TEMPO.CO, Jakarta -Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah menetapkan besaran nilai ambang batas ataupassing gradeseleksi kompetensi dasar (SKD) yang harus dipenuhi pelamar rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) pada 2024.

Ketentuan itu tercantum dalam Keputusan Menteri PANRB Nomor 321 Tahun 2024 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024.

Sebagai informasi, SKD CPNS 2024 terdiri dari tes wawasan kebangsaan (TWK), tes intelegensia umum (TIU), dan tes karakteristik pribadi (TKP). Adapun setiap peserta harus memenuhi nilai ambang batas dari ketiga tes yang diujikan tersebut agar bisa lolos ke tahap seleksi berikutnya, yaitu seleksi kompetensi bidang (SKB).

Passing Grade SKD CPNS 2024

Berikut ketentuan nilai ambang SKD bagi pelamar kebutuhan umum dan kebutuhan khusus putra/putri Kalimantan CPNS 2024:

- TWK: 65

- TIU: 80

- TKP: 166

Sementara itu, penetapan nilai ambang batas SKD bagi pelamar kebutuhan khusus lulusan terbaik berpredikat dengan pujian/cumlaudedan diaspora meliputi:

- Nilai kumulatif SKD minimal 311

- Nilai TIU minimal 85

Selanjutnya, penetapanpassing gradeSKD bagi pelamar kebutuhan khusus penyandang disabilitas, putra/putri Papua, dan putra/putri daerah tertinggal, yaitu:

- Nilai kumulatif SKD minimal 286

- Nilai TIU minimal 60

Selanjutnya baca: Jenis Soal SKD CPNS 2024<!--more-->

Berikut rincian materi SKD CPNS 2024 yang diujikan:

1. TWK

TWK diselenggarakan untuk menilai penguasaan ilmu dan kemampuan pelamar dalam mengimplementasikan:

- Nasionalisme: mampu mewujudkan kepentingan nasional melalui cita-cita dan tujuan yang sama sembari mempertahankan identitas nasional.

- Integritas: mampu menjunjung tinggi kejujuran, komitmen, ketangguhan, dan konsistensi sebagai satu kesatuan sikap untuk meraih tujuan nasional.

- Bela negara: mampu berkontribusi aktif dalam mempertahankan keberadaan bangsa dan negara.

- Pilar negara: mampu membentuk karakter positif melalui pengamalan Pancasila, Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika.

- Bahasa negara: mampu menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan yang sangat penting posisinya dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.

2. TIU

TIU bertujuan untuk mengetahui penguasaan ilmu dan kemampuan pelamar dalam mengimplementasikan:

a. Kemampuan verbal yang terdiri dari:

- Analogi: mengukur kemampuan peserta dalam bernalar melalui perbandingan dua konsep kata yang saling berkaitan, lalu menggunakan konsep hubungan tersebut pada kondisi yang lain.

- Silogisme: mengukur kemampuan dalam menarik kesimpulan dari dua pernyataan yang diberikan.

- Analitis: mengukur kemampuan dalam menganalisis dan menyimpulkan informasi.

b. Kemampuan numerik terdiri dari:

- Berhitung: mengukur kemampuan hitung sederhana.

- Deret angka: mengukur kemampuan dalam mengamati pola keterkaitan angka.

- Perbandingan kuantitatif: mengukur kemampuan dalam menarik kesimpulan berdasarkan dua data kuantitatif.

- Soal cerita: mengukur kemampuan dalam menganalisis secara kuantitatif dari informasi yang disajikan.

c. Kemampuan figural terdiri dari:

- Analogi: mengukur kemampuan dalam bernalar melalui perbandingan dua gambar yang berkaitan, lalu menggunakan konsep hubungan tersebut pada situasi yang lain.

- Ketidaksamaan: mengukur kemampuan dalam mengamati perbedaan di antara beberapa gambar.

- Serial: mengukur kemampuan dalam mengamati pola hubungan yang disajikan dalam bentuk gambar.

3. TKP

TKP bertujuan untuk menilai penguasaan ilmu dan kemampuan dalam mengimplementasikan:

- Pelayanan publik: mampu menunjukkan keramahtamahan dalam pekerjaan secara efektif guna memenuhi kebutuhan dan kepuasan orang lain sesuai dengan tugas dan wewenang yang diemban.

- Jejaring kerja: mampu membangun dan membina hubungan, menjalin kerja sama, serta memberi informasi dan berkolaborasi dengan orang lain secara efektif.

- Sosial budaya: mampu menyesuaikan diri dan bekerja secara efektif di tengah masyarakat majemuk yang terdiri atas keanekaragaman suku, agama, budaya, dan sebagainya.

- Teknologi informasi dan komunikasi: mampu memanfaatkan teknologi informasi secara efektif untuk meningkatkan kinerja.

- Profesionalisme: mampu melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan tuntutan jabatan.

- Anti-radikalisme: menjaring informasi mengenai pengetahuan terhadap anti-radikalisme, serta kecenderungan dalam bersikap dan berperilaku ketika diberi stimulus dengan beberapa alternatif kondisi.

TEMPO.CO, Jakarta - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. atau BNI mencatatkan pertumbuhan kredit per Juni 2024 sebesar 11,7 persen secara tahunan atau year-on-year (yoy) menjadi Rp727 triliun. Direktur Finance BNI Novita Widya Anggraini mengatakan pertumbuhan kredit membaik dibandingkan pada kuartal pertama yang sebesar 9,6 persen yoy.

"Sumber pertumbuhan kredit datang dari segmen berisiko rendah yaitu korporasi blue chip baik swasta dan BUMN, kredit consumer, serta perusahaan anak," kata dia dalam konferensi pers virtual paparan kinerja BNI semester I - 2024 pada Kamis, 22 Agustus 2024.

