Institute for Essential Services Reform (IESR) menilai diaturnya skema power wheeling pemanfaatan bersama jaringan listrik dalam Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan (RUU EBET) akan mempercepat pengembangan dan adopsi energi terbarukan di Indonesia.

Direktur Eksekutif IESR, Fabby Tumiwa mengatakan aturan power wheeling untuk energi terbarukan dalam RUU EBET sepatutnya didukung para pembuat kebijakan. Aturan tersebut dapat meningkatkan keandalan pasokan listrik, efisiensi biaya operasional, mendorong perluasan jaringan listrik, serta kerja sama antara antara wilayah usaha.

Selain itu, Fabby mengatakan, power wheeling juga memungkinkan aplikasi teknologi energi terbarukan yang lebih luas untuk mendukung dekarbonisasi sektor industri dan transportasi. Power wheeling juga dapat mengurangi beban PLN untuk membeli listrik dari pengembang.

"Skema power wheeling atau pemanfaatan bersama jaringan listrik, bukan hal baru karena sudah diatur sebelumnya dalam UU Ketenagalistrikan namun tidak dijalankan," ujar Fabby dalam keterangan, Rabu (10/7).

Fabby mengatakan, power wheeling merupakan keniscayaan dengan struktur pasar kelistrikan Indonesia saat ini yaitu regulated vertical integrated atau dioperasikan oleh perusahaan tunggal dan di bawah pengawasan pemerintah. Dalam hal ini, PLN sebagai pemegang wilayah usaha terintegrasi mendapatkan hak membangun dan mengoperasikan sistem transmisi, sementara pelaku usaha lain tidak mendapatkan hak tersebut.

"Oleh karena itu, jaringan listrik seharusnya dapat diakses oleh pihak lain untuk menyalurkan listrik dari pembangkit ke pengguna, yang pada gilirannya memberikan pendapatan bagi PLN melalui biaya sewa jaringan,” ujarnya.

Menurut Fabby, penerapan skema power wheeling untuk energi terbarukan juga merupakan langkah efisien untuk mengurangi biaya pengembangan infrastruktur transmisi dan distribusi, dan menekan biaya keandalan (reliability cost). Pasalnya, skema power wheeling dapat mengoptimalkan infrastruktur yang sudah ada, sehingga lebih efisien dibandingkan membangun jaringan baru.

Harus Dibatasi

Meski begitu, Fabby mengatakan, pemanfaatan jaringan bersama harus dibatasi hanya untuk pembangkitan energi terbarukan sehingga menjadi power wheeling energi terbarukan (renewable power wheeling).

"Dengan ini, dapat membuka akses pengembang dan konsumen ke sumber-sumber energi yang selama ini tidak dapat dimanfaatkan karena pengembangan energi terbarukan sangat tergantung pada PLN yang membeli dan menyalurkan listrik sesuai kenaikan permintaan,” ucapnya.

Menurutnya, pengaturan renewable power wheeling harus dilakukan secara ketat sehingga dapat menjaga keandalan dan keamanan pasokan listrik (security of supply) bagi konsumen. Selain itu, power wheeling juga harus diawasi sehingga tidak merugikan pemilik jaringan dan operator sistem.

Fabby mengatakan, pengaturan power wheeling tersebut menyangkut perhitungan tarif wheeling (wheeling charge), yang harus memasukan komponen biaya system losses (kerugian sistem), biaya kehandalan, ancillary services (layanan tambahan) dan biaya contingency (cadangan), serta pengembangan sistem transmisi dan distribusi tenaga listrik.

“Untuk itu, pemerintah perlu menyusun panduan aturan yang jelas tentang metode perhitungan tarif wheeling sehingga tidak merugikan pemilik jaringan dan operator sistem,” ujarnya.

Sementara itu, Manajer Program Transformasi Energi, IESR, Deon Arinaldo mengungkapkan, keberadaan power wheeling dapat menarik investasi di Indonesia. Hal itu terutama dari perusahaan multinasional yang memiliki target menggunakan 100 persen energi terbarukan pada 2030.

Kepastian akses ke listrik energi terbarukan akan membantu perusahaan ini memenuhi target dekarbonisasi dan menerapkan strategi dekarbonisasi melalui elektrifikasi rantai pasoknya. Di sisi lain, peningkatan permintaan energi terbarukan akan mendorong perluasan jaringan listrik.

Deon mengusulkan agar pemerintah menyiapkan aturan yang mendorong pembangunan dan penguatan jaringan listrik lebih optimal melalui perencanaan jaringan yang berorientasi pada penyerapan listrik energi terbarukan.

“Adanya power wheeling akan membuka permintaan energi terbarukan dari pelanggan, utamanya kelompok industri, sehingga menarik pengembangan proyek energi terbarukan dan integrasi ke jaringan PLN," ujar Deon.

Deon menyebut, selama ini, banyak potensi energi terbarukan tidak dapat dikembangkan karena harus menunggu listriknya dibeli oleh PLN.

"Power wheeling membuat konsumen industri dapat membeli listrik energi terbarukan untuk dimanfaatkan dalam mendukung proses industri rendah karbon atau hijau,” ujarnya.

Para ilmuwan yang mempelajari penyebaran flu burung di Amerika Serikat (AS) mengatakan mereka khawatir akan kurangnya data dalam melacak virus flu burung tipe A H5N1. Dalam beberapa bulan terakhir, penyakit ini telah menyebar ke 129 kelompok sapi di 12 negara bagian.

