TEMPO.CO, Jakarta - PT Sri Rejeki Isman Tbk. atau Sritex resmi dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Kota Semarang. Sebelumnya, Ekonom Senior INDEF, Faisal Basri, sempat mengungkapkan beberapa faktor kejatuhan industri tekstil.

Informasi ini dibenarkan oleh Juru Bicara Pengadilan Niaga Kota Semarang Haruno Patriadi di Semarang, Rabu, 23 Oktober 2024. Adapun, kondisi Sritex pailit itu terjadi setelah pengadilan mengabulkan permohonan salah satu kreditur perusahaan tekstil tersebut yang meminta pembatalan perdamaian dalam penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) yang sudah ada kesepakatan sebelumnya. Menurut Haruno keputusan inilah yang mengakibatkan perusahaan berkode saham SRIL itu pailit.

"Mengabulkan permohonan pemohon. Membatalkan rencana perdamaian PKPU pada bulan Januari 2022," ujar Haruno, seperti dikutip dari Antara. Dalam putusan pengadilan itu, ditunjuk juga kurator dan hakim pengawas yang akan mengatur rapat dengan para debut.

Direktur Utama PT Sritex, Iwan (Wawan) Kurniawan Lukminto, mengungkapkan alasan industri tekstil pailit atau sedang terpuruk, yaitu faktor internal (dampak pandemi dan daya beli masyarakat menurun) serta eksternal (peperangan, perlambatan ekonomi global, barang masuk dari Cina atau impor, dan regulasi pemerintah).

Sejalan dengan yang dikatakan Iwan, sebelum wafat, Faisal Basri, antara lain dikutip dari laman indotextiles.com, sempat mengungkapkan beberapa faktor penyebab utama yang membuat sektor ini terpuruk.

Kendala Pendanaan dan Teknologi

Pertama, Faisal Basri menyebut salah satu hambatan terbesar yang dihadapi oleh industri tekstil adalah pendanaan. Terutama untuk pengadaan teknologi baru yang semakin mahal. Selain itu, restrukturisasi mesin-mesin tekstil juga memerlukan biaya yang tinggi dan terkena pajak, membuat banyak pengusaha enggan melakukannya.

"Kita harus melakukan improvement teknologi, karena teknologi makin bagus. Tapi tidak ada dana. Ditambah lagi, pasar Indonesia kebanjiran produk impor murah dari Cina. Misalnya, saya bikin dasi seharga Rp 100 ribu, sementara dasi impor hanya Rp 50 ribu. Ini membuat industri dalam negeri mati," kata Faisal di Jakarta, Sabtu, 6 Juli 2024.

Produk Impor Murah

Kemudian, banyaknya produk-produk tekstil impor murah, terutama dari Cina, telah menjadi tantangan besar bagi produsen lokal. Sebab harga yang ditawarkan jauh lebih rendah, yang membuat produk lokal kalah bersaing di pasaran. Akibatnya, banyak perusahaan besar, terutama di Jawa Barat, enggan melakukan restrukturisasi mesin yang mahal dan harus membayar PPN serta bunga yang tinggi.

Investasi ke Sektor Lain

Selain itu, Faisal juga menyoroti bahwa banyak pengusaha mulai mengalihkan investasinya ke sektor lain, seperti hotel dan properti. Hanya sedikit pengusaha yang masih bertahan di industri tekstil, itupun dengan mengandalkan skema maklon, di mana mereka hanya memproduksi barang atas permintaan pemilik merek tertentu dan mengandalkan pasar ekspor. "99% produknya ekspor, maklon saja. Mereka memesan bahan baku dari luar negeri dan menghasilkan produk dengan merek terkenal," tambahnya.

Kebijakan Pemerintah

Menurut Faisal, pemerintah seharusnya memberikan bantuan kepada pengusaha lokal yang sedang kesulitan. "Anda bisa pesan dengan gadget Anda, satu tangan, satu biji, impor baju seragam seharga Rp 50.000 untuk tiga setel. Kita punya lembaga anti dumping tapi diam saja. Malah solusinya mengundang Cina untuk masuk ke sini, bukan membantu pengusaha lokal yang sedang kesulitan," pungkas Faisal.

Mundur lebih jauh, pada 2019, Faisal juga sempat menyinggung ihwal produk tekstil dari Cina yang membanjiri pasar Indonesia. Menurutnya Cina diduga melakukan underinvoicing dalam mengekspor produk tekstilnya.

Untuk diketahui, praktik underinvoicing merujuk pada praktik pengurangan harga suatu barang pada faktur dari harga yang sebenarnya dibayarkan. Underinvoicing dilakukan oleh pembeli atau penjual yang ingin membayar pajak lebih sedikit dari semestinya dengan merekayasa laba.

Praktik yang dikenal dengan pengurangan faktur ini menyebabkan persaingan dagang tekstil dan produk tekstil atau TPT tidak sehat. “Untuk kode HS 6111 (pakaian bayi dan aksesoris pakaian serta rajutan) misalnya, dari sisi Indonesia tercatat nilai impor dari Cina hanya 35,4 persen dari data produk serupa yang dicacat dari sisi Cina sebagai ekspor ke Indonesia,” ujar Faisal dalam diskusi online Indef, Selasa, 12 November 2019.

