TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Indonesia akan memangkas besaran pungutan ekspor produk sawit untuk meningkatkan daya saing di pasar internasional. Tarif baru untuk minyak sawit mentah ditetapkan sebesar 7,5 % dari harga referensi yang ditetapkan secara berkala oleh pemerintah.

Sebelumnya, pungutan antara $55 dan $240 per metrik ton untuk ekspor minyak kelapa sawit mentah, tergantung pada serangkaian braket harga untuk harga referensi bulanan, demikian dilaporkan Reuters, Kamis, 19 September 2024.

Pungutan baru berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2024 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan itu, membuat pengusaha sawit Malaysia khawatir.

"Tentu saja ini akan membuat produk sawit asal Indonesia lebih kompetitif terutama pada bulan Oktober. Malaysia perlu menurunkan tarif agar dapat bersaing," kata Paramalingam Supramaniam, direktur di pialang Pelindung Bestari yang berbasis di Selangor.

Malaysia adalah eksportir minyak kelapa sawit terbesar kedua di dunia, di bawah Indonesia.

Dalam peraturan baru, yang mulai berlaku Sabtu besok, 21 September 2024, produk minyak kelapa sawit yang lebih murni akan dikenakan tarif pungutan yang lebih rendah, antara 3% dan 6% dari tarif referensi.

Dalam Surat Keputusan Menkeu itu, disebutkan untuk meningkatkan daya saing harga komoditas kelapa sawit dan memberikan nilai tambah harga tandan buah segar di tingkat petani diperlukan penyesuaian nilai pungutan dana perkebunan atas ekspor kelapa sawit, crude palm oil, dan/atau produk turunannya melalui pengaturan tarif layanan atas barang atau jasa yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan.

Seorang pejabat pemerintah sebelumnya mengatakan bahwa perubahan tersebut diperlukan untuk bersaing dengan produk minyak kedelai dan minyak bunga matahari, yang membuat kelapa sawit kehilangan daya saingnya.

Pungutan tersebut dikumpulkan untuk membantu membiayai program minyak kelapa sawit seperti subsidi penanaman kembali untuk petani kecil dan untuk program biosolar.

TEMPO.CO, Jakarta - Pejabat Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) kini diperbolehkan membawa senjata api. Hal itu sebagaimana diatur dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang telah disahkan oleh DPR RI.

Dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-7 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025 di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, pada Kamis, 19 September 2024, Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Wihadi Wiyanto memaparkan perubahan-perubahan yang terdapat pada RUU tersebut.

“Perkenankan kami menyampaikan hasil pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian,” kata Wihadi.

Dia menjelaskan dari rapat-rapat yang dilaksanakan Baleg DPR bersama pemerintah menyepakati adanya sembilan perubahan. Pertama, penambahan substansi pada konsiderans.

“Dua, penambahan substansi baru melalui Pasal 3 ayat (4) terkait pejabat imigrasi tertentu dapat dilengkapi dengan senjata api yang jenis dan syarat-syarat penggunaannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” kata Wihadi.

Kemudian, dia mengatakan perubahan ketiga terletak pada substansi Pasal 16 ayat (1) huruf b yang menyatakan bahwa pejabat imigrasi dapat menolak orang untuk meninggalkan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Penolakan tersebut dilakukan dalam rangka untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan atas permintaan.

“Empat, penambahan substansi baru dengan menyisipkan Pasal 24a di antara Pasal 24 dan Pasal 25 terkait dokumen perjalanan Republik Indonesia,” ucap dia.

Perubahan kelima, lanjut dia, terdapat pada Pasal 72 berupa penambahan frasa “dan/atau pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) serta koordinasi dalam pelaksanaan antara pejabat imigrasi dan pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia”.

Ia mengatakan perubahan keenam terjadi pada substansi Pasal 97 ayat (1) mengenai jangka waktu pencegahan. Selanjutnya, perubahan ketujuh terletak pada Pasal 103 terkait ketentuan lebih lanjut pelaksanaan pencegahan dan penangkalan yang diatur dengan peraturan menteri (permen).

“Delapan, perubahan Pasal 117 setelah frasa pejabat imigrasi, ditambahkan ‘dan/atau pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia’,” ujar Wihadi.

Sementara perubahan kesembilan dalam RUU Nomor 6 Tahun 2011, yaitu penambahan substansi baru pada Pasal 137 ayat 2 huruf c terkait sumber lain yang dapat diatur dengan peraturan presiden (perpres).

