TEMPO.CO, Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan OJK Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (POJK Tata Kelola).

POJK tersebut diterbitkan untuk terus mendorong agar Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan BPR Syariah dapat tumbuh dan berkembang menjadi lembaga keuangan yang berintegritas, adaptif, dan berdaya saing dalam menyediakan layanan keuangan kepada masyarakat terutama pelaku usaha mikro dan kecil di wilayahnya.

"Ketentuan ini penting dalam rangka menghadapi berbagai tantangan internal dan eksternal yang semakin kompleks. Berdasarkan hasil pengawasan yang kami lakukan, kegagalan dalam penerapan tata kelola yang baik pada BPR dan BPR Syariah seringkali menjadi salah satu penyebab utama kegagalan BPR dan BPR Syariah,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae di Jakarta, Selasa, 17 Juli 2024.

Dian berharap penerbitan POJK itu dan upaya penguatan yang dilakukan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap BPR atau BPR Syariah.Penguatan tata kelola tersebut juga sejalan kebijakan konsolidasi bagi BPR dan BPR Syariah yang berada dalam kepemilikan pemegang saham pengendali (PSP) yang sama sehingga dapat menjadi industri yang lebih efisien dan berkontribusi bagi perekonomian dan masyarakat.

POJK Tata Kelola yang berlaku sejak diundangkan pada 1 Juli 2024 secara umum mengatur mengenai kewajiban bagi BPR dan BPR Syariah untuk menerapkan Tata Kelola yang baik dalam penyelenggaraan kegiatan usaha dalam seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

Hal itu antara lain diwujudkan dalam bentuk penyempurnaan atau penguatan struktur dan proses tata kelola yang meliputi aspek pemegang saham, pelaksanaan tugas direksi, dewan komisaris dan komite, penerapan fungsi kepatuhan, fungsi audit intern, fungsi audit ekstern, manajemen risiko dan anti fraud, penanganan benturan kepentingan, integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi, serta rencana bisnis BPR dan BPR Syariah.

Penerapan tata kelola yang baik pada BPR dan BPR syariah diharapkan dapat mendorong pertumbuhan BPR dan BPR Syariah yang stabil dan berkelanjutan serta memberikan manfaat kepada nasabah atau masyarakat sekitar dan para pemangku kepentingan.

Secara khusus, penguatan penerapan tata kelola pada BPR dan BPR Syariah diharapkan dapat mengiringi perkembangan layanan, inovasi produk dan teknologi informasi perbankan serta dapat memitigasi kemungkinan terjadinya tindak kecurangan atau permasalahan lainnya.

OJK meyakini rangkaian kebijakan dan ketentuan tata kelola bagi BPR dan BPR Syariah ini dapat menjadikan industri BPR dan BPR Syariah lebih berdaya saing dan semakin berkontribusi bagi perekonomian dan masyarakat.

TEMPO.CO, Jakarta - Gabungan Produsen Makanan Minuman Indonesia (GAPMMI) berharap pengaturan baru soal pengelolaan pungutan ekspor kakao dan kelapa oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dapat efektif sesuai dengan tujuannya.

Ketua Umum GAPMMI Adhi S. Lukman mengatakan, industri berharap pengaturan ini mampu menjamin ketersediaan bahan baku dan mendorong penghiliran atau hilirisasi.

“GAPMMI mengapresiasi Kementerian Perindustrian (Kemenperin) yang telah menginisiasi pembentukan kelembagaan kakao dan kelapa ini. Kami berharap, pengaturan ini bisa menjamin ketersediaan bahan baku serta mendorong hilirisasi sesuai program pemerintah," kata Adhi dalam keterangan resmi pada Selasa, 16 Juli 2024.

Adhi meyakini, pengelolaan dana pungutan ekspor kakao dan kelapa akan memperkuat sektor hulu. "Sehingga pertumbuhan sektor hulu bisa mendukung pesatnya pertumbuhan sektor hilir."

GAPMMI yang beranggotakan 475 anggota industri skala besar, menengah, hingga kecil meminta agar pengaturan baru tersebut dapat dibahas bersama. Adhi menekankan, program penghiliran perlu dikedepankan dan ketersediaan bahan baku bagi industri makanan-minuman perlu dijamin. "Serta tidak menimbulkan tambahan beban bagi industri,” kata dia.

Sebelumnya, Kemenperin menginisiasi kelembagaan kakao dan kelapa. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menuturkan, rapat tersebut menyepakati pengelolaan kakao dan kelapa dilimpahkan ke Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) melalui pembentukan dua kedeputian baru. Keduanya adalah Deputi Kakao dan Deputi Kelapa.

Tiga tujuan utama pembentukannya adalah menjamin ketersediaan bahan baku industri, menjaga kelangsungan industri dan daya saing, serta meningkatkan nilai tambah. Presiden Joko Widodo atau Jokowi juga telah melaksanakan rapat terbatas mengenai ini di Jakarta pada Rabu, 10 Juli 2024.

Penghimpunan dana tetap dilakukan melalui skema pungutan ekspor yang dikelola langsung oleh BPDPKS. ”BPDPKS sudah mempunyai dana besar yang bisa dipakai untuk sektor kakao dan kelapa, sehingga bisa berjalan segera,” kata Agus Gumiwang dalam keterangan resmi pada Rabu.

Agus Gumiwang menjelaskan, Indonesia pernah menduduki peringkat ke-3 sebagai negara penghasil biji kakao hingga tahun 2015. Namun, kini Indonesia berada pada peringkat ke-7. Dari sisi industri, Indonesia sejauh ini menjadi salah satu produsen dan pengekspor ke-4 produk olahan kakao di dunia pada 2023.