Pada 2018, industri TPT mengalami pertumbuhan hampir 10 persen. Kemudian melompat menjadi 20 persen pada 2019. Faisal menyebutkan, komponen yang mendongkrak pertumbuhan industri ini adalah tingginya perdagangan produk pakaian jadi. Industri pakaian jadi, kata dia, banyak menggunakan bahan baku impor dari Cina.

“Karena pemerintah membuka lebar-lebar keran impor dan berdirinya Pusat Logistik Berikat,” tuturnya.

Faisal Basri menyebut, pemerintah mesti segera mengambil sikap atas adanya indikasi praktik persaingan tidak sehat Cina sekaligus menekan impor bahan baku pakaian jadi. Pertama ialah memprioritaskan impor bahan dengan under value yang paling besar.

Kedua, ia meminta pemerintah mulai menertibkan praktik dagang di PLB. Ketiga, Faisal menilai intelijen dagang perlu mencermati proses impor barang tekstil dan produk tekstil, mulai pengapalan hingga barang masuk ke Bea Cukai. Keempat, ia menyarankan ada pembenahan sistem Bea Cukai.

NI KADEK TRISNA CINTYA DEWI | RADEN PUTRI ALPADILLAH GINANJAR RACHEL FARAHDIBA |SEPTIA RYANTHIE | ADIL AL HASAN

TEMPO.CO, Jakarta - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) menyalurkan kredit sebesar Rp 1.590 triliun di kuartal III 2024 atau mengalami pertumbuhan 20,8 persen secara tahunan atau year on year (yoy). Pertumbuhan itu antara lain ditopang oleh kredit segmen wholesale yang merupakan bisnis inti Bank Mandiri.

Bank Mandiri juga mengatakan kualitas asetnya terjaga dan semakin membaik, tercermin pada bank-only rasio kredit bermasalah atau rasio non-performing loan (NPL) sebesar 0,97 persen atau menurun 39 basis poin (bps) secara tahunan.

Hingga akhir September 2024, Bank Mandiri membukukan pertumbuhan kredit di seluruh segmen. Pertumbuhan terbesar masih ditopang oleh kredit segmen korporasi yang mencatat pertumbuhan 29,4 persen secara yoy menjadi Rp 581 triliun di akhir kuartal III 2024.

Selain itu, pertumbuhan kredit Bank Mandiri juga ikut didorong oleh segmen mikro produktif serta bisnis kecil dan menengah (SME) yang masing-masing tumbuh 13,04 dan 13,7 persen secara tahunan di akhir September 2024.

“Bank Mandiri konsisten memperkuat perannya sebagai agen perubahan dengan menyalurkan kredit ke sektor riil guna mendukung ekonomi masyarakat dan Perekonomian Indonesia,” ujar Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi dalam Paparan Kinerja Keuangan Kuartal III 2024 Bank Mandiri di Jakarta, Rabu, 30 Oktober 2024.

Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) oleh Bank Mandiri hingga September 2024 tercatat mencapai Rp 32,2 triliun dan menjangkau lebih dari 293 ribu pelaku usaha kecil, mikro, dan menengah (UMKM).

Adapun, dalam penyaluran KUR, Bank Mandiri memperkuat sektor produksi serta membangun sinergi bisnis dengan nasabah wholesale untuk mendorong kolaborasi yang lebih luas.

Darmawan mengatakan Bank Mandiri ke depan akan terus memfokuskan pertumbuhan kredit pada sektor-sektor strategis secara berkelanjutan seperti pertanian dan perkebunan, telekomunikasi, energi, industri makanan dan minuman, serta sektor-sektor padat karya di berbagai wilayah.

“Melalui strategi penyaluran kredit yang mengutamakan sektor ekonomi kerakyatan, kami optimis target pertumbuhan kredit sesuai guidance pada kisaran 16-18 persen yoy dapat tercapai pada akhir tahun 2024,” kata dia.

Realisasi kredit tersebut diikuti oleh pencapaian laba bersih Bank Mandiri secara konsolidasi yang mencapai Rp 42 triliun di kuartal III 2024, tumbuh 7,56 persen secara yoy. Pencapaian tersebut juga ditopang oleh perluasan ekosistem berbasis digital dan optimalisasi bisnis pada perbaikan kualitas aset yang berkelanjutan.

Pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) secara konsolidasi tumbuh sebesar 14,9 persen secara yoy menjadi Rp 1.667,5 triliun di kuartal III 2024. Peningkatan DPK tersebut antara lain ditopang oleh pertumbuhan dana giro yang meningkat 17,8 persen yoy menjadi Rp 596 triliun dan tabungan yang melesat 12,6 persen yoy menjadi Rp 635 triliun.

TEMPO.CO, Jakarta - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menguat 0,18 persen di level 7.583 pada akhir perdagangan Kamis, 31 Oktober 2024. Penguatan ini menjadi angin segar di tengah tren negatif beberapa hari terakhir.

Tim riset Samuel Sekuritas mencatat ada 306 saham menguat, sementara 281 melemah, dan 244 stagnan pada akhir sesi pertama. “Nilai transaksi mencapai Rp5,9 triliun, frekuensi trading sebanyak 795.353 kali dan volume trading sebanyak 120,4 juta lot,” tulis Samuel Sekuritas dalam analisa rutinnya.

