan pengaturan impor ke Permendag No.36/2023 untuk sementara waktu.

Adapun serikat pekerja akan kembali melakukan aksi demo pekan depan.

“Kita akan all out, kita akan mengerahkan belasan bahkan puluhan ribu masa untuk mengepung Kemendag, untuk menyampaikan tuntutan dan menagih [cabut Permendag No.8/2024],” kata Sekretaris Jenderal DPP SPN Catur Andarwato kepada awak media di depan Kantor Kementerian Perdagangan (Kemendag), Senin (8/7/2024).

Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) menilai kebijakan ini tidak efektif untuk mengurangi impor produk, lantaran tidak menyentuh akar masalahnya.

Ketua Umum Hippindo, Budihardjo Iduansjah, menyebut, regulasi ini telah memicu kekhawatiran di sektor ritel brand global yang masuk secara resmi ke Indonesia sehingga membuat stok barang di toko menjadi kosong, menghambat pembukaan toko, dan efek paling buruk adalah pemutusan hubungan kerja (PHK).

Selain itu, Budihardjo mengatakan bahwa kebijakan ini telah menyulitkan importir untuk memasok barang dan mengakibatkan Indonesia dibanjiri produk impor ilegal sehingga mengancam industri dalam negeri.

“Apabila sektor ini terganggu, dampaknya akan sangat luas, mengingat perannya yang krusial dalam konsumsi dan pembelian barang produksi dalam negeri,” ujarnya pekan lalu.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto merespons soal rencana Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan (Zulhas) membentuk satuan tugas (Satgas) pemeberantas impor ilegal.

Airlangga mengaku tidak mempermasalahkan rencana Zulhas itu. Namun, menurutnya penanganan impor ilegal baiknya agar langsung menggunakan mekanisme penegakan hukum.

"Ya silahkan saja [buat Satgas] tapi kan namanya ilegal tidak sesuai aturan ya ditindak saja," ujar Airlangga di Bursa Efek Indonesia (BEI), Selasa (9/7/2024).

Airlangga yang juga merupakan Ketua Umum Partai Golkar itu pun enggan berkomentar lebih jauh saat ditanyai apakah pihaknya telah dilibatkan ke dalam rencana Zulhas yang juga merupakan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) membentuk Satgas pemberantas impor ilegal.

Di sisi lain, Airlangga justru mengeklaim bahwa selama ini pemerintah juga telah berupaya menahan barang ilegal masuk ke dalam negeri.

"Kan pemerintah sudah beberapa kali mempersiapkan itu, untuk melarang barang ilegal masuk," tutur Airlangga.

Berdasarkan catatan Bisnis.com, Selasa (9/7/2024), Kementerian Perdagangan menggandeng Kamar Dagang dan Industri (Kadin) membentuk satuan tugas (satgas) pemberantas impor ilegal atau barang selundupan.

Menteri Perdaganan Zulkifli Hasan (Zulhas) membeberkan alasan perlunya dibentuk satgas impor ilegal. Menurutnya, banjir produk impor bukan hanya terjadi baru-baru ini. Banjir produk impor ke Tanah Air dianggap sudah jadi persoalan lama yang belum membaik meskipun beragam kebijakan impor telah dilakukan.

Kemendag dan Kadin, kata Zulhas, melihat titik persoalan dari maraknya produk impor di dalam negeri, yaitu dugaan impor ilegal. Musababnya, ada perbedaan data yang signifikan antara data impor tercatat oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dengan data ekspor dari negara asal.

"Kita temukan, data impor kita kalau dari luar dengan data yang ada di dalam negeri bedanya jauh, jomplang. Jadi misalnya impor kita US$100 juta data kita BPS, data dari luar itu bisa US$300 juta, jadi jauh sekali," kata Zulhas, Selasa (9/7/2024).

Kendati begitu, Zulhas belum bisa merinci siapa saja yang akan dilibatkan dalam Satgas pemberantasan impor ilegal itu. Namun, sebagai langkah awal, nantinya Satgas tersebut akan melakukan sidak ke lapangan untuk mengecek keberadaan produk impor ilegal. Selain itu, satgas tersebut, juga akan menelusuri ihwal dugaan penyalahgunaan kode HS untuk produk impor.

Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf mengatakan bahwa tawaran konsesi tambang bagi organisasi masyarakat (ormas) keagamaan yang dinahkodai olehnya masih dalam proses.

Dia mengatakan kebijakan konsesi tambang batu bara dari pemerintah untuk dikelola PBNU saat ini masih dalam proses di kementerian. “Belum masih proses,” ujarnya kepada wartawan.

