Medan -

Meminjam uang secara online kini dapat dengan mudah dilakukan, cukup bermodalkan KTP. Sering kali ditemukan peristiwa penyalahgunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada KTP untuk pinjol atau pinjaman online tanpa diketahui pemilik aslinya.

Ternyata ada cara mudah untuk mengetahui apakah KTP Anda digunakan atau tidak oleh orang lain untuk pinjol. Bisa dicek secara online dan offline, begini caranya.

Dikutip dari detikInet, untuk mengetahui apakah KTP Anda digunakan untuk pinjol atau tidak dapat dicek melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pengecekan bisa dilakukan secara online dan offline.

Cara Mengecek KTP Dipakai Pinjol Secara Offline

detikers dapat mengecek apakah KTP kamu telah disalahgunakan untuk pinjol secara offline. Berikut ini langkah-langkahnya:

1. Pemohon datang langsung ke kantor OJK yang terdekat.
2. Siapkan dokumen-dokumen yang diperlukan sesuai jenis permohonan:

• Untuk perseorangan: fotokopi KTP (untuk WNI) atau paspor (untuk WNA), dan surat kuasa jika diperlukan.
• Untuk yang telah meninggal: fotokopi KTP/Paspor, dokumen asli surat keterangan kematian, dan dokumen yang membuktikan hubungan kekeluargaan/ahli waris.
• Untuk badan usaha: fotokopi identitas badan usaha (NPWP, akta pendirian, perubahan anggaran dasar terakhir), identitas pengurus, dan surat kuasa jika diperlukan.
• OJK akan melakukan pengecekan sesuai dengan formulir dan dokumen pendukung yang diserahkan.
• Hasil dari permohonan akan dikirimkan melalui email yang telah didaftarkan sebelumnya.

Pastikan semua dokumen yang dibawa adalah asli atau fotokopi yang sah dan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh OJK.

Cara Mengecek KTP Dipakai Pinjol Secara Online

Cara mengecek KTP melalui SLIK OJK secara online, cukup mudah. kamu hanya perlu menyiapkan beberapa dokumen pendukung seperti KTP, foto diri, dan foto diri dengan KTP. Untuk cara lengkapnya adalah sebagai berikut.

• Kamu perlu mengakses situs https://idebku.ojk.go.id atau mengunduh aplikasi iDebku OJK.
• Di halaman utama, pilih opsi 'Pendaftaran'.
• Isi formulir dengan informasi yang diminta seperti jenis debitur, jenis identitas, nomor identitas, dan kode captcha.
• Pastikan semua informasi yang kamu masukkan benar.
• Klik 'Selanjutnya' setelah yakin informasi sudah sesuai.
• Unggah dokumen pendukung seperti KTP dan foto diri.
• Klik 'Ajukan Permohonan'.
• Setelah pendaftaran selesai, kamu akan menerima nomor pendaftaran.
• Untuk mengecek status permohonan, gunakan menu 'Status Layanan' dengan memasukkan nomor pendaftaran yang telah kamu dapatkan.
• OJK akan memproses permohonan iDeb dalam waktu satu hari kerja melalui email yang kamu daftarkan.

Itu dia cara-cara yang dapat dilakukan untuk mengecek apakah KTP kamu digunakan untuk pinjol atau tidak, melalui layanan SLIK OJK secara online dan offline. Semoga membantu!

(astj/astj)

Jakarta -

Komisi V DPR RI sepakat untuk mengajukan revisi atas Undang-Undang No. 2 tahun 2017 tenang Jasa Konstruksi atau UU Jasa Konstruksi. Aturan ini dipandang perlu mendapat perbaikan lantaran minimnya sisi pengawasan sehingga muncul banyak pekerjaan bermasalah.