Para ahli telah mengidentifikasi penyakit ini pada mamalia lain, dari alpaka hingga kucing rumahan. Para ilmuwan prihatin dengan meningkatnya kasus flu burung pada sapi. Mereka mengatakan bahwa peningkatan tersebut kemungkinan menunjukkan bahwa virus telah berubah (bermutasi). Perubahan semacam itu dapat membuat virus lebih mudah menyebar dari hewan ke manusia.

Tiga orang di AS telah dites positif mengidap flu burung H5N1 sejak akhir Maret lalu. Mereka terinfeksi setelah melakukan kontak dekat dengan sapi.

Scott Hensley, seorang profesor mikrobiologi di Universitas Pennsylvania, mengatakan bahwa ancaman pandemi saat ini masih rendah, namun dapat meningkat dengan cepat.

Para pejabat kesehatan mengatakan bahwa semakin dini mereka mengetahui tentang kasus-kasus infeksi pada manusia, semakin cepat mereka dapat mengambil langkah-langkah untuk mengurangi penyebarannya.

Pemerintah AS melakukan tes terhadap sapi-sapi untuk mengetahui adanya virus ini. Namun, tes-tes tersebut saat ini masih terbatas pada sapi-sapi yang melintasi perbatasan negara bagian.

Pejabat kesehatan pemerintah dan pakar flu pandemi mengatakan kepada kantor berita Reuters bahwa hanya ada sedikit sekali pengujian terhadap orang-orang yang melakukan kontak dengan sapi yang sakit.

Risiko terhadap Kesehatan Manusia Masih Rendah

Lembaga kesehatan manusia dan hewan terkadang berbeda dalam cara mereka menangani flu. Para ahli mengatakan bahwa perbedaan-perbedaan ini dapat mempersulit upaya untuk merespons wabah dengan cepat.

Meski begitu, juru bicara Departemen Pertanian AS mengatakan bahwa badan tersebut bekerja sepanjang waktu dengan Pusat Pengendalian Penyakit AS (CDC). Juru bicara tersebut menambahkan penelitian menunjukkan bahwa pasokan makanan Amerika tetap aman. Sapi yang sakit umumnya sembuh setelah beberapa minggu, dan risiko terhadap kesehatan manusia tetap rendah.

Beberapa pandemi, termasuk COVID-19, datang dengan sedikit peringatan. "Pada pandemi flu terakhir, yang disebabkan oleh H1N1 pada tahun 2009, virus ini pertama kali menyebar di antara hewan selama beberapa tahun," kata Hensley seperti dikutip VoA, Rabu (10/7). Namun, pelacakan lebih lanjut terhadap virus ini akan membantu para petugas kesehatan untuk mempersiapkan diri.

CDC memperkirakan bahwa sekitar 150.000 hingga setengah juta orang meninggal di seluruh dunia selama pandemi 2009.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengatakan bahwa tidak ada bukti penyebaran H5N1 dari manusia ke manusia. Oleh karena itu, WHO mengatakan bahwa risiko terhadap manusia saat ini masih rendah.

Wenqing Zhang adalah Kepala Badan Kesiapsiagaan Influenza Global WHO. Ia mengatakan bahwa organisasi-organisasi kesehatan memiliki cara untuk meluncurkan produksi tes, perawatan, dan vaksin dalam jumlah besar jika diperlukan.

Koalisi untuk Inovasi Kesiapsiagaan Epidemi (CEPI) adalah organisasi nirlaba yang berbasis di Oslo, Norwegia. Organisasi ini bekerja untuk mengembangkan vaksin dan cara lain untuk melawan pandemi.

CEPI bertujuan untuk membuat koleksi vaksin untuk virus yang dapat menyebabkan pandemi. Hal ini akan membantu para pembuat obat untuk memulai produksi dalam jumlah besar dan mengirimkan obat jika diperlukan dalam waktu 100 hari setelah wabah.

Beberapa negara telah mengambil langkah-langkah untuk melindungi masyarakatnya dari H5N1. Amerika Serikat dan Eropa sedang mengumpulkan vaksin flu "pra-pandemi" yang dapat digunakan untuk kelompok-kelompok berisiko tinggi, termasuk para pekerja pertanian atau laboratorium.

Zhang mengatakan bahwa memperluas vaksin ke lebih banyak orang merupakan hal yang kompleks. "Para pembuat vaksin flu pandemi membuat vaksin flu musiman dan tidak dapat memproduksi keduanya sekaligus," ujarnya.

Sebagian besar vaksin flu dibuat dengan menggunakan virus yang ditumbuhkan di dalam telur. Itu berarti dibutuhkan waktu hingga enam bulan untuk memproduksi vaksin pandemi. Namun, vaksin mRNA dapat diproduksi lebih cepat.

Pada tanggal 2 Juli, pemerintah AS memberikan dana sebesar US$176 juta (Rp 2,88 triliun) kepada produsen obat Moderna untuk menyelesaikan pengembangan dan pengujian vaksin mRNA melawan H5N1.

Para ahli juga mengatakan bahwa ada kebutuhan untuk menyeimbangkan antara tindakan cepat dengan reaksi yang terlalu kuat terhadap ancaman virus.

