Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani menyentil kehadiran pemerintah sehingga masyarakat mengambil inisiatif sendiri ketika negara terlambat merespons permasalahan yang ada, terutama soal hukum.

Hal itu diungkapkan Puan dalam pidatonya di Rapat Paripurna ke-22 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (11/7).

Puan mengatakan, masyarakat membutuhkan kehadiran negara dalam selama permasalahan yang dihadapi. Namun, negara kerap lambat bahkan tak hadir di tengah permasalahan itu, sehingga masyarakat memilih untuk memviralkan.

"Rakyat mengambil inisiatifnya sendiri yang saat ini dilakukan dengan memviralkan di media sosial, no viral, no justice," kata Puan.

Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu mengatakan, kondisi ini menjadi tantangan bagi lembaga negara baik itu eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang telah diberi kepercayaan oleh masyarakat.

"Saatnya bagi lembaga kekuasaan tersebut menjalankannya secara efektif untuk menangani urusan-urusan rakyat," kata dia.

Di sisi lain, Puan menjanjikan DPR berkomitmen untuk memenuhi harapan rakyat tersebut. Ia menekankan, melalui fungsi-fungsinya, DPR akan berupaya untuk mewujudkan kehidupan rakyat yang semakin baik.

"Marilah kita anggota DPR RI yang terhormat terus bekerja dengan komitmen untuk terus membangun kelembagaan DPR RI yang kuat secara substansi, tertib menjalankan kewenangan dan berdemokrasi dengan keadaban," kata dia.

Penjualan Mobil PT Astra International Tbk (ASII) pada Juni 2024 meningkat 6,3% menjadi 43.908 unit dibandingkan bulan sebelumnya. Tak hanya itu, pangsa pasar Astra juga tumbuh 2% dari bulan sebelumnya menjadi 60%.

Peningkatan itu turut berkontribusi terhadap penjualan mobil dalam negeri. Tercatat penjualan mobil nasional meningkat hingga 2,3% atau sebesar 72.936 pada Juni 2024.

Head of Corporate Communications Astra, Boy Kelana Soebroto mengatakan penjualan mobil Astra tumbuh positif. Oleh karena itu, Astra senantiasa mendukung industri otomotif di Tanah Air melalui berbagai merek kendaraan dengan inovasi terkini.

“Yang dikembangkan dan disediakan demi menjawab kebutuhan mobilitas masyarakat Indonesia,” tulis Boy dalam keterangan resmi, dikutip Kamis (11/7).

Sentimen Penurunan Penjualan Mobil Nasional

Sejalan dengan kenaikan tersebut, Analis Kiwoom Sekuritas, Miftahul Khaer memperkirakan prospek saham ASII pada tahun ini masih dipengaruhi oleh sentimen penurunan penjualan mobil nasional sebesar 22,8% yoy menjadi 263.706 unit pada Januari - April 2024.

“Yang mana [realisasi] penjualan mobil nasional pada periode yang sama pada tahun lalu di angka 341.582 unit,” kata Khaer kepada Katadata.co.id, Kamis (11/7).

Selain itu, naiknya permintaan mobil listrik yang tinggi berpotensi membawa dampak positif pada kinerja ASII pada tahun ini. Namun kinerja ASII pada kuartal I 2024 menunjukkan penurunan pendapatan dan laba dibandingkan kuartal I 2023. Sehingga prospek ASII untuk tahun ini penuh ketidakpastian dan cenderung menurun.

Kemudian sentimen dalam negeri seperti kenaikan suku bunga, serta ketidakpastian ekonomi global dan geopolitik juga dapat menghambat pertumbuhan kinerja ASII.

Sejalan dengan ketidakpastian bisnis ASII, kata Mifta, harga saham ASII juga menunjukkan performa yang bearish dan cukup volatil. Saat ini, saham ASII masih terlihat bergerak sideways di area support 4.630-4.300.

“Harga saham ASII masih berpotensi bergerak sideways, selama pergerakan harga tersebut belum bisa keluar dari area sideways tersebut,” ucapnya.

Produksi Kendaraan Bakal Meningkat

Di samping itu, Senior Investment Information Mirae Asset, Nafan Aji Gusta, menilai bahwa permintaan kendaraan cenderung meningkat signifikan pada kuartal keempat 2024. “Biasanya di periode tersebut atau di bulan Desember ada diskon harga,” kata Nafan kepada Katadata.co.id, Kamis (11/7).

