TEMPO.CO, Jakarta - PT Jasa Marga (Persero) Tbk secara resmi mengumumkan kenaikan tarif jalan tol dalam kota yang akan diberlakukan mulai Minggu, 22 September 2024. Kepala Divisi Regional Jasamarga Metropolitan Tollroad, Widiyatmiko Nursejati menyatakan bahwa kenaikan tarif ini telah ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Sebelumnya, PT Bintaro Serpong Damai (BSD) juga mengungkapkan tarif tol pada ruas Pondok Aren-Serpong naik pada Minggu, 15 September 2024. Kenaikan tersebut dilaksanakan berdasarkan amanat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2024 tentang Jalan Tol.

"Penyesuaian tarif ini juga diperlukan sebagai wujud kepastian pengembalian investasi bagi Badan Usaha Jalan Tol sesuai business plan, membangun dan menjaga iklim investasi jalan tol di Indonesia yang kondusif, serta menjaga dan meningkatkan level of services jalan tol," kata Widiyatmiko Nursejati dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo pada Jumat 20 September 2024.

Berdasarkan regulasinya, kenaikan tarif tol atau yang biasa disebut dengan penyesuaian diatur lewat Undang-Undang (UU) Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Dalam Pasal 48 ayat (3) tertulis "evaluasi dan penyesuaian tarif tol dilakukan setiap 2 (dua) tahun sekali berdasarkan pengaruh laju inflasi."

Pada ayat selanjutnya, pemberlakuan tarif tol awal dan penyesuaian tarif tol ditetapkan oleh menteri. Ayat (5) di pasal yang sama mengatakan Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif awal tol dan penyesuaian tarif tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2024 tentang Jalan Tol pasal 83 ayat (1), tertulis bahwa Evaluasi dan penyesuaian tarif Tol dilakukan oleh menteri setiap dua tahun sekali berdasarkan dua hal, yang pertama soal pengaruh inflasi kemudian yang kedua, evaluasi terhadap pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Jalan Tol.

Pada ayat (2) di pasal 83, mengatakan perhitungan tarif tol berdasarkan pengaruh laju inflasi dilakukan dengan formula tarif baru = tarif lama (1 + inflasi). Kemudian, pasal (3) menyebut evaluasi pemenuhan SPM yang dimaksud pada pasal sebelumnya dilaksanakan oleh Menteri terhadap pemenuhan SPM Jalan ToI selama 2 (dua) tahun terakhir.

Pasal 84 PP Nomor 23 Tahun 2024 ayat (1) huruf a, mengatakan penyesuaian tarif tol dapat dilakukan dalam hal pemenuhan pelayanan lalu lintas pada sistem jaringan jalan tol di wilayah tertentu dengan memperhatikan kapasitas jalan tol. Huruf b di pasal ayat dan pasal yang sama mengatakan, terdapat penambahan lingkup di luar rencana usaha yang mempengaruhi kelayakan investasi. Kemudian huruf c, terdapat kebijakan pemerintah pusat yang mempengaruhi kelayakan investasi jalan tol.

Selanjutnya: Kenaikan tarif tol mengacu pada Surat Keputusan Menteri PUPR<!--more-->

Kenaikan tarif tol juga mengacu pada pada Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 2149/KPTS/M/2024.

Adapun rincian tarif pada jalan tol dalam kota Jakarta dan Tol Pondok Aren-Serpong yang mengalami kenaikan adalah sebagai berikut:

Tol dalam Kota Jakarta

Golongan I: Rp11.000 yang semula Rp10.500

Golongan II: Rp16.500 yang semula Rp15.500

Golongan III: Rp16.500 yang semula Rp15.500

Golongan IV: Rp19.000 yang semula Rp17.500

Golongan V: Rp19.000 yang semula Rp17.500

Tol Pondok Aren-Serpong

Golongan I Rp9.500 yang semulanya Rp7.000

Golongan II Rp14.000 yang semulanya Rp13.500

Golongan III Rp14.000 yang semulanya Rp13.500

Golongan IV Rp18.500 yang semulanya Rp16.000

Golongan V Rp18.500 yang semulanya Rp16.000

TEMPO.CO, Jakarta - PT Jasa Marga (Persero) Tbk secara resmi mengumumkan kenaikan tarif jalan tol dalam kota yang akan diberlakukan mulai Minggu, 22 September 2024. Kepala Divisi Regional Jasamarga Metropolitan Tollroad, Widiyatmiko Nursejati menyatakan bahwa kenaikan tarif ini telah ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Sebelumnya, PT Bintaro Serpong Damai (BSD) juga mengungkapkan tarif tol pada ruas Pondok Aren-Serpong naik pada Minggu, 15 September 2024. Kenaikan tersebut dilaksanakan berdasarkan amanat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2024 tentang Jalan Tol.

"Penyesuaian tarif ini juga diperlukan sebagai wujud kepastian pengembalian investasi bagi Badan Usaha Jalan Tol sesuai business plan, membangun dan menjaga iklim investasi jalan tol di Indonesia yang kondusif, serta menjaga dan meningkatkan level of services jalan tol," kata Widiyatmiko Nursejati dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo pada Jumat 20 September 2024.

Berdasarkan regulasinya, kenaikan tarif tol atau yang biasa disebut dengan penyesuaian diatur lewat Undang-Undang (UU) Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Dalam Pasal 48 ayat (3) tertulis "evaluasi dan penyesuaian tarif tol dilakukan setiap 2 (dua) tahun sekali berdasarkan pengaruh laju inflasi."