Wendy Barcla, seorang ahli virus di Imperial College London dan penasihat Badan Keamanan Kesehatan Inggris mengenai flu burung, mengatakan bahwa para pejabat kesehatan ingin memberikan peringatan tanpa mengatakan bahwa dunia akan kiamat.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan penyertaan modal negara (PMN) kini tidak lagi mengandalkan utang luar negeri. Erick mengatakan PMN yang diterima BUMN berasal dari setoran dividen perusahaan pelat merah kepada negara dalam beberapa tahun terakhir.

"Ini salah satu perbaikan yang luar biasa di bawah pengawasan Komisi VI, kami bisa yakinkan bersama-sama ketika dividen bisa membiayai PMN itu sendiri," ujar Erick saat rapat kerja dengan Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat di Gedung DPR, Rabu (10/7/).

Erick mengatakan hal ini merupakan pencapaian transformasi BUMN dalam beberapa tahun terakhir. Ia mengatakan BUMN telah menyetorkan sekitar Rp 280 triliun dalam lima tahun terakhir, jauh lebih tinggi dari PMN selama lima tahun terakhir sekitar Rp 212 triliun.

Erick mengatakan mayoritas PMN yakni sekitar 89% digunakan BUMN untuk menjalani penugasan negara. Sementara untuk restrukturisasi sebesar tujuh persen dan pengembangan usaha sebesar 4%.

"Angka detail keseluruhan yaitu PMN yang dibutuhkan untuk 2025 sebesar Rp 44 triliun," kata Erick.

Erick berharap usulan ini dapat didukung Komisi VI. Erick juga mengajak Komisi VI untuk terus membantu mengawal implementasi penggunaan PMN.

Ada beberapa catatan yang diberikan oleh beberapa fraksi Anggota Komisi VI DPR. Misalnya saja Fraksi PDIP Harris Turino memberi penolakan pemberian PMN untuk Danareksa dan Perumnas.

Harris mengatakan bahwa sumbangan dividen BUMN kepada negara menjadi tolok ukur pemberian PMN. BUMN telah menyuntik dividen Rp 279,8 triliun dari periode 2020 sampai 2024.

Namun dia menilai catatan pencapaian dividen tersebut belum merefleksikan kinerja seluruh BUMN. Sebab hanya beberapa perusahaan saja yang menyetor dividen besar dividen yakni perbankan, energi dan telekomunikasi.

"Danareksa bisa mendapatkan pembiayaan dari sumber lain. Sementara penolakan Perumnas karena konsep perencanaannya tidak jelas," kata Harris dalam rapat kerja Komisi VI DPR bersama BUMN, Rabu (10/7).

Berbeda dengan Fraksi PDIP, Fraksi Gerindra menyetujui pengajuan penyertaan modal negara (PMN) 2025 sebesar Rp 44 triliun. Wakil Ketua IV dari Fraksi Gerindra Mohamad Hekal mengatakan lampu hijau dari Gerindra tak lepas dari pencapaian BUMN selama ini.

"Mudah-mudahan PMN yang kita tanam sekarang akan membuahkan hasil di periode yang akan datang," ujar Hekal saat rapat kerja dengan Menteri BUMN Erick Thohir di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (10/7).

Hekal menyampaikan Fraksi Partai Gerindra melihat secara umum apa yang diusulkan BUMN semuanya menyangkut hajat hidup orang banyak. Hekal mencontohkan PMN untuk sektor industri, transportasi, ketahanan pangan, ketahanan negara, industri obat-obatan pengembangan usaha masyarakat kecil untuk mendukung program KUR, hingga infrastruktur yang dibangun BUMN Karya.

Indeks bursa Amerika Serikat (AS) Wall Street menguat pada perdagangan hari Rabu (10/7), dengan S&P 500 mencetak rekor baru dan untuk pertama kalinya menembus angka 5.600. Kenaikan ini didorong oleh peningkatan tajam saham-saham semikonduktor yang mendorong pasar naik.

Indeks pasar luas S&P 500 naik 1,02%, ditutup pada 5.633,91, dan mencatat kenaikan selama tujuh hari berturut-turut. Tak hanya itu, Nasdaq Composite juga tumbuh 1,18% dan mencapai level tertinggi sepanjang masa dengan ditutup di 18.647,45.

Ini merupakan rekor penutupan ke-37 tahun ini untuk S&P 500, dan ke-27 untuk Nasdaq yang sangat bergantung pada teknologi. Dow Jones Industrial Average juga naik 429,39 poin atau 1,09%, ditutup pada level 39.721,36.

Saham-saham perusahaan cip menjadi pemenang terbesar dalam sesi ini. Taiwan Semiconductor melesat 3,5% setelah pendapatannya dari bulan April hingga Juni melampaui perkiraan Wall Street.

Perusahaan cip lainnya, Qualcomm, naik 0,8%, dan Broadcom terapresiasi sekitar 0,7%. Nvidia, yang terkenal dengan kecerdasan buatannya juga menjadi sorotan.

Pergerakan ini terjadi ketika investor tengah menunggu angka inflasi baru yang akan dirilis pada hari Kamis (11/7) melalui laporan indeks harga konsumen bulan Juni.