Ia juga menyebut produksi kendaraan baru akan terus meningkat setiap tahun. Namun, pada kuartal ketiga kali ini akan lebih stabil karena prospek penerapan kebijakan pelonggaran moneter yang terbuka lebar.

Menurut Nafan, kebijakan ini dapat diterapkan secepatnya, yang kemungkinan pada September mendatang. Kebijakan ini berada di jalur yang tepat saat ini terjadi disinflasi, di mana tingkat harga naik pada tingkat pertumbuhan yang lambat.

Dengan kondisi ini, dia optimistis penjualan kendaraan akan meningkat. Hal ini berkaitan kuat dengan kredit kendaraan. Jika tren suku bunga turun, maka otomatis bunga kredit kendaran juga ikut turun.

“Jadi ini bisa mengurangi beban bagi konsumer yang mau memanfaatkan kredit kendaraan,” ujarnya. Nafan juga menyarankan accumulative buy untuk saham ASII dengan target harga Rp 4.640 dan support terdekat di level Rp 4.480.

Kementerian ESDM menanggapi usulan Komisi VII DPR RI mengenai skema penyaluran subsidi LPG 3 kilogram (kg) tepat sasaran dilakukan dengan pemberian langsung berupa uang yang ditransfer kepada rekening penerima berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

“Nanti program subsidi akan mengarah kesana, diberikan langsung ke orang,” kata Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Agus Cahyono Adi saat ditemui di Kementerian ESDM pada Rabu (11/7).

Namun Agus mengatakan pelaksanaan skema subsidi langsung ke penerima ini belum dapat dipastikan waktu penerapannya. Dia menyebut pemerintah masih membutuhkan sistem dan data untuk menjalankan rencana tersebut.

“Ini kan ultimate goal. Kalau skema ini dijalankan nanti sudah tidak ada harga subsidi karena yang disubsidi orang, bukan lagi komoditas,” ujarnya.

Sebelumnya, usulan mengenai pemberian subsidi ke rekening penerima ini dikatakan oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno. Eddy menyebut skema pendataan KTP bagi pembeli LPG masih memiliki banyak celah sehingga tidak menjamin subsidi diterima oleh masyarakat yang berhak.

“Skema saat ini bisa mengontrol yang mendaftar dan berada dalam DTKS adalah mereka yang berhak. Namun, tidak ada batasan dan semua orang bisa membeli dalam jumlah sesuai kebutuhan yang belum tentu digunakan. Bisa juga dititipkan yang tidak berhak,” kata Eddy dalam acara Energy Corner CNBC Indonesia pada Selasa (9/7).

Oleh sebab itu, Eddy mengatakan ada usul bahwa pembelian LPG dilakukan langsung ke penerima melalui skema subsidi yang ditransfer kepada mereka-mereka yang sudah masuk dalam DTKS. “Kepada yang memang berhak menerima LPG 3 kg tersebut, dan saat ini DTKS dalam proses penyempurnaan,” ujarnya.

Berdasarkan paparan Eddy, dalam usulan ini nantinya masyarakat akan dijatah hanya mendapatkan tiga tabung gas LPG subsidi per bulannya, dengan hitungan per tabung dikenakan harga Rp 33.000. Nominal transfer tersebut sesuai dengan besaran subsidi yang ditanggung pemerintah di setiap tabung LPG yakni Rp 33.000.

“Saat ini pemikirannya subsidi akan ditransfer ke masyarakat untuk tiga tabung kira-kira Rp 99.000 yang akan diberikan setiap bulannya,” ucapnya.

Eddy mengatakan usulan ini muncul sebab melihat tren penggunaan subsidi LPG yang naik 4,5% per tahun, di saat yang sama ada penurunan 10% pengguna per tahun bagi LPG non subsidi.

Eddy mengartikan ini sebagai kondisi terjadinya migrasi masif yang semula menggunakan LPG non-subsidi menjadi LPG subsidi. “Ini karena disparitas harga kedua tabung yang besar sekali,” kata dia.

Oleh sebab itu, menurutnya pilihan terbaik yangs edang dirumuskan saat ini adalah dengan mentransfer nominal subsidi kepada masyarakat yang sudah terverifikasi dalam DTKS. “Kemudian masyarakat yang berhak menerima dan membelanjakannya untuk beli LPG subsidi tersebut,” ujar dia.

Kendati demikian, Eddy mengakui usulan ini juga belum tentu diterima masyarakat dan memiliki celah yang mana besaran transferan subsidi bisa jadi dialokasikan masyarakat untuk kebutuhan lainnya seperti membeli pulsa, keperluan sekolah dan anak.

