TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti menyarankan pemerintah untuk memasukkan delapan sektor yang memiliki potensi pengolahan bahan mentah, untuk masuk dalam daftar 26 komoditas hilirisasi yang bakal diprioritaskan oleh Presiden Prabowo.

Esther menyatakan delapan sektor tersebut antara lain perkebunan, kehutanan, perikanan, kelautan, mineral, batu bara, serta minyak dan gas.

"Ini sektor yang ada komoditas mentahnya dan selama ini Indonesia mengekspor komoditas mentah ini," ujar Esther saat dihubungi di Jakarta, Jumat, 25 Oktober 2024, seperti dikutip dari Antara.

Dia menyampaikan, pemerintah bisa mulai menerapkan strategi secara bertahap dengan memilih komoditas dari delapan sektor tersebut untuk bisa dilakukan diversifikasi produk, sehingga bisa memacu penjualan ekspor berdasarkan kebutuhan pasar.

Lebih lanjut, Esther menyampaikan, dengan membentuk ekosistem industri dari delapan sektor tersebut dari hulu sampai hilir, serta memastikan teknologi dalam proses pengolahan bisa dikuasai dengan baik, maka keinginan Asta Cita Prabowo-Gibran untuk memacu pertumbuhan ekonomi di atas 8 persen bisa terwujud.

"Tapi butuh waktu untuk bisa membentuk ekosistem tersebut," katanya.

Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 23 Oktober 2024 meminta pada jajarannya untuk segera membuat daftar 26 komoditas prioritas hilirisasi.

Presiden Prabowo meminta kepada para menteri terkait di Kabinet Merah Putih untuk segera merumuskan, mencari dana, dan memulai hilirisasi karena hilirisasi adalah kunci dari kemakmuran.

"Hilirisasi kunci daripada kemakmuran. Karena itu, saya minta menteri-menteri terkait, Menteri Investasi Hilirisasi, Menteri Bappenas, Menteri ESDM dengan beberapa menteri lain dibantu oleh tentu Menko Perekonomian dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional, saya minta segera inventarisir proyek-proyek penting dalam program hilirisasi kita," kata Presiden Prabowo.

Presiden dan Wakil Presiden RI Prabowo-Gibran, dalam salah satu Asta Citanya berkeinginan untuk menjadikan Indonesia sebagai negara industrialis serta memacu nilai tambah perekonomian (economic value added/EVA) dari beleid hilirisasi.

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Serikat Petani Indonesia, Henry Saragih, menyambut baik rencana Presiden Prabowo Subianto untuk memutihkan utang para petani, nelayan, dan pegiat usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Henry menyebut, kegagalan pelunasan utang atau kredit para petani ke bank tidak sepenuhnya kesalahan dari petani itu sendiri, namun ada pengaruh dari krisis moneter di era orde baru.

“Pada dasarnya, kami setuju diputihkan sekarang karena menurut kami (utang) tidak terbayarkan ataupun sebagian belum dibayarkan, itu tidak sepenuhnya letak kelemahannya di petani. Tetapi memang suasananya ketika itu (krisis),” kata Henry ketika dihubungi pada Jumat, 25 Oktober 2024.

Namun, Henry mengatakan perlu dipastikan pemutihan utang ini apakah berlaku untuk seluruh utang petani atau hanya utang yang dikredit dalam jangka waktu tertentu, yaitu di sekitaran tahun 1998. Henry juga menambahkan, bagi para petani yang ingin kembali berutang setelah utang sebelumnya diputihkan, ada baiknya diberikan semacam catatan khusus.

“Kalau dia mau menerima kredit yang baru, dia mungkin perlu buat suatu pernyataan khususlah, supaya dia jangan berpikir, wah ini nanti nggak dibayar, juga sama kayak yang dulu bisa diputihkan,” ujar Henry.

Henry mengatakan, setelah pemutihan terhadap utang petani selama era orde baru bisa terlaksana. Pemutihan terhadap beberapa utang petani lainnya yang terjadi setelah masa tersebut juga bisa ikut dikaji, perlu atau tidaknya untuk ikut diputihkan.

Sebelumnya, saudara kandung Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo, mengatakan Prabowo akan segera meneken Peraturan Presiden (Perpres) untuk melakukan pemutihan terhadap utang jutaan petani dan nelayan. Hashim menyebut, Perpres tersebut saat ini sedang disiapkan oleh Menteri Hukum Supratman Andi Agtas.

Oyuk Ivani Siagian ikut berkontribusi dalam penulisan artikel ini

INFO BISNIS - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI memiliki program Klasterku Hidupku untuk mendorong pertumbuhan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Program Klasterku Hidupku merambah ke berbagai lini usaha, salah satunya petani buah-buahan sampai rumput laut.