Selanjutnya, saham emiten teknologi cloud Era Digital Media (AWAN) menjadi saham yang paling aktif diperdagangkan di sesi pertama hari ini, dengan frekuensi transaksi mencapai 104.723 kali, disusul BSBK 31.366 kali, dan BBRI 29.441 kali. Dari segi volume, saham emiten teknologi GoTo Gojek Tokopedia (GOTO) menjadi yang terbanyak diperdagangkan di sesi pertama hari ini dengan volume perdagangan sebesar 28,7 juta lot, disusul BSBK 4,7 juta, dan BUMI 3,8 juta.

Selain itu, indeks sektor energi (IDXENERGY) menjadi indeks sektoral yang menguat paling tinggi di sesi pertama hari ini dengan penguatan 1 persen, disusul Indeks sektor konsumer siklikal (IDXCYCLIC) 0,9 persen dan indeks sektor keuangan (IDXFINANCE) 0,5 persen. Sementara itu, indeks sektor teknologi (IDXTECHNO) menjadi indeks sektoral yang melemah paling dalam di sesi pertama hari ini dengan penurunan 0,5 persen, disusul indeks sektor industri dasar (IDXBASIC) 0,4 persen, dan indeks sektor kesehatan (IDXHEALTH) 0,1 persen.

Lima besar top gainer sesi pertama hari ini berdasarkan persentase kenaikan antara lain:

- GPSO (naik 34,7 persen ke Rp 194 per saham)

- DKFT ( naik 34,2 persen ke Rp 204 per saham)

- SKLT (naik 25,8 persen ke Rp 214 per saham)

- KONI (naik 24,7 persen ke Rp 1.085 per saham)

- FORU (naik 24,7 persen ke Rp 6.075 per saham)

Sementara itu, lima besar top loser sesi pertama hari ini berdasarkan persentase penurunan antara lain:

- ASPI (turun 15,7 persen ke Rp 214 per saham)

- BDKR (turun 9,8 persen ke Rp 920 per saham)

- HAJJ (turun 8,6 persen ke Rp 105 per saham)

- BKSL (turun 8.5 persen ke Rp 43 per saham)

- MPOW (turun 8,2 persen ke Rp 78 per saham)

TEMPO.CO, Jakarta - Berita terkini ekonomi dan bisnis hingga Kamis siang, 31 Oktober 2024 dimulai dengan Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Maman Abdurrahman mengatakan rencana Presiden Prabowo Subianto menghapus utang tidak berlaku untuk semua petani, nelayan, dan pelaku usaha kecil.

Kemudian informasi mengenai profil pemilik J.Co Donuts, Johnny Andrean, yang perusahaannya digugat dalam perkara pembayaran utang.

Selain itu berita tentang Ketua Komisi XI DPR RI, Misbakhun, mengatakan tak khawatir akan kemungkinan dominasi China bila Indonesia memutuskan bergabung ke BRICS. Berikut adalah ringkasan dari ketiga berita tersebut:

Menteri UMKM: Penghapusan Utang Tidak Berlaku untuk Semua Petani dan Nelayan, Kriteria Sedang Dibahas

Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Maman Abdurrahman mengatakan rencana Presiden Prabowo Subianto menghapus utang tidak berlaku untuk semua petani, nelayan, dan pelaku usaha kecil. Ada kriteria spesifik bagi para penerima kebijakan tersebut.

“Jadi jangan sampai diasumsikan penghapusan utang berlaku untuk seluruh pelaku UMKM atau pun petani-petani kita,” kata Maman saat ditemui wartawan di Jakarta Convention Center Senayan, Rabu, 30 Oktober 2024.

Politikus Partai Golkar ini mengatakan kebijakan ini akan berlaku bagi pihak-pihak yang memang pernah dirugikan akibat keadaan force majeur seperti bencana maupun benar-benar tidak mampu. Menurutnya, nilai kredit hingga kriteria spesifiknya masih terus dibahas oleh pemerintah.

Baca berita selengkapnya di sini.<!--more-->

2. Profil Johnny Andrean, Bos J.CO Donuts yang Perusahaannya Digugat dalam Perkara Pembayaran Utang

PT J.CO Donuts and Coffee kembali digugat oleh PT Kawan Berkarya Mandiri dalam perkara penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) pada Jumat, 25 Oktober 2024. Majelis hakim di Pengadilan Negeri (PN) Niaga Jakarta Pusat akan menyidang gugatan dengan nomor perkara 316/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Jkt.Pst tersebut pada Senin, 4 November 2024.

Permohonan gugatan PKPU terhadap PT J.CO Donuts and Coffee bukan yang pertama kali terjadi. Pada Maret lalu, PT Kawan Berkarya Mandiri dan PT Hero Supermarket Tbk juga mengajukan gugatan PKPU, tetapi akhirnya dicabut pada Kamis, 2 Mei 2024.

“Mengabulkan pencabutan permohonan PKPU oleh Pemohon PKPU I dan Pemohon PKPU II,” bunyi putusan dalam Direktori Pusat Mahkamah Agung (MA).

Baca berita selengkapnya di sini.<!--more-->

3. Misbakhun Dukung Prabowo Bawa Indonesia Menjadi Anggota BRICS

Ketua Komisi XI DPR RI, Misbakhun, mengatakan dirinya tak khawatir akan kemungkinan dominasi China bila Indonesia memutuskan bergabung ke BRICS. China merupakan salah satu negara dengan ekonomi besar yang ikut menjadi pendiri dari forum BRICS. Pernyataan tersebut menanggapi kekhawatiran sejumlah kalangan terhadap langkah Presiden Prabowo untuk membawa Indonesia sebagai anggota BRICS.

