TEMPO.CO, Jakarta - Bank DKI kemarin meresmikan kerja sama hak penamaan atau naming rights Stasiun Bundaran HI milik MRT Jakarta. Direktur Utama Bank DKI, Agus Haryoto Widodo, menyebutkan keputusan ini dibuat untuk dapat mengulangi kesuksesan Halte Senayan Bank DKI yang telah lebih dulu dibeli hak penamaannya oleh Bank DKI.

“Transaksi JakCard naik cukup signifikan setelah kami melakukan kerja sama dengan Transjakarta,” kata Agus dalam acara peresmian Stasiun Bundaran HI Bank DKI pada Selasa, 8 Oktober 2024.

Menurut Agus, strategi tersebut telah berhasil meningkatkan visibilitas dan penggunaan layanan perbankan dari Bank DKI. Ia mengatakan ada kenaikan signifikan penggunaan kartu JakCard setelah adanya kerja sama tersebut. Oleh karena itu, Bank DKI memutuskan membeli hak penamaan Stasiun MRT Bundaran HI dengan tujuan lebih dikenal lagi oleh warga Jakarta.

“Dengan adanya naming right ini, kami berharap dapat meningkatkan exposure dan awareness Bank DKI, sehingga kami bisa terus menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat Jakarta,” ucap Agus.

Pemilihan Stasiun Bundaran HI, kata Agus, didasari pada brand awareness strategy. Menurutnya, Stasiun Bundaran HI merupakan stasiun MRT dengan visibilitas paling tinggi dibandingkan stasiun lainnya. Rata-rata penumpang yang naik atau turun di Stasiun Bundaran HI mencapai 400.000 penumpang per bulan, yang membuatnya menjadi stasiun MRT yang paling ramai.

“Secara brand awareness strategy, (Stasiun Bundaran HI) ini visibility yang paling baik untuk Bank DKI,” ujarnya.

Ke depan, Agus berharap pertumbuhan ekosistem digital transportasi publik akan semakin baik dan efisien. Bank DKI, menurut Agus, akan berkomitmen penuh untuk terus mendukung program pembangunan transportasi publik di Jakarta, baik itu dengan MRT Jakarta, LRT Jakarta, maupun dengan Transjakarta. Apalagi sinergi serupa juga sudah pernah dilakukan lewat MyMRTJ dan JakOne.

Dengan resmi dibelinya hak penamaan Stasiun MRT Bundaran HI menjadi Stasiun Bundaran HI Bank DKI, kini total sudah ada 8 stasiun MRT yang terbeli hak penamaannya dari total 13 stasiun yang ada. Stasiun tersebut adalah Stasiun Bundaran HI Bank DKI, Stasiun Dukuh Atas BNI, Stasiun Senayan Mastercard, Stasiun Blok M BCA, Stasiun Farmawati Indomaret, Stasiun Setiabudi Astra, Stasiun Istora Mandiri, serta Stasiun Lebak Bulus Grab.

Sementara itu, 5 stasiun yang masih belum terbeli hak penamaannya adalah Stasiun Bendungan Hilir, Stasiun Haji Nawi, Stasiun ASEAN, Stasiun Blok A, dan Stasiun Cipete Raya.

TEMPO.CO, Jakarta - Pengurus Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai bahwa pengumuman struktur kepengurusan Kadin hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) di Jakarta bertentangan dengan kesepakatan yang telah dicapai antara Ketua Umum Kadin, Arsjad Rasjid, dan Ketua Umum Kadin hasil Munaslub, Anindya Bakrie.

Wakil Ketua Umum Bidang Hukum dan HAM Kadin, Dhaniswara K. Harjono, menegaskan bahwa pihaknya akan tetap mematuhi kesepakatan tersebut.

“Kami tidak terlibat dalam proses penyusunan kepengurusan yang dimaksud,” tulis Dhaniswara dalam rilis pers yang diterbitkan Kadin pada Senin, 7 Oktober 2024.

Dhaniswara mengungkapkan bahwa dalam pertemuan antara Arsjad Rasjid dan Anindya pada 27 September lalu, mereka telah sepakat untuk menggelar Musyawarah Nasional (Munas) setelah pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Dhaniswara juga menambahkan bahwa Munas ini bertujuan untuk menyelesaikan persoalan internal Kadin. Ia menegaskan bahwa Arsjad dan Anindya telah menandatangani kesepakatan tersebut di atas materai guna menjaga kehormatan organisasi induk para pengusaha tersebut.

Perseteruan Kubu Arsjad Rasjid dan Anindya Bakrie

Kubu Kadin yang dipimpin oleh Arsjad Rasjid berselisih dengan Ketua Umum Anindya Bakrie akibat Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang diadakan pada Sabtu, 14 September 2024. Dalam acara tersebut, Anindya ditunjuk sebagai Ketua Umum periode 2024-2029, menggantikan Arsjad. Sebelumnya, Arsjad terpilih sebagai Ketua Umum pada Munas VIII di Kendari tahun 2021.

Pihak Arsjad menganggap Munaslub yang menggantikan Direktur Utama Indika Energy tersebut ilegal karena melanggar Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). Sementara itu, kubu Anindya berpendapat bahwa Munaslub tersebut sah karena diadakan atas permintaan para ketua Kadin Daerah.

Dhaniswara menegaskan bahwa Kadin Indonesia tetap berpegang pada kesepakatan yang dicapai dalam pertemuan pada Jumat, 27 September 2024.