Selama rentang 2015-2023, produksi kakao Indonesia menurun sebesar 8,3 persen per tahun. Impor pun meningkat dari 239.377 ton menjadi 276.683 ton. Menurut Agus Gumiwang, pertumbuhan industri pengolahan kakao belum dibarengi dengan ketersediaan bahan baku, sehingga sembilan dari 20 perusahaan berhenti beroperasi. "Industri pengolahan kakao saat ini harus mengimpor 62 persen bahan baku biji kakao," katanya.

Di samping itu, penghiliran kelapa masih terbatas karena pemanfaatan bahan baku yang belum optimal dan masih adanya ekspor kelapa bulat. Hal ini, kata Agus Gumiwang, mengakibatkan utilisasi industri pengolahan kelapa masih sekitar 55 persen. "Indonesia memiliki potensi untuk memenuhi kebutuhan global, sehingga masih terdapat ruang peningkatan hilirisasi kelapa yang sangat besar."

TEMPO.CO, Jakarta - Gabungan Produsen Makanan Minuman Indonesia (GAPMMI) berharap pengaturan baru soal pengelolaan pungutan ekspor kakao dan kelapa oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dapat efektif sesuai dengan tujuannya.

Ketua Umum GAPMMI Adhi S. Lukman mengatakan, industri berharap pengaturan ini mampu menjamin ketersediaan bahan baku dan mendorong penghiliran atau hilirisasi.

“GAPMMI mengapresiasi Kementerian Perindustrian (Kemenperin) yang telah menginisiasi pembentukan kelembagaan kakao dan kelapa ini. Kami berharap, pengaturan ini bisa menjamin ketersediaan bahan baku serta mendorong hilirisasi sesuai program pemerintah," kata Adhi dalam keterangan resmi pada Selasa, 16 Juli 2024.

Adhi meyakini, pengelolaan dana pungutan ekspor kakao dan kelapa akan memperkuat sektor hulu. "Sehingga pertumbuhan sektor hulu bisa mendukung pesatnya pertumbuhan sektor hilir."

GAPMMI yang beranggotakan 475 anggota industri skala besar, menengah, hingga kecil meminta agar pengaturan baru tersebut dapat dibahas bersama. Adhi menekankan, program penghiliran perlu dikedepankan dan ketersediaan bahan baku bagi industri makanan-minuman perlu dijamin. "Serta tidak menimbulkan tambahan beban bagi industri,” kata dia.

Sebelumnya, Kemenperin menginisiasi kelembagaan kakao dan kelapa. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menuturkan, rapat tersebut menyepakati pengelolaan kakao dan kelapa dilimpahkan ke Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) melalui pembentukan dua kedeputian baru. Keduanya adalah Deputi Kakao dan Deputi Kelapa.

Tiga tujuan utama pembentukannya adalah menjamin ketersediaan bahan baku industri, menjaga kelangsungan industri dan daya saing, serta meningkatkan nilai tambah. Presiden Joko Widodo atau Jokowi juga telah melaksanakan rapat terbatas mengenai ini di Jakarta pada Rabu, 10 Juli 2024.

Penghimpunan dana tetap dilakukan melalui skema pungutan ekspor yang dikelola langsung oleh BPDPKS. ”BPDPKS sudah mempunyai dana besar yang bisa dipakai untuk sektor kakao dan kelapa, sehingga bisa berjalan segera,” kata Agus Gumiwang dalam keterangan resmi pada Rabu.

Agus Gumiwang menjelaskan, Indonesia pernah menduduki peringkat ke-3 sebagai negara penghasil biji kakao hingga tahun 2015. Namun, kini Indonesia berada pada peringkat ke-7. Dari sisi industri, Indonesia sejauh ini menjadi salah satu produsen dan pengekspor ke-4 produk olahan kakao di dunia pada 2023.

Selama rentang 2015-2023, produksi kakao Indonesia menurun sebesar 8,3 persen per tahun. Impor pun meningkat dari 239.377 ton menjadi 276.683 ton. Menurut Agus Gumiwang, pertumbuhan industri pengolahan kakao belum dibarengi dengan ketersediaan bahan baku, sehingga sembilan dari 20 perusahaan berhenti beroperasi. "Industri pengolahan kakao saat ini harus mengimpor 62 persen bahan baku biji kakao," katanya.

Di samping itu, penghiliran kelapa masih terbatas karena pemanfaatan bahan baku yang belum optimal dan masih adanya ekspor kelapa bulat. Hal ini, kata Agus Gumiwang, mengakibatkan utilisasi industri pengolahan kelapa masih sekitar 55 persen. "Indonesia memiliki potensi untuk memenuhi kebutuhan global, sehingga masih terdapat ruang peningkatan hilirisasi kelapa yang sangat besar."

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan alias Zulhas menemui Jaksa Agung ST Burhanuddin di Kejaksaan Agung atau Kejagung, Jakarta Selatan, Selasa, 16 Juli 2024. Ketua Umum Partai Amanat Nasional atau PAN itu bermaksud meminta dukungan Kejaksaan Agung dalam pembentukan satuan tugas atau satgas pengawasan impor ilegal.

“Kami minta dukungan dari Kejagung untuk membikin tim segera melihat ke lapangan,” ujar Zulhas saat ditemui di Kejagung usai pertemuan tertutup itu.

Zulhas menuturkan, keterlibatan Kejagung diperlukan ketika satgas telah menemukan kasus impor ilegal. Satgas, kata dia, akan menyerahkan pelaku kepada Kejagung untuk penegakan hukum. Dia mengatakan Kemendag tak sanggup menangani perkara di ranah itu.

