JAKARTA - Kementerian Perdagangan (Kemendag) kembali mengungkap tangkapan barang impor ilegal berupa kain tekstil, barang tekstil dan produk tekstil (TPT) yang berbentuk kain gulungan atau rol. Kemendag sebut total 90 ribu rol kain gulungan tersebut diduga berasal dari Tiongkok dengan nilai total Rp90 Miliar.

Menteri Perdagangan (Mendag), Budi Santoso melakukan pengungkapan barang tekstil impor ilegal tersebut di Gudang Kelurahan Kapuk Muara, Jakarta Utara, pada Jumat (8/11/2024). Budi mengatakan temuan yang diungkap tersebut berasal dari dua tempat.

"Pertama di sini di gudang Kelurahan Kapuk Muara, Jakarta Utara ditemukan sebanyak 60 ribu rol atau dengan nilai sekitar Rp60 miliar. Kemudian gudang satunya di Kelurahan Roa Malaka Jakarta Barat sebanyak 30 ribu rol dengan nilai Rp30 miliar. Jadi totalnya sekitar Rp90 miliar," jelas Budi saat jumpa pers di Jakarta Utara, Jumat (8/11/2024).

Budi menerangkan asal muasal barang impor kain tekstil tersebut diperoleh, berdasarkan keterangan pemilik barang, datangnya dari China . "Berdasarkan keterangan dari pemilik barang, ini barang dari China," katanya.

Lebih lanjut, ihwal hasil tangkapan impor ilegal tersebut, Budi mengatakan, pihaknya akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan Tim Satgas Impor Ilegal. "Nah kemudian nanti bagaimana proses selanjutnya, kita akan serahkan ke Satgas Impor dan nanti kita akan segera ketemu, ini barang harus diapakan," tutur Budi.

"Yang jelas, ini sampai sekarang secara administrasi melakukan pelanggaran karena tidak ada dokumen, dokumen impor yang saya sebutkan tadi," sambung Budi.

Diketahui sejak dibentuk pada 18 Juli 2024, Satgas telah melakukan kegiatan ekspose hasil temuan pengawasan sebanyak empat kali. Ekspose pertama dilaksanakan pada 26 Juli 2024 di salah satu gudang di kawasan pergudangan Kamal Muara, Jakarta Utara dengan nilai barang mencapai Rp40 miliar.

Ekspose kedua dilaksanakan pada 6 Agustus 2024 di tempat Penimbunan Pabean Bea dan Cukai Cikarang, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi Jawa Barat dengan nilai barang mencapai Rp41,19 miliar.

Selanjutnya, ekspose ketiga dilaksanakan pada 23 September 2024 di Kawasan Industri Jatake, Kota Tangerang, Banten dengan nilai temuan mencapai Rp10 miliar. Ekpose keempat dilaksanakan pada 30 September 2024 di Kantor Badan Pengawas Obat dan Makanan dengan nilai temuan mencapai Rp11,45 miliar.

IDXChannel - Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengungkapkan tangkapan barang impor ilegal berupa kain tekstil, barang tekstil, dan produk tekstil (TPT) yang berbentuk kain gulungan atau rol dari China.

Totalnya ada 90 ribu rol kain gulungan dengan nilai mencapai Rp90 Miliar.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso melakukan pengungkapan barang tekstil impor ilegal tersebut di Gudang Kelurahan Kapuk Muara, Jakarta Utara, pada Jumat (8/11/2024). Budi mengatakan temuan yang diungkap tersebut berasal dari dua tempat.

"Pertama, di sini di Gudang Kelurahan Kapuk Muara, Jakarta Utara ditemukan sebanyak 60 ribu rol atau dengan nilai sekitar Rp60 miliar. Kemudian di gudang satunya di Kelurahan Roa Malaka Jakarta Barat sebanyak 30 ribu rol dengan nilai Rp30 miliar. Jadi totalnya sekitar Rp90 miliar," kata Budi saat jumpa pers di Jakarta Utara, Jumat (8/11/2024).

Dia menjelaskan asal muasal barang impor kain tekstil tersebut diperoleh dari China."Berdasarkan keterangan dari pemilik barang, ini barang dari China," katanya.