Novita membeberkan, kredit segmen korporasi tumbuh 18,7 persen yoy menjadi Rp403,1 triliun yang berasal dari korporasi blue chip. Sementara kredit segmen consumer tumbuh 15,1 persen yoy menjadi Rp132,7 triliun, yang utamanya ditopang oleh pertumbuhan personal loan dan kredit pemilikan rumah.

Pertumbuhan kredit yang tinggi dilakukan di tengah relaksasi giro wajib minimum (GWM) yang diberikan oleh Bank Indonesia melalui insentif kebijakan likuiditas makroprudensial. Relaksasi GWM ini, kata Novita memberikan tambahan likuiditas untuk mendukung penyaluran kredit, sekaligus dimanfaatkan untuk memperbaiki struktur dana pihak ketiga (DPK) BNI. Caranya adalah dengan mengurangi porsi dana institusi pada giro dan deposito, lalu menggantikannya dengan deposito retail atau perorangan yang lebih efisien dari sisi bunga.

“Hasilnya terlihat dari total DPK kami di semester I - 2024 yang tercatat tumbuh 1 persen yoy, didukung oleh pertumbuhan tabungan sebesar 4,3 persen yoy dan giro 1,1 persen yoy," kata dia.

Sementara itu, deposito terkoreksi sebesar 2,6 persen yoy. Hal ini mendorong rasio dana murah atau CASA terhadap DPK yang naik menjadi 70,7 persen, dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 69,6 persen. "Upaya tersebut menghasilkan efisiensi cost of fund (CoF), sehingga CoF di kuartal II - 2024 menjadi 2,72 persen, membaik 7 basis poin dibandingkan kuartal sebelumnya."

Berkat akselerasi kredit di segmen berisiko rendah, kata Novita, kualitas aset terus membaik. Hal ini terlihat dari penurunan rasio non-performing loan (NPL) dan rasio loan at risk (LaR). Rasio NPL per Juni 2024 tercatat 2 persen, membaik dibanding Juni tahun lalu yang sebesar 2,5 persen. Sementara itu, LaR tercatat sebesar 12,3 persen. Levelnya membaik dibandingkan Juni tahun lalu sebesar 16,1 persen.

INFO NASIONAL - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara resmi mencanangkan Gerakan Nasional Cerdas Keuangan atau Gencarkan bertema “Masyarakat Cerdas Keuangan Menuju Indonesia Emas 2045” di JiExpo Kemayoran, Jakarta, pada Kamis, 22 Agustus 2024.

Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar mengatakan, program Gencarkan menjadi upaya untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Mahendra mengatakan, program Gencarkan dilatarbelakangi oleh hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) pada 2024 yang mencatat tingkat inklusi keuangan di Indonesia saat ini sebesar 75,02 persen, dengan indeks literasi keuangan penduduk Indonesia sebesar 65,43 persen.

Menurutnya, hasil SNLIK 2024 menunjukkan bahwa masih terdapat ruang untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di Indonesia. pihaknya meyakini penguatan literasi dan inklusi keuangan menjadi kunci untuk meningkatkan likuiditas dan pendalaman pasar, sehingga berdampak pada pengembangan sektor jasa keuangan, termasuk peningkatan penyaluran pembiayaan.

“Jika ini kita dorong terus maka memberikan daya ungkit bagi pertumbuhan ekonomi nasional," kata Mahendra.

Selain itu, OJK juga melihat masih maraknya aktivitas keuangan ilegal dan judi online serta kelompok masyarakat rentan keuangan yang perlu mendapat perhatian khusus seperti kaum perempuan, pemuda dan pelajar, pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta kelompok disabilitas dan pekerja migran Indonesia.

Untuk mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan, diperlukan partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan mulai pemerintah pusat, pemerintah daerah dan pelaku usaha jasa keuangan untuk berkolaborasi menjalankan Gencarkan secara masif dan merata di seluruh daerah.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Harian Dewan Nasional Keuangan Inklusif atau DNKI, Airlangga Hartanto mengatakan, Gencarkan menjadi wujud nyata kolaborasi dan koordinasi pelaksanaan Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI). Airlangga pun mengapresiasi inisiasi OJK dalam membuat terobosan percepatan dan pemerataan literasi dan inklusi keuangan melalui program Gencarkan.

“DNKI selalu dan bersama dengan OJK mendorong semua pihak, semua kementerian/lembaga, pemerintah daerah, industri, masyarakat, akademisi, serta media untuk berpartisipasi, berkolaborasi, untuk mensukseskan program Pencanangan Gerakan Nasional Cerdas Keuangan ini,” katanya.

Ia meyakini, Gencarkan yang menjadi jembatan untuk memasifkan literasi dan inklusi keuangan akan membantu jutaan masyarakat untuk bisa terlepas dari kemiskinan sekaligus mengubah kemajuan perekonomian Indonesia.

Target Inklusi 98 Persen

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi mengatakan, dari sisi literasi keuangan, program Gencarkan diharapkan dapat menjangkau seluruh wilayah di Indonesia dan menyasar seluruh kelompok prioritas dengan dukungan jaringan kantor Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

“Program Gencarkan juga mendorong lahirnya dua juta Duta dan Agen Literasi dan Inklusi Keuangan yang dapat memberikan multiplier effect melalui beragam kegiatan edukasi keuangan bagi masyarakat luas. Program Gencarkan juga akan dilakukan secara multikanal sehingga diharapkan dapat menjangkau hingga 50 juta rakyat Indonesia,” kata Friderica.