Setelah Wihadi menyampaikan laporan, Wakil Ketua DPR RI Lodewijk Freidrich Paulus pun menanyakan kepada seluruh fraksi terkait perubahan RUU Nomor 6 Tahun 2011 untuk disahkan menjadi undang-undang.

“Selanjutnya, kami menanyakan kepada setiap fraksi. Apakah Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?” tanya Lodewijk.

“Setuju,” kata para peserta rapat paripurna.

Kemudian, Lodewijk mengetuk palu sidang. “Terima kasih,” ucapnya.

TEMPO.CO, Jakarta - PT Jasamarga Solo Ngawi (JSN) sebagai pengelola Ruas Jalan Tol Solo-Ngawi mengalihkan transaksi di Gerbang Tol (GT) Colomadu. Pengalihan ini bertujuan mendukung integrasi Ruas Jalan Tol Solo-Ngawi dan Ruas Jalan Tol Jogja-Solo yang baru saja diresmikan.

“Dengan dioperasikannya Ruas Jalan Tol Jogja-Solo, maka untuk layanan transaksi di GT Colomadu ditiadakan, artinya pengguna jalan tidak melakukan tapping transaksi di GT Colomadu namun dialihkan ke GT Banyudono,” ucap Direktur Utama PT JSN Mery Natacha Panjaitan dalam keterangan tertulis yang dikutip Jumat, 20 September 2024.

Mulai Jumat, 20 September 2024 pukul 00.00 WIB, PT JSN mengalihkan transaksi di GT Colomadu ke GT Banyudono Jalan Tol Jogja-Solo yang berjarak 2 kilometer dari GT Colomadu. Pengguna jalan tol yang sebelumnya melakukan transaksi di GT Colomadu saat ini tetap dikenakan tarif yang sama ketika transaksi di GT Banyudono.

Sebagai simulasi, perjalanan dari Semarang menuju Kartasura untuk kendaraan Golongan I melalui GT Banyudono dikenakan tarif sebesar Rp93.000. Sebaliknya, pengguna jalan dari Kartasura menuju Semarang hanya melakukan tapping di GT Banyudono.

Untuk perjalanan dari Surabaya menuju Kartasura, bagi kendaraan Golongan I melalui GT Banyudono dikenakan tarif sebesar Rp322.000. Sebaliknya, pengguna jalan dari Kartasura menuju Surabaya juga akan melakukan tapping di GT Banyudono.

Pengenaan tarif tol ini disebabkan belum adanya Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tentang Tarif Ruas Jalan Tol Jogja-Solo.

PT JSN sebelumnya telah mengoperasikan 8 gerbang tol, diantaranya GT Colomadu, GT Bandara Adi Soemarmo, GT Ngemplak, GT Gondangrejo, GT Karanganyar, GT Sragen, GT Sragen Timur, dan GT Ngawi.

Setelah terhubung dengan Ruas Jalan Tol Jogja-Solo, PT JSN hanya mengoperasikan 7 gerbang tol dengan meniadakan operasional transaksi di GT Colomadu.

TEMPO.CO, Jakarta - PT Jasamarga Solo Ngawi (JSN) sebagai pengelola Ruas Jalan Tol Solo-Ngawi mengalihkan transaksi di Gerbang Tol (GT) Colomadu. Pengalihan ini bertujuan mendukung integrasi Ruas Jalan Tol Solo-Ngawi dan Ruas Jalan Tol Jogja-Solo yang baru saja diresmikan.

“Dengan dioperasikannya Ruas Jalan Tol Jogja-Solo, maka untuk layanan transaksi di GT Colomadu ditiadakan, artinya pengguna jalan tidak melakukan tapping transaksi di GT Colomadu namun dialihkan ke GT Banyudono,” ucap Direktur Utama PT JSN Mery Natacha Panjaitan dalam keterangan tertulis yang dikutip Jumat, 20 September 2024.

Mulai Jumat, 20 September 2024 pukul 00.00 WIB, PT JSN mengalihkan transaksi di GT Colomadu ke GT Banyudono Jalan Tol Jogja-Solo yang berjarak 2 kilometer dari GT Colomadu. Pengguna jalan tol yang sebelumnya melakukan transaksi di GT Colomadu saat ini tetap dikenakan tarif yang sama ketika transaksi di GT Banyudono.

