Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto telah memutuskan agar Indonesia ikut serta dalam keanggotaan BRICS yang merupakan akronim dari Brasil, Rusia, India, China, dan South Africa (Afrika Selatan). Pada saat yang sama, Indonesia sedang dalam proses aksesi menjadi anggota OECD.

Rencana bergabungnya Indonesia dalam BRICS, organisasi yang sepakat untuk perlahan meninggalkan dolar, ini menjadi perbincangan hangat di dalam negeri. Lantas, akankah hal ini mengganggu proses aksesi OECD?

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menanggapi bahwa keputusan bergabung dengan BRICS tidak akan mengganggu langkah Indonesia yang sejak tahun lalu telah memulai aksesi menjadi anggota OECD.

“Tidak, jadi kita kan negara nonblok dan itu sudah dipahami seluruh anggota OECD,” ujarnya kepada media massa di JCC, Rabu (30/10/2024).

Bersama BRICS, dapat memberikan Indonesia akses ke pendanaan alternatif dan kerja sama Selatan-Selatan yang lebih setara.

Sementara keterlibatan aktif Indonesia dengan OECD– yang beranggotakan 38 negara, termasuk di dalamnya Australia, Amerika Serikat, dan Inggris– dapat mendorong reformasi dan meningkatkan daya saing Indonesia di kancah global.

Airlangga menuturkan saat ini pemerintah masih dalam proses penilaian menjadi anggota OECD. Pada November mendatang, Sektretaris Jenderal (Sekjen) OECD Mathias Cormann akan kembali ke Indonesia dan menemui Prabowo Subianto.

“November Sekjen OECD akan datang ke Indonesia. Kita akan mempersiapkan namannya initial momerandum, itu yang akan kita bahas. Sekjen OECD sudah bersurat ke Pak Prabowo, untuk beliau mohon waktu Pak Prabowo,” ungkapnya.

Hal senada disampaikan oleh Ketua Komisi XI DPR Misbakhun. Gabungnya Indonesia ke OECD sekaligus BRICS akan menjadi penyeimbang terhadap geopolitik dan kerja sama ekonomi internasional.

“Rata-rata Pak Menteri Luar Negeri [Sugiono] menyampaikan kalau ini memperkuat hubungan Selatan kan, dan Pak Sarto juga dulu menginisiasi hubungan Selatan-Selatan kan,” tuturnya.

Sebelumnya, Prabowo mengungkapkan alasan Indonesia ingin bergabung dalam blok ini. Menurutnya, negara-negara anggota BRICS merupakan negara-negara besar. Terlebih lagi, dia juga melihat bahwa banyak beberapa negara tetangga juga sudah menyatakan minat pada blok tersebut.

Prabowo menilai, Indonesia perlu memiliki kehadiran dalam kelompok tersebut, sehingga dia memutuskan Indonesia bergabung dengan BRICS.

“Jadi, kita ambil keputusan atau kita melihat bahwa saya kira Indonesia perlu juga punya kehadiran di tempat itu. Supaya kita baik di semua tempat lah,” terang Prabowo dalam wawancara Eksklusif yang diunggah di YouTube Liputan 6 SCTV, dikutip pada Senin (28/10/2024).

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Koordinator Bidang Pangan mengungkap pemerintah membutuhkan anggaran jumbo senilai Rp139,4 triliun pada 2025, demi menuju swasembada pangan pada 2028–2029.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan bahwa anggaran jumbo ini tersebar di setiap instansi yang berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Pangan, yakni Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), hingga kementerian/lembaga lainnya.

“Ternyata anggaran cukup besar di ketahanan pangan pada 2025 itu Rp139,4 triliun totalnya, tetapi tersebar,” kata Zulhas seusai rapat koordinasi bidang pangan di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Rabu (30/10/2024).

Zulhas menyampaikan bahwa anggaran ketahanan pangan senilai Rp139,4 triliun ini menyebar ke Kementerian Pekerjaan Umum (PU), yang salah satunya diperuntukkan untuk membuat bendungan dan irigasi. Dari anggaran tersebut, senilai Rp44 triliun adalah untuk perusahaan pelat merah Pupuk Indonesia Holding Company.