Pada ayat selanjutnya, pemberlakuan tarif tol awal dan penyesuaian tarif tol ditetapkan oleh menteri. Ayat (5) di pasal yang sama mengatakan Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif awal tol dan penyesuaian tarif tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2024 tentang Jalan Tol pasal 83 ayat (1), tertulis bahwa Evaluasi dan penyesuaian tarif Tol dilakukan oleh menteri setiap dua tahun sekali berdasarkan dua hal, yang pertama soal pengaruh inflasi kemudian yang kedua, evaluasi terhadap pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Jalan Tol.

Pada ayat (2) di pasal 83, mengatakan perhitungan tarif tol berdasarkan pengaruh laju inflasi dilakukan dengan formula tarif baru = tarif lama (1 + inflasi). Kemudian, pasal (3) menyebut evaluasi pemenuhan SPM yang dimaksud pada pasal sebelumnya dilaksanakan oleh Menteri terhadap pemenuhan SPM Jalan ToI selama 2 (dua) tahun terakhir.

Pasal 84 PP Nomor 23 Tahun 2024 ayat (1) huruf a, mengatakan penyesuaian tarif tol dapat dilakukan dalam hal pemenuhan pelayanan lalu lintas pada sistem jaringan jalan tol di wilayah tertentu dengan memperhatikan kapasitas jalan tol. Huruf b di pasal ayat dan pasal yang sama mengatakan, terdapat penambahan lingkup di luar rencana usaha yang mempengaruhi kelayakan investasi. Kemudian huruf c, terdapat kebijakan pemerintah pusat yang mempengaruhi kelayakan investasi jalan tol.

Selanjutnya: Kenaikan tarif tol mengacu pada Surat Keputusan Menteri PUPR<!--more-->

Kenaikan tarif tol juga mengacu pada pada Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 2149/KPTS/M/2024.

Adapun rincian tarif pada jalan tol dalam kota Jakarta dan Tol Pondok Aren-Serpong yang mengalami kenaikan adalah sebagai berikut:

Tol dalam Kota Jakarta

Golongan I: Rp11.000 yang semula Rp10.500

Golongan II: Rp16.500 yang semula Rp15.500

Golongan III: Rp16.500 yang semula Rp15.500

Golongan IV: Rp19.000 yang semula Rp17.500

Golongan V: Rp19.000 yang semula Rp17.500

Tol Pondok Aren-Serpong

Golongan I Rp9.500 yang semulanya Rp7.000

Golongan II Rp14.000 yang semulanya Rp13.500

Golongan III Rp14.000 yang semulanya Rp13.500

Golongan IV Rp18.500 yang semulanya Rp16.000

Golongan V Rp18.500 yang semulanya Rp16.000

INFO BISNIS – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI berkomitmen untuk terus meningkatkan literasi keuangan kepada masyarakat, salah satunya melalui edukasi untuk menghindari modus penipuan. Hal ini dikarenakan berbagai modus penipuan yang ditujukan kepada nasabah perbankan masih marak terjadi.

Salah satu modus penipuan saat ini diantaranya melalui manipulasi psikologis korban untuk membocorkan data pribadi dan data transaksi perbankan korban. Media yang digunakan pelaku untuk mendekati korban pun beragam, mulai dari telepon, SMS, aplikasi chat, e-mail, media sosial, dan lainnya.

Untuk menghindari berbagai modus penipuan tersebut, BRI pun merilis campaign edukasi digital dengan judul “Waspada dan Kenali Modus Palsu #BilangAjaGak”. Campaign ini berisi kampanye sosial BRI yang bertujuan untuk mengedukasi masyarakat Indonesia tentang berbagai modus-modus penipuan online perbankan yang kian marak.

“Melalui campaign ini, diharapkan awareness dan kewaspadaan masyarakat semakin meningkat, terutama dalam mengenali modus dan praktik penipuan,” kata Corporate Secretary BRI Agustya Hendy Bernadi, baru-baru ini.

Adapun dalam campaign ini, perseroan menggandeng penyanyi Vidi Aldiano dengan format film pendek dan mengangkat tiga modus penipuan yang sering menelan korban. Melalui lirik-lirik lagu tersebut, Vidi menyampaikan berbagai modus penipuan yang masih menyasar masyarakat secara luas.

Tayangan pun bercerita tentang seorang penyanyi (diperankan oleh Vidi Aldiano) yang merilis single terbarunya berjudul "Modus Palsu". Dalam sebuah konferensi pers, Fidi mengungkapkan bahwa lagu tersebut terinspirasi dari berbagai modus penipuan yang ia rangkum dalam liriknya. Mulai dari modus tawaran hadiah undian, pencurian kode OTP, hingga undangan pernikahan palsu dalam bentuk file APK, semua digambarkan dengan menarik dalam video tersebut.

Modus-modus tersebut, kata Vidi, berhasil menipu banyak orang yang belum mengenal tipu muslihat modus palsu. Padahal, penipuan seperti ini sebenarnya mudah dihindari hanya dengan gerakan #BilangAjaGak. Sesederhana mengabaikan nomor tak dikenal yang menawarkan hadiah jutaan rupiah, atau tidak mempercayai seseorang yang mengaku teman tapi tidak kita kenal saat mengirimkan undangan pernikahan palsu.

Menurut Vidi Aldiano, modus penipuan akan terus mencari celah baru lewat teknologi ataupun kebiasaan pengguna. Oleh karena itu, dia meminta agar masyarakat terus menjaga data diri dan juga akun bank.

“Kerja sama dibutuhkan antara nasabah dan bank agar bisa membantu meminimalisir resiko penipuan yang mungkin terjadi ke depannya,” kata Vidi. Menurut dia, perlu disadari bahwa modus penipuan perbankan akan selalu ada dan terus berkembang. “Asal kita tau dan aware sama tanda-tandanya, kita semua bisa melawan berbagai macam modus penipuan,” ujar dia.

