Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Desa dan Pembangunan Desa Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto mengatakan alokasi dana desa dari APBN di tahun aggaran 2025 ditetapkan sebesar Rp 71 triliun.

Dari jumlah tersebut sebanyak 20% dana desa ini diwajibkan untuk mendukung program ketahanan pangan di daerah.

"Kira-kira alokasinya untuk ketahanan pangan berarti 16 triliun," kata Yandri dalam Rapat Kerja Bersama Komisi V, DPR RI, Kamis (7/11).

Kedepan, Yandri bakal mengoptimalkan peran BUMDes dalam mendukung ketahanan pangan Kepala Negara, Prabowo Subianto.

Dengan begitu, dana desa ini dapat dikelola dengan profesional dan terus bergulir. Artinya, anggaran ini tidak hanya 'lenyap' begitu saja.

Dirinya pun mencontohkan, dari besaran dana desa bergulir sebesar Rp 200 juta bisa dialokasikan untuk pengembangan produk unggulan desa yang terkait dengan pangan. Dari sana, setiap produk yang dijual akan mendapatkan imbal hasil dan dijadikan modal berkelanjutan.

"Jadi kita menggelontorkan dana desa bukan untuk dihabiskan tapi dimaksimalkan," urainya.

Lebih lanjut, Yandri mengklaim telah bekerja sama dengan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman untuk mendorong lahirnya desa yang punya ciri khas produk unggulan. Langkah ini juga sebagai upaya untuk mendorong ketahanan pangan.

Selain itu, dirinya juga menggandeng aparat hukum seperti TNI Polri dalam meningkatkan pengawasan optimalisasi dana desa. Dengan begitu, kebocoran anggaran dapat ditekan.

"Kita akan maksimalkan pengawasan agar per rupiahnya bisa dipertanggungjawabkan," urianya.

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto melaporkan realisasi penyaluran dana desa sejak tahun 2015 hingga 2024 telah mencapai Rp 610 triliun.

Penyaluran dalam jumlah besar ini diakuinya belum dimanfatkan maksimal untuk pengembangan desa. Menurutnya tersebut terjadi karena lemahnya pengawasan penggunaan dana desa.

"Makanya kami bentuk tim untuk membuat road map pengawasan yang dipimpin Pak Irjen, hasil diskusi kemarin saya teliti betul termasuk digitalisasi pengawasan," kata Yandri dalam Raker bersama Komisi V DPR RI, di Gedung Parlemen, Kamis (7/11).

Yandri juga menyebut telah berdiskusi dengan banyak pihak termasuk Jaksa Agung terkit polemik pemanfaatan dana desa.

Menurutnya kendala utamanya lantaran banyak kepala desa yang tak paham pembukuan. Sehingga penggunaan anggaranya tidak bisa dipertanggungjawabkan.

"Ini memang menjadi pekerjaan rumah bagi semua untuk memadukan potensi desa dengan ketaatan aturan," jelasnya.

Sebelumnya dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi V DPR RI Lasarus meningkatkan Mendes PDT untuk mengoptimalkan pengawasan pemanfaatan dana desa.

Pasalnya, dirinya melihat adanya sejumlah desa yang menerima dana desa tapi belum menunjukkan kemajuan yang signifikan.

"Optimalisasi pengawasaan penggunaan dana desa menjadi prioritas, dari Kementerian Desa PDT dalam rangka memajukan pembangunan desa," ujar Lasarus.

Jakarta -

Menteri Desa dan Pembangunan Desa Tertinggal (Mendes-PDT) Yandri Susanto melaporkan total dana desa yang telah digelontorkan pemerintah 2015-2024 sebesar Rp 610 triliun. Namun, ia mengakui bahwa pengawasannya belum maksimal

Yandri mengatakan, saat ini jumlah desa di Indonesia mencapai 75.265, dengan jumlah penduduk dengan KTP desa 202 juta jiwa atau 73% penduduk Indonesia.

"Anggaran dana desa yang sudah digelontorkan 2015-2024 sebesar Rp 610 triliun. Jadi, apa yang disampaikan Pak Ketua (Lasarus) tadi betul, pengawasannya masih belum maksimal," kata Yandri dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (7/11/2024).

Yandri mengatakan, jumlah tersebut bukanlah angka yang kecil. Namun, berdasarkan hasil diskusinya dengan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, saat ini masih banyak kepala desa yang belum menguasai cara pembukuan keuangan. Hal ini menjadi salah satu masalah di balik pengelolaannya.

"Banyak memang kepala desa yang nggak ngerti pembukuan, karena dia tokoh dipilih, lalu mungkin di sisi basic pembukuan nggak ada, mungkin penggunaan anggarannya kurang bisa dipertanggungjawabkan. Ini PR kita semua untuk memadupadankan potensi yang ada dengan ketaatan kita terhadap peraturan itu," terangnya.

Atas permasalahan tersebut, Yandri telah melakukan sejumlah langkah antisipasi. Pertama, pihaknya telah membentuk tim membuat peta jalan pengawasan yang dipimpin oleh Inspektur Jenderal (Irjen).