Progrm ini pun menargetkan 90 persen pelajar Indonesia pada 2025 sudah memiliki tabungan. Melalui tabungan Simpanan Mahasiswa dan Pemuda (SiMuda), diharapkan sebanyak 2,5 juta kelompok mahasiswa dan pemuda telah memiliki rekening. Progam ini juga turut mendorong pembukaan akses kredit UMKM melalui program Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR) sehingga dapat menjangkau 1,6 juta debitur, serta mengakselerasi penggunaan produk keuangan oleh 30 persen kelompok penyandang disabilitas.

“End-state yang kita harapkan melalui Program GENCARKAN ini adalah indeks inklusi keuangan Nasional dapat mencapai 98 persenpada perayaan Indonesia Emas tahun 2045,” kata Friderica.

Dalam kegiatan Pencanangan Gencarkan juga OJK memberikan apresiasi kepada pelaku usaha jasa keuangan maupun pemerintah daerah dalam mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan dalam bentuk Financial Literacy Award dan Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR) Award. (*)

TEMPO.CO, Jakarta - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. atau BNI mencatatkan laba bersih secara konsolidasi hingga Juni 2024 tumbuh 3,8 persen year-on-year (yoy). Direktur Utama BNI Royke Tumilaar menyebut, perseroan mampu meraih laba bersih mencapai Rp 10,7 triliun, sejalan dengan ekspektasi pasar.

Capaian laba ini didukung oleh kinerja kredit yang mengalami akselerasi di kuartal II 2024. Dengan demikian, kata Royke, BNI mampu mencatatkan pertumbuhan kredit sebesar 11,7 persen yoy per Juni 2024 menjadi Rp 727 triliun. Pertumbuhan bank BUMN tersebut meningkat dibandingkan kuartal pertama yang sebesar 9,6 persen yoy.

"Pertumbuhan kredit ini dihasilkan dari ekspansi yang prudent di segmen berisiko rendah, yaitu korporasi blue chip, kredit consumer dan perusahaan anak," kata Royke dalam konferensi pers daring paparan kinerja BNI semester I 2024 pada Kamis, 22 Agustus 2024.

Dia menjelaskan, akselerasi pertumbuhan kredit kuartal II juga tak lepas dari perekonomian nasional yang terbilang stabil di tengah kondisi global nan dinamis. Selain itu, juga dipengaruhi oleh operating environment yang membaik bagi perbankan. Terutama sejak Bank Indonesia (BI) memberikan insentif berupa pelonggaran atas kewajiban pemenuhan giro wajib minimum dalam rupiah kepada bank yang menyalurkan kredit atau pembiayaan ke sektor tertentu, yang berlaku sejak 1 Juni 2024.

Melalui insentif tersebut, BI memperluas cakupan sektor prioritas kebijakan likuiditas makroprudensial dengan turut mencakup sejumlah sektor. Mulai dari sektor otomotif, perdagangan, listrik, gas, air, jasa sosial, ekonomi kreatif, dan pembiayaan hijau. Bukan saja untuk sektor penghiliran minerba serta non minerba, perumahan dan pariwisata yang telah ada sebelumnya.

Dengan memanfaatkan insentif ini, kata Royke, perbankan memperoleh tambahan likuiditas yang dapat dioptimalkan untuk meningkatkan penyaluran kredit kepada masyarakat. "Bagi BNI, pemberian insentif ini juga berdampak positif pada cost of fund yang mulai menunjukkan perbaikan di kuartal II 2024, karena dapat dimanfaatkan momentumnya untuk memperbaiki struktur DPK (dana pihak ketiga)," ujarnya.

Royke melanjutkan, penyaluran kredit atau loan disbursement BNI selama semester I 2024 mencapai Rp 171 triliun atau meningkat 48 persen yoy. Kredit ini disalurkan terutama pada korporasi blue chip, baik swasta dan BUMN. Dia mengungkapkan tiga sektor ekonomi dengan penyaluran kredit terbesar yakni perdagangan, energi dan manufaktur.

BNI memfokuskan ekspansi kredit pada debitur top tier di masing-masing industri dan regional yang diikuti optimalisasi bisnis dari ekosistem debitur. Dengan demikian, dapat mendorong pertumbuhan kredit di segmen lainnya seperti consumer yang tumbuh hingga 15,1 persen yoy.

“Kami optimistis BNI dapat terus mendorong tren pertumbuhan yang baik ini, agar dapat memberikan kontribusi optimal dalam menjaga momentum pertumbuhan kredit dan ekonomi,” kata Royke.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan turut menyusun target penerima makan bergizi gratis. Adapun biaya belanja modal atau capital expenditure (Capex) telah direncanakan sebesar Rp20 triliun. Adapun biaya total program ditetapkan Rp71 triliun untuk tahun depan.

Suharso mengatakan angka tersebut masih terus dihitung. Keputusan akan ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional atau lembaga yang akan mengelola program tersebut. “Kami hitung bersama, tapi sekarang kan rasionalitasnya tergantung kepala badan yang sudah ada ini,” kata dia saat ditemui di kompleks parlemen, Rabu, 21 Agustus 2024.

Ia mengatakan modal awal sebesar Rp20 triliun tersebut bukan untuk operasional badan gizi. Biaya lembaga akan ditetapkan oleh Dadan Hindayana selaku kepala badan yang dilantik Jokowi pada 19 Agustus 2024 lalu. “Kepala gizinya nanti akan mengajukan,” kata dia.

