Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengkritik aturan ketenagakerjaan di Indonesia yang kerap berubah-ubah. Apindo mencatat terjadi perubahan sebanyak empat kali dalam waktu 10 tahun terakhir.

Menurut Bob banyaknya perubahan yang terjadi akan berdampak negatif terhadap iklim usaha dalam negeri. Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) mengubah 21 aturan ketenagakerjaan dalam Undang Undang Nomor 6/2023 tentang Cipta Kerja lewat Putusan No.168/PUU-XXI/2023.

"Nah catatan kami perubahan ini kalau terjadi adalah perubahan yang keempat kalinya dalam waktu 10 tahun. Jadi bisa dibayangkan dalam 10 tahun kita ada 4 kali perubahan peraturan yang tentunya ini membuat wajah kita ini ya kurang baik lah," ujar Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo, Bob Azam dalam konferensi pers di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Kamis (7/11/2024).

Menurutnya, di dunia usaha dan investasi akan menjadi sulit jika peraturan terus mengalami perubahan. Apalagi industri padat karya harus membuat kontrak-kontrak jangka panjang 3 tahun, 4 tahun.

"Investasi juga kalau menghadapi perubahan undang-undang yang tiap 2 tahun, ya Anda bisa bayangkan investasi apa yang akan masuk. Pasti investasi yang CKD. Ya kalau ada perubahan dalam jangka seminggu itu bisa tutup pabriknya dan pindah ke tempat lain," ujar Bob.

Bob juga mengaku kecewa dengan keluarnya putusan MK soal undang-undang Cipta Kerja. Pasalnya perusahaan di bawah Apindo tidak hanya perusahaan besar, dan 90% di antaranya menghadapi banyak tantangan sejak Pandemi 2024.

Ia turut menyoroti turunnya serapan tenaga kerja dibanding investasi yang masuk ke Indonesia. Dari investasi Rp 1 triliun tenaga kerja yang terserap kini hanya 1.000 orang.

"Karena dalam 10 tahun terakhir daya serap lapangan kerja terhadap investasi turun terus. Kalau dulu setiap Rp 1 triliun itu bisa menyerap 4.000, 4.500, sekarang Rp 1 triliun hanya menyerap 1.000. Jadi tinggal seperempat," tutupnya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto buka-bukaan terkait rencana insentif untuk industri padat karya. Rencana ini muncul di tengah situasi babak belurnya industri padat karya terutama tekstil.

Seperti diketahui saja, salah satu perusahaan tekstil terbesar PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) telah dinyatakan pailit. Kondisi itu mengancam karyawan di perusahaan tekstil itu yang berjumlah sekitar 50.000 orang.

"Pemerintah akan melakukan insentif khusus seperti tadi insentif khusus padat karya. Terutama untuk revitalisasi permesinan, sedang disiapkan scheme untuk kredit investasi. Tentu teknisnya nanti pasti akan dibahas dengan Kementerian Keuangan maupun dengan Perbankan, dengan Himbara," kata Airlangga dalam konferensi pers di Hotel Four Seasons, Jakarta, Minggu (3/11/2024).

Sementara ini, untuk menyelamatkan industri padat karya, sejumlah perlindungan akan dilakukan. Perlindungan itu di antaranya pemberlakuan Bea Masuk Antidumping (BMAD) dan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) atau safeguard.

"Baik dari Kementerian Perindustrian maupun dari Kementerian Perdagangan dalam bentuk safeguard. Jadi beberapa safeguard yang sudah jatuh tempo ini kita akan lanjutkan," terangnya.

Sebelumnya, Airlangga memang telah mengatakan pemerintah menyiapkan kebijakan untuk melindungi industri tekstil. Hal ini disampaikan Airlangga usai bertemu Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).

Berbagai langkah yang dimaksud Airlangga itu mulai dari kebijakan Bea Masuk Antidumping (BMAD) dan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) atau safeguard. Namun aturan-aturan ini masih dalam proses persiapan.

