Jakarta -

Demi menjaga ketahanan pangan nasional, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menunjukkan keseriusannya dengan menggelar rapat marathon, hari ini. Tak tanggung-tanggung, rapat dilakukan sebanyak dua kali dalam sehari untuk membahas strategi percepatan swasembada pangan.

Rapat pertama dimulai pukul 6 pagi di kediaman Amran. Amran memulainya dengan berdiskusi intensif mengenai rencana aksi dan program prioritas. Tak berhenti di situ, pada pukul 13.00 siang, rapat kembali digelar di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Jakarta. Rapat kedua ini dihadiri oleh Wakil Menteri Pertanian, para pejabat eselon I, Tenaga Ahli Menteri (TAM), Staf Ahli Menteri (SAM), serta sejumlah staf kementerian lainnya.

Amran menekankan pentingnya langkah konkret untuk memastikan swasembada pangan segera tercapai.

"Kami tidak ingin hanya sekadar wacana. Kita harus bergerak cepat dan tepat agar masyarakat Indonesia dapat terus menikmati akses pangan yang mudah dan terjangkau," kata Amran dalam keterangan tertulis, Minggu (10/11/2024).

Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto inginkan lompatan besar sektor pertanian dalam mencapai swasembada. Rapat maraton ini membahas detail strategi dan langkah taktis untuk memperkuat produksi pangan lokal, mulai dari penguatan sistem distribusi hingga optimalisasi program bantuan pertanian di daerah.

Amran beserta jajaran membahas progres optimalisasi lahan tahun 2024, proyeksi optimalisasi lahan tahun 2025, cetak sawah 2025, pompanisasi tadah hujan, dan penanaman padi gogo untuk peningkatan produksi padi dan beras nasional. Upaya ini juga menjadi bukti nyata komitmen Menteri Amran dalam memastikan Indonesia mampu mencapai swasembada pangan.

"Ketahanan pangan adalah prioritas utama. Kita harus berlari lebih cepat untuk mewujudkan swasembada agar kebutuhan pangan masyarakat tetap terjamin, terutama dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks," lanjutnya.

Seperti diketahui, Kementan di bawah komando Amran dan Wamentan Sudaryono terus bergerak untuk menjalankan program peningkatan produksi pangan. Dalam berbagai kesempatan, Amran menyampaikan ke jajarannya bahwa tidak ada tanggal merah untuk bekerja demi membangun pertanian Indonesia. Keseriusan ini menjadi angin segar bagi para petani dan masyarakat luas, menunjukkan bahwa pemerintah tidak main-main dalam menjaga ketahanan pangan demi kesejahteraan.

(ega/ega)

Jakarta: Kementerian Pertanian (Kementan) Indonesia telah meluncurkan program inovatif yang menjanjikan gaji minimal Rp10 juta per bulan bagi generasi milenial yang ingin terjun ke dunia pertanian.

Program tersebut diberi nama Petani Milenial, program ini bertujuan untuk memberdayakan kaum muda dalam mendukung swasembada pangan nasional. Program ini menawarkan insentif yang menarik bagi para milenial yang bersedia menjadi petani.

Gaji bulanan sebesar Rp 10 juta yang jauh lebih tinggi dari upah rata-rata pegawai di Indonesia akan diberikan kepada peserta yang memenuhi syarat.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan, sebanyak 3.000 orang telah ikut dalam program Petani Milenial tersebut. 20.000 orang lainnya sudah mendaftar.

"Kalau mereka terlibat, itu dapat Rp 10 juta minimal per orang per bulan. Kalau jadi pegawai, Rp 2 juta, Rp 3 juta. Artinya menarik kan?," kata Amran.

Baca juga: Aktif Libatkan Pemuda, Mentan Amran Dijuluki Bapak Pertanian Modern Indonesia

Menurut Amran, profesi sebagai petani milenial ini menguntungkan bagi generasi muda. Ia berharap momen bonus demografi bisa dioptimalkan untuk mengelola sumber daya alam (SDA) Indonesia yang melimpah.

Modernisasi teknologi pertanian juga menjadi syarat. Para petani milenial tersebut diharapkan bisa memanfaatkan alat-alat berteknologi tinggi mulai dari traktor hingga drone guna menggenjot produksi pertanian.