Ketua Komisi V DPR RI Lasarus mengatakan, pihaknya telah mengajukan revisi UU Jasa Konstruksi ini ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melalui Badan Legislatif (Baleg). Salah satu poin revisinya ialah agar Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) tidak lagi di bawah Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

"LPJK akan kami usulkan untuk tidak di bawah Kementerian PUPR. Kalau dulu kan Kementerian PUPR pak, jadi nanti LPJK ini akan kita buat kembali ke luar dari kementerian, karena check and balance itu kami lihat lemah terkait pengadaan barang dan jasa selama ini," kata Lasarus, dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Menteri PU di Senayan, Jakarta, Rabu (30/10/2024).

Lasarus mengatakan, ke depan pihaknya akan melakukan diskusi lanjutan terkait mekanisme, penyusunan naskah akademik, hingga isu-isu yang kita anggap perlu. Adapun salah satu isu yang disorotinya ialah adanya ketimpangan.

"Dengan UU Jasa Konstruksi yang sudah kami sahkan pada beberapa waktu yang lalu ada terjadi ketimpangan, ada dominasi BUMN terhadap kegiatan-kegiatan APBN. Kemudian organisasi dominasi perusahaan-perusahaan besar," ujarnya.

Menurutnya, kondisi ini menyebabkan perusahaan-perusahaan kecil tidak mendapat kesempatan untuk masuk ke proyek pemerintah. Perusahaan-perusahaan kecil ini juga hanya kebagian tugas menyelesaikan proyek apabila ada permasalahan menimpa perusahaan utama tersebut.

"Hanya kebagian tugas kalau kontraknya tidak selesai, kalau pekerjaannya bermasalah, yang dimintai tolong juga adalah perusahaan-perusahaan di daerah," kata dia.

Selain itu, menurut Lasarus, para perusahaan besar ini juga tidak memobilisasi peralatan dan justru meminjam yang ada di daerah. Katanya, apabila perusahaan terkait merugi, tanggung jawab penyelesaian masalah proyek tersebut malah akan dilimpahkan ke vendor kecil di daerah bahkan vendor tersebut ada yang sampai tidak dibayar.

"Ini PR-PR yang masih tersisa di masa lalu dan kita harus perbaiki terlepas dari success story yang sudah kita capai. Tetapi kita apresiasi dari kerja keras Kementerian PUPR saya sebut dulu, sekarang Kementerian PU," ujar Lasarus.

(shc/kil)

Jakarta -

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Anggoro Eko Cahyo memaparkan kinerja perusahaan ke Komisi IX DPR RI. Salah satu yang dibahas adalah pencairan sejumlah program seperti Jaminan Hari Tua (JHT) hingga Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP)

Berdasarkan data tahun ini hingga bulan September, tercatat 37.223 pekerja mengajukan klaim JKP kepada BPJS Ketenagakerjaan. Nominal yang dicairkan mencapai Rp 292 miliar.

"Jaminan Kehilangan Pekerjaan, ini program yang paling baru 37.223 tenaga kerja sebesar Rp 292 miliar. Ini adalah manfaat-manfaat yang sudah diterima oleh para pekerja selama tahun ini yang dapat kita sampaikan," ujar Anggoro dalam Rapat Dengar Pendapat di Komisi IX DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (28/10/2024).

Kemudian jumlah klaim untuk JHT mencapai 2,3 juta atau setara Rp 35 triliun. Sementara klaim manfaat beasiswa sebanyak 89.621 anak pekerja atau Rp 347 miliar.

"Untuk Jaminan Hari Tua (JHT), ada 2,3 juta klaim atau Rp 35 triliun, para pekerja yang sudah mencairkan jaminan hari tuanya. Ini yang dalam beberapa waktu yang lalu, ingin diluluskan kembali agar JHT ini kembali ke fungsinya dicairkan saat hari tua, jangan setiap saat setelah PHK," bebernya.

Sementara itu klaim terhadap Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) tembus 318.696 kasus atau Rp 2,4 triliun. Menurut Anggro manfaat JKK dibayarkan jika ada kecelakaan kerja, yang perlindungannya diberikan sejak keluar rumah, berangkat ke tempat kerja, di tempat kerja, dan kembali ke rumah, itu dilindungi oleh program jaminan sosial kerjaan.