"Pengumuman kepengurusan tersebut merupakan pelanggaran kesepakatan yang ditandatangani kedua belah pihak. Kami tidak mengetahui dan tidak terlibat dalam proses penyusunan pengumuman kepengurusan yang dimaksud. Kadin Indonesia berpegang pada kesepakatan pada tanggal 27 September 2024," kata Dhaniswara melalui keterangan di Jakarta, Senin.

Kesepakatan yang dituangkan secara tertulis dan ditandatangani di atas materai tersebut dibuat untuk menjaga kehormatan Kadin Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 (UU Kadin) serta Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan AD/ART Kadin Indonesia.

"Pada kesepakatan yang telah ditandatangani kedua belah pihak tersebut, semua pihak setuju untuk menjaga marwah organisasi melalui pelaksanaan munas yang akan dilaksanakan setelah pelantikan presiden terpilih dengan waktu sesuai arahan pemerintah. Saat ini kami sedang mematangkan persiapan Rapimnas menuju Munas IX Kadin Indonesia," ujar Dhaniswara.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi Kadin Indonesia, Eka Sastra, menyatakan bahwa setiap tindakan yang diambil, termasuk penetapan pengurus organisasi, harus selalu berpedoman pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Kadin Indonesia.

"Oleh karena itu, kami mengimbau semua pihak untuk tidak berspekulasi dan hanya merujuk pada informasi resmi yang dikeluarkan oleh Kadin Indonesia, demi menjaga nama baik dan integritas Kadin Indonesia sebagai mitra strategis pemerintah," kata Eka pula.

Pemblokiran Situs Kadin oleh Kominfo

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) diduga pernah memblokir situs Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia. Situs kadin.id tidak dapat diakses sejak Ahad, 6 Oktober 2024, sekitar pukul 14.00 WIB. Namun, hari ini sekitar pukul 10.40 WIB, situs tersebut sudah bisa diakses kembali.

Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Komunikasi dan Informatika, Firlie Ganinduto, menyebutkan bahwa pemblokiran ini sempat mengganggu kinerja Kadin dalam membantu UMKM. Ia menjelaskan bahwa situs tersebut biasanya digunakan untuk melayani sertifikasi berbagai kegiatan, termasuk ekspor dari para UMKM.

Firlie juga menyesalkan jika pemblokiran ini terjadi sebagai dampak dari perseteruan antara kubu Arsjad Rasjid dan Anindya Bakrie. Ia menilai tindakan pemblokiran tersebut tidak wajar dan tidak perlu dilakukan.

SUKMA KANTHI NURANI | OYUK IVANI S

TEMPO.CO, Jakarta - Berita-berita terpopuler ekonomi dan bisnis hingga Selasa malam, 8 Oktober 2024 dimulai dari Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Isa Rachmatarwata menyebut Kemenkeu menyetujui prinsip kenaikan gaji hakim yang diajukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) atas usulan Mahkamah Agung (MA).

Disusul, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) diduga sempat memblokir situs Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia. Situs kadin.id itu tak bisa diakses sejak Ahad, 6 Oktober 2024 sekitar pukul 14.00 WIB. Namun belakangan, pada hari ini sekitar pukul 10.40 WIB, situs tersebut kembali bisa diakses.

Selanjutnya, Direktur dan Dewan Komisaris PT Net Visi Media Tbk atau Net TV ramai-ramai mengundurkan diri. Stasiun televisi swasta ini mengumumkan mundurnya tujuh jajaran pimpinan perusahaan pada Senin, 7 Oktober 2024.

Berikutnya, Presiden Jokowi menerbitkan dua Peraturan Pemerintah tentang Kawasan Ekonomi Khusus. PP pertama tentang KEK di di Bumi Serpong Damai (BSD), Tangerang, Banten, serta KEK Pariwisata Kesehatan Internasional Batam.

Terakhir, menjelang pelantikan Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih periode 2024-2029 pada 20 Oktober mendatang, sejumlah nama politikus dikabarkan akan menjadi menteri di Kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Kabinet Indonesia Maju.

Kelima berita ini paling banyak diakses pembaca kanal Ekonomi dan Bisnis Tempo.co.

Berikut ringkasan lima berita yang trending tersebut:

Selanjutnya: 1. Rincian Besaran Kenaikan Gaji....

<!--more-->

1. Rincian Besaran Kenaikan Gaji dan Tunjangan Hakim yang Disetujui Kemenkeu

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Isa Rachmatarwata mengklaim telah memperhatikan tuntutan kenaikan gaji hakim yang disuarakan minggu ini. Dia menyebut Kemenkeu telah menyetujui prinsip kenaikan gaji hakim yang diajukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) atas usulan Mahkamah Agung (MA).

“Kami memperhatikan itu dan masih dipakainya remunerasi, dan peraturan lama juga menjadi perhitungan kami untuk memperbaiki secara segmented dan parsial,” kata Isa dalam sesi audensi yang digelar para hakim dengan pimpinan MA di Ruang Wiryono, Gedung Utama MA, Jakarta, Senin, 7 Oktober 2024.

Besaran kenaikan gaji hakim yang disetujui oleh Kemenkeu mengacu pada draf yang diajukan oleh Kemenpan RB. Nantinya persetujuan tersebut akan diproses melalui Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) kepada Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) dan Presiden.

Berita selengkapnya baca di sini.

2. Arsjad Rasjid dan Anindya Bakrie Masih Berseteru, Kominfo Diduga Sempat Blokir Situs Kadin

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) diduga sempat memblokir situs Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia. Situs kadin.id itu tak bisa diakses sejak Ahad, 6 Oktober 2024 sekitar pukul 14.00 WIB. Namun belakangan, pada hari ini sekitar pukul 10.40 WIB, situs tersebut kembali bisa diakses.