Program Petani Milenial menargetkan mahasiswa dan pemuda berusia antara 19 hingga 39 tahun yang memiliki minat dan kemampuan di bidang pertanian. Kementerian Pertanian berharap program ini dapat menarik generasi muda untuk berkontribusi dalam pembangunan sektor pertanian.

Program ini diharapkan dapat mengatasi kesenjangan generasi dan kurangnya minat generasi muda terhadap pertanian. Dengan melibatkan generasi milenial yang terampil dan berteknologi tinggi, sektor pertanian Indonesia diharapkan dapat meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan keberlanjutan.

Baca juga: Petani Milenial Dinilai Harus Kreatif dan Inovatif

Dampak Positif Program Petani Milenial

Program Petani Milenial berpotensi membawa dampak positif yang signifikan bagi pertanian Indonesia. Program ini dapat:

• Menarik minat generasi muda ke sektor pertanian
• Meningkatkan produktivitas dan efisiensi pertanian
• Memastikan keberlanjutan pasokan pangan nasional
• Menciptakan lapangan kerja baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah pedesaan

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(SUR)

Peternak sapi perah dan pengepul susu di Boyolali, Jawa Tengah, menggelar aksi mandi susu di Tugu Susu Tumpah, Boyolali, Jawa Tengah, Sabtu (9/11).

Aksi ini sebagai bentuk protes atas pembatasan kuota di Industri Pengolahan Susu (IPS). Mereka kecewa serapan susu sapi lokal berkurang.

Peternak dan pengepul susu Boyolali berharap pemerintah dan industri pengolahan mengutamakan produksi susu lokal untuk memenuhi kebutuhan susu dalam negeri.

Di sisi lain, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Provinsi Jawa Tengah (Jateng), menyatakan sudah melaporkan yang dialami peternak sapi perah di Boyolali ini ke Kementerian Pertanian (Kementan).

"Tadi malam saya sudah melaporkan ini kepada Bapak Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian (Kementan) dan juga dengan beberapa Direktur yang ada di sana," ujar Plt Kepala Dinas PKH Jateng Ignasius Haryanta Nugraha dikutip Detikjateng, Sabtu (9/11).

Ia mengaku sempat menemui massa aksi yang mengeluhkan penerimaan industri yang kini berkurang. Haryanta menyebut permasalahan ini sudah diketahui oleh Menteri Pertanian Amran Sulaiman.

Menurutnya, Amran berencana menggelar rapat dengan mengundang asosiasi industri pengolahan susu (IPS) dan pemerintah daerah sentra penghasil susu pada Senin mendatang (11/11).

"Untuk mendapatkan konfirmasi secara langsung dari IPS, mengapa terjadi pengurangan kuota-kuota dari para pengepul yang ada di Jawa Tengah maupun dari provinsi yang lain. Itu inti dari upaya penyelesaian permasalahan terhambatnya serapan susu di IPS," ujarnya.

Haryanta juga bakal mengecek dugaan susu impor jadi biang kerok tak terserapnya susu peternak lokal pada rapat koordinasi dengan Mentan Amran besok.

"Nanti kami hari Senin akan melakukan kroscek terhadap perusahaan-perusahaan yang mengimpor bahan baku susu," jelas dia.

Soal impor susu ini, ia menjelaskan kebijakan Presiden Prabowo Subianto tidak akan mengimpor sapi untuk program susu gratis, tetapo mengimpor 1 juta ekor sapi perah dalam 5 tahun. Kehadiran sapi impor ini diharapkan bisa menutup kekurangan 80 persen kebutuhan susu yang tak mampu dipasok peternak lokal.

"Dengan harapan memasukkan sapi perah ke Indonesia 1 juta ekor selama 5 tahun itu untuk menutup celah yang 80 persen yang belum ter-cover oleh peternak yang ada di Indonesia. Dengan harapan 5 tahun itu nanti Indonesia sudah swasembada susu," imbuhnya.

Saat ini peternak memang baru bisa memenuhi 20 persen kebutuhan susu sapi nasional, sedangkan yang 80 persen sisanya di mengandalkan impor.

Sebelumnya, para peternak sapi perah dan pengepul susu di Jawa Timur juga memprotes hal serupa. Peternak sapi di Pasuruan, Jatim, juga membuang susu hasil panen lantaran ada pembatasan jumlah pengiriman susu ke industri pengolahan.