Kementerian Bappenas, menurut dia, hanya akan terlibat menyusun target dan besaran gizi yang akan disalurkan. Ia menerangkan pembahasan pertama adalah target grup, lalu persentase kalori yang akan diberikan, terakhir berapa kali frekuensi pemberiannya. “Satu minggu tiga kali, satu minggu dua kali, satu minggu lima kali, itu yang belum terlihat,” ujarnya lagi.

Konfigurasi dari makanannya itu berdasarkan persentase kalori juga dihitung. Ia berharap bahan pangan seluruhnya dapat disuplai dari dalam negeri, sehingga dapat memberdayakan pemasok dan UMKM dalam negeri serta tidak akan bergantung pada impor.

Selain bahan dan suplai, kata dia, pemerintah juga sedang mengukur mekanisme dan bentuk penyalurannya. “Misalnya pemberian dilakukan dari sekolah, apakah dari sekolah punya fasilitas untuk itu, apakah cukup dengan dalam bentuk misalnya dikasih uang,” kata dia.

Menurut dia ada beberapa sekolah yang sudah terbiasa menyediakan makanan sendiri, seperti pesantren. Sehingga mekanisme penyaluran bisa saja berbeda. Meski demikian kontrol kalori dan standar gizi yang paling penting dalam penyediaan program ini.

Ketika ditanya apakah ada kemungkinan anggaran meningkat dari Rp71 triliun, ia hanya menjawab bahwa semua tergantung pada target grup. “Kalau target grup-nya bertambah dan ini sukses gitu, kan ini banyak,” ujarnya.

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden terpilih Prabowo Subianto bakal membentuk badan khusus untuk menangani perubahan iklim dan tata niaga karbon. Hal tersebut disampaikan oleh Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran, Ferry Latuhihin.

Ferry meyatakan dirinya tengah menggodok draf peraturan pemerintah yang akan menjadi dasar hukum pembentukan lembaga baru tersebut.

"Nanti akan disahkan, kemungkinan kepala badan perubahan iklim dan tata niaga karbon ini akan ditunjuk setelah Pak Prabowo resmi dilantik sebagai presiden," kata Ferry saat ditemui usai menghadiri diskusi di kawasan Cikini, Jakarta, Kamis, 22 Agustus 2024.

Ferry menjelaskan nomenklatur lembaga baru ini yaitu Badan Pengelola Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Niaga Karbon (BPPPI-TNK). Namun demikian, dia mengatakan nomenklatur tersebut belum final dan masih akan dibahas. "Yang jelas tugasnya adalah sebagai lembaga yang mengkoordinasikan kebijakan mitigasi perubahan iklim dan perdagangan karbon," katanya.

Pembentukan lembaga baru tersebut merupakan implementasi dari salah satu misi Prabowo-Gibran di sektor ekonomi hijau. Ketika resmi dibentuk, badan perubahan iklim dan tata niaga karbon akan bertanggung jawab langsung kepada presiden. "Ini akan sama seperti Badan Gizi Nasional, jadi dibentuk untuk mencapai target dan tujuan tertentu," ujar Ferry.

Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran, Ferry Latuhihin, saat ditemui usai menjadi pembicara dalam diskusi bertajuk Menagih Komitmen Ekonomi Hijau dalam RAPBN 2025, di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Kamis, 22 Agustus, 2024. TEMPO/Nandito Putra.

Pembentukan lembaga baru ini merespon banyaknya kebijakan kementerian/lembaga yang tidak sejalan dalam penanganan karbon. Dia menilai hal tersebut akan menghambat potensi Indonesia dalam perdagangan karbon di pasar internasional.

Di lain sisi, Ferry mengatakan skema perdagangan karbon selama ini dikendalikan oleh pedagang karbon dari luar negeri. "Dengan adanya badan khusus, maka optimalisasi nilai ekonomi karbon dilakukan dengan membuat peraturan yang mewajibkan pelaku usaha di dalam dan luar negerI menghormati prinsip dasar bahwa karbon adalah kedaulatan negara," katanya.

Pembentukan badan yang mengurusi tata niaga karbon diharapkan bisa mengendalikan volume karbon yang diperdagangkan. Sebab, klaim dia, data karbon yang diperdagangkan saat ini tidak bisa dideteksi.

Dia menjelaskan secara global permintaan kredit karbon diproyeksikan akan tumbuh 632 juta ton pada tahun 2030. "Dan Indonesia memiliki potensi untuk memasok 20 persen dari jumlah tersebut," katanya.

Ferry menambahkan keberadaan lembaga baru ini bisa memperkuat posisi Indonesia secara geopolitik. Selain itu lembaga ini diharapkan bisa mempermudah perorangan atau perusahaan dalam melakukan carbon offset.

Carbon offset merupakan memungkinkan perorangan dan perusahaan untuk berpartisipasi dalam investasi proyek lingkungan global, seperti perlindungan hutan hujan tropis dan ekosistem terumbu karang. Sederhananya, carbon offset adalah penebusan oleh individu atau perusahaan untuk mengurangi karbon di satu lokasi dengan mengkompensasi emisi karbon di lokasi lain.

"Ketika ada lembaga khusus, ini tata kelola dan tata niaga karbon menjadi lebih terarah dan investasinya akan berdampak terhadap masyarakat adat dan pembangunan di kawasan pedesaan," kata Ferry.

TEMPO.CO, Jakarta - Country Director Meta Indonesia Pieter Lydian menyatakan data terbaru menunjukkan sekitar 90 persen pengguna internet dewasa di Indonesia berinteraksi dengan akun WhatsApp Business setidaknya sekali seminggu. Angka ini, kata dia, melampaui rata-rata global yang berada di kisaran 79,4 persen.

mengungkapkan keunggulan Indonesia di angka keempat dalam tren global perpesanan bisnis.

