Negosiasi alot antara Boeing dan karyawannya soal kenaikan gaji menemui titik cerah. Karyawan pabrikan pesawat Amerika Serikat itu sudah setuju dengan kenaikan gaji yang ditawarkan perusahaan dan akan menghentikan mogok kerja yang berlangsung selama 7 minggu ke belakang.

Dilansir dari Reuters, Selasa (5/11/2024), tawaran terbaru Boeing mencakup kenaikan upah sebesar 38% yang dibagi selama empat tahun. Jumlahnya naik dari tawaran sebelumnya yaitu naik sebesar 35% yang sempat ditolak para pekerja 12 hari yang lalu. Ini menjadi penawaran keempat Boeing sejak aksi mogok dimulai pada 13 September yang lalu.

Tidak jelas berapa lama waktu yang dibutuhkan Boeing untuk kembali ke aktivitas produksi usai urusan negosiasi selesai. Aksi mogok ini disebut-sebut telah menunda penyelesaian 38 unit pesawat per bulan.

Asosiasi Pekerja Mesin dan Dirgantara Internasional (The International Association of Machinists and Aerospace Workers/IAM) mengatakan para pekerja dapat kembali bekerja paling cepat pada hari Rabu jika penawaran mencapai kesepakatan, atau paling lambat pada tanggal 12 November.

Brandon Bryant, Presiden IAM District W24, yang mewakili sekitar 1.300 pekerja yang mogok di Oregon, mengatakan para pekerja nampak senang dengan tawaran kontrak baru dan siap untuk kembali bekerja.

"Banyak dari mereka yang saya ajak bicara hari ini, mereka siap untuk kembali bekerja. Mereka menilai ini adalah kontrak yang bagus, mereka pikir ini positif, mereka melihat ini adalah langkah maju yang hebat," tegas Bryant.

Di sisi lain, Presiden Distrik Serikat Pekerja 751 Jon Holden yang bernegosiasi atas nama sebagian besar pekerja pun telah mendukung kontrak terbaru dan memperingatkan pekerja bahwa jika mereka menolak kesepakatan tersebut, tawaran Boeing berikutnya akan lebih buruk.

KOMPAS.com – Kenaikan harga tiket masuk Taman Nasional (TN) yang diatur dalam PP No. 36 Tahun 2024 menuai reaksi dari wisatawan yang sering bepergian ke Taman Nasional.

PP tersebut diresmikan oleh Presiden ke-7 Republik Indonesia (RI) Joko Widodo pada 30 September 2024, yang mulai berlaku pada 30 Oktober 2024.

Pada kesempatan kali ini, Jumat (1/11/2024), Kompas.com menanyakan respons dari wisatawan yang kerap pergi ke berbagai Taman Nasional seperti Taman Nasional Gunung Merbabu dan Taman Nasional Gunung Ciremai.

Bagaimana wisatawan menanggapi kebijakan baru ini?

Salah satu wisatawan yang kerap melakukan pendakian di berbagai Taman Nasional bernama Leonardo Juan (21 tahun) seorang warga Buaran, Jakarta Timur, yang mengungkapkan pandangannya kepada Kompas.com via Whatsapp, Jumat (1/11/2024).

Menurutnya, keputusan pemerintah harus dihormati, terutama karena taman nasional berada di bawah naungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Lihat postingan ini di Instagram

Sebuah kiriman dibagikan oleh Kompas.com (@kompascom)

"Hormati keputusan pemerintah, sebab taman nasional itu di bawah naungan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Jadi, sudah diputuskan, hormati putusan tersebut," ujar Leonardo saat ditanya Kompas.com via Whatsapp, Jumat (1/11/2024).

Kebijakan ini ternyata tidak mengurangi minat Leonardo untuk mengunjungi taman nasional.

Ia menganggap bahwa meskipun ada kenaikan harga, kunjungannya ke taman nasional tidak begitu sering sehingga dampaknya terhadap pengeluaran wisata masih tergolong minim.

"Tidak memengaruhi minat untuk berkunjung, karena pergi ke sana belum tentu dalam sebulan sekali atau seminggu sekali," katanya.

