TEMPO.CO, Jakarta - Influencer Ahmad Rafif Raya kini menjadi buah bibir setelah dia diduga melancarkan aksi investasi ilegal sekaligus gagal mengelola dana sebesar Rp 71 miliar melalui PT Waktunya Beli Saham miliknya. Ahmad Rafif Raya diduga menghimpun dan mengelola dana masyarakat tanpa izin dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK.

Dilansir dari Linkedin miliknya, Ahmad Rafif Raya merupakan lulusan Universitas Hasanuddin dari program studi Akutansi pada 2020. Selama berkuliah di sana, Ahmad Rafif tercatat pernah menjajal program magang di Direktorat Pencegahan Korupsi Komisi Pembentasan Korupsi atau KPK pada 2017.

Selain itu, dia juga tercatat sebagai CEO di Investor Saham Pemula Makassar pada 2017 hingga 2018. Pada medio 2017-2018, Ahmad Rafif juga bekerja di PT Panin Sekuritas Tbk. sebagai stock broker.

Dalam keterangan halaman depan, Ahmad Rafif Raya mendapuk dirinya sebagai founder TRUZT.ID sejak 2018 hingga sekarang. Sebelum dia ramai dibicarakan di jagat maya, Ahmad Rafif Raya pada empat tahun lalu pernah membagikan unggahan tentang ajakan membeli saham. Berdasarkan unggahan itu, Ahmad Rafif Raya menyebut membeli saham merupakan kesempatan penting karena harganya murah.

“Berdasarkan valuasi, saat ini banyak saham yang diperdagangkan di bawah dari nilai perusahaan,” kata Ahmad Rafif Raya dalam postingannya itu.

OJK kini membidik Ahmad Rafif Raya dengan pasal Pasal 237 UU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) dalam melakukan penawaran investasi, penghimpunan dan pengelolaan dana masyarakat tanpa izin dari OJK.

Selanjutnya: Melalui keterangan resmi OJK, Ahmad Rafif Raya telah diminta....

<!--more-->

Melalui keterangan resmi OJK, Ahmad Rafif Raya telah diminta untuk menghentikan segala kegiatan dalam praktik melakukan penawaran investasi, penghimpunan, dan pengelolaan dana masyarakat tanpa izin. Ahmad Rafif Raya juga diminta untuk bertanggung jawab mengganti rugi seluruh dan yang telah dititipkan para investor kepadanya.

"Ya, Ahmad Rafif Raya akan menyelesaikan kesepakatan pengembalian dana kepada pihak yang dirugikan, sesuai dengan perjanjian antarpihak," jelas Ketua Sekretariat Satgas PASTI OJK Hudiyanto melalui pesan Whatsapp pada 7 Juli 2024.

Pada 4 Juli 2024, Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) telah memanggil Ahmad Rafif Raya alias ARR melalui pertemuan virtual untuk meminta keterangan dan klarifikasi terkait pemberitaan permasalahannya.

Dalam pertemuan tersebut, Satgas PASTI meminta influencer ARR dapat bersikap kooperatif terhadap proses penegakan hukum atas praktik penawaran investasi ilegal dan praktik penghimpunan dan pengelolaan dana masyarakat yang dilakukannya tanpa izin dari OJK.

"Ahmad Rafif Raya menyatakan kesediaannya dalam menerima keputusan rapat Satgas PASTI tersebut dan dituangkan dalam surat pernyataan yang ditandatangani di atas meterai tertanggal 4 Juli 2024," tulis Hudiyanto dalam keterangan resmi dikutip Sabtu, 6 Juli 2024.

ADIL AL HASAN | TAMARA AULIA

TEMPO.CO, Jakarta - Aliansi korban koperasi Indosurya meminta Mahkamah Agung dan aparat penegak hukum menolak permohonan peninjauan kembali atau PK terdakwa kasus tersebut. Perwakilan korban, Teddy Adrian, mengaku khawatir permohonan akan diterima, “Jika itu terjadi, bisa menimbulkan kemarahan serta kesedihan dari 23 ribu korban,” ujarnya dalam pernyataan tertulis, Senin, 8 Juli 2024.