Peternak yang juga pengepul susu asal Pasuruan, Bayu Aji Handayanto mengatakan pembatasan tak terlepas karena industri lebih memilih menggunakan susu impor.

"Selama ini, memang kontrol dari pemerintah kurang. Keran impor pun dibuka dan tidak ada pajak untuk susu itu, jadi mereka bisa bebas melakukan impor," ujar Bayu, dikutip detikcom, Rabu (6/11).

Karenanya, ia berharap pemerintah memperhatikan susu dalam negeri. Terkait harga, Bayu yakin para peternak mau berdiskusi dengan industri.

"Kalau masalah harga dan lain sebagainya dengan industri bisa dinegosiasi. Kalau industri merasa harga masyarakat kalah dengan impor kan bisa didiskusikan. Apalagi, masyarakat peternak sapi perah sampai sekarang juga masih jalan," katanya.

Sementara itu, Kementerian Pertanian (Kementan) mengungkapkan Indonesia perlu mengimpor 1 juta ekor sapi perah untuk kebutuhan susu program Makan Bergizi Gratis dan kebutuhan susu regular. Jumlah itu merupakan akumulasi impor sapi pada 2025 -2029.

Hal itu diketahui dari paparan Menteri Pertanian Amran Sulaiman dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR, Selasa (5/11).

"Impor 1 juta ekor (2025-2029). Pelaksana: perusahaan swasta 55 perusahaan," demikian bunyi paparan Amran.

Dalam paparan tersebut juga dijelaskan impor dilakukan untuk memenuhi kebutuhan 8,5 juta ton susu pada 2029. Jumlah itu terbagi atas kebutuhan susu reguler sebanyak 4,9 juta ton dan kebutuhan untuk program Makan Bergizi Gratis sebanyak 3,6 juta ton.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebutkan, sudah ada 20.000 pemuda yang mendaftar sebagai petani milenial.

Dari jumlah itu, Kementerian Pertanian telah menerima 3.000 petani milenial untuk membantu program cetak sawah.

“Sekarang sudah ada 3.000 (petani milenial), dan (yang) mendaftar 20.000 sekarang,” kata Amran di kantor Kementan, Jakarta Selatan, Jumat (8/11/2024).

Amran mengatakan bahwa dirinya ingin memaksimalkan bonus demografi, di mana ia menyebut 52 persen penduduk Indonesia akan berada di usia produktif.

Bonus demografi itu diperkirakan terjadi pada 2030-2040.

“Saya ulangi, ada bonus demografi 52 persen. Ada sumber daya alam melimpah, ada teknologi buatan anak bangsa,” kata Amran.

Amran memberikan iming-iming bahwa jika milenial terlibat di pertanian, mereka akan mendapatkan pendapatan minimal Rp 10 juta per bulan.

“Kalau mereka terlibat, itu dapat Rp 10 juta minimal per orang per bulan. Kalau jadi pegawai, (penghasilan) Rp 2 juta, 3 juta. Artinya, menarik kan?” kata Amran.

Di sisi lain, Kementan juga telah membentuk brigade yang terdiri dari kaum milenial untuk mengolah lahan pertanian.

“Satu brigade dengan 15 orang milenial untuk mengolah 200 hektar, disiapkan combine harvester, traktor, dan penunjang produksi lainnya, dengan nilai investasi Rp 3 miliar lebih,” kata Amran dalam keterangan tertulis, 14 Oktober 2024.

Dalam skemanya, hasil usaha pertanian dibagi menjadi 70 persen dan 30 persen, di mana 70 persen merupakan hasil yang didapat oleh para petani milenial dan 30 persen bagi pemilik lahan.

Amran mengatakan, total 3.000 petani generasi muda telah dilibatkan untuk menggarap lahan pertanian. Namun, ia menargetkan akan merangkul 50.000 petani milenial maupun Gen Z di seluruh Indonesia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebutkan, sudah ada 20.000 pemuda yang mendaftar sebagai petani milenial.

Dari jumlah itu, Kementerian Pertanian telah menerima 3.000 petani milenial untuk membantu program cetak sawah.

“Sekarang sudah ada 3.000 (petani milenial), dan (yang) mendaftar 20.000 sekarang,” kata Amran di kantor Kementan, Jakarta Selatan, Jumat (8/11/2024).

