Jakarta -

Menteri Perdagangan Budi Santoso melepas kontainer berisi 400.000 produk makanan olahan produksi PT Mayora Indah Tbk ke 15 negara di kawasan Afrika, Timur Tengah, Asia Tenggara, Asia Selatan, dan wilayah lainnya. Ekspor produk camilan itu disebut senilai US$ 1 juta atau setara Rp 15,70 miliar.

Pelepasan ekspor berlangsung Selasa, (5/11) lalu di Cikupa, Tangerang, Banten. Budi mengapresiasi konsistensi eksportir dalam mengekspor produk-produk Indonesia. Terlebih lagi, ekspor kali ini menyasar pasar-pasar di negara tujuan ekspor nontradisional. Hal ini selaras dengan kebijakan Kementerian Perdagangan untuk memperluas pasar ekspor bagi produk-produk Indonesia.

"Perluasan pasar ekspor adalah salah satu dari tiga program utama Kemendag. PT Mayora Indah Tbk telah memperluas ekspornya ke negara-negara yang termasuk pasar ekspor nontradisional. Hal ini lah yang menjadi harapan kami, yaitu agar pasar Indonesia berkembang ke negara yang belum tersentuh," kata Budi dalam keterangannya, dikutip Rabu (6/11/2024).

Produk yang dilepas ekspornya kali ini mencakup makanan manis (confectionery) seperti biskuit, wafer, dan permen, serta kopi instan. Kelima belas negara tujuan ekspornya adalah Palestina, Arab Saudi, Bahrain, Kuwait, Persatuan Emirat Arab, Mesir, Afrika Selatan, Madagaskar, Filipina, Thailand, Vietnam, Malaysia, Bangladesh, Armenia, dan Australia.

Budi menekankan, kemampuan meningkatkan daya saing produk menjadi salah satu faktor utama untuk menguasai pasar, baik pasar negeri sendiri maupun pasar luar negeri. la mengingatkan, besarnya pasar dalam negeri harus menjadi motivasi produk lokal untuk merajai pasar di negeri sendiri.

Kemendag terus mendukung para pelaku usaha dalam negeri untuk meningkatkan daya saing. Selain itu, Kemendag terus berupaya mengamankan pasar dalam negeri melalui instrumen-instrumen perdagangan yang ada.

Menteri Perdagangan Budi Santoso melepas kontainer berisi 400.000 produk makanan olahan produksi PT Mayora Indah Tbk ke 15 negara di kawasan Afrika, Timur Tengah, Asia Tenggara, Asia Selatan, dan wilayah lainnya. Foto: Dok. Kemendag

Budi berharap, eksportir akan lebih masif lagi memanfaatkan pasar nontradisional yang telah terbuka aksesnya melalui sejumlah perjanjian dagang Indonesia dengan negara mitranya. Dalam waktu dekat, tiga perjanjian dagang ditargetkan selesai yaitu dengan Kanada, Peru, dan Eurasia.

Terkait dukungan ekspor bagi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), Kemendag memiliki program UMKM Berani Inovasi, Siap Adaptasi Ekspor (UMKM BISA Ekspor). Program ini digagas agar semakin banyak UMKM yang merambah pasar ekspor.

"Kami mengapresiasi Mayora yang bekerja sama dengan petani kopi lokal dan turut menggunakan mesin lokal dalam proses produksinya. Kami harap, kerja sama dan kolaborasi semacam ini terus dilakukan," kata Budi.

Direktur Utama PT Mayora Indah Tbk Andre Sukendra Atmadja menyampaikan, Mayora Group sebagai perusahaan Indonesia membuktikan produk Indonesia dapat bersaing di pasar global. Bahkan, sejalan dengan program pemerintah untuk terus mendorong komoditas ekspor, Mayora Group hari ini melepas kontainer ekspor yang ke-400.000 dengan tujuan 15 negara sekaligus.

"Mayora ingin membuktikan bahwa Indonesia bukan sekadar tukang jahit produk merek bangsa lain. Indonesia bisa menciptakan merek sendiri, produk sendiri, mengekspor, dan menjadi market leader di luar negeri. Misi kami adalah membuktikan bahwa produk dengan merek Indonesia juga berkelas dunia sehingga dapat mengangkat harga diri dan martabat Indonesia di mata dunia," kata Andre.

Meskipun ekonomi global melambat, permintaan global atas produk makanan olahan diperkirakan tetap tumbuh positif 7,74% hingga 2029 mendatang seiring dengan pertumbuhan jumlah populasi dunia. Besarnya pasar ini menjadi kesempatan besar bagi pelaku bisnis makanan untuk ekspansi Di sisi lain, pada periode 2019-2023, tren ekspor produk makanan olahan Indonesia tumbuh sebesar 6,81%.

Begitu juga pada periode Januari-Agustus 2024, ekspor produk makanan olahan telah mencapai US$ 3,6 miliar atau tumbuh 6,48% dari periode yang sama pada 2023.

Secara umum, negara tujuan ekspor makanan olahan Indonesia meliputi Malaysia, Singapura, Filipina, dan Thailand. Selain itu, Amerika Serikat, Tiongkok, Arab Saudi, Jepang, dan Australia juga termasuk dalam 10 negara importir produk makanan olahan Indonesia.

(ada/ara)

JAKARTA - Korea Agro-Fisheries & Food Trade Corporation (aT) menyediakan dukungan khusus bagi para importir Indonesia yang mengimpor produk pangan Korea , meliputi konsultasi kepabeanan, lokalisasi pelabelan, subsidi biaya registrasi produk makanan ke BPOM Indonesia, dan praregistrasi sertifikasi halal Korea.

Program ini ditujukan untuk para importir luar negeri yang mengimpor produk pangan Korea dan memberikan dukungan komprehensif untuk memperlancar proses lokalisasi serta kepabeanan di berbagai negara.