Terkait hasil tangkapan impor ilegal tersebut, Budi mengatakan pihaknya akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan Tim Satgas Impor Ilegal.

"Nah kemudian nanti bagaimana proses selanjutnya, kita akan serahkan ke Satgas Impor dan nanti kita akan segera ketemu, ini barang harus diapakan. Sampai sekarang secara administrasi melakukan pelanggaran karena tidak ada dokumen, dokumen impor yang saya sebutkan tadi," tutur Budi.

Sejak dibentuk pada 18 Juli 2024, Satgas telah melakukan kegiatan ekspose hasil temuan pengawasan sebanyak empat kali. Ekspose pertama dilaksanakan pada 26 Juli 2024 di salah satu gudang di kawasan pergudangan Kamal Muara, Jakarta Utara dengan nilai barang mencapai Rp40 miliar.

Ekspose kedua dilaksanakan pada 6 Agustus 2024 di tempat Penimbunan Pabean Bea dan Cukai Cikarang, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi Jawa Barat dengan nilai barang mencapai Rp41,19 miliar.

Selanjutnya, ekspose ketiga dilaksanakan pada 23 September 2024 di Kawasan Industri Jatake, Kota Tangerang, Banten dengan nilai temuan mencapai Rp10 miliar. Ekpose keempat dilaksanakan pada 30 September 2024 di Kantor Badan Pengawas Obat dan Makanan dengan nilai temuan mencapai Rp11,45 miliar.

(Febrina Ratna)

Bisnis.com, JAKARTA – Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) memperkirakan volume impor barang tekstil dan sepatu yang masuk secara ilegal ke pasar domestik mencapai 2 juta pasang per hari. Hal ini lantaran ada berbagai motif importir yang memanfaatkan celah regulasi Indonesia.

Wakil Ketua Umum API, Ian Syarif mengatakan Indonesia memiliki sejumlah aturan pembatasan dan perlindungan industri, kendati implementasinya masih disalahgunakan oleh oknum.

“Kami mencatat justru jumlah ilegal ini bisa mencapai 2 juta piece per hari dari sepatu dan tekstil, jumlah PPN yang bisa diraup kalau ilegal ini ditutup itu cukup signifikan sekitar 30 triliun per tahun," kata Ian dalam RDPU Baleg DPR RI, dikutip Rabu (5/11/2024).

Di samping itu, jumlah trade remedies atau instrumen perlindungan perdagangan Indonesia masih jauh lebih rendah ketimbang negara-negara produsen tekstil besar lainnya, seperti China, Amerika Serikat, maupun Uni Eropa.

Misalnya, Indonesia hanya memiliki 350 non tarifd barriers, sedangkan di AS mencapai 6.665 instrumen perlindungan, China sebanyak 2.223 instrumen dan Uni Eropa sebanyak 2.822 instrumen.

"Indonesia memiliki regulasi yang lemah di mana izin impor untuk pakaian jadi kita itu jauh lebih mudah dibanding ketika kita mau impor bahan baku tekstil, misalnya," tuturnya.

Di samping itu, Ian menerangkan sejumlah motif oknum yang memanfaatkan lemahnya regulasi perdagangan Indonesia. Pertama, terkait kehadiran pedagang langsung China tanpa izin tinggal yang memasarkan produknya di pasar dalam negeri, baru-baru ini telah dideportasi oleh Dirjen Imigrasi.

Pedagang asal China disebut banyak membuka tokonya di pusat perbelanjaan tekstil di Mangga Dua Jakarta, Cigondewah Bandung, Pekalongan hingga Tegal.

"Ini terjadi di Pasar Bandung, saat itu di demo oleh para pemilik toko dan mereka komplain ke Dirjen Imigrasi dan orangnya sudah dipulangkan, ketika tertangkap pasport nya itu milik orang yang sudah meninggal," jelasnya.

Tak hanya itu, berbagai cara yang dilakukan oknum lainnya yaitu dengan memasukkan barang ke Indonesia dengan borongan, barang kiriman, under voice, jual beli PI, dan menjual barang tanpa PPN.