Namun, Leonardo berharap kenaikan harga tiket ini dapat di ikuti dengan peningkatan kualitas fasilitas di taman nasional.

Leonardo mengungkapkan, pengalaman terakhirnya di Taman Nasional Gunung Merbabu (TNGM) cukup memuaskan, tetapi ia menilai masih ada ruang untuk perbaikan.

Dok. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Ilustrasi wisatawan di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS), Jawa Timur.

"Terakhir kemarin ke TNG Merbabu, dengan harga lama serta fasilitas yang ada, bisa dikatakan cukup memadai bagi wisatawan, tapi tentu akan lebih baik lagi jika ada yang di perbaiki dan di tingkatkan," tambahnya.

Lebih jauh, Leonardo menilai kenaikan tarif ini tidak berpengaruh besar pada anggaran wisata yang ia siapkan, mengingat harga tiket masuk terbaru yang masih relatif terjangkau dan Ia berharap adanya peningkatan pengalaman bagi pengunjung dengan tarif baru ini.

“Pastinya dengan kenaikan harga, pelayanan serta pengalaman yang diperoleh oleh pengunjung harus lebih baik,” kata Leonardo.

Dengan adanya kenaikan harga tiket ini, Leonardo berharap agar kualitas dan kelestarian taman nasional tetap terjaga, sekaligus memberikan kenyamanan yang lebih baik lagi bagi para pengunjung yang ingin menikmati keindahan alam di Indonesia.

Pemerintah memberi sinyal akan menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% pada tahun 2025. Kebijakan itu dilakukan demi mendongkrak pendapatan negara dari sektor pajak. Gimana dampak kenaikan tarif PPN tersebut terhadap sektor otomotif?

Presiden Direktur PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) Nandi Julyanto mengungkapkan, pada prinsipnya Toyota selalu mendukung kebijakan pemerintah. Toyota juga paham jika pemerintah membutuhkan pemasukan yang banyak dari sektor pajak.

"Kita ikut pemerintah, peraturannya kayak gitu. Kan nanti kan pasti ada pertimbangan-pertimbangan lain ya," ungkap Nandi kepada wartawan di Universitas Indonesia, Depok, belum lama ini

"Kita juga memahami bahwa pemerintah membutuhkan pendapatan ya," sambung Nandi.

Nandi menambahkan, kenaikan PPN menjadi 12% kemungkinan tidak terlalu berpengaruh karena karakter konsumen Indonesia yang bisa melakukan penyesuaian. Tapi meski begitu, kenaikan PPN 12% bisa saja mengganggu market otomotif di Tanah Air.

"Pasti ada guncangan, (tapi) orang kita kan cenderung fleksibel. Tapi sampai level tertentu, mungkin akan mengalami gangguan market cukup besar. Nah ini yang sebenarnya kita perlu pikirkan bersama ya," ungkapnya lagi.

Sementara itu, Wakil Presiden Direktur PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) Bob Azam menjelaskan, tujuan pemerintah mendapatkan pemasukan lebih banyak dengan menaikkan PPN menjadi 12%, belum tentu bisa tercapai.

"Misalnya pemerintah menaikkan PPN, belum tentu hasil finally revenue-nya akan naik. Bisa saja karena PPN dinaikkan, justru ekonominya akan menciut, finally tax revenue-nya juga akan menurun," terang Bob.

Lanjut Bob menambahkan, pemerintah bisa belajar dari kondisi saat pandemi Covid-19 melanda pada tahun 2020 silam. Saat itu pemerintah memberi relaksasi pajak untuk mobil baru. Tapi pajak yang disetorkan pemerintah angkanya naik.

"Pengalaman kita waktu Covid-19, pemerintah ngasih insentif untuk otomotif. Tapi finally tax yang kita bayar ke pemerintah naik. Nah oleh karena itu kan kita beberapa kali juga komunikasi ke pemerintah, bahwa industri ini perlu dikasih relaksasi," jelas Bob.