Teddy mengatakan, mereka sempat lega dengan putusan kasasi Makamah Agung yang memvonis bersalah direktur utama dan direktur keuangan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya, yakni Henry Surya dan June Indria. Namun mereka gamang karena salah seorang terdakwa yakni June Indria mengajukan permohonan PK dengan nomor perkara 878 PK/Pid.Sus/2024.

Selain menolak PK, para korban koperasi Indosurya juga berharap para penegak hukum melelang aset sitaan yang berupa 202 properti dan 180 unit mobil. Teddy berharap penegak hukum bisa mengembalikan hasil pelelangan kepada korban.

Nilai pelelangan semua aset pun menurut Teddy masih jauh dari cukup karena kemungkinan banyak aset yang nilainya menurun. Sementara total kerugian yang menimpa para korban berkisar Rp 16 triliun.

Ia percaya pejabat yang berwenang dapat memberikan keadilan bagi para pencari keadilan. “Sehingga pada akhirnya kasus ini bisa diselesaikan dengan baik dan hak hak para korban bisa dipulihkan,” ujarnya.

Perkara Indosurya telah bergulir sejak laporan pertama ke Bareskrim Polri di 2020. Pada 16 Mei 2023, Henry Surya divonis penjara 18 tahun dan denda Rp 15 miliar subsider 8 bulan di tingkat kasasi. Selain itu, June Indria divonis 14 tahun penjara dan denda Rp 12 miliar subsider 6 bulan.

Dalam laman resmi kepaniteraan Mahkamah Agung, pengajuan peninjauan kembali masuk pada Senin 20 Mei 2024 dengan nomor perkara 878 PK/Pid.Sus/2024, atas nama pemohon June Indria. Hingga berita ini diturunkan belum ada konfirmasi dari June Indria terkait pengajuan peninjauan kembali. Tempo kesulitan menghubungi pihak Jane dan kuasa hukum.

ILONA ESTHERINA | EKA YUDHA

TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo optimistis nilai tukar rupiah stabil tahun ini. Sejak awal tahun hingga sekarang atau year to date (ytd), rupiah tercatat melemah 5,9 persen. “Kami melihat ke depan rupiah akan bergerak stabil cenderung menguat,” ujarnya dalam rapat dengan Badan Anggaran DPR di Senayan, Senin 8 Juni 2024.

Perry menilai tingkat pelemahan nilai tukar Indonesia masih tergolong rendah dibanding beberapa negara yakni, Meksiko, Thailand, Korea, Brasil dan Jepang. Mata uang kelima negara tersebut mengalami depresiasi sekitar 13,3 persen ytd.

Salah satu faktor yang mendorong dolar tetap perkasa dan mata uang negara lain melemah adalah tingginya tingkat suku bunga Bank Sentral Amerika atau Federal Reserve System (The Fed). Hal ini menurut Perry berdampak pada aliran modal asing di berbagai negara termasuk Indonesia.

Tahun ini BI memprediksi suku bunga The Fed hanya akan turun satu kali atau 25 basis poin dari level 5,25-5,50 persen. Meski demikian, Perry yakin tahun depan Bank Sentral Amerika akan memangkas suku bunga dua hingga tiga kali sehingga ada penurunan 75 basis poin.

Ia percaya penurunan suku bunga akan kembali menstabilkan rupiah. Alasan selanjutnya adalah daya tarik portofolio investasi yang mendorong masuknya arus penerimaan atau inflow. Khususnya pada instrumen Surat Berharga Negara (SBN).

BI mencatat secara keseluruhan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia atau SRBI mengalami inflow sekitar Rp 130,35 triliun, sementara saham mengalami inflow sebesar Rp 340 miliar. Meski demikian terjadi outflow atau arus kas keluar SBN sebesar Rp 33,96 triliun. Secara keseluruhan portofolio inflow tahun ini adalah Rp 91,5 triliun.

Faktor lain yang membuat Perry yakin rupiah stabil adalah fundamental ekonomi negara. BI menilai tingkat inflasi maupun pertumbuhan ekonomi Indonesia masih cukup baik. Selain itu, BI berkomitmen terus menjaga stabilitas nilai tukar, sehingga secara keseluruhan ia perkirakan rupiah relatif sehat.

