NUSA DUA - Kemenangan Donald Trump dalam pemilihan presiden AS dinilai akan berdampak pada perubahan kebijakan energi yang selanjutnya akan menciptakan ketidakpastian di pasar minyak nabati global. Meski bukan konsumen utama minyak sawit , kebijakan energi AS dinilai tetap berdampak besar pada pasar minyak nabati, termasuk sawit, secara global.

Hal itu diungkapkan oleh analis dari Bloomberg Alvin Tai di acara Indonesian Palm Oil Conference (IPOC) ke-20 di Nusa Dua, Bali, Jumat (8/11) lalu. Alvin mengatakan, di AS diesel masih menjadi bahan bakar transportasi kedua terbesar dengan penggunaan mencapai 22%, sementara bahan bakar nabati (biofuel) hanya sekitar 6%. Namun, imbuh dia, tren menunjukkan peningkatan penggunaan renewable diesel dan biodiesel, yang diprediksi melampaui konsumsi diesel berbasis petroleum pada tahun 2024 dengan konsumsi mencapai 4,5 juta barel per hari.

"Ketersediaan bahan baku ini meningkat dari kurang dari 10 juta metrik ton pada 2021 menjadi sekitar 15 juta metrik ton pada 2024. Meskipun ada potensi pertumbuhan lebih lanjut, permintaan biodiesel diperkirakan mencapai 25,7 juta metrik ton per tahun, sehingga banyak pihak yang pesimis terhadap tercapainya proyeksi ini mengingat keterbatasan pasokan bahan baku," ujarnya.

Alvin menjelaskan, saat ini bahan baku biodiesel dan renewable diesel AS sebagian besar berasal dari minyak kedelai, yakni 44%. Selanjutnya, adalah minyak daur ulang dan lemak (33%), minyak jagung (15%), serta minyak kanola (5%). Dengan penerapan kebijakan baru berupa kredit pajak 45Z yang menggunakan jejak karbon sebagai tolok ukur, menempatkan Used Cooking Oil (UCO) pada posisi teratas dan minyak sawit Indonesia dengan nilai karbon tertinggi.

Sementara itu, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengatakan Indonesia juga terus mendorong agenda energi terbarukan yang lebih luas melalui peningkatan pencampuran biodiesel. Dengan mengadopsi B35 pada tahun 2023, Indonesia telah mengurangi ketergantungan bahan bakar fosil dan menghemat lebih dari USD7,9 miliar untuk impor bahan bakar fosil.

"Sasaran B50 merupakan perubahan signifikan dalam kebijakan energi, yang bertujuan untuk mengurangi ketergantungan bahan bakar fosil, mengurangi emisi gas rumah kaca, dan mendukung pertanian lokal. Namun, perluasan ini dapat berdampak pada ketahanan pangan dan juga pasokan minyak sawit, terutama untuk ekspor," paparnya pada pembukaan IPOC sehari sebelumnya.

Senada dengan Alvin Tai dan Sudaryono, Dorab Mistry yang juga merupakan pembicara pada acara IPOC mengungkapkan hadirnya program biodiesel di berbagai negara sangat mendorong penyerapan minyak nabati dunia. Namun, stagnasi produksi minyak sawit membuat harganya tidak lagi kompetitif, bahkan cenderung mahal, sehingga daya saing menurun. "Terjadi peningkatan produksi minyak nabati, namun stagnasi produksi komoditas kelapa sawit. Stagnasi ini didorong oleh persoalan domestik seperti teknologi, peremajaan, dan bibit," kata dia.

Dalam jangka panjang, lanjutnya, melemahnya harga minyak bumi, tren politik subsidi pemerintah terhadap biofuel tetap menjadi faktor penentu fluktuasi harga minyak nabati. "Dengan kata lain, capricious climate masih akan mewarnai perjalanan minyak nabati di tahun 2025," ungkap Dorab Mistry.

Dia melanjutkan, cuaca di Amerika Selatan juga berpotensi mendorong kenaikan harga, terutama jika ada penundaan kebijakan biofuel. Di sisi lain, harga minyak kedelai diprediksi tetap kuat, didorong oleh tingginya permintaan biodiesel AS serta perubahan insentif dari blenders credit menjadi producers credit. "Permintaan juga diperkirakan semakin meningkat seiring kebijakan terkait Sustainable Aviation Fuel," tambahnya.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Sumber Global Energy Tbk. (SGER) mendapat kontrak kerja sama dengan Vinacomin, Northern Coal Trading Joint Stock Company untuk memasok batu bara ke Vietnam.

Volume kontrak kali ini sebanyak 300.000 ton dengan durasi pelaksanaan kontrak sejak tanggal penandatanganan hingga 31 Januari 2025.

“Dengan adanya kontrak ini, akan berdampak baik bagi peningkatan kinerja perseroan,” kata President Director SGER Welly Thomas seperti dikutip dari keterbukaan informasi, Minggu (10/11/2024).

Adapun, kontrak anyar ini memiliki nilai US$32,6 juta atau sekitar Rp499 miliar.