Komentar dari Gubernur Bank Sentral Amerika Serikat Jerome Powell, pada hari Selasa (/7) dan Rabu (10/7) memicu harapan investor adanya penurunan suku bunga acuan pada paruh kedua tahun ini.

Menurut Kepala Investasi di Certuity, Scott Welch, belum ada indikasi bahwa pendapatan perusahaan teknologi besar tidak dapat mendukung valuasi mereka saat ini. Ia juga mengingatkan, tujuh hingga sepuluh saham perusahaan tersebut mewakili 30% hingga 40% dari kapitalisasi pasar S&P 500.

“Jika ada penurunan pada saham-saham ini, dampaknya akan lebih besar," kata Welch dikutip CNBC, Kamis (11/7).

Para ekonom yang disurvei oleh Dow Jones memperkirakan kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 0,1% dari bulan ke bulan dan 3,1% dari tahun ke tahun.

Indeks Harga Konsumen inti, yang tidak termasuk harga energi dan makanan, diperkirakan naik 0,2% dari bulan sebelumnya dan 3,4% dari tahun sebelumnya. Indeks Harga Produsen (PPI) akan dirilis pada hari Jumat (12/7) besok.

IHSG diperkirakan akan mengalami konsolidasi dalam rentang 7.250-7.300 pada perdagangan hari Kamis (11/7). Ini karena pasar diperkirakan masih mencermati rilis data inflasi Amerika Serikat pada Kamis (11/7) waktu setempat.

Phintraco Sekuritas mengatakan pasar menantikan rilis data inflasi Amerika Serikat (AS) periode Juni yang diperkirakan turun menuju level 3,10% dari sebelumnya di 3,30%.

Penurunan inflasi memberikan tambahan tekanan bagi Bank Sentral AS The Federal Reserve untuk segera melakukan pemangkasan suku bunga. Mengingat target inflasi telah mendekati kisaran 2% dan tingkat pengangguran yang naik ke level 4,10%

"Keyakinan ekonom dilakukannya pemangkasan suku bunga di September 2024 sebesar 70% pada Rabu (10/4) waktu AS," tulis Phintraco Sekuritas dalam riset resminya, Kamis (11/7).

Phintraco Sekuritas merekomendasikan saham PT XL Axiata Tbk (EXCL), PT Indosat Tbk (ISAT), PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM), PT Mitra Adiperkasa Tbk (MAPI) dan PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk (CPIN).

Sementara itu, Analis Bina Artha Sekuritas, Ivan Rosanova memperkirakan IHSG bergerak pada level support 7.262, 7.200, 7.133 dan 7.078, dan resistance 7.374, 7.454 dan 7.590.

Support merupakan area harga saham tertentu yang diyakini sebagai titik terendah pada satu waktu. Saat menyentuh support, harga umumnya akan kembali naik karena peningkatan pembelian.

Sementara itu, resistance merupakan tingkat harga saham tertentu yang dinilai sebagai titik tertinggi. Setelah saham menyentuh level ini, biasanya akan ada aksi jual cukup besar hingga laju kenaikan harga tertahan.

Ivan merekomendasikan sejumlah saham di antaranya:
- Buy on weakness pada saham PT AKR Corporindo Tbk (AKRA) dengan rentang harga 1.400-1.450
- Hold pada saham PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF) dengan harga terdekat 6.250
- Hold atau trading buy pada saham PT Indo Tambangraya Megah Tbk (ITMG) dengan rentang harga 24.800 – 25.250
- Hold atau trading buy pada saham PT Kalbe Farma Tbk (KLBF) dengan rentang harga Rp 1.470 – 1.520
- Trading buy pada saham PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) dengan rentang harga 1.430 – 1.490

Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyepakati usulan penyertaan modal negara (PMN) kepada 16 perusahaan BUMN dengan total Rp 44,24 triliun. Kesepakatan ini merupakan hasil rapat bersama Menteri BUMN Erick Thohir pada Rabu (10/7).

Sembilan fraksi di Komisi VI DPR menyatakan dukungan atas usulan PMN 2025. Alasannya kinerja Kementerian BUMN dan perusahaan pelat merah dinilai optimal , apalagi suntikan dividen dari BUMN untuk negara.

Wakil Ketua Komisi VI DPR M. Sarmuji mengatakan kesimpulan rapat yakni menerima penjelasan atas usulan PMN Tahun Anggaran 2025. Parlemen dan pemerintah juga sepakat perlu ada pemantauan terhadap injeksi modal tersebut selama periode 2020 sampai 2024.

"Komisi VI DPR RI menyetujui usulan PMN Tahun Anggaran 2025 dari Kementerian BUMN," ujarnya dalam Rapat Kerja dengan Menteri BUMN Erick Thohir, Rabu (10/7).

Erick mengusulkan PMN 2025 senilai Rp 44,24 triliun untuk menjalankan penugasan pemerintah. Komposisinya yakni sebesar 69% untuk penugasan, pengembangan usaha mencapai 27%, sedangkan restrukturisasi hanya mencapai 4%.