“Sempat diblokir, masuk blacklist. Ini menyulitkan kami,” kata Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Komunikasi dan Informatika Firlie Ganinduto saat dihubungi pada Selasa, 8 Oktober 2024.

Firlie mengatakan pemblokiran ini sempat mengganggu kinerja Kadin dalam membantu para UMKM. Dia mengatakan situs tersebut biasanya untuk melayani sertifikasi aneka kegiatan termasuk ekspor dari para UMKM. “Banyak UMKM terdampak. Ini UMKM menggerakan ekonomi. Ini bahaya kalau terganggu,” kata dia.

Berita selengkapnya baca di sini.

Selanjutnya: 3. Direksi dan Komisaris Net TV Mengundurkan Diri....

<!--more-->

3. Direksi dan Komisaris Net TV Mengundurkan Diri, Ada Apa?

Direktur dan Dewan Komisaris PT Net Visi Media Tbk atau Net TV ramai-ramai mengundurkan diri. Stasiun televisi swasta ini mengumumkan mundurnya tujuh jajaran pimpinan perusahaan pada Senin, 7 Oktober 2024.

Ketujuh pimpinan perusahaan yang mengundurkan diri, yakni Deddy Hariyanto selaku Direktur Utama; Azuan Syahril selaku Direktur; Fendy Nagasaputra selaku Direktur; Ferry selaku Direktur; Lie Halim selaku Komisaris Utama; David Rees selaku Komisaris Independen; dan Rachmat Nugroho selaku Komisaris.

Sekretaris Perusahaan PT Net Visi Media Tbk, Shinta Trisnawati, mengumumkan hal tersebut dalam surat pemberitahuan di laman keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI). Belum diketahui alasan di balik kemunduran jajaran direksi hingga komisaris Net TV. Namun, menurut Shinta, mundurnya jajaran pimpinan perusahaan tersebut tidak memengaruhi operasional perusahaan.

Berita selengkapnya baca di sini.

4. Jokowi Teken Peraturan Pemerintah KEK BSD dan Pariwisata Kesehatan Internasional Batam di Akhir Jabatannya

Presiden Jokowi menerbitkan dua Peraturan Pemerintah tentang Kawasan Ekonomi Khusus. PP pertama tentang KEK di di Bumi Serpong Damai (BSD), Tangerang, Banten, serta KEK Pariwisata Kesehatan Internasional Batam.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Edukasi, Teknologi, dan Kesehatan Internasional Banten itu, ditandatangani pada Senin, 7 Oktober 2024.

Dalam PP 38/ 2024 disebutkan bahwa KEK BSD terdiri atas Kawasan Ekonomi Khusus Edukasi, Teknologi, dan Kesehatan Internasional Banten memiliki luas 59,68 Ha yang berada di wilayah Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang, dan Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang.

Berita selengkapnya baca di sini.

Selanjutnya: 5. Daftar 12 Nama yang Dikabarkan Jadi Menteri Kabinet Prabowo....

<!--more-->

5. Daftar 12 Nama yang Dikabarkan Jadi Menteri Kabinet Prabowo

Menjelang pelantikan Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih periode 2024-2029 pada 20 Oktober mendatang, sejumlah nama politikus dikabarkan akan menjadi menteri di Kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Kabinet Indonesia Maju.

Belakangan, desas-desus ini semakin santer beredar dan meramaikan bursa calon menteri. Nama-nama yang dikabarkan akan jadi menteri di kabinet Prabowo antara lain Nusron Wahid.

Politikus Partai Golkar, Nusron Wahid, menjadi salah satu nama baru yang dikabarkan akan menjadi menteri di kabinet Prabowo. Namanya muncul di bursa calon menteri usai disebut Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia baru-baru ini.

Satu lagi kader Golkar yang diusulkan menjadi menteri di kabinet Prabowo-Gibran adalah Meutya Hafid. Namanya disebut oleh Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Muhammad Sarmuji. “Yang jelas Mbak Meutya dimasukkan dalam daftar, tapi posisinya seperti apa, nanti presiden terpilih yang menentukan,” kata Sarmuji di kompleks gedung DPR, Rabu, 2 Oktober 2024.

Berita selengkapnya baca di sini.

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Jokowi menerbitkan dua Peraturan Pemerintah tentang Kawasan Ekonomi Khusus. PP pertama tentang KEK di di Bumi Serpong Damai (BSD), Tangerang, Banten, serta KEKPariwisata Kesehatan Internasional Batam.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Edukasi, Teknologi, dan Kesehatan Internasional Banten itu, ditandatangani pada Senin, 7 Oktober 2024.

Dalam PP 38/ 2024 disebutkan bahwa KEK BSD terdiri atas Kawasan Ekonomi Khusus Edukasi, Teknologi, dan Kesehatan Internasional Banten memiliki luas 59,68 Ha yang berada di wilayah Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang, dan Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang.

Target realisasi investasi saat KEK di BSD beroperasi penuh sebesar Rp 18,8 triliun.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan sumber pendanaan ketiga KEK murni dari swasta. Untuk memastikan keberlangsungan dan perkembangan pembangunan, Airlangga juga menekankan pentingnya monitoring pada masing-masing KEK.

“Kami minta pemerintah pusat dan pemerintah daerah memonitor realisasi investasi tersebut,” ujar Airlangga lewat pernyataan tertulis, Kamis, 30 Mei 2024.