“Durasi pelaksanaan kontrak sejak tanggal penandatanganan kontrak hingga 31 Januari 2025,” kata Welly.

Sebelumnya, SGER juga telah melaporkan telah meraih kontrak baru penjualan batu bara untuk menyuplai listrik di Vietnam. SGER menandatangani kontrak kerja sama dengan Vosco Maritime Service Joint Stock Company (VOMASER).

Penandatanganan kontrak tersebut dilakukan oleh Direktur Utama SGER Welly Thomas dan Direktur VOMASER Vuong Manh Linh pada 9 Agustus 2023. Dengan kontrak tersebut SGER berpotensi meraup pendapatan hingga US$60,63 juta atau sekitar Rp920,68 miliar (asumsi kurs Rp15.185 per dolar AS).

Direktur Utama SGER Welly Thomas mengatakan, diraihnya kontrak perjanjian batubara dengan VOMASER menjadi bukti SGER mampu memperluas jaringan penjualannya ke negara lain. Hal ini juga sekaligus menandai ambisi SGER untuk menjadi perusahaan batu bara terdepan di Indonesia.

"Ke depan kami akan terus berupaya mencari kontrak dengan pelanggan baru. Selain Vietnam, Sumber Global Energy juga berpartisipasi untuk mengikuti tender-tender di Sri Lanka, Bangladesh, dan Filipina. Di samping itu, kami juga masih rutin melakukan supply ke China dan India," kata Welly dalam keterangannya, dikutip Kamis (10/8/2023).

Dalam perjanjian tersebut, SGER sepakat untuk menjual 840.000 metrik ton batu bara kepada VOMASER, dengan spesifikasi batubara yang dijual yakni memiliki nilai net calorific value 4,500 kcal/kg, total kandungan air kurang dari 30 persen As Received Basis (ARB), dan total kandungan sulfur kurang dari 0,85 persen Air Dried Basis (ADB).

Seiring dengan adanya kontrak pengiriman batu bara ke Vietnam tersebut, belum lama ini beredar surat dari Kementerian Perdagangan & Industri (MOIT) Vietnam kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia ihwal dugaan kecurangan pasokan batu bara dari pemasok Indonesia, SGER.

Lewat surat dengan nomor 2056/CH-AP bertarikh 27 September 2024, MOIT meminta penyelesaian sengketa dagang batu bara dua negara tersebut, termasuk di dalamnya persoalan pasokan SGER ke importir Vietnam, Danka Minerals Joint Stock Company (Danka).

MOIT membeberkan Danka, importir batu bara asal Vietnam melaporkan adanya sengketa dagang bersama dengan SGER.

Danka menandatangani kontrak jual beli dengan nomor 001/SPC/SGE-DK/VI/2024 dengan SGER pada 21 Juni 2024 lalu. Nilai konsinyasi terbatat sebesar US$4 juta untuk 600.000 ton batu bara Indonesia dengan spesifikasi NAR 4.500 Kkal per kilogram.

Danka telah membayar keseluruhan kontrak dengan SGER, berdasarkan pada sertifikat inspeksi yang diterbitkan PT Anindya Wiraputra Konsult Independent Surveoyr & Laboratory (Anindya), berlokasi di Kalimantan Timur.

Hanya saja, berdasar pada penyelidikan lebih lanjut atas kualitas batu bara tersebut dari Vinh Tan 4 Thermal Power Plant (VT4) yang dikerjakan Vietnam Energy Inspection Corporation, kalori batu bara aktual yang dikirim hanya 3.744 Kcal per kilogram atau lebih rendah 17,2% dari kesepakatan kontrak bersama dengan SGER.

“Menurut informasi Danka, perbedaan nilai kalori ini tidak hanya berdampak pada pinalti yang diterima Danka mencapai US$2,84 juta yang diterapkan VT4 tetapi juga berisiko pada reputasi Danka dan kesempatan bisnis dengan perusahaan pembangkit tersebut,” tulis surat MOIT seperti dikutip Minggu (10/11/2024).

Selain itu, Danka berpendapat insiden ini sebagai tindakan penipuan yang disengaja oleh SGER dan Anindya untuk memperoleh keuntungan yang tidak proporsional dari pasokan batu bara ke VT4.

________

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Jakarta -

Honda merupakan satu dari sedikit merek yang masih menjual motor 110cc di Indonesia. Padahal, produsen lain asal Jepang, seperti Suzuki, Yamaha dan Kawasaki sudah meninggalkan segmen tersebut. Apa sebenarnya alasan Honda?

Sebagai catatan, pilihan motor 110cc Honda di Indonesia cukup banyak. Bahkan, sebagian menjadi kontributor utama penjualan mereka di Tanah Air. Misalnya, Honda BeAT, Scoopy, Genio dan Revo.

Thomas Wijaya selaku Vice President Executive PT Astra Honda Motor (AHM) mengatakan, pasar motor 110cc masih sangat seksi di Indonesia. Sebab, banyak konsumen yang butuh kendaraan kecil untuk mobilitas harian. Itulah mengapa, pihaknya masih bermain di segmen tersebut.