"Pemerintah juga menyiapkan ada beberapa langkah untuk sektor industri tekstil, termasuk kaitannya dengan safeguard dan antidumping," kata Airlangga di kantornya, Jakarta, Rabu, (30/10).

Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) merespons putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan sebagian permohonan Partai Buruh terkait judicial review Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Hal itu membuat 21 pasal di dalamnya diubah.

Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo, Bob Azam mengatakan pihaknya menghormati proses hukum dan akan mematuhi putusan MK karena pentingnya menjaga keseimbangan antara perlindungan hak pekerja/buruh dan kepentingan dunia usaha. Di sisi lain, ia meminta semua pihak melihat dampak dari keputusan ini secara lebih luas.

"Kami mendorong semua pihak untuk dapat melihat dampak dari putusan ini dalam perspektif yang lebih luas, terutama di tengah dinamika ekonomi saat ini. Perekonomian Indonesia sedang menghadapi tekanan dan pelambatan imbas dari tantangan ekonomi global. Selama beberapa bulan terakhir, tren deflasi menunjukkan penurunan daya beli masyarakat yang berdampak besar pada konsumsi domestik," kata Bob dalam keterangan tertulis, Jumat (1/11/2024).

Dengan putusan MK yang membatalkan beberapa ketentuan UU Cipta Kerja, kata Bob, dapat memicu ketidakpastian regulasi yang berdampak pada iklim investasi. Padahal stabilitas regulasi dan kepastian hukum adalah faktor kunci bagi pelaku usaha dan investor dalam membuat perencanaan jangka panjang.

"Kondisi ini secara langsung akan memengaruhi berbagai sektor usaha, terutama industri padat karya yang memiliki ketergantungan besar pada stabilitas perekonomian nasional. Dalam situasi ini, fleksibilitas dalam kebijakan ketenagakerjaan menjadi sangat penting untuk memungkinkan dunia usaha menyesuaikan diri dengan cepat dan efektif, guna mempertahankan kelangsungan operasional dan tetap berkontribusi pada perekonomian," ucapnya.

Tanpa kepastian ini, Bob menyebut daya tarik Indonesia sebagai tujuan investasi bisa turun. Pada gilirannya dapat memperlambat aliran modal baru dan bahkan memengaruhi ketahanan investasi yang sudah ada.

Selain itu, perubahan 21 pasal yang diputuskan oleh MK dinilai akan membuat dunia usaha harus mengukur kembali dampak yang ada terhadap kondisi dan perencanaan perusahaan ke depan, terutama yang berpotensi meningkatkan beban operasional.

"Dalam kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih, peningkatan beban biaya ini akan berdampak pada kemampuan perusahaan untuk menjaga daya saing. Beban operasional yang lebih tinggi akan menekan stabilitas produksi, terutama di sektor padat karya seperti manufaktur, yang mempekerjakan tenaga kerja dalam jumlah besar dan sensitif terhadap perubahan biaya tenaga kerja," imbuhnya.

Saat ini Apindo disebut akan mengkaji lebih dalam dampak dari putusan MK, terutama untuk kebijakan yang berdampak di klaster ketenagakerjaan. Pihaknya mendorong pemerintah untuk melibatkan dunia usaha dalam pembahasan substantif untuk menindaklanjuti putusan MK.

Terkait proses penetapan upah minimum (UMP) untuk 2025 yang sudah diambang pintu, Apindo berharap agar proses penetapannya masih tetap mengikuti ketentuan yang ada sebelumnya.

"Hal ini mengingat kerumitan yang akan terjadi di seluruh daerah bahkan di tingkat perusahaan apabila putusan MK terkait tentang upah minimum langsung diberlakukan dan menjadi acuan penetapan upah minimum tahun 2025," ucapnya.

Apindo berharap dalam menyusun kebijakan ketenagakerjaan ke depan, keputusan-keputusan yang diambil agar mempertimbangkan situasi ekonomi makro yang dihadapi dunia usaha.

"Kebijakan yang adaptif dan proporsional akan memberikan dampak positif tidak hanya bagi pekerja, namun juga bagi dunia usaha secara keseluruhan, untuk mempertahankan daya saing Indonesia di kancah internasional serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, utamanya untuk penciptaan kesempatan kerja yang lebih luas," pungkasnya.