Berikut daftar PMN yang diterima:

1. PT Hutama Karya (Persero) sebesar Rp 13,86 triliun dalam rangka melanjutkan pembangunan Tol Trans Sumatera Fase 2 dan 3.
2. PT Asabri (Persero) sebesar Rp 3,61 triliun dalam rangka perbaikan permodalan.
3. PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) sebesar Rp 3 triliun dalam rangka program listrik desa.
4. PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) sebesar Rp 3 triliun untuk penguatan permodalan dalam rangka penjaminan KUR, dan mendorong untuk melakukan penyesuaian kecukupan IP KUR.
5. PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) sebesar Rp 2,5 triliun dalam rangka pengadaan kapal baru.
6. PT BioFarma (Persero) sebesar Rp 2,21 triliun dalam rangka fasilitas capital expenditure baru.
7. PT Adhi Karya (Persero) Tbk sebesar Rp 2,09 triliun dalam rangka pembangunan tol Yogyakarta-Bawen dan Solo-Yogyakarta.
8. PT Wijaya Karya (Persero) Tbk sebesar Rp 2 triliun dalam rangka perbaikan struktur permodalan.
9. PT Len Industri (Persero) sebesar Rp 2 triliun dalam rangka modernisasi dan peningkatan kapasitas produksi.
10. PT Danareksa (Persero) sebesar Rp 2 triliun dalam rangka pengembangan usaha.
11. PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebesar Rp 1,8 triliun dalam rangka pengadaan train set baru penugasan pemerintah.
12. PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) sebesar Rp. 1,62 triliun dalam rangka modal kerja program CPP
13. PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk sebesar Rp 1,56 triliun dalam rangka penyelesaian proyek Yogyakarta-Bawen dan Kawasan Industri Terpadu Subang.
14. Perum DAMRI sebesar Rp 1 triliun dalam rangka penyediaan bus listrik.
15. Perum Perumnas sebesar Rp 1 triliun dalam rangka restrukturisasi dan penyelesaian persediaan.
16. PT Industri Kereta Api (Persero) sebesar Rp 976 miliar dalam rangka pembuatan kereta KRL.

Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PDIP Harris Turino menolak PMN untuk dua perusahaan Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, yakni Danareksa dan Perumnas.

Harris mengatakan bahwa sumbangan dividen BUMN kepada negara menjadi tolok ukur pemberian PMN. BUMN telah menyuntik dividen Rp 279,8 triliun dari periode 2020 sampai 2024.

Namun dia menilai catatan pencapaian dividen tersebut belum merefleksikan kinerja seluruh BUMN. Sebab dividen didominasikan beberapa perusahaan saja yakni perbankan, energi dan telekomunikasi.

"Tolak usulan PMN 2025 untuk dua BUMN yakni Danareksa dan Perumnas. Alasanya Danareksa bisa mendapatkan pembiayaan dari sumber lain. Sementara penolakan Perumnas karena konsep perencanaannya tidak jelas," katanya dalam rapat kerja Komisi VI DPR bersama BUMN, Rabu (10/7).

Sebaliknya, anggota Komisi VI dari Fraksi PPP Baidhowi menyebut BUMN layak diberikan kesempatan untuk memperbaiki kinerjanya. Penugasan yang diberikan BUMN juga banyak yang telah dikerjakan.

"Setuju PMN yang dilakukan BUMN untuk diproses sesuai perundang-undangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan," tuturnya. Sependapat, Anggota Komisi VI dari Fraksi PPP Muhammad Sarmuji juga menyetujui PMN yang diberikan kepada BUMN dengan catatan tertulis.

Berikut detail yang disetujui PDIP dengan catatan:

• Hutama Karya Rp 13,68 triliun;
• Adhi Karya Rp 2,09 triliun;
• Wijaya Karya Rp 2 triliun;
• PT Pembangunan Perumahan Rp 1,63 triliun;
• PT PLN Rp 3 triliun untuk program listrik desa;
• IFG Rp 3 triliun untuk perkuatan permodalan Askrindo dan Jamkrindo;
• PT Pelni Rp 2,5 triliun untuk peremajaan armada kapal yang sudah tua;
• PT KAI Rp 1,8 triliun;
• PT Inka Rp 976 miliar;
• Perum Damri Rp 500 miliar untuk peremajaan 384 bis diesel angkutan perintis. Sedangkan bus listrik menurut PDIP bisa diperoleh dari sumber lain;
• PT Asabri Rp 3,61 triliun dengan catatan yang sangat kritis bahwa penyertaan modal negara untuk pembayaran manfaat bagi peserta. Paling penting PT Asabri wajib menyampaikan laporan investasi berikut hasilnya kepada Komisi VI;
• PT Biofarma Rp 2,21 triliun dengan catatan harus memastikan PMN hanya digunakan untuk produksi vaksin. Biofarma wajib menyampaikan laporan penggunaan dana PMN secara berkala kepada komisi VI;
• PT Len sebesar Rp 2 triliun
• PT Rajawali Nusantara atau ID Food Rp 1,62 triliun

Pemerintah sedang mengkaji mekanisme pengawasan penyaluran BBM subsidi untuk taksi daring atau online. Hal ini masuk dalam revisi Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014.

“Itu sedang dicari dan digodok mekanismenya bagaimana,” kata Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Agus Cahyono Adi saat ditemui di Kementerian ESDM pada Rabu (10/7).

Agus mengatakan pemerintah saat ini masih terus membahas pengelompokan kendaraan yang bisa menggunakan BBM subsidi, baik dari jenis ataupun kapasitas mesin kendaraan.