"Instagram blogger dari Indonesia itu pergi kesana dan mereka memakai loop hole yang ada di beberapa PMK kita tentang barang bawaan sekitar US$500 untuk barang bawaan penumpang dan US$1.500 untuk pengiriman oleh pekerja luar negeri," tuturnya.

Lewat motif dan celah tersebut, volume impor ilegal pun makin melimpah dengan harga yang kelewat murah. Ian menerangkan bahwa industri tidak dapat menghadapinya karena IKM menjual baju misalnya dengan harga Rp25.000 per pasang.

Sementara, barang impor ilegal dijual dengan harga 50.000 per kilo sehingga per pasang bisa dijual mulai dari Rp10.000 hingga Rp5.000 per pasang.

"Jauh di bawah harga produksi kita bahkan harga produksi yang sudah di IKM pun yang di mana para IKM itu menggaji karyawannya itu mungkin sekitar Rp80.000-Rp100.000 per hari," tuturnya.

IDXChannel - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso memaparkan maksud dan tujuan dari Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 yang mengatur perihal impor tekstil dan produk tekstil (TPT). Pihaknya bahkan cenderung belum mau merevisi beleid tersebut karena sudah jelasnya aturan yang dimaksudkan.

Budi mengatakan, apabila Permendag 8/2024 dianggap sebagai biang kerok carut marutnya industri tekstil Indonesia, justru itu salah ditafsirkan. Menurut dia, khususnya mengenai produk tekstil, Permendag 8/2024 memiliki empat aturan utama.

"Tahu enggak aturannya impor Permendag 8? TPT (Tekstil dan Produk Tekstil) itu kan impornya, (pertama) persyaratan impor TPT itu harus ada pertimbangan teknis dari perindustrian. Syarat impor TPT," ujarnya saat ditemui selepas membuka Action Climate and Trade (ACT) High Level Policy Dialogue di Park Hyatt Hotel, Jakarta, Senin (4/11/2024).

Kemudian pokok kedua dari aturan Permendag 8/2024, Budi mengatakan, TPT sudah mendapatkan aturan bea masuk pengamanan perdagangan.

"Jadi per meter itu dikenakan sekian ribu, macem-macem lah, tergantung HS-nya. Ya itu yang kedua," kata Budi.

Lebih lanjut, Budi menjelaskan yang ketiga mengenai pakaian jadi. Menurutnya, impor untuk pakaian jadi sudah diatur oleh Peraturan Dirjen Perdagangan Luar Negeri (Daglu) nomor 7 tahun 2024, yang mengatur kuota impor pembatasan tersebut.

"Yang keempat, pakaian jadi juga dikenakan bea masuk pengamanan perdagangan. Jadi sebenarnya, Kemendag ini sudah membantu ya semaksimal mungkin dengan instrumen atau kewenangan yang kita miliki untuk melindungi industri dalam negeri," kata dia.

(Dhera Arizona)

IDXChannel - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menyatakan rencana untuk meninjau ulang Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 yang mengatur perihal impor tekstil dan produk tekstil (TPT).

Menurutnya, saat ini pihak Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) tengah berkoordinasi perihal Permendag tersebut. Bahkan, Budi juga menekankan Permendag 8/2024 bukan untuk direvisi, namun akan dikaji ulang.

"Bukan revisi, tapi review. Ya review itu kan setiap saat boleh, mana aja," katanya saat ditemui selepas membuka Action Climate and Trade (ACT) High Level Policy Dialogue di Park Hyatt Hotel, Jakarta, Senin (4/11/2024).

Dia menerangkan, peninjauan ulang Permendag soal impor dapat dilakukan lantaran bersifat dinamis. Terutama, tergantung pada penyesuaian kebijakan maupun situasi yang berlangsung.

"Review itu, kan dulu sering saya bilang ya bahwa Permendag terkait dengan kebijakan impor atau produk-produk apa itu kan dinamis. Dia akan selalu berkembang sesuai dinamika ekonomi kita, kita enggak boleh kaku juga. Jadi itu terus berkembang," katanya.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso memaparkan maksud dan tujuan dari Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 yang mengatur perihal impor tekstil dan produk tekstil (TPT). Pihaknya bahkan cenderung belum mau merevisi beleid tersebut karena sudah jelasnya aturan yang dimaksudkan.