Lalu, klaim Jaminan Kematian ada 188.847 kasus dengan nilai Rp 2,8 triliun. Klaimnya diberikan kepada ahli waris pekerja sebesar Rp 42 juta.

"Lalu jaminan pensiun ada 123.665 kasus atau yang menerima pensiun dengan manfaat pensiun Rp 1,4 triliun," tutupnya.

(ily/rrd)

Jakarta -

Raksasa tekstil PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex (SRIL) dinyatakan pailit. Perusahaan tak mampu melunasi utang sehingga digugat PT Indo Bharat (IBR).

Direktur Keuangan Sritex Welly Salam menjelaskan lewat keterbukaan informasi pada Bursa Efek Indonesia, perusahaan memiliki utang sebesar Rp 101,30 miliar kepada IBR. Jumlah tersebut setara 0,38% dari total liabilitas Perseroan.

Status pailit Sritex tertuang dalam putusan Pengadilan Negeri Niaga Semarang dalam perkara dengan nomor 2/Pdt. Sus Homologasi/2024/PN Niaga Smg. Sritex diketahui sudah beroperasi lebih dari setengah abad di Tanah Air.

Manajemen Sritex menyebut perusahaan mereka merupakan perusahaan tekstil terbesar di Asia Tenggara yang telah berkontribusi bagi Solo Raya dan Indonesia.

"Selama 58 tahun, Sritex telah menjadi bagian dari industri tekstil Indonesia. Sebagai perusahaan tekstil terbesar di Asia tenggara, kami telah berkontribusi bagi Solo Raya, Jawa Tengah dan Indonesia," kata perusahaan dalam keterangan tertulis, Sabtu (26/10/2024).

Berdasarkan situs resmi perusahaan, Sritex sudah berdiri sejak 1966. Pendirian perusahaan ini tentu tidak lepas dari sosok H.M Lukminto sebagai perusahaan perdagangan tradisional di Pasar Klewer, Solo.

Namun perusahaan baru membuka pabrik cetak pertamanya yang menghasilkan kain putih dan berwarna di Solo pada 1968, dan baru terdaftar di Kementerian Perdagangan sebagai perseroan terbatas pada 1978.

Singkat cerita, Sritex kemudian mendirikan pabrik tenun pertama mereka pada 1982 dan terus memperluas pabrik, bahkan hingga 1992 pusat produksi perusahaan berhasil memiliki dengan 4 lini (pemintalan, penenunan, sentuhan akhir dan busana) dalam satu atap.

Di luar itu, yang paling mengejutkan adalah bagaimana Sritex dipercaya menjadi produsen seragam militer untuk NATO dan tentara Jerman. Berkat itu Sritex selamat dari Krisis Moneter di 1998 dan berhasil melipatgandakan pertumbuhannya sampai 8 kali lipat dibanding waktu pertama kali terintegrasi pada 1992.

Dalam catatan detikcom, kualitas kain dan pakaian hasil produksi Sritex memang sudah diakui dunia. Sebab produsen tekstil terbesar se-Asia Tenggara yang berada di Sukoharjo, Jawa Tengah ini terbukti sempat memproduksi berbagai produk global.

Di sektor pakaian jadi atau garmen misalnya, beberapa produk brand fashion terkenal seperti ZARA, Guess, dan Timberland juga dibuat di pabrik PT. Sritex. Mereka juga terus melakukan inovasi model dengan mengembangkan ragam jenis.

Kemudian untuk seragam militer, pakaian hasil produksi Sritex disebut-sebut memiliki kemampuan khusus. Antara lain seragam anti peluru, anti api, anti radiasi, dan anti infra merah.

Hingga saat ini setidaknya sudah ada 30 negara yang memesan seragam untuk pasukan militernya ke PT Sritex. Setiap negara memesan seragam dengan kemampuan yang beragam, contohnya anti radiasi yang dipesan Uni Emirat arab dan Kuwait dan anti infra merah yang dipesan Jerman.