"Pasarnya masih signifikan karena 110cc itu kan biasanya buat mobilitas harian, produktivitas, sehingga mau tidak mau cari yang ekonomis, yang irit, yang awet, perawatannya juga mudah, penggunanya nyaman," ujar Thomas saat ditemui di Cikarang, Jawa Barat.

PT Astra Honda Motor (AHM) resmi meluncurkan Honda Scoopy baru di Indonesia, Selasa (5/11). Skuter matik (skutik) retro tersebut mengalami sejumlah ubahan. Foto: Pradita Utama

Lebih jauh, Thomas menjelaskan, lebih dari separuh penjualan motor Honda di Indonesia masih didominasi produk bermesin 110cc. Sehingga, mustahil untuk meninggalkan segmen tersebut dan beralih ke mesin yang lebih besar.

"Memang 110cc dinilai cukup bisa memenuhi produktivitas, mobilitas para konsumen kita. Jadi masih cukup besar lah buat kita, mungkin di atas 50 persen lah, lebih minus 50-60 persen kita di 110 cc," tuturnya.

Berkat alasan itu pula, Honda masih tetap mempertahankan mesin 110cc di Scoopy baru. Padahal, sebelumnya sempat ada isu, skuter matik retro tersebut akan menggunakan jantung mekanis baru yang lebih besar.

"Saat ini Scoopy dengan mesin 110-nya sudah cukup diminati konsumen, karena sesuai kebutuhan mobilitas dan kebutuhan gaya mereka. Tapi kita terbuka kalau ada masukan-masukan ke depannya bagaimana," kata Thomas.

(sfn/dry)

Jakarta -

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengumumkan kondisi terkini Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 atau di awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.Sri Mulyani mengatakan APBN 2024 per Oktober mengalami defisit Rp 309,2 triliun setara dengan 1,37% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

"Defisit sampai akhir Oktober tercatat Rp 309,2 triliun atau 1,37% terhadap PDB. Ini masih lebih kecil dibandingkan pagu defisit APBN 2024 yang telah ditetapkan bersama DPR yakni 2,29% dari PDB," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTA di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (8/11/2024).

Defisit APBN ini berarti pendapatan lebih kecil dibanding jumlah pengeluaran pemerintah. Meski begitu, dari sisi keseimbangan primer tercatat masih surplus Rp 97,1 triliun.

Lebih rinci dijelaskan, pendapatan negara sampai Oktober 2024 terkumpul Rp 2.247,5 triliun atau naik tipis 0,3% dibandingkan periode yang sama tahun lalu (year on year/yoy). Pendapatan itu berasal dari pajak, bea cukai, serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Sementara itu, belanja negara telah mencapai Rp 2.556,7 triliun atau melonjak 14,1% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Realisasi itu setara dengan 76,9% dari pagu, terdiri dari belanja K/L, belanja non K/L dan transfer ke daerah.

"Pertumbuhan belanja negara ini sangat tinggi sebenarnya dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, yaitu 14,1% year on year. Ini memberikan dampak perekonomian yang cukup baik," tutur Sri Mulyani.

Pemerintah Tarik Utang Rp 438 T

Untuk menutup defisit APBN 2024, pemerintah telah menarik utang baru senilai Rp 438,1 triliun hingga akhir Oktober. Jumlah itu setara dengan 67,6% dari target penarikan utang tahun ini sebesar Rp 648,1 triliun.

"Kinerja pembiayaan ini tetap on track dan dikelola secara efisien dengan menjaga risiko tetap dalam batas terkendali," kata Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono dalam kesempatan yang sama.

Dari total jumlah penarikan utang tersebut, mayoritas berasal dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) neto mencapai Rp 394,9 triliun. Realisasi itu setara dengan 59,3% dari target 2024.

Kemudian, pembiayaan utang yang berasal dari pinjaman tercatat sebesar Rp 43,2 triliun. Sementara pembiayaan non utang terealisasi minus Rp 53,2 triliun.

"Ini masih tetap on track dengan tetap diarahkan untuk menjaga stabilitas anggaran," tutur Thomas.

Keponakan Presiden Prabowo Subianto itu memastikan pembiayaan anggaran dilakukan secara prudent dengan mempertimbangkan defisit APBN 2024 dan kondisi likuiditas pemerintah.

"Secara keseluruhan langkah-langkah pembiayaan ini telah dilakukan untuk mendukung arah dan target APBN, di mana pembiayaan 2024 dikelola secara terukur dan antisipatif mempertimbangkan outlook defisit APBN dan likuiditas pemerintah, serta mencermati dinamika pasar keuangan," tuturnya.

(acd/acd)

Jakarta -

Ada sejumlah merek air minum dalam kemasan ternama di Indonesia, salah satunya Pristine yang menawarkan pH tinggi mencapai 8,6. Air minum ini populer karena diyakini dapat menetralkan makanan dan minuman yang cenderung asam.

Pristine merupakan produk dari PT Super Wahana Tehno. Meski merek ini populer, tahukah detikers siapa pemilik Pristine? Simak artikel ini untuk mengetahui siapa pemegang saham Pristine, sosok pendiri Pristine, serta sejarahnya.

