TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengklaim telah melindungi hukum hak atas tanah ulayat milik masyarakat adat yang ada di seluruh Indonesia. Menurutnya, antara tanah dan masyarakat adat memiliki ikatan yang mendalam. "Tanah ulayat mengandung nilai-nilai kepemilikan secara komunal yang merefleksikan ikatan mendalam antara masyarakat adat dengan lingkungannya sendiri," kata AHY di Kantor Kementerian ATR/BPN pada Selasa, 24 September 2025.

Bentuk perlindungan hukum atas tanah ulayat tersebut adalah dengan menerbitkan 41 sertifikat dari luas tanah yang mencapai 972 hektare di tujuh provinsi yakni Sumatra Barat, Papua, Jawa Barat, Bali, Jambi, Kalimantan Barat, dan Aceh. AHY mengklaim upaya pendaftaran tanah ulayat masyarakat hukum adat ini adalah bukti hadirnya negara dalam memberikan kepastian hukum. Selain itu ia juga berkomitmen untuk memberi perlindungan bagi Masyarakat Hukum Adat.

Pendaftaran tanah ulayat oleh masyarakat hukum adat sejalan dengan program legalisasi aset melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Program ini mendorong percepatan proses pendaftaran tanah yang dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN.

Sejak 2017, AHY mengklaim pendaftaran tanah telah mengalami akselerasi yang signifikan, meningkat dari 46 juta bidang tanah yang terdaftar menjadi 117,9 juta pada September 2024. Ini mencerminkan pertumbuhan 250 persen dalam tujuh tahun terakhir.

Di hari yang sama, sekelompok tani yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Lawan Perampasan Tanah (GERAM TANAH) menggelar aksi di depan Kementerian ATR/BPN. Salah satu poin yang disampaikan oleh Dewi Kartika, selaku Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) sekaligus Koordinator Umum aksi adalah Pemerintahan Jokowi telah melanggar UUPA dengan tetap mempraktekkan asas domein verklaring.

Menurut Dewi, hal tersebut membuat negara seolah menjadi pemilik tanah berlaku sewenang-wenang kepada petani dan masyarakat adat terhadap tanahnya sendiri. Di mana pemerintah, masyarakat adat hanya menumpang di atas tanahnya sendiri. "Bahkan pemerintah memelihara konflik agraria masyarakat dengan BUMN perkebunan dan klaim kawasan hutan negara, dan selalu bertindak represif kepada masyarakat yang mempertahankan tanahnya dari klaim hutan negara dan BUMN," kata Dewi Kartika.

Selanjutnya, Dewi juga mengatakan bahwa Presiden Jokowi tidak pernah sama sekali meredistribusikan dan mengembalikan tanah petani dan masyarakat adat yang telah dirampas oleh PTPN dan Perhutani. Tidak ada satupun Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA) yang berkonflik dengan PTPN dan Perhutani berhasil diselesaikan dan didistribusikan kembali kepada masyarakat oleh Menteri ATR/BPN, Menteri Kehutanan, serta Menteri BUMN.

Selain itu, Skema Perhutanan Sosial, Perkebunan Sosial/Distribusi Manfaat dan/atau Hak Pakai di atas Hak Pengelolaan PTPN menurut dewi merupakan regulasi yang berseberangan dengan Reforma Agraria. Musababnya karena melanggengkan klaim sepihak negara atas tanah dan atas nama kawasan hutan. "Tidak ada koreksi dan penegakkan hukum terhadap praktik domeinverklaring kehutanan, manipulasi expired HGU dan tanah terlantar BUMN," kata Dewi.

TEMPO.CO, Jakarta -Generasi Z atau Gen Z di China semakin menunjukkan tren baru dalam kebiasaan belanja mereka, khususnya dalam hal barang-barang mewah. Di tengah gejolak ekonomi global, anak-anak muda di negeri Tirai Bambu ini mulai meninggalkan produk-produk mewah asli dari merek-merek terkenal seperti Louis Vuitton, Channel, dan Prada.

Sebagai gantinya, dikutip dari CNA, mereka beralih pada produk replika berkualitas tinggi, atau yang biasa dikenal sebagai barang tiruan (kw). Fenomena ini memicu banyak perhatian dari para pelaku industri mode dan analis pasar.

Sebagian besar Gen Z di China yang lahir antara tahun 1995 dan 2010 mulai mempertimbangkan ulang nilai dari pembelian barang-barang mewah. Meski memiliki daya beli yang lebih tinggi dibandingkan generasi sebelumnya, mereka lebih pragmatis dalam hal pengeluaran. Mereka cenderung mencari nilai fungsional dan estetika daripada sekadar kepemilikan merek terkenal.

Sebagai perbandingan, harga tas Louis Vuitton asli bisa mencapai ribuan dolar AS, sementara produk replika dengan desain dan kualitas yang hampir sama hanya dijual dengan harga sekitar sepersepuluhnya. Dengan demikian, anak-anak muda ini merasa lebih rasional dalam mengelola keuangan mereka, tanpa harus kehilangan penampilan yang bergaya.