“Pupuk, ada [anggaran] Rp44 triliun, tentu di BUMN pupuk, tempatnya di BUMN,” ujarnya.

Anggaran ketahanan pangan lainnya juga diperuntukkan untuk penelitian bibit di Badan Riset dan Inovasi (BRIN). Sayangnya, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu tidak merinci secara detail anggaran yang akan diterima BRIN.

Selain itu, Zulhas menyebut ketahanan pangan menuju swasembada pangan 2028–2029 ini juga mengalokasikan anggaran melalui dana desa senilai Rp16,25 triliun.

Dengan anggaran yang jumbo ini, Zulhas menyebut bahwa pihaknya akan melakukan koordinasi untuk mencapai swasembada pangan.

“Harus betul-betul bisa terintegrasi, terarah, sehingga target yang kita ingin capai, swasembada pangan itu betul-betul bisa kita realisasikan,” terangnya.

Di samping itu, Zulhas menyampaikan bahwa ada anggaran ketahanan pangan melalui pemerintah daerah hampir mencapai Rp20 triliun. “Ada juga [anggaran] yang melalui [pemerintah] daerah, ada Rp19 triliun lebih, selain dana desa, ada hampir Rp20 triliun,” imbuhnya.

Hadir pula dalam rapat koordinasi bidang pangan di antaranya Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), hingga Kementerian Perdagangan (Kemendag).

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mendapat 51 rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait temuan masalah di pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo menyebut 51 rekomendasi BPK terkait IKN itu sebagaimana tercantum dalam hasil pemeriksaan BP RI Semester II/2023.

“Kemudian ada satu laporan hasil pemeriksaan atas pekerjaan di IKN ada total 51 rekomendasi,” jelasnya di hadapan Komisi V DPR RI, Rabu (30/10/2024).

Lebih lanjut, Dody menjelaskan rekomendasi penanganan masalah di pembangunan IKN itu pada umumnya hanya merupakan masalah administrasi serta peneguran terhadap proses prosedur yang tidak sesuai.

Namun demikian, Dody memastikan bahwa rekomendasi tersebut saat ini tengah ditindaklanjuti oleh Kementerian PU.

Di samping itu, dirinya juga menegaskan 51 rekomendasi tersebut tak berdampak pada adanya inefisiensi pada proyek pembangunan IKN.

“Tapi Alhamdulillah di sini tak ada ditemukan inefisiensi untuk proyek IKN. Atas 2 laporan hasil tersebut kementerian kami telah menindaklanjutinya walau memang belum 100%,” tegasnya.

Sebelumnya, BPK juga sempat meluncurkan hasil pemeriksaannya terhadap pemerintah soal pembangunan IKN dalam dokumen Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) Semester II/2023.

Pertama, BPK melihat pembangunan infrastruktur yang berlangsung tersebut belum sepenuhnya selaras dengan RPJMN Tahun 2020-2024, Rencana Strategis (Renstra) Kementerian PUPR Tahun 2020-2024, dan Rencana Induk IKN.

Sementara perencanaan pendanaan belum sepenuhnya memadai, antara lain sumber pendanaan alternatif selain APBN berupa KPBU dan swasta murni/BUMN/BUMD yang belum dapat terlaksana.

Kedua, fakta yang terjadi di lapangan bahwa persiapan pembangunan infrastruktur IKN belum memadai yang ditunjukkan oleh adanya kendala mekanisme pelepasan kawasan hutan.

“2.085,62 Ha dari 36.150 Ha tanah masih dalam penguasaan pihak lain karena belum diterbitkannya hak pengelolaan lahan [HPL], serta belum selesainya proses sertifikasi atas 5 area hasil pengadaan tanah,” tulis BPK dalam dokumen tersebut, dikutip Selasa (4/6/2024).

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah diminta melakukan evaluasi terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk mengimpor 1 juta ton beras pada 2025. Pasalnya, stok yang ada saat ini disebut masih aman.

Pengamat Pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (Aepi) Khudori mengatakan pemerintah perlu memastikan eksekusi 3,6 juta ton impor beras yang menjadi penugasan tahun ini berjalan lancar, sebelum memutuskan untuk kembali melakukan importasi beras.