“Mereka (anggota BRICS) saling mengimbangi,” kata Misbakhun ketika ditemui di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan.

Menurut Misbakhun, bergabungnya Indonesia ke BRICS dapat memperkuat hubungan Indonesia dengan negara-negara selatan. Terlebih, kata Misbakhun, sejak era Soeharto Indonesia sudah aktif menginisiasi hubungan selatan-selatan.

Baca berita selengkapnya di sini.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengatakan kementeriannya akan fokus pada penertiban 537 perusahaan/badan hukum yang memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP) tanpa Hak Guna Usaha (HGU). Selama 100 hari kerja dalam Kabinet Merah Putih, Nusron mengatakan akan memberi sanksi pada perusahaan itu.

“Sanksi utama yang akan diterapkan adalah denda pajak, dengan besaran yang saat ini sedang dihitung oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP),” kata Nusron Wahid dalam Rapat Dengar Pendapat di Komisi II DPR, seperti dikutip dalam keterangan tertulis pada Rabu, 30 Oktober 2024.

Kementerian ATR/BPN mencatat pada 2016 hingga Oktober 2024, ada 537 perusahaan kelapa sawit yang memiliki IUP tapi tidak memiliki HGU. Dari jumlah itu, ada sekitar 2,5 juta hektar lahan.

“Ini yang mau kita tertibkan dalam waktu 100 hari ini harus tuntas, kalau ditotal jumlahnya ada 2,5 juta hektar,” kata dia.

Nusron Wahid mengatakan saat ini Kementerian ATR/BPN juga sedang menertibkan dan mengevaluasi. Selai itu, kementeriannya juga menahan sementara proses pedaftaran maupun penerbitan HGU.

“Menahan dulu sementara proses pengajuan pendaftaran maupun penerbitan HGU-nya,” kata dia.

Tak hanya itu, Nusron Wahid mengatakan, tindakan perusahaan yang terus beroperasi tanpa izin mencerminkan ketidakpatuhan terhadap peraturan. “Itu yang kami bahas, bukan berarti setelah mereka membayar denda otomatis mendapatkan HGU. Keputusan final nanti tergantung itikad baik dan sikap pemerintah,” kata Nusron.

Nusron Wahid mengatakan penertiban ini untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang telah ada sebelumnya, yakni Keputusan Mahkamah Konstitusi tanggal 27 Oktober 2016 terkait Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, khususnya Pasal 41.

“Jadi sebelumnya yang boleh menanam kelapa sawit itu harus punya IUP atau punya HGU, sekarang dengan adanya keputusan Mahkamah Konstitusi itu adalah punya IUP dan juga punya HGU,” pungkas Menteri Nusron Wahid.

Turut mendampingi Menteri Nusron dalam kesempatan ini, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan serta para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Rapat kerja ini juga diikuti Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda dan seluruh Wakil Ketua Komisi II DPR RI bersama sejumlah anggota.

TEMPO.CO, Medan - Meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api dan pengguna jalan raya, PT KAI Divre 1 Sumatera Utara bersama Balai Teknik Perkeretaapian Kelas 1 Medan, Dinas Perhubungan, TNI, Polri dan pemerintah daerah setempat melakukan penutupan serentak tujuh titik perlintasan sebidang liar yang berada di wilayah Sumut.

Lokasi ketujuh perlintasan sebidang liar yang ditutup adalah:
- KM 14 + 2/3 antara Stasiun Medan-Binjai
- KM 48 + 5/6 antara Stasiun Perbaungan-Telukmengkudu
- KM 68 + 5/6 antara Stasiun Situngir-Pamingke
- KM 159 + 8/9 antara Stasiun Kisaran-Tanjungbalai
- KM 88 + 085 antara Stasiun Pamingke-Padanghalaban
- KM 14 + 4/5 antara Stasiun Tanjunggading-Lalang
- KM 138 + 9/0 antara Stasiun Seibejangkar-Bunut

Manager Humas PT KAI Divre 1 Sumut Anwar Solihkin mengatakan penutupan tersebut sesuai amanah Undang Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian Pasal 94 yang menyatakan: perlintasan sebidang yang tidak mempunyai izin harus ditutup untuk keselamatan perjalanan kereta api dan pemakai jalan. Penutupan dilakukan pemerintah atau Pemda.

"Diperjelas lagi melalui Permenhub Nomor 94/2018 bahwa pengelola perlintasan sebidang dilakukan oleh menteri untuk jalan nasional, gubernur untuk jalan provinsi, bupati dan wali kota untuk jalan kabupaten dan kota, serta desa. Penutupan hari ini adalah komitmen bersama terhadap keselamatan perjalanan kereta api dan pengguna jalan," kata Anwar, Rabu, 30 Oktober 2024.

Di wilayah PT KAI Divre 1 Sumut, terdapat 412 perlintasan sebidang. Dari jumlah tersebut, sebanyak121 perlintasan berpalang dan 291 perlintasan tidak berpalang. Perlintasan tidak sebidang ada 17 flyover dan 17 underpass.

“Pada 2023, kami menutup sepuluh titik perlintasan. Tahun ini, periode Januari sampai Oktober, kami menutup 39 perlintasan sebidang,” kata dia.

Untuk meningkatkan keselamatan di perlintasan sebidang antara jalur KA dengan jalan, telah diatur secara khusus berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 94 Tahun 2018 tentang Peningkatan Keselamatan Perlintasan Sebidang Antara Jalur Kereta Api dengan Jalan.