Salah satu faktor utama yang mendorong perubahan ini adalah ketidakstabilan ekonomi global yang dipicu oleh pandemi dan ketegangan geopolitik. Meskipun ekonomi China masih tumbuh, dampak dari perlambatan ekonomi global dirasakan oleh banyak orang, terutama kaum muda yang baru mulai meniti karier mereka. Inflasi, kenaikan harga properti, dan tekanan untuk berprestasi di dunia profesional juga memengaruhi preferensi belanja Generasi Z.

Di sisi lain, nilai-nilai sosial juga mengalami pergeseran. Sebelumnya, status sosial diukur dari merek barang yang dimiliki seseorang. Namun, di era digital yang sangat visual ini, anak muda lebih mengutamakan penampilan dan gaya pribadi daripada menunjukkan status melalui merek.

Fenomena ini semakin diperkuat oleh gaya hidup fast fashion yang berkembang pesat. Generasi muda lebih mengutamakan variasi dan keberlanjutan, sehingga mereka tidak ragu untuk membeli beberapa barang tiruan dengan harga terjangkau ketimbang berinvestasi pada satu barang mewah asli yang harganya sangat mahal.

Fenomena peralihan Generasi Z China ini, dikutip dari emerald.com, tentu menjadi tantangan besar bagi industri barang mewah. China sebelumnya merupakan pasar terbesar untuk barang-barang mewah global, dengan lebih dari 20 persen penjualan dunia datang dari negara ini. Namun, dengan adanya pergeseran preferensi belanja di kalangan anak muda, perusahaan-perusahaan mewah global mungkin harus merumuskan ulang strategi pemasaran mereka.

Sebagai contoh, beberapa merek mewah mulai menggandeng artis dan influencer lokal untuk menarik perhatian generasi muda, baik melalui kampanye media sosial maupun kolaborasi eksklusif yang berfokus pada budaya lokal. Namun, para ahli mengingatkan bahwa langkah ini mungkin tidak cukup jika merek-merek tersebut tidak dapat menyesuaikan dengan dinamika sosial dan ekonomi yang sedang berubah.

Di sisi lain, pasar barang tiruan di China terus tumbuh pesat, didorong oleh permintaan yang semakin tinggi dari kalangan Generasi Z. Alibaba dan Taobao, dua platform e-commerce terbesar di China, menjadi surga bagi pembeli yang mencari replika barang mewah dengan harga terjangkau. Meskipun pemerintah China telah meningkatkan upaya untuk menindak penjualan barang palsu, pasar ini tampaknya sulit untuk dihentikan, terutama karena produk replika berkualitas tinggi semakin sulit dibedakan dari produk asli.

MICHELLE GABRIELA I CNA I EMERALD

TEMPO.CO, Jakarta -Menteri Perindustrian Agus Gumiwang menerima gelar Honoris Causa dari Hiroshima University pada Selasa, 24 September 2024. President University of Hiroshima Mitsuo Ochi menyatakan gelar ini diberikan pada Agus karena kontribusinya dalam kerja sama industri Indonesia dengan Jepang.

“Ia (Agus) mempromosikan investasi Jepang di perusahaan-perusahaan Indonesia serta mendorong transfer teknologi robotik, dan smart manufacture Jepang ke fasilitas-fasilitas di Indonesia. Kemudian, meningkatkan kerja sama di industri otomotif, elektronika, dan kimia, juga sektor energi,” ujar Mitsuo Ochi dalam rilis pers yang diterbitkan Kemenperin di hari yang sama.

Agus Gumiwang menerima gelar ini secara langsung di Hiroshima University. Dalam kesempatan itu, ia memberikan kuliah umum bertajuk “Menilai Prospek Masa Depan: Menetapkan Kerangka Kerja untuk Diplomasi Ekonomi dan Sosial antara Indonesia dan Jepang.” Menurutnya, perlu pemahaman mengenai hubungan historis yang luas antara kedua negara untuk dapat mengkaji prospek dan strategi kerja sama di masa depan.

Agus memaparkanIndonesia siap menjadi pusat manufaktur global Jepang di kawasan Asean. Kemitraan ini, menurutnya, berpeluang membuka lebih banyak lapangan kerja, yang didukung dengan transfer teknologi oleh perusahaan Jepang kepada mitra-mitra mereka di Indonesia.

“Agar tujuan ini dapat terlaksana dengan baik, Indonesia memerlukan kerja sama dengan Jepang di hampir semua bidang, terutama di sektor manufaktur. Indonesia dan Jepang dapat mencapai swasembada, meningkatkan kualitas lapangan kerja, dan mendukung berlanjutnya hilirisasi industri,” ungkapnya.

Kuliah umum ini mendapat apresiasi positif dari President Hiroshima University. Ochi berharap, dengan kuliah umum ini dapat meningkatkan kesepahaman dan kerja sama antara industri, akademisi, dan pemerintah.“Saya menyampaikan harapan terbaik untuk kesuksesan beliau serta untuk semakin berkembangnya persahabatan kekal antara Jepang dan Indonesia,” ujar Ochi.