Kelompok petani buah durian dan buah kelengkeng yang mendapatkan pendampingan dari BRI, di antaranya Kelompok Klaster Durian Lemahabang di Pekalongan, Jawa Tengah, dan Klaster Kelengkeng di Tuban, Jawa Timur. Adapun Klaster Rumput Laut ada di Nusa Penida, Bali. Mereka mendapatkan dukungan modal usaha dari BRI, edukasi, dan kemudahan dalam transaksi keuangan melalui BRImo.

Ketua Kelompok Klaster Durian Lemahabang, Ahmad Baehaqi mengatakan, dukungan berupa Kredit Usaha Rakyat (KUR) BRI digunakan untuk membeli bibit dan menyewa lahan. Sebanyak 70 petani yang tergabung dalam klaster ini kemudian menyilangkan berbagai durian jenis premium, seperti Bawor, Musang King, Super Tembaga, dan varietas lainnya. Persilangan ini bertujuan meningkatkan kualitas durian lokal, baik dari segi rasa, tekstur, maupun daya tahan.

Hasilnya, menurut Baehaqi, durian hasil persilangan tadi menaraik perhatian masyarakat dan mampu bersaing di pasar nasional maupun internasional. Usaha ini mampu meningkatkan pendapatan para petani dan mendukung kesejahteraan masyarakat. Klaster Durian Lemahabang panen tiga kali setahun. Dalam sekali panen menghasilkan 5 ton atau sekitar 7.000 buah durian. Para petani menjualnya dengan harga Rp 50 ribu per kilogram.

Petani kelengkeng dari Desa Sugihan, Tuban, Jawa Timur, Wiyono mengatakan, kelompoknya berinovasi mengembangkan buah kelengkeng new kristal. Modal dari BRI digunakan untuk memperluas area tanam agar mampu memenuhi kebutuhan pasar. Wiyono menjelaskan, kelengkeng new kristal memiliki daging buah yang tebal, dapat tumbuh di dataran rendah, dan panen tanpa mengenal musim.

Petani dari Nusa Penida, Bali, I Wayan Sugarta tergabung dalam Klaster Petani Rumput Laut BRI. Selain bantuan modal, Sugarta mendapatkan edukasi tentang literasi keuangan dan mengetahui aplikasi BRImo untuk bertransaksi yang lebih efektif dan efisien. "Saya sering mengatakan, BRI itu orang tua kedua saya untuk membantu segala usaha," ucapnya.

Direktur Bisnis Mikro BRI, Supari mengatakan, program Klaster Hidupku merupakan pemberdayaan kepada kelompok usaha yang terbentuk berdasarkan kesamaan usaha dalam satu wilayah. Dengan begitu, tercipta keakraban dan kebersamaan dalam meningkatkan usaha para anggotanya. Hingga akhir Agustus 2024, BRI memiliki 32.449 klaster usaha yang tergabung dalam program Klasterku Hidupku. BRI juga telah menyelenggarakan lebih dari 2.000 pelatihan dalam program Klasterku Hidupku tersebut.

"Secara umum, strategi bisnis mikro BRI di 2024 akan fokus pada pemberdayaan yang berada di depan pembiayaan," kata Supadi. "BRI sebagai bank yang berkomitmen kepada pelaku UMKM telah memiliki kerangka pemberdayaan yang dimulai dari fase dasar, integrasi, hingga interkoneksi." (*)

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Ketenagakerjaan akan mengkaji status kemitraan antara penyedia platform dengan para pengemudi angkutan daring seperti ojek online (ojol), taksi online (taksol), dan kurir. Para pengemudi angkutan daring meminta pemerintah menyetip status kemitraan antara pekerja dengan platform karena merugikan.

“Pandangan saya, itu sangat merugikan posisi ojek online,” kata Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer alias Noel saat dihubungi pada Kamis, 24 Oktober 2024.

Noel menyebut isu status kemitraan antara pekerja angkutan online dengan platform ini menjadi perhatian khusus kementeriannya. Dia menyebut Kementerian Ketenagakerjaan akan mengkaji definisi kemitraan yang dinilai sesat. “Kata ‘kemitraan’ ini adalah sebuah kesesatan yang merugikan ojek online. Kami akan jawab tidak lama lagi dan yang pasti sebelum 100 hari,” kata Noel.

Presiden Prabowo Subianto telah melantik Guru Besar Institute Teknologi Bandung (ITB) Yassierli sebagai Menteri Ketenagakerjaan dan Noel sebagai Wakil Menteri dalam Kabinet Merah Putih. Yassierli saat ini sedang merancang rencana kerja 100 hari pertama. Menurut dia, kementeriannya akan membahas upah minimum provinsi hingga upskilling maupun reskilling pekerja. Namun, Yassierli tidak ada membahas soal status ojek daring dalam program 100 hari kerjanya.