“Perjalanan kereta api lebih diutamakan karena jika terjadi kecelakaan dampak dan kerugian yang ditimbulkan lebih besar. Maka dari itu, pintu pelintasan utamanya difungsikan untuk mengamankan perjalanan kereta api,” kata dia.

PT KAI Divre 1 Sumut mencatat, sejak Januari sampai Oktober 2024, telah terjadi 51 kecelakaan di perlintasan sebidang. Korban meninggal sebanyak 24 orang, luka berat 17 orang dan luka ringan 16 orang. KAI mengimbau masyarakat untuk mengutamakan keselamatan saat melintas di perlintasan sebidang, berhenti sejenak, tengok kanan-kiri.

"Kami juga menghimbau untuk tidak membuat perlintasan baru karena sangat membahayakan keselamatan bersama," ucapnya.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, menerima arahan dari Presiden Prabowo Subianto untuk secara serius membangun Giant Sea Wall (GSW). Proyek tanggul laut raksasa ini direncanakan membentang dari Jakarta hingga Gresik, Jawa Timur.

Menteri Kabinet Merah Putih ini mengatakan arahan tersebut berdasarkan penurunan muka tanah di Jakarta yang sangat mengkhawatirkan. Karena itu, untuk permulaan, Dody berencana membangun tanggul laut raksasa tersebut yang membentang Jakarta hingga Bekasi.

"Kami dari PU beberapa kesempatan diminta lebih serius lagi, lebih cepat lagi untuk bisa membangun Giant Sea Wall minimum di area Jakarta-Bekasi. Kira-kira 20 sampai 30 KM," ujarnya dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI pada Rabu, 30 Oktober 2024.

Namun, Dody mengaku, saat ini anggaran di kementeriannya sangat terbatas untuk merealisasikan proyek tersebut. Karena itu, ia akan membuka peluang kerja sama dengan melibatkan banyak perusahaan swasta. Dody juga berharap, pembangunan Giant Sea Wall yang di Jakarta nantinya dapat menjadi percontohan untuk membangun tanggul laut raksasa di tempat lain, seperti Semarang dan Surabaya.

"Tapi karena juga keterbatasan anggaran, mungkin kami akan lebih banyak melibatkan swasta. Kemudian untuk sisanya kami berharap proyek yang Jakarta bisa menjadi contoh misalnya buat Semarang dan Surabaya," imbuhnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto telah meminta Asian Infrastructure and Investment Bank (AIIB) memperluas dukungannya untuk proyek-proyek infrastruktur Indonesia, seperti kereta cepat dan tembok laut raksasa atau Giant Sea Wall. Airlangga menyampaikan hal tersebut saat bertemu Presiden AIIB Jin Liqun di sela-sela KTT ASEAN 2024 di Vientiane, Laos, Rabu, 9 Oktober 2024.

Proyek ini merupakan salah satu inisiatif besar yang akan direalisasikan oleh Presiden Prabowo. Prabowo telah mengungkapkan hal ini sebelum dilantik sebagai Presiden RI. Ketua Satgas Perumahan Presiden Terpilih, Hashim Djojohadikusumo, menyampaikan informasi ini dalam pertemuan APEC Business Advisory Council Indonesia di Hutan Kota by Plataran, GBK, Senayan, Jakarta, pada Sabtu, 31 Agustus 2024.

Hashim menjelaskan bahwa pembangunan tanggul laut raksasa ini akan melibatkan kerja sama antara pemerintah dan swasta, termasuk investor asing. Sebagai adik dan penasihat Prabowo, Hashim menegaskan, proyek ini dirancang untuk mengantisipasi ancaman tenggelamnya wilayah pesisir utara Pulau Jawa. Diperkirakan, 40 persen lahan sawah di daerah ini dapat tenggelam jika proyek tidak segera dimulai.

Hashim juga menyebut rencana pembangunan tanggul laut raksasa ini telah disusun oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sejak 1994. Sepuluh tahun yang lalu, proyek ini telah siap untuk dimulai, namun, menurut Hashim, tidak ada perkembangan berarti dalam dekade terakhir.

Raden Putri Alpadillah Ginanjar berkontribusi dalam tulisan ini

INFO BISNIS – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI mengingatkan nasabah dan masyarakat untuk mewaspadai adanya unggahan dengan modus penipuan yang mengatasnamakan BRImo FSTVL berupa hadiah mobil, motor, dan uang ratusan juta rupiah. Oleh karena itu, Direktur Digital dan Teknologi Informasi BRI Arga M. Nugraha membeberkan beberapa langkah agar nasabah tidak terjebak dalam penipuan perbankan atau cybercrime.

“Pertama, jangan pernah membagikan informasi pribadi seperti username, password, atau OTP kepada siapa pun dan hati-hati dengan pesan atau email yang mencurigakan yang mengatasnamakan BRI,” ujar dia.

Kemudian, lanjut dia, gunakan koneksi internet yang aman saat mengakses BRImo. “Aktifkan fitur keamanan tambahan yang disediakan oleh BRImo dan lakukan verifikasi dua faktor (2FA) untuk setiap transaksi penting,” ujar Arga.