Program ini mencakup beberapa layanan, yaitu konsultasi tentang kepabeanan, hukum, dan bea masuk, lokalisasi pelabelan dan kemasan, serta dukungan registrasi dan inspeksi impor. Importir dapat menerima konsultasi dan dukungan yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Tingkat subsidi mencapai hingga 80% dengan dukungan tahunan maksimum hingga 200 juta KRW per perusahaan.

Khususnya, program ini memberikan fokus pada peningkatan daya adaptasi produk pangan Korea di pasar lokal, seiring dengan kewajiban sertifikasi halal di Indonesia, melalui dukungan tambahan subsidi biaya registrasi SIHALAL untuk sertifikasi halal Korea (KMF, KHA).

?Program ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing global produk pangan Korea dan secara signifikan mengurangi beban lokalisasi bagi para importir luar negeri. Kami mengundang partisipasi dari importir yang berminat," ujar Chief Representative Korea Agro-Trade Center (aT Center) Jakarta, Lee Seung Hoon.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyebut dampak dari pemberlakuan relaksasi impor meluas kini berujung pada beralihnya usaha dari produsen manufaktur menjadi pedagang yang mengimpor barang jadi dari luar negeri.

Kondisi ini disebut merupakan imbas dari penerapan Peraturan Kementerian Perdagangan (Permendag) No. 8/2024 tentang Pengaturan Impor yang tidak lagi memberlakukan pertimbangan teknis (Pertek) untuk 7 komoditas dari Kemenperin.

Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arif mengatakan beleid tersebut yang membuat barang-barang impor seperti pakaian jadi, alas kaki, kosmetik, tas, obat tradisional dan suplemen kesehatan, serta elektronik membanjiri pasar domestik.

"Sudah banyak yang terjadi pelaku industri kita ini dalam negeri berubah menjadi pedagang. Nah, ini jangan sampai itu terjadi, kami sampaikan itu dampak dari Permendag 8/2024," kata Febri dalam rilis IKI, Kamis (31/10/2024).

Febri menuturkan tanpa Pertek, tujuh komoditas tersebut dapat masuk dengan bebas ke pasar domestik. Aturan ini dapat mengancam keberlangsungan industri dalam negeri.

Apalagi, dia menyebut ada negara produsen manufaktur terbesar yang sedang mengalami oversupply. Sementara, barang-barang dari negara tersebut juga di-banned atau dilarang masuk ke pasar Amerika Serikat dan Uni Eropa.

"Banjir lah ke Indonesia. Kalau pasar domestik banjir produk impor, termasuk tekstil, itu yang terjadi turun permintaan produk lokal, produksinya turun, akhirnya pelaku industri berpikir ulang karena kalau diteruskan produksinya rugi," jelasnya.

Tak sedikit dari pelaku industri yang tadinya memproduksi barang saat ini justru memilih untuk menjadi importir barang jadi. Pasalnya, ongkos mengimpor dinilai lebih efisien ketimbang memproduksi sendiri.

"Banyak itu industri elektronik utilisasi di bawah 40%, itu ya bagi kawan-kawan di pelaku industri lebih menguntungkan impor produk jadi elektronik ketimbang memproduksi," tuturnya.

Kondisi ini juga yang membuat Purchasing Managers Index (PMI) manufaktur RI mengalami kontraksi 3 bulan beruntun setelah Permendag 8/2024 diberlakukan. Pada September lalu, PMI berada pada level 49,2 naik dari bulan sebelumnya 48,9, sedangkan pada Juli 2024 pada level 49,3.

"Kami juga menyampaikan bahwa indeks kepercayaan industri Oktober ini atau PMI manufaktur itu bisa lebih tinggi karena belum ada kebijakan yang signifikan mem-boost industri dalam negeri," pungkasnya.

Singapura -

Pekan lalu, redaksi detikOto baru saja mengunjungi Singapura untuk memenuhi undangan media trip selama tiga hari. Ketika itu, kami menyadari, harga mobil di sana sangat mahal. Bahkan, bisa dua-tiga kali lipat dibandingkan di Indonesia!

Sebagai contoh, di Singapura, Volkswagen ID. Buzz dengan konfigurasi enam pintu dibanderol Rp 3,85 miliar. Padahal, di Indonesia, harganya hanya berkisar Rp 1,3 miliaran. Malahan, harga mobil komersial ringan di Negeri Singa rata-rata di atas Rp 1 miliar.

Bukan hanya mobil yang dipasarkan melalui agen pemegang merek (APM), mobil yang masuk melalui importir umum banderolnya juga 'di luar nalar'. Misalnya, Honda Step WGN yang kemungkinan dijual Rp 650-700 jutaan di Indonesia, harganya tembus Rp 2,4 miliar di Singapura!

Honda Step WGN. Foto: Septian Farhan Nurhuda / detikOto

Kondisi tersebut mungkin membuat sebagian kita bertanya-tanya, mengapa harga mobil di Singapura mahal? Padahal, secara spesifikasi, tak berbeda jauh dibandingkan yang dijual di Indonesia.

Disitat dari BBC dan BudgetcorrectSingapura, Senin (21/10), harga kendaraan di Singapura sudah termasuk pajak dan certificate of entitlement (COE) atau sertifikat kepemilikan yang harus diperpanjang setiap 10 tahun.

Aturan mengenai COE pertama kali diterapkan pada tahun 1990. Hal tersebut bertujuan untuk mencegah terjadinya kemacetan lalu lintas seperti kota-kota besar di negara tetangga.