Intervensi di pasar valas menjadi salah satu langkah untuk menjaga nilai tukar. Posisi cadangan devisa saat ini Rp 140,2 miliar, menurut dia masih cukup untuk intervensi spot maupun forward demi menjaga stabilitas nilai tukar. Perry bersyukur pada Senin kemarin rupiah ditutup menguat, 16.250 per dolar AS. “Proyeksi kami rata-rata tahun ini bergerak sekitar 15.700-16.100," ujarnya.

TEMPO.CO, Jakarta -Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, Dian Ediana Rae mengatakan hingga saat ini perbankan telah membekukan 6.056 rekening yang terlibat perjudian daring. Selain itu, OJK juga meminta perbankan menuntup rekening dengan customer identification file (CIF) atau data nasabah yang sama.

Menurut Dian otoritas dan perbankan akan bertindak lebih keras lagi kepada mereka yang terbukti melakukan pelanggaran yakni bandar dan fasilitator. OJK dan perbankan menurut Dian, akan memasukkan para bandar ini dalam daftar larangan. “Mereka tidak boleh lagi membuka rekening di bank,” ujarnya dalam konferensi pers Rapat Dewan Komisioner OJK, Senin, 8 Juli 2024.

Dian berharap sanksi tersebut akan jadi faktor pengingat bagi siapa saja yang ingin terlibat judi online. Jika dikeluarkan dari sistem keuangan indonesia, ia yakin bandar tidak akan beroperasi atau melakukan kegiatannya dengan normal.

Sebelum satuan tugas atau satgas pemberantasan judi daring terbentuk, OJK, sebetulnya sudah melakukan langkah-langkah pemblokiran. Saat ini, langkah pemberantasan menurut Dian makin terkoordinasi. “Sehingga kami bisa menutup segala jalur kemungkinan yang menopang transaksi perjudian online ini,” ujarnya.

Bulan lalu, OJK mengirim surat kepada bank-bank untuk memperkuat sistem pengawasan terhadap transaksi perjudian dan nasabah yang melakukan jual beli rekening. Pada Senin, 8 Juli 2024, OJK juga menggelar rapat koordiasi dengan pimpinan perbankan untuk memastikan langkah penanganan lebih sistematis.

Ia berharap bank mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dalam mengidentifikasi pelaku. Bank diminta menetapkan profil risiko dan mengembangkan paremeter deteksi dengan sistem antifraud. “Karena transaksi jutaan per hari di bank-bank, tentu sistem IT ini yang jadi andalan ke depan,” kata dia.

Hingga Juni 2024, OJK juga telah meminta bank memblokir 7000 rekening yang terindikasi terlibat. Bank terus melakukan pemetaan atau profiling. Namun jual beli rekening masih sulit dideteksi dari awal. Sehingga, ia berharap pihak bank lebih menonjolkan edukasi kepada calon nasabah dan masyarakat secara umum.

TEMPO.CO, Jakarta -Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, Dian Ediana Rae mengatakan hingga saat ini perbankan telah membekukan 6.056 rekening yang terlibat perjudian daring. Selain itu, OJK juga meminta perbankan menuntup rekening dengan customer identification file (CIF) atau data nasabah yang sama.

Menurut Dian otoritas dan perbankan akan bertindak lebih keras lagi kepada mereka yang terbukti melakukan pelanggaran yakni bandar dan fasilitator. OJK dan perbankan menurut Dian, akan memasukkan para bandar ini dalam daftar larangan. “Mereka tidak boleh lagi membuka rekening di bank,” ujarnya dalam konferensi pers Rapat Dewan Komisioner OJK, Senin, 8 Juli 2024.

Dian berharap sanksi tersebut akan jadi faktor pengingat bagi siapa saja yang ingin terlibat judi online. Jika dikeluarkan dari sistem keuangan indonesia, ia yakin bandar tidak akan beroperasi atau melakukan kegiatannya dengan normal.

Sebelum satuan tugas atau satgas pemberantasan judi daring terbentuk, OJK, sebetulnya sudah melakukan langkah-langkah pemblokiran. Saat ini, langkah pemberantasan menurut Dian makin terkoordinasi. “Sehingga kami bisa menutup segala jalur kemungkinan yang menopang transaksi perjudian online ini,” ujarnya.

