Proyek bayar tol tanpa setop atau Multi Lane Free Flow (MLFF) ternyata tidak masuk dalam program quick win Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

Menteri PU Dody Hanggodo menyebut pihaknya akan memprioritaskan dulu target Presiden Prabowo Subianto mencapai kedaulatan pangan dan energi.

"Karena tadi kita sesuaikan dengan Asta Cita Pak Prabowo. Pak Prabowo ke kedaulatan pangan, kedaulatan energi. Kita fokus itu dulu lah. MLFF kita akan bahas tapi tidak hari ini, kira kira gitu," katanya di Kementerian PU, Jumat (8/11/2024).

Dody menyebut pihaknya akan membahas program strategis pemerintah terlebih dahulu sebelum melangkah ke MLFF. Selain ketahanan energi, proyek strategis yang disebut adalah giant sea wall atau tanggul laut raksasa.

"Secepat-cepatnya lah, kita bereskan dulu soal ketahanan pangan, energi dan air, setelah itu melangkah. Karena kan masih ada strategic beliau yang lain, misalnya giant sea wall, itu kan mesti kita dalami," tuturnya.

Meski begitu ia menegaskan MLFF tidak akan dilupakan begitu saja. Apalagi Kementerian PUPR dan operator MLFF, dalam hal ini PT Roatex Indonesia Toll System atau RITS telah menandatangani perjanjian.

"Nggak, nggak, nggak, nggak, kalo itu nggak (dilupakan). Kita kan udah signing sesuatu sama mereka jadi tetap," tegasnya.

Sebelumnya, RITS menegaskan kesiapannya untuk mengimplementasikan MLFF di Indonesia. Perusahaan juga memastikan sistem ini diterapkan sesuai dengan kontrak yang telah disepakati dengan pemerintah.

Pernyataan Operator MLFF

Direktur Utama RITS, Attila Keszeg mengatakan, teknologi MLFF yang mereka garap telah siap. Pihaknya hanya tinggal menunggu lampu hijau dari pemerintah untuk mematangkan penerapan sistem ini.

"Kami tiga kali lebih siap untuk penerapan teknologi. Kami siap, teknologi kami siap. Kami menunggu untuk siap berkolaborasi karena tidak ada teknologi yang dapat diterapkan sendiri. Kami membutuhkan kolaborasi ekosistem yang sangat kuat," kata Attila dalam konferensi pers di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta Pusat, Rabu (6/11/2024).

Adapun Dody menyebut Kementerian PU akan terlebih dahulu mendukung program kedaulatan pangan lewat pembangunan bendungan, waduk, hingga rehabilitasi jaringan irigasi. Selain itu pihaknya juga akan fokus membangun jalan dan jembatan, serta mendukung konektivitas menuju sentra pangan seperti food estate.

Kementerian PU juga akan mendukung program wajib belajar 13 tahun melalui pembangunan sekolah dan madrasah serta rehabilitasi bangunan. Dody menargetkan mampu membangun dan merehabilitasi 11.400 unit sekolah mulai dari TK, SD, SMK dan SMA.

"Lalu mendukung program unggulan strategis meliputi namanya giant sea wall, Ibu kota negara Nusantara, konektivitas jalan jembatan, pasar rakyat, air minum, sanitasi air limbah, persampahan, sarana olahraga, sarana kesehatan, dan penataan kawasan pariwisata, industri, area yang terdapat bencana dan juga pengungsian," terang Dody.

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkap keseriusan Presiden Prabowo Subianto dalam membangun tanggul laut raksasa (giant sea wall) yang membentang dari Banten hingga Gresik.

AHY menjelaskan, pembangunan giant sea wall tersebut dilakukan demi memastikan masyarakat Indonesia mendapatkan penghidupan yang layak, khususnya bagi nelayan yang berada di kawasan pesisir.

“Kita harap akan ada tanggul yang lebih kokoh, lebih tinggi dan bisa mengamankan masyarakat terutama para nelayan yang ada di pesisir Utara. Jadi itu dua highlight selain proyek-proyek yang kita lanjutkan untuk dibangun ke depan,” jelasnya.

AHY tak memungkiri pembangunan giant sea wall bakal menelan anggaran yang cukup besar. Untuk itu, dia mengimbau Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk memilah proyek lainnya selain proyek ini.

AHY pun mengimbau agar pembangunan tanggul raksasa itu bisa dilakukan dengan skema pembiayaan kreatif agar tak mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Memang semangatnya kita lebih hemat, tapi lebih tepat sasaran, jadi nanti tak semua proyek infrastruktur itu bersumber dari APBN ada yang bersumber dari yang lain,” tandasnya.

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menjelaskan proyeksi panjang tanggul dari Cilegon sampai Gresik mencapai 958 kilometer (km).