Luas lahan KEK di BSD adalah 59,68 hektare dan diperkitakan akan menyerap tenaga kerja 13.446 orang. KEK tersebut bergerak di bidang pendidikan dan pelayanan kesehatan internasional dengan pengembangan teknologi digital.

Kegiatan usaha di KEK tersebut yaitu bidang pendidikan dengan beroperasinya Monash University, untuk bidang riset, ekonomi digital, dan pengembangan teknologi dengan target 100 startups. Selain itu di bidang kesehatan dan industri kreatif.

Sedangkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2024 berisi tentang
Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata dan Kesehatan Internasional Batam.

KEK ini memiliki luas 47,17 Haterdiri ataswilayah Sekupang seluas 23,10 Ha danwilayah Nongsa seluas 24,07 Ha.

Kegiatan usaha di Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata danKesehatan Internasional Batam dalam bidangpariwisata dankesehatan.

KEK Pariwisata Kesehatan Internasional Batam memiliki komitmen realisasi investasi Rp 6,91 triliun dan serapan tenaga kerja sebanyak 105.406. Target konstruksi layanan kesehatan pariwisata in bekerja sama dengan rumah sakit India dan diperkirakan beroperasi pada 2026.

TEMPO.CO, Jakarta - Komisaris PT LRT Jakarta, Azas Tigor Nainggolan, menyambut baik janji penggratisan tarif angkutan umum di Jakarta, termasuk LRT dan MRT. Ia menyebutkan, memang perlu ada dukungan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menciptakan iklim transportasi publik yang lebih baik, termasuk dengan menggratiskan tarif lewat pemberian insentif.

“Prinsipnya memang warga itu perlu didukung, disupport, diberi insentif, termasuk digratiskan untuk menggunakan transportasi publik Jakarta,” katanya ketika dihubungi pada Selasa, 08 Oktober 2024.

Hal ini, kata Tigor, bisa menjadi cara untuk menarik warga agar mau menggunakan transportasi umum. Apalagi, menurutnya, tarif transportasi umum memang sudah sepatutnya terjangkau bagi masyarakat. Hal ini berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalanan.

“Itu kan dimandatkan, pemerintah harus menyediakan layanan transportasi publik yang aman, nyaman dan terjangkau,” ucapnya.

Namun, Tigor menegaskan, hal ini bukan berarti dia memberikan dukungan langsung terhadap pasangan calon (paslon) yang mengumbar janji tersebut. Tigor hanya mengatakan, bilamana janji tersebut nantinya terlaksana sebagai program, LRT Jakarta akan siap melaksanakannya.

Apalagi, lanjut Tigor, penggratisan tarif angkutan umum sebetulnya juga sudah dilakukan pada moda Transjakarta. Penggratisan ini dilakukan lewat insentif yang diberikan oleh Pemda Jakarta lewat anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Baik LRT maupun MRT, keduanya merupakan badan usaha milik daerah (BUMD).

Sementara itu, Direktur Utama MRT Jakarta, Tuhiyat, juga mengatakann penggratisan tarif transportasi umum di Jakarta akan terkait dengan penggunaan APBD sebagai insentif. Oleh karenanya, ia menyebut, hal tersebut bergantung kepada kebijakan dari Pemda.

“Kalau subsidi (tarif transportasi umum) domainnya Pemprov (Jakarta),” ujar Tuhiyat ketika ditemui di sela-sela peresmian Stasiun MRT Senayan Bank DKI pada Selasa, 8 Oktober 2024.

Sebelumnya salah satu calon gubernur Jakarta, Pramono Anung, menjanjikan adanya penggratisan tarif LRT dan MRT Jakarta untuk 15 golongan. Pramono menyebut, 15 golongan tersebut sudah diberikan akses gratis menggunakan Transjakarta, Namun ,ia ingin agar kelimabelas golongan tersebut juga digratiskan untuk menggunakan moda LRT maupun MRT.

Arif Ilham Fajriadi ikut berkontribusi dalam penulisan artikel ini

TEMPO.CO, Jakarta - Komisaris PT LRT Jakarta, Azas Tigor Nainggolan, menyambut baik janji penggratisan tarif angkutan umum di Jakarta, termasuk LRT dan MRT. Ia menyebutkan, memang perlu ada dukungan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menciptakan iklim transportasi publik yang lebih baik, termasuk dengan menggratiskan tarif lewat pemberian insentif.

“Prinsipnya memang warga itu perlu didukung, disupport, diberi insentif, termasuk digratiskan untuk menggunakan transportasi publik Jakarta,” katanya ketika dihubungi pada Selasa, 08 Oktober 2024.

Hal ini, kata Tigor, bisa menjadi cara untuk menarik warga agar mau menggunakan transportasi umum. Apalagi, menurutnya, tarif transportasi umum memang sudah sepatutnya terjangkau bagi masyarakat. Hal ini berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalanan.

“Itu kan dimandatkan, pemerintah harus menyediakan layanan transportasi publik yang aman, nyaman dan terjangkau,” ucapnya.

Namun, Tigor menegaskan, hal ini bukan berarti dia memberikan dukungan langsung terhadap pasangan calon (paslon) yang mengumbar janji tersebut. Tigor hanya mengatakan, bilamana janji tersebut nantinya terlaksana sebagai program, LRT Jakarta akan siap melaksanakannya.

Apalagi, lanjut Tigor, penggratisan tarif angkutan umum sebetulnya juga sudah dilakukan pada moda Transjakarta. Penggratisan ini dilakukan lewat insentif yang diberikan oleh Pemda Jakarta lewat anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Baik LRT maupun MRT, keduanya merupakan badan usaha milik daerah (BUMD).