Menurut perhitungannya, jika kuota impor beras 3,6 juta ton tersebut dapat terealisasi sepenuhnya, Indonesia tidak perlu menambah kuota impor baru.

Dengan total impor 3,6 juta ton, Khudori mengatakan bahwa ada stok akhir di Bulog sebanyak 1,2 juta ton. Ini, lanjutnya, sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan operasional Bulog pada awal tahun depan.

“Ini cukup untuk kebutuhan operasional Bulog tiga hingga empat bulan di awal tahun depan,” ujar Khudori kepada Bisnis, Rabu (30/10/2024).

Dalam catatan Bisnis, pemerintah tengah mempertimbangkan untuk mendatangkan 1 juta ton beras dari luar negeri untuk memenuhi cadangan pangan pemerintah. Rencana ini seiring adanya perkiraan penurunan produksi beras nasional tahun ini.

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menyampaikan, pengadaan 1 juta ton impor beras telah mempertimbangkan neraca produksi dan perkiraan cadangan beras yang harus dimiliki hingga Februari 2025.

“Itu memang ada tambahan 1 juta ton. 1 juta ton itu tentunya melihat neraca dari produksi, kemudian berapa cadangan yang harus kita miliki supaya kita bisa melewati bulan Februari,” tutur Arief saat ditemui di Kantor Kementerian Kehutanan, Selasa (29/10/2024).

Arief mengungkapkan, produksi beras pada Desember-Februari secara historis mengalami penurunan sehingga diperlukan cadangan pangan. Kendati begitu, Arief menegaskan bahwa pemerintah tengah memperkuat produksi beras dalam negeri.

Jika produksi dalam negeri tidak mencukupi kebutuhan nasional, pemerintah akan mencari alternatif lain dengan melakukan pengadaan dari luar negeri.

“Kita semua sudah mengupayakan produksi dalam negeri tetapi proyeksi dari BPS itu memang kurang, kita harus ada cadangan,” ujarnya.

Kerangka Sampel Area Badan Pusat Statistik (BPS) dalam laporannya mencatat, produksi beras untuk konsumsi pangan penduduk diramal mencapai 30,34 juta. Jumlah tersebut turun 760.000 ton atau 2,44% dibanding periode yang sama tahun lalu.

Penurunan produksi terjadi pada periode Januari-April 2024 sebesar 1,91 juta ton dibanding periode yang sama tahun lalu. Kendati begitu, BPS mencatat bahwa pada periode Mei-Agustus dan periode September-Desember produksi beras diperkirakan mengalami peningkatan, masing-masing sebesar 0,16 juta ton dan 1 juta ton.

Sementara itu, total konsumsi beras pada periode Januari-Desember 2024 mencapai 30,92 juta ton, atau meningkat 310.000 ton dibandingkan periode yang sama di 2023.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) berencana membahas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pengaturan Impor (Permendag 8/2024) dalam rangka penyelamatan industri tekstil. Rencana pembahasan ini seiring dengan tekanan yang dihadapi industri tekstil, termasuk PT Sri Rejeki Isman Tbk. (SRIL) atau Sritex.

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Isy Karim mengatakan bahwa nantinya pihaknya bersama dengan Kementerian Perindustrian akan membahas beleid tersebut pada pekan depan.

“Besok rencana minggu depan akan dibahas [Permendag 8/2024] dengan Kemenperin,” kata Isy saat ditemui di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Rabu (30/10/2024).

Namun demikian, Isy enggan berkomentar lebih lanjut apakah Permendag 8/2024 itu akan direvisi atau tidak. Dia hanya menjelaskan bahwa arah pembicaraan tersebut akan tergantung dengan pembahasan yang ada di rapat koordinasi terbatas (rakortas).

“Bagian itu [berbicara dengan Kemenperin] nanti kita bicarakan, tapi belum kalau sekarang,” singkatnya.

Sebelumnya, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita telah mengusulkan kembali terkait revisi Permendag No. 8/2024 tentang Pengaturan Impor. Beleid yang merelaksasi sejumlah komoditas itu dinilai menjadi biang kerok penurunan Purchasing Manager Index (PMI) manufaktur nasional.

Adapun, perusahaan tekstil Sritex juga menyebut industri tekstil mengalami tekanan sejak terbitnya Permendag No. 8/2024 yang merelaksasi impor sejumlah komoditas.