SPAI Minta Hapus Kemitraan: Singgung Risiko Kerja hingga Upah Rendah

Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) meminta Yassierli menetapkan pengemudi angkutan daring, seperti ojek online (ojol), taksi online (taksol), dan kurir sebagai pekerja tetap. SPAI menilai langkah ini agar para pengemudi angkutan daring memperoleh hak-hak pekerja termasuk upah minimum sesuai Undang-Undang Ketenagakerjaan.

“Untuk itu kami menghimbau Menteri yang baru untuk segera merealisasikan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan yang melindungi pekerja platform,” kata Ketua SPAI Lily Pujiati dalam keterangan tertulisnya pada Kamis, 24 Oktober 2024.

Dalam menetapkan upah minimum, Lily mengatakan Yassierli sepatutnya melihat kondisi pendapatan yang memprihatinkan bagi pengemudi ojol, taksol, dan kurir. Dia mengatakan status mitra pengemudi dengan platform menyebabkan pendapatan para pekerja ini tak menentu. “Setiap bulannya pendapatan pengemudi ojol berada di bawah standar upah minimum,” kata dia.

Lily mengatakan hubungan kemitraan ini menjadikan platform menetapkan tarif yang murah secara sepihak. Dia menyebut platform juga memotong penghasilan pekerja yang melebihi ketentuan 20 persen. Platform, kata Lily, memotong penghasilan di kisaran 30-70 persen melalui tambahan biaya layanan dan biaya lain yang dibebankan ke konsumen.

Karena itu, rata-rata penghasilan per bulan pekerja angkutan daring ini hanya Rp 3 juta. “Itu pun kami harus bekerja dari pagi hingga malam, berkisar 15-17 jam setiap harinya. Dan itu kami kerjakan tanpa libur dalam sebulan,” kata Lily.

Meski demikian, Lily mengatakan pendapatan Rp 3 juta itu tak berlaku bagi pengemudi perempuan. Tak mendapat cuti berbayar untuk haid, melahirkan, dan potensi keguguran, Lily mengatakan pendapatan pekerja perempuan bisa lebih rendah. “Belum lagi risiko di jalan raya yang rawan kecelakaan bagi kami karena faktor kelelahan dan kurang istirahat. Bila terjadi kecelakaan, kami hanya dianggap sebagai kecelakaan lalu-lintas, bukan sebagai kecelakaan kerja,” kata dia.

Padahal, kata Lily, kalau pekerja angkutan daring ini diakui UU, mereka akan mendapatkan santunan BPJS Ketenagakerjaan, jaminan sosial, dan tanggung jawab dari platfrom. “Dengan status mitra, kami otomatis tidak mendapatkan jaminan sosial yang seharusnya ada tanggung jawab platform di situ,” kata Lily.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan pemerintah segera mengambil langkah untuk menyelamatkan karyawan PT Sri Rejeki Isman (Sritex) usai perusahaan tersebut dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri (PN) Semarang.

Dia menuturkan prioritas pemerintah saat ini adalah menyelamatkan karyawan PT Sritex dari pemutusan hubungan kerja (PHK).

"Pemerintah akan segera mengambil langkah-langkah agar operasional perusahaan tetap berjalan dan pekerja bisa diselamatkan dari PHK," kata Agus Gumiwang dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat, 25 Oktober 2025, seperti dikutip dari Antara.

Dia mengatakan Presiden RI Prabowo Subianto sudah memerintahkan Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, bersama dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Menteri Tenaga Kerja untuk segera mengkaji beberapa opsi dan skema untuk menyelamatkan Sritex.

"Opsi dan skema penyelamatan ini akan disampaikan dalam waktu secepatnya, setelah empat kementerian selesai merumuskan cara penyelamatan," tuturnya.

Sebelumnya, Rabu, 23 Oktober 2024, Pengadilan Niaga Semarang memutus pailit PT Sri Rejeki Isman (Sritex), setelah mengabulkan permohonan salah satu kreditor perusahaan tekstil tersebut.

Salah satu debitur PT Sritex, yakni PT Indo Bharat Rayon, mengajukan permohonan pembatalan perjanjian perdamaian atas kesepakatan penundaan kewajiban pembayaran utang pada 2022.

"Mengabulkan permohonan pemohon. Membatalkan rencana perdamaian PKPU pada Januari 2022 lalu," kata Juru Bicara Pengadilan Niaga Kota Semarang Haruno Patriadi di Semarang, Jawa Tengah.