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meminta semua pemangku kepentingan bersikap bijaksana dalam menyikapi pembahasan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) yang akan diputuskan pemerintah pada November mendatang. Pasalnya, penetapan UMP 2025 sangat menentukan minat investasi asing di tengah upaya Pemerintahan baru mencari suntikan dana guna melanjutkan pembangunan.

Bob Azam, Ketua Apindo Bidang Ketenagakerjaan menilai Pemerintah Indonesia telah berhasil merumuskan formula penghitungan UMP yang adil bagi pekerja dan pengusaha seperti yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan. PP tersebut merupakan revisi dari dua aturan terdahulu yaitu PP Nomor 36 Tahun 2021 dan PP Nomor 78 Tahun 2015.

"Dalam menetapkan UMP yang baru sebaiknya tetap gunakan formula PP 51, jangan berubah lagi formulanya. Karena kepastian hukum itu bukan hanya penting bagi dunia usaha, tetapi juga untuk pekerja dan para investor juga," ujar Bob dalam keterangannya ditulis Kamis (31/10/2024).

Ia mencontohkan, apabila ada investor asing yang berminat menanamkan modal di Indonesia pasti akan menghitung berapa besar biaya operasional termasuk gaji pekerja minimal selama 5 tahun ke depan. Jika rumusan perhitungan penetapan UMP berubah setiap tahun, maka hal tersebut bisa memicu investor asing lebih memilih berinvestasi di negara tetangga.

"Bagaimana cara menghitung labour cost selama 5 tahun ke depan kalau tiap tahun ditetapkan semau-maunya. Kalau upah dinaikkan tinggi dalam situasi permintaan yang lemah saat ini, mustahil bagi perusahaan menaikkan harga jual produknya. Opsinya adalah menekan margin. Tetapi kalau margin dikurangi terlalu besar, investor tidak akan masuk. Mereka akan menghitung potensi margin lebih besar jika investasi di Vietnam misalnya. Jadi ini semua harus kita pertimbangkan," papar Bob.

Dia menyebut, Apindo mendukung upaya pemerintah untuk memperkuat perekonomian nasional dengan prinsip ekonomi kerakyatan. Sebagai bagian dari rakyat, Apindo sependapat bahwa buruh juga menjadi target yang perlu dinaikkan daya belinya agar ekonomi negara berputar lebih kencang.

Oleh karena itu, Apindo menurutnya tidak mempermasalahkan aksi demonstrasi sejumlah kelompok buruh menuntut kenaikan UMP sebesar 8-10%.

"Dari sisi ini kita sangat setuju, bahwa harus ditingkatkan pendapatannya. Tetapi yang sifatnya sustain, jangan sampai sekarang naik tinggi tetapi kemudian kehilangan pekerjaan karena perusahaannya rugi. Kenaikan yang tidak sustain itu adalah yang kenaikan UMP-nya melebihi produktivitas. Suatu perusahaan katakanlah produktivitasnya 5%, lalu upahnya naik 7%, selisih 2% nya itu pasti akan dilempar ke harga jual produk. Jadi kalau kita naikkan tinggi upah buruh, lalu harga-harga ikutan naik, ujungnya tidak ada artinya," ujarnya.

Menurut Bob, UMP 2025 yang ditetapkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) tidak bisa diterapkan secara merata di semua daerah. Sebab kondisi ekonomi dan kemampuan perusahaan di tiap daerah berbeda. Oleh karena itu, Apindo terus mendorong seluruh anggotanya untuk terus memperkuat hubungan bipartit dengan para pekerja demi mendapatkan titik temu besaran upah yang ideal di setiap perusahaan.