Hiroshima University berperan dalam mengembangkan generasa profesional di bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika melalui pusat inovasi dan dukungan bagi startups. Dengan diperolehnya gelar ini, Agus berharap dapat meningkatkan kerja sama dengan Jepang, khususnya di bidang smart manufacturing, artificial intelligence, robotics, dan suistainability.

TEMPO.CO, Jakarta -Menteri Perindustrian Agus Gumiwang menerima gelar Honoris Causa dari Hiroshima University pada Selasa, 24 September 2024. President University of Hiroshima Mitsuo Ochi menyatakan gelar ini diberikan pada Agus karena kontribusinya dalam kerja sama industri Indonesia dengan Jepang.

“Ia (Agus) mempromosikan investasi Jepang di perusahaan-perusahaan Indonesia serta mendorong transfer teknologi robotik, dan smart manufacture Jepang ke fasilitas-fasilitas di Indonesia. Kemudian, meningkatkan kerja sama di industri otomotif, elektronika, dan kimia, juga sektor energi,” ujar Mitsuo Ochi dalam rilis pers yang diterbitkan Kemenperin di hari yang sama.

Agus Gumiwang menerima gelar ini secara langsung di Hiroshima University. Dalam kesempatan itu, ia memberikan kuliah umum bertajuk “Menilai Prospek Masa Depan: Menetapkan Kerangka Kerja untuk Diplomasi Ekonomi dan Sosial antara Indonesia dan Jepang.” Menurutnya, perlu pemahaman mengenai hubungan historis yang luas antara kedua negara untuk dapat mengkaji prospek dan strategi kerja sama di masa depan.

Agus memaparkanIndonesia siap menjadi pusat manufaktur global Jepang di kawasan Asean. Kemitraan ini, menurutnya, berpeluang membuka lebih banyak lapangan kerja, yang didukung dengan transfer teknologi oleh perusahaan Jepang kepada mitra-mitra mereka di Indonesia.

“Agar tujuan ini dapat terlaksana dengan baik, Indonesia memerlukan kerja sama dengan Jepang di hampir semua bidang, terutama di sektor manufaktur. Indonesia dan Jepang dapat mencapai swasembada, meningkatkan kualitas lapangan kerja, dan mendukung berlanjutnya hilirisasi industri,” ungkapnya.

Kuliah umum ini mendapat apresiasi positif dari President Hiroshima University. Ochi berharap, dengan kuliah umum ini dapat meningkatkan kesepahaman dan kerja sama antara industri, akademisi, dan pemerintah.“Saya menyampaikan harapan terbaik untuk kesuksesan beliau serta untuk semakin berkembangnya persahabatan kekal antara Jepang dan Indonesia,” ujar Ochi.

Hiroshima University berperan dalam mengembangkan generasa profesional di bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika melalui pusat inovasi dan dukungan bagi startups. Dengan diperolehnya gelar ini, Agus berharap dapat meningkatkan kerja sama dengan Jepang, khususnya di bidang smart manufacturing, artificial intelligence, robotics, dan suistainability.

TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat Pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori angkat bicara menanggapi rencana pembangunan pertanian modern yang digagas oleh Otorita IKN di ibu kota baru di Kalimantan Timur itu.

"Yang jadi pertanyaan nanti siapa yang akan melakukan itu? Apakah Otorita IKN yang mengeksekusi rencana pertanian ramah lingkungan?" ujar Khudori saat dihubungi Tempo pada Rabu, 25 September 2024.

Khudori juga mengingatkan agar kebijakan pertanian modern harus didahului dengan perencanaan yang matang. Apalagi sudah ada pengalaman pemerintah gagal menjalankan program food estate karena tidak melalui proses perencanaan yang baik.

"Itu kan aspek perencanaan itu menjadi krusial, sering menjadi masalah dan tidak ada catatan keberhasilannya karena perencanaannya nggak bagus," katanya lagi.

Ia pun menekankan agar kebijakan pertanian modern menggunakan pendekatan ramah lingkungan atau smart agriculture dan harus dieksekusi oleh orang atau lembaga yang tepat. Apalagi, menurut dia, jika kebijakan tersebut hanya bergantung pada masyarakat setempat karena IKN bukan merupakan daerah penghasil pangan.

Sebelumnya, Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Otorita IKN, Myrna Safitri, mengatakan sepuluh persen wilayah IKN adalah area produksi pangan atau wilayah pertanian. Hal tersebut tentunya akan menjadi target kebijakan untuk terus menggandeng generasi muda turut serta dalam mewujudkan swadaya pangan di IKN.

Saat ini, di Kecamatan Samboja dan Samboja Barat, Myrna mengamati bahwa kegiatan pertanian yang masih berlangsung sangat penting sebagai sumber pangan yang sehat bagi warga IKN. "Kami juga mendorong agar kegiatan pertanian ini bisa memperhatikan upaya-upaya untuk pengendalian perubahan iklim,” ucap Myrna dalam keterangan tertulis.