TEMPO.CO, Jakarta - Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan bersiap menagih kembali utang PT Minarak Lapindo Jaya sebesar Rp 2,23 triliun. Jumlah itu berasal dari pinjaman Dana Antisipasi Penanganan Luapan Lumpur Lapindo Sidoarjo yang dilakukan oleh perusahaan milik Aburizal Bakrie.

“Piutang negara untuk berkas lapindo sedang diurus,” kata kepala Seksi Hubungan Masyarakat I Erik Susanto saat dihubungi pada Jumat, 25 Oktober 2024.

Pada Kamis, 24 Oktober kemarin, Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) Satria Pangkal Perjuangan juga telah beraudiensi dengan Subdirektorat Hubungan Masyarakat, Direktorat Hukum dan Humas DJKN Adi Wibowo. LPKSM juga menyatakan dukungan kepada Kementerian Keuangan untuk menelusuri aset Grup Bakrie dan segera melelangnya.

“Kemarin kami sudah ketemu. Dan akan menggelar aksi ke Kementerian Keuangan pada 31 Oktober,” kata Ketua Umum LPKSM Gunawan saat ditemui di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat, pada Jumat, 25 Oktober 2024.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga telah mengumumkan hasil audit soal masalah ini. Hasilnya total utang Lapindo Brantas dan Minarak ke pemerintah sebesar Rp 2,23 triliun hingga 31 Desember 2020. Rinciannya, jumlah itu berasal dari pokok utang sebesar Rp 773,38 miliar, bunga Rp 201 miliar, dan denda keterlambatan pengembalian Rp 1,26 triliun. Sementara itu, Lapindo Brantas baru membayar Rp 5 miliar. Utang dari dana talangan ini telah berlangsung pada 2015 dan mesti dibayarkan pada 2019. Namun, masalah ini masih menggelinding hingga sekarang.

Direktur Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan Rionald Silaban juga telah buka suara soal desakan dari Badan Anggaran (Banggar) DPR soal penyelesaian kasus lumpur Lapindo yang terjadi pada 2006. Rionald mengatakan DJKN sudah menunjuk kuasa terkait perusahaan milik keluarga Bakrie itu kepada Kejaksaan Agung.

"Kami sudah menyampaikan pandangan kami kepada Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Agung sudah menyampaikan pandangannya kepada pihak yang bersangkutan," tuturnya usai usai konferensi pers Peran Strategis Profesi Penilai secara virtual, Jumat, 14 Oktober 2022.

Sebelumnya, Ketua Banggar DPR, Said Abdullah menyampaikan usulan DPR kepada pemerintah untuk segera menyelesaikan kasus Lapindo. Said menjelaskan pemerintah harus segera menuntaskan penagihan piutang negara atas dana talangan kasus lumpur Lapindo. Pengembalian dana tersebut sudah jatuh tempo sehingga DPR mengusulkan agar pemerintah mengambil alih jaminan berupa aset tanah yang kini telah menjadi kolam dan tanggul lumpur.

"Pemerintah wajib untuk memastikan tanah dan bangunan yang pernah ada di kolam lumpur tersebut yang belum diselesaikan ganti ruginya, segera diselesaikan agar memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi korban secara keseluruhan tanpa dikotomi dan diskriminasi," kata Said.

Menurut Rionald, yang disampaikan oleh Banggar adalah hal penting karena berkaitan hak-hak masyarakat sekitar kejadian. Tetapi, ucapnya, pemerintah pada saat yang bersamaan juga harus memastikan bahwa pihak perusahaan bertanggung jawab.

"Saya sampaikan, kita nanti memintakan pertanggungjawaban dari pihak tersebut," kata dia.

Riani Sanusiberkontribusi dalam penulisan artikel ini.

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Bank Tanah, Parman Nataatmadja, mengatakan investor asal Vietnam, TH Group meminta lahan seluas 10.000 hektare untuk mendukung produksi susu dalam program makan bergizi gratis (MBG). Namun, ia menyebut, saat ini lahan yang tersedia baru 3.000 hektare.

“Saat ini baru ada 3.000 hektare. Mereka (Kementan) mengundang investornya satu hamparan 10.000 hektare,” ujar Parman dalam acara FGD “Pengembangan Program Reforma Agraria Badan Bank Tanah”, Kamis, 24 Oktober 2024.

Parman menjelaskan, 3.000 hektare lahan yang tersedia itu merupakan bagian dari total 6.000 hektare lahan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) yang siap digunakan. Parman menyebut, pemeirntah sudah menggunakan 1.550 hektare lahan untuk program reforma agraria yang berada di Poso, Sulawesi Tengah. “Sisanya sudah terpakai, tinggal 3.000 hektare. Jadi memang cocok karena ketinggian 1.100 mdpl,” kata dia.