Komisaris Utama Sritex Iwan Setiawan Lukminto menyebut bahwa regulasi tersebut berdampak signifikan karena mengganggu operasional produksi industri tekstil dan produk tekstil (TPT) nasional.

“Kalau Permendag No. 8/2024 itu kan masalah klasik yang semua sudah tahu. Jadi, lihat aja pelaku industri tekstil ini, banyak yang kena, banyak yang terdisrupsi yang terlalu dalam sampai ada yang tutup, jadi sangat signifikan,” ujar Iwan di Kantor Kemenperin, Senin (28/10/2024).

Terkait dengan pengajuan revisi Permendag No. 8/2024, Iwan menyebut pihaknya akan menyerahkan seluruh kebijakan industri kepada pemerintah. Kendati demikian, dia berharap pemerintah dapat menentukan regulasi terbaik.

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengungkap realisasi pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara untuk pagu anggaran tahun 2024.

Menteri PU, Dody Hanggodo menyebut hingga 25 Oktober 2024, realisasi penggunaan anggaran IKN mencapai 57,8% dari total alokasi anggaran TA 2024 sebesar Rp41,9 triliun, atau sekitar Rp24,22 triliun.

“Untuk dukungan infrastruktur pada IKN 2024 sebesar Rp41,9 triliun, pelaksanaan paket fisik IKN per 25 Oktober 2024 adalah 57,8% dari alokasi IKN 2024,” jelasnya dalam raker bersama Komisi V DPR RI, Rabu (30/10/2024).

Dia merinci, alokasi anggaran paling jumbo dikucurkan pada Direktorat Jenderal Bina Marga sebesar Rp19,2 triliun untuk mendukung pembangunan jalan akses menuju masjid di kawasan IKN dan dermaga logistik.

Kemudian, untuk mendukung pembangunan Jalan Tol Akses IKN Seksi 1, Seksi 3A, Seksi 3B, Seksi 5A, Seksi 5B-1, Seksi 5B-2 Seksi 6A, Seksi 6B, Seksi 6C, hingga untuk pembangunan landasan pacu Bandara VVIP.

Selanjutnya, alokasi terbesar kedua diguyurkan untuk pembangunan kawasan IKN yang dieksekusi oleh Ditjen Cipta Karya. Perinciannya, pembangunan instalasi penyediaan air minum (IPA), penataan sumbu kebangsaan pembangunan kawasan kantor Kemenko, Kantor Kementerian PUPR, hingga Kantor OIKN.

“Kemudian ada juga untuk infrastruktur perumahan sebesar Rp8,37 triliun. Ini kami alokasikan untuk pembangunan rumah tapak jabatan menteri (RTJM), hunian Polri, Badan Intelejen Negara, ASN dan Paspampres,” tambah Dody.

Terakhir, alokasi untuk direktorat jenderal Sumber Daya Air (SDA) di IKN senilai Rp1,45 triliun. Digunakan untuk mendukung pembangunan pengendalian banjir DAS Sanggai 1A,Pengendalian Banjir Sungai Sepaku, pengendalian banjir Sungai Sanggai, pengendalian banjir Sungai Seluang dan Tengin,.

Serta pengendalian banjir Sungai Pamaluan, penyempurnaan dan penataan Kawasan Bendungan Sepaku Semoi.

Sementara itu, alokasi anggaran pembangunan IKN tahun anggaran 2025 yang bakal dikucurkan oleh Kementerian PUPR sebesar Rp13,21 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Pangan Nasional (Bapanas) tengah menyempurnakan standar batas maksimum residu atau BMR pestisida dalam Peraturan Bapanas.

Plh Deputi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Bapanas Yusra Egayanti menyampaikan, Peraturan Badan tersebut saat ini tengah dalam tahap harmonisasi dengan mempertimbangkan konsumsi dan praktik pangan di Indonesia.

“Standar BMR pestisida diatur melalui Peraturan Menteri Pertanian No. 53/2018. Saat ini, Bapanas tengah menyempurnakan standar BMR tersebut dalam Peraturan Badan Pangan Nasional,” kata Yusra dalam keteranganya, Rabu (30/10/2024).