TEMPO.CO, Jakarta - PT Kereta Api Indonesia (Persero) melakukan penyesuaian jadwal perjalanan LRT Jabodetabek mulai Rabu, 25 September 2024. Penyesuaian jadwal bertujuan meningkatkan efektivitas pola operasi, dengan tetap mendukung kebutuhan pengguna pada jam-jam sibuk dan juga memaksimalkan perawatan kereta.

LRT Jabodetabek kini mengoperasikan 348 perjalanan setiap hari kerja. Sementara itu, pada akhir pekan, jumlah perjalanan tetap sebanyak 260 dalam sehari. "Jadwal tetap diprioritaskan untuk mendukung pengguna pada jam sibuk dengan pola operasi yang lebih efisien dan tepat waktu," ujar Manager Public Relations LRT Jabodetabek, Mahendro Trang Bawono dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo, Rabu, 25 September 2024.

Mahendro mengatakan, pihaknya mencatat volume pengguna LRT Jabodetabek pada hari kerja di bulan September mencapai rata-rata 79.247 pengguna per hari. Adapun waktu paling padat terjadi pada pukul 06.00–08.00 saat pagi hari serta pukul 16.00–19.00 pada sore hari. Menurut Mahendro, penyesuaian operasi LRT berasal dari perimbangan kondisi kepadatan. "Sejak beroperasi LRT Jabodebek telah menjadi pilihan mobilisasi pekerja. Tentu penyesuaian operasi LRT Jabodebek sangat mempertimbangkan kondisi ini," katanya.

Selanjutnya, penyesuaian dilakukan berdasarkan hasil evaluasi yang menunjukkan jumlah perjalanan saat ini telah mencukupi untuk mengakomodasi kebutuhan pengguna, khususnya pada jam sibuk. Pihaknya memanfaatkan penyesuaian ini untuk menjaga kehandalan operasional baik sarana maupun prasarana LRT Jabodebek.

“Penyesuaian ini adalah bagian dari upaya kami untuk mengoptimalkan pola operasi, sehingga operasional LRT Jabodebek dapat berjalan lebih efisien sambil tetap memberikan kenyamanan bagi seluruh pengguna,” ujar Mahendro. Saat ini operasional LRT Jabodebek sudah beroperasi sampai pukul 22.49 untuk Dukuh Atas – Jatimulya, dan pukul 22.55 untuk Dukuh atas – Harjamukti. Adapun jadwal keberangkatan LRT Jabodebek adalah sebagai berikut.

Keberangkatan Pertama:

- Jatimulya - Dukuh Atas: 05.22 WIB

- Harjamukti - Dukuh Atas: 05.30 WIB

- Dukuh Atas - Harjamukti: 06.22 WIB

- Dukuh Atas - Jatimulya: 06.17 WIB

Keberangkatan Terakhir:

- Jatimulya - Dukuh Atas: 21.56 WIB

- Harjamukti - Dukuh Atas: 22.04 WIB

- Dukuh Atas - Harjamukti: 22.55 WIB

- Dukuh Atas - Jatimulya: 22.49 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Akademisi Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, menilai bandara di IKN, Kalimantan Timur, tak layak jika akan difungsikan sebagai bandara komersial.

“Kalau lihat progres sampai hari ini sih belum (layak),” kata Trubus saat dihubungi pada Rabu, 25 September 2024.

Bandara di IKN belum layak digunakan sebagai bandara komersial, menurut dia, di antaranya karena belum memperhatikan akses masyarakat terhadap bandara di IKN. “Masyarakatnya belum banyak di sekitaran situ, jadi pengguna masih sedikit. Saya menduga bandara itu baru bisa untuk komersial di 2045. Itu pun kalau diseriusin,” katanya.

Dengan kondisi seperti itu, ia menambahkan, bandara di IKN yang posisinya di antara Bandara Sepinggan Balikpapan dan Bandara APT Pranoto Samarinda juga sulit bersaing. “Satu bandara itu bisa aktif komersial dibutuhkan dukungan publik, kaitannya dengan kesadaran ekonominya. Kalau ekonomi sulit, bagaimana mau menggunakan bandara."

Oleh sebab itu, ia mendorong agar pemerintah lebih mendorong bandara yang sudah ada terlebih dahulu di Samarinda dan Balikpapa, ketimbang bandara IKN. “Dua bandara itu bisa diperluas atau fasilitasnya ditingkatkan. Sementara bandara IKN ini jangan difungsikan dulu, supaya tak menimbulkan konflik kepentingan dengan dua bandara itu,” ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengharapkan bandara di IKN, Kalimantan Timur bisa digunakan untuk penerbangan komersial. “Kami harapkan untuk masyarakat umum,” ujarnya kepada awak media usai peresmian injeksi Bauksit Perdana SGAR PT Borneo Alumina Indonesia, Mempawah, Kalimantan Barat, pada Selasa, 24 September 2024, dikutip dari audio yang diterima Tempo.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyebut timnya melakukan uji pendaratan atau landing test terakhir di Bandara IKN pada Jumat, 20 September 2024. Uji itu dilakukan menggunakan pesawat yang memiliki kapasitas kualifikasi sama dengan pesawat kepresidenan.