Agus menyebut pembatasan BBM subsidi ini diutamakan untuk pengguna yang memang layak dilindungi. “Yang paling dasar adalah kendaraan-kendaraan umum. Pengawasan pembatasan BBM subsidi nantinya masih dipegang BPH Migas,” ujarnya.

Dia mengatakan taksi online dengan jenis mewah seperti Alphard, ataupun silverbird ini nantinya tidak bisa mendapatkan BBM subsidi. “Yang diberikan itu maksudnya untuk taksi online kelas biasa, kalau yang kelas luxury tidak dapat,” ucapnya.

Sebelumnya BPH Migas mengatakan perkembangan revisi Perpres Nomor 191 Tahun 2014 masih tahap finalisasi. “Baik dari sisi legalitasnya, substansinya secara umum sudah selesai dibahas,” kata Kepala BPH Migas, Erika Retnowati kepada Katadata.co.id pada Rabu (10/7). “Pembatasan BBM subsidi nantinya diatur dalam revisi perpres.”

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa pemerintah bakal memperketat pembelian subsidi BBM mulai 17 Agustus 2024. Hal ini demi mengurangi penyaluran subsidi BBM yang tidak tepat sasaran.

“Pemberian subsidi yang tidak tepat. Itu sekarang Pertamina sudah menyiapkan. Kami berharap 17 Agustus ini, kami sudah bisa mulai, di mana orang yang tidak berhak dapat subsidi itu akan bisa kami kurangi,” ujar Luhut melalui akun instagramnya, Selasa (9/7).

Pernyataan tersebut ia sampaikan ketika membahas permasalahan terkait penggunaan bensin yang membuat defisit APBN naik. Namun ia meyakini, dengan pengetatan penerima subsidi, pemerintah dapat menghemat APBN 2024.

Gabungan Industri Otomotif Indonesia atau Gaikindo menyatakan pemerintah telah terlambat untuk meningkatkan standar emisi gas buang. Alhasil, banyak kerugian yang dialami oleh industri otomotif nasional, salah satunya beban produksi mobil yang lebih tinggi dari negara kompetitor di Asia Tenggara.

Sekretaris Umum Gaikindo Kukuh Kumara mencatat standar gas buang di dalam negeri adalah Euro 4. Sementara itu, standar yang kini berlaku di Thailand dan Vietnam adalah Euro 5.

"Akan ada biaya rekayasa tambahan jika model mobil baru di luar negeri masuk ke dalam negeri. Alhasil, produksi tidak efisien dan tidak ada investor kendaraan konvensional baru di dalam negeri," kata Kukuh di Kementerian Perindustrian, Rabu (10/7).

Selain biaya rekayasa tambahan, Kukuh mencatat biaya tambahan datang dari penambahan lini produksi khusus ekspor. Sebab, hanya Indonesia yang belum menerapkan standar Euro 4, sedangkan pasar ekspor utama di Asia Tenggara telah menerapkan Euro 5.

Kukuh mencatat seluruh produsen mobil kini mampu memproduksi mobil dengan standar Euro 5 dan Euro 6 sejak 2022. "Ini menjadi isu karena mengubah rencana besar mayoritas produsen mobil di dalam negeri karena belum siapnya bahan bakar," katanya.

Adapun penjualan mobil sepanjang paruh pertama konsisten lebih rendah secara tahunan. PT Astra International Tbk mendata angka penjualan mobil turun 19% menjadi 408.012 unit.

Di sisi lain, Kukuh menyampaikan mulai ada pergeseran preferensi konsumen dari mobil konvensional ke mobil listrik. Hal tersebut ditunjukkan dari meningkatnya kontribusi penjualan mobil listrik pada Januari-Mei 2024 menjadi 9,3% dari capaian 2023 sebesar 7,1%.

Kukuh menilai penjualan LCEV pada akhir tahun ini dapat melampaui capaian tahun lalu sejumlah 71.358 unit. Namun Kukuh mengakui produk LCEV yang dijual di dalam negeri belum sesuai dengan preferensi konsumen nasional.

Kukuh menjelaskan konsumen lokal cenderung membeli mobil dengan harga di bawah Rp 300 juta yang mampu mengangkut tujuh orang. Selain itu, penjualan kendaraan emisi rendah masih terhambat kecemasan konsumen terkait performa LCEV.

"Kecemasan itu tidak akan hilang dalam waktu satu sampai dua tahun. Konsumen di Eropa saja masih banyak pertimbangan untuk membeli LCEV," ujarnya.

Presiden terpilih Prabowo Subianto dikabarkan bakal menghapus batas defisit fiskal dan rasio utang terhadap PDB. Dia berencana untuk menghapus batasan defisit 3% untuk anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Dilansir dari Reuters, Selasa (9/7), Prabowo tengah menjajaki sejumlah cara untuk menghapus batas defisit fiskal tersebut. Dalam laporan majalah Tempo yang dikutip Reuters, terungkap bahwa rencana penghapusan defisit itu untuk mendanai janji-janji kampanye Prabowo.

Prabowo disebut sudah membentuk tim khusus untuk meninjau opsi terkait revisi undang-undang yang dapat memuluskan penghapusan batasan fiskal. Berdasarkan sumber Tempo yang tidak disebutkan namanya, Prabowo juga membuat badan pemungut pajak baru dan diawasi oleh mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Jimly Asshiddiqie.