“Kami sudah buat trial 1 dari Tangerang ke Bekasi sepanjang 43 km beberapa tahun lalu dengan grant dari Korea Selatan dan Belanda untuk basic design,” terangnya.

Kerja sama Indonesia, Korea Selatan dan Belanda untuk tanggul laut di mulai pada 2016 dengan pembentukan Trilateral Cooperation. Hal ini bertujuan mengembangkan strategi komprehensif dan business case dalam upaya pemulihan lingkungan Pesisir Teluk Jakarta.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkap Presiden Prabowo Subianto siap melanjutkan konstruksi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sembari merintis pembangunan proyek giant sea wall.

AHY menjelaskan, Presiden Prabowo bahkan membidik pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN dapat rampung dalam kurun waktu 4 hingga 5 tahun.

“Targetnya 4 - 5 tahun ke depan itu sudah bisa benar-benar berfungsi sebagai pusat pemerintahan yang baru. Ini yang diharapkan Pak Presiden Prabowo” tegasnya dalam Rapat Koordinasi Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (Rakorbangwil), Jumat (8/11/2024).

Pada tahap awal tersebut, AHY menyebut pemerintahan Prabowo bakal mempercepat pembangunan sarana dan prasarana IKN sebagai pusat legislatf dan juga yudikatif.

Serta bakal melakukan dukungan percepatan pembangunan ekosistem IKN yang ramah bagi para pejabat dan ASN yang bakal mulai berkantor di IKN.

"Bukan hanya [mempercepat pembangunan] kantornya tapi juga fasilitas pendukung perumahan yang harus disiapkan bagi para pejabat ASN dan warga yang akan mengawaki dan mengoperasikan IKN ke depan," tegasnya.

Di sisi lain, pembangunan IKN itu bakal dibarengi dengan pembangunan tanggul laut raksasa atau giant sea wall yang bakal membentang di seluruh pesisir utara pulau Jawa mulai dari Banten hingga Gresik.

AHY menegaskan, komitmen pembangunan giant sea wall itu juga dilakukan guna memastikan kelayakan hidup para masyarakat Indonesia di sekitar pesisir, khususnya nelayan.

"Lebih jauh kita harap akan ada tanggul yang lebih kokoh, lebih tinggi dan bisa mengamankan masyarakat terutama para nelayan yang ada di pesisir Utara. Jadi itu dua highlight selain proyek-proyek yang kita lanjutkan untuk dibangun ke depan,” tambah AHY.

Pada saat yang sama, AHY mengakui bahwa pembangunan dua proyek tersebut bakal memakan anggaran yang tidak sedikit. Oleh karenanya, dirinya mengimbau kepada Kementerian PU untuk dapat kembali mengkurasi proyek-proyek lain di luar proyek tersebut.

Dia juga mengimbau agar nantinya proyek IKN dan Giant Sea Wall dapat dilaksanakan melalui skema pembiayaan kreatif dan tak hanya mengandalkan suntikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) saja.

“Karena memang semangatnya kita lebih hemat, tapi lebih tepat sasaran. Jadi nanti tak semua proyek Infrastruktur itu bersumber dari APBN ada yang bersumber dari yang lain," pungkasnya.

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menjelaskan sejumlah proyek quick win yang bakal digarap oleh kementeriannya. Beberapa proyek menyangkut dengan program ketahanan pangan hingga dukungan pendidikan.

Namun, sistem tol non tunai nirsentuh atau Multi Lane Free Flow (MLFF) tidak disebut dalam program quick win Kementerian PU. Menurut Dody pihaknya memang masih fokus pada urusan ketahanan pangan.

"Karena tadi kita sesuaikan dengan Asta Cita Pak Prabowo. Pak Prabowo ke kedaulatan pangan, kedaulatan energi. Kita fokus itu dulu lah. MLFF kita akan bahas tapi tidak hari ini, kira kira gitu," katanya di Kementerian PU, Jumat (8/11/2024).

Dody menyebut pihaknya akan membahas program prioritas terlebih dahulu sebelum melangkah ke MLFF. Selain ketahanan energi, proyek strategis lainnya yang disebut adalah giant sea wall atau tanggul laut raksasa.

"Secepat cepatnya lah, kita bereskan dulu soal ketahanan pangan, energi dan air, setelah itu melangkah. Karena kan masih ada strategic beliau yang lain, misalnya giant sea wall, itu kan mesti kita dalami," tuturnya.

Meski begitu ia menegaskan MLFF tidak akan dilupakan begitu saja. Apalagi Kementerian PUPR dan operator MLFF, dalam hal ini PT Roatex Indonesia Toll System atau RITS telah menandatangani perjanjian.

"Nggak, nggak, nggak, nggak, kalo itu nggak (dilupakan). Kita kan udah signing sesuatu sama mereka jadi tetap," tegasnya.