Budi mengatakan, apabila Permendag 8/2024 dianggap sebagai biang kerok carut marutnya industri tekstil Indonesia, justru itu salah ditafsirkan. Menurut dia, khususnya mengenai produk tekstil, Permendag 8/2024 memiliki empat aturan utama.

(Dhera Arizona)

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat jumlah pekerja terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK) di sejumlah daerah di Indonesia mencapai 59.796 orang hingga Oktober 2024. Angka tersebut meningkat sekitar 25.000 pekerja dalam tiga bulan terakhir.

“Hingga Oktober 2024 terdapat 59.796 orang pekerja terkenaPHK. Jumlah ini mengalami peningkatan sebanyak 25.000 orang dalam tiga bulan terakhir,” kata Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli dalam keterangan resminya di Jakarta, Jumat, 1 November 2024, seperti dikutip dariAntara.

MelansirKoran Tempoedisi Rabu, 4 September 2024, industri manufaktur, seperti garmen, tekstil, dan alas kaki menjadi sektor bisnis yang paling banyak memberlakukan PHK massal. Lantas, mengapa banyak perusahaan besar melakukan pemecatan terhadap buruh?

Penyebab PHK Massal di Perusahaan Besar

Berikut pendapat para ahli terkait alasan PHK massal sering terjadi di industri manufaktur Indonesia:

1. Ledakan Barang Impor

Wakil Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jawa Tengah, Liliek Setiawan memprediksi PHK akan terus berlanjut, karena banyak perusahaan yang tidak mampu bertahan.

Menurut dia, industri manufaktur tidak mampu menjadi tuan rumah di negara sendiri lantaran serbuan barang impor.

“Segala hal diupayakan melalui efisiensi sampai terakhir tutup usaha,” ucap Liliek, Selasa, 3 September 2024.

2. Belum Ada Kesepakatan Dagang dengan Uni Eropa

Sementara itu, Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Bob Azam mengungkapkan bahwa PHK terjadi terutama di perusahaan tekstil dan alas kaki yang berorientasi ekspor ke Eropa.

Menurut dia, belum adanya perjanjian dagang melalui European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement, membuat daya saing produk Indonesia melemah.

“Banyak perusahaan yang melakukan efisiensi karena dalam waktu dekat, mereka tidak melihat adanya faktor pengungkit,” ujar Bob.

3. Daya Beli Masyarakat Rendah

Bob juga berpendapat bahwa faktor lain yang menyebabkan sektorindustri manufakturtidak mampu bertahan adalah melemahnya daya beli masyarakat.

Adapun konsumsi rumah tangga sepanjang 2023 hanya tumbuh sebesar 4,82 persen atau lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu 4,94 persen.

4. Pelemahan Produksi dan Minim Permintaan Baru

Economics Director S&P Global Market Intelligence, Paul Smith menyatakan pelemahan produksi dan permintaan baru menjadi dalang PHK massal di sektor manufaktur dalam negeri.

Pelemahan industri manufaktur tersebut tercermin dari penurunan Purchasing Manager’s Index (PMI) di Indonesia hingga 48,9 pada Agustus 2024, dari sebelumnya 49,3 pada Juli lalu.

“Tidak mengejutkan bahwa perusahaan menanggapinya dengan mengurangi karyawan, walaupun banyak yang percaya jika hal ini berlangsung sementara,” kata Paul dalam keterangan resminya, Senin, 2 September 2024.

5. Salah Kelola Kebijakan Pemerintah

Di sisi lain, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies, Bhima Yudhistira berpendapat bahwa sebagian besar penurunan performa sektor manufaktur diakibatkan oleh salah kelola kebijakan.

Dia membandingkan, PMI manufaktur Vietnam pada Juli 2024 sebesar 54,7, sedangkan Thailand di angka 52 pada Agustus lalu.

“Ini bukan soal kondisi eksternal, tetapi ketidakmampuan pemerintah dalam mengintervensi kebijakan,” ucap Bhima.

Menurut dia, intervensi oleh pemerintah diperlukan, khususnya untuk menekan laju impor yang melonjak setelah pandemi Covid-19.

Selain itu, pemerintah, lanjut dia, terlalu banyak memberikan insentif kepada industri hilirisasi mineral, padahal serapan tenaga kerjanya lebih kecil dibandingkan manufaktur.