Video "Kenali Modus Palsu #BilangAjaGak" kini sudah dapat disaksikan di kanal YouTube Bank BRI dan sosial media resmi BRI lainnya (Instagram: bankbri_id ; Facebook: Bank BRI X: bankbri_id, kontak bri, promo_bri). (*)

TEMPO.CO, Jakarta - Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) menyatakan industri otomotif mengalami penurunan sebesar 17 persen dibanding pada 2023.

Ia mencatat penjualan mobil nasional sepanjang Januari hingga Agustus 2024 sebesar 560.619 unit. Angka ini anjlok 115.240 ribu unit atau dari capaian penjualan pada periode yang sama tahun lalu yakni sebesar 675.859.

“Sejauh ini industri dan penjualan otomotif Indonesia memang mengalami penurunan 17 persen dibanding 2023,” ucap Ketua Gaikindo, Jongkie Sugiarto, saat dihubungi Tempo, Sabtu, 21 September 2024.

Ada sejumlah alasan yang mengakibatkan penurunan penjualan ini. Ia menjelaskan, penyebabnya adalah angka pertumbuhan ekonomi, nilai Rupiah melemah, suku bunga tinggi, dan daya beli masyarakat yang tengah menurun.

Kendati penjualan mobil menurun, ia masih berharap pada bulan-bulan mendatang akan ada kenaikan angka-angka penjualan dan produksi industri otomotif. “Saat ini nilai Rupiah sudah mulai menguat, suku bunga sudah turun ke 6 persen. Mudah-mudahan daya beli masyarakat dapat meningkat juga,” ucapnya.

Dalam data Gaikindo yang dilihat Tempo, pada Agustus 2024 penjualan mobil mencatatkan angka 76.304 unit. Angka ini terpaut 12.624 lebih rendah dari capaian pada Agustus 2023 yakni sebesar 88.928. Dengan kata lain, penjualan Agustus 2024 turun 14,2 persen secara tahunan.

Sedangkan jika dibandingkan dengan Juli 2024, penjualan Agustus sedikit lebih baik. Pada Juli 2023, penjualan hanya 74.229. Dengan kata lain, penjualan Agustus 2024 naik tipis 2,8 persen secara bulanan.

Ihwal dampak penurunan penjualan mobil kepada isu pemutusan hubungan kerja (PHK), Jongkie mengaku belum mendapatkan informasi tersebut.

Di Eropa, situasi industri otomotif tak terlalu menggembirakan. Volkswagen terancam menutup pabriknya, sementara penjualan Renault dan merek Stellantis Fiat juga menurun. Hal ini disebabkan mobil yang terjual lebih sedikit dari prediksi dan produksi sebagian besar model listrik juga terhenti.

Menurut penelitian Bloomberg Intelligence, satu dari tiga pabrik BMW, Mercedes, Stellantis, Renault, dan Volkswagen di Eropa tidak mencapai kapasitas produksi penuh. Beberapa pabrik bahkan tidak merampungkan setengah dari kapasitas produksi mereka.

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur PT Laba Forexindo Berjangka, Ibrahim Assuaibi memproyeksikan nilai tukar atau kurs rupiah akan terus menguat, setidaknya hingga satu pekan ke depan. “Saya condong bahwa Rp14.700 per dolar AS kemungkinan akan tercapai,” ujarnya kepada Tempo, Sabtu, 21 September 2024.

Tercatat, bahwa kurs rupiah terhadap dolar AS pada akhir perdagangan Jumat meningkat sebanyak 0,58 persen atau 89 poin menjadi Rp15.150. Sebelumnya, kurs rupiah berada di angka Rp15.239 per dolar AS, dikutip dari laman Antara, Sabtu, 21 September 2024.

Ibrahim mengaku optimistis bahwa dalam satu pekan, posisi rupiah masih akan terus mengalami penguatan. “Ini kan sekarang (nilainya) Rp15.150, saya masih optimistis kalau seandainya setiap hari naik 100 basis poin ini, 100 poin saja, penurunannya kemungkinan besar hingga Rp14.700,” tutur dia.

Menurutnya, Indonesia boleh percaya diri karena saat ini kondisi fundamental negara berada pada kondisi prima. Mulai dari cadangan devisa yang baru meningkat pada akhir Agustus dengan catatan terakhir sebesar 150,2 miliar dolar AS hingga neraca perdagangan yang mengalami surplus 2,90 miliar dolar AS.

Selain itu, Ibrahim juga memperhatikan adanya peningkatan pada pola konsumsi masyarakat. Pada keterangan terpisah, ia menyatakan bahwa BI turut memperkirakan ekonomi Indonesia mencapai 4,7-5,5 persen pada 2024 atau pada titik tengah 5,1 persen. Hal ini didukung berbagai indikator, termasuk hasil survei BI yang memperlihatkan geliat ekonomi pada kuartal III/2024 tetap terjaga.

Senada, analis mata uang dan komoditas, Lukman Leongarga memproyeksikan momentum dari pemangkasan suku bunga yang dilakukan oleh Bank Sentral AS (The Fed) secara agresif masih akan berlanjut. Dampaknya, posisi rupiah diperkirakan masih berpotensi menguat.

Meski angka yang disebutkan tidak serendah perkiraan Ibrahim, analisis Lukman akan nilai rupiah yang menguat juga cenderung positif. “Rupiah diperkirakan akan berkisar Rp 15.000 hingga Rp 15.300 pekan depan,” ujar Lukman dalam keterangan tertulis kepada Tempo pada Sabtu, 21 September 2024. Berdasarkan penjelasannya, investor mengantisipasi data inflasi berupa kenaikan rata-rata harga dari konsumsi domestik dalam Indeks Harga Belanja Personal (PCE) milik Amerika Serikat dan testimoni Powell di pekan depan.