Di Singapura, untuk membeli kendaraan keluarga berdimensi besar, biaya COE-nya berkisar 146 ribu SGP atau Rp 1,7 miliar. Sementara untuk kendaraan kecil COE-nya 104 ribu SGP atau Rp 1,2 miliar. Itulah mengapa, mobil-mobil yang dipasarkan di sana harganya pasti di atas Rp 1 miliar.

Volkswagen Center Singapore. Foto: Septian Farhan Nurhuda / detikOto

Harga Toyota Camry Hybrid di Singapura mencapai 250 ribu SGP atau nyaris Rp 3 miliar. Nominal tersebut enam kali lipat lebih mahal dibandingkan harga di Amerika Serikat.

Sebagai gambaran, rata-rata penghasilan masyarakat Singapura 70 ribu SGP atau Rp 820 jutaan setahun. Meski tinggi, namun jumlah tersebut masih kurang ideal untuk membeli kendaraan pribadi. Lebih lagi, harga kebutuhan pokok di sana juga sangat tinggi.

Masyarakat Singapura tak perlu khawatir tak mampu membeli mobil pribadi. Sebab, di negara berpenduduk 5 juta jiwa tersebut, sistem transportasi umumnya menjadi yang terbaik di dunia. Bahkan, pemerintah setempat telah menganggarkan 60 miliar SGP atau Rp 700 triliun untuk pengembangan di sektor terkait.

(sfn/din)

Jakarta -

Perjalanan Ketua Kadin DKI Jakarta Diana Dewi dalam merintis bisnis tidaklah semudah seperti membalikan telapak tangan. Pasalnya Wanita tersebut telah mengalami berbagai lika-liku dalam menjalankan bisnis yang digelutinya.

Selain itu, sosok tersebut pun memiliki perhatian yang cukup besar terhadap perkembangan UMKM. UMKM sendiri merupakan sektor yang sangat penting. Sebab UMKM merupakan salah satu sektor penopang perekonomian nasional.

Diana mengatakan dalam menjalankan usaha dia selalu percaya dengan kekuatan usaha dan doa. Menurutnya, dua point itu bisa memudahkan setiap orang dalam menjalankan usaha.

"Selalu ada harapan bagi mereka yang sering berdoa. Selalu ada bagi mereka yang sering berusaha," kata Diana Dewi dalam keterangan tertulis, Kamis (16/10/2024).

Dia menjelaskan lika-liku dirinya dalam dunia kerja mulai terasa Ketika sudah menikah. Satu tahun menikah, dirinya pun dikaruniai seorang putra. Kemudian pada usia memasuki 20 tahun diana sudah memiliki 2 orang anak.

"Saya tidak pernah berpikir untuk menjadi entrepreneur, tapi mungkin keadaan yang membuat saya sekarang ini menjadi entrepreneur, justru dengan keadaannya yang minus saya berpikir, bahwa kalau berpikir positif pasti ada hikmah dibalik itu," ungkapnya.

Diana mengatakan saat awal menikah, dirinya berpikir untuk mendapatkan penghasilan tambahan bagi keluarga. Kemudian pada fase itu, dia pun memutuskan untuk menjadi seorang sales promotion girl (SPG) di salah satu perusahaan.

"Awal bekerja, dengan bekal pendidikan yang tidak tinggi, otomatis semua pekerjaan saya terima. Saat itu yang ada hanya SPG," jelasnya.

Dia kemudian menjalani pekerjaannya sebagai penjual produk. Namun, pada perjalanannya, perusahan kosmetik tempat kerjanya membutuhkan bantuan.

"Saat itu, perusahaan tempat saya bekerja masih baru dan belum menempatkan SPG di toko-toko. Nah, saya bilang, 'bagaimana kalau saya bantu?' Ternyata yang saya bantu itu anaknya owner perusahaan dan saya dikasih pekerjaan lebih dari itu," ujarnya.

1,5 tahun bekerja di perusahaan kosmetik, membuat dirinya memutuskan untuk pindah ke perusahaan yang lebih besar. Saat pindah dirinya berhasil menjadi marketing dan kepala cabang. Meskipun menggeluti berbagai kesibukan dalam bekerja, dia menjelaskan dirinya juga memutuskan untuk tetap melanjutkan kuliah. Namun, pada 1995, Diana mendapatkan perlakuan yang tidak adil pada saat dia menunaikan ibadah haji.

"Saya tidak diizinkan oleh atasan dan perusahaan tidak akan gaji. Saya tahu itu kebijakan sepihak dan bukan peraturan perusahaan," tuturnya.

Sejak itu, Diana menilai kondisi perusahaan sudah tidak kondusif.

"Namun, karena saya punya tanggung jawab, saya keluar dari perusahaan pada 1998," ucapnya. Dia mengaku menerima gaji dari perusahaan sebesar Rp 1,7 juta perbulan. Kalau dihitung 20 hari kerja berarti gaji saya per hari Rp 85 ribu. Masa sih, saya tidak bisa mencari Rp 85 ribu, misalnya dengan berjualan bakso atau menjadi pengemudi taksi," ungkapnya.

Krisis moneter yang terjadi di Indonesia pada 1998 membawa berkah bagi Diana. Saat itu pasokan daging sapi seret. Sedangkan permintaan di pasar sangat tinggi.

"Waktu itu saya menjadi penjual daging. Saya sampai mengambil ke daerah, saya potong dan kirim sendiri ke supermarket," ujarnya.

Dia kemudian mendirikan PT Suri Nusantara Jaya, salah satu perusahaan importir dan distributor daging terbesar di Indonesia.

"Kuasa Allah, di satu sisi krismon, terus butuh sapi dan tidak ada sapi impor, akhirnya sapi lokal dipotong," ungkapnya.