Meski begitu, Yahya tak menjabarkan secara detil di kementerian mana saat ini kebijakan konsesi tambang tersebut masih diproses. “Belum tahu kita, pokoknya masih proses,” tandas Yahya.

Menurut catatan Bisnis, terdapat enam konsesi tambang eks perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara (PKP2B) yang akan ditawarkan secara prioritas kepada organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan.

Enam konsesi tambang tersebut berasal dari penciutan lahan bekas PKP2B PT Kaltim Prima Coal (KPC), PT Arutmin Indonesia, PT Kendilo Coal Indonesia, PT Multi Harapan Utama, PT Adaro Energy Tbk, dan PT Kideco Jaya Agung.

Penawaran wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK) tersebut akan diprioritaskan kepada enam ormas keagamaan dengan basis massa besar, seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), serta ormas dari agama Budha dan Hindu.

Adapun, ketentuan penawaran WIUPK kepada ormas keagamaan tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Berdasarkan beleid tersebut, penawaran WIUPK dilakukan lewat badan usaha yang dimiliki ormas keagamaan. Kepemilikan saham ormas pada badan usaha tambang tersebut mesti mayoritas dan menjadi pengendali.

Selain itu, badan usaha yang dikendalikan ormas untuk pengelolaan WIUPK nantinya tidak boleh bekerjasama dengan pemegang PKP2B sebelumnya atau afiliasi bisnis terkait.

Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Presiden (Wapres) Wapres Ma'ruf Amin, mengungkapkan Pemerintah Indonesia berhasil membangun 43 bendungan dalam kurun 10 tahun terakhir atau tepatnya selama 2 periode masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Ma’ruf menjelaskan, keberadaan infrastruktur air diperlukan untuk menjaga ketahanan pangan hingga ketahanan energi nasional. Hal tersebut disampaikan Wapres saat meresmikan Bendungan Cipanas di Sumedang, Jawa Barat, Selasa (9/7/2024).

“Pembangunan infrastruktur seperti bendungan sangat penting demi memaksimalkan pengelolaan air. Dalam 10 tahun terakhir, sudah dibangun 43 bendungan,” kata Ma'ruf dikutip dari YouTube Setwapres, Selasa (9/7/2024).

Adapun, 43 bendungan yang berhasil dibangun tersebut berdampak positif pada lebih dari 1 juta hektare jaringan irigasi di Indonesia.

Bendungan Cipanas yang masuk ke dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) ini juga diklaim sebagai salah satu bentuk Upaya pemerintah dalam meningkatkan pengelolaan air.

Ma’ruf Amin menyebut, Bendungan Cipanas menyediakan berbagai fungsi pemenuhan kebutuhan masyarakat, mulai dari sumber irigasi pertanian, sumber air baku, pengendali banjir hingga pembangkit listrik.

“Selain itu, bendungan ini akan meningkatkan intensitas tanam di daerah ini dan tidak lupa bendungan ini berpotensi dijadikan area wisata baru,” pungkasnya.

Sebagai informasi, total nilai konstruksi Bendungan Cipanas mencapai Rp2,03 triliun. Bendungan ini dikerjakan selama 7 tahun sejak 2016 hingga 2023 oleh kontraktor pelaksana PT Wijaya Karya - PT Jaya Konstruksi (KSO) yang fokus pada pembangunan tubuh bendungan dan PT Brantas Abipraya (Persero) untuk pembangunan infrastruktur pendukung.

Bendungan ini memiliki kapasitas mencapai 250,81 juta meter kubik (m3) yang dapat dimanfaatkan untuk tampungan air guna mendukung irigasi pertanian dan sumber air baku di kawasan segitiga Cirebon-Patimban-Kertajati (Rebana) yang berada di Kabupaten Indramayu dan Sumedang.

Bendungan ini juga telah didesain untuk memasok air bersih untuk kawasan industri di Kabupaten Sumedang sebesar 650 liter/detik dan kebutuhan air minum masyarakat di Kecamatan Terisi, Kabupaten Indramayu sebesar 200 liter/detik.

Secara teknis, Bendungan Cipanas dibangun setinggi 71,60 meter dengan tipe urugan inti tegak. Bendungan ini memiliki luas genangan 1.315,95 hektare yang juga dapat dimanfaatkan sebagai tampungan air pengendali banjir untuk wilayah Indramayu dan sekitarnya karena mampu mengurangi debit banjir sebesar 487,75 m3/detik, serta potensi sebagai sumber pembangkit listrik sebesar 3 MW.