Bandara VVIP IKN memiliki dimensi landasan pacu 2.200 x 30 meter, dengan dimensi shoulder 7.5 meter dan dimensi taxi way 153 meter x 23 meter. Awalnya bandar ini diniatkan untuk tamu VVIP HUT RI ke-79 di IKN.

Daniel A. Fajri berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

TEMPO.CO, Jakarta - Sejak dibangunnya Pembangkit Listrik Tenaga Uap atau PLTU Celukan Bawang, Kecamatan Gerogak, Buleleng, Bali, keberadaan pembangkit listrik ini telah mengundang beragam kontroversi.

Sejak awal di bangun, proses pembebasan lahan untuk menyokong kontruksi PLTU Celukan Bawang disebut telah bermasalah, selain itu pembangkit listrik ini juga dinilai mencemari lingkungan, hingga menyoal kesejahteraan pekerjannya. Berikut deretan kontroversi PLTU Celukan Bawang yang dihimpun dari berbagai sumber.

Tidak Jelas Penyaluran Pesangon Buruh

Berakhirnya kontrak kerja antara PT China Huadian Corporation (CHD) dan PT General Energi Bali (GEB), selaku pengelola PLTU Celukan Bawang, otomatis memutus juga kontrak dengan para pekerja di bawah naungan PT Victory. Sehingga dalam masa transisi ini kewenangan PT Victory sebagai pemasok tenaga kerja akan dialihkan ke PT Garda Arta Bumindo (GAB) dan PT Garda Satya Perkasa (GSP).

Menyusul berakhirnya kontrak tersebut, pada 12 dan 14 September 2024, PT GEB mengeluarkan pengumuman terbuka kepada para pekerja yang menginstruksikan para pekerja PT Victory untuk membuat surat pengunduran diri, dan membuat surat lamaran baru yang ditujukan kepada PT GAB dan PT GSP selambat-lambatnya diserahkan pada 17 September 2024. Namun, dengan pengajuan surat pengunduran diri ini, artinya pekerja dengan sukarela mengundurkan diri dari PT Victory dan tidak mendapatkan pesangon yang ditaksir total mencapai Rp12,4 miliar.

Tongkang Batubara Karam di Laut

Dikutip dari mongabai, kapal tongkang pembawa batubara karam di perairan PLTU Celukan Bawang pada 14 Agustus 2022, hingga akhirnya pada 27 Agustus, kapal miring dan sebagian muatan batubaranya masuk laut. Tongkang itu datang dari Sangatta, Kalimantan Timur milik KPC menuju perairan Bali utara lokasi PLTU Celukan Bawang. Sebelumnya tongkang tersebut dihantam badai di Kepulauan Kangean, Madura, dan kondisinya miring. Karena sudah dekat perjalanan dilanjutkan ke Bali.

Berhari-hari dibiarkan, tumpahan itu membuat masyarakat takut akan terjadinya pencemaran terhadap ekosistem laut, utamanya bagi para nelayan. “Nelayan akan sulit jual ikan, takut zat yang terkandung di batubara seperti mengandung merkuri,” kata Supriyadi, Kelompok Nelayan Bakti Kasgoro di Celukan Bawang.

Di sisi lain General Affair PT General Energy Bali, Indriati Tanu Tanto dikonfirmasi pada 31 Agustus 2022 mengatakan, kapal tongkang miring dan sengaja dikandaskan karena tidak merapat ke jetty untuk menurunkan 9700 ton batubara yang dibawanya dari PT Kaltim Prima Coal, Kalimantan sebab masih ada tongkang lain sandar di jetty. “Tidak bisa cepat harus tunggu tongkang (di jetty) kosong,” sebutnya ditanya waktu penanganan.

Pembangunan PLTU Tahap II

Pada 28 April 2017, Gubernur Bali menandatangani keputusan pemberian izin lingkungan untuk perluasan PLTU Celukan Bawang untuk menambah dua unit pembangkit tambahan. Eskpansi PLTU Celukan Bawang II direncanakan memiliki kapasitas 2x330 Megawatt atau hampir dua kali lipat dari PLTU Celukan Bawang I dengan daya yang dihasilkan 3 x 142 Megawatt. Namun menurut pengacara publik Lembaga Bantuan Hukum Bali, Dewa Adnyana, izin tersebut terbit tanpa keterlibatan warga Celukan Bawang.

Adapun Greenpeace menilai dengan kapasitas sebesar itu, maka PLTU itu akan menghasilkan udara lebih banyak yang merugikan masyarakat dan ekosistem di sekitarnya secara signifikan. Termasuk berpotensi merusak pariwisata Buleleng sebab berdampak langsung pada ekosistem Taman Nasional Bali Barat (TNBB), kondisi koral, serta kehidupan lumba-lumba yang ada di Pantai Lovina.