Selain Kejagung, Zulhas mengatakan satgas akan melibatkan sejumlah pihak, seperti kepolisian, kementerian terkait, hingga Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia. Ketika ditanya kapan satgas akan mulai bekerja, dia mengatakan lebih cepat lebih bagus. “Mudah-mudahan minggu ini, karena ini sudah dalam keadaan darurat,” kata Zulhas.

Aktivitas impor di bawah tanah atau underground, tutur Zulhas, kini tumbuh tak terkendal. Dia mengaku tak memiliki data pasti jumlah impor ilegal itu. Karena itu, dia mengatakan akan menelusuri dari hilir. “Apalagi Pak Jaksa Agung tahu sumbu-sumbu besarnya,” kata dia.

Kadin Indonesia sebelumnya meminta satgas pemberantasan impor ilegal yang akan dibentuk pemerintah melibatkan kementerian dan lembaga lain. Pihak-pihak lain diperlukan sesuai kewenangan mereka dalam pembatasan impor.

Wakil Ketua Umum Koordinator Organisasi, Hukum, dan Komunikasi Kadin Indonesia Yukki Nugrahawan Hanafi mengatakan satgas harus melibatkan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Ditjen Bea Cukai) Kementerian Keuangan untuk urusan border. Dalam hal impor bahan baku, satgas harus melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kemenperin.

“Kami menyarankan itu harus melibatkan kementerian lain,” kata Yukki, ditemui di Menara Kadin, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin, 15 Juli 2024.

TEMPO.CO, Jakarta - Platform satu pintu untuk memajukan ekosistem kebijakan publik di Indonesia, Think Policy mengingatkan pemerintah berhati-hati merealisasikan rencana pembatasan subsidi bahan bakar minyak (BBM). Hal itu merespon wacana pembatasan subsidi BBM yang digulirkan dua menteri kabinet Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu.

Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, di akun instagram pribadinya, menyebut pembelian BBM bersubsidi bakal dibatasi per 17 Agustus 2024. Sejak ramai diberitakan media, postingan tersebut sudah tidak tersedia lagi.

Menko Perekonomian Airlangga Hartanto mengutarakan hal senada. Ketua Umum Golkar itu mengatakan pembatasan BBM bersubsidi sedang dikaji. "Akan kita (bahas) rapatkan lagi," katanya, Rabu, 10 Juli 2024.

Alih-alih menggulirkan wacana pembatasan subsidi BBM, CEO Think Policy, Andhyta Fireslly Utami menilai pemerintah mestinya mereformasi kebijakan subsidi. Menurut Andhyta, selama ini subsidi BBM tidak efektif dan salah sasaran.

Dia mengatakan, kebocoran subsidi BBM tampak dari distribusi bahan bakar pertalite dan solar yang banyak dinikmati kelas menengah atas. "Penghematan fiskal dari pengurangan subsidi seharusnya dialokasikan untuk program yang mendukung masyarakat kelas menengah bawah, rentan dan miskin," kata Andhyta dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo pada Selasa, 16 Juli 2024.

Menurut Andhyta, agar tepat sasaran, anggaran subsidi BBM sebaiknya dipindahkan untuk bantuan langsung tunai (BLT). Dengan begitu, kata dia, alokasi dana subsidi bisa diawasi dan langsung menyasar kelompok masyarakat miskin. “Secara teknokratis, kebijakan ini memiliki dasar ekonomi dan lingkungan yang masuk akal. Namun, kita harus secara cermat mempelajari tantangan, kesempatan, dan dampak implementasinya agar dapat disesuaikan dengan kebutuhan rakyat," kata dia.

Lebih lanjut, kara Andhyta, kalaupun pembatasan alokasi anggaran untuk subsidi BBM diterapkan, pemberlakuannya harus bertahap dengan memprioritaskan sektor yang paling terdampak dan target kelompk masyarakat yang jelas. "Selain BLT realokasi subsidi bisa diarahkan ke sektor produktif yang tidak terbatas pada manufaktur, pertanian, perikanan, dan sebagainya," katanya.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan tidak ada pembatasan pembelian bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi.

“Tidak ada pembatasan BBM,” kata Airlangga saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di Jakarta, Selasa, 16 Juli 2024.

Airlangga mengatakan pemerintah masih mempersiapkan skenario program yang kemudian bakal dilaporkan ke Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Hingga sejauh ini, Airlangga meminta para pemangku kebijakan untuk melakukan sosialisasi terlebih dulu agar program dapat tepat sasaran. “Saya minta untuk sosialisasi dulu agar tepat sasaran,” ujarnya.

Airlangga hari ini mengadakan pertemuan dengan tiga menteri lainnya, yakni Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif.

Menteri KKP mengatakan pertemuan tersebut membahas soal kebijakan BBM. Dia pun menyebut tidak ada pembatasan BBM pada 17 Agustus 2024.

Dalam kesempatan terpisah, Presiden Jokowi mengatakan sejauh ini pemerintah belum membahas tentang kebijakan pembatasan pembelian BBM bersubsidi.

“Ndak, ndak, ndak. Belum ada pemikiran ke sana. Belum rapat juga,” kata Presiden Jokowi ketika ditemui sebelum berangkat untuk kunjungan kenegaraan ke Uni Emirat Arab dari Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta, Selasa.

Wacana pembatasan pembelian BBM bersubsidi sebelumnya diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

Luhut mengatakan pemerintah menargetkan pengetatan penggunaan BBM bersubsidi mulai 17 Agustus 2024, sehingga dapat mengurangi jumlah penyaluran subsidi kepada orang yang tidak berhak.