Bulan lalu, OJK mengirim surat kepada bank-bank untuk memperkuat sistem pengawasan terhadap transaksi perjudian dan nasabah yang melakukan jual beli rekening. Pada Senin, 8 Juli 2024, OJK juga menggelar rapat koordiasi dengan pimpinan perbankan untuk memastikan langkah penanganan lebih sistematis.

Ia berharap bank mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dalam mengidentifikasi pelaku. Bank diminta menetapkan profil risiko dan mengembangkan paremeter deteksi dengan sistem antifraud. “Karena transaksi jutaan per hari di bank-bank, tentu sistem IT ini yang jadi andalan ke depan,” kata dia.

Hingga Juni 2024, OJK juga telah meminta bank memblokir 7000 rekening yang terindikasi terlibat. Bank terus melakukan pemetaan atau profiling. Namun jual beli rekening masih sulit dideteksi dari awal. Sehingga, ia berharap pihak bank lebih menonjolkan edukasi kepada calon nasabah dan masyarakat secara umum.

TEMPO.CO, Jakarta - Berita-berita terkini ekonomi dan bisnis hingga Senin malam, 8 Julil 2024 dimulai dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memperkirakan realisasi subsidi dan kompensasi energi tahun 2024 akan membengkak. Proyeksi kenaikan ini didorong oleh fluktuasi Indonesian Crude Price (ICP), nilai tukar rupiah, serta peningkatan volume LPG dan listrik bersubsidi.

Disusul, PT Pos Indonesia menyebut tak ada pemutusan hubungan kerja atau PHK karyawan. Corporate Secretary PT Pos Indonesia Tata Sugiarta menegaskan isu PHK yang santer di media dan publik tidak benar.

Selanjutnya, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) dan Komite Anti-dumping Indonesia (KADI) tengah menyelidiki impor selama tiga tahun ke belakang. Penyelidikan ini akan menjadi dasar pengenaan bea masuk tujuh komoditas impor yang membanjiri pasar Indonesia.

Berikutnya, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. atau WIKA mengusulkan Penyertaan Modal Negara (PMN) 2025 Rp 2 triliun untuk membantu penguatan modal kerja. PMN ini disebut akan dialokasikan untuk tambahan modal proyek stategis yang masih berjalan dan baru pada tahun depan.

Terakhir, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2023 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2023.

Kelima berita ini paling banyak diakses pembaca kanal Ekonomi dan Bisnis Tempo.co.

Berikut ringkasan lima berita yang trending tersebut:

Selanjutnya:

1. Sri Mulyani Prediksi Subsidi dan Kompensasi Energi 2024 bakal Bengkak....

<!--more-->

1. Sri Mulyani Prediksi Subsidi dan Kompensasi Energi 2024 bakal Bengkak

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memperkirakan realisasi subsidi dan kompensasi energi tahun 2024 akan membengkak. Proyeksi kenaikan ini didorong oleh fluktuasi Indonesian Crude Price (ICP), nilai tukar rupiah, serta peningkatan volume LPG dan listrik bersubsidi.

Sri Mulyani menyampaikan proyeksi tersebut dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Banggar DPR RI) pada Senin, 8 Juli 2024. "Belanja dari sisi subsidi dan kompensasi yang diperkirakan juga akan mengalami kenaikan karena adanya faktor volume, maupun kurs dan harga," kata Sri Mulyani di Kompleks Senayan.

Per semester I 2024, realisasi subsidi dan kompensasi energi sebesar Rp 155,7 triliun. Pada periode yang sama tahun lalu, realisasi dan kompensasi energi tercatat sebesar Rp 161,9 triliun.

Berita selengkapnya baca di sini.

2. Bantah PHK Karyawan, PT Pos Indonesia: Pemutusan Hubungan Kerja karena Pensiun Alami

PT Pos Indonesia menyebut tak ada pemutusan hubungan kerja atau PHK karyawan. Corporate Secretary PT Pos Indonesia Tata Sugiarta menegaskan isu PHK yang santer di media dan publik tidak benar.

"Hingga saat ini, PT Pos Indonesia tidak pernah melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) di lingkungan kerja, terutama dalam melakukan transformasi digitalisasi," kata Tata dalam keterangan tertulis kepada Tempo, Senin malam, 8 Juli 2024.