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) No.66/2021 tentang Bapanas, salah satu kewenangan Bapanas yaitu memastikan pangan segar yang diedarkan aman. Ini dilaksanakan melalui dua cara yaitu penerbitan perizinan dan pengawasan di peredaran.

Yusra menuturkan, produk pangan segar yang memiliki izin edar telah melalui proses penilaian persyaratan keamanan pangan, salah satunya uji laboratorium.

Kendati begitu, Bapanas bersama dengan dinas urusan pangan selaku Otoritas Kompeten Keamanan Pangan (OKKP) secara rutin terus melakukan pengawasan terhadap produk pangan yang beredar, guna meningkatkan keamanan pangan. Pengawasan ini secara rutin dilaporkan melalui Sistem Informasi Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT).

Menyusul adanya temuan residu berbahaya dalam anggur shine muscat di Thailand, Yusra menyebut bahwa pihaknya akan menindaklanjuti arahan Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi, untuk melakukan investigasi terhadap produk anggur tersebut.

“Terkait dengan Anggur Shine Muscat yang menjadi isu di Thailand, sesuai arahan Pak Kepala Badan Pangan Nasional, kami akan tindaklanjuti dengan dengan investigasi lebih lanjut,” pungkasnya.

Sebelumnya, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi menyebut bahwa OKKP akan melakukan investigasi terhadap anggur shine muscat dari China menyusul adanya temuan residu berbahaya di Thailand.

Investigasi yang bakal dilakukan meliputi proses sampling dan pengujian laboratorium untuk memastikan keamanan produk yang beredar di pasar Indonesia.

“Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari komitmen kita dalam memastikan pangan khususnya pangan segar yang beredar di Indonesia aman untuk dikonsumsi,” kata Arief.

Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom Center of Economic and Law Studies atau Celios, Nailul Huda mengkritisi pernyataan Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu yang mendorong agar aktivitas ekonomi bayangan atau shadow economy seperti judi online dikenai pajak.

Huda menilai, seorang pejabat negara sekelas Anggito tidak pantas memberi pernyataan yang bisa menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Menurutnya, pernyataan wakil dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati itu bisa diartikan sebagai wacana pelegalan judi online.

"Memang pajak tidak mengenal halal-haram, baik-buruk. Namun menjadikan yang buruk dan haram menjadi objek pajak, artinya mereka mengakui kegiatan tersebut legal di dalam negeri," ujar Huda, dikutip pada Rabu (30/10/2024).

Dia berpendapat, pengenaan pajak bertolak belakang dengan semangat pemerintah memberantas judi online. Sejalan, Huda tidak melihat judi online bisa menambah penerimaan negara secara signifikan—sebaliknya malah menimbulkan efek sosial yang lebih negatif.

Lebih lanjut, Huda mengakui jika pemerintah dihadapi tantangan mencapai target pendapatan negara sebesar Rp3.005,1 triliun pada 2025. Kendati demikian, sambungnya, banyak upaya lain yang bisa dilakukan daripada mengenakan pajak terhadap aktivitas judi online.

"Para pelaku judi online akan berdalih mereka taat hukum karena mereka menyakini aktivitas ekonomi mereka diakui oleh negara. Ini yang sangat saya tentang," ujarnya.

Sementara itu, Direktur Riset dan Konsultasi Fiskal Danny Darussalam Tax Center (DDTC) Bawono Kristiaji menambahkan bahwa pemerintah tidak perlu melegalkan judi online apabila ingin menambah setoran pajak.

Menurutnya, pemerintah hanya perlu memperketat Pajak Penghasilan Orang Pribadi alias PPh OP apabila pemerintah ingin memaksimalkan pendapatan negara melalui shadow economy.

"Masalah judi online dan kegiatan ilegal lainnya yang dikenakan pajak, ini bukan serta merta melegalkan. Prinsip pajak penghasilan di Indonesia—dan juga di banyak negara—adalah pemajakan atas segala tambahan kemampuan ekonomis dari manapun sumbernya," ujar Bawono kepada Bisnis, Senin (28/10/2024).

Keinginan Pemerintah Pajaki Shadow Economy

Sebagai informasi, keinginan pemerintah memajaki aktivitas shadow economy diungkapkan langsung oleh Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu. Secara khusus, Anggito menyoroti aktivitas judi online.