Saat ini menurutnya, Bank Tanah sedang menyiapkan sisa lahan untuk mendukung program makan bergizi gratis. Namun, ia tak menyebutkan secara detail bagaimana skema pemenuhannya. Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman bersama TH Group berkunjung ke Kabupaten Poso untuk mempersiapkan pembangunan industri susu di Napu, Kabupaten Poso. TH Group merupakan salah satu pabrik susu terbesar asal Vietnam.

Amran menyebut, pembangunan industri sapi perah dan pengolahan susu di Kabupaten Poso ini ditujukan untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis Presiden Prabowo Subianto. “Kami mendapatkan arahan dari presiden dan presiden terpilih, untuk membangun peternakan, dairy cattle untuk produksi susu," katanya saat meninjau lahan milik Bank Tanah di Napu, Poso.” ujar Amran dilansir dari Antara, Rabu, 25 September 2024.

Ia menyebut, jika investasi ini berjalan lancar, produksi susu dari industri susu di Poso ini bisa mencapai 1,8 juta ton dalam tiga hingga limpa tahun ke depan. Sedangkan, saat ini Indonesia masih memenuhi kebutuhan susu dalam negeri, dengan masukan produk susu dari luar negeri sebanyak 3,7 juta ton. "Ini artinya, kita memenuhi setengah kebutuhan impor per tahun," kata Amran.

Ia berharap, pemerintah daerah dan pengambil kebijakan terkait, menjadi perpanjangan tangan dari pemerintah pusat untuk mendukung program tersebut. Sehingga perlu dilakukan akselerasi agar investor ini tidak pindah ke lain hati.

TEMPO.CO, Jakarta - Mega Proyek Strategis Nasional (PSN) food estate di Merauke tuai penolakan dari masyarakat adat asal Merauke, Papua Selatan. PSN disebut juga dengan ‘Kawasan Pengembangan Pangan dan Energi Merauke di Provinsi Papua Selatan’.

Proyek ini membidik 2,29 juta hektare kawasan hutan dan lahan di Merauke.

“Proyek berlangsung brutal, tanpa ada sosialisasi dan tanpa didahului konsultasi mendapatkan kesepakatan persetujuan masyarakat adat,” kata Pastor Pius Manu usah unjuk rasa itu di Jakarta, Rabu 16 Oktober 2024.

https://tekno.tempo.co/read/1929538/masyarakat-adat-merauke-tolak-psn-food-estate-proyek-berlangsung-brutal

Belum Memiliki Amdal

Berdasarkan laporan Tempo bertajuk Proyek Food Estate Merauke Belum Pnya Amdal. Kok Bisa? dua pejabat di KLHK menyebut bahwa pembukaan hutan di Merauke ini belum memiliki analisis mengenai dampak lingkungan atau amdal.

Padahal, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan dan Perlindungan Lingkungan Hidup, menyatakan bahwa setiap kegiatan yang berada di dalam atau berbatasan dengan hutan lindung wajib memiliki amdal sebelum dimulai.

Karena kejar-kejaran dengan investor, Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Hanif Faisol Nurofiq bilang tak bisa menghentukan proyek tersebut. “Kami tak mungkin menolak karena bisa mengganggu kesinambungan investasi.” Dia juga bilang, sembari proyek berjalan, Kementerian Pertahanan menyusun dokumen amdal.

Proyek ini digadang-gadang akan menjadi lumbung padi dunia. Dilansir dari Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Papua, Menteri Pertanian sebelumnya, Andi Amran Sulaiman mengatakan bahwa Merauke diproyeksikan menjadi sumber utama pemenuhan kebutuhan beras nasional dalam dua tahun kedepan.

Proyek lumbung pangan di Merauke sebenarnya bukanlah rencana baru. Empat tahun lalu, Mantan Presiden Indonesia, Joko Widodo memerintahkan kementerian mengantisipasi ancaman krisis pangan. Salah satunya dengan mengusulkan Merauke sebagai food estate.

Jokowi kemudian menugaskan proyek ini berada di bawah Kementerian Petahanan. Prabowo Subianto kala –Menteri Pertahanan saat itu- ditunjuk sebagai pemimpin pelaksanaan proyek ketahanan pangan akbar.

Prabowo kemudian bekerja sama bersama Amran untuk membuka lahan. Akhir Juli lalu, Isam membawa 2.000 ekskavator untuk mega proyek ini. Pada praktiknya, PSN food estate Merauke terbagi menjadi dua. Pertama, proyek cetak sawah baru dan tanaman lain yang dikelola oleh Kementerian Pertahanan dan Kementerian Pertanian, serta perusahaan swasta Jhonlin Group dengan lahan seluas total satu juta hektare.