Amran mengatakan bahwa dirinya ingin memaksimalkan bonus demografi, di mana ia menyebut 52 persen penduduk Indonesia akan berada di usia produktif.

Bonus demografi itu diperkirakan terjadi pada 2030-2040.

“Saya ulangi, ada bonus demografi 52 persen. Ada sumber daya alam melimpah, ada teknologi buatan anak bangsa,” kata Amran.

“Saya ulangi, ada bonus demografi 52 persen. Ada sumber daya alam melimpah, ada teknologi buatan anak bangsa,” tutur dia.

Amran memberikan iming-iming bahwa jika milenial terlibat di pertanian, mereka akan mendapatkan gaji minimal Rp 10 juta per bulan.

“Kalau mereka terlibat, itu dapat Rp 10 juta minimal per orang per bulan. Kalau jadi pegawai, (penghasilan) Rp 2 juta, 3 juta. Artinya, menarik kan?” kata Amran.

Di sisi lain, Kementan juga telah membentuk brigade yang terdiri dari kaum milenial untuk mengolah lahan pertanian.

“Satu brigade dengan 15 orang milenial untuk mengolah 200 hektar, disiapkan combine harvester, traktor, dan penunjang produksi lainnya, dengan nilai investasi Rp 3 miliar lebih,” kata Amran dalam keterangan tertulis, 14 Oktober 2024.

Dalam skemanya, hasil usaha pertanian dibagi menjadi 70 persen dan 30 persen, di mana 70 persen merupakan hasil yang didapat oleh para petani milenial dan 30 persen bagi pemilik lahan.

Amran mengatakan, total 3.000 petani generasi muda telah dilibatkan untuk menggarap lahan pertanian. Namun, ia menargetkan akan merangkul 50.000 petani milenial maupun Gen Z di seluruh Indonesia.

IDXChannel - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman meminta pimpinan BUMN pupuk agar mencopot manajer yang tak becus urus distribusi pupuk. Hal itu disampaikan dalam acara Gerakan Nasional Pangan Merah Putih Menuju Swasembada Pangan Berkelanjutan di Jakarta pada Rabu, 6 November 2024.

Permintaan untuk mencopot pejabat yang tak beres mengurus distribusi pupuk bermula saat salah satu kepala desa mengeluh kesulitan untuk memperoleh pupuk subsidi. Mendengar hal tersebut, Mentan Amran pun meminta Dirut PT Pupuk Indonesia Rachmat Pribadi mencopot pejabat bersangkutan.

"Pak Dirut, tolong manager-nya dicopot deh. Ini perintah, Copot! Cek masing-masing yang tidak sampai. Aku minta kabarnya dicopot. Ini perintah, enggak boleh ditawar," kata Mentan.

Dia pun heran masih ada masalah pada distribusi pupuk di Indonesia sampai-sampai pupuk tidak tersalurkan dengan baik ke tangan petani. Padahal, distribusi pupuk sudah dilakukan sejak satu tahun belakangan.

Kemudian, dalam konferensi pers yang digelar pada Jumat (8/11/2024), Mentan kembali menegaskan bahwa pupuk subsidi nantinya bisa ditebus para petani hanya dengan KTP. Dia mengungkapkan jika dirinya telah berkoordinasi dengan Menko Pangan untuk menjadikan distribusi pupuk subsidi lebih sederhana.

Menurutnya langkah ini penting dilakukan untuk memberikan kenyamanan kepada para petani.

"Tadi malam, Menko Pangan kami sudah komunikasi, itu kita sederhanakan ke depan. Kita sederhanakan, cukup KTP, selalu Bapak Presiden sampaikan, bahwa direct, tidak usah terlalu banyak yang terlibat," katanya.

(Febrina Ratna)

Jakarta -

Menteri Pertanian Amran Sulaiman menegaskan pemerintah akan terus mengawal penyaluran pupuk subsidi bisa sampai ke para petani di daerah. Dia memberikan ultimatum bila ada distributor pupuk yang main-main di daerah akan segera dicopot.

Sebelumnya, dia mengaku baru saja mendapatkan banyak sekali keluhan dari para kepala desa soal pupuk subsidi yang belum disalurkan ke para petani. Padahal sejak Januari 2024, pupuk subsidi sudah disebar pemerintah ke daerah.