Bisnis penjualan daging terus berkembang. Bidang usahanya juga melebar dari pabrik pengolahan dari daging, peternakan sapi potong, toko yang tidak hanya menjual produk daging dan turunannya. Toko penjualan dagingnya tersebar di Jabodetabek dari Bekasi, Depok, Duri Kosambi, Tebet, Rawamangun, Cikarang Utara dan Cikampek. Dalam berbisnis, Diana ingin seluruh kebutuhan daging konsumen bisa dipenuhi dari outletnya.

"Saya berpikir bagaimana saya hadir mendekati konsumen dengan membuka toko daging," tuturnya.

"Kami selalu bermitra dengan teman-teman daerah jadi selalu kami berbicaranya bagaimana putra daerah ikut bersama-sama membangun daerahnya dan kami hadir," sambungnya.

Diana meyakini semua usaha dan keberhasilan yang diraih karena Allah SWT. Menurutnya, tanpa usaha dan doa keberhasilan tidak bisa dicapai.

"Saya merasa bahwa Allah itu ada dan kita tidak sendiri. Apapun yang diberikan kepada kita dalam kondisi baik dan tidak, pasti ada hikmahnya. Hal ini yang selalu saya tanamkan dalam kehidupan saya," ucapnya.

Pandemi yang melanda Indonesia sejak 2020, menurut Diana banyak memberi pelajaran kepada semua. Sebagai pengusaha dia optimistis melihat masa depan. Dia pun semakin sadar pentingnya inklusif dan keberlanjutan di Jakarta.

Untuk itu, dia memberikan sejumlah fasilitas pelatihan dengan berbagai bidang untuk 1.500 UMKM, memberikan bantuan modal untuk terdampak COVID-19, serta menghadirkan wadah untuk promosi di salah satu gerai bisnisnya yakni Toko Daging Nusantara (TDN).

Menurutnya, UMKM dapat menjadi salah satu pilar kuat penopang ekonomi nasional. Sehingga perlu untuk terus diberi dukungan agar UMKM tidak hanya naik kelas, namun juga bisa menjadi cikal bakal munculnya entrepreneur baru.

"Ini menjadi motivasi kami untuk bertahan dan harus memajukan usaha," pungkasnya.

Perjalanan Diana Dewi dalam merintis karir dan memberikan perhatian kepada UMKM menghadirkan kisah inspiratif tersendiri. Berkat kiprahnya tersebut, Diana Dewi masuk kandidat sebagai 'Tokoh Perempuan Penggerak Ekonomi & UMKM Provinsi DKI Jakarta' di ajang detikcom Award 2024.

(akn/ega)

JAKARTA, KOMPAS.com - Paraimportir dari 20 negara menandatangani kerja sama perdagangan dalam acara Trade Expo Indonesia (TEI) yang ke-39 di ICE BSD, Tangerang.

Penandatangan 183 komitmen dagang senilai 15,32 miliar dollar AS antara pelaku usaha Indonesia dan importir dari 20 negara itu dilakukan pada Rabu (9/10/2024) petang.

Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan yang menyaksikan penandatangan itu, mengatakan bahwa komitmen kerja sama itu patut menjadi momen bersejarah dalam perdagangan Indonesia.

“Kita menyaksikan momen bersejarah dengan ditandatanganinya 183 komitmen dagang antara pelaku usaha asing dari 20 negara dan pelaku usaha Indonesia senilai 15,32 miliar dollar AS. Capaian ini tidak hanya besar dari segi nilai, tetapi juga merupakan langkah nyata dalam memperkuat perdagangan Indonesia di panggung internasional,” ujar Zulhas, dalam siaran pers Kemendag.

Pelaku usaha yang melakukan penandatanganan berasal dari India, Singapura, Inggris, Spanyol, Australia, Thailand, Jepang, Korea Selatan, Filipina, Vietnam, Malaysia, Meksiko, Belanda, Turki, Italia, Jerman, Afrika Selatan, Mesir, Amerika Serikat, dan Arab Saudi.

Sementara itu, produk-produk Indonesia yang menjadi komitmen bisnis antara lain produk perkebunan, makanan dan minuman, ban kendaraan, jasa tenaga kerja, kelapa kering, serta jasa konstruksi.

"Dengan ditandatanganinya komitmen dagang ini, Indonesia tidak hanya berbisnis, tetapi juga membangun hubungan yang lebih erat dengan mitra-mitra dagang. Kami yakin komitmen dagang ini akan membawa manfaat besar bagi pelaku usaha Indonesia maupun pembeli mancanegara,” kata Zulhas.

Adapun Zulhas menargetkan nilai transaksi Trade Expo Indonesia (TEI) ke-39 mencapai 15 miliar dollar AS atau sekitar Rp 234,69 triliun.

“Tahun ini target kita 15 (miliar dollar AS), karena TEI tahun lalu itu memang lima hari (pelaksanaannya),” kata Zulhas usai acara pembukaan TEI yang ke-39 di ICE BSD, Rabu kemarin.

Sementara pada tahun lalu, nilai transaksi TEI mencapai 30,5 miliar dollar AS.

Turunnya target tersebut karena TEI tahun lalu digelar dalam jangka waktu lebih panjang, yakni pada 18-22 Oktober 2023 (hybrid) dan 18 Oktober-18 Desember 2023 secara online.

“Yang sekarang ini, offline saja, empat hari. Makanya dulu sampai transaksi-nya besar ya. 30,5 miliar dollar selama dua bulan. Kalau ini hanya empat hari. Empat hari selesai,” tutur Zulhas.

Tahun ini, sebanyak 1.460 peserta pameran (exhibitor) siap berpartisipasi dalam TEI yang digelar hingga Sabtu (12/10/2024).

Jakarta -

Indonesia akan mengimpor 1 juta ekor sapi perah untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG). Rencananya importasi dilakukan bertahap mulai 2025.