Tata menjelaskan, pemutusan hubungan kerja yang terjadi karena adanya pensiun alami. Seperti masa berhenti kerja karyawan yang telah terjadwal sesuai masa kontrak perjanjian kerja karyawan dengan perusahaan. "Jumlah karyawan yang pensiun alami di PT Pos Indonesia sebanyak 1.000 orang per tahun," ujar dia.

Berita selengkapnya baca di sini.

Selanjutnya: 3. Rencana Bea Masuk 7 Barang Impor, Zulhas: KPPI dan KADI....

<!--more-->

3. Rencana Bea Masuk 7 Barang Impor, Zulhas: KPPI dan KADI Sedang Selidiki Impor 3 Tahun Terakhir

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) dan Komite Anti-dumping Indonesia (KADI) tengah menyelidiki impor selama tiga tahun ke belakang. Penyelidikan ini akan menjadi dasar pengenaan bea masuk tujuh komoditas impor yang membanjiri pasar Indonesia.

Tujuh komoditas itu adalah tekstil dan produk tekstil (TPT), pakaian jadi, keramik, elektronik, kosmetik, barang tekstil jadi, dan alas kaki. Bea masuk ini tidak hanya dari Cina, seperti ramai diberitakan sebelumnya, tapi dari berbagai negara. Adapun persentase bea masuk bisa 10 sampai dengan 200 persen, tergantung hasil penyelidikan KPPI dan KADI.

“Mereka harus melihat impornya tiga tahun (ke belakang) itu berapa. Betul apa tidak sih itu banjir impor. Ini kan terdata,” ujar pria yang akrab disapa Zulhas itu saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 8 Juli 2024.

Berita selengkapnya baca di sini.

4. Wijaya Karya Ajukan PMN 2025 Rp 2 Triliun, Dialokasikan untuk 2 Proyek di IKN

PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. atau WIKA mengusulkan Penyertaan Modal Negara (PMN) 2025 Rp 2 triliun untuk membantu penguatan modal kerja. PMN ini disebut akan dialokasikan untuk tambahan modal proyek stategis yang masih berjalan dan baru pada tahun depan.

“WIKA merupakan salah satu pemain utama dalam penyelesaian PSN (Proyek Strategis Nasional),” kata Direktur Utama PT WIKA (Persero) Tbk Agung Budi Waskito saat Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VI DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Senin, 8 Juli 2024.

Agung menyebut dari total PMN Rp 2 triliun itu akan digunakan untuk menyelesaikan dua proyek di kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur. Dua proyek itu meliputi proyek Jalan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN dan pembangunan Jaringan Interkoneksi Instalasi Pengolahan Air (IPA) IKN, Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimatan Timur.

Berita selengkapnya baca di sini.

Selanjutnya: 5. Pemerintahan Jokowi Dapat Opini WTP Delapan Kali Berturut-turut....

<!--more-->

5. Pemerintahan Jokowi Dapat Opini WTP Delapan Kali Berturut-turut, Ini Ragam Penilaian BPK

Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2023 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2023.

Ini adalah opini tertinggi yang diberikan BPK atas laporan keuangan lembaga pemerintahan. Bagi pemerintah pusat, opini WTP ini adalah yang kedelapan berturut-turut sejak 2016.

Presiden Jokowi mengatakan, penilaian opini WTP bukanlah sebuah prestasi, tapi kewajiban pemerintah dalam mengelola keuangan negara dengan baik dan benar. "Sudah sering saya katakan bahwa WTP bukanlah sebuah prestasi. Tapi merupakan kewajiban kita semua.
Kewajiban mengelola APBN dengan baik," kata Jokowi saat menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Atas LKPP Tahun 2023 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2023 kepada Presiden Joko Widodo di Jakarta Convention Center, Jakarta, Senin, 8 Juli 2024.

Berita selengkapnya baca di sini.

TEMPO.CO, Jakarta - PT Pos Indonesia menyebut tak ada pemutusan hubungan kerja atau PHK karyawan. Corporate Secretary PT Pos Indonesia Tata Sugiarta menegaskan isu PHK yang santer di media dan publik tidak benar.

"Hingga saat ini, PT Pos Indonesia tidak pernah melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) di lingkungan kerja, terutama dalam melakukan transformasi digitalisasi," kata Tata dalam keterangan tertulis kepada Tempo, Senin malam, 8 Juli 2024.