Sementara itu untuk TNI, PT Sritex juga memproduksi seragam dengan kemampuan luar biasa, antara lain anti air, anti api, bahkan anti nyamuk.

Sritex Ajukan Kasasi

Selain seragam, ternyata ada perlengkapan militer lain yang diproduksi PT. Sritex, yaitu ransel serbu yang bisa digunakan untuk pelampung jika penggunanya terjatuh di laut, sungai, ataupun danau. PT. Sritex juga membuat tenda untuk TNI yang pastinya anti air dan terjamin kualitasnya.

Bahkan perusahaan yang didirikan oleh (Alm) HM Lukminto itu turut andil dalam pembuatan kendaraan militer yaitu Hovercraft milik TNI. Dalam pembuatan kendaraan yang bisa dijalankan di darat dan laut itu, PT. Sritex kebagian membuat komponen anti api dan anti pelurunya.

Namun sayang, kejayaan produsen tekstil terbesar se-Asia Tenggara ini sudah redup dan kini dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya oleh Pengadilan Negeri Niaga Semarang.

Menurut manajemen Sritex, saat ini jumlah karyawan dalam grup Sritex adalah 50.000. Lalu ada 14.112 karyawan yang bakal terdampak langsung akibat putusan tersebut.

Perusahaan siap mengajukan kasasi atas status pailit mereka. Manajemen juga berupaya untuk tidak melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada karyawan.

"Terkait dengan putusan pailit PN Niaga tanggal 21 Oktober 2024, Sritex Group masih melakukan upaya hukum berupa kasasi. Dan perusahaan semaksimal mungkin menghindari terjadinya PHK," terang Plh. Kadisnaker Jawa Tengah, Mumpuniati kepada detikcom, Sabtu (26/10/2024).

(ily/hns)

Jakarta -

Raksasa tekstil PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) atau Sritex dinyatakan pailit. Pihak manajemen sudah dipanggil Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Dispernaker) Sukoharjo, Jawa Tengah, untuk dimintai keterangan.

Pertemuan dilakukan hari Jumat, 25 Oktober 2024 antara Manajemen Sritex, Dispernaker Sukoharjo, Disnakertrans Jawa Tengah, serta perwakilan Apindo. Berdasarkan keterangan Plh. Kadisnaker Jawa Tengah, Mumpuniati, rapat dipimpin oleh Kepala Dispernaker, Sumarno dan dihadiri oleh Haryo selaku HRD PT Sritex.

"Haryo, GM HRD Sritex Group menyampaikan gugatan pailit dilakukan oleh PT Indo Bharat Rayon yg merupakan salah satu supplier bahan baku rayon kepada Sritex dan group (Bitratex, Sinar Pantja Djaja dan PT Primayudha Boyolali)," kata keterangan yang disampaikan Mumpuniati kepada detikcom, Jumat (25/10/2024).

Dari pertemuan tersebut, terungkap 4 fakta soal Sritex usai diputus pailit:

1. Ajukan Kasasi

Sritex mengajukan kasasi atas putusan pailit yang dinyatakan oleh Pengadilan Negeri Niaga Semarang dalam perkara dengan nomor 2/Pdt. Sus Homologasi/2024/PN Niaga Smg pada Senin (21/10) kemarin.

Perusahaan mengaku sudah melakukan pembicaraan, baik secara internal maupun kepada para pemenang kepentingan lainnya, sebelum mendaftarkan kasasi atas putusan pailit tersebut.

"Kami menghormati putusan hukum tersebut, dan merespons cepat dengan melakukan konsolidasi internal dan konsolidasi dengan para stakeholder terkait," tulis Sritex dalam keterangan resminya, Jumat (25/10/2024).

"Hari ini, kami telah mendaftarkan kasasi untuk menyelesaikan persoalan ini dengan baik dan memastikan terpenuhinya kepentingan para stakeholder," sambung perusahaan.