Siapa Pemilik Pristine?

Pristine adalah milik PT Super Wahana Tehno yang merupakan perusahaan patungan (joint venture) antara Nihon Trim dan perusahaan raksasa Indonesia Sinar Mas. Sahamnya saat ini dimiliki oleh dua perusahaan tersebut yang sama-sama memiliki 50% saham.

Nihon Trim Co, Ltd adalah perusahaan asal Jepang yang bergerak dalam teknologi elektrolisasi air yang dapat mengubah pH-nya menjadi basa. Pristine 8.6+ diproduksi dengan sistem air antioksidan Nihon Trim.

Sedangkan Sinar Mas adalah perusahaan yang didirikan mendiang Eka Tjipta Widjaja. Sinar Mas yang kini dikelola keluarga Widjaja telah mengembangkan sayap di berbagai bidang, mulai dari properti, makanan, minuman, pertanian, hingga keuangan.

Dalam perusahaan produsen Pristine ini, Sinar Mas mengakuisisi kepemilikan lewat PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk (SMAR) yang bergerak di bidang pertanian. Selain Pristine, beberapa produknya seperti minyak goreng Kunci Mas, Filma, dan sejumlah minuman ringan.

Sosok di Balik Pristine

Sebelum beralih ke PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk, saham PT Super Wahana Tehno dimiliki oleh PT Sinarmas Multiartha Tbk (SMMA). Bersama Nihon Trim, kedua perusahaan ini mulai meluncurkan Pristine pada 2006.

Salah satu nama yang ada di balik Pristine adalah Fuganto Widjaja. Berdasarkan biografi singkatnya di situs Sinarmas Multiartha, dia menjabat sebagai Presiden Direktur PT Super Wahana Tehno selama 2005-2006.

Fuganto adalah cucu dari Eka Tjipta Widjaja. Ayahnya adalah Indra Widjaja yang menjabat sebagai Komisaris Utama di sejumlah perusahaan di Sinar Mas Group, seperti PT Sinar Mas Multifinance, PT Sinartama Gunita, PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG, dan PT Asuransi Sinarmas.

Sebelumnya dia berpengalaman sebagai Investment Analyst UBS Bank Singapura (2003), kemudian dia pernah menjabat sebagai Wakil Presiden Direktur PT Borneo Indobara (2006-2011), dan Presiden Direktur PT Golden Energy Mines Tbk (2016-2022). Fuganto juga menjabat sebagai Komisaris Utama PT Sinarmas Multiartha periode 2021-2024.

Sejarah Pemilik Pristine

Seperti dijelaskan di atas, Pristine adalah produk dari PT Super Wahana Tehno. Berdasarkan artikel SMILE Magazine milik Sinar Mas (terbit 6 Agustus 2016), Pristine diperkenalkan ke publik sejak 22 November 2006. Sebelumnya, perusahaan ini terlebih dahulu memperkenalkan mesin ionisasi air Simbio TI-9000.

Saat itu, saham perusahaan masih dimiliki oleh Nihon Trim sebesar 50% dan PT Sinarmas Multiartha sebesar 35,19%. Pada Juni 2013, saham PT Sinarmas Multiartha dilepas, kemudian PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk mengakuisisi saham perusahaan sebesar 50%.

Di PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk, terdapat beberapa nama keluarga Widjaja, yakni Franky Oesman Widjaja sebagai Komisaris Utama dan Muktar Widjaja sebagai Wakil Komisaris Utama.

Nah, itulah tadi informasi mengenai pemilik Pristine. Produsen air minum kemasan ini dimiliki oleh perusahaan Nihon Trim asal Jepang dan Sinar Mas Group yang dimiliki oleh keluarga konglomerat Eka Tjipta Widjaja.

(bai/row)

Jakarta -

Pemerintah telah menarik utang baru senilai Rp 438,1 triliun hingga akhir Oktober 2024. Jumlah itu sebesar 67,6% dari target penarikan utang tahun ini sebesar Rp 648,1 triliun.

"Kinerja pembiayaan ini tetap on track dan dikelola secara efisien dengan menjaga risiko tetap dalam batas terkendali," kata Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono dalam konferensi pers APBN KiTA, Jumat (8/11/2024).

Dari total jumlah penarikan utang tersebut, mayoritas berasal dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) neto mencapai Rp 394,9 triliun. Realisasi itu setara dengan 59,3% dari target 2024.

Kemudian, pembiayaan utang yang berasal dari pinjaman tercatat sebesar Rp 43,2 triliun. Sementara pembiayaan non utang terealisasi minus Rp 53,2 triliun.

"Ini masih tetap on track dengan tetap diarahkan untuk menjaga stabilitas anggaran," tutur Thomas.

Keponakan Presiden Prabowo Subianto itu memastikan pembiayaan anggaran dilakukan secara prudent dengan mempertimbangkan defisit APBN 2024 dan kondisi likuiditas pemerintah.