Adapun Dody menyebut Kementerian PU akan mendukung program kedaulatan pangan lewat pembangunan bendungan, waduk, hingga rehabilitasi jaringan irigasi. Selain itu pihaknya juga akan fokus membangun jalan dan jembatan, serta mendukung konektivitas menuju sentra pangan seperti food estate.

Kementerian PU juga akan mendukung program wajib belajar 13 tahun melalui pembangunan sekolah dan madrasah serta rehabilitasi bangunan. Dody menargetkan mampu membangun dan merehabilitasi 11.400 unit sekolah mulai dari TK, SD, SMK dan SMA.

"Lalu mendukung program unggulan strategis meliputi namanya giant sea wall, Ibu kota negara Nusantara, konektivitas jalan jembatan, pasar rakyat, air minum, sanitasi air limbah, persampahan, sarana olahraga, sarana kesehatan, dan penataan kawasan pariwisata, industri, area yang terdapat bencana dan juga pengungsian," tutupnya.

Saksikan juga video: Buka Bimtek, AHY Kenalkan Menteri Dody Sebagai Kader Baru Demokrat

[Gambas:Video 20detik]

JAKARTA, investor.id – Daerah Khusus Jakarta (DKJ) sebagai kota pesisir tidak lepas dari ancaman tenggelam (sinking Jakarta). Penelitian banyak menyebutkan, Jakarta menjadi kota dengan penurunan muka tanah (land subsidence) paling cepat di dunia dengan penyusutan 2-15 cm per tahun. Angka itu bahkan lebih tinggi dari klaim pemerintah yang mengestimasi penurunan muka tanah di Jakarta berkisar 10 cm setiap tahun.

Keluar dari perdebatan terkait berapa persisnya penurunan muka tanah di Jakarta setiap tahunnya, satu hal yang pasti bahwa Jakarta dalam ancaman tenggelam jika aksi penyelamatan dari hulu hingga hilir akibat land subsidence tak kunjung disiapkan solusi dan tindakan cepat.

Bukan hanya demi menjaga keselamatan warga DKJ khususnya di bagian utara, barat laut, dan timur laut Jakarta, tetapi Pulau Jawa secara keseluruhan yang juga menghadapi ancaman serupa.

Berdasarkan riset Lembaga Penyelidikan dan Ekonomi Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (UI), lokasi-lokasi yang berpotensi terdampak akibat penurunan muka tanah di Jakarta yang demikian cepat di antaranya Cengkareng, Penjaringan, Pantai Mutiara, Pantai Indah Kapuk (PIK), Ancol, Cilincing, dan Cakung.

Investor Daily merangkum setidaknya ada lima aksi besar yang sudah dan dicanangkan pemerintah dalam upaya menyelamatkan Pantai utara Jakarta dan pulau Jawa dari ekses penurunan muka tanah yang tergolong cepat ini.

Pertama, menyediakan suplai air baku melalui SPAM Jatiluhur I & II yang akan memasok air bersih total 6.054 liter/detik untuk Jakarta, Bekasi (Kabupaten dan Kota) dan Kabupaten Karawang dan SPAM Regional Karian Serpong berkapasitas 3.200 liter/detik untuk menekan pengambilan air tanah secara masif.

Kedua, membangun tanggul pantai setinggi 4,8 meter dari permukaan air laut yang diperkirakan mampu bertahan sampai 2033, sambil terus mengintegrasikannya dengan sistem pembuangan limbah Jakarta (Jakartasewerage system).

Di samping untuk meminimalkan penurunan muka tanah, sewerage system juga berorientasi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat pesisir Jakarta dengan harapan dapat memacu pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar. Saat ini, Jakarta Sewerage System Zona 1 berkapasitas 240.000 m3/hari dalam tahap pembangunan dengan progres sekitar 20% dan masa pelaksanaan sampai 2027.

Ketiga, pemerintah juga membangun sistem polder kolam retensi setinggi 110 meter untuk menangkap air ketika curah hujan tinggi. Dalam operasinya, ketika kolam ini sudah melampaui batas maksimal, maka air di kolam retensi selanjutnya tersebut dipompa agar tidak banjir.

Keempat pemerintah telah membangun bendungan kering di Ciawi dan Sukamahi untuk mengendalikan banjir dari hulu sampai hilir. Tak ketinggalan, menormalisasi Sungai Ciliwung 16 km (sisa 16 km) dan Sodetan Sungai Ciliwung termasuk membangun Stasiun Pompa Ancol Sentiong yang semuanya tuntas pada 2023.

Kelima dan ini menjadi aksi paling beyond adalah pemerintah melalui Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mencanangkan untuk membangun tanggul raksasa atau giant sea wall bilamana land subsidence di Jakarta terus berlangsung.