"Jadi yang saya khawatirkan, kalau PPN naik itu justru finally tax revenue-nya akan turun. Kalau ekonomi sudah turun, ongkos untuk naikinnya itu lebih gede lagi. Jadi harus berhati-hati banget," terang Bob.

Soal PPN Naik 12%, Menko Airlangga: Lihat UU APBN Nanti

Soal PPN Naik 12%, Menko Airlangga: Lihat UU APBN Nanti

Penyesuaian harga BBM terjadi di semua SPBU mulai hari ini, Jumat 1 November 2024. Di SPBU Vivo harga BBM semua produk mengalami kenaikan dari harga di bulan Oktober.

Mulai dari Revvo 90 misalnya, harganya naik dari awalnya Rp 11.995 menjadi seharga Rp 12.090 per liter.

Kemudian produk Revvo yang naik selanjutnya mengalami kenaikan harga adalah Revvo 92, yang naik dari awalnya Rp 12.190 menjadi Rp 12.200 per liter.

Terakhir, kenaikan harga paling besar terjadi pada produk Revvo 95. Dari awalnya cuma Rp 12.950 per liter di Oktober, mulai hari ini menjadi Rp 13.200 per liter.

Berikut ini harga BBM Revvo terkini:

• Revvo 90 Rp 12.090
• Revvo 92 Rp 12.200
• Revvo 95 Rp 13.200

Harga BBM di beberapa SPBU mulai mengalami kenaikan per hari ini, Jumat 1 November 2024. Nampak kenaikan harga BBM terjadi pada SPBU BP.

Pada SPBU BP, produk BP Ultimate dan Ultimate Diesel mengalami kenaikan mulai hari ini. Dilihat dari website resmi BP Indonesia, Jumat (1/11/2024), terlihat harga BP Ultimate menjadi Rp 13.310, naik dari awalnya cuma Rp 13.070 per liter pada bulan Oktober.

Sementara pada produk BP Ultimate Diesel kenaikan harga BBM juga terjadi. Dari awalnya Rp 13.250, mulai hari ini naik jadi Rp 13.510 per liter.

Namun, khusus harga produk BP 92 tetap Rp 12.290 per liter tak mengalami kenaikan. Harga tersebut berlaku di Jabodetabek.

Berikut ini daftar lengkap harga BBM:

• BP 92: Rp 12.290
• BP Ultimate: Rp 13.310
• BP Ultimate Diesel: 13.510

Sumber: Reuters | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - Indeks-indeks utama Wall Street dibuka lebih rendah pada hari Senin (21/10), setelah mengalami kenaikan di minggu lalu.

Penurunan ini terjadi saat investor bersiap untuk laporan pendapatan penting yang dapat memengaruhi apakah indeks-indeks tersebut akan mundur dari level tertinggi atau mempertahankan momentum kenaikan.

Melansir Reuters, Indeks Dow Jones Industrial Average turun sebesar 53,7 poin atau 0,12% dan dibuka pada 43.222,21.

Indeks S&P 500 juga turun 6,9 poin atau 0,12%, menjadi 5.857,82. Sementara Indeks Nasdaq Composite mengalami penurunan sebesar 33,1 poin atau 0,18% menjadi 18.456,481.

Penurunan ini terjadi setelah rally yang kuat di minggu sebelumnya, di mana Dow dan S&P 500 mencapai rekor penutupan tertinggi.

Rally tersebut didorong oleh awal yang positif untuk musim laporan pendapatan kuartalan, data ekonomi yang baik, serta optimisme terkait kemungkinan pemotongan suku bunga oleh The Fed.

Kedua indeks tersebut mencatat enam minggu berturut-turut mengalami kenaikan, menjadikannya sebagai periode terbaik tahun ini.

Imbal hasil Treasury 10 tahun naik hingga 4,13%, memberikan tekanan pada saham-saham pertumbuhan yang sensitif terhadap suku bunga.

Semua saham dalam kelompok yang disebut Magnificent Seven mengalami penurunan dalam perdagangan pre-market, dengan Tesla terpuruk 1,1%.