2. Jumlah Karyawan 50.000

Perusahaan melaporkan, saat ini ada sekitar 14.112 karyawan yang terdampak langsung, 50.000 karyawan dalam Grup Sritex, dan tak terhitung usaha kecil dan menengah lain yang keberlangsungan usahanya tergantung pada aktivitas bisnis Sritex.

"Sritex membutuhkan dukungan dari pemerintah dan stakeholder lain agar dapat terus berkontribusi bagi kemajuan industri tekstil Indonesia di masa depan," pungkas Sritex.

3. Operasional Masih Berjalan

Meski berstatus pailit, operasional Sritex saat ini masih tetap berjalan. Perusahaan juga terus melakukan upaya hukum dengan mengajukan kasasi.

"Pihak perusahaan masih menjalankan operasional pabrik sambil melakukan upaya hukum," jelas Mumpuniati.

Saat ini kapasitas produksi tekstil adalah 60-70%, sedangkan garment masih full di 14 pabrik. Lalu, order yang masuk ke perusahaan adalah hingga bulan Maret 2025.

4. Nasib Karyawan

Manajemen perusahaan juga mengupayakan untuk tidak melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap karyawannya. Sritex lalu diminta berkoordinasi dengan Bea Cukai, mengingat perusahaan berlokasi di dalam kawasan berikat.

"Terkait dengan putusan pailit PN Niaga tanggal 21 Oktober 2024, Sritex Group masih melakukan upaya hukum berupa kasasi. Dan perusahaan semaksimal mungkin menghindari terjadinya PHK," terang Mumpuniati.

(ily/hns)

Jakarta -

Raksasa tekstil PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) atau Sritex dinyatakan pailit. Pihak manajemen sudah dipanggil Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Dispernaker) Sukoharjo, Jawa Tengah, untuk dimintai keterangan.

Pertemuan dilakukan hari Jumat, 25 Oktober 2024 antara Manajemen Sritex, Dispernaker Sukoharjo, Disnakertrans Jawa Tengah, serta perwakilan Apindo. Berdasarkan keterangan Plh. Kadisnaker Jawa Tengah, Mumpuniati, rapat dipimpin oleh Kepala Dispernaker, Sumarno dan dihadiri oleh Haryo selaku HRD PT Sritex.

"Haryo, GM HRD Sritex Group menyampaikan gugatan pailit dilakukan oleh PT Indo Bharat Rayon yg merupakan salah satu supplier bahan baku rayon kepada Sritex dan group (Bitratex, Sinar Pantja Djaja dan PT Primayudha Boyolali)," kata keterangan yang disampaikan Mumpuniati kepada detikcom, Jumat (25/10/2024).

Dari pertemuan tersebut, terungkap 4 fakta soal Sritex usai diputus pailit:

1. Ajukan Kasasi

Sritex mengajukan kasasi atas putusan pailit yang dinyatakan oleh Pengadilan Negeri Niaga Semarang dalam perkara dengan nomor 2/Pdt. Sus Homologasi/2024/PN Niaga Smg pada Senin (21/10) kemarin.

Perusahaan mengaku sudah melakukan pembicaraan, baik secara internal maupun kepada para pemenang kepentingan lainnya, sebelum mendaftarkan kasasi atas putusan pailit tersebut.

"Kami menghormati putusan hukum tersebut, dan merespons cepat dengan melakukan konsolidasi internal dan konsolidasi dengan para stakeholder terkait," tulis Sritex dalam keterangan resminya, Jumat (25/10/2024).

"Hari ini, kami telah mendaftarkan kasasi untuk menyelesaikan persoalan ini dengan baik dan memastikan terpenuhinya kepentingan para stakeholder," sambung perusahaan.

2. Jumlah Karyawan 50.000

Perusahaan melaporkan, saat ini ada sekitar 14.112 karyawan yang terdampak langsung, 50.000 karyawan dalam Grup Sritex, dan tak terhitung usaha kecil dan menengah lain yang keberlangsungan usahanya tergantung pada aktivitas bisnis Sritex.