"Nah, beyond atau lebih dari 2033, kita harus berpikir. Itulah mengapa kita harus mencegah terjadinya penurunan tanah sekaligus kita membayangkan apa yang harus kita lakukan. Apakah perlu tanggul yang lebih besar lagi? Sering dikatakan sebagai giant sea wall itu. Seberapa tingginya? Kita akan pelajari lebih dalam lagi," ujar AHY dalam tinjauannya di Kalibaru, Jakarta Utara, Senin (4/11//2024).

Dirinya memastikan, pada saat yang tepat, hasil kajian mengenai proyek giant sea wall ini akan disampaikan secara utuh kepada publik. Yang jelas, tujuan utamanya sekali lagi adalah menyelamatkan masyarakat dari bahaya banjir baik dalam jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang. 

Kerugian Rp 600 Triliun

Karena itu, dirinya meminta dukungan semua pihak agar pemerintah dapat melanjutkan program-program penyelamatan Pantai utara Jakarta maupun lokasi-lokasi lain yang selama ini terdampak oleh banjir rob.

Sebelumnya, Menteri PU Dody Hanggodo memproyeksikan panjang tanggul dari Cilegon sampai Gresik mencapai 958 km. “Kami sudah buat Trial 1 dari Tangerang ke Bekasi sepanjang 43 km beberapa tahun lalu dengan grant dari Korea Selatan dan Belanda untuk basic design,” kata Menteri Dody.

Kerja sama Indonesia, Korea Selatan, dan Belanda untuk tanggul laut dimulai pada 2016 dengan pembentukan Trilateral Cooperation. Tujuannya, untuk mengembangkan strategi komprehensif dan business case dalam upaya pemulihan lingkungan Pesisir Teluk Jakarta.

Sebagai tindak lanjut, pada Februari 2017 dibentuk Project Management Unit NCICD (PMU NCICD). Pada 2020, PMU NCICD bersama trilateral ini menghasilkan Integrated Flood Safety Plan (IFSP) sebagai konsep pengendalian banjir terpadu, dengan fokus pada penyediaan air bersih, peningkatan sanitasi di muara sungai, dan pengendalian banjir.

Apabila land subsidence di Jakarta terus berlangsung maka pilihan terakhirnya adalah pembangunan tanggul laut tahap B/giant sea wall sepanjang 21 km. Tanggul laut tahap B ini akan mereduksi area banjir 112.000 m2 dan mengurangi potensi kerugian hingga Rp 600 triliun.

Editor: Muawwan Daelami (muawwandaelami@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator (Menko) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkap alasan Presiden Prabowo Subianto ingin membangun tanggul laut raksasa atau giant sea wall yang bakal terbentang dari Banten hingga Gresik.

AHY menyebut, langkah itu dilakukan dalam rangka mengantisipasi penurunan muka air tanah yang terus tergerus. Di samping itu, proyek National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) yang membangun sejumlah tanggul di pesisir Jakarta juga disebut hanya mampu bertahan hingga 2033.

“Nah, beyond atau lebih dari tahun 2033, kita harus berpikir juga. Karena kita harus mencegah terjadinya penurunan [muka tanah]. Sekaligus kita membayangkan apa yang harus kita lakukan. Apakah perlu tanggul yang lebih besar lagi? Sering dikatakan sebagai giant sea wall itu, seberapa tingginya?” kata AHY saat mengunjungi proyek NCICD di Jakarta Utara, Senin (4/11/2024).

Untuk itu, hingga saat ini pihaknya mengaku tengah melakukan kajian pendalaman mengenai pembangunan giant sea wall tersebut.

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo menyebut proyeksi panjang tanggul laut yang bakal dibangun dari Cilegon hingga Gresik bakal mencapai 958 kilometer (km).

Dirinya mengaku, saat ini telah melakukan proses uji coba pembangunan tanggil laut yang bakal terbentang dari Tangerang hingga Bekasi dengan total panjang mencapai 43 km.

“Kami sudah buat trial 1 dari Tangerang ke Bekasi sepanjang 43 km beberapa tahun lalu dengan grant dari Korea Selatan dan Belanda untuk basic design,” jelas Dody.

Adapun, kerja sama Indonesia, Korea Selatan dan Belanda untuk tanggul laut telah dimulai pada 2016 dengan pembentukan Trilateral Cooperation. Hal ini bertujuan mengembangkan strategi komprehensif dan business case dalam upaya pemulihan lingkungan Pesisir Teluk Jakarta.

Sebagai tindak lanjut, pada Februari 2017 dibentuk Project Management Unit NCICD (PMU NCICD). Pada 2020, PMU NCICD bersama trilateral ini menghasilkan Integrated Flood Safety Plan (IFSP) sebagai konsep pengendalian banjir terpadu, dengan fokus pada penyediaan air bersih, peningkatan sanitasi di muara sungai, dan pengendalian banjir.