Riani Sanusi Putri, Septhia Ryanthie, Riri Rahayuberkontribusi dalam penulisan artikel ini.

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat jumlah pekerja terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK) di sejumlah daerah di Indonesia mencapai 59.796 orang hingga Oktober 2024. Angka tersebut meningkat sekitar 25.000 pekerja dalam tiga bulan terakhir.

“Hingga Oktober 2024 terdapat 59.796 orang pekerja terkenaPHK. Jumlah ini mengalami peningkatan sebanyak 25.000 orang dalam tiga bulan terakhir,” kata Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli dalam keterangan resminya di Jakarta, Jumat, 1 November 2024, seperti dikutip dariAntara.

MelansirKoran Tempoedisi Rabu, 4 September 2024, industri manufaktur, seperti garmen, tekstil, dan alas kaki menjadi sektor bisnis yang paling banyak memberlakukan PHK massal. Lantas, mengapa banyak perusahaan besar melakukan pemecatan terhadap buruh?

Penyebab PHK Massal di Perusahaan Besar

Berikut pendapat para ahli terkait alasan PHK massal sering terjadi di industri manufaktur Indonesia:

1. Ledakan Barang Impor

Wakil Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jawa Tengah, Liliek Setiawan memprediksi PHK akan terus berlanjut, karena banyak perusahaan yang tidak mampu bertahan.

Menurut dia, industri manufaktur tidak mampu menjadi tuan rumah di negara sendiri lantaran serbuan barang impor.

“Segala hal diupayakan melalui efisiensi sampai terakhir tutup usaha,” ucap Liliek, Selasa, 3 September 2024.

2. Belum Ada Kesepakatan Dagang dengan Uni Eropa

Sementara itu, Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Bob Azam mengungkapkan bahwa PHK terjadi terutama di perusahaan tekstil dan alas kaki yang berorientasi ekspor ke Eropa.

Menurut dia, belum adanya perjanjian dagang melalui European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement, membuat daya saing produk Indonesia melemah.

“Banyak perusahaan yang melakukan efisiensi karena dalam waktu dekat, mereka tidak melihat adanya faktor pengungkit,” ujar Bob.

3. Daya Beli Masyarakat Rendah

Bob juga berpendapat bahwa faktor lain yang menyebabkan sektorindustri manufakturtidak mampu bertahan adalah melemahnya daya beli masyarakat.

Adapun konsumsi rumah tangga sepanjang 2023 hanya tumbuh sebesar 4,82 persen atau lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu 4,94 persen.

4. Pelemahan Produksi dan Minim Permintaan Baru

Economics Director S&P Global Market Intelligence, Paul Smith menyatakan pelemahan produksi dan permintaan baru menjadi dalang PHK massal di sektor manufaktur dalam negeri.

Pelemahan industri manufaktur tersebut tercermin dari penurunan Purchasing Manager’s Index (PMI) di Indonesia hingga 48,9 pada Agustus 2024, dari sebelumnya 49,3 pada Juli lalu.

“Tidak mengejutkan bahwa perusahaan menanggapinya dengan mengurangi karyawan, walaupun banyak yang percaya jika hal ini berlangsung sementara,” kata Paul dalam keterangan resminya, Senin, 2 September 2024.

5. Salah Kelola Kebijakan Pemerintah

Di sisi lain, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies, Bhima Yudhistira berpendapat bahwa sebagian besar penurunan performa sektor manufaktur diakibatkan oleh salah kelola kebijakan.

Dia membandingkan, PMI manufaktur Vietnam pada Juli 2024 sebesar 54,7, sedangkan Thailand di angka 52 pada Agustus lalu.

“Ini bukan soal kondisi eksternal, tetapi ketidakmampuan pemerintah dalam mengintervensi kebijakan,” ucap Bhima.

Menurut dia, intervensi oleh pemerintah diperlukan, khususnya untuk menekan laju impor yang melonjak setelah pandemi Covid-19.

Selain itu, pemerintah, lanjut dia, terlalu banyak memberikan insentif kepada industri hilirisasi mineral, padahal serapan tenaga kerjanya lebih kecil dibandingkan manufaktur.