Sebagai simulasi, perjalanan dari Semarang menuju Kartasura untuk kendaraan Golongan I melalui GT Banyudono dikenakan tarif sebesar Rp93.000. Sebaliknya, pengguna jalan dari Kartasura menuju Semarang hanya melakukan tapping di GT Banyudono.

Untuk perjalanan dari Surabaya menuju Kartasura, bagi kendaraan Golongan I melalui GT Banyudono dikenakan tarif sebesar Rp322.000. Sebaliknya, pengguna jalan dari Kartasura menuju Surabaya juga akan melakukan tapping di GT Banyudono.

Pengenaan tarif tol ini disebabkan belum adanya Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tentang Tarif Ruas Jalan Tol Jogja-Solo.

PT JSN sebelumnya telah mengoperasikan 8 gerbang tol, diantaranya GT Colomadu, GT Bandara Adi Soemarmo, GT Ngemplak, GT Gondangrejo, GT Karanganyar, GT Sragen, GT Sragen Timur, dan GT Ngawi.

Setelah terhubung dengan Ruas Jalan Tol Jogja-Solo, PT JSN hanya mengoperasikan 7 gerbang tol dengan meniadakan operasional transaksi di GT Colomadu.

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Buruh, Ilhamsyah memberikan waktu selama enam bulan bagi Prabowo setelah dilantik menjadi presiden untuk dapat menunaikan syarat-syarat dukungan yang telah diberikan oleh Partai Buruh. Waktu enam bulan tersebut dirasa cukup untuk dapat menilai arah kebijakan Prabowo.

“Kita akan lihat dalam 6 bulan setelah pelantikan, kami rasa 6 bulan sudah akan kelihatan arah kebijakan pemerintah ke depan,” katanya ketika dihubungi pada Kamis, 19 September 2024.

Ia menegaskan bila syarat-syarat dukungan tersebut tidak dipenuhi, Partai Buruh siap untuk kembali berhadap-hadapan dengan Prabowo. Terutama bila pemerintahan Prabowo-Gibran malah mengeluarkan kebijakan yang dianggap tidak pro kesejahteraan pekerja.

“Tentu aksi masa dan pemogan akan menjadi jalan perjuangan bagi partai buruh dalam memperjuangkan kepentingan kelas pekerja,” terang Ilhamsyah ketika ditanyai soal langkah Partai Buruh bila syarat dukungan ke Prabowo tidak terpenuhi.

Ilhamsyah menyebut ada enam syarat dukungan yang diberikan Partai Buruh kepada Prabowo. Syarat tersebut di antaranya mencabut UU Ciptaker, menaikkan upah minimal 10 persen sampai 25 persen, menghapus sistem kerja kontrak outsourcing, reforma agraria dan kedaulatan pangan, angkat pekerja honorer menjadi PNS, serta mewujudkan pendidikan gratis.

Sebelumnya Partai Buruh diketahui menyatakan dukungannya terhadap Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Hal itu disampaikan langsung oleh Presiden Partai Buruh Said Iqbal pada Rabu, 19 September 2024 kemarin.

Nandito Putra berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Jokowi menyatakan bahwa pemerintah tidak akan membuka kembali ekspor pasir laut, melainkan hanya mengizinkan ekspor hasil sedimentasi. “Sekali lagi, itu bukan pasir laut. Yang dibuka (keran ekspornya), (hasil) sedimentasi,” kata Jokowi saat menyampaikan keterangan setelah meresmikan Kawasan Islamic Financial Center di Menara Danareksa, Jakarta, Selasa, 17 September 2024.

Jokowi menegaskan bahwa sedimen berbeda dari pasir laut, karena merupakan material yang mengganggu jalur pelayaran kapal. “Sedimen itu beda, meski wujudnya juga pasir. Tapi (hasil) sedimentasi,” ucapnya.

Ini Kata Jokowi Soal Ekspor Pasir Laut: yang Dikeruk Hasil Sedimentasi

Meskipun izin perdagangan pasir laut telah dihentikan selama 20 tahun, kebijakan baru melalui Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 memungkinkan ekspor sedimen, sebagai tindak lanjut dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Langkah Jokowi ini pun menuai kritik, pelbagai kecaman dari mulai bahaya lingkungan hingga kerugian pun turut menjadi sorotan. Lantas apa kata pegiat lingkungan?