Tata menjelaskan, pemutusan hubungan kerja yang terjadi karena adanya pensiun alami. Seperti masa berhenti kerja karyawan yang telah terjadwal sesuai masa kontrak perjanjian kerja karyawan dengan perusahaan. "Jumlah karyawan yang pensiun alami di PT Pos Indonesia sebanyak 1.000 orang per tahun," ujar dia.

Dia mengatakan, berkaca pada saat pandemi Covid-19 pada 2020, PT Pos Indonesia tidak melakukan PHK pada karyawan.

Tata sekaligus juga membantah berita-berita yang menyebutkan bahwa wacana PHK itu terjadi di bagian logistik dan kurir, karena diterapkannya sistem robotisasi atau karena kinerja PT Pos Indonesia sudah tak lagi kinclong. Atau kalah bersaing dengan perusahaan-perusahaan jasa pengantaran lainnya.

Tata menjelaskan, badan usaha milik negara atau BUMN itu tak ada hubungan antara digitalisasi yang dilakukan oleh PT Pos Indonesia dengan isu pemecatan kerja di lingkup karyawan. Tidak ada rencana PHK di divisi penyortiran akibat transformasi teknologi informasi (IT) dan robotisasi tersebut.

Menurut dia, robotisasi pada bagian logistik menggunakan mesin sortir robotik Radio Frequency Identification (RFID). Robotisasi berfungsi untuk penyortiran barang guna mempercepat transformasi digital perusahaan. Dengan tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.

Selanjutnya: Tata menambahkan, transformasi IT dan robotisasi di bidang logistik....

• 1
• 2
• Selanjutnya

TEMPO.CO, Jakarta - PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. atau WIKA mengusulkan Penyertaan Modal Negara (PMN) 2025 Rp 2 triliun untuk membantu penguatan modal kerja. PMN ini disebut akan dialokasikan untuk tambahan modal proyek stategis yang masih berjalan dan baru pada tahun depan.

“Wika merupakan salah satu pemain utama dalam penyelesaian PSN (Proyek Strategis Nasional),” kata Direktur Utama PT WIKA (Persero) Tbk Agung Budi Waskito saat Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VI DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Senin, 8 Juli 2024.

Agung menyebut dari total PMN Rp 2 triliun itu akan digunakan untuk menyelesaikan dua proyek di kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur. Dua proyek itu meliputi proyek Jalan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN dan pembangunan Jaringan Interkoneksi Instalasi Pengolahan Air (IPA) IKN, Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimatan Timur.

Dalam proyek Jalan KIPP IKN, Agung menyebut akan mengalokasikan anggara Rp 1,3 triliun. Sementara untuk IPA IKN akan menggunakan PMN sebesar Rp 401 miliar.

Selain untuk proyek di IKN, Agung mengatakan sisa PMN juga akan dialokasikan untuk beberapa proyek yang tengah digarap perseroan. Proyek itu berupa Pembangunan Tol Serang-Panimbang Seksi II, Jalan Tol Semarang-Demak, Proyek Terminal II Bandara Hang Nadim, Pembangunan LPG Refrigerated Tuban Phase II, Revitalisasi Demaga Gospier di Integrated Terminal Surabaya, dan Pembangunan Jetty I Baru di Integrated Terminal Manggis.

TEMPO.CO, Jakarta - PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. atau WIKA mengusulkan Penyertaan Modal Negara (PMN) 2025 Rp 2 triliun untuk membantu penguatan modal kerja. PMN ini disebut akan dialokasikan untuk tambahan modal proyek stategis yang masih berjalan dan baru pada tahun depan.

“Wika merupakan salah satu pemain utama dalam penyelesaian PSN (Proyek Strategis Nasional),” kata Direktur Utama PT WIKA (Persero) Tbk Agung Budi Waskito saat Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VI DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Senin, 8 Juli 2024.

Agung menyebut dari total PMN Rp 2 triliun itu akan digunakan untuk menyelesaikan dua proyek di kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur. Dua proyek itu meliputi proyek Jalan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN dan pembangunan Jaringan Interkoneksi Instalasi Pengolahan Air (IPA) IKN, Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimatan Timur.