"Saya bersama jajaran berkolaborasi dengan para pihak, akan memaksimalkan pengawasan karena pengawasan kata kunci dalam memastikan rupiah per rupiah bisa dipertanggungjawabkan," ujar dia.

Selain itu, pihaknya juga akan meningkatkan intensitas komunikasi dengan para kepala desa, baik secara online maupun secara langsung ke lapangan.

"Saya sudah minta Pak Sekjen, saya ingin sebanyak mungkin berkomunikasi dengan kepala desa. Mungkin akan melalui zoom atau per zona kita bertemu, ngobrol dari hati ke hati, dan saya kalau kunjungan saya akan nginep di desa, akan mengumpulkan kepala desa per kabupaten atau kecamatan," kata Yandri.

Sementara itu, pada 2025 Kementerian Desa mendapat pagu anggaran sebesar Rp 71 triliun. Dari jumlah tersebut, 20% di antaranya atau sekitar Ro 16 triliun akan difokuskan untuk ketahanan pangan.

(shc/ara)

JAKARTA - Ketua DPP Partai Perindo Bidang Desa dan Potensi Daerah, Gardian Muhammad menyambut baik rencana penggunaan 20% dana desa yang dialokasikan untuk ketahanan pangan. Ia menyatakan Partai Perindo siap berkolaborasi untuk mewujudkan swasembada pangan .

Gardian mengatakan rencana penggunaan 20% dana desa untuk ketahanan pangan merupakan inisiatif baik Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, pengalokasian dana desa itu terbilang besar dari total alokasi lain.

"Ini adalah inisiasi yang baik yang digagas oleh Bapak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam rangka swasembada pangan. Alokasi dana ketahanan pangan yang direncanakan akan dianggarkan sebesar 20% dari Dana Desa tentu merupakan angka yang cukup besar dari total alokasi lain dibandingkan peruntukan lain," kata Gardian.

Kendati demikian, Gardian mengingatkan, monitoring dan evaluasi perlu diperhatikan dalam program ketahanan pangan ini. Menurutnya, perlu ada kajian model terbaik terkait pelaksanaan di setiap desa dan langkah strategis terkait suksesi program swasembada pangan.

"Mengingat tentu Dana Desa yang terbatas harus dibagi berdasarkan prioritas Pembangunan desa setempat. Seperti untuk Infrastruktur, Pembangunan Fasilitas Lingkungan dan lain sebagainya," katanya.

"Jangan sampai memang instruksi yang mengikat ini akan menjadi beban baru yang diberikan kepada Pemerintah desa. Selain itu, memastikan bahwa SDM pelaksana program strategis ini dipastikan harus mampu," imbuhnya.

Menurutnya, tantangan pelaksanaan program ini yakni implementasi di lapangan. Apalagi, kondisi geografis dan potensi setiap desa berbeda. Karena itu, ia menilai, alokasi dana desa setiap daerah itu perlu disesuaikan dengan potensi daerah itu sendiri.

"Apabila ditanya apakah dana sebesar ini efektif atau tidak, tentu jawabannya adalah tergantung efisiensi setiap daerah. Dana ini akan terlalu kecil didaerah yang memang sulit dan sebelumnya tidak pernah menjadikan pangan sebagai prioritas produksi dan hasil desa," tuturnya.

"Sebaliknya, ketika Desa tersebut sudah terbiasa, maka dana itu akan sangat efektif karena tinggal melanjutkan dan menyempurnakan yang sudah ada," imbuhnya.

Gardian mengatakan, fokus swasembada pangan Pemerintahan Prabowo - Gibran untuk mengantisipasi adanya ancaman krisis pangan akibat konflik geopolitik, perubahan iklim, yang menyebabkan terganggunya rantai pasok. Karena itu, ia menyatakan, Perindo siap berkolaborasi untuk wujudkan swasembada pangan ini.

"Partai Perindo sebagai Partai yang mendukung Pemerintahan Prabowo-Gibran, tentu menyambut hal baik mengenai ini dan siap berkolaborasi untuk mewujudkan swasembada pangan ini," tandasnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Pangan, Zulkifli Hasan mengungkapkan 20% dana desa akan dialokasikan untuk ketahanan pangan. Pemerintah akan memaksimalkan ketahanan pangan khususnya di tingkat pedesaan, sebagai tujuan dari kebijakan utama Presiden Prabowo Subianto yakni swasembada pangan.

Total dana desa yang disediakan yakni Rp71 triliun, artinya 20% dari dana tersebut sekitar Rp14 triliun untuk ketahanan pangan. Untuk itu, Kemenko Pangan tengah menjalankan rapat koordinasi dengan sejumlah Kementerian terkait, khususnya Kementerian Desa, guna memaksimalkan anggaran dana desa untuk ketahanan pangan tersebut.

"Ini ada dana desa untuk ketahanan pangan tercatat dari Rp71 triliun. Dana desa itu ada Rp14 triliun lebih atau 20%. Itu harus untuk ketahanan pangan yang sekarang itu belum terkoordinasi dengan baik," terang Zulhas kepada awak media di kantor Kementerian Kehutanan, Selasa (29/10/2024).

IDXChannel - Menteri Koordinator bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas) akan memperkuat ketahanan pangan, salah satunya melalui dana desa.