Pernyataan itu Luhut sampaikan ketika membahas permasalahan penggunaan BBM yang berhubungan dengan defisit APBN 2024. Luhut meyakini, dengan pengetatan penerima subsidi, pemerintah dapat menghemat APBN 2024.

Selain memperketat penyaluran BBM bersubsidi, Luhut juga mengungkapkan pemerintah sedang berencana untuk mendorong alternatif pengganti bensin melalui bioetanol.

ANTARA

TEMPO.CO, Jakarta - Pelaksana Tugas Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti membeberkan perkembangan nilai impor barang dari Israel hingga pertengahan tahun 2024 ini.

Per Juni 2024, tercatat nilai impor produk dari Israel mencapai US$ 2,76 juta atau setara dengan Rp 44,63 miliar (asumsi kurs Rp 16.170 per dolar AS). Nilai tersebut turun drastis 54 persen jika dibandingkan bulan sebelumnya sebesar US$ 5,97 juta.

"Impor asal Israel kecil sekali dibandingkan dengan total impor, bahkan turun 54 persen dibanding bulan lalu," ungkap Amalia saat konferensi pers, Senin, 16 Juli 2024.

Amalia juga memastikan nilai impor dari Israel itu hampir tak berarti bila dibandingkan dengan total impor Indonesia secara keseluruhan. BPS mengumumkan total impor Indonesia sepanjang Juni 2024 sebesar US$ 18,45 miliar atau sekitar Rp 298 triliun.

"Impor dari Israel itu sangat-sangat kecil dibandingkan dengan total impor Indonesia. Saking kecilnya, menjadi tidak berarti jika kita bandingkan dengan total impor," kata Amalia.

Lebih jauh, Amalia membeberkan komoditas apa saja yang paling banyak diimpor dari Israel, yakni mesin listrik dan peralatan dan bagiannya dengan kode HS 85. Adapun nilai impor komoditas ini mencapai US$ 889.213.

Daftar produk yang diimpor Indonesia dari Israel dan besaran nilainya:

1. Mesin atau perlengkapan elektrik serta bagiannya (HS85)

Total nilai impor mencapai US$ 889.213 pada Juni 2024. Namun, nilai tersebut merosot sekitar 77 persen dibanding Mei 2024 yang mencapai US$ 3,86 juta.

2. Instrumen optik, fotografi, sinematografi, dan medis (HS90)

Total nilai impor mencapai US$ 616.468 pada Juni 2024, atau meningkat 171 persen dibanding Mei 2024 sebesar US$ 226.908.

3. Reaktor Nuklir, Boiler, Mesin dan Peralatan Mekanik (HS84)

Total nilai impor mencapai US$ 374.527 pada Juni 2024 atau turun 71 persen dibanding bulan lalu sebesar US$ 1,3 juta.

4. Perkakas dan peralatan dari logam tidak mulia (HS82)

Total nilai impor tercatat mencapai US$ 352.258 atau meningkat 5,75 persen dibanding Mei 2024 senilai US$ 333.103.

TEMPO.CO, Solo - Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka resmi menyerahkan surat pengunduran diri sebagai Wali Kota Surakarta ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Solo pada Selasa siang, 16 Juli 2024. Gibran tiba di Gedung DPRD dengan didampingi Wakil Wali Kota Surakarta Teguh Prakosa.

Sebelumnya, Teguh mengatakan bahwa Gibran telah mengkomunikasikan segala sesuatu yang berkaitan dengan pengunduran diri tersebut. Dia menyebut Gibran menitipkan keberlanjutan pembangunan di Kota Solo, termasuk pemanfaatan dana hibah dari Pemerintah Uni Emirat Arab (UEA).

“Ya titip ini, karena CSR (tanggung jawab sosial) UEA sudah turun semua. Sebagian sudah selesai, sebagian belum. Berarti kan di penghujung nanti harus dilaporkan semua. Termasuk hal-hal lain, seperti APBD (anggaran pendapatan dan belanja daerah) Perubahan (tahun 2024), APBD 2025, termasuk RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) selama lima tahun ke depan, kan sudah maju semua di sana,” kata Teguh di Balai Kota Solo, Jawa Tengah, Senin, 15 Juli 2024.

24 Proyek Masih Dikebut

Sebelumnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Solo diketahui tengah menyelesaikan 24 proyek infrastruktur. Gibran menjelaskan ada 24 proyek infrastruktur yang tengah dikerjakan menyusul rampungnya 17 prioritas pembangunan yang sudah dilaksanakan lebih awal.

“Ada 24, dikerjakan tahun ini,” ucap Gibran di Solo, pada Jumat, 7 Juni 2024, seperti dikutip dari Antara.

Dari seluruh proyek infrastruktur tersebut, beberapa di antaranya merupakan revitalisasi dan sebagian lainnya adalah bangunan baru. Selain itu, proyek juga mencakup melanjutkan bangunan yang telah lama mangkrak.

Menurut Gibran, sebagian titik infrastruktur akan dikerjakan dengan menggunakan dana hibah dari Pemerintah UEA dan sebagian lagi menggunakan APBD. “Tidak semua UEA, banyak dari APBD,” ujarnya.

Kendati demikian, dia enggan membeberkan apa saja pengerjaan infrastruktur yang akan dikebut. “Sebentar, baru saya revisi, ada desain yang direvisi,” kata Gibran.