"Data ini menunjukan pentingnya peran WhatsApp dalam memperkuat hubungan antara bisnis dan konsumen," ujar Pieter Lydian dalam acara WhatsApp Business Summit (WABS) 2024 yang diadakan di Hotel Ritz Carlton Pacific Place, di kawasan Senayan, Jakarta Selatan, pada Kamis, 22 Agustus 2024.

Acara tersebut dihadiri oleh berbagai pelaku usaha kecil dan menengah (UKM), perusahaan skala besar, serta pengembang teknologi. Dalam acara kedua yang di gelar di Indonesia ini, WhatsApp memperkenalkan sejumlah fitur baru di aplikasi WhatsApp Business.

WhatsApp memperkenalkan sejumlah fitur baru yang dirancang untuk membantu bisnis dalam meningkatkan komunikasi dengan pelanggan. Apalagi perpesanan kini menjadi strategi komunikasi utama bagi banyak bisnis lokal, hal itu membuat pentingnya pemanfaatan platform perpesanan dalam interaksi dengan konsumen modern.

"Mayoritas atau 87 persen konsumen Indonesia memilih perpesanan sebagai cara utama berkomunikasi dengan bisnis," kata Lydian.

Lalu apa saja fitur terbaru yang terdapat di WhatsApp Business? Simak penjelasannya berikut ini.

Fitur Baru di Aplikasi WhatsApp Business

Verifikasi Meta

Pada Juni lalu, WhatsApp menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara pertama penerima fitur ini. Fitur ini dapat diakses pelaku UKM Indonesia yang memenuhi syarat. Lencana Verifikasi ini akan muncul pada profil bisnis dan halaman WhatsApp Channels bisnis.

Bisnis yang menggunakan lencana verifikasi ini pada profil mereka dapat meningkatkan kepercayaan pelanggan, selain itu bisnis dapat mengakses aplikasi WhatsApp Business melalui banyak perangkat.

Panggilan dalam Chat dengan Bisnis Berskala Besar

Saat ini WhatsApp sedang menguji fitur baru ini, pelanggan bisa melakukan panggilan WhatsApp langsung ke akun bisnis. Fitur ini dapat diaktifkan melalui aplikasi WhatsApp Business Platform.

Meta AI untuk WhatsApp Business

Sebuah penerapan teknologi AI dalam membantu peningkatan kualitas dan membalas pesan di aplikasi WhatsApp Business. Teknologi ini memungkinkan bisnis membuat iklan tanpa biaya tambahan. Meta AI ini masih dalam tahap awal pengembangan WhatsApp.

TEMPO.CO, Jakarta - Berita-berita terkini ekonomi dan bisnis hingga Kamis sore, 22 Agustus 2024 dimulai dari ekonom senior Faisal Basri mengungkapkan dalam Rancangan Anggaran dan Belanja Negara atau RAPBN 2025, pemerintah kembali menghadapi defisit keseimbangan primer (primary balance) yang memaksa negara terus berutang untuk membayar bunga utang.

Selanjutnya, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) berencana membeli 100 hektare lahan di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, untuk membangun fasilitas dan kantor untuk PBNU hingga peluang bisnis bagi organisasi.

Berikutnya, Presiden Jokowi memanggil Menteri Keuangan Sri Mulyani ke Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis siang, 22 Agustus 2024. Pertemuan Jokowi dan Sri Mulyani terjadi di tengah pengawasan ketat publik terhadap pemerintah dan DPR di tengah wacana pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada.

Selanjutnya, Badan Bank Tanah memenangkan kasus klaim lahan Bandara di Ibu Kota Nusantara atau IKN. Hal itu berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri (PN) Penajam, Kalimantan Timur, yang menolak gugatan salah satu warga lokal.

Terakhir, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengajak pemerintah daerah agar menyiapkan tata ruang yang aman dan mampu menampung masyarakat sebagai upaya mitigasi bila gempa Megathrust terjadi di Indonesia.

Kelima berita ini paling banyak diakses pembaca kanal Ekonomi dan Bisnis Tempo.co.

Berikut ringkasan lima berita yang trending tersebut:

Selanjutnya: 1. Beban Utang Negara Makin Meningkat, Faisal Basri.....

<!--more-->

1. Beban Utang Negara Makin Meningkat, Faisal Basri: untuk Bayar Bunga Utang Kita Harus Berutang

Ekonom senior Faisal Basri mengungkapkan dalam Rancangan Anggaran dan Belanja Negara atau RAPBN 2025, pemerintah kembali menghadapi defisit keseimbangan primer (primary balance) yang memaksa negara terus berutang untuk membayar bunga utang. Faisal Basri mengatakan pengelolaan anggaran pemerintah tidak menunjukkan perubahan paradigma dari tahun ke tahun sehingga mengakibatkan beban bunga utang yang semakin meningkat.

"Primary balance kita selalu merah, kecuali tahun 2023. Sehingga untuk membayar hutang pun kita harus berhutang. Membayar bunga utang harus memang berhutang. Karena primary balance-nya minus," ujar Faisal Basri dalam diskusi yang diadakan oleh Bright Institute bertema "Reviu RAPBN 2025 Ngegas Utang!" di Jakarta Selatan, Rabu, 21 Agustus 2024.

Data yang Faisal Basri sampaikan menunjukkan primary balance Indonesia terus mengalami defisit selama era pemerintahan Presiden Jokowi, kecuali pada tahun 2023. Dalam RAPBN 2025, defisit primary balance diperkirakan mencapai Rp 63,3 triliun, di mana hal ini melanjutkan tren defisit yang sudah berlangsung lama.

Berita selengkapnya baca di sini.