Kedua, pengembangan perkebunan tebu dan bioetanol yang dikelola 10 perusahaan dengan lahan seluas lebih dari 500 ribu hektare. Bagian ini ditetapkan didukung Satgas Percepatan Swasembada Gula dan Bioetanol.

Secara keseluruhan, Pastor Pius menerangkan, kawasan food estate Merauke itu terdiri dari lima klaster dan tersebar di 13 wilayah distrik. Seluruhnya berada pada wilayah masyarakat adat Malind, Maklew, Khimaima, dan Yei. Diperkirakan, ada lebih dari 50 ribu penduduk asli yang berdiam di 40 kampung di dalam dan sekitar lokasi proyek PSN Merauke.

Menurut Pastor Pius, kendaraan berat masuk ke wilayah adat lalu menggusur dan menghancurkan hutan alam, dusun, serta rawa. Pergerakan mereka dikawal aparat keamanan dari polisi dan TNI. Tanda adat yang sempat dibuat sebagai larangan malah dilabrak begitu saja.

“Kami terluka dan berduka karena tanah dan hutan adat, tempat hidup binatang dan tempat sakral Alipinek yang kami lindungi, yang diwariskan oleh leluhur kami, dihancurkan tanpa tersisa,” kata Yasinta Gebze, perwakilan masyarakat adat terdampak dari Kampung Wobikel, Distrik Ilwayab, Kabupaten Merauke, menambahkan.

TEMPO.CO, Jakarta - Juru masak Devina Hermawan kembali fokus mengurus rumah makan atau restaurant Lamama Asian Cafe and Bakery di Bandung. Ia mengatakan membuka restaurant di kawasan Setrasari karena ingin menambah jam terbang dan pengalaman baru dalam bisnis kuliner.

Resturant dengan slogan Your Daily Comfort Doods and Snacks itu berdiri di bawah bendera PT Lamama Pangan Makmur. “Hal ini mendukung growth saya untuk berkarya lebih baik lagi di masa depan,” kata alumni manajemen bisnis Institute Teknologi Bandung (ITB) itu dalam keterangan tertulisnya kepada Tempo pada Jumat, 25 Oktober 2024.

Bagi Devina, dunia kuliner tak sekadar urusan bisnis. Dia mengatakan membangun bisnis harus berkelindan dan berkontribusi dalam memberdayakan komunitas setempat. “Seperti membuka lowongan kerja, pelatihan tenaga kerja, dan memutar roda ekonomi setempat,” kata dia.

Senyampang itu, Devina juga ingin menunjukkan inovasi kuliner dari kreativitas jemarinya yang bisa melestarikan budaya kuliner dan mewarikan ilmu pada generasi selanjutnya. “Tidak hanya dalam memasak hidangan yang enak, tetapi juga bertanggung jawab dalam mengolah bahan pangan dengan baik dan aman serta meminimalisir limbah yang dihasilkan,” kata perempuan yang lahir pada 11 November 1993 itu.

Ketertarikan Devina pada dunia kuliner dimulai sejak masih duduk di bangku SMA. Ketika itu, ia sering mempraktikkan kegemaran memasaknya, baik di rumah maupun di sekolah, serta berbagi resep melalui buku masak dan kanal YouTube.

Selama berkuliah di ITB, Devina juga pernah menerima permintaan private-dining dari tokoh nasional, seperti Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono dan eks Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

Devina mulai dikenal secara luas setelah mengikuti acara televisi MasterChef Indonesia musim kelima. Kesuksesannya pada acara tersebut mendorongnya untuk aktif membagikan video resep dan tutorial memasak di kanal YouTube miliknya. Dengan ciri khas “tips and tricks” dan metode antigagal, Devina telah membagikan sekitar 520 video resep dengan jumlah pengikut mencapai 3 juta hanya dalam 2 tahun.

Ia juga telah menerbitkan dua buku resep, yaitu "Indonesian Fusion Foods" (2019), yang telah cetak ulang sebanyak lima belas kali dan "Yummy! 76 Menu Favorit Anak" (2021), yang telah dicetak ulang sebanyak empat kali. Kedua buku ini diterbitkan oleh penerbit Kawan Pustaka dari Kelompok Agromedia. Sebelumnya diketahui, dua buku itu dibajak dan dijual murah di salah satu e-commerce.