Beberapa pembangunan baru itu di antaranya Rumah Sakit Kardiologi Emirates Indonesia, pembangunan SDN Mojo, pembangunan Puskesmas Banyuanyar, dan pembangunan Pasar Joglo

Sedangkan revitalisasi yang dilakukan, di antaranya gedung SMPN 16 Solo, Pasar Tanggulsari, dan revitalisasi Koridor Jalan Teuku Umar. Pihaknya juga akan melanjutkan pembangunan GOR Indoor Manahan agar dapat segera dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Selanjutnya, untuk penataan di antaranya di TMP Kusuma Bakti, Kawasan Flyover Manahan, dan penataan Kampung Batik Kauman.

MELYNDA DWI PUSPITA | SEPTHIA RYANTHIE

Piliihan Editor: Soal HGU 190 Tahun di IKN: Jokowi Buka Suara dan Pengamat Nilai Lebih Parah dari VOC

TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Faisal Basri, mengkritik hasil penyelidikan Komite Anti-dumping Indonesia (KADI) tentang Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) ubin keramik. Menurut dia, KADI luput menyinggung pandemi Covid-19 yang juga memengaruhi ekspor-impor dengan Cina.

Atas hasil penyelidikan itu pula, KADI akhirnya merekomendasikan pengenaan BMAD hingga 200 persen untuk produk keramik impor dari Cina. “Seolah-olah Covid itu enggak pernah terjadi, padahal Covid itu memorakporandakan ekonomi, termasuk industri yang terjadi di periode (penyelidikan) KADI,” ujar Faisal dalam jumpa pers di sebuah hotel di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa, 16 Juli 2024.

KADI sebelumnya mengklaim telah membuktikan adanya dumping ubin keramik dari perusahaan asal Cina ke Indonesia. Atas temuan itu, KADI merekomendasikan BMAD untuk ubin keramik dari sebelas kode Harmonized System (HS).

Dalam menyelidiki kerugian industri ubin keramim dalam negeri, KADI membagi rentang waktu penyelidikan menjadi tiga periode, yakni Juli 2019–Juni 2020, Juli 2020–Juni 2021, Juli 2021–Juni 2022. Sementara periode penyelidikan dumping mencakup Juli 2021–Juni 2022. KADI mengklaim impor ubin keramik dari Cina meningkat pada periode penyelidikan dumping ini.

Namun, menurut Faisal, pada periode penyelidikan dumping itu, seluruh dunia tengah melalui proses pemulihan ekonomi pasca-Covid 19. Karena itu, dia menilai wajar angka impor dari Cina meningkat. Sebab negara tempat ditemukannya infeksi pertama virus Corona itu turut mengalami pemulihan pada 2022. “Ini mengubah seluruh cerita KADI itu."

Faisal juga menyoroti sektor pengguna produk-produk ubin keramik, antara lain konstruksi dan real estate. Ketika dunia masih dilanda pandemi pada 2020, sektor konstruksi melambat 3,26 persen, sementara real estate tumbuh 2,32 persen. Pada 2021, kedua sektor ini tumbuh menjadi masing-masing 2,81 persen dan 2,78 persen. Sektor pertumbuhan real estate menurun menjadi 1,72 persen satu tahun kemudian. “Ini kan fenomena Covid. Jangan semua disalahkan ke Cina,” kata dia.

Mencermati laporan penyelidikan KADI, Faisal mengaku tak menemukan satu pun kata “Covid-19”. Dia hanya menemukan pada halaman 51, penyelidikan itu didasari antara lain oleh kondisi perekonomian global. “Hidup-mati keramik di Indonesia juga dipengaruhi kondisi perekonomian global. Itu kata KADI,” kata Faisal.

Ekonom senior Universitas Indonesia itu juga mengatakan, KADI tak bisa sesederhana itu melimpahkan kesalahan kepada impor Cina. Menurut dia, ada ekspansi kapasitas karena pasar sudah mulai pulih. “Pemakai keramik ini pertumbuhannya naik,” kata dia. Tak hanya impor, dia mengatakan produksi dalam negeri ikut meningkat.

Kepala KADI, Danang Prasta Danial, menjelaskan penyelidikan ini merupakan permohonan dari pelaku industri, yakni Asosiasi Aneka Keramik Indonesia (Asaki). Dimulai pada 15 Maret 2023, KADI menyampaikan laporan akhir hasil penyelidikan kepada Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan alias Zulhas pada 2 Juli 2024. Dengan kata lain, penyelidikan itu memakan waktu lebih dari satu tahun.

Untuk membuktikan adanya dumping, KADI memeriksa data-data, baik dari produsen maupun industri dalam negeri. KADI juga mencocokkan data dengan data mentah impor yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan.

“Memang ditemukan adanya bukti dumping di situ, setelah melakukan penyelidikan panjang,” ujar Danang, ditemui di kantornya di Kementerian Perdagangan, Jakarta Pusat, Kamis, 11 Juli 2024.

TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Faisal Basri, mengkritik hasil penyelidikan Komite Anti-dumping Indonesia (KADI) tentang Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) ubin keramik. Menurut dia, KADI luput menyinggung pandemi Covid-19 yang juga memengaruhi ekspor-impor dengan Cina.

Atas hasil penyelidikan itu pula, KADI akhirnya merekomendasikan pengenaan BMAD hingga 200 persen untuk produk keramik impor dari Cina. “Seolah-olah Covid itu enggak pernah terjadi, padahal Covid itu memorakporandakan ekonomi, termasuk industri yang terjadi di periode (penyelidikan) KADI,” ujar Faisal dalam jumpa pers di sebuah hotel di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa, 16 Juli 2024.

KADI sebelumnya mengklaim telah membuktikan adanya dumping ubin keramik dari perusahaan asal Cina ke Indonesia. Atas temuan itu, KADI merekomendasikan BMAD untuk ubin keramik dari sebelas kode Harmonized System (HS).