2. Kabar Terbaru IKN: PBNU Beli Tanah 100 Ha dan Biaya Pemeliharaan Infrastruktur Rp 26 Triliun

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) berencana membeli 100 hektare lahan di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, untuk membangun fasilitas dan kantor untuk PBNU hingga peluang bisnis bagi organisasi.

"Insya Allah kami ingin membeli tanah di IKN itu, ya mudah-mudahan bisa sampai 100 hektare misalnya, untuk kemudian kami gunakan untuk membangun sejumlah fasilitas organisasi," kata Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf saat memberi keterangan usai bertemu Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis, 22 Agustus 2024.

Hal itu disampaikan Gus Yahya, sapaan akrabnya, usai menemui Presiden Jokowi yang berlangsung selama hampir satu setengah jam.

Gus Yahya mengatakan Presiden Jokowi merestui rencana PBNU tersebut untuk membangun fasilitas pendidikan, kesehatan dan keagamaan di IKN.

Berita selengkapnya baca di sini.

Selanjutnya: 3. Jokowi Panggil Sri Mulyani saat Heboh Demo Revisi UU Pilkada....

<!--more-->

3. Jokowi Panggil Sri Mulyani saat Heboh Demo Revisi UU Pilkada

Presiden Jokowi memanggil Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati ke Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis siang, 22 Agustus 2024. Pertemuan Jokowi dan Sri Mulyani terjadi di tengah pengawasan ketat publik terhadap pemerintah dan DPR di tengah wacana pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada.

Sri Mulyani tidak memberikan satu patah kata pun ketika ditanya sebelum masuk pintu depan Istana Negara pada pukul 15.20 WIB. Mobil dinas Bendahara Negara keluar melalui akses lain.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan belum mengetahui isi pembahasan Sri Mulyani dan Jokowi. “Nanti kita lihat ya. Saya harus cari informasi dulu. Pembicaraan di dalam kan kita tidak langsung tahu seperti itu,” katanya ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis siang.

Berita selengkapnya baca di sini.

4. Bank Tanah Menang atas Gugatan Klaim Lahan Bandara IKN

Badan Bank Tanah memenangkan kasus klaim lahan Bandara di Ibu Kota Nusantara atau IKN. Hal itu berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri (PN) Penajam, Kalimantan Timur, yang menolak gugatan salah satu warga lokal.

“Dinamika dalam penyediaan lahan ini cukup kompleks, namun kami tetap fokus menjalankan mandat dari pemerintah yang tentunya tidak mengabaikan hak-hak dari masyarakat itu sendiri,“ ujar Kepala Badan Bank Tanah Parman Nataatmadja lewat keterangan resminya pada Rabu, 21 Agustus 2024.

Parman menyampaikan, penyediaan lahan Bandara IKN merupakan amanah seperti tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 31 Tahun 2023 tentang percepatan pembangunan dan pengoperasian Bandara VVIP untuk mendukung IKN. Ia juga mengapresiasi keputusan majelis hakim. Secara norma dan formil hukum, Parman menambahkan, ini telah diuji dan dipertimbangkan dengan benar.

Berita selengkapnya baca di sini.

Selanjutnya: 5. BMKG Ajak Pemerintah Siaga Gempa Megathrust....

<!--more-->

5. BMKG Ajak Pemerintah Siaga Gempa Megathrust, Daerah Mana Saja?

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengajak pemerintah daerah agar menyiapkan tata ruang yang aman dan mampu menampung masyarakat sebagai upaya mitigasi bila gempa Megathrust terjadi di Indonesia.

"Bagaimana menyiapkan masyarakat dan pemerintah daerah sebelum terjadi gempa dengan kekuatan tinggi yang mengakibatkan tsunami. Pemerintah daerah itu sudah diajak bersama-sama menyiapkan infrastrukturnya, menyiapkan sistemnya, adakah jalur evakuasinya, adakah tempat shelter evakuasi," kata Kepala BMKG Dwikorita Karnawati dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa, 20 Agustus 2024.

Ia juga menganjurkan zona-zona rawan seperti daerah dekat laut dan pantai agar dikosongkan dan tidak didirikan banyak bangunan.

Berita selengkapnya baca di sini.

TEMPO.CO, Jakarta -PT Asuransi Jiwasraya akan dibubarkan tahun ini usai restrukturisasi yang hampir rampung diproses. “Itu bukannya salah satu proses ya? Nanti saya cek,” kata Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rabin Indrajad Hattari di Gedung Juang KPK pada Kamis, 22 Agustus 2024.

Anak buah Erick Thohir itu menyebut seluruh aset atau klaim polis asuransi Jiwasraya sudah dibayarkan IFG Life. “Asetnya ya? Kan semuanya sudah dipindahin ke IFG Life. Pagu itu biasa dimasukkan ke pengadilan dulu, nanti ada yang lihat, pagunya ke mana saja yang di Jiwasraya itu,” kata Rabin.

Menurut pihak Kementerian BUMN, proses pembubaran Jiwasraya sudah di tahap final, yakni pada September 2024. Pembubaran itu dilakukan berdasarkan dengan Rencana Penyehatan Keuangan (RPK) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK).

OJK juga sebelumnya meminta Jiwasraya menyampaikan rencana berikutnya terkait pemberesan perseroan sesuai ketentuan yang berlaku. Adapun perihal likuidasi Indosurya, atau kini bernama PT Asuransi Jiwa Prolife Indonesia, Ogi menyatakan bahwa proses tersebut masih berjalan.

“Tim Likuidasi yang ditunjuk RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) sedang bekerja untuk melakukan pemberesan perseroan,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono, di Jakarta, Selasa, 11 Juni 2024, dilansir dari Antara.