Sementara itu, Direktur Utama MRT Jakarta, Tuhiyat, juga mengatakann penggratisan tarif transportasi umum di Jakarta akan terkait dengan penggunaan APBD sebagai insentif. Oleh karenanya, ia menyebut, hal tersebut bergantung kepada kebijakan dari Pemda.

“Kalau subsidi (tarif transportasi umum) domainnya Pemprov (Jakarta),” ujar Tuhiyat ketika ditemui di sela-sela peresmian Stasiun MRT Senayan Bank DKI pada Selasa, 8 Oktober 2024.

Sebelumnya salah satu calon gubernur Jakarta, Pramono Anung, menjanjikan adanya penggratisan tarif LRT dan MRT Jakarta untuk 15 golongan. Pramono menyebut, 15 golongan tersebut sudah diberikan akses gratis menggunakan Transjakarta, Namun ,ia ingin agar kelimabelas golongan tersebut juga digratiskan untuk menggunakan moda LRT maupun MRT.

Arif Ilham Fajriadi ikut berkontribusi dalam penulisan artikel ini

TEMPO.CO, Jakarta - Asisten Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Bidang Publikasi Program Penangkapan Ikan Terukur, Abdi Suhufan, mengakui implementasi Presiden Jokowi dalam memperkuat sektor maritim belum terpenuhi secara maksimal.

Menurutnya, pemerintah memang telah menyusun perencanaan sebelum melakukan pembangunan, termasuk memperkuat sektor maritim. Abdi mengatakan, hal tersebut terdapat di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang membahas tentang Kebijakan Kelautan Indonesia atau KKI.

"Kebijakan Kelautan Indonesia kita sudah punya beberapa dokumen, tetapi sayangnya dokumen itu (poros maritim) kira-kira tingkat pelaksanaannya hanya 40 sampai 50 persen," ujar Abdi dalam acara Temu Akbar Masyarakat Pesisir yang diadakan di Gedung Joang 45, Jakarta Pusat, pada Selasa, 8 Oktober 2024.

Lebih lanjut, ia menyatakan, dari dokumen yang direncanakan untuk pembangunan sektor maritim, terdapat beberapa hal yang telah dilaksanakan, seperti pembangunan tol laut untuk memberikan kemudahan dalam angkutan barang di laut.

"Ada beberapa yang sudah dilaksanakan, tetapi mungkin banyak yang tidak dilaksanakan, misalnya tol laut itu pernah digembor-gemborkan untuk menurunkan atau menciptakan efisiensi angkutan," ucap dia.

Meskipun demikian, Abdi berujar, pembangunan tol laut saat itu juga sempat mendapatkan banyak keluhan. Keluhan itu adanya campur tangan antara penguasa lokal dalam manajemen tol laut.

"Tetapi kemudian ada banyak keluhan tentang manajemen tol laut, ada intervensi dari penguasa-penguasa lokal, kemudian susah juga diakses, biayanya juga tidak terlalu berbeda dengan swasta," ujar Abdi.

Dikutip dari Koran Tempo edisi Kamis, 15 Agustus 2024, penguatan sektor maritim pernah diucapkan Jokowi dalam pidato pelantikannya pada Oktober 2014. Jokowi berambisi untuk mengembalikan bangsa Indonesia ke jati dirinya sebagai negara maritim.

"Kita telah lama memunggungi samudra, laut, selat, dan teluk. Maka mulai hari ini, kita kembalikan kejayaan nenek moyang sebagai pelaut pemberani. Menghadapi badai dan gelombang di atas kapal bernama Republik Indonesia," kata Jokowi ketika itu.

Pidato yang dikatakan Jokowi saat itu, kemudian dituangkan dalam lima pilar poros maritim dunia yang menjadi bagian penting Nawacita atau sembilan prioritas dalam memperkuat sektor maritim. Di antaranya budaya maritim, sumber daya maritim, infrastruktur dan konektivitas maritim, diplomasi maritim, serta pertahanan maritim.

TEMPO.CO, Jakarta - Bank DKI resmi membeli hak penamaan atau naming rights Stasiun Bundaran HI milik PT MRT Jakarta (Perseroda). Hal itu membuat Stasiun Bundaran HI kini telah resmi berganti nama menjadi Stasiun Bundaran HI Bank DKI.

Hadir dalam agenda peresmian Direktur Utama PT MRT Jakarta (Perseroda) Tuhiyat, Direktur Utama Bank DKI Agus Haryoto Widodo, serta Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo, yang mewakili Pj Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono.

“Hari ini Alhamdullilah tadi sudah kita tandatangani (kontrak hak penamaan stasiun) bersama antara pak Dirut Bank DKI dan saya,” ujar Direktur Utama MRT Jakarta, Tuhiyat, dalam acara peresmian Stasiun Bundaran HI Bank DKI pada Selasa, 8 Oktober 2024.

Kerja sama dengan Bank DKI ini, kata Tuhiyat, bukan yang pertama kali dilakukan. Sebelumnya, Bank DKI dan MRT Jakarta sudah pernah bekerja sama dalam hal payroll system. Selain itu, kerja sama juga dilakukan dalam pengadaan E-Wallet dari sisi multipay untuk memberikan alternatif kartu untuk tapping bagi pengguna MRT.

Tuhiyat mengatakan, kerja sama ini akan berjalan selama tiga tahun. Ia sendiri berharap ada kerja sama jangka panjang antara MRT Jakarta dengan Bank DKI dalam hak penamaan Stasiun Bundaran HI.