“Tapi pemerintah sudah menjalankan fungsi untuk menyalurkan subsidi ke masyarakat. Sehingga tidak terjadi disparitas harga di masyarakat dan akan dijual sesuai kebijakan satu harga oleh pemerintah. Kami pikir itu opsi terbaik yang bisa diberikan,” kata Eddy.

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia memastikan bahwa perpanjangan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) PT Freeport Indonesia (PTFI) akan terlaksana tahun ini, sebelum pemerintahan baru dimulai.

“Dalam perpanjangannya nanti akan kami urus sebelum pemerintahan selesai,” kata Bahlil dalam Kuliah Umum di IPDN yang dipantau secara daring pada Kamis (11/7).

PTFI saat ini memiliki IUPK yang berlaku hingga 2041. Bahlil mengatakan, perpanjangan kontrak PTFI setelah 2041 Indonesia akan memperoleh penambahan saham sebanyak 10%. “Jadi total saham Indonesia di Freeport itu sebesar 61%,” ujarnya.

Penambahan saham 10% ini sebelumnya pernah dikatakan Bahlil dalam peresmian operasi pabrik pengolahan dan pemurnian (smelter) tembaga Manyar milik PTFI di Gresik beberapa waktu lalu.

“Rasa-rasanya agak kurang adil kalau kami tidak memberi perpanjangan izin, apalagi sudah membangun smelter di Gresik dan kita akan mendapatkan penambahan sama 10% serta sudah disetujui juga, Freeport akan membangun smelter di Papua,” kata Bahlil pada Kamis (27/6).

Melalui jumlah kepemilikan saham tersebut, Bahlil menegaskan bahwa PTFI sudah menjadi milik Indonesia. “Sudah bukan lagi milik Freeport McMoran, sudah menjadi milik BUMN. Jadi ini kan punya negara, kenapa harus kami buat ribet-ribet perpanjangannya,” kata dia.

Namun hingga saat ini perpanjangan IUPK untuk PTFI belum diberikan. Bahlil mengatakan pemerintah akan segera merampungkan proses tersebut secepatnya. “Tergantung kalau PTFI juga sudah memenuhi semua persyaratannya maka kami akan melakukan percepatan,” ucapnya.

Dia juga pernah menyebut bahwa negosiasi perpanjangan IUPK PTFI sudah mencapai kesepakatan 98%. Bahlil yang masuk dalam tim negosiasi dengan Freeport bersama kementerian teknis termasuk Menteri ESDM, Menteri Keuangan dan Menteri BUMN, mengatakan beberapa hal yang disepakati dalam negosiasi ini.

“Sudah hampir 98% poin-poinnya sudah disepakati. Salah satu di antaranya adalah penambahan saham (negara) 10%, pembangunan smelter di Papua, kemudian melibatkan pengusaha-pengusaha daerah Papua,” ujarnya dalam konferensi pers di kantor Kementerian Investasi, Jumat (7/6).

Bahlil menjelaskan bahwa untuk poin pelibatan pengusaha Papua agar orang Papua juga mengambil bagian yang produktif dalam rangka pengembangan lanjutan dari perpanjangan IUPK Freeport.

Direktur Utama Novel Arsyad PT Pembangunan Perumahan Tbk (PTPP) menyampaikan bahwa perusahaan akan menggarap proyek di sektor energi yang nilainya ditaksir mencapai Rp 2 triliun.

“Ada proyek yang sedang tender tinggal menunggu keputusan pemenang. [Proyeknya] di bidang energi,” kata Novel saat ditemui Katadata.co.id di Jakarta, dikutip Kamis (11/10).

Namun Novel belum mau mengungkapkan terkait proyek besar apa yang akan digarap. Dia hanya menyampaikan, bahwa pihaknya optimistis, perusahaan mempunyai peluang besar dalam menggarap proyek ini.

Ia mengatakan pemberitahuan atas keputusan proyek itu pada pertengahan atau akhir Juli 2024, bersama dengan pengumuman resmi PTPP. “Doakan saja,” tuturnya. Ia juga menyebut ada beberapa proyek yang masih proses tender.

Menunggu Keputusan Tender

Kabar ini mencuat seiring dengan berakhirnya masa semester satu. Memasuki semester kedua, perusahaan konstruksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ini memiliki rencana penggarapan proyek baru. Sumber Katadata.co.id sebelumnya menyampaikan bahwa proyek ini akan diumumkan usai keputusan tender sudah final.