"Penerbitan izin bertentangan dengan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup," ujar Dewa kepada Tempo, Rabu 2 Mei 2018.

Pembebasan Lahan Bermasalah

Berdasarkan laporan Greenpeace berjudul ‘Bagaimana PLTU Celukan Bawang meminggirkan dan meracuni masyarakat Bali utara’ menyebutkan PLTU Celukan Bawang yang selesai dan resmi beroperasi sejak 2015 ini dalam proses pembangunannya dibelit persoalan ganti rugi lahan. Adapun nominal ganti rugi yang diberikan dinilai terlalu kecil.

“Tidak cukup untuk bangun rumah baru. Ini saja saya ngutang. Saya dapat ganti rugi Rp 76 juta. Saya bangun rumah baru habis Rp 150 juta,” kata Sadli warga Celukan Bawang.

Lebih lanjut, mantan Kepala Desa Celukan Bawang periode 2002-2013, Muhajir menyebut, pembebasan lahan untuk PLTU tersebut memang bermasalah. Pembelian lahan warga desa dilakukan melalui makelar tanah sejak tahun 2002. Harga tanah yang dibeli masih sangat murah. Isu yang beredar saat itu, di atas lahan tersebut akan dibangun pabrik kecap. “Warga merasa dibohongi,” katanya.

NI KADEK TRISNA CINTYA DEWI | ROBBY IRFANY | ROFIQI HASAN

TEMPO.CO, Jakarta - Sejak dibangunnya Pembangkit Listrik Tenaga Uap atau PLTU Celukan Bawang, Kecamatan Gerogak, Buleleng, Bali, keberadaan pembangkit listrik ini telah mengundang beragam kontroversi.

Sejak awal di bangun, proses pembebasan lahan untuk menyokong kontruksi PLTU Celukan Bawang disebut telah bermasalah, selain itu pembangkit listrik ini juga dinilai mencemari lingkungan, hingga menyoal kesejahteraan pekerjannya. Berikut deretan kontroversi PLTU Celukan Bawang yang dihimpun dari berbagai sumber.

Tidak Jelas Penyaluran Pesangon Buruh

Berakhirnya kontrak kerja antara PT China Huadian Corporation (CHD) dan PT General Energi Bali (GEB), selaku pengelola PLTU Celukan Bawang, otomatis memutus juga kontrak dengan para pekerja di bawah naungan PT Victory. Sehingga dalam masa transisi ini kewenangan PT Victory sebagai pemasok tenaga kerja akan dialihkan ke PT Garda Arta Bumindo (GAB) dan PT Garda Satya Perkasa (GSP).

Menyusul berakhirnya kontrak tersebut, pada 12 dan 14 September 2024, PT GEB mengeluarkan pengumuman terbuka kepada para pekerja yang menginstruksikan para pekerja PT Victory untuk membuat surat pengunduran diri, dan membuat surat lamaran baru yang ditujukan kepada PT GAB dan PT GSP selambat-lambatnya diserahkan pada 17 September 2024. Namun, dengan pengajuan surat pengunduran diri ini, artinya pekerja dengan sukarela mengundurkan diri dari PT Victory dan tidak mendapatkan pesangon yang ditaksir total mencapai Rp12,4 miliar.

Tongkang Batubara Karam di Laut

Dikutip dari mongabai, kapal tongkang pembawa batubara karam di perairan PLTU Celukan Bawang pada 14 Agustus 2022, hingga akhirnya pada 27 Agustus, kapal miring dan sebagian muatan batubaranya masuk laut. Tongkang itu datang dari Sangatta, Kalimantan Timur milik KPC menuju perairan Bali utara lokasi PLTU Celukan Bawang. Sebelumnya tongkang tersebut dihantam badai di Kepulauan Kangean, Madura, dan kondisinya miring. Karena sudah dekat perjalanan dilanjutkan ke Bali.

Berhari-hari dibiarkan, tumpahan itu membuat masyarakat takut akan terjadinya pencemaran terhadap ekosistem laut, utamanya bagi para nelayan. “Nelayan akan sulit jual ikan, takut zat yang terkandung di batubara seperti mengandung merkuri,” kata Supriyadi, Kelompok Nelayan Bakti Kasgoro di Celukan Bawang.

Di sisi lain General Affair PT General Energy Bali, Indriati Tanu Tanto dikonfirmasi pada 31 Agustus 2022 mengatakan, kapal tongkang miring dan sengaja dikandaskan karena tidak merapat ke jetty untuk menurunkan 9700 ton batubara yang dibawanya dari PT Kaltim Prima Coal, Kalimantan sebab masih ada tongkang lain sandar di jetty. “Tidak bisa cepat harus tunggu tongkang (di jetty) kosong,” sebutnya ditanya waktu penanganan.