Riani Sanusi Putri, Septhia Ryanthie, Riri Rahayuberkontribusi dalam penulisan artikel ini.

Jakarta -

Kementerian Perdagangan (Kemendag) menanggapi terkait kebijakan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor yang dinilai menjadi biang kerok industri tekstil terpuruk. Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengklaim peraturan tersebut telah melindungi industri tekstil dalam negeri.

Budi pun menegaskan tidak ada revisi untuk aturan tersebut. Namun, pihaknya akan mengkaji ulang setiap saat.

"Revisi apanya? Kalau Permendag 8/2024 itu memang review. Itu setiap saat bisa dilakukan. Ini kan sebenarnya ramai mengenai tekstil kan? Permendag 8/2024 itu justru melindungi industri tekstil," kata Budi saat ditemui di Park Hyatt, Jakarta Pusat, Senin (4/11/2024).

Budi menilai mungkin masih ada yang belum memahami sepenuhnya kebijakan impor tersebut. Karena tak memahami aturan itu, maka timbul tudingan tersebut.

Terkait tuduhan kebijakan impor tersebut sebagai biang kerok industri tekstil dalam negeri, Budi menekankan bahwa mereka tidak memahami dengan aturan yang tertuang di dalamnya. Dia juga menekankan tidak ada masalah terkait aturan tersebut.

"Permendag 8/2024 enggak ada masalah. Ini mungkin beliau belum paham ya aturannya seperti apa. Mungkin karena itu aja, tapi kan sekarang kalau sudah tahu ya sudah," jelas dia.

Lebih lanjut, Permendag 8/2024 telah mengatur impor tekstil dan produk tekstil (TPT) hanya dapat masuk ke Indonesia melalui pertimbangan teknis (Pertek) yang diterbitkan Kementerian Perindustrian. Kemudian ada juga Peraturan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Nomor 7 Tahun 2004 telah mengatur kuota impor pakaian.

"Jadi kuotanya sudah dibatasi juga. Pakaian jadi juga dikenakan bea masuk pengamanan perdagangan. Jadi, sebenarnya Kemendag ini sudah membantu semaksimal mungkin dengan instrumen atau kewenangan yang kita miliki untuk melindungi industri dalam negeri," jelasnya.

(fdl/fdl)

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah akan membentuk task force atau Satuan Tugas (Satgas) Khusus untuk membahas terkait dengan revisi aturan relaksasi impor yang dituding menjadi penyebab industri tekstil nasional babak belur. Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No 8/2024.

Sekjen Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Eko S. Cahyanto mengungkapkan potensi pemerintah untuk melakukan revisi aturan tata niaga impor lewat beleid Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No.8/2024.

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah akan membentuk task force atau Satuan Tugas (Satgas) Khusus untuk membahas terkait dengan revisi aturan relaksasi impor yang dituding menjadi penyebab industri tekstil nasional babak belur. Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No 8/2024.

Sekjen Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Eko S. Cahyanto mengungkapkan potensi pemerintah untuk melakukan revisi aturan tata niaga impor lewat beleid Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No.8/2024.

TEMPO.CO, Jakarta - PT Sri Rejeki Isman Tbk. atau Sritex resmi dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Kota Semarang. Sebelumnya, Ekonom Senior INDEF, Faisal Basri, sempat mengungkapkan beberapa faktor kejatuhan industri tekstil.

Informasi ini dibenarkan oleh Juru Bicara Pengadilan Niaga Kota Semarang Haruno Patriadi di Semarang, Rabu, 23 Oktober 2024. Adapun, kondisi Sritex pailit itu terjadi setelah pengadilan mengabulkan permohonan salah satu kreditur perusahaan tekstil tersebut yang meminta pembatalan perdamaian dalam penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) yang sudah ada kesepakatan sebelumnya. Menurut Haruno keputusan inilah yang mengakibatkan perusahaan berkode saham SRIL itu pailit.

"Mengabulkan permohonan pemohon. Membatalkan rencana perdamaian PKPU pada bulan Januari 2022," ujar Haruno, seperti dikutip dari Antara. Dalam putusan pengadilan itu, ditunjuk juga kurator dan hakim pengawas yang akan mengatur rapat dengan para debut.