Saat ini, perusahaan fokus mengedepankan kesehatan keuangan dan mengeksekusi penugasan yang sudah dipercayakan kepada PTPP sebagai perusahaan konstruksi pelat merah. Pasalnya, sejumlah proyek diamanatkan kepada PTPP seperti proyek Ibu Kota Nusantara atau IKN.

Sebagai informasi, PTPP mengantongi nilai kontrak baru sebesar Rp 9,65 triliun pada semester I 2024. Corporate Secretary PTPP Joko Raharjo menyampaikan, bahwa realisasi kontrak baru tersebut naik signifikan secara kuartalan.

"Ada kenaikan hampir 102% dari kuartal satu ke kuartal dua,” ungkap Joko di Jakarta, Rabu (10/7). Terdiri atas kontrak baru sekitar Rp 4 triliun di kuartal I 2024, sementara di semester II 2024 mencapai Rp 9,65 triliun.

Mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) dijatuhi hukuman 10 tahun penjara dalam perkara pemerasan dan gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian (Kementan). Vonis dibacakan dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (11/7).

"Dan denda sejumlah 300 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan Pidana kurungan selama 4 bulan," demikian bunyi putusan yang dibacakan Hakim Ketua, Rianto Adam Pontoh.

Rianto mengatakan SYL terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dakwaan alternatif pertama penuntut umum. Selain pidana utama, majelis hakim juga menjatuhkan pidana tambahan.

Mantan Gubernur Sulawesi Selatan itu harus membayar uang pengganti sejumlah Rp 14.147.144.786 ditambah US$ 30.000. Harta SYL akan dilelang apabila tidak membayar uang pengganti. Bila hartanya tidak mencukupi maka diganti kurungan penjara selama 2 tahun.

Vonis itu lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang meminta SYL dihukum 12 tahun kurungan penjara. Jaksa juga menuntut SYL pidana denda sebesar Rp 500 juta subsider pidana kurungan selama 6 bulan.

Pertimbangan Hakim Putuskan Vonis SYL

Dalam menjatuhkan vonis, majelis hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan. SYL dinilai berbelit-belit dalam memberi keterangan. Perbuatan SYL selaku penyelenggara negara dinilai tidak memberikan teladan yang baik sebagai pejabat publik.

Hal yang memberatkan lainnya lantaran SYL dinilai tidak mendukung program pemerintah dalam program pemberantasan tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ditambah lagi ia bersama keluarga dan kolega telah menikmati hasil tindak pidana korupsi.

Sementara itu, hal-hal yang meringankan putusan, antara lain, SYL telah berusia lanjut, yakni 69 tahun. Ia juga belum pernah dihukum. SYL juga dinilai memberikan kontribusi positif sebagai Menteri Pertanian terhadap negara dalam penanganan krisis pangan pada saat pandemi COVID-19.

Selain itu, SYL selama ini telah banyak mendapatkan penghargaan dari pemerintah Indonesia atas hasil kerjanya. Hakim juga menilai ia bersikap sopan di persidangan, serta bersama keluarga telah mengembalikan sebagian uang dan barang dari hasil tindak pidana korupsi.

SYL didakwa melakukan pemerasan serta menerima gratifikasi dengan total Rp 44,5 miliar di Kementan dalam rentang waktu 2020 hingga 2023. Pemerasan diduga dilakukan bersama Kasdi Subagyono selaku Sekretaris Jenderal Kementan periode 2021-2023 serta Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan 2023, Muhammad Hatta.

Dalam perkara itu Kasdi dan Muhammad Hatta menjadi koordinator pengumpulan uang dari para pejabat eselon I dan jajarannya. Uang tersebut antara lain untuk membayarkan kebutuhan pribadi SYL.

Dalam perkara tersebut, SYL dituntut jaksa penuntut umum pidana penjara selama 12 tahun dan pidana denda sebesar Rp 500.000.000 subsidair pidana kurungan selama 6 bulan dan membayar Uang Pengganti sebesar Rp 44.269.777.204 dan U$ 30.000 yang apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 tahun.

Pemerintah tengah menyiapkan regulasi dan perangkat lainnya untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir. Menteri Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif, mengatakan Indonesia juga perlu mempelajari keandalan teknologi dan progres yang sudah dilakukan oleh negara-negara yang memanfaatkan energi nuklir seperti Uni Emirat Arab, Arab Saudi, dan Korea Selatan.

Menurutnya, penerapan PLTN memerlukan alur birokrasi yang efisien. Arifin menegaskan bahwa akan memasukan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) ke dalam Revisi Peraturan Pemerintah Kebijakan Energi Nasional (RPP KEN) terbaru yang akan disahkan.