Dirinya pun menyarankan agar nasabah melakukan pembaruan aplikasi BRImo secara berkala dan jika menemukan aktivitas mencurigakan, Arga meminta nasabah untuk cepat melaporkan ke channel resmi BRI. “BRI terus berinovasi dan meningkatkan sistem keamanannya untuk memastikan bahwa data dan dana nasabah tetap aman,” kata Arga.

Dia pun meminta agar bersama-sama mengecek kembali informasi yang tersebar di internet dan jangan langsung mudah percaya. Pastikan kembali melalui channel-channel resmi. Untuk informasi seputar BRImo dan produk BRI lainnya, dapat mencari kembali melalui channel resmi BRI seperti Instagram @bankbri_id, Facebook BANK BRI, Twitter/X @BankBRI_ID @promo_BRI, @kontakBRI, Tikto bankbri_id dan sumber resmi BRI lainnya. Untuk menemukan keseruan lainnya, download BRImo melalui Appstore, Google Playstore, Huawei App Gallery dan daftar sekarang untuk menikmati kemudahannya.

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Anto Mukti Putranto mengatakan 30 persen komponen mobil Maung yang diproduksi PT Pindad (Persero) berasal dari pabrikan luar negeri. Dia menyebut beberapa komponen kendaraan yang bakal dijadikan sebagai mobil dinas menteri hingga pejabat eselon I dalam Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto tersebut berasal dari Korea Selatan, SsangYong Motor, dan Jerman, yaitu Mercedes-Benz.

“Yang 30 persen itu (komponen) dari Korea (Selatan), Mercy (Mercedes-Benz), SsangYong, kerangka dasar, mesin, sama kerangka,” kata Putranto setelah rapat bersama Komisi XIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 30 Oktober 2024, seperti dikutip dariAntara.Lantas, bagaimana profil SsangYong Motor?

Profil SsangYong Motor

Melansir laman SsangYong Motor cabang Singapura, SsangYong didirikan sebagai salah satu produsen utama dalam industri otomotif Korea Selatan pada Januari 1954. Awalnya, SsangYong Motor berasal dari Ha Dong-Hwan Motor Workshop dan namanya diubah menjadi Dong-A Motor Co. pada 1977.

Kemudian, pada 1988, perusahaan kembali mengubah nama menjadi SsangYong Motor. Pada sekitar 1980-an, perusahaan mulai memasuki era kendaraan berpenggerak empat roda dengan mengembangkan Musso dan Korando secara independen.

Setelah tahun 2000, SsangYong Motor memantapkan dirinya sebagai pemimpinsport utility vehicle(SUV) atau mobil serbaguna dengan menghadirkan Rexton, Actyon Sports, Korando, Tivoli, dan XLV. Perusahaan telah mengekspor SUV melalui sekitar 1.645 gerai penjualan di lebih dari 126 negara serta menargetkan pasar yang sedang berkembang, seperti Amerika Tengah, Eropa, India, dan Cina.

Namun, mengutipYonhap News Agency (YNA),SsangYong Motor memutuskan untuk mengubah namanya menjadi KG Mobility dalam rapat pemegang saham pada Rabu, 22 Maret 2023. Tujuan perubahan nama disebut untuk berfokus padaplatformkendaraan listrik, kendaraan dengan perangkat lunak, sistem pengemudi otonom, dan kecerdasan buatan atauartificial intelligence(AI) agar mampu bertahan di tengah dorongan elektrifikasi.

Pengadilan Kepailitan Seoul menyetujui rencana pembayaran utang SsangYong Motor pada Agustus tahun lalu, setelah majelis hakim memilih konsorsium lokal yang dipimpin oleh perusahaan kimia dan baja, KG Group. KG Group bertindak sebagai penawar terakhir untuk mengakuisisi perusahaan yang terlilit utang pada Juni 2023.

Pada Oktober 2023, SsangYong Motor lolos dari penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) setelah ditempatkan di bawah pengawasan pengadilan. Namun, berdasarkan informasi yang tertera di laman resmi KG Group, disebutkan bahwa KG Group telah mengambil alih SsangYong Motor menjadi KG Mobility sejak September 2022.

Chairman KG Mobility sekaligus KG Group saat ini adalah Kwak Jea-Sun. Konglomerat yang disebut tidak pernah ragu untuk mengakuisisi perusahaan yang hampir bangkrut dan mengubahnya menjadi bisnis yang menguntungkan, sekaligus melindungi ratusan ribu pekerja itu, berhasil menyabet penghargaan EY World Entrepreneur of the Year 2023 Korea Selatan.

Pernah Digugat soal Gangguan Akselerasi Kendaraan<!--more-->

Yonhap News Agencymelaporkan pada Senin, 10 Juni 2024, KG Mobility (sebelumnya SsangYong Motor) membantah hasil uji ulang independen terbaru yang dilakukan keluarga korban untuk mengungkap penyebab dugaan masalah akselerasi pada kendaraan produksi perusahaan, sehingga menyebabkan kematian pada seorang remaja.

Kecelakaan itu terjadi di Gangneung, Provinsi Gangwon, pada Desember 2022 ketika mobil SUV KG Mobility yang dikendarai seorang wanita paruh baya berputar tak terkendali, yang diduga karena akselerasi mobil secara tiba-tiba dan tidak disengaja. Akibatnya, cucu wanita yang juga berada di dalam mobil menjadi korban.

Keluarga korban telah mengajukan gugatan ganti rugi kepada KG Mobility sekitar 760 juta won Korea Selatan (US$ 552.000) atau Rp 8,6 miliar (kurs Rp 11,38). Para penggugat berpendapat bahwa masalah akselerasi disebabkan oleh kondisi kendaraan yang cacat.