Walhi: Mau Nyari Duit

Manajer Kampanye Pesisir Laut dan Pulau Kecil dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Parid Ridwanuddin, menilai bahwa kebijakan ini hanya berfokus pada keuntungan jangka pendek. Ia memperingatkan bahwa regulasi tersebut dapat menimbulkan kerugian besar di berbagai wilayah Indonesia akibat penambangan pasir laut.

"Nah ini problem-nya karena ngebet mau nyari duit, ingin mencari uang yang sifatnya cepat dan jangka pendek dibuatlah regulasi semacam ini gitu. Nah, kalau misalnya kerugian, tentu, kita itu sudah rugi banyak," kata Parid saat dihubungi pada Ahad, 15 September 2024.

Selain itu, Parid juga menyebutkan bahwa 26 pulau kecil di Indonesia tenggelam akibat dampak penambangan pasir laut, termasuk yang berada di Kepulauan Riau, Bangka-Belitung, hingga Jakarta.

ISC: Rusaknya Tempat Pemijahan Ikan

Marcellus Hakeng Jayawibawa, pengamat maritim dari Ikatan Keluarga Besar Alumni Lemhannas Strategic Center (ISC), menyatakan bahwa ekspor pasir laut berdampak serius terhadap lingkungan. Kerusakan terumbu karang dan padang lamun, yang merupakan habitat penting bagi ikan, akan mempengaruhi kesejahteraan nelayan yang bergantung pada perairan pesisir.

“Dampak lingkungan dari eksploitasi pasir laut sangat signifikan, seperti rusaknya terumbu karang dan padang lamun yang menjadi tempat pemijahan ikan,” kata Marcellus.

Ia juga menekankan bahwa perubahan topografi laut dan erosi akibat pengambilan pasir besar-besaran menambah tantangan bagi nelayan tradisional, menunjukkan ketidaksesuaian antara visi Jokowi untuk melindungi laut dan kenyataan di lapangan.

Marcellus mendorong pemerintah untuk meninjau kembali kebijakan ini, dengan melibatkan ahli lingkungan dan lembaga independen untuk mengevaluasi potensi kerusakan ekosistem pesisir. Keputusan harus mempertimbangkan dampak jangka panjang, terutama terkait dengan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Ia menambahkan bahwa restorasi ekosistem yang rusak akibat ekspor pasir laut harus menjadi prioritas, Program restorasi tersebut seperti rehabilitasi terumbu karang, padang lamun, dan mangrove harus dilakukan secara maksimal, sehingga ekosistem laut dapat pulih dan berfungsi secara optimal.

TEMPO.CO, Jakarta - PT Jasa Marga (Persero) Tbk melalui Jasamarga Metropolitan mengumumkan rencana kenaikan tarif tol di beberapa ruas jalan tol dalam kota."Dalam waktu dekat akan diberlakukan penyesuaian tarif untuk Ruas Tol Dalam Kota," tulis Jasamarga Metropolitan dalam unggahan instagramnya yang dikutip pada Senin, 9 September 2024.

Sesuai dengan Keputusan Menteri PUPR No. 2130/KPTS/M/2024. Adapun ruasnya adalah jalan Tol Cawang-Tomang-Pluit dan Tol Cawang-Tanjung Priok-Ancol Timur-Pluit. "Mulai 22 September 2024 pukul 00.00 WIB akan diberlakukan penyesuaian tarif," tulis akun Instagram @jasamargametropolitan dikutip Jumat, 20 September 2024.

Selain kabar kenaikan tarif tol dalam kota, PT Jasa Marga mewartakan mengalihkan 30,18 persen sahamnya di PT Jasamarga Transjawa Tol senilai Rp12,825 triliun. Pemegang saham telah menyetujui mengalihkan saham tersebut kepada PT Metro Pacific Tollways Indonesia Services, Warrington Investment Pte. Ltd., dan PT Margautama Nusantara.

Menurut Corporate Communication PT Jasa Marga, Lisye Octaviana, keputusan itu diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa, pada 18 September 2024. Langkah tersebut dilakukan bersama dengan perubahan struktur permodalan di PT JTT akibat penerbitan saham baru senilai Rp2,5 triliun yang seluruhnya diambil PT Metro Pacific Tollways Indonesia Service.