Sementara sebelumnya, Mantan Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono sempat menjelaskan bahwa proyeksi nilai konstruksi pembangunan giant sea wall dari Tangerang hingga Bekasi tersebut bakal mencapai Rp90 triliun.

Presiden Prabowo Subianto punya rencana besar membangun tanggul laut raksasa atau giant sea wall (GSW) dari Cilegon hingga Gresik. Proyek ini dinilai perlu untuk menyelamatkan pantai utara (pantura) Jawa dari ancaman tenggelam.

Menurut Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ada dua masalah utama yang dihadapi masyarakat pesisir utara Jakarta saat ini. Pertama, banjir rob. Kedua, penurunan permukaan tanah.

"Land subsidence atau penurunan permukaan tanah itu terjadi setiap saat. Bahkan di beberapa tempat itu dalam setahun bisa menurun 10 cm. Kalau tidak ada upaya apapun, ini berbahaya," kata AHY, saat meninjau Kalibaru NCICD, Jakarta Utara, Senin (4/11/2024).

AHY mengatakan, saat ini Kementerian Pekerjaan Umum (PU) telah merampungkan pembangunan sejumlah tanggul pantai melalui proyek National Capital Integrated Coastal Development (NCICD). Salah satunya ialah Kalibaru NCICD yang memiliki tinggi 4,8 meter. Namun infrastruktur ini tak akan bertahan lama.

"Diprediksi tanggul ini, 4,8 meter ini bisa (tahan) sampai dengan 2033. Nah, beyond atau lebih dari tahun 2033 kita harus berpikir juga karena kalau itu lah mengapa kita harus mencegah terjadinya penurunan," ujarnya.

Atas kondisi tersebut, saat ini pihaknya tengah dalam proses mengkaji adanya opsi pembangunan tanggul laut raksasa. Hal ini diharapkan bisa menjadi salah satu solusi dalam memastikan perlindungan masyarakat pesisir di masa mendatang.

"Kita membayangkan apa yang harus kita lakukan. Apakah perlu tanggul yang lebih besar lagi? Sering dikatakan sebagai giant sea wall itu. Seberapa tingginya? Nah, ini kita akan pelajari lebih dalam lagi," ujarnya.

Selain Kalibaru, Muara Baru menjadi lokasi lainnya yang menurut AHY juga perlu mendapat perhatian. Setiap tahunnya, bisa mengalami turun permukaan tanahnya hingga 10 cm. Dengan demikian, 10 tahun bisa mencapai 1 meter. Oleh karena itulah, Tanggul Pantai juga dibangun di Muara Baru.

"Tingginya permukaan air ini sudah lebih tinggi dibandingkan rumah-rumah yang di sana. Jadi bayangkan kalau tidak ada tanggul ini sangat berbahaya dan keselamatan masyarakat kita benar-benar dalam ancaman," kata dia.

"Dengan pembuatan tanggul 4,8 meter dari permukaan air laut. Ini bisa menyelamatkan atau melindungi 20 ribu lebih kepala keluarga. Dan luasan yang terdampak itu kurang lebih 160-an atau 170-an hektar," sambungnya.

Saksikan Live DetikPagi:

Bersambung ke halaman berikutnya. Langsung klik

Sebagai tambahan informasi, sebelumnya AHY sempat bertemu dengan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo. Keduanya membahas terkait dengan kelanjutan proyek giant sea wall. Dody mengatakan, nantinya tanggul raksasa ini membentang dari Cilegon sampai Gresik sepanjang 958 kilometer (km).

"Kami sudah buat Trial 1 dari Tangerang ke Bekasi sepanjang 43 km beberapa tahun lalu dengan grant dari Korea Selatan dan Belanda untuk basic design," kata Dody, dalam keterangan tertulis, Sabtu (2/11/2024).

Kerja sama Indonesia, Korea Selatan dan Belanda untuk tanggul laut dimulai pada 2016 dengan pembentukan Trilateral Cooperation. Hal ini bertujuan mengembangkan strategi komprehensif dan business case dalam upaya pemulihan lingkungan Pesisir Teluk Jakarta.

Sebagai tindak lanjut, pada Februari 2017 dibentuk Project Management Unit NCICD (PMU NCICD). Pada 2020, PMU NCICD bersama trilateral ini menghasilkan Integrated Flood Safety Plan (IFSP) sebagai konsep pengendalian banjir terpadu, dengan fokus pada penyediaan air bersih, peningkatan sanitasi di muara sungai, dan pengendalian banjir.

Saksikan Live DetikPagi:

IDXChannel - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, pemerintah akan mengkaji lebih dalam terkait rencana pembangunan Giant Sea Wall alias tanggul laut raksasa.

Menurutnya, permukaan tanah di Jakarta turun sekira 10 cm setiap tahunnya. Sehingga dalam 10 tahun, muka tanah di Jakarta diperkirakan amblas hingga satu meter.