"Sritex membutuhkan dukungan dari pemerintah dan stakeholder lain agar dapat terus berkontribusi bagi kemajuan industri tekstil Indonesia di masa depan," pungkas Sritex.

3. Operasional Masih Berjalan

Meski berstatus pailit, operasional Sritex saat ini masih tetap berjalan. Perusahaan juga terus melakukan upaya hukum dengan mengajukan kasasi.

"Pihak perusahaan masih menjalankan operasional pabrik sambil melakukan upaya hukum," jelas Mumpuniati.

Saat ini kapasitas produksi tekstil adalah 60-70%, sedangkan garment masih full di 14 pabrik. Lalu, order yang masuk ke perusahaan adalah hingga bulan Maret 2025.

4. Nasib Karyawan

Manajemen perusahaan juga mengupayakan untuk tidak melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap karyawannya. Sritex lalu diminta berkoordinasi dengan Bea Cukai, mengingat perusahaan berlokasi di dalam kawasan berikat.

"Terkait dengan putusan pailit PN Niaga tanggal 21 Oktober 2024, Sritex Group masih melakukan upaya hukum berupa kasasi. Dan perusahaan semaksimal mungkin menghindari terjadinya PHK," terang Mumpuniati.

(ily/hns)

Jakarta -

Pengumuman hasil seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2024 masih bisa diakses pelamar hingga Kamis (19/9) besok. Dengan mengecek hasil seleksi administrasi CPNS 2024 ini pelamar dapat mengetahui apakah dirinya memenuhi syarat untuk melanjutkan ke tahap seleksi selanjutnya atau tidak.

Pelamar CPNS 2024 yang dinyatakan lolos seleksi administrasi bisa melanjutkan ke tahap selanjutnya yaitu Seleksi Kompetensi Dasar (SKD). SKD dijadwalkan digelar pada 16 Oktober sampai 14 November 2024.

Cara Cek Hasil Seleksi Administrasi CPNS 2024

Berdasarkan informasi dalam Buku Petunjuk Pendaftaran Calon ASN 2024, pengumuman hasil seleksi administrasi bisa diakses secara online melalui situs resmi SSCASN. Untuk mengaksesnya, pelamar perlu login atau masuk ke akun SSCASN masing-masing. Berikut caranya:

1. Buka situs SSCASN https://sscasn.bkn.go.id/
2. Login akun SSCASN, masukkan NIK dan Password
3. Cek hasil pengumuman pada menu "Resume Pendaftaran"
4. Halaman akan menampilkan hasil seleksi administrasi peserta

"Hasil Seleksi Administrasi akan ditampilkan pada Akun masing- masing. Diharapkan pelamar selalu memantau login akun nya masing- masing ataupun pengumuman pada kanal- kanal informasi pada instansi yang dilamar," tulis Buku Petunjuk Pendaftaran CPNS 2024 itu.

Bagi peserta yang lolos akan menerima pemberitahuan "Selamat! Anda lulus tahap administrasi berkas". Di halaman yang sama akan muncul tombol Cetak Kartu Pendaftaran CASN.

Jika masa sanggah dan masa verifikasi sanggah belum berakhir, maka di halaman tersebut akan muncul pesan "Saat ini pencetakan Kartu Peserta Ujian CASN Anda belum dapat dilakukan. Harap login kembali saat masa sanggah dan verifikasi sanggah berakhir untuk mencetak Kartu Peserta Ujian CASN 2024".

Sementara bagi mereka yang tidak lolos akan menerima pesan "Mohon Maaf. Anda tidak lulus tahap administrasi karena belum memenuhi persyaratan administrasi instansi yang dilamar" dan disertai dengan penyebab pelamar berstatus tidak memenuhi syarat (TMS).

Cara Ajukan Sanggah CPNS 2024 bagi yang Tidak lulus Seleksi Administrasi

Pelamar yang dinyatakan tidak memenuhi syarat maka berhak untuk mengajukan sanggah dalam waktu 3 hari setelah hasil seleksi administrasi ini diumumkan.