“Kita untuk sementara kolaborasi dengan Bank DKI sebetulnya kita jangka panjang ya, tapi untuk first step, hanya untuk first step sementara kita selama tiga tahun (kontraknya),” kata Tuhiyat.

Tuhiyat tidak mengatakan nilai kontrak dari kerja sama ini. Namun, ia menyebut, pembelian hak penamaan ini memberikan kontribusi sekitar 30-40 persen. Pendapatan ini menjadi alternatif pendapatan non-operasional bagi MRT Jakarta yang dianggap penting untuk dapat mempertahankan stabilitas keuangan perusahaan. Ia hanya mengatakan kerja sama ini menjadi perwujudan kolaborasi antar badan usaha milik daerah (BUMD) di Jakarta.

Dengan adanya peresmian hari ini, total sudah ada 8 stasiun MRT yang sudah terbeli hak penamaannya dari total 13 stasiun yang ada. Stasiun tersebut adalah Stasiun Bundaran HI Bank DKI, Stasiun Dukuh Atas BNI, Stasiun Senayan Mastercard, Stasiun Blok M BCA, Stasiun Farmawati Indomaret, Stasiun Setiabudi Astra, Stasiun Istora Mandiri, serta Stasiun Lebak Bulus Grab.

Sementara itu, 5 stasiun yang masih belum terbeli hak penamaannya adalah Stasiun Bendungan Hilir, Stasiun Haji Nawi, Stasiun ASEAN, Stasiun Blok A, dan Stasiun Cipete Raya.

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo meminta penyebab deflasi dicek kembali, ketika merespons tren deflasi lima bulan berturut-turut yang dialami Indonesia akhir-akhir ini. Jokowi mempertanyakan apakah deflasi beruntun terjadi karena penurunan harga barang atau memang daya beli masyarakat yang berkurang.

“Coba dicek betul, deflasi itu karena penurunan harga-harga barang karena pasokannya baik, karena distribusinya baik, karena transportasi tidak ada hambatan; atau karena memang ada daya beli yang berkurang,” kata Jokowi usai membuka Nusantara TNI Fun Run 2024 di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur pada Ahad, 6 Oktober lalu.

Para ekonom menilai deflasi baru-baru ini memang terjadi karena daya beli masyarakat yang berkurang. Menurut ekonom senior Universitas Paramadina Wijayanto Samirin, deflasi kali ini merupakan indikasi kuat terjadinya pelemahan daya beli.

“Jika deflasi hanya terjadi 1-2 bulan, bisa jadi karena ada lonjakan produksi atau penguatan nilai tukar rupiah sehingga produk impor mengalami penurunan harga,” kata Wijayanto kepada Tempo, Senin, 7 Oktober 2024.

Tetapi, ia menambahkan, deflasi kali ini berlangsung lima bulan berturut-turut, sehingga menandakan ada penyebab lain di balik itu.

Ada beberapa perkembangan yang disebut sebagai indikasi kuat pelemahan daya beli. Wijayanto mencontohkan penurunan penjualan semen, penurunan penjualan mobil dan rumah, penurunan nilai tabungan masyarakat menengah bawah di bank, semakin tingginya kredit macet pinjaman online, dan kenaikan kredit macet perbankan.

Selanjutnya: Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira....

<!--more-->

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira mengatakan deflasi disebabkan oleh demand pull inflation yang rendah. Artinya, sisi permintaan belum bisa mendorong harga barang jasa naik.

Bahkan, menurut Bhima, deflasi kali ini merupakan fenomena tidak normal. “Indonesia usia produktifnya sedang booming, tapi kenapa deflasi? Ini tanda abnormal bagi sebuah ekonomi negara berkembang,” kata dia kepada Tempo.

Salah satu pemicu lain dari deflasi beruntun kali ini, Bhima menjelaskan, adalah pendapatan yang dapat dibelanjakan atau disposable income terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita yang semakin turun. “Menunjukkan uang yang bisa dibelanjakan rata rata masyarakat menurun,” tuturnya.

Jokowi mengatakan deflasi dan inflasi sama-sama harus dikendalikan agar stabil dan tidak merugikan semua pihak. Ia juga sempat menyinggung soal inflasi tahunan (year on year/yoy) pada September 2024 yang dinilainya sudah baik.

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan Indeks Harga Konsumen (IHK) pada September 2024 tercatat sebesar minus 0,12 persen (MtM). Angka tersebut menunjukkan tren deflasi beruntun selama lima bulan terakhir sejak Mei 2024. Rinciannya adalah deflasi 0,03 persen pada Mei, 0,08 persen pada Juni, 0,18 persen pada Juli, dan 0,03 persen pada Agustus.

Adapun, inflasi tahunan tercatat sebesar 1,84 persen yoy dan inflasi tahun kalender 0,74 persen (year to date/ytd).

Antara

TEMPO.CO, Jakarta - Sebanyak 12 kreditor utama PT Visi Media Asia Tbk (VIVA) mengatakan belum mendapat panggilan rapat lanjutan atas penetapan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Empat perusahaan media keluarga Aburizal Bakrie memiliki utang pada 12 kreditur luar negeri itu sebesar Rp 8,79 triliun.

“Sampai hari ini belum,” kata Marx Adryan seperti dikutip Majalah Tempo pada Ahad, 6 Oktober 2024.

Menurut Marx, pada 4 November 2024, majelis hakim akan menggelar rapat terakhir untuk selanjutnya membuat putusan atas kasus PKPU VIVA. “Sebelum itu seharusnya ada rapat kreditor,” kata dia.