"Komunikasi bipartit bisa menjadi solusi soal besaran upah ini dengan menyepakati Struktur Upah dan Skala Upah (SUSU). Kami mendorong anggota Apindo untuk membangun SUSU berdasarkan kompetensi. Caranya setiap perusahaan berdiskusi dengan serikat pekerja untuk membangun struktur skala upah. Nantinya serikat akan memberi masukan dan pendapat kepada perusahaan sampai terjadi kesepakatan. Jadi jangan hanya fokus pada UMP nasional saja, tetapi di tingkat perusahaan juga harus ada dialog," kata Bob.

SUSU tersebut nantinya akan berbeda di setiap perusahaan sesuai dengan kemampuannya masing-masing. "Kalau keuangan perusahaannya bagus, lalu profesionalisme pekerjanya bagus silakan bisa dibicarakan. Tetapi kalau perusahannya tidak bagus, mungkin akan menahan diri," imbuhnya.

Ia menambahkan, di bidang industri dikenal istilah Kaitz index, yaitu salah satu metode internasional yang digunakan untuk mengukur tinggi rendahnya upah minimum di suatu wilayah. Caranya adalah dengan membandingkan upah minimum yang ditetapkan dengan upah rata-rata riil yang diterima pekerja di daerah tersebut.

Bob menyebut angka ideal Kaitz index adalah 0,4 sampai 0,6 atau 40% sampai 60% upah rata-rata dibandingkan dengan upah minimum.

"Di Indonesia angka indeksnya itu hampir 1,2. Artinya upah minimum yang ditetapkan malah lebih tinggi dari upah rata-rata yang riil diterima pekerja. Karena masalahnya ada di pembahasan bipartit yang tidak jalan. Struktur terkecil dari hubungan industrial di Indonesia tidak terbangun, akibatnya jadi titik negatif investasi negara kita. Tanpa adanya investasi dari luar mana bisa, karena investasi itu perlu konsistensi regulasi," pungkas Bob.

Kemnaker sendiri memastikan akan menetapkan UMP 2025 pada November 2024. Menaker Yassierli menyebut pembahasan soal UMP masih berjalan saat rapat kerja dengan Komisi IX di Gedung DPR.

Kemnaker menurutnya akan menggunakan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai basis dalam menentukan UMP 2025 berdasarkan simulasi, perhitungan inflasi hingga pertumbuhan ekonomi.

"Kita tunggu dulu data dari BPS sesudah itu kita lihat perhitungannya seperti apa, skenarionya seperti apa," ungkapnya.

Pemerintah menurutnya belum memutuskan formulasi perhitungan UMP 2025. Namun, ia menyebut formulasi perhitungan UMP tahun-tahun sebelumnya adalah inflasi + (pertumbuhan ekonomi X indeks tertentu/α) seperti yang diatur dalam PP Nomor 51.

Dalam pasal 26 beleid tersebut, formula perhitungan Upah Minimum mencakup tiga variabel, yaitu inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu (disimbolkan dalam bentuk α atau alfa). Indeks tertentu berada dalam rentang nilai 0,10 sampai dengan 0,30.

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengingatkan PHK massal bisa terjadi imbas raksasa tekstil PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) dinyatakan pailit.

Peringatan ini disampaikan langsung oleh Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Shinta Kamdani saat membahas persoalan industri tekstil bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di kantornya petang tadi.

"Jadi kita kembali lagi kalau urusan seperti itu (upaya penyelamatan Sritex) kan serahkan kepada pemerintah ya. Jadi saya rasa ada proses yang harus dihadapi," kata Shinta saat ditemui wartawan setelah konferensi pers di Kementerian Koordinator Perekonomian, Rabu (30/10/2024).

"Kami cuma ingatkan bahwa memang saat ini kondisi terutama PHK dan lain-lain itu saja akan sangat mempengaruhi. Jadi kami harapkan bahwa akan bisa diminimalisasi unsur-unsur seperti PHK yang besar seperti ini," sambung Shinta.

Shinta menambahkan pihak pengusaha juga sudah memberikan masukan kepada pemerintah terkait cara mengatasi masalah yang menimpa Sritex atau industri lain yang saat ini masih mengalami banyak tekanan. Namun, ia enggan merinci masukan tersebut.