Zulhas mengatakan total dana desa yang disediakan yakni Rp71 triliun dan 20 persen atau sekitar Rp14 triliun akan dialokasikan untuk memperkuat ketahanan pangan di pedesaan.

"Nanti kita akan kasih modul, kasih model sehingga apa yang harus dikerjakan desa-desa itu untuk dalam rangka masalah ketahanan pangan," kata Zulhas saat ditemui di kantor Kementerian Kehutanan, Selasa (29/10/2024).

Dia menuturkan, program swasembada pangan menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto untuk dapat dilaksanakan dalam tempo cepat dan efisien.

Saat ini, pihaknya terus menggelar rapat koordinasi dengan berbagai Kementerian dan Badan untuk mewujudkan Indonesia swasembada pangan pada 2028.

"Setelah itu kita terus kemarin siang rapat, malam juga rapat, melakukan rapat koordinasi untuk belajar masalah dan mencari solusinya. Agar 2028 itu kita bisa swasembada pangan," tutur Zulhas.

(NIA DEVIYANA)

Jakarta -

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas mengatakan pemerintah akan menggenjot ketahanan pangan, khususnya di desa. Ketahanan pangan ini masuk dalam target swasembada pangan dari Presiden Prabowo Subianto.

Adapun dana desa pada 2024 dalam APBN sebesar Rp 71 triliun. Menurut Zulhas, ada dana sebesar Rp 14 triliun atau 20% dari total anggaran belum digunakan dengan baik.

"Ini untuk ketahanan pangan ini ternyata dari Rp 71 triliun Dana Desa, ada Rp 14 triliun, 20% Rp 14 triliun lebih itu harus untuk ketahanan yang saat ini belum terkoodinasi dengan baik," kata Zulhas ditemui di Kementerian Kehutanan, Selasa (29/10/2024).

Zulhas mengatakan pihaknya akan segera membuat perencanaan bagaimana dana desa itu bisa digunakan oleh desa-desa untuk ketahanan pangan.

"Nanti kita akan kasih modul sehingga apa yang harus dikerjakan desa-desa itu untuk dalam rangka masalah ketahanan pangan," jelasnya.

Sebagai informasi, jumlah dana desa yang digulirkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 sebesar Rp 71 triliun. Nilai itu terus meningkat dibandingkan 2015 saat dana desa dialokasikan pertama kali sebesar Rp 20,8 triliun.

Hal ini pernah diungkapkan oleh Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) II Thomas Djiwandono dalam Seminar Keterbukaan Informasi Publik (KIP), Kementerian Keuangan 2024, Selasa (6/8).

Pada 2024, dana desa dengan anggaran Rp 71 triliun dialokasikan kepada 75.259 desa di 434 kabupaten/kota seluruh Indonesia. Thomas menyebut arah kebijakan penggunaan dana desa di 2024 diprioritaskan untuk mendukung penanganan kemiskinan ekstrem, program ketahanan pangan, program pencegahan dan penurunan stunting, serta program sektor prioritas di desa sesuai potensi dan karakteristik desa itu sendiri.

"Hal ini untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan dan pembinaan kemasyarakatan. Uang kita disalurkan melalui dana desa berperan penting dalam meningkatkan pelayanan publik, mengentaskan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat, serta memajukan perekonomian desa," bebernya.

(ada/das)

Jakarta -

Pemerataan ekonomi dan pembangunan perlu dilakukan hingga ke desa-desa terpencil di Indonesia. Untuk mewujudkan itu, pemerintah melakukan berbagai upaya, salah satunya penyaluran dana desa. Selama satu dekade terakhir, jumlah Desa Mandiri yang melonjak signifikan menjadi 17.203 desa.

Dalam kurun waktu 10 tahun, pemerintah menyalurkan Rp 609,68 triliun Dana Desa kepada 75.265 desa di seluruh Indonesia. Selain dana desa, cara lainnya untuk membuat desa jadi lebih maju adalah dengan menghadirkan layanan birokrasi yang andal.

Untuk itu, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) meluncurkan Learning Management System (LMS) Pamong Desa. Peluncuran LMS Pamong Desa dilakukan dalam rangka percepatan peningkatan kapasitas aparatur desa dan pengurus kelembagaan desa secara optimal dan merata kepada seluruh jajaran pemerintah desa yang tersebar di 75.265 desa.

Tenaga Ahli Menteri Dalam Negeri Suhajar Diantoro menyampaikan bahwa metode pembelajaran pelatihan peningkatan kapasitas secara konvensional yang memerlukan pertemuan secara tatap muka memiliki berbagai keterbatasan, mulai dari waktu, mobilisasi peserta hingga tempat kegiatan acara. Dengan adanya LMS Pamong Desa, perangkat desa dapat mengakses materi pelatihan secara online kapan saja dan di mana saja, sehingga memungkinkan peningkatan kapasitas yang lebih cepat dan merata di seluruh pelosok Indonesia.

"Jika kita terus menggunakan pembelajaran klasikal (tatap muka), dengan jumlah pamong desa yang begitu banyak, mengumpulkan mereka secara fisik akan memakan waktu yang lama. LMS hadir sebagai solusi, karena pamong desa bisa belajar mandiri melalui pembelajaran daring," ujar Suhajar dalam keterangan resmi, Rabu (16/10/2024).