Dalam menyelidiki kerugian industri ubin keramim dalam negeri, KADI membagi rentang waktu penyelidikan menjadi tiga periode, yakni Juli 2019–Juni 2020, Juli 2020–Juni 2021, Juli 2021–Juni 2022. Sementara periode penyelidikan dumping mencakup Juli 2021–Juni 2022. KADI mengklaim impor ubin keramik dari Cina meningkat pada periode penyelidikan dumping ini.

Namun, menurut Faisal, pada periode penyelidikan dumping itu, seluruh dunia tengah melalui proses pemulihan ekonomi pasca-Covid 19. Karena itu, dia menilai wajar angka impor dari Cina meningkat. Sebab negara tempat ditemukannya infeksi pertama virus Corona itu turut mengalami pemulihan pada 2022. “Ini mengubah seluruh cerita KADI itu."

Faisal juga menyoroti sektor pengguna produk-produk ubin keramik, antara lain konstruksi dan real estate. Ketika dunia masih dilanda pandemi pada 2020, sektor konstruksi melambat 3,26 persen, sementara real estate tumbuh 2,32 persen. Pada 2021, kedua sektor ini tumbuh menjadi masing-masing 2,81 persen dan 2,78 persen. Sektor pertumbuhan real estate menurun menjadi 1,72 persen satu tahun kemudian. “Ini kan fenomena Covid. Jangan semua disalahkan ke Cina,” kata dia.

Mencermati laporan penyelidikan KADI, Faisal mengaku tak menemukan satu pun kata “Covid-19”. Dia hanya menemukan pada halaman 51, penyelidikan itu didasari antara lain oleh kondisi perekonomian global. “Hidup-mati keramik di Indonesia juga dipengaruhi kondisi perekonomian global. Itu kata KADI,” kata Faisal.

Ekonom senior Universitas Indonesia itu juga mengatakan, KADI tak bisa sesederhana itu melimpahkan kesalahan kepada impor Cina. Menurut dia, ada ekspansi kapasitas karena pasar sudah mulai pulih. “Pemakai keramik ini pertumbuhannya naik,” kata dia. Tak hanya impor, dia mengatakan produksi dalam negeri ikut meningkat.

Kepala KADI, Danang Prasta Danial, menjelaskan penyelidikan ini merupakan permohonan dari pelaku industri, yakni Asosiasi Aneka Keramik Indonesia (Asaki). Dimulai pada 15 Maret 2023, KADI menyampaikan laporan akhir hasil penyelidikan kepada Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan alias Zulhas pada 2 Juli 2024. Dengan kata lain, penyelidikan itu memakan waktu lebih dari satu tahun.

Untuk membuktikan adanya dumping, KADI memeriksa data-data, baik dari produsen maupun industri dalam negeri. KADI juga mencocokkan data dengan data mentah impor yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan.

“Memang ditemukan adanya bukti dumping di situ, setelah melakukan penyelidikan panjang,” ujar Danang, ditemui di kantornya di Kementerian Perdagangan, Jakarta Pusat, Kamis, 11 Juli 2024.

TEMPO.CO, Jakarta - Berita-berita terkini ekonomi dan bisnis hingga Selasa sore, 16 Juli 2024 dimulai dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi membeberkan alasan di balik keputusannya memberikan Hak Guna Usaha (HGU) 190 tahun bagi investor yang ingin menanamkan modal di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Disusul, anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto mengatakan pembatasan pembelian bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi tidak bisa langsung dimulai pada 17 Agustus mendatang.

Berikutnya, Ketua Umum Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) Edy Suyanto mengklaim produsen keramik di Indonesia mampu memenuhi seluruh permintaan pasar dalam negeri.

Selanjutnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan memaparkan tingginya harga tiket pesawat sedang dikeluhkan masyarakat akhir-akhir ini. Menurut dia, pemerintah sedang menyiapkan beberapa langkah penurunan.

Terakhir, rangkaian kereta otonom tanpa rel (autonomous rail transit/ART) buatan Cina dijadwalkan tiba di Ibu Kota Nusantara atau IKN, Kalimantan Timur, pada akhir Juli 2024.

Kelima berita ini paling banyak diakses pembaca kanal Ekonomi dan Bisnis Tempo.co.

Berikut ringkasan lima berita yang trending tersebut:

Selanjutnya: 1. Jokowi Beberkan Alasan Obral HGU IKN Hampir Dua Abad....

<!--more-->

1. Jokowi Beberkan Alasan Obral HGU IKN Hampir Dua Abad: Kita Ingin OIKN Betul-betul Diberi Kewenangan..

Presiden Joko Widodo atau Jokowi membeberkan alasan di balik keputusannya memberikan Hak Guna Usaha (HGU) 190 tahun bagi investor yang ingin menanamkan modal di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Jokowi mengatakan pemerintah ingin betul-betul menarik investasi yang sebesar-besarnya, baik investasi dalam negeri maupun luar negeri. “Karena yang dibangun dari APBN itu hanya kawasan inti yaitu kawasan pemerintahan, yang lainnya itu kita berharap kepada investasi, kepada investor baik dalam dan luar negeri,” kata Jokowi sebelum berangkat menuju Uni Emirat Arab di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Selasa, 16 Juli 2024.

“Kita ingin – memang OIKN itu betul-betul diberikan kewenangan, untuk menarik investasi yang sebesar-besarnya, baik investasi dalam negeri maupun luar negeri.”