Dia mengatakan, pemerintah juga mempelajari mekanisme persetujuan yang memungkinkan ke depannya nuklir akan dianggap seperti energi-energi terbarukan yang lainnya. Sebagai informasi, nuklir sempat dijadikan opsi terakhir dalam pembahasan RPP KEN tahun lalu.

"Ini yang perlu kita pikirkan, jangan terlalu melibatkan banyak aturan. Kita contoh saja, kalau teknologinya sudah terbukti, negara lain bisa menggunakan, kita adopsi saja," ujarnya dalam Sidang Dewan Energi Nasional seperti dikutip dari keterangan tertulis, Kamis (11/7).

Arifin berharap, pembahasan detail mengenai RPP KEN dapat diselesaikan pada masa reses DPR RI agar peraturan baru dapat segera dijalankan.

Dibahas Luhut

Sebelumnya, Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi mengatakan bahwa pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) masuk ke Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) 2033. Dengan demikian, program-program ketenagalistrikan yang menyinggung terkait nuklir dapat mulai dimaksimalkan.

“RUKN kita sudah mencantumkan bahwa nuklir bisa masuk tahun 2033,” ujar Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi dalam diskusi panel Leading Up To COP-29 yang digelar di Jakarta, Rabu (10/7).

Eniya mengungkapkan bahwa dirinya sudah beberapa kali membahas terkait tenaga nuklir bersama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Pembahasan tersebut fokus pada masalah keselamatan, kesiapan teknologi, dan sumber daya manusia (SDM) yang menangani Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) tersebut.

“Pak Menko (Luhut) masih perlu diyakinkan untuk masalah keselamatan dan SDM yang menangani, tetapi regulasinya sudah kami siapkan,” kata Eniya.

Eniya mengatakan, pemerintah juga tengah membahas pembentukan Badan Pelaksana Program Energi Nuklir atau Nuclear Energy Program Implementation Organization (NEPIO) guna mengawasi pengimplementasian PLTN.

Kementerian ESDM merilis regulasi baru mengenai Tim Persiapan Pembentukan Organisasi Pelaksana Program Energi Nuklir Nuclear Energy Program Implementation Organization (NEPIO). Hal tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 34.K/HK.02/MEM/2024.

Aturan ini sekaligus merevisi Kepmen ESDM 250.K/HK.02/MEM/2021 tentang tim persiapan pembentukan NEPIO sebagai upaya pemenuhan syarat IAEA dalam membangun PLTN.

Anggota Komisi IX DPR, Irma Suryani Chaniago, menyatakan pihaknya masih belum memberi lampu hijau pada pelaksanaan Kelar Rawat Inap Standar (KRIS) sebagai pengganti kelas BPJS Kesehatan. Salah satu alasan yang menurut Irma menjadi catatan DPR adalah penetapan iuran dalam sistem KRIS.

“KRIS ini sudah melanggar konstitusi. Karena di dalam konstitusi dijelaskan, pelayanan kesehatan oleh BPJS Kesehatan ini harus ada unsur kegotongroyongan, yang kaya membantu yang miskin,” ujar Irma pada wartawan di Nasdem Tower, Jakarta, Kamis (11/7).

Irma menyebut, hingga hari ini pemerintah masih belum menyampaikan tarif iuran BPJS pada Komisi IX DPR. Awalnya, Kemenkes menyatakan kenaikan tarif iuran ini digunakan untuk memperbaiki layanan kesehatannya.

Irma menilai saat ini Kemenkes sebaiknya tidak mengambil strategi satu tarif untuk memperbaiki layanan. Di sisi lain ia juga menyoroti rencana untuk mengurangi jumlah tempat tidur untuk satu ruangan yang berlaku dengan sistem KRIS.

Pemerintah berencana penerapan sistem KRIS akan membuat satu ruangan di rumah sakit hanya akan berisi empat tempat tidur dari sebelumnya 12. Politisi partai Nasional Demokrat ini menilai pengurangan tempat tidur bisa menggerus keuntungan RS dan mempersulit masyarakat beroleh layanan rawat inap.

Hal lain yang menjadi perhatian Irma adalah kesiapan sumber daya manusia serta alat kesehatan dari masing-masing layanan kesehatan. Menurutnya hal ini penting disampaikan secara komprehensif pada Komisi IX karena mereka bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kesehatan masyarakat.