VIVA milik keluarga Aburizal Bakrie kini sedang menghadapi persoalan utang sebesar Rp 8,79 triliun hingga ditetapkan dalam PKPU. Kinerja keuangan induk usaha media yang meliputi PT Intermedia Capital Tbk (MDIA), PT Cakrawala Andalas Televisi (ANTV), dan PT Lativi Mediakarya (tvOne) pun terus memburuk.

Di pasar modal, saham Viva tak diperdagangkan karena ada pelanggaran. VIVA pun terkena sentimen buruk. Sejak Juli 2024, grafik saham VIVA tak bergerak. Datar di level 0. Dalam laporan majalah Tempo edisi Senin, 7 Oktober 2024, Bursa Efek Indonesia menghentikan perdagangan saham VIVA, antara lain karena belum menyampaikan laporan keuangan teraudit periode 2023.

Tempo telah menghubungi Direktur VIVA Niel R. Tobing pada Selasa, 8 Oktober 2024 untuk meminta tanggapan atas PKPU ini. Namun, Niel belum merespons pesan Tempo.

Kinerja Keuangan VIVA Terus Memburuk

VIVA dan beberapa anak usahanya tersebut terancam pailit. Sebanyak 12 kreditur menagih utang sebesar Rp 8,79 triliun kepada empat perusahaan itu. Jika tenggat penyelesaian utang melalui PKPU terlampaui, VIVA bakal dipailitkan. Majelis Hakim di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memberikan waktu hingga 4 November kepada VIVA untuk bernegosiasi dengan para kreditur.

Dalam laporan keuangan konsolidasian interim VIVA terakhir pada 30 September 2023, perusahaan ini mencatatkan pendapatan sebesar Rp 906 miliar alias turun dari periode sebelumnya, yaitu Rp 1,32 triliun. Dari Rp 906 miliar itu, beban usaha perusahaan pun lebih tinggi, yaitu Rp 1,14 triliun.

Beban usaha terbesar VIVA berasal dari operasional perusahaan yang meliputi gaji karyawan, jasa profesional, transportasi, air, listrik, dan sejenisnya sebesar Rp 630,2 miliar. Walhasil, pada triwulan III atau 30 September 2024, VIVA mencatatkan rugi Rp 239 miliar.

Kondisi tersebut setali tiga pada 2022. Pada periode tersebut, VIVA malah membukukan rugi sebesar Rp 1,71 triliun. Jumlah ini membengkak sekitar 93,19 persen secara tahunan dari 2021 sebesar Rp 883,12 miliar. Pada periode ini, VIVA juga mencatatkan defisiensi ekuitas sebesar Rp 1,58 triliun atau meningkat dari total Rp 617,33 miliar di 2021.

Pendapatan VIVA pun juga menurun 6,26 persen pada 2022. Pada 2022, VIVA mencatatkan pendapatan usaha Rp 1,69 triliun, sedangkan di 2021 sebesar Rp 1,81 triliun. Penyebabnya ialah pendapatan dari sektor iklan yang turun 7,63 persen. Pada 2022, VIVA hanya mendapat Rp 1,65 triliun, sementara di 2021 sebesar Rp 1,79 triliun.

Padahal, beban usaha pada periode 2022 turun 0,44 persen atau Rp 1,65 triliun dari 2021 sebesar Rp 1,66 triliun. Beban usaha ini dihasilkan dari dua segmen, yaitu program dan penyiaran sebesar Rp 724,3 miliar dan operasional umum perusahaan Rp 933,7 miliar. Karena itu, VIVA pun akhirnya hanya bisa mencatatkan laba usaha Rp 40,48 miliar pada 2022. Angka ini anjlok 72,38 persen atau 146,6 miliar.

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana memuji Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang menyetujui dana jumbo untuk makan bergizi gratis. Atas restu yang diberikan, Badan Gizi Nasional menjadi salah satu lembaga dengan anggaran terbesar di kabinet presiden terpilih, Prabowo Subianto.

Sebelumnya bekas Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukita, menyatakan Sri Mulyani cenderung sulit dalam menyetujui anggaran. Namun Dadan menampik hal tersebut. “Saya bisa membuktikan untuk Badan Gizi Nasional ini (Sri Mulyani) termasuk yang paling baik. Karena menjadi satu badan yang memiliki anggaran ketujuh terbesar di kabinet yang akan datang,” ujar Dadan dalam acara BNI Investor Daily Summit 2024 di Jakarta Convention Center, Selasa, 8 Oktober 2024.

Pada Januari 2025, Badan Gizi Nasional akan mulai menjalankan program dengan target awal 3 juta anak. Jumlah penerima akan meningkat bertahap menjadi 6 juta pada April, dan pada Juli naik menjadi 15 juta. Selain anak-anak, proyek juga akan menyasar ibu hamil dan balita. Total target yang akan mendapat makan bergizi gratis sebesar 82,9 juta orang.

Dadan memaparkan total kebutuhan anggaran untuk proyek ini sebesar Rp 400 triliun.Dadan juga menjelaskan mengapa intervensi makan bergizi gratis tetap disalurkan untuk siswa sekolah dasar hingga SMA. Menurut dia, ada dua puncak masa kritis pertumbuhan anak. “Pada seribu hari pertama untuk mengatasi stunting, namun ada puncak critical kedua pertumbuhan anak, yaitu di usia 9-17 tahun,” kata dia.