Jokowi pada Kamis pekan lalu, 11 Juli 2024, meneken Perpres Nomor 75 Tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara. Perpres ini berfungsi untuk menjalankan perintah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang IKN.

Berita selengkapnya baca di sini.

2. Pembatasan Pembelian BBM Bersubsidi Tak Bisa Asal Diterapkan Mulai 17 Agustus, Anggota Dewan: Harus Ada Dasar Hukumnya

Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto mengatakan pembatasan pembelian bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi tidak bisa langsung dimula pada 17 Agustus mendatang.

Sebelumnya, sinyal pembatasan ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan, lalu dibantah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif.

"Harus ada dasar hukumnya dulu," kata Mulyanto melalui aplikasi perpesanan kepada Tempo, Selasa, 16 Juli 2024.

Artinya, revisi Perpres Nomor 191 Tahun 2024 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceraan BBM harus lebih dulu diselesaikan. Kriteria pembatasannya juga harus definitif dan dikonsultasikan kepada publik. "Sehingga, saat ditetapkan lebih mudah diterima," tuturnya.

Berita selengkapnya baca di sini.

Selanjutnya: 3. Cerita Pengusaha Terpukul karena Dumping Keramik Impor....

<!--more-->

3. Cerita Pengusaha Terpukul karena Dumping Keramik Impor dari Cina: 60 Persen Kapasitas Produksi Tak Terserap

Ketua Umum Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) Edy Suyanto mengklaim produsen keramik di Indonesia mampu memenuhi seluruh permintaan pasar dalam negeri.

"Bahkan dari segi volume produksi dan jenis keramik yang diimpor dari Cina, semuanya bisa dipenuhi produsen dalam negeri," katanya dalam keterangan tertulis, Selasa, 16 Juli 2024.

Namun karena saat ini terjadi banjir keramik impor dengan harga sangat rendah dari Cina, Edy mengaku kapasitas produksi keramik nasional kini jadi tidak terserap. Dalam catatannya, akibat praktik dumping produk impor, kapasitas produksi dalam negeri tidak terserap kini mencapai 60 persen atau sekitar 80-90 juta meter kubik.

Padahal, menurut Edy, kebutuhan keramik di dalam negeri sebetulnya sudah dapat dipenuhi dari produksi lokal. Artinya, impor keramik dari Cina sebenarnya tidak perlu dilakukan. Kalaupun harus impor, ia menilai, pemerintah harus tegas menerapkan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) untuk melindungi produsen dalam negeri.

Berita selengkapnya baca di sini.

4. Pengamat Penerbangan Uraikan Penyebab Harga Tiket Pesawat Mahal

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan memaparkan tingginya harga tiket pesawat sedang dikeluhkan masyarakat akhir-akhir ini. Menurut dia, pemerintah sedang menyiapkan beberapa langkah penurunan.

Ia mengatakan akan mengevaluasi biaya operasi pesawat dengan mengidentifikasi cost per block hour, atau biaya rata-rata yang dikeluarkan maskapai dalam setiap jam penerbangan. Selain itu, bakal mengakselerasi pembebasan bea masuk impor tertentu untuk kebutuhan penerbangan.

“Porsi perawatan berada di 16 persen keseluruhan setelah avtur,” ujarnya di laman instagram resmi @luhut.pandjaitan, dikutip Selasa, 16 Juli 2024.

Berita selengkapnya baca di sini.

Selanjutnya: 5. IKN akan Gunakan Kereta Otonom Tanpa Rel....

<!--more-->

5. IKN akan Gunakan Kereta Otonom Tanpa Rel atau ART Asal Cina, Apa Itu?

Rangkaian kereta otonom tanpa rel (autonomous rail transit/ART) buatan Cina dijadwalkan tiba di Ibu Kota Nusantara atau IKN, Kalimantan Timur, pada akhir Juli 2024.

"Rangkaian autonomous rail transit (ART) atau trem otonom dijadwalkan tiba di Ibu Kota Nusantara pada akhir Juli dan beroperasi pada Agustus 2024," kata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat meninjau lokasi jalur Trem Otonom di Jalan Sumbu Kebangsaan pada Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN di Penajam Paser Utara, Jumat, 12 Juli 2024.

Budi Karya mengatakan, rangkaian trem otonom telah dikirim dari Cina pada awal Juli. Menurut perhitungan, kapal ekspedisi yang mengangkut trem otonom tersebut akan tiba di Pelabuhan Balikpapan.

Berita selengkapnya baca di sini.

TEMPO.CO, Jakarta - Berita-berita terkini ekonomi dan bisnis hingga Selasa sore, 16 Juli 2024 dimulai dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi membeberkan alasan di balik keputusannya memberikan Hak Guna Usaha (HGU) 190 tahun bagi investor yang ingin menanamkan modal di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Disusul, anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto mengatakan pembatasan pembelian bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi tidak bisa langsung dimulai pada 17 Agustus mendatang.

Berikutnya, Ketua Umum Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) Edy Suyanto mengklaim produsen keramik di Indonesia mampu memenuhi seluruh permintaan pasar dalam negeri.

Selanjutnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan memaparkan tingginya harga tiket pesawat sedang dikeluhkan masyarakat akhir-akhir ini. Menurut dia, pemerintah sedang menyiapkan beberapa langkah penurunan.

Terakhir, rangkaian kereta otonom tanpa rel (autonomous rail transit/ART) buatan Cina dijadwalkan tiba di Ibu Kota Nusantara atau IKN, Kalimantan Timur, pada akhir Juli 2024.

Kelima berita ini paling banyak diakses pembaca kanal Ekonomi dan Bisnis Tempo.co.