Pembangunan PLTU Tahap II

Pada 28 April 2017, Gubernur Bali menandatangani keputusan pemberian izin lingkungan untuk perluasan PLTU Celukan Bawang untuk menambah dua unit pembangkit tambahan. Eskpansi PLTU Celukan Bawang II direncanakan memiliki kapasitas 2x330 Megawatt atau hampir dua kali lipat dari PLTU Celukan Bawang I dengan daya yang dihasilkan 3 x 142 Megawatt. Namun menurut pengacara publik Lembaga Bantuan Hukum Bali, Dewa Adnyana, izin tersebut terbit tanpa keterlibatan warga Celukan Bawang.

Adapun Greenpeace menilai dengan kapasitas sebesar itu, maka PLTU itu akan menghasilkan udara lebih banyak yang merugikan masyarakat dan ekosistem di sekitarnya secara signifikan. Termasuk berpotensi merusak pariwisata Buleleng sebab berdampak langsung pada ekosistem Taman Nasional Bali Barat (TNBB), kondisi koral, serta kehidupan lumba-lumba yang ada di Pantai Lovina.

"Penerbitan izin bertentangan dengan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup," ujar Dewa kepada Tempo, Rabu 2 Mei 2018.

Pembebasan Lahan Bermasalah

Berdasarkan laporan Greenpeace berjudul ‘Bagaimana PLTU Celukan Bawang meminggirkan dan meracuni masyarakat Bali utara’ menyebutkan PLTU Celukan Bawang yang selesai dan resmi beroperasi sejak 2015 ini dalam proses pembangunannya dibelit persoalan ganti rugi lahan. Adapun nominal ganti rugi yang diberikan dinilai terlalu kecil.

“Tidak cukup untuk bangun rumah baru. Ini saja saya ngutang. Saya dapat ganti rugi Rp 76 juta. Saya bangun rumah baru habis Rp 150 juta,” kata Sadli warga Celukan Bawang.

Lebih lanjut, mantan Kepala Desa Celukan Bawang periode 2002-2013, Muhajir menyebut, pembebasan lahan untuk PLTU tersebut memang bermasalah. Pembelian lahan warga desa dilakukan melalui makelar tanah sejak tahun 2002. Harga tanah yang dibeli masih sangat murah. Isu yang beredar saat itu, di atas lahan tersebut akan dibangun pabrik kecap. “Warga merasa dibohongi,” katanya.

NI KADEK TRISNA CINTYA DEWI | ROBBY IRFANY | ROFIQI HASAN

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono mengatakan kepastian tentang kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) akan lebih jelas saat kabinet baru presiden terpilih Prabowo Subianto terbentuk. Begitu juga ketika ia ditanya apakah PPN akan naik menjadi 11 atau 12 persen.

“Berilah Pak Prabowo kesempatan menjadi presiden dulu,” kata Thomas yang juga keponakan Prabowo itu di acara media gathering Kementerian Keuangan 2024 yang berlangsung di Serang, Banten pada Rabu, 25 September 2024.

Kenaikan tarif PPN yang merupakan program perpajakan Presiden Jokowi akan dilanjutkan di masa pemerintahan Prabowo selaku presiden terpilih periode 2024 – 2029. Prabowo diperkirakan bakal mengerek tarif PPN dari 11 menjadi 12 persen per Januari 2025, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Tarif PPN yang sebelumnya sebesar 10 persen diubah menjadi 11 persen per 1 April 2022, dan akan naik lagi menjadi 12 persen paling lambat pada 1 Januari 2025, seperti tertuang dalam Pasal 7 Ayat (1) UU HPP.

Thomas mengatakan kenaikan PPN akan menjadi keputusan Prabowo dan kabinetnya yang akan datang. “Yang penting Bapak Presiden terpilih sudah terinformasikan mengenai hal tersebut, dan pastilah nanti akan ada penjelasan lebih lanjut kalau sudah ada kabinet yang terbentuk,” ujar wakil dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati itu.

Sebelumnya, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah mengaku belum bisa memastikan apakah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) akan naik 11 atau 12 persen tahun depan. Said lantas menyarankan agar pemerintah selanjutnya mengulas kembali kebijakan itu di kuartal I 2025.

“Kita lihat ke depan apakah PPN ini ke 11 atau ke 12 (persen),” kata dia saat ditemui usai rapat paripurna di Gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta Pusat pada Kamis, 19 September 2024. Ia berkata bahwa kenaikan PPN tidak serta-merta akan diterapkan, meski dasar hukumnya yaitu UU HPP bakal berlaku tahun depan.

Politikus PDI Perjuangan (PDIP) itu mengusulkan agar dilakukan penghitungan kemampuan daya beli masyarakat tahun depan sebelum menerapkan kenaikan PPN. Selain itu, menurut dia, dampak kebijakan tersebut terhadap pendapatan tenaga kerja juga perlu dipertimbangkan.

“Menurut perkiraan saya, alangkah baiknya, alangkah eloknya naik atau tidak naiknya itu dibahas nanti di kuartal I 2025 yang akan datang,” tuturnya.