"Kita sekarang hanya mencoba jangan sampai peningkatan daripada PHK ini kan yang sekarang kita jaga. Makanya kenapa kita sekarang juga terus memberikan masukan dari industri padat karya. Kan kita tidak mau sesuatu yang buruk terjadi," katanya.

Di luar itu Shinta juga mengungkap kondisi industri padat karya, seperti tekstil hingga garmen telah mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). Untuk itu, pertemuan dengan pemerintah ini bermaksud untuk menjelaskan kondisi industri tersebut agar tetap bisa mengikuti kebijakan dari UMP.

"Oleh karenanya kami mau bahwa ini satu hal perlu, tantangan ini yang perlu kita perhatikan bersama bahwa dengan kondisi saat ini kita juga perlu mewaspadai. Jangan sampai kondisi ini tambah besar yang harus dihadapi, oleh karenanya kami bersiap kami sudah sampaikan, kami sudah sampaikan juga ke Kementerian Ketenagakerjaan," terangnya.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyambangi kantor Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto untuk membahas mengenai kebijakan pengupahan pada tahun 2025.

Airlangga mengatakan, pertemuan tersebut bertujuan untuk mendengar masukan dari pengusaha mengenai penetapan upah minimum provinsi (UMP) di 2025.

"Ada komitmen pengusaha untuk bicaranya tidak hanya UMP, tetapi bicara mengenai skala upah dan struktur skala upah dan berharap produktivitas bisa menjadi salah satu faktor," ujar Airlangga dalam Konferensi Pers di Kemenko Perekonomian, Rabu (30/10).

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani menyebut bahwa koordinasi penetapan UMP ini sangat penting mengingat sangat berdampak kepada industri padat karya.

Bahkan, Apindo sudah mendudukkan perwakilannya di Dewan Pengupahan dan bipartit untuk menyampaikan rekomendasi dari para pelaku usaha.

"Dan kami harapkan nantinya bahwa kita bisa tetap memegang sesuai dengan aturan yang berlaku," katanya.

Pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan terutama mengenai pengupahan. Ia menekankan pentingnya pemahaman lebih lanjut mengenai Struktur dan Skala Upah (SUSU).

"UMP ini kan hanya sebagai safety net ya, upah minimum. Tapi yang sebenarnya berlaku adalah kita juga memiliki SUSU. Nah ini yang sebenarnya yang harus kita tonjolkan," pungkasnya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mendapatkan usulan terkait kebijakan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2025. Hal ini dibahas dalam pertemuan dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).

Ada tiga hal yang bisa masuk skema pengupahan. Airlangga menjelaskan dalam usulan pengusaha, pertama skema pengupahan selain UMP juga melihat kondisi perkembangan perekonomian dan industri saat ini.

"Dalam pembahasan para pengusaha yang tercakup dalam Apindo, terdiri dari berbagai sektor, termasuk otomotif, kawasan industri, sektor retail, dan tekstil itu mengharap bahwa perupahan dapat mencerminkan terkait dengan perkembangan perekonomian," kata dia dalam konferensi pers di Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2024).

Kedua, skema pengupahan tetap sesuai regulasi. Ketiga, pengusaha usul agar ada skema struktur skala pengupahan baru yang berdasarkan produktivitas.

"Komitmen dari pengusaha untuk bicaranya tidak hanya UMP tetapi juga bicara mengenai skala upah dan juga struktur skala upah, dan juga berharap produktivitas bisa menjadi salah satu faktor," terang Airlangga.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Apindo Shinta W Kamdani menjelaskan dalam waktu dekat UMP 2025 memang akan diumumkan, tepatnya 21 November 2024.

Terkait skema pengupahan dilakukan secara Bipartit, Shinta menyebut skema itu menyasar kepada pekerja upahnya di atas UMP. Jadi, kenaikan gajinya akan bergantung pada kondisi perusahaan.

"Jadi di atas daripada UMP sebaiknya diserahkan kepada pelaku usaha masing-masing karena ini tentu saja kondisinya berbeda-beda ini negosiasi bipartit dan ada social dialog yang terus kami kedepankan dengan pada pekerja," pungkasnya.