"Apakah perlu tanggul yang lebih besar lagi? Sering dikatakan sebagai Giant Sea Wall. Nah ini yang kita akan pelajari lebih dalam lagi," kata AHY usai meninjau proyek tanggul pengaman pantai di Utara Jakarta, Senin (4/11/2024)

Berdasararkan kajian awal dari Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah, apabila land subsidence atau penurunan tanah di Jakarta terus berlangsung, maka pilihan terakhirnya adalah pembangunan tanggul laut tahap B atau Giant Sea Wall sepanjang 21 km.

Tanggul laut tahap B ini akan mereduksi area banjir 112 ribu meter persegi (m2) dan mengurangi potensi kerugian hingga Rp600 triliun.

"Pada saatnya akan saya sampaikan secara utuh kepada publik hasil kajian tersebut. Yang jelas, tujuan utamanya sekali lagi adalah menyelamatkan masyarakat kita dari bahaya banjir dalam jangka pendek, menengah, maupun panjang," kata AHY.

Pembangunan tanggul laut masuk dalam kategori upaya penanganan banjr rob tahap B.

Wamen Pekerjaan Umum, Diana Kusumastuti mengatakan, penanganan banjir rob tahap A, meliputi pembangunan tanggul pantai dan muara sungai, yang terintegrasi dengan sistem polder, pompa, saluran kolektor, pintu air, serta penataan kawasan (2014-2024).

Diana menambahkan, upaya penanganan ancaman banjir rob di pesisir utara Jakarta juga dilakukan dengan membangun jaringan sanitasi warga. Saat ini, tengah dibangun Jakarta Sewerage System Zona 1.

"Zona 1 terletak di Pluit dengan kapasitas 240 ribu meter kubik (m3) per hari. Progres sekitar 20 persen dan masa pelaksanaan sampai 2027," kata Diana pada awal November lalu.

(Fiki Ariyanti)

JAKARTA, investor.id - Pemerintah melalui Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memastikan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jatiluhur I dan II serta SPAM Regional Karian Serpong, dua proyek besar garapan BUMN Karya, sebagai solusi untuk mengatasi banjir dan mencegah penurunan permukaan tanah di Jakarta.

BUMN Karya penggarap proyek SPAM Jatiluhur dengan total nilai investasi mencapai Rp 17,5 triliun adalah PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) dan PT PP Tbk (PTPP). Di proyek air SPAM Jatiluhur I senilai Rp 1,7 triliun, WIKA melalui PT Wika Tirta Jatiluhur mengerjakan proyek tersebut dengan menggandeng PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk (JKON), dan BUMD Jawa Barat, PT Tirta Gemah Ripah (Tirta Jabar), lewat skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Sementara, SPAM Jatiluhur II atau SPAM Regional Djuanda senilai Rp 15,8 triliun dikerjakan PTPP bersama anggota konsorsium yang lain yaitu Maynilad, Metropac, Varsha dan Ranhill. Sedangkan, proyek SPAM Regional Karian Serpong senilai Rp 2,4 triliun dikerjakan PT Adhi Karya Tbk (ADHI) menggandeng Korea Water Resources Corporation (K-Water), dan LG International.

Menko AHY menyampaikan, proyek-proyek tersebut berperan untuk mencegah defisit air akibat eskploitasi air tanah selama puluhan tahun di Jakarta yang menyebabkan permukaan muka tanah Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menurun.

“Kita berupaya agar ada suplai air termasuk air baku yang  bisa mendukung kebutuhan warga. Itulah mengapa, kami memastikan agar SPAM Jatiluhur bisa memberikan suplai kurang lebih 3.200 liter per detik,” ucap AHY saat melakukan kunjungan ke Plaza Kalibaru Jakarta Utara, Senin (4/11/2024).

Selain SPAM Jatiluhur, AHY menyebut, SPAM Karian Serpong di Provinsi Banten juga akan dipastikan segera berproduksi ataupun operasional, sehingga kehadirannya diharapkan bisa menambah pasokan air bersih. Dengan begitu, masyarakat akan bisa lebih mengurangi pengambilan air dari dalam tanah.

Hal lain, lanjut AHY, dalam upaya melindungi masyarakat, pemerintah juga mendirikan tanggul raksasa atau giant sea wall setinggi 4,8 meter dari permukaan air. “Jadi, paling tidak masyarakat tidak terdampak jika ada banjir atau air pasang. Tapi, juga tidak cukup dengan tanggul, kita membuat yang sudah jadi itu adalah sistem folder kolam retensi yang berguna pada saat curah hujan tinggi. Maka itu bisa masuk ke kolam retensi tersebut,” ujar dia.