Di sisi lain, ia menghitung pendapatan BPJS Kesehatan bisa turun bila menerapkan program KRIS. Bila nantinya pendapatan ini turun, ia ragu pemerintah bisa berikan subsidi iuran lagi.

Melansir laporan keuangan BPJS Kesehatan 2023, pendapatan BPJS memang mencetak rekor. Jumlah pendapatan per 2023 mencapai Rp 158,1 triliun, meningkat 6% dari 2022 senilai Rp 148,1 triliun.

“Saya kira kami dari komisi IX, hampir seluruh fraksi menolak program ini dilaksanakan jika prasyarat yang kami sampaikan tidak terpenuhi,” kata Irma.

Trader Tokocrypto memprediksi harga Bitcoin (BTC) berpeluang kembali ke level US$60.000 (Rp 972 juta) setelah menunjukkan volatilitas harga yang tinggi akhir-akhir ini. Salah satu katalis untuk pergerakan Bitcoin adalah izin perdagangan untuk reksa dana yang diperdagangkan di bursa (ETF) Ethereum yang segera terbit.

Trader Tokocrypto Fyqieh Fachrur mengatakan tekanan jual menyebabkan Bitcoin jatuh ke level US$57.000 (Rp 927 juta). Ini berarti harga Bitcoin telah mengalami penurunan sekitar 16% dari level tertingginya di US$73.000 (Rp 1,18 miliar).

Fyqieh mengatakan penurunan Bitcoin dipicu oleh berbagai sentimen negatif, termasuk penjualan Bitcoin oleh pemerintah Jerman dan Amerika Serikat, serta distribusi Bitcoin dari MTGox. Adapun peristiwa positif yang bisa berdampak pada pergerakan harga Bitcoin di masa depan adalah distribusi uang tunai dari bursa kripto FTX
kepada para nasabahnya.

"Setelah turun drastis mencapai harga US$53.500, minat beli dari investor mulai meningkat. Ini memungkinkan Bitcoin untuk kembali menguji support sebelumnya di sekitar US$56.500 (Rp 915,3 juta)," kata Fyqieh. Dalam jangka pendek, Bitcoin diperkirakan masih memiliki kecenderungan untuk turun (bearish) namun dalam jangka menengah dan jangka panjang ada potensi kenaikan.

ETF Ethereum Bisa Jadi Pendorong Bitcoin

Salah satu faktor yang bisa mendorong harga Bitcoin kembali ke level US$60.000 (Rp972 juta) adalah perkembangan signifikan terkait ETF Ethereum. Enam perusahaan manajemen aset sedang bersaing untuk mendapatkan izin perdagangan ETF Ethereum. Komisi Pengawas Bursa dan Sekuritas AS (SEC) diperkirakan akan segera memberikan persetujuan atas ETF tersebut.

"Bitcoin saat ini berada dalam kondisi oversold (jenuh jual), dengan dua katalis potensial yang bisa mendongkrak harga: data inflasi inti AS dan kemungkinan persetujuan SEC terhadap ETF Ethereum pada 18 Juli mendatang," ujar Fyqieh. Peristiwa ini dapat memicu short-covering dan reli singkat, memberikan kelegaan sementara dari tren penurunan saat ini dan memberikan indikasi arah masa depan Bitcoin.

Ia mencatat bahwa indikator oversold menunjukkan potensi pembalikan jangka pendek, dengan dua dari tiga indikator pembalikan sekarang bullish. Meskipun Bitcoin menghadapi tantangan baru-baru ini, Relative Strength Index (RSI) berada di angka 38%, menunjukkan kondisi yang siap untuk kenaikan singkat.

"Namun, kehati-hatian investor tetap diperlukan. Jika Bitcoin gagal menembus kisaran harga US$60.000-US$62.000, tekanan penurunan lebih lanjut bisa terjadi. Selama harga Bitcoin mampu bertahan di atas US$53.500, kita dapat mengantisipasi kembalinya Bitcoin di atas US$58.500," tutur Fyqieh.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) ikut menanggapi rencana Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mengubah nomenklatur Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) menjadi Dewan Pertimbangan Agung (DPA).

Jokowi mengatakan rencana perubahan tersebut merupakan inisiatif DPR, sehingga segala persoalan yang menyangkung upaya untuk mengganti terminologi Wantimpres menjadi DPA dapat ditanyakan kepada DPR.

"Ya itu inisiatif dari DPR, tanyakan ke DPR," kata Jokowi saat menyampaikan keterangan pers seusai meninjau RSUD Dr. H. Bob Bazar di Bandan Hurip, Lampung Selatan pada Kamis (11/7).