Reporter: Dimas Andi | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kalangan pelaku usaha menyoroti isu kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) pada 2025 mendatang di tengah ketidakpastian industri manufaktur nasional.

Sebagaimana diketahui, Kementerian Ketenagakerjaan akan mengumumkan UMP nasional tahun 2025 pada 24 November mendatang. Hanya saja, pemerintah belum bisa memastikan adanya kenaikan UMP atau tidak.

Di sisi lain, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menuntut adanya kenaikan UMP 2025 sebesar 8%--10%. KSPI beralasan, dalam lima tahun terakhir para buruh tidak mengalami kenaikan upah yang signifikan atau tidak sebanding dengan lonjakan inflasi. Tak ayal, fenomena makan tabungan marak ditemui di kalangan pekerja.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W. Kamdani mengatakan, penetapan upah minimum mestinya dapat mengikuti Peraturan Pemerintah (PP) No. 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan. Alhasil, penetapan UMP harus disesuaikan dengan sistem dan peraturan yang berlaku dalam rangka mewujudkan kepastian hukum.

Dalam beleid tersebut, formula perhitungan upah minimum memperhitungkan beberapa variabel di tingkat provinsi, seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu.

Adapun penentuan variabel indeks tertentu dilakukan oleh Dewan Pengupahan Daerah dengan mempertimbangkan tingkat penyerapan tenaga kerja dan rata-rata/median upah.

"Perlu dipahami juga upah minimum berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun, sementara pekerja dengan masa kerja lebih dari satu tahun bisa mendiskusikan kenaikan upah berdasarkan struktur dan skala upah di perusahaan dengan mempertimbangkan kinerja perusahaan," kata Shinta, Kamis (24/10).

Apindo pun selalu aktif mengedukasi seluruh anggotanya dalam penyusunan dan melaksanakan struktur dan skala upah sesuai regulasi.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Apindo menilai bahwa tuntutan untuk kenaikan upah harus terlebih dahulu merujuk kepada formulasi perhitungan upah. Kenaikan upah juga tidak dapat serta merta langsung berpatokan kepada besaran persentase tertentu dan harus melalui mekanisme yang ada.

Prosesi serah terima tugas Menteri dan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Kemnaker) yang diselenggarakan pada Selasa (22/10) turut dihadiri oleh Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Shinta Kamdani di Gedung Kemnaker.

Shinta menyatakan, pihaknya punya harapan besar terutama perihal ketenagakerjaan di Tanah Air. Menciptakan lapangan pekerjaan juga menjadi tantangan, karena Shinta melihat bahwa lapangan pekerjaan yang perlu disiapkan di Indonesia berkisar di angka 2-3 juta per tahunnya.

"Sementara, investasi yang masuk penyerapannya juga sudah berpindah dari padat karya. Penciptaan lapangan pekerjaan menjadi isu utama yang harus diperhatikan, dan jelas berhubungan dengan masuknya investasi. Begitupun dari bidang pendidikan, agar bisa diserap oleh industri, maka link and match menjadi kuncinya," ujar Shinta.

Shinta mengaku menyambut gembira bahwa hal ini tidak cuma menyoal perkara hubungan industrial. Menurut Shinta, perlu untuk bisa menitikberatkan pada produktivitas yang masih menjadi tugas yang perlu diselesaikan.

"Mengenai pengangguran angkanya kelihatan meningkat karena pemutusan hubungan kerja (PHK). Untuk mengatasi hal ini, kita juga harus siap untuk melihat bahwa ada pengalihan jenis pekerjaan. Dengan kondisi ekonomi saat ini, yang arahnya juga menuju ke digitalisasi, tentu saja akan memengaruhi ke PHK," tutur Shinta.

Shinta melihat bahwa fenomena turunnya permintaan pasar tidak semata menjadi alasan pengurangan tenaga kerja. Akan tetapi juga kian maraknya inovasi teknologi yang banyak menggantikan tenaga kerjanya.