Direktur Utama PT Sritex, Iwan (Wawan) Kurniawan Lukminto, mengungkapkan alasan industri tekstil pailit atau sedang terpuruk, yaitu faktor internal (dampak pandemi dan daya beli masyarakat menurun) serta eksternal (peperangan, perlambatan ekonomi global, barang masuk dari Cina atau impor, dan regulasi pemerintah).

Sejalan dengan yang dikatakan Iwan, sebelum wafat, Faisal Basri, antara lain dikutip dari laman indotextiles.com, sempat mengungkapkan beberapa faktor penyebab utama yang membuat sektor ini terpuruk.

Kendala Pendanaan dan Teknologi

Pertama, Faisal Basri menyebut salah satu hambatan terbesar yang dihadapi oleh industri tekstil adalah pendanaan. Terutama untuk pengadaan teknologi baru yang semakin mahal. Selain itu, restrukturisasi mesin-mesin tekstil juga memerlukan biaya yang tinggi dan terkena pajak, membuat banyak pengusaha enggan melakukannya.

"Kita harus melakukan improvement teknologi, karena teknologi makin bagus. Tapi tidak ada dana. Ditambah lagi, pasar Indonesia kebanjiran produk impor murah dari Cina. Misalnya, saya bikin dasi seharga Rp 100 ribu, sementara dasi impor hanya Rp 50 ribu. Ini membuat industri dalam negeri mati," kata Faisal di Jakarta, Sabtu, 6 Juli 2024.

Produk Impor Murah

Kemudian, banyaknya produk-produk tekstil impor murah, terutama dari Cina, telah menjadi tantangan besar bagi produsen lokal. Sebab harga yang ditawarkan jauh lebih rendah, yang membuat produk lokal kalah bersaing di pasaran. Akibatnya, banyak perusahaan besar, terutama di Jawa Barat, enggan melakukan restrukturisasi mesin yang mahal dan harus membayar PPN serta bunga yang tinggi.

Investasi ke Sektor Lain

Selain itu, Faisal juga menyoroti bahwa banyak pengusaha mulai mengalihkan investasinya ke sektor lain, seperti hotel dan properti. Hanya sedikit pengusaha yang masih bertahan di industri tekstil, itupun dengan mengandalkan skema maklon, di mana mereka hanya memproduksi barang atas permintaan pemilik merek tertentu dan mengandalkan pasar ekspor. "99% produknya ekspor, maklon saja. Mereka memesan bahan baku dari luar negeri dan menghasilkan produk dengan merek terkenal," tambahnya.

Kebijakan Pemerintah

Menurut Faisal, pemerintah seharusnya memberikan bantuan kepada pengusaha lokal yang sedang kesulitan. "Anda bisa pesan dengan gadget Anda, satu tangan, satu biji, impor baju seragam seharga Rp 50.000 untuk tiga setel. Kita punya lembaga anti dumping tapi diam saja. Malah solusinya mengundang Cina untuk masuk ke sini, bukan membantu pengusaha lokal yang sedang kesulitan," pungkas Faisal.

Mundur lebih jauh, pada 2019, Faisal juga sempat menyinggung ihwal produk tekstil dari Cina yang membanjiri pasar Indonesia. Menurutnya Cina diduga melakukan underinvoicing dalam mengekspor produk tekstilnya.

Untuk diketahui, praktik underinvoicing merujuk pada praktik pengurangan harga suatu barang pada faktur dari harga yang sebenarnya dibayarkan. Underinvoicing dilakukan oleh pembeli atau penjual yang ingin membayar pajak lebih sedikit dari semestinya dengan merekayasa laba.

Praktik yang dikenal dengan pengurangan faktur ini menyebabkan persaingan dagang tekstil dan produk tekstil atau TPT tidak sehat. “Untuk kode HS 6111 (pakaian bayi dan aksesoris pakaian serta rajutan) misalnya, dari sisi Indonesia tercatat nilai impor dari Cina hanya 35,4 persen dari data produk serupa yang dicacat dari sisi Cina sebagai ekspor ke Indonesia,” ujar Faisal dalam diskusi online Indef, Selasa, 12 November 2019.