Impor ini dilakukan untuk menggenjot produksi susu dan menambah pasokan daging sapi. Impor sapi ini tidak serta merta akan habis begitu saja. Sapi impor itu akan dikembangkan di Indonesia hingga dapat memproduksi susu dan menambah kebutuhan daging.

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Kementan Agung Suganda menjelaskan dengan impor sapi perah, maka ditargetkan produksi susu bertambah setiap tahunnya. Dia menyebut kebutuhan susu nasional untuk regular dan MBG pada 2029 diproyeksi mencapai 8,5 juta ton.

"Dari jumlah tersebut, kebutuhan susu untuk Program MBG tahun 2029 diperkirakan akan membutuhkan sekitar 3,6 juta ton susu segar. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Kementerian Pertanian merencanakan impor sapi perah sebanyak 1 juta ekor hingga tahun 2029, yang akan dilaksanakan oleh pelaku usaha," kata dia dalam keterangannya kepada detikcom, dikutip Kamis (10/10/2024).

Kementan akan memasukkan 1 juta ekor sapi perah bertahap dari 2025 sampai 2029 untuk meningkatkan produksi susu nasional. Impor sapi perah ini sepenuhnya dilakukan oleh pelaku usaha (swasta) tanpa melibatkan APBN. Tahap pertama impor 2025 sebanyak 200 ribu ekor sapi perah.

"Diikuti dengan tambahan impor di tahun-tahun berikutnya 300.000 ekor (2026), 400.000 ekor (2027), 100.000 ekor (2028), hingga akhirnya mencapai 1 juta ekor pada 2029," jelasnya.

Terkait jumlah importir yang berkontribusi, Kementan tidak dapat menyebutkan secara spesifik target jumlah importir yang diharapkan. Agung mengatakan sejauh ini, Kementan telah menerima komitmen investasi dari 53 perusahaan untuk pengembangan sapi perah mencapai 1 juta ekor.

"Perusahaan yang terlibat dalam program ini beragam, termasuk perusahaan besar dalam negeri, perusahaan kecil, serta investor baru dari luar negeri. Selain itu, ada juga skema kemitraan yang melibatkan peternak yang sudah beroperasi dan tertarik untuk memperluas usaha mereka," terangnya.

Tekan Impor Susu

Melihat kebutuhan susu dalam negeri yang akan meningkatkan untuk MBG, impor sapi perah diharapkan bisa menekan impor susu.

"Kebutuhan susu nasional berada pada angka 4,7 juta ton, namun capaian produksi lokal kurang dari 1 juta ton (<21%) dari kebutuhan. Dengan defisit yang mencapai >3,7 juta ton (>79%) dari konsumsi susu di Indonesia harus dipenuhi dari impor," jelas Agung.

Agung menyebut, data ini mencerminkan tingginya ketergantungan Indonesia pada impor untuk produk-produk pangan hewani, khususnya daging sapi dan susu, guna memenuhi kebutuhan konsumsi domestik yang terus meningkat.

"Upaya untuk meningkatkan produksi dalam negeri menjadi semakin penting untuk mencapai ketahanan pangan di masa mendatang," pungkasnya.

(ada/ara)

TEMPO.CO, Jakarta - Berita-berita terpopuler ekonomi dan bisnis hingga Selasa malam, 24 September 2024 dimulai dari pesawat kepresidenan yang dinaiki Presiden Jokowi mendarat di Bandara IKN untuk pertama kalinya, Selasa siang, 24 Maret 2024.

Disusul, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan, banyak importir mengakali dokumen importasi untuk memasukkan barang dalam jumlah besar. Praktik ini, menurut Zulhas, biasa dilakukan untuk mengakali jenis maupun volume barang yang mereka impor.

Selanjutnya, pemerintahan Presiden Jokowi telah memulai proyek pembangunan swasembada tebu di Merauke, Papua Selatan seluas 2,29 juta hektare.

Berikutnya, pemerintah berencana mengubah sistem kelas 1, 2, dan 3 pada pelayanan rawat inap Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan menjadi Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) secara menyeluruh pada 2025.

Terakhir, Forum Warga Kota Indonesia (FAKTA) Indonesia menyoroti pembatalan kenaikan Cukai Hasil Tembakau (CHT) yang dilakukan oleh pemerintah. Tubagus Haryo Karbyanto, Sekretaris Jenderal FAKTA, menyatakan bahwa keputusan ini menunjukkan lemahnya komitmen pemerintah dalam melindungi kesehatan masyarakat.

Kelima berita ini paling banyak diakses pembaca kanal Ekonomi dan Bisnis Tempo.co.

Berikut ringkasan lima berita yang trending tersebut:

Selanjutnya: 1. Pesawat Presiden Mendarat di Bandara IKN, Jokowi....

<!--more-->

1. Pesawat Presiden Mendarat di Bandara IKN, Jokowi: Mulus Banget sih Turunnya

Pesawat kepresidenan yang dinaiki Presiden Jokowi mendarat di Bandara IKN untuk pertama kalinya, Selasa siang, 24 Maret 2024.

"Ya alhamdulillah ini landing yang pertama yang semuanya berjalan dengan baik, alhamdulillah semua berjalan dengan lancar dan ini adalah pertama kali saya turun di Bandara Nusantara. Ya mulus banget sih turunnya," kata Jokowi kepada media di Bandara Nusantara, IKN.

Jokowi menumpang Pesawat Kepresidenan RJ-85 saat mendarat di Bandara Nusantara, IKN. Ini adalah pesawat kepresidenan yang sudah dipakai sejak Presiden Soeharto.

Menurut laman Indonesia.go.id, pesawat buatan Inggris itu dibeli pada 1993. Dengan empat engine jet pada kedua sayapnya, pesawat itu mampu take-off di landasan pacu berukuran pendek sekitar 1.500 meter.