LMS Pamong Desa ini memungkinkan perangkat desa secara mandiri mengakses modul-modul pelatihan, mengikuti kursus yang disediakan, serta mendapatkan sertifikasi atas keahlian yang mereka peroleh. LMS juga dilengkapi dengan fitur interaktif yang memungkinkan pamong desa berkomunikasi dengan fasilitator maupun sesama peserta, menjadikan pembelajaran lebih dinamis dan aplikatif.

Suhajar menyoroti bahwa keberhasilan implementasi LMS Pamong Desa sangat bergantung pada tiga faktor penting. Pertama, dukungan aktif dari pemerintah daerah agar program ini dapat berjalan secara efektif di lapangan. Peran pemerintah daerah diharapkan bisa mendorong pamong desa di wilayahnya untuk memanfaatkan LMS dan memastikan bahwa program ini menjadi bagian dari kebijakan peningkatan kapasitas perangkat desa.

Faktor kedua adalah jaringan internet. Meski pemerintah pusat telah membangun jaringan Palapa Ring yang mencakup wilayah barat, tengah, dan timur Indonesia, Suhajar menekankan bahwa penguatan jaringan internet di tingkat lokal masih sangat diperlukan, terutama di daerah-daerah terpencil. Ia juga menyoroti pentingnya peran pemerintah daerah dalam menyisihkan sebagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memperkuat infrastruktur jaringan internet sampai ditingkat desa.

Suhajar menyebutkan bahwa program BAKTI dari pemerintah pusat yang bertujuan untuk membangun infrastruktur telekomunikasi belum sepenuhnya tuntas. Oleh karena itu, partisipasi aktif dari pemerintah daerah menjadi penting untuk memastikan seluruh desa memiliki akses internet yang memadai guna mendukung LMS ini.

Faktor ketiga adalah peran aktif semua pemangku desa. Pamong desa sebagai ujung tombak pembangunan desa diharapkan dapat berperan aktif dalam memanfaatkan LMS ini. Selain itu, Ditjen Bina Pemdes dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) di tingkat kabupaten/kota dapat memberikan dukungan dalam bentuk pelatihan penggunaan LMS serta pengenalan fitur-fitur yang tersedia.

"Pamong desa harus belajar dan beradaptasi dengan teknologi ini. Kami akan memastikan mereka mendapatkan dukungan yang memadai agar bisa memanfaatkan LMS dengan maksimal," ungkap Suhajar.

Suhajar menambahkan bahwa LMS ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas aparatur desa secara signifikan dan memberikan dampak yang positif dalam percepatan pembangunan desa. Jika ketiga faktor ini berjalan dengan baik - dukungan pemda, penguatan infrastruktur jaringan, dan partisipasi pamong desa - maka kita akan melihat peningkatan kapasitas aparatur desa yang masif. Ini membutuhkan komitmen bersama dari semua pihak,

LMS Pamong Desa juga sejalan dengan program prioritas pemerintah untuk memperkuat pemerintahan desa yang mandiri dan berdaya saing tinggi, serta mendukung visi Presiden dalam membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat desa. Program ini akan terus dikembangkan dan dioptimalkan agar dapat menjangkau seluruh desa di Indonesia, termasuk yang berada di daerah terluar, tertinggal, dan terpencil.

Dengan peluncuran LMS ini, diharapkan pamong desa bisa lebih cepat meningkatkan kapasitasnya dalam menjalankan tugas pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat desa, demi mewujudkan desa-desa yang maju, mandiri, sejahtera, dan bahagia.

(fdl/fdl)

Dana Desa menjadi salah satu senjata pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menurunkan tingkat kemiskinan di pedesaan.

Sejak 2015, kucuran dana puluhan triliun per tahun itu juga menjadi jurus untuk menaikkan kelas desa dari tertinggal dan sangat tertinggal menjadi desa berkembang, maju sampai menyentuh level mandiri.

Tak lama sejak menduduki kursi Presiden ke-7 Indonesia, Jokowi menggagas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa.

Kedua aturan ini menjadi dasar pemberian dana kepada desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota.

Dana tersebut dapat digunakan untuk membangun infrastruktur pedesaan, pengentas kemiskinan dan kesenjangan, pelayanan dan pemberdayaan masyarakat sampai meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Pada 2015, pemerintah mengucurkan Dana Desa senilai Rp20,77 triliun untuk 74.093 desa sehingga masing-masing menerima sekitar Rp280,32 juta. Pada tahun selanjutnya, pemerintah meningkatkan aliran transfer ke desa menjadi Rp46,98 triliun pada 2016, Rp60 triliun pada 2017, dan Rp60 triliun pada 2018.

Setelah itu, pemerintah terus menaikkan alokasi Dana Desa menjadi Rp70 triliun pada 2019, Rp71,19 triliun pada 2020, daan Rp72 triliun pada 2021.

Transfer dana ke desa sempat turun padaa 2022, yaitu menjadi Rp68 triliun. Namun, pemerintah kembali meningkatkan menjadi Rp70 triliun pada 2023 dan Rp71 triliun pada 2024.