“Sehingga mendilusi Perseroan sebesar 3,82 persen di PT JTT. Porsi kepemilikan saham Perseroan menjadi sebesar 65 persen,” kata Lisye dalam keterangan tertulis, pada 19 September 2024.

Namun, Jasa Marga tetap memegang kendali penuh dalam pengoperasian Jalan Tol Trans Jawa untuk mendapatkan sumber pendanaan baru bersifat ekuitas. Pendanaan itu dalam jangka pendek untuk memperkuat fundamental keuangan sehingga membantu Jasa Marga mencapai tujuan strategisnya.

Prosedur Penentuan Tarif Tol

Meskipun Jasa Marga masih mengoperasikan Jalan Tol Trans Jawa, tetapi penetapan tarif tol tetap akan dilakukan oleh pihak yang berwenang. Ketentuan penetapan tarif tol lebih lanjut telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2024 tentang Jalan Tol.

Berdasarkan Pasal 82 ayat (1) PP Nomor 23 Tahun 2024, pemberlakuan tarif tol awal ditetapkan bersamaan dengan penetapan pengoperasian jalan tol. Tarif tol akan ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang jalan. Pihak yang menetapkan tarif tol ini telah diatur dalam Pasal 82 ayat (2) PP Nomor 23 Tahun 2024 dengan bunyi berikut, yaitu:

“Penetapan pengoperasian Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri (Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang jalan),” seperti dikutip jdih.maritim.go.id.

Mengacu Pasal 83 PP Nomor 23 Tahun 2024, evaluasi dan penyesuaian tarif tol dilakukan oleh Menteri setiap 2 tahun sekali berdasarkan hal berikut:

• Pengaruh laju inflasi dilakukan dengan formula, tarif baru = tarif lama (1+inflasi)
• Evaluasi pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) jalan tol yang dilaksanakan oleh Menteri terkait selama 2 tahun terakhir.

Tak hanya itu, dalam Pasal 84 PP tersebut, evaluasi dan penyesuaian tarif tol juga dapat dilakukan dalam beberapa hal, yaitu:

1. Pemenuhan pelayanan lalu lintas sistem jaringan jalan tol di wilayah tertentu dan memperhatikan kapasitas jalan tol dengan menerapkan sistem tarif berbasis wilayah serta waktu. Nantinya, selisih pendapatan tol yang ditetapkan oleh Menteri digunakan untuk pengembangan jaringan jalan tol.
   
   
2. Penambahan lingkup di luar rencana usaha yang memengaruhi kelayakan investasi melalui penetapan besaran tarif tol untuk satu atau beberapa ruas jalan tol berdasarkan waktu.
   
   
3. Kebijakan Pemerintah Pusat yang memengaruhi kelayakan investasi jalan tol.

Ketentuan lebih lanjut tentang penetapan pengoperasian jalan tol dan pemberlakuan tarif tol diatur dengan Peraturan Menteri. Selain itu, Menteri juga berhak melakukan evaluasi penyesuaian tarif tol dengan memperhatikan kemampuan bayar pengguna jalan tol, besar keuntungan biaya operasi kendaraan, dan kelayakan investasi.

RACHEL FARAHDIBA R | HAMMAM IZZUDDIN

TEMPO.CO, Jakarta - PT Jasa Marga (Persero) Tbk melalui Jasamarga Metropolitan mengumumkan rencana kenaikan tarif tol di beberapa ruas jalan tol dalam kota."Dalam waktu dekat akan diberlakukan penyesuaian tarif untuk Ruas Tol Dalam Kota," tulis Jasamarga Metropolitan dalam unggahan instagramnya yang dikutip pada Senin, 9 September 2024.

Sesuai dengan Keputusan Menteri PUPR No. 2130/KPTS/M/2024. Adapun ruasnya adalah jalan Tol Cawang-Tomang-Pluit dan Tol Cawang-Tanjung Priok-Ancol Timur-Pluit. "Mulai 22 September 2024 pukul 00.00 WIB akan diberlakukan penyesuaian tarif," tulis akun Instagram @jasamargametropolitan dikutip Jumat, 20 September 2024.

Selain kabar kenaikan tarif tol dalam kota, PT Jasa Marga mewartakan mengalihkan 30,18 persen sahamnya di PT Jasamarga Transjawa Tol senilai Rp12,825 triliun. Pemegang saham telah menyetujui mengalihkan saham tersebut kepada PT Metro Pacific Tollways Indonesia Services, Warrington Investment Pte. Ltd., dan PT Margautama Nusantara.