Berita selengkapnya baca di sini.

2. Zulhas Sebut Banyak Importir Mengakali Dokumen Importasi: Tulis Seribu, Masuk 100 Ribu

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan, banyak importir mengakali dokumen importasi untuk memasukkan barang dalam jumlah besar. Praktik ini, menurut Zulhas, biasa dilakukan untuk mengakali jenis maupun volume barang yang mereka impor.

“Misalnya (dokumen) impornya A, isinya B. (Dokumen) impornya jumlahnya A, isinya A plus. Jadi sebetulnya enggak mungkin ilegal, karena dia melalui jalur,” ujar politikus PAN ini saat ditemui Tempo di kantornya di Kementerian Perdagangan (Kemendag), Jakarta Pusat, Senin, 23 September 2024.

Zulhas mengatakan, pemalsuan data dokumen impor tak sesuai dengan barang sebenarnya menjadi modus yang paling sering dia temukan. Satgas pengawasan barang impor ilegal berkali-kali menemukan barang-barang impor yang masuk dengan modus ini. Karena tetap melalui prosedur, Zulhas menyebutnya “impor legal tapi ilegal”. “Memang banyak yang perlu dibenahi,” ucapnya.

Berita selengkapnya baca di sini.

Selanjutnya: 3. Proyek Tebu Merauke di Pemerintahan Jokowi, Hutan Papua Dirusak....

<!--more-->

3. Proyek Tebu Merauke di Pemerintahan Jokowi, Hutan Papua Dirusak

Pemerintahan Presiden Jokowi telah memulai proyek pembangunan swasembada tebu di Merauke, Papua Selatan seluas 2,29 juta hektare. Bahkan, Jokowi telah mencanangkan program tersebut sejak lama, yang direalisasikan melalui Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2023

Regulasi itu mengatur pencanangan tambahan lahan tebu seluas 700 ribu hektare di Merauke. Kemudian, Jokowi menunjuk Menteri Investasi, yang saat itu dijabat Bahlil Lahadalia, sebagai ketua satuan tugas untuk mengawal pembangunan kebun tebu dan pabrik bioetanol seluas 1,11 juta hektare di Merauke. Hal itu tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2024 tentang Satuan Tugas Percepatan Swasembada Gula dan Bioetanol di Kabupaten Merauke.

Adapun kabar mengenai megaproyek food estate sawah dan tebu di Merauke ini mulai berhembus sejak Juni 2024 lalu. Ketika itu, produsen alat berat asal Cina bernama Sany Heavy Industry Co Ltd menerbitkan siaran pers tentang pembelian 2.000 unit excavator oleh PT Jhonlin Group—korporasi tambang milik Andi Syamsuddin Arsyad atau dikenal Haji Isam. Alat berat itu dikabarkan bakal dipakai untuk membuka lahan pertanian seluas 1,18 juta hektare.

Berita selengkapnya baca di sini.

4. Segini Iuran BPJS Kesehatan Kelas 1, 2, dan 3 Terbaru September 2024

Pemerintah berencana mengubah sistem kelas 1, 2, dan 3 pada pelayanan rawat inap Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan menjadi Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) secara menyeluruh pada 2025.

Ketentuan itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Direktur Utama (Dirut) BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, mengatakan penerapan KRIS tersebut kemungkinan tidak menimbulkan kenaikan tarif iuran terhadap peserta program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) kelas 3. Sementara kenaikan iuran pada peserta kelas 1 dan kelas 2 berpotensi terjadi.

Berita selengkapnya baca di sini.

Selanjutnya: 5. Pembatalan Kenaikan Cukai Rokok Dinilai Mengancam Kesehatan Publik....

<!--more-->

5. Pembatalan Kenaikan Cukai Rokok Dinilai Mengancam Kesehatan Publik

Forum Warga Kota Indonesia (FAKTA) Indonesia menyoroti pembatalan kenaikan Cukai Hasil Tembakau (CHT) yang dilakukan oleh pemerintah. Tubagus Haryo Karbyanto, Sekretaris Jenderal FAKTA, menyatakan bahwa keputusan ini menunjukkan lemahnya komitmen pemerintah dalam melindungi kesehatan masyarakat.

“Pembatalan ini justru mempermudah akses rokok murah, khususnya bagi anak-anak dan remaja, sehingga berisiko memperburuk angka perokok muda,” ujarnya dalam Press Release yang diterbitkan pada Selasa, 24 September 2024.

Menurutnya, terjangkaunya harga rokok dapat meningkatkan jumlah perokok di Indonesia, utamanya anak-anak. Ia juga menyebut bahwa beberapa negara lain berhasil menekan konsumsi rokok dengan konsisten menaikkan cukai. Hal ini berbanding terbalik dengan Indonesia yang justru memilih jalan yang dapat membahayakan masa depan generasi muda dengan tidak menaikkan cukai rokok.

Berita selengkapnya baca di sini.

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kementerian Perdagangan (Kemendag), Rusmin Amin, mengatakan para importir menunggu dan memantau situasi atau wait and see untuk memasukkan barang-barang impor ilegal ke Indonesia. Hal ini karena adanya Satgas Pengawasan Barang Tertentu yang Diberlakukan Tata Niaga Impor.

Rusmin mengaku mendapatkan informasi para importir menahan memasukkan barang impor ilegal karena adanya Satgas. Jika para importir itu mendapati ternyata susah mengimpor secara ilegal, dia mengatakan, mereka akan terdorong mengimpor sesuai peraturan.

Terbentuk pada 18 Juli 2024 lalu, Satgas impor ilegal akan mengakhiri masa penugasannya akhir tahun ini. Sejauh ini, Satgas telah empat kali mengadakan ekspose temuan barang impor ilegal. Ihwal kepastian perpanjangan periode satgas, Rusmin mengatakan hal itu tergantung tren arus masuk barang impor ilegal ke pasar Indonesia.