Dia menjelaskan, tidak sedikit masyarakat Indonesia yang melakukan judi dengan bertaruh secara daring atau online betting seperti bertaruh soal skor sepak bola klub-klub Inggris maupun judi-judi dalam bentuk lainnya.

Masalahnya, sambung Anggito, masyarakat yang melakukan aktivitas shadow economy tersebut tidak melaporkan harta yang didapatkannya. Oleh sebab itu, dia mendorong Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) untuk lebih mengawasi aktivitas shadow economy tersebut.

"Sudah enggak kena denda, dianggap tidak haram, enggak bayar pajak lagi. Padahal kan dia menang itu. Kalau dia dapat winning itu kan nambah PPh [Pajak Penghasilan]," ungkapnya dalam Rapat Terbuka Senat: Puncak Dies Natalis ke-15 & Lustrum III Sekolah Vokasi UGM Tahun 2024, Senin (28/10/2024).

Anggito menyebutkan bahwa penghasilan yang didapatkan dari kegiatan tersebut tidak terekam radar pajak. Padahal, pendapatan pajak yang tidak tertagih dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi dan menghambat pembuatan program-program publik.

Bahkan, persoalan tersebut menjadi pembahasan dalam kegiatan retreat yang diselenggarakan Presiden Prabowo Subianto bersama menteri-menterinya di Magelang pada akhir pekan lalu.

"Kita membuka mata bahwa sebenarnya banyak underground economy yang tidak terdaftar, tidak terekam, dan tidak bayar pajak. Jadi yang kaya gitu yang kita ambil," jelas Anggito.

Bisnis.com, JAKARTA - Grup Lion Air, pesawat ATR Wings Air kembali melayani penerbangan Bandara Palu - Bandara Syukuran Aminuddin Amir Luwuk (PP) mulai 13 November mendatang.

Berdasarkan informasi media sosial Bandara Luwuk, penerbangan Wings Air tersedia setiap Rabu dengan rute Palu (PLW) - Luwuk (LUW) pada 10.30 WITA sementara LUW - PLW pada pukul 12.05 WITA.

“Mulai tanggal 13 November, maskapai Wings Air kembali terbang melayani rute - Palu-Luwuk PP setiap hari Rabu,” seperti dikutip, Rabu (30/10/2024).

Penerbangan tersebut akan menggunakan jenis pesawat ATR72-500/600. Dengan catatan jadwal dapat berubah sewaktu-waktu.

Berdasarkan data Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Bandara Luwuk saat ini memiliki tiga penerbangan.

Rinciannya adalah LUW- Bandara Sam Ratulangi dengan maskapai Wings Air setiap dua kali seminggu. Kemudian LUW - Bandara Mutiara SIS Al-Jufri (PLW) dengan frekuensi yang sama dua kali seminggu.

Terakhir rute LUW - Bandara Sultan Hasanuddin (UPG) dengan maskapai Batik Air jenis A320 dengan frekuensi penerbangan 14 kali dalam seminggu.

Sementara itu, Bandara PLW sendiri memiliki 18 rute penerbangan dengan berbagai tujuan seperti Surabaya (SUB), Jakarta (CGK), hingga Morowali (MOH). Adapun maskapai yang melayani penerbangan di bandara ini antara lain, Garuda Indonesia, Citilink, Wings Air, Susi Air, Batik Air, Lion Air, Super Air Jet dan SAM Air.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartaro menyampaikan pihaknya mengajukan kepada Prabowo Subianto untuk menetapkan standar sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) melalui Peraturan Pemerintah (PP).

Airlangga menuturkan hal ini menjadi langkah pemerintah untuk menunjukkan kepada dunia, khususnya Eropa, bahwa Indonesia telah memiliki aturan khusus terkait keberlanjutan (sustainability) di sektor kelapa sawit.

"Untuk standarnya ditegaskan melalui PP sehingga nanti EUDR paham bahwa kita punya regulasi mengenai sustainability," ujarnya, dikutip pada Rabu (30/10/2024).

Sebagaimana diketahui, Eropa menerapkan kebijakan antideforestasi (European Union Deforestation Regulation/EUDR) yang awalnya akan berlaku pada 2025, namun ditunda selama dua tahun.