"Secara keseluruhan langkah-langkah pembiayaan ini telah dilakukan untuk mendukung arah dan target APBN, di mana pembiayaan 2024 dikelola secara terukur dan antisipatif mempertimbangkan outlook defisit APBN dan likuiditas pemerintah, serta mencermati dinamika pasar keuangan," tuturnya.

Saksikan juga video: Prabowo Tunjuk 3 Wamenkeu Dampingi Sri Mulyani, Ada Thomas Djiwandono

[Gambas:Video 20detik]

(acd/acd)

Bisnis.com, JAKARTA - Ekonom memperkirakan ekspor industri makanan dan minuman (mamin) Indonesia hingga akhir 2024 dan 2025 akan tetap tumbuh solid meski di tengah tantangan global.

Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menyebut industri mamin terus menjadi sektor andalan dalam pertumbuhan produk domestik bruto (PDB). Pada kuartal III/2024, industri ini berkontribusi sebesar 40,2% terhadap PDB industri pengolahan non-migas.

Menurut Josua, penguatan permintaan domestik dan global terhadap produk-produk olahan Indonesia, terutama di sektor mamin memberi dorongan bagi ekspor. Kendati demikian, ada tantangan yang dihadapi industri mamin UMKM dalam menggeber ekspor.

Salah satunya adalah tantangan dari ketidakpastian ekonomi global dan tekanan inflasi yang masih berlanjut dapat mempengaruhi permintaan di pasar ekspor utama seperti Amerika Serikat (AS), Eropa, dan beberapa negara Asia.

“Ketidakpastian ini berdampak pada daya beli di negara-negara tujuan ekspor, sehingga dapat membatasi pertumbuhan ekspor Indonesia,” ujar Josua kepadaBisnis, dikutip pada Jumat (8/11/2024).

Di samping itu, Josua mengungkap, kenaikan harga bahan baku, terutama komoditas pangan akibat faktor cuaca seperti El Nino juga dapat meningkatkan biaya produksi yang pada gilirannya memengaruhi harga produk ekspor.

Dia menjelaskan, dengan biaya yang lebih tinggi, maka produk mamin Indonesia berpeluang menghadapi persaingan yang lebih ketat di pasar global.

Tantangan lain yang dihadapi industri ini adalah logistik, termasuk biaya pengiriman yang tinggi dan ketidakseimbangan kapasitas transportasi. Tantangan ini dapat memengaruhi efektivitas rantai pasok.

Bahkan, infrastruktur distribusi yang tidak merata juga dapat menghambat kelancaran ekspor, terutama bagi UMKM di industri mamin.

Di samping itu, Josua juga menyebut bahwa pasar ekspor sering kali memiliki standar yang ketat terkait kualitas, keamanan, dan sertifikasi produk.

Menurutnya, tantangan dalam memenuhi standar yang ketata ini, terutama untuk produk yang diekspor ke negara maju, dapat membatasi potensi ekspor jika perusahaan tidak siap memenuhi persyaratan tersebut.

Untuk itu, dia menilai, perlu adanya kebijakan dari pemerintah untuk mengatasi sederet permasalahan ekspor produk UMKM, termasuk mamin.

“Dukungan kebijakan dari pemerintah serta peningkatan efisiensi di sektor manufaktur diharapkan dapat mengatasi beberapa tantangan ini dan mendukung pertumbuhan ekspor industri mamin di Indonesia ke depannya,” tandasnya.

Jakarta -

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso bersama Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Barang Impor Ilegal melakukan ekspose hasil pengamanan produk tekstil yang terduga impor ilegal berupa kain gulungan sebanyak 90.000 rol. Dari hasil penindakan tersebut, secara keseluruhan diperkirakan nilai barang sebesar Rp 90 miliar.

Budi Santoso mengatakan total 90 ribu rol kain gulungan itu berasal dari dua gudang. Lebih rinci, sebanyak 60 ribu rol disita di Gudang Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara dan sisanya di Gudang Roa Malaka Jakarta Barat.

"Jadi, pada hari ini tim Satgas impor seperti yang sudah dilakukan sebelumnya melakukan penyitaan barang ilegal, kain tekstil dan produk tekstil berupa kain gulungan yg diduga ilegal. Sebenarnya ada di dua lokasi, pertama di gudang ditemukan sebanyak 60 ribu rol senilai Rp 60 miliar di Gudang Kamal Muara dan satunya di Roa Malaka Jakarta Barat sebanyak 30 ribu rol dengan nilai 30 miliar, totalnya Rp 90 miliar," kata Budi dalam acara Konferensi Pers, di Gudang Kamal Muara, Jakarta Utara, Jumat (8/11/2024).

Budi menjelaskan produk tekstil tersebut diduga impor ilegal lantaran tidak memenuhi persyaratan impor, seperti tidak adanya persetujuan impor (PI), tidak ada Laporan Surveyor (LS) dan registrasi barang keamanan, keselamatan, kesehatan dan lingkungan (K3L).

Lebih lanjut, kain gulungan tersebut berasal dari China. Informasi ini didapatkan Budi dari keterangan pemilik produk tersebut. Untuk sementara ini, Budi menyebut produk tekstil tersebut akan disita.