Berikut ringkasan lima berita yang trending tersebut:

Selanjutnya: 1. Jokowi Beberkan Alasan Obral HGU IKN Hampir Dua Abad....

<!--more-->

1. Jokowi Beberkan Alasan Obral HGU IKN Hampir Dua Abad: Kita Ingin OIKN Betul-betul Diberi Kewenangan..

Presiden Joko Widodo atau Jokowi membeberkan alasan di balik keputusannya memberikan Hak Guna Usaha (HGU) 190 tahun bagi investor yang ingin menanamkan modal di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Jokowi mengatakan pemerintah ingin betul-betul menarik investasi yang sebesar-besarnya, baik investasi dalam negeri maupun luar negeri. “Karena yang dibangun dari APBN itu hanya kawasan inti yaitu kawasan pemerintahan, yang lainnya itu kita berharap kepada investasi, kepada investor baik dalam dan luar negeri,” kata Jokowi sebelum berangkat menuju Uni Emirat Arab di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Selasa, 16 Juli 2024.

“Kita ingin – memang OIKN itu betul-betul diberikan kewenangan, untuk menarik investasi yang sebesar-besarnya, baik investasi dalam negeri maupun luar negeri.”

Jokowi pada Kamis pekan lalu, 11 Juli 2024, meneken Perpres Nomor 75 Tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara. Perpres ini berfungsi untuk menjalankan perintah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang IKN.

Berita selengkapnya baca di sini.

2. Pembatasan Pembelian BBM Bersubsidi Tak Bisa Asal Diterapkan Mulai 17 Agustus, Anggota Dewan: Harus Ada Dasar Hukumnya

Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto mengatakan pembatasan pembelian bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi tidak bisa langsung dimula pada 17 Agustus mendatang.

Sebelumnya, sinyal pembatasan ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan, lalu dibantah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif.

"Harus ada dasar hukumnya dulu," kata Mulyanto melalui aplikasi perpesanan kepada Tempo, Selasa, 16 Juli 2024.

Artinya, revisi Perpres Nomor 191 Tahun 2024 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceraan BBM harus lebih dulu diselesaikan. Kriteria pembatasannya juga harus definitif dan dikonsultasikan kepada publik. "Sehingga, saat ditetapkan lebih mudah diterima," tuturnya.

Berita selengkapnya baca di sini.

Selanjutnya: 3. Cerita Pengusaha Terpukul karena Dumping Keramik Impor....

<!--more-->

3. Cerita Pengusaha Terpukul karena Dumping Keramik Impor dari Cina: 60 Persen Kapasitas Produksi Tak Terserap

Ketua Umum Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) Edy Suyanto mengklaim produsen keramik di Indonesia mampu memenuhi seluruh permintaan pasar dalam negeri.

"Bahkan dari segi volume produksi dan jenis keramik yang diimpor dari Cina, semuanya bisa dipenuhi produsen dalam negeri," katanya dalam keterangan tertulis, Selasa, 16 Juli 2024.

Namun karena saat ini terjadi banjir keramik impor dengan harga sangat rendah dari Cina, Edy mengaku kapasitas produksi keramik nasional kini jadi tidak terserap. Dalam catatannya, akibat praktik dumping produk impor, kapasitas produksi dalam negeri tidak terserap kini mencapai 60 persen atau sekitar 80-90 juta meter kubik.

Padahal, menurut Edy, kebutuhan keramik di dalam negeri sebetulnya sudah dapat dipenuhi dari produksi lokal. Artinya, impor keramik dari Cina sebenarnya tidak perlu dilakukan. Kalaupun harus impor, ia menilai, pemerintah harus tegas menerapkan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) untuk melindungi produsen dalam negeri.

Berita selengkapnya baca di sini.

4. Pengamat Penerbangan Uraikan Penyebab Harga Tiket Pesawat Mahal

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan memaparkan tingginya harga tiket pesawat sedang dikeluhkan masyarakat akhir-akhir ini. Menurut dia, pemerintah sedang menyiapkan beberapa langkah penurunan.

Ia mengatakan akan mengevaluasi biaya operasi pesawat dengan mengidentifikasi cost per block hour, atau biaya rata-rata yang dikeluarkan maskapai dalam setiap jam penerbangan. Selain itu, bakal mengakselerasi pembebasan bea masuk impor tertentu untuk kebutuhan penerbangan.

“Porsi perawatan berada di 16 persen keseluruhan setelah avtur,” ujarnya di laman instagram resmi @luhut.pandjaitan, dikutip Selasa, 16 Juli 2024.

Berita selengkapnya baca di sini.

Selanjutnya: 5. IKN akan Gunakan Kereta Otonom Tanpa Rel....

<!--more-->

5. IKN akan Gunakan Kereta Otonom Tanpa Rel atau ART Asal Cina, Apa Itu?

Rangkaian kereta otonom tanpa rel (autonomous rail transit/ART) buatan Cina dijadwalkan tiba di Ibu Kota Nusantara atau IKN, Kalimantan Timur, pada akhir Juli 2024.

"Rangkaian autonomous rail transit (ART) atau trem otonom dijadwalkan tiba di Ibu Kota Nusantara pada akhir Juli dan beroperasi pada Agustus 2024," kata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat meninjau lokasi jalur Trem Otonom di Jalan Sumbu Kebangsaan pada Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN di Penajam Paser Utara, Jumat, 12 Juli 2024.

Budi Karya mengatakan, rangkaian trem otonom telah dikirim dari Cina pada awal Juli. Menurut perhitungan, kapal ekspedisi yang mengangkut trem otonom tersebut akan tiba di Pelabuhan Balikpapan.

Berita selengkapnya baca di sini.