Sedangkan Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti sempat memaparkan bahwa rencana peningkatan PPN sekitar 12 persen bersiko memicu kontraksi ekonomi. Esther menjelaskan bahwa ruang fiskal Indonesia kini kecil karena beberapa faktor, dan peningkatan PPN hanya akan berujung pada penurunan ekonomi.

“Kalau ke depannya diberikan kebijakan kenaikan tarif PPN, maka yang terjadi adalah ternyata kenaikan tarif ini membuat perekonomian terkontraksi,” kata ekonom itu dalam diskusi publik daring bertajuk “Moneter dan Fiskal Ketat, Daya Beli Melarat” pada Kamis, 12 September 2024.

Hal itu berdasarkan analisis Indef pada 2021 saat menghitung skenario kenaikan tarif PPN menjadi 12,5 persen. Dengan adanya kontraksi ekonomi imbas dari kenaikan PPN, artinya upah nominal, pendapatan riil, Indeks Harga Konsumen (IHK), pertumbuhan ekonomi, konsumsi masyarakat, serta ekspor-impor semuanya akan menurun.

TEMPO.CO, Jakarta - Berita terpopuler ekonomi dan bisnis sepanjang Rabu, 25 September 2024 dimulai dengan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengungkap masih banyaknya tenaga honorer di daerah yang merupakan titipan tim sukses salah satu pemimpin.

Kemudian informasi mengenai nama pengusaha sawit Indonesia, Martias Fangiono, muncul dalam proyek swasembada tebu yang digagas Presiden Jokowi di Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Serta berita tentang alasan Presiden Joko Widodo atau Jokowi memerintahkan Menhub Budi Karya untuk mengubah bandara IKN menjadi bandara komersial.

Selain itu berita mengenai PKPU empat perusahaan milik Aburizal Bakrie dan iuran terbaru BPJS Kesehatan kelas 1,2, dan 3. Berikut adalah ringkasan dari kelima berita tersebut:

1. Tito Karnavian Ungkap Banyak Tenaga Honorer Pemda Titipan Tim Sukses: Anggaran Daerah jadi Membengkak

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengungkap masih banyaknya pegawai honorer di daerah yang merupakan titipan tim sukses salah satu pemimpin. Akibatnya, jumlahnya terus bertambah dan berdampak pada membengkaknya penggunaan anggaran.

Tito mengatakan pegawai honor daerah ada yang memiliki keahlian di bidang pendidikan dan kesehatan, misalnya bidan. “Tapi yang tenaga umum itu rata-rata tim sukses, mereka begitu menang yang didukung dijadikan tenaga honorer,” ujarnya di Kantor Kementerian Keuangan, Selasa, 24 September 2024.

Akibatnya, dia menambahkan, banyak yang pekerjaannya kurang maksimal seperti datang ke kantor pukul 08.00 dan pulang pukul 10.00. Tiap wilayah menurut dia memiliki kebutuhan tenaga pegawai yang berbeda dan perlu diatur kuota khusus agar jumlahnya tak makin banyak.

Baca berita selengkapnya di sini.

• 1
• 2
• 3
• 4
• 5
• Selanjutnya

TEMPO.CO, Jakarta - Berita terpopuler ekonomi dan bisnis sepanjang Rabu, 25 September 2024 dimulai dengan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengungkap masih banyaknya tenaga honorer di daerah yang merupakan titipan tim sukses salah satu pemimpin.

Kemudian informasi mengenai nama pengusaha sawit Indonesia, Martias Fangiono, muncul dalam proyek swasembada tebu yang digagas Presiden Jokowi di Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Serta berita tentang alasan Presiden Joko Widodo atau Jokowi memerintahkan Menhub Budi Karya untuk mengubah bandara IKN menjadi bandara komersial.

Selain itu berita mengenai PKPU empat perusahaan milik Aburizal Bakrie dan iuran terbaru BPJS Kesehatan kelas 1,2, dan 3. Berikut adalah ringkasan dari kelima berita tersebut:

1. Tito Karnavian Ungkap Banyak Tenaga Honorer Pemda Titipan Tim Sukses: Anggaran Daerah jadi Membengkak

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengungkap masih banyaknya pegawai honorer di daerah yang merupakan titipan tim sukses salah satu pemimpin. Akibatnya, jumlahnya terus bertambah dan berdampak pada membengkaknya penggunaan anggaran.

Tito mengatakan pegawai honor daerah ada yang memiliki keahlian di bidang pendidikan dan kesehatan, misalnya bidan. “Tapi yang tenaga umum itu rata-rata tim sukses, mereka begitu menang yang didukung dijadikan tenaga honorer,” ujarnya di Kantor Kementerian Keuangan, Selasa, 24 September 2024.

Akibatnya, dia menambahkan, banyak yang pekerjaannya kurang maksimal seperti datang ke kantor pukul 08.00 dan pulang pukul 10.00. Tiap wilayah menurut dia memiliki kebutuhan tenaga pegawai yang berbeda dan perlu diatur kuota khusus agar jumlahnya tak makin banyak.

Baca berita selengkapnya di sini.

• 1
• 2
• 3
• 4
• 5
• Selanjutnya