Pihaknya masih menunggu itikad baik pelaku usaha agar memenuhi dokumen persyaratan impor. Namun, tidak menutup kemungkinan puluhan ribu kain gulungan tersebut akan dimusnahkan apabila tetap tidak dapat memenuhi dokumen persyaratan impor.

"Berdasarkan keterangan dari pemilih barangnya, ini barang dari China. Nah kemudian nanti bagaimana proses selanjutnya, kita akan serahkan ke Satgas Impor. Nanti kita akan segera ketemu ya, ini barang harus diapakan. Yang jelas, ini sampai sekarang, secara administrasi melakukan pelanggaran karena tidak ada dokumen, dokumen impor," imbuh Budi.

Dia menilai penyelundupan produk tekstil inilah yang menyebabkan industri tekstil dalam negeri tidak berkembang. Untuk itu, sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, pihaknya akan terus melakukan pemberantasan produk impor ilegal.

"Ini salah satunya yang membuat industri tekstil kita tidak berkembang dengan baik karena adanya barang ilegal. Sesuai dengan arahan Bapak Presiden agar terus melakukan pemberantasan, penyelundupan. Mudah-mudahan ke depannya tidak ada lagi barang penyelundupan seperti ini sehingga industri kita tidak dirugikan dan konsumen tidak dirugikan," jelas Budi.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kemendag, Rusmin Amin mengatakan proses investigasi untuk memastikan produk tersebut ilegal membutuhkan waktu berbulan-bulan. Namun, pihaknya memberi tenggat waktu hingga 3 minggu agar pelaku usaha tersebut melengkapi persyaratan impor.

"Dapat info-info ini, terus ada target, kita coba minta teman-teman di lapangan untuk memastikan terkait kelengkapan dokumen dan sebagainya. Nah sampai kita kasih waktu, kalau tidak salah sampai 1 November ya, itu kita belum dapat dokumen secara lengkap, ya udah," kata Rusmin.

Meski begitu, pihaknya masih memberi kelonggaran sampai minggu ini agar pelaku usaha dapat melengkapi persyaratan impor. Apabila sampai tenggat waktu yang diberikan tidak kunjung melengkapi, pihaknya akan memusnahkan barang tersebut.

"Nanti tim Satgas bertemu (pihak perusahaan). Tapi secara aturan kan dimusnahkan (barangnya)," imbuh Rusmin.

(kil/kil)

Bisnis.com, JAKARTA — China hingga Timur Tengah diramal berpeluang menjadi pasar utama ekspor industri makanan dan minuman (mamin) Indonesia, seiring dengan lokasi kedua negara yang relatif dekat dengan RI.

Seperti diketahui, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) bakal memacu ekspor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar bisa naik kelas ke kancah internasional, termasuk produk mamin.

Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengatakan bahwa Asean bisa menjadi salah satu negara yang dapat menjadi target utama ekspor produk mamin Indonesia, lantaran lokasinya yang dekat secara geografis dengan Tanah Air.

“Dan adanya perjanjian perdagangan bebas Asean membuat akses pasar lebih mudah dan mengurangi tarif perdagangan, sehingga mendukung ekspor produk makanan dan minuman,” kata Josua kepada Bisnis, dikutip pada Jumat (8/11/2024).

Selain kawasan Asean, China juga disebut bisa menjadi target utama ekspor produk mamin. Menurut Josua, dengan populasi besar dan meningkatnya minat terhadap produk-produk berkualitas dari Indonesia, China menjadi salah satu pasar ekspor utama.

“Perkembangan kelas menengah di China yang semakin banyak memperhatikan kualitas dan keragaman produk makanan mendorong peluang besar untuk produk-produk makanan olahan dari Indonesia,” tuturnya.

Josua menambahkan bahwa Jepang dan Korea Selatan juga memiliki standar kualitas tinggi. Terlebih, kedua negara ini juga tertarik dengan produk-produk khas dari Indonesia, seperti kopi, teh, dan makanan olahan lainnya.

Jepang dan Korea Selatan, lanjut dia, merupakan pasar yang penting bagi Indonesia karena permintaan akan produk yang inovatif dan berkualitas.

Di samping itu, negara di Timur Tengah juga merupakan pasar yang semakin terbuka bagi produk mamin Indonesia, terutama yang bersertifikasi halal. Pasalnya, Josua mengungkap, permintaan akan produk halal terus meningkat di kawasan Timur Tengah, sehingga memberikan peluang yang besar bagi ekspor dari Indonesia.

Berikutnya, Josua juga menyebut Eropa dan Amerika Serikat (AS) bisa menjadi pasar utama ekspor mamin.

Menurutnya, meski memiliki regulasi ketat terkait standar kesehatan dan keamanan pangan, pasar Eropa dan AS tetap menjadi target penting bagi produk berkualitas tinggi dari Indonesia, terutama produk yang unik dan memenuhi preferensi konsumen akan makanan organik dan natural.