Penurunan lainnya termasuk saham Nvidia yang turun 0,3% dan Apple yang merosot 0,4%.

Di sisi positif, saham Boeing melonjak 3% setelah berita bahwa pekerja mungkin akan memberikan suara pada kesepakatan baru untuk mengakhiri pemogokan yang mahal selama lima minggu. Perusahaan ini dijadwalkan untuk melaporkan pendapatan dalam waktu dekat.

“Pasar hari ini terlihat sedang beristirahat dan mungkin sedang mengkonsolidasi beberapa keuntungan kuat yang kami raih minggu lalu,” ungkap Peter Cardillo, Kepala Ekonom Pasar di Spartan Capital Securities.

“Meskipun ada kenaikan imbal hasil, pasar tetap tangguh berkat laporan pendapatan yang lebih baik dari perkiraan.”

Sebanyak 114 perusahaan dalam indeks S&P 500 diperkirakan akan melaporkan pendapatan kuartalan minggu ini, termasuk International Business Machines, Tesla, dan Coca-Cola. Hasil dari Texas Instruments juga akan menarik perhatian di sektor chip.

Data yang dikumpulkan oleh LSEG menunjukkan bahwa 83,1% perusahaan dalam S&P 500 yang melaporkan hasil hingga hari Jumat melampaui estimasi pendapatan, lebih tinggi dibandingkan rata-rata 79,1% dari empat kuartal sebelumnya.

Namun, risiko seperti meningkatnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah, kenaikan imbal hasil Treasury, dan volatilitas menjelang pemilihan presiden AS yang akan datang memberi tekanan pada ekuitas.

Besaran kenaikan Upah Minimum Provinsi(UMP) 2025 akan ditentukan di era pemerintahan Prabowo Subianto. Hal ini disampaikan oleh Wakil Menteri Tenaga Kerja (Wamenaker) Afriansyah Noor.

Afriansyah mengatakan, pemerintah terus menggodok kenaikan UMP. Dia memberi sinyal besaran kenaikan UMP akan berada di tangan Prabowo.

"Sedang dibahas dan digodok," kata Afriansyah saat ditemui di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Jumat (18/10/2024) kemarin.

Ketika ditanya mengenai besaran kenaikannya, Afriansyah enggan menjawab. Dia melempar hal itu kepada Menaker baru di era Prabowo.

"Nanti tanyakan dengan menteri yang baru. Nanti saya salah ngomong," jelasnya.

Terkait sosok Menaker baru, Afriansyah tidak mengetahui. Dia bilang belum bertemu dengan sosok yang menempati posisi tersebut. Namun, dia membocorkan siapa pengganti dirinya yakni Immanuel Ebenezer.

"Kalau nggak salah itu (Wamenaker) Immanuel Ebenezer. Kalau menterinya saya belum paham. (Belum ketemu menteri baru?) Belum," jelasnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang merangkap Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) ad interim meminta semua pihak menunggu hingga November 2024 untuk hasil pembahasan UMP 2025.

"UMP kan siklusnya di bulan November nanti, jadi kita tunggu saja hasil dari report BPS (Badan Pusat Statistik)," kata Airlangga kepada wartawan di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis (3/10/2024).

Di sisi lain, KSPI dan Partai Buruh meminta pemerintah untuk menaikkan UMK maupun UMP 2025 sebesar 8-10%. Pertimbangannya berdasarkan angka inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan inflasi dalam dua tahun terakhir berada pada kisaran 2,5%, sementara pertumbuhan ekonomi mencapai 5,2%. Jika digabungkan maka totalnya sekitar 7,7%, yang kemudian dibulatkan menjadi 8% hingga 10%.

"Kenaikan upah minimum yang diusulkan adalah sebesar 8%, namun KSPI mengusulkan penambahan 2% sehingga kenaikannya menjadi 10% untuk daerah-daerah yang memiliki disparitas upah tinggi antara kabupaten/kota yang berdekatan. Hal ini diharapkan dapat mengurangi kesenjangan upah di wilayah-wilayah tersebut," ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (27/9).