Kendati alokasinya sempat naik turun, namun jumlah penerima Dana Desa kerap meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun ini misalnya, Dana Desa diberikan ke 75.259 desa.

Presiden Jokowi mengatakan pemerintah sengaja memberikan alokasi Dana Desa agar anggaran itu dapat langsung digunakan untuk kemajuan pembangunan desa.

"Ini akan menjadi penopang pertumbuhan ekonomi di desa maupun nanti diagregatkan menjadi pertumbuhan ekonomi nasional," ucap Jokowi pada 29 Maret 2022.

Aliran Dana Desa telah memberi hasil pembangunan yang nyata bagi desa-desa di Indonesia. Salah satunya berupa pembangunan infrastruktur dasar bagi masyarakat desa.

Presiden Jokowi mengungkapkan kucuran Dana Desa sekitar Rp539 triliun pada 2015-2023 telah membuahkan pembangunan jalan desa mencapai 350 ribu kilometer. Capaian ini bahkan melebihi panjang jalan tol yang dibangun pemerintah selama satu dekade terakhir.

"Jalan tol enggak ada apa-apanya hanya 2.040 kilometer, jalan desa 350 ribu kilometer karena kita memiliki 74.800 desa di seluruh Tanah Air ini," ujar Jokowi.

Artinya, pemanfaatan Dana Desa tidak main-main. Bahkan menurut Jokowi jika dibandingkan dengan pembangunan bandara yang membutuhkan anggaran berkisar Rp2 triliun, maka kucuran Dana Desa yang selama ini diberikan seharusnya sudah mampu membangun 250 bandara di seluruh Indonesia.

Begitu pula jika dibandingkan dengan pembangunan bendungan yang membutuhkan anggaran berkisar Rp1 triliun sampai Rp1,5 triliun. Jika dihitung, alokasi Dana Desa bisa membangun sekitar 400 bendungan.

Tak hanya berupa pembangunan jalan di desa, Dana Desa yang selama ini dikucurkan pemerintah juga telah berhasil membangun 1,9 juta meter jembatan desa, 6.700 embung, dan 14.600 pasar desa.

Selain itu, Dana Desa juga digunakan untuk membangun fasilitas publik lain. Misalnya di Desa Mata Air, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, Dana Desa digunakan untuk membangun Posyandu bagi disabilitas di desa tersebut.

Sejalan dengan pembangunan Posyandu, Dana Desa juga digunakan untuk penyediaan alat-alat kesehatan penunjang seperti alat pendengar, kaca mata, kursi roda, tongkat bantu jalan, dan lainnya.

"Posyandu disabilitas yang kami bangun ini sudah beroperasi mulai 2019 dengan dukungan Dana Desa yang kami alokasikan sekitar Rp135 juta," ucap Kepala Desa Mata Air Benyamin Kanuk.

Di Desa Muara Uya, Kecamatan Muara Uya, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan, Dana Desa senilai Rp143 juta digunakan untuk membangun jalan usaha tani sepanjang 450 meter.

"Jalan cor beton yang dibuat secara swadaya menjadi penghubung Desa Muara Uya menuju Desa Kampung Baru," kata Kepala Desa Muara Uya Achmad Syafi'i.

Jalan desa itu kini juga dapat menghubungkan Desa Muara Uya dengan kantor kecamatan setempat dan kawasan perumahan warga.

Sementara di Kampung Manggandisapi, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, Papua, Dana Desa digunakan untuk membangun 10 unit rumah sehat bagi warga. Rumah tersebut berukuran 6x6 meter.

"Ada 10 rumah yang kami bangun dengan dukungan Dana Desa mencapai keseluruhan Rp480 juta atau sebesar Rp48 juta per rumah," ungkap Kepala Kampung Manggandisapi, Distrik Biak Kota Nimbrot Morin.

Rencananya, pembangunan rumah sehat bagi warga akan kembali dilakukan mengingat ada 170 kepala keluarga Kampung Manggandisapi yang menjadi sasaran pemanfaatan Dana Desa di daerah tersebut.

Berbagai hasil pembangunan dari alokasi Dana Desa terasa langsung bagi para masyarakat desa, meski anggaran tersebut digunakan untuk beraneka proyek sesuai kebutuhan di masing-masing daerah.

Di sisi lain, berbagai hasil pembangunan turut memberi dampak perputaran uang di desa termasuk pendapatan bagi usaha kecil dan lapangan kerja bagi masyarakat.

Data Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mencatat pendapatan warga desa meningkat dari kisaran Rp572.586 per kapita per bulan pada 2014 menjadi Rp1.028.896 per kapita per bulan pada 2023.

"Sepanjang penyaluran Dana Desa 2014-2023, pendapatan warga desa meningkat 80 persen," kata Kepala Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Ivanovich Agusta.

Menurut catatan kementerian, peningkatan pendapatan warga desa lebih tinggi dari warga perkotaan yang meningkat sekitar 58 persen pada periode yang sama.

Maka tak heran, tingkat kemiskinan di pedesaan pun ikut menurun dari tahun ke tahun. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin di perdesaan sebanyak 17,94 juta orang atau setara 14,21 persen dari total penduduk pada Maret 2015.