Menurut Corporate Communication PT Jasa Marga, Lisye Octaviana, keputusan itu diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa, pada 18 September 2024. Langkah tersebut dilakukan bersama dengan perubahan struktur permodalan di PT JTT akibat penerbitan saham baru senilai Rp2,5 triliun yang seluruhnya diambil PT Metro Pacific Tollways Indonesia Service.

“Sehingga mendilusi Perseroan sebesar 3,82 persen di PT JTT. Porsi kepemilikan saham Perseroan menjadi sebesar 65 persen,” kata Lisye dalam keterangan tertulis, pada 19 September 2024.

Namun, Jasa Marga tetap memegang kendali penuh dalam pengoperasian Jalan Tol Trans Jawa untuk mendapatkan sumber pendanaan baru bersifat ekuitas. Pendanaan itu dalam jangka pendek untuk memperkuat fundamental keuangan sehingga membantu Jasa Marga mencapai tujuan strategisnya.

Prosedur Penentuan Tarif Tol

Meskipun Jasa Marga masih mengoperasikan Jalan Tol Trans Jawa, tetapi penetapan tarif tol tetap akan dilakukan oleh pihak yang berwenang. Ketentuan penetapan tarif tol lebih lanjut telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2024 tentang Jalan Tol.

Berdasarkan Pasal 82 ayat (1) PP Nomor 23 Tahun 2024, pemberlakuan tarif tol awal ditetapkan bersamaan dengan penetapan pengoperasian jalan tol. Tarif tol akan ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang jalan. Pihak yang menetapkan tarif tol ini telah diatur dalam Pasal 82 ayat (2) PP Nomor 23 Tahun 2024 dengan bunyi berikut, yaitu:

“Penetapan pengoperasian Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri (Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang jalan),” seperti dikutip jdih.maritim.go.id.

Mengacu Pasal 83 PP Nomor 23 Tahun 2024, evaluasi dan penyesuaian tarif tol dilakukan oleh Menteri setiap 2 tahun sekali berdasarkan hal berikut:

• Pengaruh laju inflasi dilakukan dengan formula, tarif baru = tarif lama (1+inflasi)
• Evaluasi pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) jalan tol yang dilaksanakan oleh Menteri terkait selama 2 tahun terakhir.

Tak hanya itu, dalam Pasal 84 PP tersebut, evaluasi dan penyesuaian tarif tol juga dapat dilakukan dalam beberapa hal, yaitu:

1. Pemenuhan pelayanan lalu lintas sistem jaringan jalan tol di wilayah tertentu dan memperhatikan kapasitas jalan tol dengan menerapkan sistem tarif berbasis wilayah serta waktu. Nantinya, selisih pendapatan tol yang ditetapkan oleh Menteri digunakan untuk pengembangan jaringan jalan tol.
   
   
2. Penambahan lingkup di luar rencana usaha yang memengaruhi kelayakan investasi melalui penetapan besaran tarif tol untuk satu atau beberapa ruas jalan tol berdasarkan waktu.
   
   
3. Kebijakan Pemerintah Pusat yang memengaruhi kelayakan investasi jalan tol.

Ketentuan lebih lanjut tentang penetapan pengoperasian jalan tol dan pemberlakuan tarif tol diatur dengan Peraturan Menteri. Selain itu, Menteri juga berhak melakukan evaluasi penyesuaian tarif tol dengan memperhatikan kemampuan bayar pengguna jalan tol, besar keuntungan biaya operasi kendaraan, dan kelayakan investasi.

RACHEL FARAHDIBA R | HAMMAM IZZUDDIN

TEMPO.CO, Jakarta - Airbus memperkirakan bahwa Indonesia akan membutuhkan setidaknya 1.000 pesawat baru dalam 20 tahun ke depan. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu pasar dengan pertumbuhan tertinggi di dunia untuk sektor penerbangan.

Airbus President Asia Pacific, Anand Stanley, mengatakan perkiraan ini berdasarkan angka pertumbuhan lalu lintas penumpang yang kuat sekitar 7,4 persen per tahun. Angka ini lebih dari dua kali lipat dari rata-rata pertumbuhan global yang hanya sebesar 3,6 persen.