Pemerintah terus menggodok besaran kenaikan upah minimum (UMP) tahun 2025. Wakil Menteri Tenaga Kerja (Wamenaker) Afriansyah Noor memberi sinyal kenaikan UMP itu akan ditentukan di era pemerintahan berikutnya, Prabowo Subianto.

"Sedang dibahas dan digodok," kata Afriansyah saat ditemui di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Jumat (18/10/2024).

Saat ditanya lebih lanjut mengenai besaran dan di masa transisi pemerintahan, dia enggan menanggapi. Dia hanya menyebut agar menanyakan dengan Menaker yang baru di era pemerintah Prabowo.

"Nanti tanyakan dengan menteri yang baru. Nanti saya salah ngomong," jelasnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang merangkap Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) ad interim meminta semua pihak menunggu hingga November 2024 untuk hasil pembahasan UMP 2025.

"UMP kan siklusnya di bulan November nanti, jadi kita tunggu saja hasil dari report BPS (Badan Pusat Statistik)," kata Airlangga kepada wartawan di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis (3/10/2024).

Di sisi lain, KSPI dan Partai Buruh meminta pemerintah untuk menaikkan UMK maupun UMP 2025 sebesar 8-10%. Pertimbangannya berdasarkan angka inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan inflasi dalam dua tahun terakhir berada pada kisaran 2,5%, sementara pertumbuhan ekonomi mencapai 5,2%. Jika digabungkan maka totalnya sekitar 7,7%, yang kemudian dibulatkan menjadi 8% hingga 10%.

"Kenaikan upah minimum yang diusulkan adalah sebesar 8%, namun KSPI mengusulkan penambahan 2% sehingga kenaikannya menjadi 10% untuk daerah-daerah yang memiliki disparitas upah tinggi antara kabupaten/kota yang berdekatan. Hal ini diharapkan dapat mengurangi kesenjangan upah di wilayah-wilayah tersebut," ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (27/9).

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada perdagangan Jumat (11/10) ditutup menguat +0,54% atau +40,52 poin ke level 7.520. IHSG hari ini (14/10) diprediksi bergerak dua arah dalam kisaran 7.450.-7.560.

Financial Expert Ajaib Sekuritas, Ratih Mustikoningsih dalam risetnya menjelaskan sentimen yang mempengaruhi pergerakan IHSG hari ini antara lain, dari dalam negeri, Secara akumulasi dalam sepekan (7-10 Oktober) IHSG menguat +0,33%, setelah tiga pekan beruntun secara weekly mengalami koreksi.

Meskipun IHSG rebound, investor asing masih mencatatkan jual bersih di pasar ekuitas domestik senilai Rp4,56 triliun. Katalis yang menjadi booster bagi pergerakan IHSG, yaitu insentif sektor properti yang dapat memberikan multiplier effect ke sektor lain, seperti perbankan dan material dasar.

"Stimulus tersebut berupa rencana pemerintah untuk menghapus PPN 11% dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar 5% untuk segmen properti. Atas rencana kebijakan tersebut, sektor properti dalam sepakan mengungguli sektor lainnya dengan menguat +4,40%," tulisnya, Senin (14/10/2024).

Dari mancanegara, bursa Wall Street menguat terbatas di akhir pekan. Pelaku pasar menyambut rilis kinerja keuangan emiten pada 3Q24. Emiten sektor keuangan, seperti Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs Group dan Morgan Stanley akan melaporkan kinerja keuangan pekan ini.

"Dari Asia, pemerintah China pada pertemuan di akhir pekan mengumumkan akan menambah defisit fiskal lebih tinggi untuk meningkatkan konsumsi dan pasar properti, meskipun disebutkan jumlah spesifik dana yang diberikan. Sementara, pelaku pasar pekan ini juga mananti rilis pertumbuhan ekonomi (PDB) China pada Kuartal III-2024. China menargetkan di tahun 2024 pertumbuhan ekonomi dapat mencapai 5%," lanjutnya.