TEMPO.CO, Jakarta -Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer merespons tuntutan buruh untuk mencabut Undang-Undang Cipta Kerja. Selain itu, para buruh juga meminta pemerintah lewat Kemenaker menaikkan upah minimum menjadi 8 hingga 10 persen. “Akan terjawab dalam waktu dekat ini, yaitu soal UMP. Presiden (Prabowo) akan mengambil kebijakan yang pro kesejahteraan buruh terkait kenaikan UMP,” kata Immanuel alias Noel saat dihubungi pada Kamis, 24 Oktober 2024.

Presiden Prabowo Subianto telah melantik Guru Besar Institute Teknologi Bandung (ITB), Yassierli sebagai Menteri Ketenagakerjaan dan Noel sebagai Wakil Menteri dalam Kabinet Merah Putih. Yassierli tengah merancang rencana kerja dalam 100 hari pertama. Menurut Yassierli, kementeriannya akan membahas Upah Minimum Provinsi (UMP) hingga upskilling maupun reskilling pekerja.

Pada Kamis siang, 24 Oktober kemarin, Partai Buruh bersama para serikat pekerja juga berunjuk rasa dan menuntut naiknya UMP dan dicabutnya Omnibuslaw. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang juga Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, mengatakan aksi yang dilakukan di depan Patung Kuda, Monumen Nasional, Jakarta itu merupakan demonstrasi awalan. Partai Buruh dan serikat pekerja akan menggelar aksi lanjutan apabila tuntutan mereka tak didengar pemerintah.

"Bisa dipastikan aksi lanjutan yang saya sebut 25 sampai 31 Oktober di seluruh wilayah Indonesia bermuara pada Mogok Nasional," ujar Said Iqbal kepada awak media di depan Patung Kuda Monas, Jakarta, pada Kamis, 24 Oktober 2024.

Said Iqbal mengatakan, pemeirntah harus menaikkan UMP karena para buruh tidak mendapatkan kenaikan gaji selama lima tahun. "Lima tahun terakhir itu, tiga tahun pertama nol persen kita naik upah. Padahal barang naiknya adalah tiga persen. Ekonomi tumbuh di atas tiga persen dalam tiga tahun pertama di dalam lima tahun itu," kata dia.

Tak hanya itu, Said Iqbal menyebut dalam dua tahun upah para buruh hanya naik sebesar 1.58 persen. Padahal, kata dia, ketika itu Indonesia sempat inflasi sebesar 2.8 persen. "Jadi upah itu tidak naik, nombok 2,8 persen naik barang, naik upah 1,58 persen, nombok berarti 1,3 persen. Setiap bulan itu, sadarkah kamu, pemerintah yang baru harus mendengar ini, buruh dalam lima tahun itu nombok, tidak naik upah," kata dia.

Meskipun demikian, Said Iqbal mempertanyakan gaji buruh swasta hanya naik 1,3 persen. Padahal, kata dia, para pekerja buruh setuju ketika gaji para Pegawai Negeri Sipil akan dinaikkan sebesar 8 persen. "Maka terbukti lima bulan terakhir di akhir pemerintahan yang lama, deflasi. Apa itu deflasi? Bagi menengah atas, orang-orang kaya menengah atas, dia uangnya sudah pakai uang tabungan," kata dia.

Muhammad Raihan berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

TEMPO.CO, Jakarta -Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer merespons tuntutan buruh untuk mencabut Undang-Undang Cipta Kerja. Selain itu, para buruh juga meminta pemerintah lewat Kemenaker menaikkan upah minimum menjadi 8 hingga 10 persen. “Akan terjawab dalam waktu dekat ini, yaitu soal UMP. Presiden (Prabowo) akan mengambil kebijakan yang pro kesejahteraan buruh terkait kenaikan UMP,” kata Immanuel alias Noel saat dihubungi pada Kamis, 24 Oktober 2024.

Presiden Prabowo Subianto telah melantik Guru Besar Institute Teknologi Bandung (ITB), Yassierli sebagai Menteri Ketenagakerjaan dan Noel sebagai Wakil Menteri dalam Kabinet Merah Putih. Yassierli tengah merancang rencana kerja dalam 100 hari pertama. Menurut Yassierli, kementeriannya akan membahas Upah Minimum Provinsi (UMP) hingga upskilling maupun reskilling pekerja.

Pada Kamis siang, 24 Oktober kemarin, Partai Buruh bersama para serikat pekerja juga berunjuk rasa dan menuntut naiknya UMP dan dicabutnya Omnibuslaw. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang juga Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, mengatakan aksi yang dilakukan di depan Patung Kuda, Monumen Nasional, Jakarta itu merupakan demonstrasi awalan. Partai Buruh dan serikat pekerja akan menggelar aksi lanjutan apabila tuntutan mereka tak didengar pemerintah.