Jika tren impor ilegal menurun hingga akhir tahun ini, Rusmin mengatakan tak menutup kemungkinan satgas tak akan berlanjut tahun depan. “Ya lihat nanti dari perkembangan yang ada dan data-data yang masuk,” ucapnya saat ditemui Tempo di Kawasan Industri Jatake, Jatiuwung, Kota Tangerang, Banten, Senin, 23 September 2024.

Sejauh ini, Rusmin mengklaim kinerja Satgas impor ilegal sejauh ini cukup efektif. Dia mengaku menerima laporan ini dari kementerian/lembaga saat rapat akhir pekan lalu.

Klaim Rusmin berbeda dengan penilaian Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo). Termasuk salah satu yang mengusulkan pembentukan Satgas, Hippindo justru menilai kinerja Satgas pengawasan impor ilegal belum efektif. Asosiasi ini meminta Satgas memfokuskan sasaran pengawasan ke barang-barang impor berharga miring di paaran.

Sekretaris Jenderal Hippindo Haryanto Pratantara mengapresiasi pemerintah yang telah membentuk Satgas ini. Namun, menurut dia, dampak Satgas memang belum terlalu dirasakan. Dia mengaku masih melihat banyak sekali produk-produk yang masuknya lewat jalur ilegal.

Badan Gizi Nasional mengaku saat ini belum mengetahui rencana susu ikan masuk dalam program makan bergizi gratis. Padahal PT Rajawali Nusantara Indonesia atau ID Food sudah mengkaji pengadaan susu ikan tersebut.

“Saya tidak tahu yang bicara siapa (soal susu ikan untuk melengkapi program makan bergizi gratis,” kata Kepala badan Gizi Nasional Dadan Hindayana saat ditemui di Gedung DPR, Selasa (10/9).

Meskipun begitu, Dadan mengungkapkan tidak akan menutup segala peluang untuk memaksimalkan program makan bergizi gratis termasuk susu. Dia mengatakan semua hal yang baik akan diakomodir untuk program makan bergizi gratis.

Hanya saja, Dadan menegaskan bahwa Badan Gizi Nasional sampai saat ini belum melakukan pembahasan mengenai susu ikan tersebut. Sebab, konsumsi susu merupakan langkah penting untuk mencegah stunting pada anak-anak.

“Enggak, kita belum ke arah situ (menggunakan susu ikan untuk melengkapi program makan bergizi gratis),” ujar Dadan.

Di sisi lain, Dadan mendorong optimalisasi pengadaan susu untuk program makan bergizi gratis. Sehingga, impor sapi akan dilakukan untuk pemenuhan program tersebut.

“Dalam jangka panjang kita impor sapi supaya Indonesia ke depan juga bisa swasembada susu,” kata Dadan.

Mengenai jumlah impor sapi yang akan dilakukan, Dadan menyerahkannya ke Kementerian Pertanian. Hanya saja, ia memastikan impor sapi untuk memenuhi kebutuhan susu akan dilakukan secara bertahap.

Produk Alternatif Susu Ikan Masih Diusulkan

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama ID Food Sis Apik Wijayanto mengatakan, saat ini usulan produk alternatif untuk pemenuhan kebutuhan susu masih berupa usulan. Hal itu hanya dilakukan jika pemenuhan susu sapi tidak bisa dilakukan untuk kebutuhan program minum susu gratis.

Pasalnya, pembangunan peternakan sapi perah mega farm membutuhkan waktu dua hingga tiga tahun. “Kalau tidak mungkin ada produk alternatif, yang bisa dilakukan sebagai pengganti susu sapi, misal dari ikan. Ini pernah diusulkan beberapa tokoh masyarakat tapi ini masih belum,” ujar Apik.

Berkaitan dengan impor susu, hal tersebut masih bergantung pada keputusan Badan Gizi Nasional. Meskipun begitu, ada kemungkinan akan dipenuhi dari produk lokal terlebih dahulu.

Jika ada produk alternatif untuk susu, pemerintah yang akan menentukan. “Mungkin ini wewenangnya di Badan Gizi Nasional. Tetapi salah satu yang bisa dipenuhi adalah impor dalam bentuk bubuk,” kata Apik.

Jakarta -

Baru-baru ini, importir umum yang bermarkas di Pondok Indah, Jakarta Selatan, Glamour Auto Boutique mengumumkan penjualan Tesla Cybertruck di Indonesia. Padahal, sebelumnya, pikap listrik berkabin ganda tersebut rencananya dibawa masuk ke Tanah Air melalui Prestige Image Motorcars.

Chief Executive Officer (CEO) Prestige Image Motorcars, Rudi Salim menegaskan, meski sudah dibawa masuk Glamour lebih dulu, namun pihaknya tetap akan menjual Tesla Cybertruck di Indonesia. Dia belum bisa mengungkap kapan unitnya tersedia di showroom-nya.

"Nanti ketika sudah ada yang setir kanan, kami akan membawa (Tesla Cybertruck) ke Indonesia," ujar Rudi Salim kepada detikOto, dikutip Sabtu (24/8).

Tesla Cybertruck masuk Indonesia. Foto: Doc. Glamour Auto Boutique

Tesla Cybertruck yang telah dikenalkan Glamour memang masih menggunakan setir kiri. Namun, ketika unitnya dikirim ke rumah konsumen, tentu akan ada penyesuaian. Lebih lagi, kendaraan tersebut masih benar-benar baru.

Ketika ditanya berapa harga jualnya, Rudi belum bisa bicara. Dia hanya memastikan, sudah ada beberapa konsumen yang melakukan pemesanan.