Kabarnya, dia mendengar ada beberapa distributor pupuk yang nakal dan mengakali penyaluran pupuk subsidi untuk mendapatkan keuntungan. Dari situ dia mengatakan akan mencabut izin distributor nakal tersebut.

"Bisa dibayangkan hari ini pupuknya belum sampai. Saya katakan tolong dievaluasi. Ada lagi mengatakan distributornya nakal. Saya katakan ganti, cabut izinnya. Harus dicabut dong. Ini mengorbankan rakyat kecil. Mengorbankan petani kita. Kasihan petani kita. Sudah modalnya pas-pasan, pupuknya dipersulit," tegas Amran di Kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (7/11/2024) malam kemarin.

Dia menegaskan pesan Presiden Prabowo Subianto adalah agar pupuk subsidi bisa sampai langsung ke petani tanpa ada hambatan. Bila ada masalah di distributor dia meminta PT Pupuk untuk mengevaluasi, kalau perlu diganti bila ternyata terbukti bermain dengan pupuk subsidi.

"Bapak Presiden selalu sampaikan bagaimana langsung ke petani. Jangan dipersulit. Jangan ada yang bermain-main. Jangan dibuat ribet. Kalau ada distributor mempermainkan petani, sudah pasti kita cabut ini. Itu sudah pasti," kata Amran.

Pemerintah sendiri, Amran bilang sudah membuat agar pupuk subsidi bisa makin mudah diterima petani. Salah satunya dengan cara penggunaan KTP sebagai syarat pembelian pupuk subsidi, yang sebelumnya harus pakai kartu tani.

"Kami akan membuat sederhana. Bapak Presiden menyampaikan buat petani nyaman untuk berproduksi. Jadi kita sederhanakan. Yang pertama untuk pupuk adalah cukup menggunakan KTP. Gunakan KTP cukup," pungkas Amran.

(fdl/fdl)

Jakarta -

Menteri Pertanian Amran Sulaiman sore kemarin menghadap Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat. Amran mengaku dapat beberapa arahan dari Prabowo sebelum orang nomor satu di Indonesia itu melakukan lawatan ke luar negeri beberapa waktu ke depan.

Salah satunya adalah Prabowo meminta 61 bendungan yang sebelumnya sudah dibangun Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bisa segera dioptimalkan kegunaannya untuk melakukan irigasi.

Pekerjaan rumah pemerintah saat ini, kata Amran, adalah berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk menyambungkan irigasi primer hingga tersier untuk urusan irigasinya.

"Fokus tadi pada irigasi. Bagaimana kita mengoptimalkan bendungan yang 61 agar airnya betul-betul termanfaatkan untuk sawah kita. Ini luar biasa karena ada bendungan kita sudah bangun sebelumnya. Ada 61 unit. Ini tentu kabar baik untuk petani kalau nantinya irigasi primer, sekunder, tersier itu tersambung," tegas Amran usai menemui Prabowo, Kamis (7/11/2024) kemarin.

"Dari bendungan ada namanya irigasi primer, kemudian sekunder, kemudian tersier, ini harus terkoneksi, sehingga airnya termanfaatkan secara optimal," lanjutnya menambahkan.

Selain itu, Prabowo juga menekankan agar proyek optimalisasi lahan rawa yang produktif bisa terus berjalan dengan baik. Kurang lebih, Amran mengatakan, sudah ada 350 ribu hektare lahan yang dioptimalkan.

"Ini bagaimana dioptimalkan dulunya tanam 1 kali, menjadi 2 kali dan 3 kali. Sehingga nanti ada tambahan produksi ke depan. Ini yang kita optimalkan, kita sempurnakan irigasinya, drainasenya, dan seterusnya," sebut Amran.

Dalam catatan detikcom sendiri pemerintahan Presiden Jokowi memang menargetkan pembangunan 61 bendungan selama 10 tahun menjabat.

Namun, hingga Oktober 2024 kemarin, dari total target tersebut, saat ini pembangunan yang sudah terealisasi baru mencapai 53 bendungan, yang mampu mengairi 353 hektare lahan pertanian. Data tersebut pernah dipaparkan Basuki Hadimuljono yang kala itu menjabat sebagai Menteri PUPR.

(hal/fdl)

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyatakan siap membantu Kementerian Pertanian (Kementan) untuk mencapai target swasembada pangan sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto.