"Bisa dipastikan aksi lanjutan yang saya sebut 25 sampai 31 Oktober di seluruh wilayah Indonesia bermuara pada Mogok Nasional," ujar Said Iqbal kepada awak media di depan Patung Kuda Monas, Jakarta, pada Kamis, 24 Oktober 2024.

Said Iqbal mengatakan, pemeirntah harus menaikkan UMP karena para buruh tidak mendapatkan kenaikan gaji selama lima tahun. "Lima tahun terakhir itu, tiga tahun pertama nol persen kita naik upah. Padahal barang naiknya adalah tiga persen. Ekonomi tumbuh di atas tiga persen dalam tiga tahun pertama di dalam lima tahun itu," kata dia.

Tak hanya itu, Said Iqbal menyebut dalam dua tahun upah para buruh hanya naik sebesar 1.58 persen. Padahal, kata dia, ketika itu Indonesia sempat inflasi sebesar 2.8 persen. "Jadi upah itu tidak naik, nombok 2,8 persen naik barang, naik upah 1,58 persen, nombok berarti 1,3 persen. Setiap bulan itu, sadarkah kamu, pemerintah yang baru harus mendengar ini, buruh dalam lima tahun itu nombok, tidak naik upah," kata dia.

Meskipun demikian, Said Iqbal mempertanyakan gaji buruh swasta hanya naik 1,3 persen. Padahal, kata dia, para pekerja buruh setuju ketika gaji para Pegawai Negeri Sipil akan dinaikkan sebesar 8 persen. "Maka terbukti lima bulan terakhir di akhir pemerintahan yang lama, deflasi. Apa itu deflasi? Bagi menengah atas, orang-orang kaya menengah atas, dia uangnya sudah pakai uang tabungan," kata dia.

Muhammad Raihan berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

TEMPO.CO, Jakarta -Kementerian Pertanian (Kementan) mempersiapkan dua program untuk mendukung makan bergizi gratis yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Dua program itu yakni program pekarangan pangan bergizi serta peningkatan produksi susu dan daging.

“Makan bergizi gratis bagus banget programnya dan Kementan harus mengambil peran,” kata Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman lewat keterangan tertulis, Kamis, 24 Oktober 2024.

Amran menjelaskan, makan bergizi gratis dapat disokong mulai dari tingkat rumah tangga melalui program pekarangan pangan bergizi. Pemerintah mendorong masyarakat membudidayakan tanaman pangan di pekarangan mereka, seperti sayur-sayuran atau umbi-umbian. Mereka juga dapat ternak ayam, bebek, hingga lele di pekarangan.

Lewat program ini, setiap rumah dapat menyuplai kebutuhan gizi, seperti karbohidrat, protein, vitamin, dan lainnya dari tanaman yang mereka budidayakan. Untuk mendukung skema ini, Amran mengatakan instansinya akan membagikan benih dan bibit unggul kepada setiap rumah tangga.

Amran mengungkapkan, rumah tangga di Indonesia berjumlah 70 juta. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan rata-rata belanja rumah tangga setiap bulannya sebesar Rp 2 juta atau total belanja rumah tangga seluruh Indonesia adalah Rp 1.400 triliun per tahun. Menurut Amran, pekarangan pangan bergizi dapat berpotensi mengurangi belanja rumah tangga tersebut.

Lewat program pekarangan pangan bergizi, Amran optimistis makan bergizi gratis dapat mendorong pergerakan ekonomi di perdesaan. Ia mengatakan, pangan yang diproduksi di pekarangan dapat disuplai ke sekolah hingga rumah makan. Karena itu, politikus cum pengusaha ini meminta program ini tak hanya dilihat sebagai makan bergizi, tapi sekaligus merupakan penggerak ekonomi di pedesaan.

Amran mengingatkan, pemenuhan kebutuhan protein tidak hanya bergantung pada susu. Menurut dia, tubuh tidak bisa membedakan mana susu, ayam, atau telur. Tubuh hanya mengetahui ketiganya merupakan sumber protein. Meski begitu, salah satu menteri terkaya di Kabinet Merah Putih ini mengatakan Kementan berupaya menjalankan program peningkatan produksi susu dan daging sapi.

Untuk meningkatkan upaya produksi, Kementan menggaet investor serta mengatur regulasi impor sapi perah. Amran mengaku telah mengundang investor dari Vietnam. Investor itu berani memproduksi susu 1,8 juta ton. Jumlah hampir separuh dari kuota impor sebesar 3,7 juta ton. "Kami mau kawal,” ujar bapak dari Andi Amar Ma'ruf Sulaiman, politikus Partai Gerindra itu.