"Sanggahan dilakukan untuk menyanggah hasil verifikasi instansi yang salah, dalam hal ini sanggahan diberlakukan jika kesalahan bukan dari kesalahan yang dilakukan pelamar. Periode masa sanggah dapat dilihat di bawah tombol ajukan sanggah," tulis pedoman itu.

Berikut langkah-langkah ajukan sanggahan

1. Kunjungi https://sscasn.bkn.go.id/dan masuk dengan menggunakan NIK serta kata sandi.

2. Setelah berhasil login, cari bagian hasil seleksi administrasi dan klik opsi 'Ajukan Sanggahan'.

3. Pendaftar akan melihat dokumen yang dinyatakan tidak memenuhi syarat. Teliti dokumen tersebut untuk memastikan informasi yang perlu disanggah.

4. Isi kolom sanggahan dengan alasan yang jelas dan sesuai dengan dokumen yang telah diunggah sebelumnya.

5. Setelah mengisi alasan, pastikan untuk mencentang disclaimer yang tersedia sebagai tanda persetujuan.

6. Klik tombol 'Akhiri Proses Sanggah' untuk menyelesaikan pengajuan sanggahan.

7. Setelah proses sanggahan diakhiri, refresh halaman untuk memperbarui status pengajuan.

8. Pantau secara berkala untuk menunggu jawaban dari instansi yang terkait.

9. Jika sanggahan dianggap tidak valid, pihak verifikator instansi akan mengabaikannya.

Demikian informasi seputar cara cek hasil seleksi administrasi CPNS 2024. Semoga bermanfaat!

(fdl/fdl)

Jakarta: Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa ada empat organisasi masyarakat (ormas) keagamaan yang mengajukan izin pengelolaan tambang. Selain NU dan Muhammadiyah, Kementerian Investasi melakukan komunikasi dengan organisasi keagamaan lain yang semula menolak izin tambang.

"Ada lah, ada tiga atau empat lagi yang sudah mengajukan," kata Bahlil saat dikutip dari Media Indonesia, Senin, 29 Juli 2024.

Dijelaskan, Perpres terkait izin tambang untuk Nahdlatul Ulama (NU) sudah dibuat. Selanjutnya dia akan mengeluarkan permen dan ditargetkan bisa selesai pekan ini.
Sedangkan Muhammadiyah, Bahlil menyebut dirinya memberi penjelasan secara resmi kepada pengurus pusat. Hal itulah yang kemudian membuat Muhammadiyah memutuskan ikut mengajukan izin tambang.

Baca juga: Muhammadiyah Resmi Terima Konsesi Pengelolaan Tambang

"Iya, saya datang ke PP Muhammadiyah, di situ ada pengurusnya semua, dan saya diminta untuk memberikan penjelasan terkait dengan aspek legalitasnya, aspek tujuannya, aspek pengelolaannya, dan aspek keseriusannya. Dan saya datang menjelaskan secara resmi di kantor DPP Muhammadiyah," jelasnya.

Menurutnya, dua organisasi yang tengah didekati Kementerian Investasi adalah PGI dan KWI. Komunikasi terus dibangun dengan kedua pihak terkait tujuan izin pengelolaan tambang tersebut.

"Komunikasi kita bangun (PGI dan KWI), Insyaallah semua akan jalan kok. Yakin aja lah bahwa orang ingin semua masuk sorga kok. Ini barang jalan menuju sorga. Dan kalau orang jalan menuju sorga kan Insyaallah semua Tuhan akan membuka," ujar dia.

(ABK)

Jakarta: Dede, saksi kasus pembunuhan Vina dan Eky, mengajukan permohonan perlindungan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Alasan Dede minta perlindungan karena dinilai berperan penting dalam kasus pembunuhan sepasang remaja yang terjadi di Cirebon, Jawa Barat pada 2016 silam.