Rekomendasi Saham Hari Ini:

MDKA
Buy: 2.540
TP: 2.630
Stop loss: 2.480

MDKA berpotensi reversal jangka pendek di atas MA 20,100. Indikator stochastic crossing di area oversold indikasi rebound.

Harga nikel LME kontrak November 2024 naik+1,87% ke level USD17.717 per metrik ton. Kenaikan tersebut merespon positif stimulus fiskal yang akan diberikan oleh pemerintah China dengan defisit APBN yang diperluas.

MYOR
Buy: 2.640
TP: 2.720
Stop loss: 2580

MYOR bullish reversal membentuk bullish harami di area support. Indikator stochastic crossing di area oversold indikasi rebound.

Segmen konsumsi primer menjadi pilihan ketika konsumsi sektor discretionary mengalami penurunan yang tercermin dari deflasi bulanan dalam 5 bulan beruntun. Sementara, per Juni 2024 MYOR membukukan kenaikan laba bersih sebesar 41,1% yoy menjadi Rp1,75 triliun. Dari sisi topline, pendapatan juga tumbuh 9,4% yoy menjadi Rp 16,2 triliun.

SMRA
Buy: 720
TP: 740
Stop loss: 670

SMRA bullish continuation di atas MA 5,20,100. Membentuk long white candle dengan volume yang menguat. Indikator MACD BAR histogram melemah terbatas dalam momentum akumulasi.

Per Juni 2024, marketing sales SMRA mencapai Rp1,7 triliun atau setara dengan 34% dari target tahun 2024. Namun, insentif yang diberikan pemerintah, berupa PPN DTP 100% hingga akhir tahun dan rencana insentif tambahan penghapusan pajak properti hingga 16% pada 1 hingga 3 tahun kedepan memberi dampak positif bagi sektor ini.

Dewan Pengupahan Nasional (NWC) Singapura meminta pengusaha menaikkan upah karyawan yang digaji rendah. Angka kenaikan direkomendasikan 5,5-7,5% bagi buruh yang pendapatan bulanannya di kisaran S$ 2.500 atau Rp 30.000.000 (kurs Rp 12.000)

Dikutip dari The Straits Times, Jumat (11/10/2024), mereka akan mendapat kenaikan gaji sekitar S$ 100-120 atau Rp 1,2-1,4 juta. Pengusaha juga boleh menaikkan gaji di atas persentase yang ditetapkan.

Namun, pengusaha yang kinerja bisnisnya kurang baik direkomendasikan tetap menaikkan upah karyawan pada batas minimal yang ditetapkan. Pengusaha juga disarankan untuk memberikan bonus untuk karyawan yang kinerjanya baik.

Pedoman tersebut sudah disetujui pemerintah Singapura namun tidak bersifat wajib. Adapun periode waktunya adalah mulai 1 Desember 2024 hingga 30 November 2025.

Ketentuan ini berlaku bagi semua karyawan di perusahaan yang memiliki serikat pekerja dan non-serikat pekerja, baik di sektor publik maupun swasta. Pedoman ini dikeluarkan di tengah perkiraan perlambatan inflasi serta membaiknya prospek ekonomi.

Meskipun, masih ada risiko konflik geopolitik dan kondisi keuangan yang semakin ketat dalam jangka waktu yang lebih lama, inflasi inti di Singapura turun menjadi 3,1% tahun ke tahun pada paruh semester I-2024, turun dari 4,2% pada 2023.

NWC menyarankan pengusaha yang menghadapi ketidakpastian prospek usaha untuk menerapkan sistem upah fleksibel (FWS) yang terdiri dari komponen variabel tahunan dan bulanan untuk memberi penghargaan kepada karyawan sambil menjaga fleksibilitas upah.

"FWS memungkinkan pengusaha untuk melakukan penyesuaian cepat selama masa krisis untuk mempertahankan bisnis mereka dengan memotong biaya dibandingkan dengan memangkas lapangan kerja," bunyi pernyataan NWC.