Per akhir Maret 2024, tercatat ada pengajuan untuk 1.688 polis asuransi individu dengan nominal hak tagih sejumlah Rp 663,77 miliar. Selain itu, terdapat 7.921 peserta asuransi kumpulan dengan nominal hak tagih Rp 20,8 miliar. OJK kini menunggu penyelesaian Neraca Sementara Likuidasi dari Tim Likuidasi.

TEMPO.CO, Jakarta - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Kamis sore ditutup melemah dipimpin saham-saham sektor keuangan.

IHSG ditutup melemah 65,90 poin atau 0,87 persen ke posisi 7.488,68. Sementara kelompok 45 saham unggulan atau indeks LQ45 turun 8,00 poin atau 0,85 persen ke posisi 934,36.

"Bursa regional Asia cenderung bergerak mixed (variatif), sejumlah sentimen memberikan warna perdagangan pasar keuangan hari ini. Pelaku pasar tampaknya menyikapi rilis risalah The Fed terbaru yang memberikan pesan sebagian besar anggota setuju dan ingin menurunkan suku bunga pada pertemuan berikutnya," sebut Tim Riset Pilarmas Investindo Sekuritas Indonesia dalam kajiannya di Jakarta, Kamis, 22 Agustus 2024.

Di sisi lain, pasar juga menantikan Gubernur Bank of Japan Kazuo Ueda yang akan berpidato pada esok hari di hadapan parlemen, yang akan dinantikan oleh pasar sehubungan arah kebijakan moneter bank sentral Jepang.

Ketegangan perang dagang antara China dan Uni Eropa kembali menjadi perhatian, yang mana China memulai penyelidikan terhadap subsidi impor produk susu dari Uni Eropa, sebagai respons terhadap meningkatnya ketegangan perdagangan antara kedua pihak, yang akan mencakup beberapa produk susu seperti keju segar dan olahan.

Dari dalam negeri, pasar tampaknya khawatir terjadi instabilitas politik dan keamanan dalam negeri, yang berdampak dari drama politik yang sedang memanas sehubungan dengan aturan pemilihan kepala daerah (pilkada) jelang akhir tahun ini.

Sebelumnya, syarat pencalonan kepala daerah yang telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dianulir oleh Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan selanjutnya DPR membuat revisi RUU Pilkada kembali dan hari ini melakukan rapat paripurna untuk pengesahan RUU tersebut.

Selanjutnya: Hal tersebut memunculkan aksi demonstrasi sebagai upaya protes....

<!--more-->

Hal tersebut memunculkan aksi demonstrasi sebagai upaya protes pengesahan revisi RUU Pilkada di Gedung DPR/MPR.

Dibuka melemah, IHSG betah di teritori negatif sampai penutupan sesi pertama perdagangan saham. Pada sesi kedua, IHSG betah di zona merah hingga penutupan perdagangan saham.

Berdasarkan Indeks Sektoral IDX-IC, semua atau sebelas sektor melemah yaitu dipimpin sektor keuangan sebesar 1,57 persen, diikuti oleh sektor infrastruktur dan sektor teknologi yang masing-masing turun sebesar 1,46 persen dan 1,43 persen.

Sedangkan empat sektor terkoreksi yaitu sektor barang baku turun paling dalam minus 0,94 persen, diikuti oleh sektor barang konsumen nonprimer dan sektor infrastruktur yang masing-masing turun sebesar 0,28 persen dan 0,19 persen.

Saham-saham yang mengalami penguatan terbesar adalah TMPO, JAWA, NZIA, LABA, dan BNLI. Sedangkan saham-saham yang mengalami pelemahan terbesar, yakni BBKP, IOTF, MPPA, MLPL dan ENRG.

Frekuensi perdagangan saham tercatat sebanyak 1.086.358 kali transaksi dengan jumlah saham, yang diperdagangkan sebanyak 18,42 miliar lembar saham senilai Rp 39,59 triliun. Sebanyak 194 saham naik 389 saham menurun, dan 202 tidak bergerak nilainya.

Bursa saham regional Asia sore ini antara lain, indeks Nikkei menguat 259,19 poin atau 0,68 persen ke 38,211,00, indeks Hang Seng menguat 249,99 poin atau 1,44 persen ke 17.641,00, indeks Shanghai melemah 7,81 poin atau 0,27 persen ke 2.848,77, dan indeks Strait Times melemah 0,17 poin atau 0,01 persen ke 3.373,58.

ANTARA

TEMPO.CO, Jakarta -Anak buah kapal yang bekerja di kapal ikan berbendera Rusia, Run Zeng 03, mengaku tak pernah diupah selama pertama bekerja pada 27 Maret 2024. Organisasi yang mendampingi mereka menyatakan para pekerja ini korban Tindak pidana perdagangan orang atau TPPO.

Salah satu korban, MS bercerita bahwa ia bersama lima rekannya memutuskan melompat dari kapal karena mereka tak mendapatkan gaji selama bekerja. "Kami lompat itu ada isu Run Zeng 03 mau operasi lagi," ujar MS kepada Tempo di Badan Reserse Kriminal Polri, Jakarta Selatan, Kamis, 22 Agustus 2024.

Menurut MS, dia direkrut dan diberangkatkan bersama sejumlah anak buah kapal. Mereka berjumlah 55 orang. Kapal yang membawa mereka dari Pelabuhan Juwana, Pati, Jawa Tengah, itu bertolak pada 27 Maret 2024. Mereka menuju perairan Kepulauan Aru, Maluku.