"(Tesla Cybertruck yang kelak dijual) belum ada harganya ya. Ada beberapa unit (yang sudah terpesan)," ungkapnya.

Sebagai catatan, Glamour Auto Boutique menjadi importir umum pertama yang sukses membawa masuk Tesla Cybertruk ke Indonesia. Mereka mendahului importir-importir umum lain seperti Prestige Image Motorcars.

Tesla Cybertruck yang dibawa ke Indonesia hanya satu varian, yakni Foundation dengan warna silver brushed. Sementara harganya tembus Rp 5 miliar dengan status on the road Jakarta.

Tesla Cybertruck masuk Indonesia. Foto: Doc. Glamour Auto Boutique

Tesla Cybertruck merupakan pikap berkabin ganda yang menggunakan baja tahan karat ultra keras (ultra-hard 30X cold-rolled stainless steel) untuk memberikan perlindungan lebih saat mengalami benturan keras. Selain itu, kendaraan tersebut juga sudah punya kaca armor yang membuatnya tak mudah pecah.

Di sisi performa, Cybertruck dibekali penggerak semua roda (all-wheel drive) yang memungkinkan akselerasi dari 0 hingga 60 mph dalam waktu sekitar 2,6 detik. Sementara baterainya punya jangkauan 340 mill atau 547 km dalam kondisi penuh.

"Kehadiran Cybertruck ini tidak hanya menunjukkan komitmen Glamour Auto Boutique dalam menyediakan produk otomotif terbaik dan paling inovatif, tetapi juga mencerminkan tren global menuju kendaraan listrik yang lebih ramah lingkungan dan canggih," kata Sigit Tedi selaku Sales Manager Glamour Auto Boutique.

(sfn/riar)

Rencana Kementerian Perdagangan menerapkan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) untuk produk-produk impor berpotensi mendapat gugatan, dan tindakan balasan dari negara importir.

Indonesia bisa saja kembali dilaporkan ke organisasi perdagangan dunia atau World Trade Organization (WTO), seperti saat Indonesia dengan tegas menghentikan ekspor bijih nikel pada 1 Januari 2020 lalu.

Kepala Pusat Industri,Perdagangan dan Investasi di The Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Andry Satrio Nugroho menuturkan, dalam sidang perdagangan antar negara yang digelar di WTO Indonesia sering kali kalah.

Oleh karena itu, ia mengusulkan agar pemerintah melakukan analisis yang komperhensif mengenai penerapan kebijakan baik BMAD maupun Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP).

Sebagai catatan, BMAD adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang dumping yang menyebabkan kerugian. Sementara itu, BMTP merupakan pungutan negara yang dapat dikenakan terhadap barang impor dalam jika terjadi lonjakan impor yang mengancam pelaku usaha dalam negeri.

"Pemerintah harus melakukan kajian analisis yang komprehensif dan matang, selama ini pengaturan BMTP (Bea Masuk Tindakan Pengamanan) dan BMAD yang kita lakukan tidak berlandaskan analisis yang matang dan valid bahkan terlihat asal-asalan. Justru ini menjadi kontraproduktif dalam pemberian instrumen tersebut. Bahkan, jika digugat, kita akan kalah," kata Andry kepada kumparan, Sabtu (27/7).

Selain potensi ancaman gugatan kepada WTO, penerapan kebijakan BMAD yang tidak dihitung secara matang akan membuat negara importir melakukan retalisasi. Sebagai contoh, Andry bilang, saat ini China juga tengah berencana untuk menerapkan BMAD bagi produk baja asal Indonesia.

"Salah satu yang saat ini di highlight adalah rencana China mengenakan BMAD baja asal Indonesia," katanya.

Selain itu, dampak lain yang akan ditimbulkan oleh kebijakan penerapan BMAD dan BMTP tanpa analisis matang yaitu terjadinya monopoli barang di tingkat produsen.

Sebab, tingginya bea masuk akan mendongkrak harga barang saat dipasarkan di Tanah Air. Kondisi harga produk impor yang naik ini dalam kondisi tertentu membuat persaingan usaha lebih adil.

Akan tetapi sebaliknya, bagi produk impor yang belum diproduksi industri dalam negeri tentu saja akan merugikan pelaku usaha.

"Betul bagus, jika produknya ada. Jika tidak ada, maka akan terjadi monopoli yang dilakukan produsen, efeknya adalah harga yang meningkat karena tidak ada persaingan di sana. Jadi harus ekstra hati hati," terang Andry.

Senada dengan Andry, Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda juga menuturkan Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) harus bertanggung jawab secara penuh atas kajian dan analisis pengenaan BMAD.

Sebab, BMAD ditetapkan apabila terbukti adanya praktik antidumping dari negara bersangkutan.

"KADI dalam hal ini bertanggung jawab utuk membuat kajian yang menjadi dasar pengenaan BMAD. Jika terbukti, ya sah-sah saja, melakukan BMAD barang tertentu dari negara tertentu," kata Nailul kepada kumparan, Sabtu (27/7).

Sebelumnya, Ketua Umum Perjuangan Rakyat Nusantara (Pernusa), K.P. Norman Hadinegoro yang juga merupakan relawan Jokowi menyebutkan penerapan bea masuk 200 persen bagi produk keramik porselen dari China berpotensi mengantarkan Indonesia pada urusan di WTO.

Menurut dia, perdagangan ekspor maupun impor antar negara sudah diatur dalam perdagangan internasional, kerja sama itu harus diikuti oleh kedua negara antara Indonesia dan China.

“Kan kita melihat bangsa satu dengan bangsa yang lain saling berdagang saling bersinergi, jadi harusnya melihat Indonesia secara global, bukan hanya Indonesia negara lain juga melakukan hal yang sama, tapi apa daya kondisinya masih seperti ini,” tutur Norman.