Sementara pada Maret 2024, jumlah penduduk miskin di perdesaan turun menjadi 13,58 juta orang atau setara 11,79 persen dari total penduduk.

Manfaat lain yang ketinggalan dari pemberian Dana Desa adalah peningkatan status desa berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM). Indeks ini membagi status desa menjadi mandiri, maju, berkembang, tertinggal, dan sangat tertinggal.

Status tersebut dinilai dari kinerja pembangunan desa berdasarkan aspek sosial seperti kesehatan, pendidikan, modal sosial, dan pemukiman. Kemudian turut melihat aspek ekologi yang mencakup kualitas lingkungan hidup dan potensi rawan bencana di desa.

Begitu juga dengan aspek ekonomi seperti produksi, akses distribusi, akses pusat perdagangan, akses lembaga keuangan, lembaga ekonomi, dan keterbukaan.

Berdasarkan data Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, jumlah desa mandiri sebanyak 840 desa pada 2019. Kini, jumlahnya sudah meningkat jadi 17.203 desa pada 2024.

Begitu juga dengan desa maju dari 8.647 desa menjadi 23.085 desa. Sementara desa berkembang turun dari 38.185 desa menjadi 24.517 desa dan desa tertinggal dari 17.626 desa menjadi 5.991 desa.

Sementara desa sangat tertinggal meningkat sedikit dari 3.536 desa menjadi 3.817 desa pada periode yang sama.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar mengklaim keberhasilan pembangunan desa menurut IDM terjadi karena penggunaan Dana Desa tepat sasaran.

"Kalau di desa kan kecil ruang lingkupnya, itu yang kita sebut pembangunan desa sangat efektif karena level desa skupnya kecil, berbasis data mikro. Nggak mungkin salah sasaran karena jumlahnya kan nggak sebanyak itu, paling banyak hanya puluhan ribu itu pun di beberapa wilayah Jawa saja," kata Abdul Halim.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Pemerintah telah mengucurkan anggaran dana desa sebesar Rp 609,9 triliun dalam 10 tahun terakhir.

Dalam unggahan di instagram @ditjenpk, sejak dialokasikan pertama kali pada tahun 2015 sebesar Rp 20,76 triliun, dana desa terus mengalami peningkatan hingga mencapai Rp 71 triliun pada tahun 2024. Bahkan telah menjadi komponen pendapatan terbesar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

"Kementerian Keuangan senantiasa mendorong kemandirian desa melalui kebijakan-kebijakan terkait dana desa sebagai bagian dari Transfer ke Daerah (TKD)," dikutip dari unggahan tersebut.

Hingga 30 September 2024, pemerintah telah merealisasikan dana desa sebesar Rp 61,16 triliun dari pagu sebesar Rp 71 triliun.

Pagu pada tahun 2024 ini meningkat dibandingkan pada tahun 2023 sebesar Rp 68,96 triliun dan pada 2022 sebesar Rp 67,91 triliun. Berkat peningkatan anggaran dana desa tersebut, jumlah desa mandiri mengalami peningkatan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, hingga saat ini jumlah desa mandiri sudah mencapai 20.000 desa.

Menurutnya, hal ini tidak terlepas dari program dana desa yang saat ini sudah dikucurkan pemerintah dalam beberapa tahun terakhir.

"Sudah satu pertiga dari desa-desa kita itu sudah mandiri dengan dana desa yang selama ini kita berikan setidaknya selama hampir 10 tahun," ujar Sri Mulyani dalam acara Seminar Internasional Desentralisasi Fiskal Tahun 2024, Selasa (24/9).

Sri Mulyani mengatakan bahwa hal tersebut menggambarkan transfer ke daerah jika disertai dengan akuntabilitas dan performance yang diukur bisa menghasilkan hasil yang baik.

Ia berharap, pada suatu saat jumlah desa dengan status mandiri bisa meningkat hingga 75.000 desa.

"Kami suatu saat berharap 75.000 desa di Indonesia semuanya akan menjadi mandiri dan menjadi baik itu pencapaian untuk penurunan kemiskinan, stunting maupun quality dari lingkungan di mana mereka hidup menjadi lebih bersih, lebih terarah dan tentu sehat," katanya.

Dana Desa di Indonesia adalah salah satu program pengalokasian dana kepada level desa yang terbesar di dunia. Program ini mengalokasikan anggaran yang besar secara langsung ke lebih dari 75.000 desa di seluruh negeri. Hanya sedikit negara di dunia yang memberikan dukungan finansial langsung kepada pemerintah desa dalam skala sebesar ini.

Program Dana Desa memberikan otonomi kepada desa-desa lokal untuk langsung mengelola proyek-proyek pembangunan mereka. Berbeda dengan banyak negara lain, di mana dana pembangunan pedesaan dikelola oleh lembaga regional atau nasional, Indonesia memberdayakan komunitas lokal untuk mengelola dan memprioritaskan dana tersebut secara mandiri.

Dana Desa adalah bagian dari dana Transfer ke Daerah yang bersumber dari APBN yang disalurkan kepada pemerintah daerah sebagai konsekuensi dari sistem penyelenggaraan desentralisasi di Indonesia. Dana Desa diperuntukkan bagi desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.