Pada 2018, industri TPT mengalami pertumbuhan hampir 10 persen. Kemudian melompat menjadi 20 persen pada 2019. Faisal menyebutkan, komponen yang mendongkrak pertumbuhan industri ini adalah tingginya perdagangan produk pakaian jadi. Industri pakaian jadi, kata dia, banyak menggunakan bahan baku impor dari Cina.

“Karena pemerintah membuka lebar-lebar keran impor dan berdirinya Pusat Logistik Berikat,” tuturnya.

Faisal Basri menyebut, pemerintah mesti segera mengambil sikap atas adanya indikasi praktik persaingan tidak sehat Cina sekaligus menekan impor bahan baku pakaian jadi. Pertama ialah memprioritaskan impor bahan dengan under value yang paling besar.

Kedua, ia meminta pemerintah mulai menertibkan praktik dagang di PLB. Ketiga, Faisal menilai intelijen dagang perlu mencermati proses impor barang tekstil dan produk tekstil, mulai pengapalan hingga barang masuk ke Bea Cukai. Keempat, ia menyarankan ada pembenahan sistem Bea Cukai.

NI KADEK TRISNA CINTYA DEWI | RADEN PUTRI ALPADILLAH GINANJAR RACHEL FARAHDIBA |SEPTIA RYANTHIE | ADIL AL HASAN

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) buka-bukaan penyebab sektor manufaktur Indonesia masih lesu, terutama karena maraknya barang impor yang menghantam industri lokal.

Perlu diketahui, Purchasing Manager's Index (PMI) manufaktur Indonesia masih terkontraksi di bawah 50 yakni berada di level 49,2 pada September 2024. Meskipun indeks aktivitas manufaktur tersebut mengalami peningkatan tipis dari bulan sebelumnya 48,9, namun tetap terkontrasi selama tiga bulan terakhir.

Wakil Ketua Umum API David Leonardi, mengatakan penyebab PMI manufaktur masih berada di zona kontraksi yakni kondisi ekonomi Indonesia yang belum membaik yang kemudian berdampak pada turunnya daya beli masyarakat.

"Untuk kembali meningkatkan indeks PMI, diperlukan kebijakan yang konsisten yang pro terhadap industri serta pro terhadap kebijakan yang bersifat proteksionis," ujar David kepada Bisnis, Selasa (1/10/2024).

Menurutnya, paket kebijakan tersebut akan menciptakan persaingan dagang yang sehat di pasar domestik, sehingga akan meningkatkan aktivitas produksi industri. Alhasil, aktivitas produksi yang meningkat akan meningkatkan nilai PMI, terutama industri tekstil dan produk tekstil (TPT) Indonesia.

Lebih lanjut dia mengatakan, agar manufaktur kembali ekspansif, maka pemerintah perlu menjamin perlindungan pasar untuk industri lokal, terutama dari maraknya barang impor.

"Hal ini dikarenakan terjadi relaksasi impor akibat dari inkonsistensi peraturan yang ada dan menyebabkan impor dalam jumlah masif dengan harga di bawah harga rata-rata produksi industri, masuk ke pasar dalam negeri," lanjutnya.

David menilai, masyarakat yang daya belinya rendah akan cenderung membeli produk yang lebih murah tanpa melihat produk tersebut berasal dari mana dan apakah sudah memenuhi standar atau tidak.

"Tidak hanya menurunkan aktivitas industri dalam negeri, tetapi barang impor ini juga membahayakan konsumen. Maka, dengan melindungi pasar dalam negeri dengan peraturan yang konsisten, tidak hanya industri kembali ekspansif tapi konsumen juga ikut terjaga," pungkas David.

Adapun, penurunan pesanan baru terjadi pada subsektor Industri Pengolahan Lainnya yang Indeks Kepercayaan Industri (IKI)-nya mengalami kontraksi pada September 2024. Subsektor tersebut mengalami penurunan pesanan, baik di luar negeri maupun dalam negeri.

Selain tekstil dan pakaian jadi, subsektor industri lain yang juga mengalami kontraksi IKI pada pesanan baru adalah industri pengolahan tembakau, kayu, kertas, bahan kimia, komputer dan elektronik, serta jasa reparasi.