Adapun Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Supratman Andi Agtas mengatakan, struktur organisasi dan kelembagaan DPA nantinya sama dengan Wantimpres. Selain itu, terdapat pula perubahan jumlah anggota.

Dia menambahkan, nantinya jumlah anggota DPA tak dibatasi dan menyesuaikan kebutuhan presiden. Pada Undang-Undang lama diatur bahwa anggota Wantimpres berjumlah 8. Dalam revisi tidak ada batasan baku mengenai jumlah orang yang akan duduk di DPA.

Terdapat pula perubahan ketiga, di mana RUU Wantimpres akan mengatur mengenai syarat menjadi anggota DPA. Baleg menyetujui DPA diisi oleh orang yang duduk atau pernah duduk sebagai pejabat negara.

Adapun Baleg telah menggelar rapat pada Selasa (9/7), Supratman yang memimpin rapat meminta persetujuan dari anggota sidang untuk dibawa ke Rapat Paripurna. Sebanyak 9 fraksi partai politik di DPR setuju revisi UU dibawa ke Paripurna DPR.

Sedangkan politikus Partai Gerindra Maruarar Sirait (Ara) optimistis Jokowi akan menjadi Ketua Dewan Pertimbangan Agung atau DPA di masa pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto mendatang.

Ara menyebut figur Jokowi punya kapasitas mumpumi untuk memimpin sebuah lembaga tinggi yang punya fungsi memberikan nasihat dan pertimbangan kepada presiden dalam menjalankan pemerintahan tersebut.

"Saya harapkan Pak Jokowi menjadi Ketua Dewan Pertimbangan Agung ke depan. Karena beliau punya pengalaman menjadi wali kota, gubernur hingga presiden," kata Ara kepada wartawan di Istana Merdeka Jakarta pada Rabu (10/7).

PT Bank DBS Indonesia mencatat telah mengucurkan pendanaan berkelanjutan untuk nasabah korporasi sebesar Rp 6,1 triliun sepanjang 2023.

Presiden Direktur PT Bank DBS Indonesia, Lim Chu Chong, mengatakan jumlah penyaluran kredit terkait Environmental, Social, and Governance (ESG) tersebut meningkat lima kali lipat atau 540 persen dari realisasi Rp 1,1 triliun pada 2022. Penyaluran tersebut juga melampaui target Rp 1,3 triliun.

“Kredit terkait ESG Bank DBS Indonesia pada 2023 setara dengan 9,61 persen dari total portofolio pinjaman yang mencapai Rp 63,44 triliun,” ujar Lim Chu dalam keterangan yang diterima, Kamis (11/7).

Pada 2024, Lim Chu mengatakan, DBS Indonesia melanjutkan akselerasi penyaluran dana kredit terkait dengan ESG. Pada semester pertama 2024, komitmen dilakukan melalui penyaluran dana sosial melalui Uncommitted Revolving Credit Facility sebesar Rp 1 triliun kepada PT Permodalan Nasional Madani (PNM) dalam program MEKAAR.

Selain itu, Bank DBS Indonesia juga memberikan fasilitas kredit sebesar US$10 juta kepada PT Indo-Rama Synthetics Tbk. (INDR).

Dana Hibah Social Enterprise

Bank DBS Indonesia melalui DBS Foundation Business for Impact Grant Award juga memberikan dana hibah kepada social enterprise (SE) atau pelaku usaha di bidang sosial terpilih untuk memperluas jangkauan dan dampak keberlanjutannya pada aspek ESG.

Head of Group Strategic Marketing and Communications PT Bank DBS Indonesia, Mona Monika, mengatakan setiap SE yang mendapatkan dana hibah tersebut menjadi pendorong untuk menjawab berbagai tantangan sosial dan lingkungan di Indonesia. Hal itu sekaligus mendukung Social Development Goals (SDG) yang dicanangkan oleh PBB.

Mona mengatakan, sejumlah masalah seperti pengelolaan sampah, sustainable fashion, pemberdayaan perempuan, peningkatan kesadaran akan polusi udara merupakan beberapa fokus dari para SE tersebut. Pada 2023, program DBS Foundation Business for Impact Grant Award menerima lebih dari 2.000 pelamar dari enam negara di Asia, dengan 181 di antaranya berasal dari Indonesia.

"Sebagai hasilnya, empat SE asal Indonesia, yakni Magalarva, Liberty Society, Plana, dan Nafas terpilih sebagai pemenang,” ujar Monika.