Sebagai tanggapan, KG Mobility membantah tudingan tersebut. Sebelumnya, dalam uji coba reka ulang kecelakaan yang dilakukan oleh ahli yang ditunjuk pengadilan pada April, hasilnya menyebutkan bahwa pengemudi tidak menginjak pedal gas selama kecelakaan.

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyatakan anggur Shine Muscat aman dikonsumsi berdasarkan uji cepat (rapid test) yang menunjukkan buah impor dari Cina itu memenuhi standar keamanan pangan.

"Hasil uji rapid test yang dilakukan oleh OKKP (Otoritas Kompeten Keamanan Pangan) ini menunjukkan bahwa anggur Muscat yang beredar saat ini aman dikonsumsi, karena dari semua uji cepat tersebut dalam jumlah aman," kata Plh. Deputi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Bapanas Yusra Egayanti dalam keterangan di Jakarta, Kamis, 31 Oktober 2024.

Yusra mengungkapkan, uji cepat tersebut dilakukan di hampir 100 titik kabupaten/kota se-Indonesia dan hasilnya sebagian besar 90 persen negatif, dan 10 persen ada kandungan residu dalam jumlah aman, sehingga aman dikonsumsi.

"Sebagian sampel tersebut tetap kami kirim ke laboratorium untuk memastikan kandungannya” ujar Yusra.

Bapanas bersama Dinas yang menangani urusan Pangan Provinsi selaku Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) melakukan uji cepat terhadap residu pestisida anggur Shine Muscat setelah Thailand melarang peredaran buah dari Cina itu karena kandungan pestisida melebih ambang aman.

Ia mengatakan, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi telah meminta Otoritas Kompeten Keamanan Pangan (OKKP) dan OKKPD provinsi untuk mengetatkan pengawasan keamanan pangan segar guna memastikan keamanan produk yang beredar di pasar Indonesia.

"Sesuai arahan Kepala Badan Pangan Nasional tersebut, kami akan terus memperkuat pengawasan terhadap keamanan produk pangan segar yang beredar di masyarakat melalui sampling dan uji lab secara berkala," kata Yusra.

Thailand Cabut Pernyataan Soal Kandungan Pestisida di Anggur Shine Muscat

Adapun kasus ini bermula di Thailand di mana dilaporkan ditemukan adanya residu pestisida di atas batas aman pada Anggur Shine Muscat yang diimpor dari Cina.

Namun Otoritas Badan Pengawas Obat dan Makanan Thailand mengeluarkan rilis resmi yang menyatakan bahwa produk Anggur Shine Muscat aman untuk dikonsumsi.

Di laman resminya, Badan Pengawas Obat dan Makanan Thailand menjelaskan residu terdeteksi hanya pada satu sampel anggur Shine Muscat dengan temuan berupa klorpirifos, yang dilarang oleh undang-undang.

Adapun residu lainnya tidak melebihi kriteria keselamatan yang ditentukan. "Kami meminta konsumen untuk tidak panik, karena kami telah meningkatkan pengawasannya secara ketat,dan meminta konsumen memperhatikan cara mencuci buah dan sayur dengan benar untuk mengurangi residu," kata pernyataan itu.

Badan Pengawas Obat dan Makanan Thailand menyarankan buah atau sayur direndam dalam air selama 15 menit, lalu nyalakan air. Gosok buah atau sayur dengan lembut ke depan dan ke belakang. Bilas kembali dengan air bersih mengalir selama tidak kurang dari 30 detik.

Jika mencuci dengan natrium bikarbonat (baking soda), campurkan 1 sendok teh natrium bikarbonat dengan 4 liter air bersih. Rendam hingga buah anggur terendam selama 15 menit, lalu bilas dengan air bersih. Untuk mencuci dengan air garam, campurkan 1 sendok makan garam dengan 2 liter air, rendam hingga buah anggur terendam selama 15 menit, lalu bilas dengan air bersih.

Bapanas juga mengimbau masyarakat menerapkan good practices sebelum konsumsi buah anggur antara lain pilih anggur yang memiliki izin edar, dan cuci dengan air mengalir yang bersih sebelum dikonsumsi.

Bapanas Ajak Konsumsi Buah Lokal

Direktur Penganekaragaman Konsumsi Pangan Bapanas Rinna Syawal mengatakan bahwa buah lokal memiliki keunggulan antara lain dalam hal kesegaran dan kualitas karena dikonsumsi sesuai musimnya.

"Buah-buahan lokal tidak perlu menempuh perjalanan jauh sebelum sampai ke tangan konsumen, sehingga lebih segar dan memiliki cita rasa yang lebih khas," ujar Rinna.

Ia juga mengungkapkan ajakan konsumsi buah lokal selaras dengan Perpres 81 Tahun 2024 tentang Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Maman Abdurrahman menegaskan bahwa rencana Presiden Prabowo Subianto menghapus utang tidak berlaku untuk semua petani, nelayan, dan pelaku usaha kecil. Ada kriteria spesifik bagi para penerima kebijakan tersebut.

“Jadi jangan sampai diasumsikan penghapusan utang berlaku untuk seluruh pelaku UMKM atau pun petani-petani kita,” kata Maman saat ditemui wartawan di Jakarta Convention Center Senayan, Rabu, 30 Oktober 2024.