M. Rizki Yusrial berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur PT Laba Forexindo Berjangka, Ibrahim Assuaibi memproyeksikan nilai tukar atau kurs rupiah akan terus menguat, setidaknya hingga satu pekan ke depan. “Saya condong bahwa Rp14.700 per dolar AS kemungkinan akan tercapai,” ujarnya kepada Tempo, Sabtu, 21 September 2024.

Tercatat, bahwa kurs rupiah terhadap dolar AS pada akhir perdagangan Jumat meningkat sebanyak 0,58 persen atau 89 poin menjadi Rp15.150. Sebelumnya, kurs rupiah berada di angka Rp15.239 per dolar AS, dikutip dari laman Antara, Sabtu, 21 September 2024.

Ibrahim mengaku optimistis bahwa dalam satu pekan, posisi rupiah masih akan terus mengalami penguatan. “Ini kan sekarang (nilainya) Rp15.150, saya masih optimistis kalau seandainya setiap hari naik 100 basis poin ini, 100 poin saja, penurunannya kemungkinan besar hingga Rp14.700,” tutur dia.

Menurutnya, Indonesia boleh percaya diri karena saat ini kondisi fundamental negara berada pada kondisi prima. Mulai dari cadangan devisa yang baru meningkat pada akhir Agustus dengan catatan terakhir sebesar 150,2 miliar dolar AS hingga neraca perdagangan yang mengalami surplus 2,90 miliar dolar AS.

Selain itu, Ibrahim juga memperhatikan adanya peningkatan pada pola konsumsi masyarakat. Pada keterangan terpisah, ia menyatakan bahwa BI turut memperkirakan ekonomi Indonesia mencapai 4,7-5,5 persen pada 2024 atau pada titik tengah 5,1 persen. Hal ini didukung berbagai indikator, termasuk hasil survei BI yang memperlihatkan geliat ekonomi pada kuartal III/2024 tetap terjaga.

Senada, analis mata uang dan komoditas, Lukman Leongarga memproyeksikan momentum dari pemangkasan suku bunga yang dilakukan oleh Bank Sentral AS (The Fed) secara agresif masih akan berlanjut. Dampaknya, posisi rupiah diperkirakan masih berpotensi menguat.

Meski angka yang disebutkan tidak serendah perkiraan Ibrahim, analisis Lukman akan nilai rupiah yang menguat juga cenderung positif. “Rupiah diperkirakan akan berkisar Rp 15.000 hingga Rp 15.300 pekan depan,” ujar Lukman dalam keterangan tertulis kepada Tempo pada Sabtu, 21 September 2024. Berdasarkan penjelasannya, investor mengantisipasi data inflasi berupa kenaikan rata-rata harga dari konsumsi domestik dalam Indeks Harga Belanja Personal (PCE) milik Amerika Serikat dan testimoni Powell di pekan depan.

M. Rizki Yusrial berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Forum Warga Kota Indonesia (FAKTA) Indonesia sekaligus Analis Kebijakan Publik, Tubagus Haryo Karbyanto mengatakan masyarakat memiliki hak penuh untuk menggugat dan menolak usulan kenaikan tarif jalan tol ke ranah hukum. Hal tersebut bisa dilakukan melalui mekanisme judicial review di Mahkamah Konstitusi (MK).

Tubagus memandang langkah tersebut perlu dilakukan guna memastikan bahwa kebijakan kenaikan tarif tol, sesuai dengan prinsip keadilan sosial dan konstitusi Indonesia. Menurutnya, kebijakan kenaikan tarif tol otomatis seringkali diberlakukan tanpa evaluasi yang memadai.

Hal tersebut dapat melanggar sejumlah hak konstitusional masyarakat. Selain menyulitkan secara ekonomi, sumber daya dan fasilitas publik sudah seharusnya dikelola untuk kemakmuran rakyat.

"Sumber daya dan fasilitas publik harus dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bukan hanya kepentingan bisnis,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo.

Adapun, argumen hukum yang menurutnya bisa membuat masyarakat menggugat kenaikan tarif tol adalah lewat Pasal 33 UUD 1945. Menurutnya, kenaikan tarif tol yang tidak memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat dapat dianggap melanggar prinsip keadilan sosial dan bertentangan dengan tujuan penggunaan sumber daya untuk kesejahteraan rakyat.

Selanjutnya, adalah Pasal Pasal 28H UUD 1945. Tubagus berpendapat, Proses penetapan tarif yang tidak melibatkan publik serta tidak transparan berpotensi melanggar prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, yang seharusnya dijalankan dengan keterbukaan dan akuntabilitas.

Kemudian, Pasal 34 UUD 1945. Baginya, negara bertanggung jawab dalam memastikan kebijakan publik yang berpihak pada kesejahteraan rakyat. Kenaikan tarif tol otomatis bisa dianggap mengabaikan tanggung jawab ini jika tidak diimbangi dengan evaluasi yang mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat.

Kemudian yang terakhir adalah UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Ia mengatakan kenaikan tarif tol harus melalui evaluasi yang mempertimbangkan inflasi dan kondisi ekonomi. Kenaikan otomatis tanpa evaluasi yang mendalam bisa dipertanyakan keabsahannya secara hukum.

Dalam keterangan tertulis lain ia mengatakan saat ini jalan tol masih dipenuhi masalah seperti kemacetan, jalan rusak, dan fasilitas minim. Kenaikan tarif tanpa perbaikan signifikan adalah bentuk ketidakadilan bagi pengguna.