Hal itu dinyatakan Menteri PU Dody Hanggodo usai menemui Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman beserta jajaran di kantor Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Jumat (8/11/2024).

Dody mengibaratkan Kementerian PU sebagai “tukang” bagi Kementan untuk mencapai swasembada pangan.

“Karena begini, kami sebagai tukang, Kementerian PU sebagai tukang, hanya bisa mensupport, tapi yang menjadi hero atau menjadi leading sectornya adalah Pak Menteri Pertanian,” kata Dody saat konferensi pers di Gedung A Kementan, Jumat.

Dody mengatakan, Kementerian PU akan mendukung penuh yang menjadi target Kementan.

“Yang otomatis target besar Pak Prabowo Subianto dan Pak Gibran (Rakabuming Raka), swasembada pangan dalam empat atau lima tahun mendatang,” tutur Dody.

Sementara itu, Mentan Amran mengatakan bahwa akan ada pemaksimalan infrastruktur pertanian di 12 provinsi yang disasar pertama guna mempercepat swasembada pangan.

“(Ada) 12 provinsi. Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, dan lain-lain,” ujar Amran.

Amran mengatakan bahwa target Indonesia adalah mencapai swasembada dalam waktu sesingkat-singkatnya.

“Nah, tanpa (Kementerian) PU, pertanian tidak bisa berbuat banyak. Ada air, ada kehidupan. Jadi, rencana kami, seluruh lahan yang dioptimalisasi, sawah yang dicetak, itu sinergi kolaborasi oleh Kementerian PU,” kata Amran.

Amran menyatakan, Kementerian PU akan membantu dalam produksi air di lahan-lahan pertanian.

Sementara itu, tugas Kementan menyediakan perbantuan subsidi benih, subsidi pupuk, dan alat mesin pertanian.

“Sehingga pergerakan kami efektif. Jangan sampai terjadi, (Kementerian) PU bekerja di Aceh, kami bekerja di Papua atau Kalimantan,” kata Amran.

“Sekarang kami membentuk tim, satu tim, satu kesatuan, untuk merealisasikan gagasan besar Bapak Presiden. Karena yang ada adalah visi Presiden, yang kita jalankan sekarang. InsyaAllah akan swasembada dalam waktu singkat,” tutur Mentan.

Jakarta -

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman ingin mendorong pemberdayaan generasi muda untuk terlibat dalam mendukung swasembada pangan dengan menjadi Petani Milenial. Menurutnya, para petani milenial ini bisa meraup hingga Rp 10 juta per bulan.

Amran melaporkan, sudah ada 3.000 orang yang ikut program Petani Milenial. Sedangkan, ada 20.000 orang lainnya yang saat ini sudah mendaftar untuk ikut program tersebut.

"Kalau mereka terlibat, itu dapat Rp 10 juta minimal per orang per bulan. Kalau jadi pegawai, Rp 2 juta, Rp 3 juta. Artinya menarik kan?," kata Amran di Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Jumat (8/11/2024).

Menurutnya, membuat profesi ini menguntungkan menjadi salah satu syarat untuk membuat generasi muda terlibat dalam pertanian. Dengan demikian, harapannya momen bonus demografi benar-benar bisa dioptimalkan untuk mengelola sumber daya alam (SDA) Indonesia yang melimpah.

Selain menguntungkan, modernisasi teknologi pertanian juga menjadi syarat lainnya. Harapannya, para petani milenial bisa memanfaatkan alat-alat berteknologi tinggi mulai dari traktor hingga drone. Dengan teknologi, produksi pertanian juga bisa digenjot.

"Kalau kita cetak sawah, bangun sawah, kemudian kita tinggalkan, kalau diolah secara manual, pakai tangan, tidak mungkin satu keluarga, empat orang, mengelola 1.000 hektare, 5.000 hektare. Sekarang kita memanfaatkan SDA yang melimpah, kemudian ada teknologi yang kita sudah kuasai," ujarnya.

Dengan tercapainya target cetak sawah 3 juta hektare dalam 4 tahun dan optimalisasi lahan (oplah) 1 juta hektare di 2025, Indonesia bisa mencapai swasembada pangan dan menjadi lumbung pangan dunia.