Dalam proyek Jalan KIPP IKN, Agung menyebut akan mengalokasikan anggara Rp 1,3 triliun. Sementara untuk IPA IKN akan menggunakan PMN sebesar Rp 401 miliar.

Selain untuk proyek di IKN, Agung mengatakan sisa PMN juga akan dialokasikan untuk beberapa proyek yang tengah digarap perseroan. Proyek itu berupa Pembangunan Tol Serang-Panimbang Seksi II, Jalan Tol Semarang-Demak, Proyek Terminal II Bandara Hang Nadim, Pembangunan LPG Refrigerated Tuban Phase II, Revitalisasi Demaga Gospier di Integrated Terminal Surabaya, dan Pembangunan Jetty I Baru di Integrated Terminal Manggis.

TEMPO.CO, Jakarta - PT Adhi Karya (Persero) Tbk. mengusulkan Pernyertaan Modal Negara (PMN) tahun anggaran 2025 sebesar Rp 2,96 triliun. Siraman modal negara ini akan digunakan untuk menyelesaikan dua proyek Jalan Tol Solo-Yogyakarta-Kulon Progo dan Jalan Tol Yogyakarta-Bawen.

Direktur Utama PT Adhi Karya (Persero) Tbk. Entus Asnawi Mukhson mengatakan dari PMN yang diusulkan itu sebesar Rp 1,9 triliun untuk menggarap proyek Jalan Tol Solo-Yogyakarta-Kulon Progo dan Rp 173 miliar untuk Jalan Tol Yogyakarta-Bawen.

“Dengan adanya PMN, akan mendukung tercapainya program pemerintah untuk tujuan pembangunan berkelanjutan, peningkatan konenktivitas, dan PBD, PDRB, dan meningkatakan kesempatan kerja,” kata Entus saat Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi VI DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Senin, 8 Juli 2024.

Sementara itu, Entus menyebut opsi perusahaannya mengajukan PMN 2025 merupakan opsi terbaik. Dia menyebut dengan adanya PMN akan memberikan perbaikan terhadap rasio keuangan perseroan. “Terutama rasio Debt to Equity,” kata dia.

Entus menyebut PMN ini juga akan mampu mendukung penyelesaian Proyek Stategis Nasional (PSN) dengan tetap menjaga kesehatan keuangan perusahaan serta meningkatkan kapasitas usaha dan daya saing perusahaan.

Tak hanya itu, Entus menyebut PMN ini juga akan memberi manfaat terhadap banyak aspek yang meliputi penciptaan lapangan kerja, membangun insfrastuktur, dan meningkatan konektivitas sekaligus aksesibilitas. “Berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi,” kata dia.

Selanjutnya: Hutama Karya....

<!--more-->

Hutama Karya

PT Hutama Karya (Persero) mengusulkan Pernyataan Modal Negara atau PMN 2025 sebesar Rp 13,86 triliun. Guyuran modal itu akan dugunakan untuk meningkatan struktur permodalan perseroan dalam menggarap Ruas Jalan Tol Jambi-Rengat, Rengat-Junction Pekanbaru, dan Perencanaan Teknis Ruang Jalan Tol Trans Sumatera Tahap III.

“Skenario tanpa PMN akan menanggung beban bunga lebih besar, sehingga membuat potensi laba bersih persuahaan menurun,” kata Direktur Utama PT Hutama Karya (Persero) Budi Harto saat Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VI DPR, pada Senin, 8 Juli 2024.

Budi menyebut pengajuan PMN ini akan mendatangkan manfaat bagi pemerintah, masyarakat, dan persuahaan. Bagi pemerintah, kata dia, akan mamu meningkatkan pertumbuhan PDRB.

“Dan meningkatkan konektivitas di Pulau Sumatera, serta memberikan konstribusi penerimaan kepada negara,” kata dia.

Selain itu, Budi menyebut masyarakat juga akan mendapatkan manfaat dengan adanya proyek Jalan Tol Trans Sumatera. Menurut dia, masyarakat akan mudah dalam mobilitas, meningkatkan efektivitas dalam bertransportasi, dan mengurai simpul kemacetan.

“Ini memicu pertumbuhan ekonomi daerah serta pemerataan penduduk sehingga mampu menurunkan biaya transportasi dan menyerap tenaga kerja selama masa konsesi,” kata Budi.