Karena itu, ia menyatakan penolakannya terhadap kenaikan tarif tol. Kenaikan tersebut juga menaikkan biaya hidup dan memperburuk kondisi masyarakat yang sudah terdampak pandemi. Biaya transportasi yang naik akan langsung berdampak pada harga barang dan jasa, merugikan konsumen luas.

"Mendorong masyarakat untuk aktif memperjuangkan hak-haknya melalui jalur hukum jika merasa dirugikan oleh kebijakan kenaikan tarif tol," katanya.

Sebelumnya, Kepala Divisi Regional Tol Metropolitan Jasamarga, Widiyatmiko Nursejati mengatakan akan diberlakukan penyesuaian tarif tol dalam kota pada 22 September 2024. Penyesuaian tarif ini sesuai dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ( PUPR ) No.2130/KPTS/M /2024 tanggal 22 Agustus 2024 tentang Penyesuaian Tarif Tol.

Menurut Jasamarga Metropolitan Tollroad, penyesuaian tol sudah diatur dalam Pasal 48 ayat (3) Undang-Undang (UU) Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan Pasal 68 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol dengan perubahan terakhir pada PP Nomor 17 Tahun 2021. Selain itu, regulasi lain yang mengatur soal penyesuaian tarif tol adalah PP Nomor 23 Tahun 2024 tentang Jalan Tol.

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Pekerja (SP) BUMN Kesehatan, Ridwan Kamil, merespons penetapan tiga tersangka kasus korupsi di BUMN PT. Indofarma Tbk (INAF), yakni AP selaku Dirut INAF 2019-2023, GSR selaku Direktur PT IGM-anak perusahaan INAF 2020-2023, dan CSY selaku Head of Finance IGM 2019-2021. Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejati Daerah Khusus Jakarta pada Kamis, 19 September 2024, dengan kerugian negara sebesar Rp371 miliar.

“Ini membuktikan benar telah terjadi praktik korupsi di INAF, khususnya pada periode 2020-2023 yang lalu. Ini bukan masalah efisiensi, jika ada inefisiensi bukan di operasional, karena kami selama tujuh tahun tidak menerima kenaikan gaji. Ini sudah kami ungkap di Komisi VI DPR RI. Inefisiensi terjadi karena korupsi,” kata Kamil dalam keterangan tertulis pada Sabtu, 21 September 2024.

Kamil mengatakan pihaknya selalu aktif menginformasikan adanya potensi korupsi itu, mulai kepada Dewan Komisaris INAF, Kementerian BUMN dan Komisi VI DPR RI. Mereka merasa dirugikan dengan tindakan korupsi yang merembet pada faktor kesejahteraan pekerja.

"Para direksi yang korup itu bukan kami yang minta dan juga bukan kami yang pilih. Tapi saat kerusakan terjadi kami para pekerja yang paling dirugikan,” katanya.

Ketua Umum SP INAF 2023-2026 Meidawati, justru berfokus pada keseriusan pihak dalam menuntaskan kasus korupsi di INAF, yaitu dengan menyeret ke pengadilan siapapun yang terlibat. Juga, kata Meida, upaya mengembalikan kerugian negara melalui penyitaan aset para tersangka harus dilakukan.

"Kerugian negara harus dikembalikan. Kelakuan segelintir orang telah menyusahkan 1.300 pegawai di INAF dan anak perusahaannya,” ujar dia.

Ia meminta para pemangku kepentingan mulai dari Direksi dan Komisaris INAF, Holding BUMN Farmasi dan Kementerian BUMN, segera menentukan langkah yang lebih komprehensif terkait konsep penyelamatan INAF ke depannya. "Terbukti kerusakan Indofarma disebabkan oleh ulah para petinggi yang melakukan korupsi tersebut. Oleh sebab itu kami tetap menuntut penyelamatan," katanya.

Sebelumnya, para pekerja Indofarma Group terus menuntut direksi agar membayarkan gaji bulan Juni 2024 yang hingga saat ini tak kunjung dibayarkan. Para karyawan juga menuntut agar manajemen Indofarma memberikan hak berupa tunjangan pendidikan.

“Bayarkan gaji kami, karena dari Januari sampai Mei 2024 ini gaji kami tak penuh. Januari dibayarkan 50 persen, Februari sampai Mei itu bergradasi. Sampai hari ini kami belum gajian,” kata Ketua Umum Serikat Pekerja Indofarma, Meida Wati, di Indofarma Marketing Office, Selasa, 2 Juli 2024.

Lebih jauh, Meida menceritakan, belakangan pembayaran gaji terhadap karyawan tak pernah tepat waktu, tak tanggung-tanggung terlambat hingga lewat bulan. Bahkan, kata dia, kali ini perusahaan belum membayar gaji karyawan sama sekali.

TEMPO.CO, Jakarta - Masa sanggah seleksi administrasi calon pegawai negeri sipil alias CPNS 2024 akan berakhir besok, Ahad, 22 September 2024 pukul 23.59.

Peserta yang dinyatakan tidak lolos dalam seleksi administrasi masih memiliki kesempatan untuk lanjut ke tahap berikutnya dengan memanfaatkan masa sanggah yang terdiri dari beberapa tahapan.

Sebelumnya, hasil seleksi administrasi CPNS 2024 telah diumumkan pada tanggal 14-19 September 2024. Sementara itu, bagi peserta yang dinyatakan tidak lolos, dapat mengajukan sanggahan atau komplain melalui laman SSCASN yang bisa dilakukan pada 20-22 September 2024.