"Mimpi kami adalah seluruh cetak sawah di Indonesia, 3 juta hektare, itu menjadi transformasi pertanian tradisional ke modern, sejajar dengan, klaster ini, sejajar dengan Amerika, Jepang, dengan Korea, dengan negara-negara maju di dunia. Sehingga, nanti tidak ada alasan, Indonesia tidak menjadi lumbung pangan dunia," kata dia.

(shc/ara)

Peternak sapi di Pasuruan, Jawa Timur, membuang susu hasil panen lantaran ada pembatasan jumlah pengiriman susu ke industri pengolahan.

Peternak dan juga pengepul susu asal Pasuruan, Bayu Aji Handayanto, mengatakan pembatasan tak terlepas karena industri lebih memilih menggunakan susu impor.

"Selama ini, memang kontrol dari pemerintah kurang. Keran impor pun dibuka dan tidak ada pajak untuk susu itu, jadi mereka bisa bebas melakukan impor," ujar Bayu, dikutip detikcom, Rabu (6/11).

Karenanya, ia berharap pemerintah memperhatikan susu dalam negeri. Terkait harga, Bayu yakin para peternak mau berdiskusi dengan industri.

"Kalau masalah harga dan lain sebagainya dengan industri bisa dinegosiasi. Kalau industri merasa harga masyarakat kalah dengan impor kan bisa didiskusikan. Apalagi, masyarakat peternak sapi perah sampai sekarang juga masih jalan," katanya.

Sementara itu, Kementerian Pertanian (Kementan) mengungkapkan Indonesia perlu mengimpor 1 juta ekor sapi perah untuk kebutuhan susu program Makan Bergizi Gratis dan kebutuhan susu regular. Jumlah itu merupakan akumulasi impor sapi pada 2025 -2029.

Hal itu diketahui dari paparan Menteri Pertanian Amran Sulaiman dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR, Selasa (5/11).

"Impor 1 juta ekor (2025-2029). Pelaksana: perusahaan swasta 55 perusahaan," demikian bunyi paparan Amran.

Dalam paparan tersebut juga dijelaskan impor dilakukan untuk memenuhi kebutuhan 8,5 juta ton susu pada 2029.

Jumlah itu terbagi atas kebutuhan susu reguler sebanyak 4,9 juta ton dan kebutuhan untuk program Makan Bergizi Gratis sebanyak 3,6 juta ton.

IDXChannel - Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono meminta para petani sawit di Indonesia ikut menanam padi. Hal ini dilakukan guna meningkatkan produktivitas pangan dalam rangka mendukung program swasembada.

Diungkapkan Sudaryono, para petani sawit bisa memanfaatkan lahan perkebunan mereka untuk melakukan tanam tumpang sari padi gogo. Mengingat padi gogo merupakan jenis padi yang dapat ditanam di luar lahan sawah.

"Lahan baku sawah kita kan 7,4 juta hektare, sementara lahan perkebunan sawit kita 17 juta hektare. Kalau sawitnya sudah tinggi memang kita tidak bisa tanam di bawah. Tapi kalau yang melakukan peremajaan bisa kita tanami secara masif," ujar Wamentan, Kamis (7/11/2024).

Wamentan Sudaryono menjelaskan, ada dua keuntungan utama bagi petani sawit yang memanfaatkan tumpang sari padi gogo. Pertama, petani dapat memperoleh keuntungan tambahan karena padi gogo bisa ditanam dalam waktu singkat.

Kedua, padi gogo adalah salah satu komoditas pangan strategis yang dibutuhkan secara luas oleh masyarakat, yang akan memperkuat ketahanan pangan nasional.

"Padi, jagung, kedelai, dan hortikultura adalah komoditas pangan yang dibutuhkan oleh jutaan orang setiap hari. Dengan memanfaatkan lahan sawit untuk tumpang sari ini, kita tidak hanya menambah produksi pangan, tetapi juga mendukung swasembada pangan," kata dia.

Lebih lanjut, Sudaryono menjelaskan bahwa program tumpang sari ini juga akan mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor pangan, karena dengan memaksimalkan potensi lahan sawit, Indonesia bisa meningkatkan produksi pangan domestik.

“Dengan memanfaatkan lahan sawit, kita bisa menambah pasokan pangan untuk kebutuhan dalam negeri. Ini juga bagian dari upaya kita untuk mengurangi ketergantungan pada impor," tuturnya.

(NIA DEVIYANA)