Dalam APBN 2025, lembaga yang dibentuk Agustus lalu tersebut bakal mengelola Rp 71 triliun. Anggaran tersebut jauh lebih besar dibanding yang ditetapkan dalam beberapa badan seperti Otorita Ibu Kota Nusantara dan Badan Pangan Nasional. Dalam Buku Nota keuangan II RAPBN 2025, OIKN dan Bapanas masing-masing mengelola Rp 500 miliar dan Rp 300 miliar.

Badan Gizi Nasional baru resmi dibentuk pada 15 Agustus 2024 lewat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 83 tahun 2024. Dadan mengatakan masih butuh enam bulan untuk pengelolaan benar-benar stabil. Proyek makan bergizi gratis ditargetkan akan dimulai pada Januari tahun depan. Badan Gizi Nasional masih akan melakukan uji coba pemberian makan gratis pada November mendatang.

INFO BISNIS - Walaupun berada di kondisi menantang akibat pandemi dan tekanan ekonomi global dalam lima tahun terakhir, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sukses mencatatkan pertumbuhan aset positif ditopang kinerja bisnis yang melesat.

Dalam lima tahun, bank dengan aset terbesar ke-5 di Indonesia ini mencatatkan pertumbuhan aset yang melesat di level 26,13 persen dari Rp361,20 triliun pada 2020 menjadi Rp455,60 triliun pada semester I/2024.

Corporate Secretary BTN Ramon Armando mengatakan transformasi dan inovasi menjadi kunci penguatan kinerja perseroan terutama dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan layanan keuangan termasuk KPR. Dengan transformasi tersebut, BTN tidak hanya memperkuat pembiayaan perumahan tapi juga memperluas ke lini bisnis lainnya.

“Selama lima tahun terakhir, BTN terus berbenah diri dan menjalankan transformasi di berbagai aspek, baik bisnis, operasional, teknologi, kultur, maupun sumber daya manusia (human capital). Tujuannya adalah untuk meningkatkan kinerja dan memperkuat kualitas bisnis agar perseroan dapat menciptakan pertumbuhan yang lebih baik dan berkelanjutan di masa depan, serta memberikan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan,” kata Ramon di Jakarta, Jumat, 27 September 2024.

Peningkatan aset BTN tersebut juga didorong penyaluran kredit dan pembiayaan syariah yang melaju selama lima tahun terakhir. Per Semester I/2024, kredit dan pembiayaan BTN berada di posisi Rp352,06 triliun atau naik 35,35 persen dari Rp260,11 triliun pada akhir 2020. Peningkatan fungsi intermediasi tersebut sejalan dengan komitmen BTN menjadi mitra keuangan yang diandalkan bagi pemangku kepentingan dalam ekosistem perumahan dengan menyediakan solusi menyeluruh dari sisi supply dan demand. Laju penyaluran kredit dan pembiayaan juga meningkat didukung optimalisasi digital yang mempermudah nasabah mengakses layanan perbankan BTN.

Kinerja penyaluran kredit dan pembiayaan juga sukses mempertahankan posisi BTN sebagai pemimpin pasar KPR di Indonesia dengan penguasaanmarket sharesekitar 40 persen. Melalui penyaluran kredit, BTN juga ikut menggerakkan 181 sub-sektor ekonomi serta lebih dari 7000 pengembang perumahan dan 3000 notaris telah bermitra dengan perseroan.

Di Indonesia, BTN pun tercatat menjadi bank satu-satunya yang memiliki portofolio terbesar di sektor perumahan, yakni 85 persen dari total kredit dan pembiayaannya disalurkan ke sektor tersebut. BTN juga telah menyalurkan kredit dan pembiayaan untuk 5,2 juta unit rumah sejak tahun 1976.

"Kinerja BTN tersebut juga sesuai misi BTN yakni aktif mendukung pemerintah dalam memajukan kesejahteraan masyarakat Indonesia, terutama mereka yang berpenghasilan rendah, melalui kepemilikan rumah yang layak huni dan terjangkau,” kata Ramon.

Ramon melanjutkan selain mendukung melalui penyaluran KPR subsidi, BTN turut proaktif dalam memberikan ide dan masukan kepada pemerintah agar program perumahan subsidi dapat berjalan dengan baik dan lebih tepat sasaran. Salah satu upaya yang dilakukan dan saat ini masih terus berjalan adalah merancang skema subsidi baru agar lebih efektif dinikmati oleh masyarakat yang membutuhkan dan tidak membebani keuangan negara.

Tidak hanya kuat dalam KPR subsidi, BTN juga dikenal handal dalam penyaluran KPR Non -Subsidi, terbukti dengan terus meningkatnya penyaluran kredit dan pembiayaan. Menurut Ramon, hal ini menunjukkan kepercayaan publik pada BTN sebagai pemain utama di pasar KPR dan bahwa suku bunga BTN kompetitif di pasar dan kualitas pelayanannya bersaing dengan bank-bank lainnya.

Dalam setahun terakhir, BTN juga telah memperluas ekspansi KPR Non-Subsidinya ke segmen Emerging Affluent atau kelas menengah ke atas untuk menyediakan pertumbuhan yang berkelanjutan. Permintaan KPR di segmen tersebut terus bertumbuh karena BTN mampu bersaing dengan bank-bank lain yang dikenal menjadi pemain-pemain utama di segmen tersebut. BTN secara khusus mempertajam strategi untuk dapat melayani segmen KPR Non-Subsidi lebih baik melalui pendiriansales center, yang memiliki kemampuan untuk menangkap permintaan di segmen tersebut. (*)