"Saya pikir ini satu era baru, dan kami akan terus mendukung program kerja dari Kemnaker. Kami menunggu untuk bagaimana ke depannya kami bisa sama-sama berkolaborasi, seperti yang juga sudah terjalin selama ini. Melalui pihak ketiga, maupun melalui dewan pengupahan ini bisa terus kami jalankan," pungkas Shinta.

Simak Video: Prediksi Pakar Terkait Sektor yang Bakal Terkena Gelombang PHK

[Gambas:Video 20detik]

Reporter: Shifa Nur Fadila | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengungkapkan pelaku usaha dapat menerapkan strategi untuk mendorong industrialisasi. Salah satu yang menjadi kunci adalah berkolaborasi dengan pemerintah.

Chairman Apindo Business & Industry Learning Center I Made Dana Tangkas, mengatakan kolaborasi dengan pemerintah menjadi penting untuk mendukung industrialisasi. Hal itu termasuk pemanfaatan insentif fiskal dan regulasi yang mendukung.

"Kami juga berharap kepemimpinan mendatang dapat memberikan kebijakan yang pasti untuk pelaku usaha, jadi jangan sering berubah karena itu membuat pengusaha bingung," ungkapnya dalam Seminar Nasional, Rabu (16/10).

Made juga menyebutkan penguatan rantai pasok melalui diversifikasi sumber daya juga krusial untuk mengantisipasi ketidakpastian ekonomi global.

Peningkatan kompetensi SDM melalui investasi pendidikan vokasi sangat penting, terutama untuk menghadapi transformasi industry 4.0. Adopsi teknologi dan inovasi serta implementasi prinsip ESG juga menjadi strategi penting untuk meningkatkan daya saing dan akses pendanaan internasional.

Di sisi lain, Indonesia juga menghadapi beberapa tantangan utama dalam industrialisasi. Pertama, keterbatasan infrastruktur dan logistik dengan sekitar 40% wilayah masih kekurangan akses ke infrastruktur dasar. Kedua, keterbatasan SDM dan teknologi dengan Indonesia berada pada peringkat ke 60 dari 141 negara dalam kesiapan teknologi menurut World Economic Forum.

“Tantangan lainnya juga termasuk regulasi dan perizinan yang tumpah tindih,” ujarnya.

Made menambahkan yang juga masih menjadi tantangan untuk industrialisasi di Indonesia adalah ketidakpastian ekonomi global yang memengaruhi rantai pasok, serta tekanan untuk mengurangi emisi karbon. Menurutnya hal-hal tersebut berdampak signifikan pada efisiensi produksi dan daya saing Indonesia.

Deflasi atau penurunan harga barang yang terjadi selama lima bulan terakhir membuat kalangan pengusaha waswas, hingga berpotensi menyebabkan badai pemutusan hubungan kerja (PHK) di berbagai sektor bisnis.

Ketua Kebijakan Publik Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sutrisno Iwantono pada awalnya menjelaskan deflasi yang terjadi akibat penurunan daya beli masyarakat dapat mengakibatkan turunnya permintaan barang dan jasa. Kondisi ini tentu secara langsung dapat membuat sektor bisnis dan industri dalam negeri semakin lesu.

"Dengan sendirinya kalau itu disebabkan oleh permintaan yang turun Itu berarti kan permintaan produksi barang-barang juga akan turun Itu menyebabkan kehidupan bisnis juga akan kendor itu," ucapnya kepada detikcom, Selasa (8/10/2024).

Kelesuan di sektor bisnis dan industri inilah yang kemudian berpotensi mengakibatkan sejumlah perusahaan melakukan efisiensi alias PHK massal. Tak tanggung-tanggung Sutrisno berpendapat jumlah pekerja yang terkena pemangkasan ini akan terus meningkat hingga 2025 mendatang.

"Kemudian tentang PHK ini kan diperkirakan akan terus meningkat. Tahun ini dan tahun depan. Kalau angka yang pasti saya tidak punya ya, tetapi yang jelas gelombang PHK atau paling tidak penyerapan tenaga kerja itu tidak akan bagus karena kondisi ekonomi yang tadi," katanya.