Dikutip dari laman resmi SSCASN, masa sanggah adalah waktu pengajuan sanggah yang diberikan kepada peserta untuk melakukan sanggahan terhadap pengumuman hasil seleksi (seleksi administasi dan seleksi SKB), dan waktu tanggapan sanggah oleh instansi untuk memverifikasi kembali kesesuaian persyaratan umum dan khusus yang ditetapkan Instansi dengan dokumen persyaratan yang diajukan pelamar sampai dengan penetapan keputusan sanggah.
https://sscasn.bkn.go.id/faqcpns

Untuk diketahui, pengajuan sanggah hanya bisa dilakukan satu kali, dan setelah mengajukan sanggah, sistem akan menampilkan notifikasi bahwa pengajuan telah dilakukan. Selain itu, jika peserta tidak mengajukan sanggah selama masa waktu yang disediakan, sistem secara otomatis akan menolak pengajuan sanggahan. Oleh sebab itu, para peserta harus benar-benar teliti dan bijak dalam memanfaatkan masa sanggah.

Dikutip dari laman bkpsdmd.kerincikab.go.id, berikut merupakan hal-hal yang harus dilakukan dalam mengajukan sanggah/komplain melalui laman SSCASN:

1. Buka Laman SSCASN: Kunjungi situs resmi https://sscasn.bkn.go.id dan login menggunakan username/email dan password yang telah didaftarkan.

2. Buka Tab Resume: Setelah berhasil login, klik tab “Resume” pada halaman utama akun SSCASN Anda.

3. Cek Hasil Seleksi: Gulir ke bawah untuk melihat hasil seleksi administrasi. Jika terdapat pemberitahuan “Mohon Maaf, Anda tidak lolos tahap administrasi karena…”, perhatikan penyebab yang dijelaskan dalam sistem.

4. Klik “Ajukan Sanggah”: Pada bagian hasil seleksi, klik tombol “Ajukan Sanggah” untuk memulai proses komplain.

5. Isi Form Sanggah: Akan muncul tampilan form sanggah yang berisi informasi persyaratan yang tidak terpenuhi. Cek kembali dokumen yang telah diunggah dan isikan alasan sanggah dengan jelas dan masuk akal, misalnya: “KTP sudah asli, mohon dicek kembali.”

6. Cek Dokumen: Klik tombol “Lihat” untuk melihat dokumen yang sudah diunggah guna memastikan bahwa tidak ada kesalahan pada berkas.

7. Centang Disclaimer: Setelah mengisi alasan sanggah, centang kotak disclaimer sebagai pernyataan kesediaan menanggung akibat hukum jika isian yang dibuat tidak sesuai dengan dokumen.

8. Akhiri Proses Sanggah: Klik “Akhiri Proses Sanggah”. Sistem akan menampilkan peringatan “Apakah Anda yakin untuk mengakhiri dan memproses penyanggahan?” Jika yakin, klik “Iya”. Jika belum, pilih “Tidak”.

9. Konfirmasi Pengajuan: Setelah memilih “Iya”, sistem akan memberikan informasi bahwa pengajuan sanggah telah berhasil.

Selain cara mengajukan sanggah di atas, para peserta juga perlu memperhatikan beberapa hal, diantaranya:

• Pastikan untuk memeriksa alasan tidak lolos dengan cermat pada sistem SSCASN.
• Ajukan sanggah hanya jika yakin bahwa kesalahan berasal dari pihak verifikator.
• Jika dokumen memang tidak valid, lebih baik tidak mengajukan sanggah karena tidak akan mengubah hasil verifikasi.

TEMPO.CO, Jakarta - Masa sanggah seleksi administrasi calon pegawai negeri sipil alias CPNS 2024 akan berakhir besok, Ahad, 22 September 2024 pukul 23.59.

Peserta yang dinyatakan tidak lolos dalam seleksi administrasi masih memiliki kesempatan untuk lanjut ke tahap berikutnya dengan memanfaatkan masa sanggah yang terdiri dari beberapa tahapan.

Sebelumnya, hasil seleksi administrasi CPNS 2024 telah diumumkan pada tanggal 14-19 September 2024. Sementara itu, bagi peserta yang dinyatakan tidak lolos, dapat mengajukan sanggahan atau komplain melalui laman SSCASN yang bisa dilakukan pada 20-22 September 2024.

Dikutip dari laman resmi SSCASN, masa sanggah adalah waktu pengajuan sanggah yang diberikan kepada peserta untuk melakukan sanggahan terhadap pengumuman hasil seleksi (seleksi administasi dan seleksi SKB), dan waktu tanggapan sanggah oleh instansi untuk memverifikasi kembali kesesuaian persyaratan umum dan khusus yang ditetapkan Instansi dengan dokumen persyaratan yang diajukan pelamar sampai dengan penetapan keputusan sanggah.
https://sscasn.bkn.go.id/faqcpns

Untuk diketahui, pengajuan sanggah hanya bisa dilakukan satu kali, dan setelah mengajukan sanggah, sistem akan menampilkan notifikasi bahwa pengajuan telah dilakukan. Selain itu, jika peserta tidak mengajukan sanggah selama masa waktu yang disediakan, sistem secara otomatis akan menolak pengajuan sanggahan. Oleh sebab itu, para peserta harus benar-benar teliti dan bijak dalam memanfaatkan masa sanggah.

Dikutip dari laman bkpsdmd.kerincikab.go.id, berikut merupakan hal-hal yang harus dilakukan dalam mengajukan sanggah/komplain melalui laman SSCASN:

1. Buka Laman SSCASN: Kunjungi situs resmi https://sscasn.bkn.go.id dan login menggunakan username/email dan password yang telah didaftarkan.