Jimly mengatakan kepada Reuters telah membentuk tim khusus untuk meninjau berbagai aturan termasuk Undang-undang Keuangan Negara. Hanya saja, Jimly tidak menanggapi mengenai rencana penghapusan batas defisit APBN.

"Saya memberi saran, jadi pembentukan badan pajak baru tidak akan melanggar undang-undang yang ada," kata Jimly.

Rencana Prabowo untuk meningkatkan belanja negara telah membuat pasar utang dan mata uang waswas. Beberapa ekonom mengingatkan potensi peningkatan risiko di bawah pemerintahan, yang berjanji meningkatkan pertumbuhan ekonomi hingga 8%.

Penjelasan Tim Prabowo

Sementara itu, penasihat Prabowo untuk masalah fiskal, Thomas Djiwandono mengaku belum mengetahui adanya pembahasan mengenai rencana penghapusan kesenjangan fiskal dan batas utang tersebut.

Thomas justru menegaskan, bahwa Prabowo tetap berkomitmen untuk merancang anggaran 2025 dalam batas yang ditetapkan undang-undang sebesar 2,29% - 2,82% dari PDB tahun depan.

"Kami tetap berkomitmen pada rencana yang telah ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo untuk 2025," kata Thomas.

Berdasarkan laporan Tempo yang dikutip Bloomberg dari beberapa sumber, tim Prabowo mulai mengkaji kemungkinan untuk merevisi UU Keuangan Negara. Hal ini memungkinkan pemerintahan baru untuk mendirikan badan penerimaan negara yang terpisah dari Kementerian Keuangan.

Penghapusan batas defisit tersebut bertujuan untuk mewujudkan janji kampanye Prabowo, seperti program makan siang gratis di sekolah-sekolah. Program tersebut membutuhkan alokasi anggaran hingga Rp 400 triliun.

Ekonom Bloomberg Tamara Mast Henderson khawatir jika pemerintahan mendatang menghapuskan aturan defisit anggaran. Tamara menilai pilihan yang lebih baik adalah dengan meningkatkan sedikit batas defisit APBN menjadi 3,5% dari PDB.

"Hal ini akan jauh lebih dapat ditolerir, bagi para investor dan lembaga-lembaga pemeringkat, karena pertumbuhan Indonesia relatif kuat,” ujar Tamara.

Berdasarkan Undang-Undang Keuangan Negara Indonesia, defisit anggaran tahunan pemerintah dibatasi menjadi 3% dari PDB. Sementara rasio utang terhadap PDB maksimum adalah 60%.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan bahwa pemerintah tidak menugaskan PT Pertamina (Persero) untuk mengakuisisi perusahaan gula dan etanol asal Brazil.

Arifin mengatakan, pemerintah memprioritaskan pasokan bioetanol dalam negeri untuk memperluas operasi bisnis Pertamina ke kegiatan bisnis masa depan yang berorientasi pada praktik ekonomi berkelanjutan.

“Engga ada tuh (rencana) akuisisi, yang ada kita pakai sumber dalam negeri saja,” kata Arifin di Istana Merdeka Jakarta pada Rabu (10/7).

Arifin menambahkan, pemerintah dapat memenuhi kebutuhan bioetanol untuk bahan bakar nabati lewat produksi dalam negeri secara bertahap.

Selain itu, Arifin juga mengatakan pemerintah juga bisa membeli pasokan bahan baku bioetanol untuk menutupi kekurangan pasokan tanpa harus mengambil alih perusahaan asing. “Kan kalau bioetanol itu bisa beli barangnya,” ujarnya.

Hal serupa juga dikatakan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Dia menyebut rencana Pertamina untuk mengakuisisi pabrik gula dan etanol asal Brazil masih dalam tahap kajian. “Itu perlu dikaji lagi,” ujar Airlangga pada kesempatan serupa.

Dia menambahkan, pemerintah telah memberikan instruksi kepada Pertamina untuk memproduksi bensin rendah sulfur. Satu di antaranya lewat pemasaran BBM Pertamax Green 95, hasil campuran Pertamax beroktan 92 dengan kandungan 5% bioetanol.

Pemerintah juga telah berupaya untuk menebalkan cadangan pasokan bioetanol di dalam negeri melalui pengesahan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 40 Tahun 2023 tentang Percepatan Swasembada Gula Nasional dan Penyediaan Bioetanol Sebagai Bahan Bakar Nabati atau Biofuel pada 16 Juni 2023.

Perpres itu mendorong peningkatan produktivitas tebu sebesar 93 ton per hektare (ha). Target ini dimaksimalkan melalui perbaikan praktik agrikultur berupa pembibitan, penanaman, pemeliharaan tanaman, dan tebang muat angkut.

Instrumen hukum tersebut juga mengamanatkan penambahan areal lahan baru perkebunan tebu seluas 700.000 ha yang bersumber dari lahan perkebunan, lahan tebu ralgrat, dan lahan kawasan hutan.

Adapun peta jalan meliputi rencana jangka panjang pemerintah untuk meningkatkan produksi bioetanol yang berasal dari tanaman tebu paling sedikit sebesar 1,2 juta kiloliter (Kl) paling lambat pada 2030.

Lewat penyediaan lahan seluas 1 juta hektar tersebut, pemerintah mulai bergerak untuk mewujudkan target produksi tebu minimal 100 ton per ha, naik signifikan dari capaian rata-rata produksi tebu nasional saat ini di kisaran 60-70 ton per ha.