Di sana, ada dua kapal asing, yaitu Run Zeng 03 dan Run Zeng 05 yang tengah berlabuh di tengaj laut. Mereka baru tiba di perairan Kepulauan Aru itu pada 6 April 2024. Di sini, menurut MS, mereka dibagi kedua kapal asing itu. Dari 55 orang anak buah kapal, MS dan 26 orang lainnya ditugaskan bekerja di Run Zeng 03.

Saat mereka memprotes menanyakan premi dan THR, pihak perusahaan bernama Gunawan mengatakan sudah membayar ke pihak kapal. "Saya sudah kasih gaji kalian lho di darat," kata MS, menirukan ucapan Gunawan.

Para anak buah kapal ini menghubungi Gunawan melalui orang kepercayaannya yang bekerja sebagai ABK di Run Zeng 03. Menurut MS, gaji yang dimaksud itu adalah duit sebesar Rp 500 ribu yang diberikan melalui Oki dan diserahkan kepada 55 pekerja sebelum bertolak ke Kepulauan Aru.

Saat itu, MS mengatakan dia lima rekannya memutuskan melompat dari kapal Run Zeng 03. Mereka melompat pada 11 April 2024. Mereka memutuskan lompat karena mendapatkan kabar Run Zeng 03 mau kembali beroperasi. "Saya yang lompat duluan," kata dia.

MS mengatakan, kabar akan Run Zeng 03 mau kembali melaut itu yang mendorong dia dan rekannya melompat ke laut. Jarak antara kapal dan daratan 8 kilometer. "Karena kalau jalan lagi kami pasti enggak dapat apa-apa lagi," ucap dia.

MS mengatakan saat berenang mereka ditemukan sebuah kapal ikan yang telah beroperasi. Kapal itu langsung mengangkut kelima orangnya. Sementara satu rekannya, J tak diketahui. Kelima orang ini dibawa ke Penambulai, Pulau Warabal, Kepulauan Aru.

Lima hari berikutnya mereka menerima kabar bahwa J, kelahiran Binjai, Sumatera Utara, yang tinggal di Pekalongan, itu meninggal dunia. MS mengakui pria asal Pekalongan itu meninggal tanpa kepala. Dia ditemukan di Koijabi. Namun selama itu mereka tak pernah bertemu langsung jenazah J. "Kami lihat dari foto," ucap MS.

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi memanggil Menteri Keuangan Sri Mulyani ke Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis siang, 22 Agustus 2024. Pertemuan Jokowi dan Sri Mulyani terjadi di tengah pengawasan ketat publik terhadap pemerintah dan DPR di tengah wacana pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada.

Sri Mulyani tidak memberikan satu patah kata pun ketika ditanya sebelum masuk pintu depan Istana Negara pada pukul 15.20 WIB. Mobil dinas Bendahara Negara keluar melalui akses lain.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan belum mengetahui isi pembahasan Sri Mulyani dan Jokowi. “Nanti kita lihat ya. Saya harus cari informasi dulu. Pembicaraan di dalam kan kita tidak langsung tahu seperti itu,” katanya ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis siang.

Jokowi tetap berkegiatan di Istana saat Dewan Perwakilan Rakyat digeruduk massa kawal putusan MK. Pada pagi hari sekitar pukul 9.00 WIB, Jokowi bertemu dengan Pj Gubernur Nana Sudjana. Setengah jam kemudian kepala negara menerima kunjungan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

Namun, kepala negara batal menghadiri agenda Pencanangan Gerakan Nasional Cerdas Keuangan dalam rangka Hari Indonesia Menabung di JIEXPO, Kemayoran, Jakarta Pusat, pada Kamis siang, 22 Agustus 2024. Acara itu harusnya digelar pukul 14.00 WIB.

Deputi Protokol dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana belum merespons saat ditanya alasan Jokowi membatalkan agenda siang ini. Sementara Hasan Nasbi juga belum bisa menjawab soal ini.

Rencananya DPR akan menggelar rapat paripurna pada Kamis, 22 Agustus 2024, untuk mengesahkan RUU Pilkada. Namun, hanya segelintir anggota DPR RI hadir dalam rapat tersebut. Mayoritas fraksi di DPR mencakup partai pendukung Pemerintah Jokowi.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengumumkan penundaan rapat didampingi pimpinan DPR lain, yakni Lodewijk Freidrich Paulus dan Rachmat Gobel. Dasco mengatakan hanya 89 hadir dan izin 87 orang. Oleh karena itu, DPR RI akan menjadwalkan kembali rapat Badan Musyawarah untuk rapat paripurna karena kuorum tidak terpenuhi.

Ketua Harian Partai Gerindra ini mengatakan pelaksanaan pemilihan kepala daerah akan mengikuti Putusan Mahkamah Konstitusi apabila Revisi UU Pilkada belum disahkan sampai pendaftaran calon pada akhir agustus ini. “Seandainya dalam waktu pendaftaran itu Undang-Undang yang baru belum, ya berarti kan kita ikut keputusan yang terakhir, keputusan dari Mahkamah Konstitusi,” kata Dasco di Gedung DPR RI, Kamis, 22 Agustus 2024.

Revisi UU Pilkada buatan DPR bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Dua hari lalu, Mahkamah mengubah ketentuan Pilkada yang membolehkan partai yang tak memenuhi 20 persen kursi di parlemen bisa mengajukan calon kepala daerah.

Ketentuan kedua soal batas usia calon kepala daerah 30 tahun saat penetapan. Dua ketentuan di MK sebelumnya membuyarkan skenario politik Koalisi Indonesia Maju yang didukung mayoritas partai pendukung pemerintah dan membuat anak bungsu Presiden Jokowi tak bisa menjadi calon kepala daerah.