2. Buka Tab Resume: Setelah berhasil login, klik tab “Resume” pada halaman utama akun SSCASN Anda.

3. Cek Hasil Seleksi: Gulir ke bawah untuk melihat hasil seleksi administrasi. Jika terdapat pemberitahuan “Mohon Maaf, Anda tidak lolos tahap administrasi karena…”, perhatikan penyebab yang dijelaskan dalam sistem.

4. Klik “Ajukan Sanggah”: Pada bagian hasil seleksi, klik tombol “Ajukan Sanggah” untuk memulai proses komplain.

5. Isi Form Sanggah: Akan muncul tampilan form sanggah yang berisi informasi persyaratan yang tidak terpenuhi. Cek kembali dokumen yang telah diunggah dan isikan alasan sanggah dengan jelas dan masuk akal, misalnya: “KTP sudah asli, mohon dicek kembali.”

6. Cek Dokumen: Klik tombol “Lihat” untuk melihat dokumen yang sudah diunggah guna memastikan bahwa tidak ada kesalahan pada berkas.

7. Centang Disclaimer: Setelah mengisi alasan sanggah, centang kotak disclaimer sebagai pernyataan kesediaan menanggung akibat hukum jika isian yang dibuat tidak sesuai dengan dokumen.

8. Akhiri Proses Sanggah: Klik “Akhiri Proses Sanggah”. Sistem akan menampilkan peringatan “Apakah Anda yakin untuk mengakhiri dan memproses penyanggahan?” Jika yakin, klik “Iya”. Jika belum, pilih “Tidak”.

9. Konfirmasi Pengajuan: Setelah memilih “Iya”, sistem akan memberikan informasi bahwa pengajuan sanggah telah berhasil.

Selain cara mengajukan sanggah di atas, para peserta juga perlu memperhatikan beberapa hal, diantaranya:

• Pastikan untuk memeriksa alasan tidak lolos dengan cermat pada sistem SSCASN.
• Ajukan sanggah hanya jika yakin bahwa kesalahan berasal dari pihak verifikator.
• Jika dokumen memang tidak valid, lebih baik tidak mengajukan sanggah karena tidak akan mengubah hasil verifikasi.

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi, memberikan tanggapan mengenai dugaan kebocoran data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Sekitar 6 juta data NPWP diketahui telah diretas dan dijual di dark web seharga Rp 150 juta.

Dari jumlah tersebut, 25 data sampel teratas yang mencakup nama-nama pejabat publik juga telah dibagikan. Di antaranya adalah Presiden Jokowi, anak sulungnya sekaligus Wapres terpilih Gibran Rakabuming Raka, anak bungsunya Kaesang Pangarep, Menteri Keuangan Sri Mulyani, serta Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.

Selain NPWP, data lain yang ikut bocor termasuk nomor induk kependudukan (NIK), alamat, nomor ponsel, email, dan data lainnya. Lalu, apa yang menjadi penyebab kebocoran data NPWP menurut Presiden Jokowi? Berikut adalah rangkuman informasi terkait.

Presiden Jokowi menyatakan bahwa kebocoran data bukan hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di beberapa negara lain. Ia juga mengidentifikasi beberapa faktor yang dapat memicu terjadinya kebocoran data tersebut.

“Mungkin karena keteledoran password bisa terjadi atau karena penyimpanan data yang terlalu banyak di tempat yang berbeda-beda,” ujar Jokowi di sela peresmian jalan Tol Solo-Yogyakarta di Gerbang Tol Banyudono Boyolali, Jawa Tengah, Kamis, 19 September 2024.

Jokowi Minta Dimitigasi

Menurut Jokowi, kebocoran data harus dicegah atau dimitigasi. “Saya sudah menyampaikan, semua harus dimitigasi,” ujar Jokowi usai melakukan kunjungan kerja di Pasar Dukuh Kupang Surabaya, 20 September 2024.

Jokowi mengatakan bahwa mitigasi harus dilakukan segera. Terlebih, banyak negara mengalami kebocoran data, tak hanya di Indonesia. “Saya sudah perintahkan, Kominfo maupun Kementerian Keuangan untuk memitigasi secepatnya, termasuk BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara),” kata dia.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani minta Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Kementerian Keuangan mengevaluasi dugaan pencurian data tersebut.

“Saya sudah minta Dirjen Pajak dan seluruh pihak di Kemenkeu untuk melakukan evaluasi terhadap persoalannya. Nanti akan disampaikan penjelasannya oleh Pak Dirjen Pajak (Suryo Utomo) dan tim IT,” kata Sri Mulyani, usai menghadiri Rapat Paripurna Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2025, di Jakarta, Kamis lalu.

Bocornya data dari tangan pemerintah ini sudah terjadi yang ke sekian kali. Ahli keamanan siber, Dr. Pratama Persadha, menyatakan bahwa Presiden Jokowi perlu segera membentuk lembaga yang bertugas sebagai Penyelenggara Perlindungan Data Pribadi. Ini penting untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) yang mulai berlaku pada 18 Oktober 2024.

Sesuai dengan amanat pasal 59 undang-undang tersebut, Komisi Penyelenggara Perlindungan Data Pribadi akan bertanggung jawab dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan serta strategi perlindungan data, melakukan pengawasan atas pelaksanaan perlindungan data, dan menegakkan hukum administratif terhadap pelanggaran undang-undang ini.

Walaupun undang-undang yang disahkan pada 18 Oktober 2022 akan berlaku hanya dua hari sebelum Jokowi mengakhiri jabatannya, ia tetap memiliki tanggung jawab untuk mengeluarkan Keputusan Presiden yang menjadi turunan dari Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, termasuk pembentukan lembaga pengaturnya, ujar Pratama, seperti yang dilaporkan Antara pada Kamis, 19 September 2024.