Adapun, Josua memperkirakan ekspor industri mamin Indonesia hingga akhir tahun ini dan 2025 akan tetap tumbuh solid, meski tantangan global memberikan tekanan terhadap kinerja ekspor.

Tercatat, pada kuartal III/2024, industri mamin terus menjadi sektor andalan dalam pertumbuhan produk domestik bruto (PDB), dengan kontribusi mencapai 40,2% terhadap PDB industri pengolahan non-migas. Berkaca dari pertumbuhan ini, kinerja ekspor diproyeksikan meningkat di kuartal-kuartal berikutnya.

Josua pun menyebut penguatan permintaan domestik dan global terhadap produk-produk olahan Indonesia, terutama di sektor mamin memberi dorongan bagi ekspor.

Jakarta -

Tahun 2024 menjadi tahun yang menantang bagi pabrikan otomotif Indonesia. Makin banyak merek yang masuk, namun pasarnya stagnan. Bahkan menciut.

Dalam satu dekade, pasar otomotif Indonesia di sektor roda empat tidak pernah menjauh dari angka satu juta unit. Bahkan dalam dua tahun terakhir tidak tembus pada level tersebut. Tahun ini, Gaikindo merevisi target pasar otomotif Indonesia yang hanya mencapai 850 ribu unit.

Saat pasar yang makin mengecil, banyak pabrikan yang coba menggoda masyarakat Indonesia.

Hyundai salah satunya yang mencoba serius untuk menggarap pasar otomotif Indonesia. Tahun ini masih menjadi musim yang menantang.

"Tahun 2024 market cukup challenging, lebih banyak dipengaruhi faktor makro," kata Chief Marketing Officer PT Hyundai Motors Indonesia (HMID), Budi Nur Mukmin saat ditemui di Cikarang, Jawa Barat.

Memang pasar otomotif mengalami tekanan ekonomi di tengah kenaikan suku bunga dan situasi global yang tak menentu. Penjualan mobil sudah muram jika dibanding tahun lalu.

"Kondisi geopolitik tidak bagus, ketika perang terjadi efek ke suku bunga, efek nilai tukar juga tidak bersahabat. Itu yang membuat masyarakat cenderung hati-hati untuk membelanjakan uangnya untuk beli mobil," kata dia.

"Apalagi sebagian konsumen kita ternyata membeli mobil itu dengan fasilitas kredit. Jadi ketika membeli mobil dengan fasilitas kredit, ada sisi risiko ketika mereka akan melakukan transaksi, jadi itu yang membuat market tahun ini tidak bergairah, meskipun kita terus mendorong dengan adanya produk-produk baru, kemudian ada banyak merek baru yang muncul di Indonesia," jelasnya lagi.

Mengutip paparan LPEM (Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat) FEB UI beberapa waktu lalu, pendapatan per kapita orang Indonesia naik tipis per tahun 3,65 persen, - masih berada dalam kelompok negara berpendapatan menengah-atas awal.

Pendapat per kapita yang naik tipis tersebut disebabkan pertumbuhan ekonomi yang berkisar antara lima persen dalam kurun waktu periode 2015-2022. Ini menjadi salah satu penyebab penjualan mobil di Indonesia stagnan di level satu juta unit.

Penjualan mobil tertinggi di Indonesia terjadi pada tahun 2013 yang mencapai 1.229.811 unit. Tetapi angkanya terus merosot di tahun berikutnya namun tetap berada di level satu jutaan.

Ada faktor yang mendorong penjualan mobil di Indonesia bisa tembus 1,2 juta. Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2013 tumbuh sebesar 5,78 persen.

Kemudian munculnya mobil LCGC yang berhasil mendongkrak penjualan mobil di Indonesia mencapai angka satu juta unit per tahunnya. Bertahun-tahun LCGC selalu masuk dalam jejeran mobil terlaris.

Pasar otomotif masih berada di level satu juta atau malah berkurang jika pemerintah tidak memiliki proyeksi untuk menumbuhkan pasar. Padahal kolaborasi pemerintah dan pabrikan ini tercermin dari produk Low Cost Green Car (LCGC).

"Kita harus ingat, market tumbuh itu karena dua hal, pertama produsen memperkenalkan produk baru, Avanza diperkenalkan oleh Toyota itu market naik 400 ribu (unit). Market tumbuh tahun 2012, market tumbuh ada regulasi pemerintah terkait LCGC, dapat satu juta," kata Chief Operating Officer PT HMID Fransicus Soerjopranoto dalam kesempatan yang sama.

"Kalau nggak ada dua itu, mana bisa market Indonesia tumbuh. Pemainnya nggak mau memperkenalkan produk baru, goverment regulation-nya tidak ada yang mendukung," jelas dia.

Data Penjualan mobil wholesales dalam Beberapa Tahun Terakhir:

2024: 633.218 unit (Januari - September)
2023: 1.005.802 unit
2022: 1.048.040 unit
2021: 887.202 unit
2020: 532.407 unit
2019: 1.030.120 unit
2018: 1.151.308 unit
2017: 1.077.364 unit
2016: 1.062.694 unit
2015: 1.013.518 unit
2014: 1.208.019 unit
2013: 1.229.811 unit

(riar/din)

Jakarta -

Mitsubishi turut hadir di pameran GJAW (Gaikindo Jakarta Auto Week) 2024. Merek asal Jepang ini bakal meluncurkan satu produk baru di pameran otomotif tahunan itu. Begini bocorannya.