Di negara yang terdiri dari 17.000 pulau dan berpenduduk 280 juta jiwa yang sebagian besar di antaranya belum pernah terbang dengan pesawat ini, Anand mengatakan transportasi udara akan menjadi sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

“Seiring dengan meningkatnya minat untuk melakukan perjalanan udara, armada yang ada saat ini serta backlog pesanan yang telah dikonfirmasi jelas tidak akan cukup untuk memenuhi permintaan,” katanya dalam keterangan tertulis yang dikutip Jumat, 20 September 2024.

Di Indonesia, jumlah pesawat dengan kebih dari 100 kursi yang beroperasi dari semua pabrikan yaitu 480 pesawat. Sedangkan pesawat tambahan yang telah dipesan sejumlah 490. Setengah dari pesawat yang beroperasi ini adalah pesawat Airbus.

Anand mengatakan Airbus ingin membangun kemitraan di Indonesia. Salah satu prioritas perusahaan adalah memajukan hubungan jangka panjang dengan PT Dirgantara Indonesia, yang kini telah berlangsung selama hampir 50 tahun. Selain itu, Airbus ingin mengembangkan kemitraan baru baik dengan sektor pemerintahan maupun swasta.

Dengan adanya penandatanganan nota kesepahaman dengan Pertamina pada hari pembukaan BIAS, Anand mengatakan Indonesia menawarkan potensi besar akan dibukanya kemitraan baru di bidang keberlanjutan.

Seiring dengan upaya kami untuk memenuhi permintaan perjalanan udara yang terus meningkat, Anand mengatakan salah satu tantangan besar yang harus kami hadapi adalah memastikan masa depan yang berkelanjutan bagi industri penerbangan.

“Kami melihat Indonesia sebagai salah satu negara di Asia dan Pasifik yang menawarkan potensi terbesar sebagai sumber bahan baku untuk bahan bakar penerbangan berkelanjutan (SAF),” ucapnya.

Komoditas yang dia maksud antara lain minyak goreng bekas pakai (jelantah), residu pertanian, dan sampah kota. Dia menyebut komoditas-komoditas itu bisa didapatkan secara lokal sekaligus menawarkan pengembangan lokal.

Simak kasus peretasan dan jual beli data yang dilakukan oleh Bjorka

TEMPO.CO, Jakarta - Kuasa hukum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Hamdan Zoelva, merespons pernyataan Presiden Joko Widodo terkait kisruh yang tengah terjadi di tubuh Kadin. Presiden Jokowi menyebut bahwa konflik yang ada merupakan urusan internal organisasi, dan Hamdan Zoelva, yang juga merupakan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, menyetujui pandangan tersebut.

“Itu pernyataan yang sangat bijak,” ujar Hamdan Zoelva dalam jumpa pers di Hotel JS Luwansa, Kuningan, Jakarta, Selasa, 17 September 2024.

Menurut Hamdan, pernyataan Presiden Jokowi merupakan langkah yang bijaksana dalam menyikapi situasi di Kadin. Ia mengapresiasi sikap Presiden yang memilih untuk tidak campur tangan dalam persoalan internal organisasi dan menyerahkannya kepada mekanisme yang berlaku di dalam Kadin. Dalam sebuah konferensi pers yang digelar di Hotel JS Luwansa, Kuningan, Jakarta, pada Selasa, 17 September 2024, Hamdan menegaskan bahwa pandangan Presiden tersebut menunjukkan sikap netral dan mendukung proses penyelesaian konflik secara internal sesuai aturan organisasi yang ada.

Hamdan Zoelva berharap agar Presiden Joko Widodo tidak ikut campur dalam konflik internal Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia. Menurutnya, lebih baik jika Presiden membiarkan persoalan ini diselesaikan melalui mekanisme internal yang tersedia di dalam organisasi tersebut. Hamdan menegaskan bahwa penyelesaian masalah dapat dilakukan melalui musyawarah atau, jika diperlukan, langkah-langkah hukum.

Sebelumnya, Ketua Umum Kadin Indonesia, Arsjad Rasjid telah mengirim surat kepada Presiden Jokowi terkait Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang digelar pada 14 September 2024. Dalam Munaslub tersebut, Arsjad digantikan oleh pengusaha Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum.

Melalui surat bernomor 1757/DP/IX/2024, Arsjad menyatakan bahwa Munaslub tersebut ilegal karena melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Kadin Indonesia, sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2022 tentang Persetujuan Perubahan AD/ART Kadin.