Sejak dialokasikan pertama kali pada tahun 2015 sebesar Rp20,1 Triliun, Dana Desa terus mengalami peningkatan hingga mencapai Rp71,0 Triliun pada tahun 2025 dan merupakan komponen pendapatan terbesar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Selama 10 tahun terakhir tidak hanya alokasi yang bertambah, perkembangan Dana Desa juga terjadi pada aspek pengalokasian. Pada awal pengalokasian, formula Dana Desa mengedepankan prinsip pemerataan. Hal ini ditunjukkan 90% dari alokasi dibagi rata ke seluruh desa penerima, 10% sisanya dibagikan berdasarkan empat variable: Jumlah Penduduk, Luas Wilayah, Jumlah Penduduk Miskin, dan Indeks Kesulitan Geografis.

Namun mengingat variasi empat variable tersebut dari 75.265 desa (angka terkini) sangat tinggi, maka perbandingan rata-rata Dana Desa per desa masing-masing provinsi maupun antardesa menjadi sangat timpang. Kondisi inilah yang antara lain melatarbelakangi perlunya penyempurnaan formulasi pengalokasian Dana Desa.

Formula tersebut kemudian bertransformasi agar prinsip berkeadilan juga diperoleh yakni dengan mengurangi bobot pemerataan (alokasi dasar) dan menambahkan bobot untuk keempat variabel yang termasuk dalam alokasi formula.

Dengan perubahan ini Dana Desa diarahkan untuk pemerataan yang berkeadilan untuk mempercepat pengentasan kemiskinan, memberikan afirmasi kepada desa tertinggal, dan sangat tertinggal.

Masih ingatkah saat pandemi melanda Indonesia? Saat itu, Pemerintah hadir untuk masyarakat desa yang terdampak secara ekonomi akibat pandemi Covid-19, salah satunya melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa yang berasal dari Dana Desa. Selama 5 tahun (2020 – 2024) telah disalurkan Rp90,9 Triliun BLT Desa kepada rata-rata 5,05 Juta keluarga penerima manfaat per tahun nya.

Kebijakan BLT Desa ini merupakan sisi adaptif dari aspek penggunaan Dana Desa di mana sebelum pandemi Covid-19 penggunaan Dan Desa difokuskan pada pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat namun pada saat pandemi melanda, prioritas penggunaan Dana Desa shifted kepada pemberian uang tunai kepada keluarga penerima manfaat sebagai respons terhadap dampak sosial dan ekonomi yang sangat signifikan, terutama bagi masyarakat pedesaan.

Dengan kebijakan Dana Desa yang terus disempurnakan, maka dampak dari Dana Desa juga semakin terasa, pada tahun 2016 tercatat hampir separuh desa di Indonesia (33.592 desa) berstatus desa tertinggal. Pada tahun ini jumlah desa tertinggal berkurang sangat signifikan dengan menyisakan hanya sekitar 8% (6.100 desa) dengan status desa tertinggal.

Di sisi lain, jumlah desa mandiri tumbuh hampir seratus kali lipat di mana pada tahun 2016 jumlah desa mandiri sebanyak 174 desa dan di tahun ini jumlah desa mandiri mencapai 17.203 desa. Selanjutnya, Dana Desa juga memiliki andil besar dalam penurunan kemiskinan, berdasarkan data BPS persentase penduduk miskin di perdesaan mengalami penurunan sejak 2015 (14,21%) dan berada pada level terendah selama sepuluh tahun terakhir di tahun 2024 yaitu sebesar 11,79%.

Tidak berhenti sampai di situ, pemerintah terus berinovasi agar Dana Desa makin bermanfaat bagi masyarakat luas. Evolusi Dana Desa belakangan ini mencakup kepada aspek kinerja yaitu dengan memberikan insentif Dana Desa bagi desa dengan kinerja pengelolaan Dana Desa terbaik.

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023, pemerintah desa harus mendapatkan nilai “rapor” yang memadai agar bisa menerima insentif Dana Desa tersebut. Nilai rapor ini terbagi menjadi dua saringan, saringan pertama terkait pemenuhan kriteria utama yaitu (i) kinerja penyaluran Dana Desa; (ii) penganggaran Dana Desa yang ditentukan penggunaanya; dan (iii) merupakan desa bebas korupsi. Desa yang lolos dari saringan pertama selanjutnya akan melalui saringan kedua yaitu pemenuhan kriteria kinerja yang terdiri dari (i) kategori kinerja keuangan dan pembangunan desa; (ii) kategori tata kelola keuangan dan akuntabilitas keuangan desa; serta (iii) penghargaan dari Kementerian/Lembaga.

Lantas, apakah insentif Dana Desa tersebut dapat digunakan secara bebas? Untuk menjamin efektivitas penggunaan Dana Desa serta menghindari adanya moral hazard dari penggunaan Dana Desa maka penggunaan insentif Dana Desa tersebut juga diarahkan kepada a) program pemulihan ekonomi, berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem; b) program ketahanan pangan dan hewani; dan/ atau; c) program pencegahan dan penurunan stunting skala Desa; serta d) untuk mendanai program sektor prioritas di Desa sesuai potensi dan karakteristik Desa dan/atau penyertaan modal pada badan usaha milik Desa.