Salah satu penerima bantuan tersebut adalah Magalarva yang mendapatkan dana hibah sebesar S$ 200.000 atau Rp 2,4 miliar (kurs Rp 12.041/Dolar Singapura).

Magalarva merupakan sebuah perusahaan rintisan atau startup yang menggunakan metode untuk mengolah sampah organik atau sisa makanan dengan memanfaatkan larva lalat black soldier fly. Sampah organik tersebut menjadi makanan bagi larva lalat sehingga tumbuh besar dan banyak.

Nantinya, larva lalat tersebut dapat dijual kembali sebagai salah satu pakan ternak mulai dari bebek, ayam, hingga penghobi ikan hias. Dengan demikian, metode itu pun bisa mendapatkan keuntungan sekaligus mengelola sampah.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menampik adanya pengaruh dirinya terhadap pencalonan Bobby Nasution pada Pemilihan Gubernur Sumatra Utara atau Pilgub Sumut tahun ini.

Jokowi mengatakan faktor elektabilitas menjadi sebab para partai politik (parpol) untuk memberikan dukungan kolektif kepada Bobby sebagai calon pimpinan provinsi tanah batak November mendatang.

"Tanyakan partai politik. Partai politik itu pintar-pintar, biasanya yang dilihat adalah elektabilitas," kata Jokowi saat menyampaikan keterangan pers seusai meninjau RSUD Dr. H. Bob Bazar di Bandan Hurip, Lampung Selatan pada Kamis (11/7).

Jokowi menjelaskan, parpol umumnya melihat faktor elektabilitas untuk menentukan arah dukungan kepada calon pimpinan daerah tertentu. Daya tarik elektoral dipercaya dapat menarik suara atau dukungan dari pemilih dalam sebuah pemilihan umum (Pemilu).

Elektabilitas yang mengacu pada popularitas dan reputasi dianggap menjadi faktor penting untuk menilai peluang kemenangan dari calon pimpinan daerah. "Yang dilihat itu biasanya elektabilitas, ya. Partai politik itu pintar-pintar, apalagi ketua umumnya," ujar Jokowi.

Dalam sesi konferensi pers itu, Jokowi turut didampingi oleh Ketua Umum Partai Amanat Nasionan (PAN) yang juga menjabat sebagai Menteri Pedagangan Zulkifli Hasan alias Zulhas.

PAN merupakan salah satu parpol pengusung Bobby di Pilgub Sumut. Zulhas optimistis, Bobby dapat memenangi kontestasi Pilgub Sumut periode 2024-2029. "Ya kami pilih yang menang dong," kata Zulhas.

Sikap parpol yang berbondong-bondong mendukung Bobby di Pilgub Sumut mendapat sorotan dari Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Djarot Saiful Hidayat.

Eks Gubernur DKI Jakarta yang saat ini menjadi anggota Komisi II DPR itu mempertanyakan alasan tujuh parpol mendukung Bobby pada Pilgub Sumut. Ia meragukan alasan partai mendukung Bobby karena faktor personal Bobby.

“Untuk Mas Bobby itu mendapat dukungan parpol karena Mas Bobby-nya atau karena mertuanya, itu pertanyaannya,” kata Djarot di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta pada Selasa (9/7).

PKB usung Bobby Nasution bakal calon Gubernur Sumut (ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/wpa.)

Bobby Nasution yang merupakan menantu Jokowi itu kini telah mengantongi dukungan dari sejumlah parpol. Teranyar, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) resmi memberikan dukungan dengan Surat Keputusan yang diterbitkan Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKB. Penyerahan dilakukan oleh Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid kepada Bobby di kantor DPP PKB, Jakarta pada Kamis (4/7).

Sejumlah parpol lainnya yang telah menyatakan dukungan untuk Bobby yakni Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Nasdem, dan PAN. Pada pertengahan Juni 2024, Bobby resmi mendapatkan dukungan dari Partai Golkar. Dukungan diberikan usai ia bertemu dengan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua Dewan Pimpinan Daerah Golkar Sumut Musa Rajekshah.

Di bulan yang sama, Bobby resmi mendapatkan dukungan dari Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh untuk maju di Pilgub Sumut. Surya Paloh juga membebaskan Bobby untuk menentukan calon wakil gubernurnya.

Bobby juga telah resmi menjadi kader Partai Gerindra pada 20 Mei 2024 lalu. Pada saat yang sama, ia juga mendaftar sebagai Bakal Calon Gubernur Sumatera Utara pada tim penjaringan Partai Gerindra.