Politikus Partai Gerindra, Dedi Mulyadi, selaku pendamping mengatakan perlindungan terhadap Dede perlu dilakukan. Meski, Dede belum menerima ancaman hingga saat ini.

"Sampai hari ini tidak ada ancaman, tapi kan dia saksi yang memiliki peran yang sangat penting untuk membuka tabir kasus saat ini, maka pencegahan dari berbagai kemungkinan kan harus dilakukan sejak dini," kata Dedi di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Selasa, 23 Juli 2024.
Dedi mengatakan pemberian perlindungan ini bukan hanya menyangkut keselamatan Dede, melainkan juga tujuh terpidana yang saat ini mendekam di penjara. Ketujuhnya ialah Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputra, Eko Ramadhani, Sudirman, dan Rivaldi Aditya Wardana.

Di samping itu, pengakuan Dede saat ini disebut menjadi kunci untuk Iptu Rudiana, ayah korban Eky. Dede mengakui berbohong saat memberikan keterangan dalam berita acara pemeriksaan (BAP) di Polres Cirebon delapan tahun lalu.

Baca juga: Dede dan 6 Terpidana Kasus Vina Minta Perlindungan, LPSK: Tengah Ditelaah

"Pak Rudiana kan sebenarnya dari sisi aspek personality dia sebagai pribadi maupun anggota Polri, ketika sudah melihat keterangan Dede seperti itu semestinya Pak Rudiana mencari Aep kemudian bertanya apakah benar atau membohongi," ungkap Dedi.

Menurutnya, Iptu Rudiana seharusnya tidak menentang pengakuan Dede. Melainkan komunikasi dengan baik bersama saksi Aep dan Dede untuk mengungkap pelaku pembunuhan Vina dan Eky sesungguhnya.

Dedi menilai Rudiana sedari dulu ingin menginvestigasi peristiwa yang menimpa anaknya dan menangkap pelaku. "Mungkin pada waktu itu Pak Rudiana mendapat keterangan dari Aep, nah sekarang ketika temannya Aep (Dede) mengatakan bahwa keterangan yang disampaikan Aep dan Dede itu palsu, maka Pak Rudiana seharusnya sekarang bahagia," ungkap eks Bupati Purwakarta itu.

Menurut dia, Iptu Rudiana musti bahagia karena mendapatkan petunjuk baru dalam mencari sosok pelaku yang dicurigai sebagai pembunuh anaknya dan Vina. Sehingga, dia meminta pihak Rudiana tidak saling menentang dengan pihak Dede maupun para terpidana.

"Yang dilakukan antar lawyer berkumpul untuk bersama mencari kebenaran sesungguhnya, karena fungsi lawyer itu bukan melakukan pembelaan pada yang salah tapi mencari kebenaran dari sebuah peristiwa. Ini saran saya," pungkas dia.

LPSK telah menerima pengakuan permohonan perlindungan dari Dede. LPSK kini tengah menilai dan menelaah permohonan itu.

"Iya (menerima permohonan perlindungan saksi) Dede dan enam terpidana serta keluarga. (Kita lihat apakah) dipenuhi formilnya, setelah itu dilakukan assesment dan penelahaan, untuk mengecek apakah syarat perlindungan terpenuhi," kata Sri Suprayati saat dikonfirmasi.

Permintaan perlindungan ke LPSK ini disampaikan Dede usai mengungkap kebohongannya saat bersaksi dalam kasus pembunuhan Vina. Dia berkata jujur setelah dilaporkan bersama Aep ke Bareskrim Polri oleh para terpidana kecuali terpidana Sudirman.

Kasus dugaan memberikan keterangan palsu oleh Aep dan Dede ini tengah diselidiki Bareskrim Polri. Bahkan, Polri telah menggelar perkara untuk melihat ada unsur pidana atau tidak dalam pelaporan tersebut.

Ekspose awal ini dilakukan dengan mengundang kuasa hukum enam terpidana selaku pelapor. Bila terdapat unsur pidana, Polri akan meningkatkan status kasus ke tahap penyidikan.

(ABK)