Sementara manfaat dari sisi perusahaan, kata Budi, akan membuat struktur permodalan lebih kuat dalam rangka menyelesaikan penugasan Jalan Tol Trans Sumatera. Selain itu, perusahaan akan mampu untuk mengembangkan usaha.

TEMPO.CO, Jakarta - PT Adhi Karya (Persero) Tbk. mengusulkan Pernyertaan Modal Negara (PMN) tahun anggaran 2025 sebesar Rp 2,96 triliun. Siraman modal negara ini akan digunakan untuk menyelesaikan dua proyek Jalan Tol Solo-Yogyakarta-Kulon Progo dan Jalan Tol Yogyakarta-Bawen.

Direktur Utama PT Adhi Karya (Persero) Tbk. Entus Asnawi Mukhson mengatakan dari PMN yang diusulkan itu sebesar Rp 1,9 triliun untuk menggarap proyek Jalan Tol Solo-Yogyakarta-Kulon Progo dan Rp 173 miliar untuk Jalan Tol Yogyakarta-Bawen.

“Dengan adanya PMN, akan mendukung tercapainya program pemerintah untuk tujuan pembangunan berkelanjutan, peningkatan konenktivitas, dan PBD, PDRB, dan meningkatakan kesempatan kerja,” kata Entus saat Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi VI DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Senin, 8 Juli 2024.

Sementara itu, Entus menyebut opsi perusahaannya mengajukan PMN 2025 merupakan opsi terbaik. Dia menyebut dengan adanya PMN akan memberikan perbaikan terhadap rasio keuangan perseroan. “Terutama rasio Debt to Equity,” kata dia.

Entus menyebut PMN ini juga akan mampu mendukung penyelesaian Proyek Stategis Nasional (PSN) dengan tetap menjaga kesehatan keuangan perusahaan serta meningkatkan kapasitas usaha dan daya saing perusahaan.

Tak hanya itu, Entus menyebut PMN ini juga akan memberi manfaat terhadap banyak aspek yang meliputi penciptaan lapangan kerja, membangun insfrastuktur, dan meningkatan konektivitas sekaligus aksesibilitas. “Berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi,” kata dia.

Selanjutnya: Hutama Karya....

<!--more-->

Hutama Karya

PT Hutama Karya (Persero) mengusulkan Pernyataan Modal Negara atau PMN 2025 sebesar Rp 13,86 triliun. Guyuran modal itu akan dugunakan untuk meningkatan struktur permodalan perseroan dalam menggarap Ruas Jalan Tol Jambi-Rengat, Rengat-Junction Pekanbaru, dan Perencanaan Teknis Ruang Jalan Tol Trans Sumatera Tahap III.

“Skenario tanpa PMN akan menanggung beban bunga lebih besar, sehingga membuat potensi laba bersih persuahaan menurun,” kata Direktur Utama PT Hutama Karya (Persero) Budi Harto saat Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VI DPR, pada Senin, 8 Juli 2024.

Budi menyebut pengajuan PMN ini akan mendatangkan manfaat bagi pemerintah, masyarakat, dan persuahaan. Bagi pemerintah, kata dia, akan mamu meningkatkan pertumbuhan PDRB.

“Dan meningkatkan konektivitas di Pulau Sumatera, serta memberikan konstribusi penerimaan kepada negara,” kata dia.

Selain itu, Budi menyebut masyarakat juga akan mendapatkan manfaat dengan adanya proyek Jalan Tol Trans Sumatera. Menurut dia, masyarakat akan mudah dalam mobilitas, meningkatkan efektivitas dalam bertransportasi, dan mengurai simpul kemacetan.

“Ini memicu pertumbuhan ekonomi daerah serta pemerataan penduduk sehingga mampu menurunkan biaya transportasi dan menyerap tenaga kerja selama masa konsesi,” kata Budi.

Sementara manfaat dari sisi perusahaan, kata Budi, akan membuat struktur permodalan lebih kuat dalam rangka menyelesaikan penugasan Jalan Tol Trans Sumatera. Selain itu, perusahaan akan mampu untuk mengembangkan usaha.

PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. atau WIKA mengusulkan Penyertaan Modal Negara (PMN) 2025 Rp 2 triliun untuk membantu penguatan modal kerja.