UU Antideforestasi ini berisiko menghambat ekspor produk perkebunan Indonesia, seperti sawit, karet, kakao, kopi dan kayu ke Uni Eropa. Alhasil, pengusaha sawit Indonesia kewalahan menggadapi aturan tersebut kala akan melakukan ekspor ke ranah Eropa.

ISPO merupakan standar mutu yang berisikan prinsip-prinsip dan kriteria pengelolaan bisnis kelapa sawit berkelanjutan.

Sebelumnya pun pengusaha sawit mengeluhkan terkait biaya sertifikasi ISPO. Selain itu, rendahnya ISPO lantaran tumpang tindih kebun sawit dengan kawasan hutan.

Sebagai informasi, melalui EUDR, Eropa membatasi 6 komoditas Indonesia, yaitu kopi, kakao, karet, furniture, CPO, dan juga sapi.

UU antideforestasi mewajibkan perusahaan atau importir yang menjual keenam komoditas tersebut untuk memastikan bahwa produk mereka tidak berasal dari lahan hasil deforestasi atau tidak merusak lingkungan maupun hutan.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan target pertumbuhan ekonomi 8% pada 2029 yang Prabowo Subianto canangkan bukanlah hal yang mustahil untuk dicapai.

"Bapak Presiden menargetkan pertumbuhan ekonmi 8% di 2029, ini bukan hal mustahil," ujarnya dalam Opening Ceremony Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2024 di Jakarta Convention Center (JCC), Rabu (30/10/2024).

Mengingat, tuturnya, Indonesia pernah mengerek ekonomi hingga 8,2% pada 1995 atau 29 tahun silam. Bahkan rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia pada periode 1986 hingga 1997 atau era pemerintahan Suharto berada di angka 7,3%.

Dalam rangka usaha pemerintah untuk dapat kembali mencapai angka 8%, Airlangga berpandangan pemerintah dapat belajar dari berbagai capaian yang Indonesia pernah raih.

"Oleh karena itu, untuk menggali sumber pertumbuhan ekonomi baru dari adaptasi teknologi dan inovasi agar Indonesia dapat mencapai pendapatan di atas pendapatan menengah," tuturnya.

Melihat data historis Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Indonesia mampu mencatatkan 7%—8% hingga 10%, hanya di era Suharto atau pada rentang 1968 hingga 1998.

Di mana Suharto memulai kepemimpinannya dengan ekonom tumbuh hingga 10,92% pada 1968. Sementara berbanding terbalik dengan akhir kepemimpinannya kala 1998, di mana ekonomi anjlok hingga -13,13%.

Pertumbuhan ekonomi di angka sekitar 6% terjadi tujuh kali, sekitar 7% setidaknya terjadi selama 10 kali, mencapai angka 8% sebanyak 3 kali, tumbuh sebesar 9% sebanyak satu kali, dan sisanya bervariasi.

Bahkan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pernah mengenang bahwa dalam 50 tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi tertinggi hanya pernah di capai di era 1990-an.

Di sisi lain, Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF) melihat Indonesia hanya akan meraih pertumbuhan ekonomi di level 5,1% hingga 2029.

IMF menilai kerangka kebijakan fiskal, moneter, dan keuangan Indonesia telah memberikan landasan bagi stabilitas makro dan manfaat sosial. Kebijakan-kebijakan pemerintah dinilai berhasil fasilitasi pemulihan ekonomi dari guncangan global sejak 2020.

Sementara pertumbuhan Indonesia tetap kuat meskipun ada hambatan eksternal, inflasi rendah dan terkendali dengan baik, sektor keuangan tangguh, serta kebijakan umumnya sudah diambil secara teliti dan diarahkan untuk jadi penyangga.

Bisnis.com, JAKARTA - Uni Eropa (UE) memberlakukan tarif baru yang lebih tinggi hingga mencapai 45% pada kendaraan listrik asal China. Kebijakan itu membuat tensi perang dagang dua kawasan utama ekonomi dua itu meninggi.

Regulasi pungutan lebih tinggi bagi mobil listrik China telah diterbitkan dalam laman resmi UE pada Selasa (29/10/2024) malam waktu Brussels.