"masih ada waktu bagi Presiden untuk membentuk lembaga Penyelenggara Pelindungan Data Pribadi, yaitu sampai 17 Oktober mendatang," katanya.

Sesuai undang-undang tersebut, Lembaga/ Komisi Penyelenggara Pelindungan Data Pribadi yang bertanggung jawab pada Presiden, bertugas:

a. Membuat perumusan dan penetapan kebijakan dan strategi Pelindungan Data Pribadi yang menjadi panduan bagi Subjek Data Pribadi, Pengendali Data Pribadi, dan ' Prosesor Data Pribadi;

b. pengawasan terhadap penyelenggaraan Pelindungan Data Pribadi;

c. penegakan hukum administratif terhadap pelanggaran Undang-Undang ini; dan

d. fasilitasi penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

SUKMA KANTHI NURANI | HANAA SEPTIANA | RADEN PUTRI ALPADILLAH GINANJAR

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi, memberikan tanggapan mengenai dugaan kebocoran data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Sekitar 6 juta data NPWP diketahui telah diretas dan dijual di dark web seharga Rp 150 juta.

Dari jumlah tersebut, 25 data sampel teratas yang mencakup nama-nama pejabat publik juga telah dibagikan. Di antaranya adalah Presiden Jokowi, anak sulungnya sekaligus Wapres terpilih Gibran Rakabuming Raka, anak bungsunya Kaesang Pangarep, Menteri Keuangan Sri Mulyani, serta Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.

Selain NPWP, data lain yang ikut bocor termasuk nomor induk kependudukan (NIK), alamat, nomor ponsel, email, dan data lainnya. Lalu, apa yang menjadi penyebab kebocoran data NPWP menurut Presiden Jokowi? Berikut adalah rangkuman informasi terkait.

Presiden Jokowi menyatakan bahwa kebocoran data bukan hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di beberapa negara lain. Ia juga mengidentifikasi beberapa faktor yang dapat memicu terjadinya kebocoran data tersebut.

“Mungkin karena keteledoran password bisa terjadi atau karena penyimpanan data yang terlalu banyak di tempat yang berbeda-beda,” ujar Jokowi di sela peresmian jalan Tol Solo-Yogyakarta di Gerbang Tol Banyudono Boyolali, Jawa Tengah, Kamis, 19 September 2024.

Jokowi Minta Dimitigasi

Menurut Jokowi, kebocoran data harus dicegah atau dimitigasi. “Saya sudah menyampaikan, semua harus dimitigasi,” ujar Jokowi usai melakukan kunjungan kerja di Pasar Dukuh Kupang Surabaya, 20 September 2024.

Jokowi mengatakan bahwa mitigasi harus dilakukan segera. Terlebih, banyak negara mengalami kebocoran data, tak hanya di Indonesia. “Saya sudah perintahkan, Kominfo maupun Kementerian Keuangan untuk memitigasi secepatnya, termasuk BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara),” kata dia.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani minta Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Kementerian Keuangan mengevaluasi dugaan pencurian data tersebut.

“Saya sudah minta Dirjen Pajak dan seluruh pihak di Kemenkeu untuk melakukan evaluasi terhadap persoalannya. Nanti akan disampaikan penjelasannya oleh Pak Dirjen Pajak (Suryo Utomo) dan tim IT,” kata Sri Mulyani, usai menghadiri Rapat Paripurna Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2025, di Jakarta, Kamis lalu.

Bocornya data dari tangan pemerintah ini sudah terjadi yang ke sekian kali. Ahli keamanan siber, Dr. Pratama Persadha, menyatakan bahwa Presiden Jokowi perlu segera membentuk lembaga yang bertugas sebagai Penyelenggara Perlindungan Data Pribadi. Ini penting untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) yang mulai berlaku pada 18 Oktober 2024.

Sesuai dengan amanat pasal 59 undang-undang tersebut, Komisi Penyelenggara Perlindungan Data Pribadi akan bertanggung jawab dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan serta strategi perlindungan data, melakukan pengawasan atas pelaksanaan perlindungan data, dan menegakkan hukum administratif terhadap pelanggaran undang-undang ini.

Walaupun undang-undang yang disahkan pada 18 Oktober 2022 akan berlaku hanya dua hari sebelum Jokowi mengakhiri jabatannya, ia tetap memiliki tanggung jawab untuk mengeluarkan Keputusan Presiden yang menjadi turunan dari Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, termasuk pembentukan lembaga pengaturnya, ujar Pratama, seperti yang dilaporkan Antara pada Kamis, 19 September 2024.

"masih ada waktu bagi Presiden untuk membentuk lembaga Penyelenggara Pelindungan Data Pribadi, yaitu sampai 17 Oktober mendatang," katanya.

Sesuai undang-undang tersebut, Lembaga/ Komisi Penyelenggara Pelindungan Data Pribadi yang bertanggung jawab pada Presiden, bertugas:

a. Membuat perumusan dan penetapan kebijakan dan strategi Pelindungan Data Pribadi yang menjadi panduan bagi Subjek Data Pribadi, Pengendali Data Pribadi, dan ' Prosesor Data Pribadi;

b. pengawasan terhadap penyelenggaraan Pelindungan Data Pribadi;

c. penegakan hukum administratif terhadap pelanggaran Undang-Undang ini; dan

d. fasilitasi penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

SUKMA KANTHI NURANI | HANAA SEPTIANA | RADEN PUTRI ALPADILLAH GINANJAR