Adapun penyediaan lahan 1 juta hektar untuk pengembangan industri gula nasional itu nantinya bakal menggunakan sebagian wilayah food estate di Merauke, Papua. Food estate Merauke rencanaya bakal dijadikan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Perubahan status food estate Merauke menjadi KEK bakal memusatkan produksi pada komoditas pangan padi dan tebu. KEK Merauke bakal berdiri di tanah seluas 2 juta hektare dengan lahan garapan awal seluas 200 ribu hektare (Ha).

Pemerintah bakal menggandeng pihak swasta untuk pengembangan KEK Merauke lewat skema pendanaan public private partnership (PPP). PPP merupakan bentuk perjanjian jangka panjang antara pemerintah, baik pusat ataupun daerah, dengan mitra swasta.

“Sekarang Pertamina harus membuat studi pengadaan untuk etanol. Pemerintah sudah punya peta jalan untuk memproduksi etanol dari pengembangan etanol di Merauke, Papua,” kata Airlangga.

Adapun kabar mengenai rencana Pertamina untuk mengakuisisi pabrik gula dan etanol asal Brazil pertama kali disuarakan oleh Luhut saat memberikan sambutan di HUT Ke-52 HIPMI di Hotel Fairmont Jakarta pada Senin (10/6).

Luhut mengatakan Pertamina kini masih masih melakukan uji tuntas atau due diligence dengan mempelajari data perusahaan tersebut. Pada forum itu, Luhut tak mengatakan secara jelas identitas perusahan gula dan etanol Brazil yang akan diakuisisi oleh Pertamina.

Namun ia menjelaskan lewat akuisisi yang dilakukan oleh Pertamina akan meningkatkan kualitas bensin domestik secara bertahap melalui campuran bioetanol.

Menurut Luhut, apabila wacana itu terwujud, Pertamina mampu menurunkan kadar sulfur dalam bahan bakar menjadi 50-60 ppm dari kondisi saat ini di level 500 ppm dalam jangka waktu 3 tahun.

"Sehingga nanti Pertamina memiliki sumber energi dan sumber gula dari Brazil yang akan membuat ketahanan energi kita bagus," ujar Luhut.

PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) membuka peluang investor untuk dapat masuk ke dalam proyek Green Refinery Cilacap. Saat ini Kilang Cilacap telah menyelesaikan proyek green refinery fase 1 dan akan dilanjutkan dengan pengembangan fase 2.

Fase 2 yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pengolahan Hydrotreated Vegetable Oil (HVO) dari saat ini 3.000 barel per hari (bph) menjadi 6.000 bph, serta kemampuan untuk meningkatkan komponen nabati pada sustainable aviation fuel (SAF) dari 2,4% menjadi 100%.

Kilang ini adalah salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk mencapai target pemerintah untuk bauran energi baru terbarukan (EBT) 23% pada 2025.

Direktur Perencanaan dan Pengembangan Bisnis KPI, Isnanto Nugroho mengatakan, keterbukaan KPI untuk menjaring mitra strategis bagi Green Refinery Cilacap.

“Kami pastikan bahwa proyek Green Refinery Cilacap masih berlanjut dan on track. Saat ini KPI tengah melaksanakan proses seleksi mitra strategis. Kami terbuka untuk bekerja sama dengan mitra potensial, di antaranya bank, lembaga kredit ekspor dan lembaga multilateral,” ujarnya melalui siaran pers, Rabu (10/7).

Isnanto mengatakan, perusahaan sangat membuka peluang kepada investor yang ingin melakukan kerjasama dalam pembangunan proyek raksasa Green Refinery Cilacap.

Ia menjelaskan, keunggulan Green Refinery Cilacap sebagai sasaran investasi. Keunggulan tersebut antara lain status proyek yang sudah dijadikan PSN sehingga didukung dengan kerangka kebijakan yang ada. "Selain itu Green Refinery Cilacap akan dibangun di lahan eksisting Pertamina," ujarnya.

Sementara itu, Corporate Secretary KPI, Hermansyah Y. Nasroen mengatakan, banyaknya nilai strategis Green Refinery Cilacap sebagai sasaran investasi.

"Green Refinery Cilacap dapat menjawab tantangan produk yang lebih ramah lingkungan, karena Kilang Cilacap dapat memproduksi HVO, SAF, dan bionafta,” ujarnya.

Selain itu, proyek tersebut dapat memberikan nilai tambah bagi bangsa karena bermanfaat mengolah sumber daya biofuel di Indonesia yang melimpah. Hal ini semakin diperkuat mengingat KPI sebagai induk usaha kilang dan petrokimia Pertamina memiliki pengalaman dan keahlian di bisnis kilang.

Proyek yang ditargetkan menambahkan kapasitas produksi dari 3.000 bph menjadi 6.000 bph tersebut dialokasikan untuk memproduksi HVO, SAF, Bionafta yang berasal dari used cooking oil (UCO) atau minyak jelantah.

"Unit baru dari Green Refinery Cilacap akan dilengkapi dengan infrastruktur termasuk palm oil treater, fractionator, dan fasilitas offsite," ujarnya. Kilang Cilacap sendiri merupakan contoh kilang terintegrasi yang sejalan dengan ambisi transisi energi Indonesia.