Seperti dikatakan Head of PR and CSR Department PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) Aditya Wardhani, Mitsubishi akan menghadirkan sekitar 8 unit mobil untuk di-display.

"Akan ada salah satu produk yang kami luncurkan dan perkenalkan (di GJAW 2024). Apakah itu? Akan kami beritahukan di sana," jelas Aditya di Jakarta, Kamis (7/11/2024).

Pada akhir presentasinya, Aditya memperlihatkan sebuah gambar tampak belakang, mobil konsep dengan jenis SUV. Mobil tersebut tampak memiliki desain sangat sporty dan agresif, dengan spoiler belakang yang meruncing.

Mobil ini memiliki desain atap mengambang (floating roof) dengan lampu belakang sporty berbentuk huruf 'Y'. Yang mencuri perhatian lagi, bagian belakang mobil ini terlihat memiliki desain yang tegas dan kekar. Mobil ini juga memiliki kaca belakang yang tampak luas.

Sekadar informasi, GJAW 2024 diselenggarakan pada 22 November hingga 1 Desember, di ICE-BSD City, Tangerang. Sebelumnya pameran GJAW selalu dilakukan di JCC, Senayan, Jakarta. Dan baru mulai tahun ini pindah ke Tangerang.

"Di penutup akhir tahun kami adakan Gaikindo Jakarta Auto Week, kali ini MUF GJAW. Karena akhir tahun kita ingin menggencarkan penjualan otomotif Indonesia. Harapannya para peserta bisa memberi special promotion atau diskon di pameran ini, agar meningkatkan penjualan otomotif Indonesia," kata Ketua Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Yohannes Nangoi di Jakarta, Kamis (7/11/2024).

GJAW 2024 akan diikuti lebih dari 80 merek otomotif yang terdiri dari 27 merek kendaraan penumpang, termasuk Aletra, BAIC, BMW, BYD, Chery, Citroen, Daihatsu, Ford, GAC Aion, Honda, KIA, Lexus, Mazda, Maxus, Mercedes-Benz, MG, MINI, Mitsubishi Motors, Neta, Nissan, Subaru, Suzuki, Toyota, VinFast, Volkswagen, Wuling, dan Zeekr.

Dari segmen kendaraan roda dua, sebanyak 12 merek akan ikut pameran ini, meliputi Alva, Aprilia, Harley-Davidson, Motoguzzi, Piaggio, Royal Alloy, Royal Enfield, Scomadi, Vespa, V Move, Yamaha dan ZPT, turut serta untuk menambah ragam pilihan pengunjung. Lebih dari 40 merek industri pendukung juga siap meramaikan MUF GJAW 2024.

(lua/din)

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar (Cak Imin) berharap anggaran bantuan sosial (bansos) dapat dinaikkan menjadi Rp100 triliun pada 2025.

Menurut Cak Imin, angka tersebut dapat direalisasikan apabila seluruh pihak jajaran Kementerian/Lembaga mengikuti arahan dari Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan efisiensi dan menutup segala kebocoran anggaran.

"Presiden dengan tegas berkali-kali menyampaikan kita akan melakukan efisiensi sekaligus dalam satu tarikan nafas menutup segala jenis kebocoran anggaran kita. Kami berharap ini sukses dan paling tidak kita berdoa 2025 ini akan ada tambahan bantuan sosial moga-moga bisa sampai Rp100 triliun," katanya di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

Ketum PKB itu menilai apabila pemerintah dapat menggelontorkan bansos yang tinggi dan tepat sasaran. Maka, kemiskinan dan kemiskinan ekstrem akan berkurang dengan signifikan.

Meski begitu, dia menekankan bahwa sampai saat ini belum ada usulan tambahan anggaran sebesar Rp100 triliun untuk bansos pada 2025. Bertambahnya anggaran bansos itu hanya menjadi harapannya usai ada efisiensi dan tidak ada lagi kebocoran anggaran.

Di sisi lain dia mengaku bahwa saat ini anggaran pemerintah untuk pemberian bansos pada tahun mendatang berada dikisaran Rp70 triliun. Sejalan dengan harapan kenaikan anggaran bansos, Cak Imin juga meminta Kepala Daerah melakukan sinkronisasi data dengan Badan Pusat Statistik (BPS).

Sinkronisasi data, kata Cak Imin, diharapkan agar pemerintah memiliki data tunggal terpadu agar mengetahui jumlah secara pasti pihak yang berhak menerima bansos.

“Jangan sampai orang yang bukan miskin tapi masuk data miskin. Kami minta kepala daerah melakukan sinkronisasi data dengan BPS, dengan berbagai data yang real sehingga tidak membocorkan bantuan sosial yang tersesat,” pungkas Cak Imin.