Sebab menurutnya, selain kondisi ekonomi RI yang lesu imbas deflasi dan berbagai persoalan lainnya, permintaan ekspor atas sejumlah komoditas juga menjadi beban tersendiri.

Belum lagi, Sutrisno mengatakan kecenderungan transformasi bisnis yang dilakukan berbagai sektor usaha turut jadi penyebab lain terjadinya badai PHK. Sebab banyak tenaga kerja manusia mulai diganti dengan mesin.

"Karena kecenderungan praktik bisnis global kan memang lebih kepada teknologi Intensif. Lebih pada penggunaan teknologi, sehingga Banyak juga perusahaan-perusahaan yang menggantikan tenaga manusia dengan tenaga mesin," papar Sutrisno.

"Jadi pemutusan hubungan kerja itu bukan semata-mata terjadi karena ekonomi yang jelek. Kondisi ekonomi jelek itu sudah pasti, tetapi di luar itu ada kondisi praktik bisnis yang memang tidak cukup ramah terhadap penyerapan tenaga kerja," pungkasnya.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Indonesia kembali mengalami deflasi pada September 2024 Indonesia sebesar 0,12% secara bulanan. Ini merupakan deflasi berturut-turut dalam 5 bulan terakhir.

Secara rinci terjadi penurunan indeks harga konsumen dari 106,06 pada Agustus 2024 menjadi 105,93 pada September 2024. BPS juga mencatat secara year on year terjadi inflasi 1,84% dan secara year to date inflasi nasional mencapai 0,74%.

Ketua Kebijakan Publik Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sutrisno Iwantono mengatakan deflasi selama lima bulan berturut-turut ini dapat terjadi karena tiga kemungkinan. Pertama adalah karena turunnya daya beli masyarakat.

"Penyebab deflasi itu kan ada beberapa kemungkinan, yang pertama itu kan daya beli masyarakat yang turun ya," kata Sutrisno kepada detikcom, Selasa (8/10/2024).

"Artinya kalau daya beli masyarakat turun, berarti kan permintaan kepada barang dan jasa itu kan turun Karena orang nggak bisa belanja Nah akibatnya harga-harga kan turun karena yang belinya berkurang gitu," terangnya lagi.

Lebih lanjut, Sutrisno mengatakan kemungkinan kedua penyebab deflasi ini dikarenakan memang adanya penurunan harga barang, utamanya harga komoditas pangan pokok. Semisal beras, telur, daging ayam, dan sebagainya.

"Kemungkinan ketiga pencatatan yang kurang tepat. Artinya ada beberapa pihak yang minta supaya angka inflasinya jangan tinggi gitu. Bermain di angka-angka gitu, tidak riil," jelas Sutrisno.

Sutrisno mengatakan jika deflasi ini benar terjadi karena kemungkinan pertama yakni penurunan daya beli, maka kondisi ini dapat menyebabkan penurunan atas permintaan barang dan jasa.

"Dengan sendirinya kalau itu disebabkan oleh permintaan yang turun Itu berarti kan permintaan produksi barang-barang juga akan turun Itu menyebabkan kehidupan bisnis juga akan kendor itu," ucapnya.

Menurutnya penurunan permintaan atas barang dan jasa ini dapat menyebabkan ekosistem bisnis dalam negeri kian lesu hingga berpotensi menyebabkan banyak pemutusan hubungan kerja (PHK). Hal ini seperti yang sudah terjadi di beberapa sektor bisnis atau industri seperti tekstil, alas kaki, hingga elektronik dan manufaktur lainnya.

"Misalnya sektor tekstil, yang pakaian jadi, alas kaki dan produk-produk yang sejenis dengan alas kaki lain itu kan banyak sudah mengalami persoalannya," kata Sutrisno.

"Sehingga PHK di sektor itu kan cukup signifikan. Kemudian juga ada di elektronik, ada di kompor gas itu atau dari manufakturing Itu memang banyak yang mengalami kesulitan," jelasnya lagi.