Upaya-upaya tersebut sejalan dengan ikhtiar pemerintah untuk memperbaiki sewerage system atau sistem pembuangan limbah. Harapannya, masyarakat tidak lagi terganggu dengan sampah dan limbah. “Jadi, sanitasi harus diperbaiki setiap saat. Ini adalah upaya untuk meningkatkan kualitas hidup seperti yang diharapkan dan menjadi visi besar dari Pak Presiden Prabowo Subianto dan kami akan berupaya yang terbaik untuk masyarakat,” papar AHY.

Ke depan, Ketua Umum Partai Demokrat itu mangaddress, bukan hanya persoalan air dan penurunan permukaan tanah di sisi utara Jakarta,  tapi perlu juga dipikirkan upaya dalam menjaga pantai utara di Pulau Jawa yang terancam dan menghadapi tantangan serupa. 

"Kita berpikir, lebih jauh lagi agar ke depan pembangunan infrastruktur benar-benar bisa menyelamatkan warga. Selebihnya, kita berharap juga terjadi peningkatan ekonomi,” tandas AHY.

Tinjauan AHY ke lokasi Plaza Kalibaru, Jakarta Utara tersebut didampingi oleh rombongan Kementerian PU baik dari Menteri PU Dody Hanggodo dan Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti serta pejabat Kementerian PU terkait lainnya. 

Editor: Muawwan Daelami (muawwandaelami@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Koordinator (Menko) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meninjau proyek National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) di wilayah pesisir Jakarta pada Senin (4/11/2024).

Kunjungan AHY bersama dengan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo dan Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti ke proyek NCIDC di wilayah Kali Baru tersebut merupakan lanjutan dari arahan yang sempat disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Ini adalah upaya untuk meningkatkan kualitas hidup seperti yang diharapkan dan menjadi visi besar dari Pak Presiden Prabowo Subianto," jelasnya saat ditemui di wilayah Kali Baru, Cilincing, Jakarta Utara, Senin (4/11/2024).

Untuk diketahui, NCICD merupakan cikal bakal proyek tanggul laut raksasa atau giant sea wall yang baru-baru ini kembali sempat digaungkan urgensi pembangunannya di seluruh pesisir Pantai Utara Jawa dari Banten hingga Gresik.

Adapun, eksekusi proyek NCICDdigarap oleh Kementerian PU bersama dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov DKI Jakarta) dengan total panjang 33,54 kilometer (km).

Perinciannya, Kementerian PU menggarap proyek NCICD sepanjang 11,08 km dan sisanya sepanjang 22,46 km digarap oleh Pemprov DKI Jakarta.

Sebelumnya, Menko AHY mengatakan, pembangunan infrastruktur khususnya Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dan giant sea wall (tanggul laut) memang menjadi hal yang disorot oleh Presiden Prabowo Subianto.

“Wrap up retreat di Magelang tentang infrastruktur khususnya IKN dan giant sea wall. Sore ini [1/11/2024] kami harap Kementerian PU bisa menjelaskan apa yang sedang dikerjakan, progres dan tantangan seperti apa,” jelasnya.

Di samping itu, AHY menegaskan bahwa gagasan pembangunan tanggul laut dari Jakarta hingga Gresik dilakukan guna mengamankan daratan pesisir utara Jawa, di mana di sekitarnya banyak terdapat titik-titik perekonomian RI.

Pasalnya, apabila daratan pesisir Utara Jawa tenggelam, hal itu dikhawatirkan bakal berdampak pada ketidakpastian roda ekonomi RI ke depan.

“Semangatnya pantai utara Jakarta, Tangerang sampai Bekasi bisa lebih aman karena kita tahu Jakarta mengalami penurunan tanah dan bahaya banjir serta abrasi mengintai setiap saat,” pungkas AHY.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) buka-bukaan alasan Tanggul Laut Raksasa atau Giant Sea Wall perlu dilakukan.

AHY mengatakan, saat ini Kementerian Pekerjaan Umum (PU) telah merampungkan pembangunan sejumlah tanggul pantai melalui proyek National Capital Integrated Coastal Development (NCICD), salah satunya Kalibaru NCICD yang memiliki tinggi 4,8 meter, namun infrastruktur ini tak akan bertahan lama.

"Diprediksi tanggul ini, 4,8 meter ini bisa (tahan) sampai dengan 2033. Nah, beyond atau lebih dari tahun 2033 kita harus berpikir juga karena kalau itu lah mengapa kita harus mencegah terjadinya penurunan," kata AHY saat meninjau Kalibaru NCICD, Jakarta Utara, Senin (4/11/2024).

Atas kondisi tersebut, saat ini pihaknya mengkaji opsi pembangunan tanggul laut raksasa. Hal ini diharapkan bisa menjadi salah satu solusi dalam memastikan perlindungan masyarakat pesisir di masa mendatang.