Dengan berbagai pencapaian yang telah diraih melalui program Dana Desa, Indonesia menunjukkan komitmen kuat dalam mendorong pembangunan desa dan mempercepat pengentasan kemiskinan. Ke depan, pemerintah perlu terus memperbaiki sistem pengelolaan dan pengawasan, memastikan agar dana tersebut digunakan secara efisien dan transparan.

Evolusi kebijakan Dana Desa juga perlu terus dilakukan antara lain terkait dengan kesiapan desa dalam menghadapi perubahan iklim atau dampak lingkungan, penguatan kapasitas kelembagaan desa, serta penguatan dan kesinambungan pengembangan ekonomi desa.

Dengan kebijakan yang tepat, program Dana Desa memiliki potensi yang semakin besar untuk menjadi motor penggerak pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat desa di seluruh Indonesia.

Artikel ini dibuat oleh kumparan Studio

Jakarta: Sejak beberapa tahun terakhir, Dana Desa menjadi topik hangat yang sering diperbincangkan, terutama dalam konteks pembangunan pedesaan di Indonesia. Tapi, apa sebenarnya Dana Desa itu? Bagaimana aturan mainnya dan apa saja yang menjadi prioritas dalam penyalurannya? Mari kita bahas secara lebih mendalam untuk sobat Medcom.id.

Pengertian Dana Desa

Berdasarkan Pasal 1 Ayat 7 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 145 Tahun 2023, Dana Desa adalah bagian dari Transfer ke Daerah (TKD) yang diperuntukkan bagi desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.

Tujuan Dana Desa

Melansir laman resmi Kementerian Keuangan, tujuan Dana Desa adalah sebagai bentuk komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa. Harappannya, desa menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis.

Keberadaan dana khusus ini diharap menciptakan pembangunan dan pemberdayaan desa menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Sumber Dana Desa

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2014, Dana Desa Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Melansir Kementerian Keuangan, dana tersebut dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan:

1. Alokasi dasar
2. Alokasi Formula
Formula Dana Desa berupa 90% dari anggaran Dana Desa dibagi dengan jumlah desa secara nasional yang disebut dengan alokasi dasar.

Ditambah 10% yang dialokasikan berdasarkan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dengan bobot masing-masing variable berupa 25% ; 35% ; 10% ; dan 30% dari 10% anggaran desa tersebut. Inilah yang disebut sebagai alokasi formula.

Berdasarkan lampiran PMK Nomor 146 Tahun 2023, total anggaran Dana Desa mencapai Rp69 trilliun.

Baca Juga: Sukses Gali Potensi Pertanian dan Wisata, Ini Cerita Desa Cikaso yang Raih Juara Desa BRILian

Prioritas Penyaluran Dana Desa

Melansir laman Kementerian Keuangan, prioritas Dana Desa Sejalan dengan target RPJMDes dan RKPDes, yakni:

1. Memenuhi kebutuhan dasar meliputi:

• Pengembangan pos kesehatan Desa dan Polindes;
• Pengelolaan dan pembinaan Posyandu; dan
• Pembinaan dan pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

2. Pembangunan sarana dan prasarana desa meliputi:

• Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jalan desa;
• Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jalan usaha tani;
• Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana embung desa;
• Pembangunan energi baru dan terbarukan;
• Pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;
• Pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala desa;
• Pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier;

3. Pengembangan potensi ekonomi lokal untuk meningkatkan kapasitas wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi masyarakat desa

Seluruh kegiatan yang dibiayai dana desa direncakan, dilaksanakan, dan dievaluasi oleh seluruh lapisan desa serta diawasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) agar anggaran tersebut digunakan secara bertanggung jawab.

(SUR)

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) II Thomas Djiwandono menekankan pentingnya keterbukaan informasi dan transparansi dalam pengelolaan Dana Desa.

Dana Desa katanya harus digunakan untuk mendukung aktivitas ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

"Uang kita yang disalurkan melalui Dana Desa harus kita jaga dan awasi bersama penggunaannya agar optimal dalam memajukan perekonomian desa," katanya dalam Seminar Keterbukaan Informasi Kemenkeu 2024, Selasa (6/8).

Pria yang akrab disapa Tommy itu mengatakan Dana Desa berperan penting dalam meningkatkan pelayanan publik, mengentaskan kemiskinan, dan memberdayakan masyarakat.

Hal itu terlihat dari data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan penduduk miskin perkotaan turun dari 12,2 juta orang pada Maret 2021 menjadi 11,9 juta orang pada September 2022.

Sementara itu penduduk miskin di pedesaan turun dari 15,4 juta pada Maret 202 menjadi 14,4 juta orang pada September 2022.

Adapun Dana Desa yang telah digulirkan pada 2024 sebesar Rp71 triliun. Jumlah itu katanya terus meningkat dari tahun ke tahun.

"Jumlah penerima dana desa juga semakin meningkat. Tahun 2024, dana desa dialokasikan kepada 75.259 desa di 434 kabupaten kota seluruh Indonesia," katanya.