Arsjad juga merinci sejumlah pelanggaran dalam Munaslub tersebut, termasuk tidak adanya peringatan yang diberikan oleh Kadin Provinsi maupun Anggota Luar Biasa. Selain itu, tidak pernah diadakan rapat dewan pengurus Kadin Provinsi atau Anggota Luar Biasa untuk mengajukan permintaan penyelenggaraan Munaslub, yang menjadi salah satu syarat penting dalam prosedur AD/ART Kadin.

Arsjad juga menegaskan adanya sejumlah pelanggaran dalam proses pelaksanaan Munaslub, di antaranya adalah tidak adanya peringatan resmi dari Kadin Provinsi atau Anggota Luar Biasa (ALB) terkait.

Selain itu, tidak pernah ada rapat resmi dari dewan pengurus Kadin Provinsi maupun ALB yang mengajukan permintaan untuk mengadakan Munaslub. Ia juga mencatat bahwa Munaslub hanya dihadiri oleh sekitar 10 Ketua Umum Kadin Provinsi dari total 35 Kadin Provinsi yang ada, serta kehadiran ALB sangat minim, yaitu hanya sekitar 25 anggota dari 221 anggota terdaftar di Kadin Indonesia. Bahkan, pimpinan sidang Munaslub yang diselenggarakan tidak terdaftar sebagai anggota resmi Kadin Indonesia.

Sebelumnya, pada 14 September 2024, 21 Dewan Pengurus Kadin Provinsi secara tegas menyatakan penolakan mereka terhadap pelaksanaan Munaslub yang bertujuan untuk menggantikan Arsjad sebagai Ketua Umum. Penolakan tersebut didasari pada pelanggaran prosedur, di mana Munaslub dianggap tidak mengikuti ketentuan yang diatur dalam AD/ART Kadin Indonesia.

MICHELLE GABRIELA | MYESHA FATINA RACHMAN | HAN REVANDA PUTRA | ADIL AL HASAN

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan berharap Bali International Airshow (BIAS) 2024 menarik investor di sektor transportasi udara dan kedirgantaraan. BIAS 2024 merupakan pameran kedirgantaraan yang dihadiri ribuan peserta dari 38 negara.

“Agenda ini semakin memperkuat kolaborasi antar negara-negara peserta, dan menempatkan indonesia sebagai salah satu pilar penting dunia aviasi global,” ucap Luhut melalui akun Instagram pribadinya, Rabu, 18 September 2024.

Dua negara, Jerman dan Australia, ikut mengirimkan pesawat tempurnya untuk berpartisipasi dalam ajang ini. Pesawat tempur F-35 dari Australia dan pesawat angkut militer Airbus A400M dari Jerman akan menjadi sorotan dalam deretan berbagai pesawat yang ditampilkan.

Bali International Airshow 2024 tak hanya menjadi etalase industri dan kemampuan penerbangan Indonesia di kancah internasional. Menurut Luhut, pameran ini juga merupakan upaya pemerintah Indonesia untuk memamerkan potensi sektor transportasi udara di level internasional. “Terakhir kali Indonesia adakan Airshow adalah pada 1996, 28 tahun lalu,” katanya.

Luhut memproyeksikan, acara ini menjadi gerbang bagi kepemimpinan Indonesia di industri penerbangan dan kedirgantaraan. Dia mengklaim acara ini juga mengukuhkan posisi Indonesia sebagai tuan rumah airshow terkemuka di Asia Tenggara, sekaligus meningkatkan visibilitas global negara dalam sektor strategis tersebut.

Dari laporan yang diterimanya, Luhut mengatakan antusiasme internasional masih terus meningkat. Hingga menjelang pembukaan, banyak negara yang masih ingin mengirimkan pesawatnya untuk ikut serta dalam pameran ini. Hal ini, kata dia, menunjukkan pentingnya transportasi udara bagi negara kepulauan seperti Indonesia.

Luhut mengaku gembira sekaligus menyambut baik penyelenggaraan BIAS 2024. Sebab, acara seperti ini tidak hanya menjadi katalisator untuk memperkuat hubungan bilateral dan multilateral, tapi juga dapat menarik minat para investor.

“Semoga Airshow seperti ini bisa diadakan secara berkala di Indonesia. Inilah saatnya Indonesia terbang tinggi dengan segenap potensi dirgantaranya yang luar biasa,” ucapnya.