"Kita membayangkan apa yang harus kita lakukan. Apakah perlu tanggul yang lebih besar lagi? Sering dikatakan sebagai giant sea wall itu. Seberapa tingginya? Nah, ini kita akan pelajari lebih dalam lagi," ujarnya.

Lebih lanjut AHY mengatakan, setidaknya ada dua permasalahan utama yang dihadapi masyarakat pesisir utara Jakarta saat ini. Pertama, banjir rob dan kedua, penurunan permukaan tanah atau land subsidence.

"Land subsidence atau penurunan permukaan tanah itu terjadi setiap saat. Bahkan di beberapa tempat itu dalam setahun bisa menurun 10 cm. Kalau tidak ada upaya apapun, ini berbahaya," kata dia.

Oleh karena itu, tanggul pantai ini menjadi salah satu upaya pemerintah untuk menjaga masyarakat. Paralel dengan itu, pihaknya juga berupaya untuk meningkatkan akses air bersih untuk masyarakat, salah satunya dengan pembangunan SPAM Jatiluhut dengan kapasitas 3.200 liter per detik, serta pembangunan kolam retensi.

Sebagai tambahan informasi, sebelumnya AHY sempat bertemu dengan Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo. Keduanya membahas terkait dengan kelanjutan proyek giant sea wall. Dody mengatakan, nantinya tanggul raksasa ini membentang dari Cilegon sampai Gresik sepanjang 958 kilometer (km).

"Kami sudah buat Trial 1 dari Tangerang ke Bekasi sepanjang 43 km beberapa tahun lalu dengan grant dari Korea Selatan dan Belanda untuk basic design," kata Dody, dalam keterangan tertulis, Sabtu (2/11/2024).

Kerja sama Indonesia, Korea Selatan dan Belanda untuk tanggul laut dimulai pada 2016 dengan pembentukan Trilateral Cooperation. Hal ini bertujuan mengembangkan strategi komprehensif dan business case dalam upaya pemulihan lingkungan Pesisir Teluk Jakarta.

Sebagai tindak lanjut, pada Februari 2017 dibentuk Project Management Unit NCICD (PMU NCICD). Pada 2020, PMU NCICD bersama trilateral ini menghasilkan Integrated Flood Safety Plan (IFSP) sebagai konsep pengendalian banjir terpadu, dengan fokus pada penyediaan air bersih, peningkatan sanitasi di muara sungai, dan pengendalian banjir.

Simak Video 'AHY Mau Benahi Regulasi Bus Pariwisata: Keselamatan di Atas Segalanya':

[Gambas:Video 20detik]

Saksikan Live DetikSore:

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo disebut telah bertemu dengan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) membahas kelanjutan pelaksanaan proyek tanggul laut raksasa atau giant sea wall.

Dalam penjelasannya, Dody menyebut tren penurunan muka tanah saat ini terus terjadi khususnya di wilayah DKI Jakarta dan seluruh pesisir Pantai Utara Jawa. Karenanya, keseriusan pemerintah menggarap proyek giant sea wall dari Jakarta hingga Gresik sangat dibutuhkan.

Untuk merealisasikan hal itu, Dody menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan pengembangan studi uji coba pembangunan tanggul laut dari Jakarta hingga Bekasi.

"Kami sudah buat trial 1 dari Tangerang ke Bekasi sepanjang 43 km beberapa tahun lalu dengan grant dari Korea Selatan dan Belanda untuk basic design,” kata Dody di hadapan Menko AHY, dikutip dari keterangan resmi, Minggu (3/11/2024).

Sementara itu, panjang tanggul laut dari Cilegon hingga Gresik dilaporkan bakal tembus mencapai 958 kilometer.

Menanggapi hal itu, Menko AHY mengatakan pembangunan infrastruktur khususnya Ibu Kota Nusantara (IKN) dan giant sea wall (tanggul laut) memang menjadi hal yang disorot oleh Presiden Prabowo Subianto.

“Wrap up retreat di Magelang tentang infrastruktur khususnya IKN dan giant sea wall. Sore ini [1/11/2024] kami harap Kementerian PU bisa menjelaskan apa yang sedang dikerjakan, progres dan tantangan seperti apa,” jelasnya.

Di samping itu, AHY menegaskan bahwa gagasan pembangunan tanggul laut dari Jakarta hingga Gresik dilakukan guna mengamankan daratan pesisir utara Jawa. Di mana, di atasnya banyak terdapat titik-titik perekonomian RI.

Pasalnya, apabila daratan pesisir Utara Jawa tenggelam, hal itu dikhawatirkan bakal berdampak pada ketidakpastian roda ekonomi RI ke depan.

“Semangatnya pantai utara Jakarta, Tangerang sampai Bekasi bisa lebih aman karena kita tahu Jakarta mengalami penurunan tanah dan bahaya banjir serta abrasi mengintai setiap saat,” pungkas AHY.