Politikus Partai Golkar ini mengatakan kebijakan ini akan berlaku bagi pihak-pihak yang memang pernah dirugikan akibat keadaan force majeur seperti bencana maupun benar-benar tidak mampu. Menurutnya, nilai kredit hingga kriteria spesifiknya masih terus dibahas oleh pemerintah.

“(Jumlah) detail saya kurang paham karena pas itu kan naik turun. Itu yang nanti akan disiapkan oleh pemerintah,” ujarnya.

Sebelumnya, Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan rencana penerbitan Peraturan Presiden terkait pemutihan utang petani mencakup jutaan orang dalam Dialog Ekonomi Kadin bersama Pimpinan Dewan Kadin Indonesia di Menara Kadin, Jakarta, pada Rabu, 23 Oktober 2024. Menurutnya, Perpres ini sedang disusun oleh Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas.

Berdasarkan hasil analisisnya, adik Prabowo Subianto itu menyatakan bahwa jutaan petani dan nelayan masih terbebani oleh utang lama yang berakar dari krisis moneter yang pernah melanda Indonesia. Diperkirakan terdapat sekitar lima hingga enam juta petani dan nelayan yang masih memiliki utang tersebut.

Menurut Hashim, petani dan nelayan dengan utang tersebut kini kesulitan untuk kembali mengakses pinjaman dari perbankan. Setiap kali data mereka tercatat dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pengajuan mereka langsung ditolak.

Selain itu, sejumlah pihak perbankan juga telah memberikan respons terhadap rencana kebijakan ini. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. misalnya, berencana membentuk pencadangan kerugian penurunan nilai atau CKPN. “Membentuk CKPN yang cukup untuk kredit bermasalah di semua segmen termasuk debitur UMKM sesuai kebutuhan,” kata Sekretaris Perusahaan BNI, Okki Rushartomo kepada Tempo, Selasa, 29 Oktober 2024.

Kendati begitu, Okki mengatakan rencana pemerintah melakukan hapus tagih pinjaman UMKM petani dan nelayan diharapkan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Pasalnya, memungkinkan mereka untuk mendapatkan kembali sumber pendanaan dari bank. Terutama bagi debitur UMKM yang jatuh ke non performing loan (NPL) disebabkan oleh force majeure (bencana) atau terdampak Covid-19.

TEMPO.CO, Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memburu eks CEO PT Investree Radika Jaya (Investree) Adrian Asharyanto Gunadi yang diduga berada di luar negeri. Bekas pucuk pimpinan perusahaan pinjaman online (pinjol) itu diduga menghimpun dana tanpa izin atau tindak pidana di sektor jasa keuangan.

“Penyidik OJK secara intens berkoordinasi dengan penyidik Polri,” kata Kepala Eksekutif OJK Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, Agusman, dalam keterangan tertulisnya kepada Tempo pada Senin, 28 Oktober 2024.

Meski demikian, Agusman tak menjelaskan hasil dan proses penyelidikan kasus tersebut. Dia mengatakan OJK akan menyampaikan hasil dari penyelidikan kasus ini di waktu yang tepat.

“Agar tidak mengganggu proses penegakan hukum yang sedang berjalan saat ini,” kata dia.

Selain itu, OJK juga mendalami soal dana ilegal yang telah dihimpun Adrian. “Sedang dalam proses pendalaman oleh Penyidik OJK,” kata dia.

OJK telah mencabut izin usaha Investree pada 21 Oktober 2024. Karena itu, OJK menyebut Investree wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk memutuskan pembubaran perusahaan dan membentuk tim likuidasi paling lama 30 hari kalender sejak izin usaha dicabut.

“Saat ini OJK masih menunggu penunjukan tim likuidasi,” kata Kepala Eksekutif OJK Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, Agusman, dalam keterangan tertulisnya kepada Tempo pada Senin, 28 Oktober 2024.

Sebelum izin usaha dicabut, CEO Investree Adrian Gunadi pada 2 Februari 2024 diberhentikan di tengah tingkat kredit macet perusahaan yang tinggi. Dilansir pada laman resmi Investree ketika itu, tingkat keberhasilan bayar atau TKB90 Investree adalah 83,56 persen.

TKB90 adalah tingkat keberhasilan P to P lending memfasilitasi penyelesaian kewajiban pinjam meminjam dalam jangka waktu hingga 90 hari sejak jatuh tempo. Sebaliknya, untuk mengetahui tingkat kredit macet P to P lending digunakan tingkat wanprestasi atau TWP90. OJK menilai rasio kredit macet pinjaman online alias pinjol dalam periode 90 hari.

Jika TKB90 Investree adalah 83,56 persen, maka TWP90-nya mencapai 16,44 persen. Angka tingkat kredit bermasalah ini lebih tinggi dari ketentuan OJK yang sebesar 5 persen.

Pada Senin, 28 Oktober kemarin, sebanyak 22 lender menggugat perdata PT Investree Radika Jaya ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas dugaan perbuatan melawan hukum usai izin perusahaan itu dicabut Otoritas Jasa Keuangan. Jumlah kerugian 22 penggugat itu sebesar Rp 2.581.833.388.

Dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Jakarta Selatan gugatan itu teregister pada Senin, 28 Oktober 2024 dengan nomor perkara 1123/Pdt.G/2024/PN JKT.SEL. Sementara itu, sidang perdana dari perkara ini akan digelar pada Selasa, 19 November 2024.