Saksikan Live DetikPagi:

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) telah membubarkan 82.000 koperasi sepanjang 2014 sampai 2019. Deputi Bidang Perkoperasian KemenkopUKM Ahmad Zabadi mengatakan pada 2014 koperasi aktif yang tercatat sebanyak 209.000.

"Sekarang 130.119 unit koperasi aktif. Artinya dari sisi jumlah entitas terjadi penurunan karena memang pada tahap periode 2014-2019 kita melalukan pembubaran 82.000 koperasi," kata Ahmad dalam konferensi pers, di Kantor KemenkopUKM, Jakarta Selatan, Kamis (10/10/2024).

Setelah pembubaran, jumlah koperasi aktif hingga 2019 tinggal 127.000. Kemudian terjadi kenaikan jumlah koperasi hingga 2024 mencapai 130.119.

"Yang tidak aktif sudah kita bubarkan pada 2019-2024 sehingga jumlah koperasi 127.000. Hari ini tinggal 130.000. Artinya jumlah koperasi lima tahun terakhir terjadi peningkatan," jelasnya.

Menurut Ahmad, selama KemenkopUKM membubarkan koperasi puluhan ribu itu, tidak ada yang protes.

"Artinya yang dibubarkan benar-benar mati. Pada waktu itu, koperasi tercatat tidak berbadan hukum, sebagai koperasi tidak pernah dilakukan verifikasi terhadap yang masih aktif atau tidak aktif," pungkasnya.

Ekonom menilai rencana kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari saat ini 11% menjadi 12% pada 2025 perlu ditunda. Hal ini melihat indikasi pelemahan daya beli masyarakat yang relatif kuat terutama pada kelas menengah.

"Jika indikator ini berlanjut sampai dengan awal tahun 2025 maka kami kira pemerintah perlu mempertimbangkan ulang untuk menetapkan tarif baru PPN 12% seperti yang direncanakan sebelumnya," kata Ekonom Center of Reform on Economic (CORE) Yusuf Rendy kepada detikcom, Selasa (8/10/2024).

Rendy menyebut, indikator inflasi inti yang angkanya relatif mirip dengan kondisi pandemi COVID-19 menunjukkan terjadinya pelemahan permintaan terutama untuk kelompok kelas menengah. Belum lagi terjadinya kontraksi indikator PMI manufaktur dan banyaknya pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir.

"Itu menjadi hal yang perlu diperhatikan, apalagi jika menyasar pada kelompok-kelompok tertentu seperti misalnya kelas menengah," ucapnya.

Kenaikan PPN menjadi 12% dinilai akan mengerek inflasi dan menggerus daya beli yang bisa mempengaruhi perekonomian secara umum. Dengan ditundanya kebijakan tersebut, membuktikan negara hadir untuk masyarakat dan tidak hanya mementingkan pemasukan.

"Perlambatan konsumsi untuk kelompok kelas menengah yang diakibatkan oleh rencana kenaikan PPN 12% sudah tentu akan sedikit banyak juga ikut mempengaruhi pertumbuhan konsumsi rumah tangga secara umum," tuturnya.

Terpisah, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira menyebut yang menderita akibat kenaikan PPN menjadi 12% bukan hanya masyarakat, melainkan juga pelaku usaha industri manufaktur dan ritel.

"Yang kasihan bukan hanya masyarakat daya belinya turun, tapi juga pelaku usaha industri manufaktur dan ritel bisa gigit jari. Efek lanjutan ketika konsumen mengurangi belanja, maka perusahaan bisa menurunkan kapasitas produksi seperti saat ini tercermin dari PMI manufaktur yang berada di bawah level 50," imbuhnya.

Kapasitas produksi yang turun mempersempit risiko lapangan kerja dan membuat angkatan kerja baru sulit mencari pekerjaan di sektor formal. Kenaikan PPN menjadi 12% dinilai bisa menyebabkan PHK massal khususnya di sektor industri dan ritel.

"Pemerintah harus rasional memperhitungkan antara penerimaan negara dari tarif PPN 12%, dengan efek ke pelemahan ekonomi. Efek kenaikan tarif PPN 12% diperkirakan akan mengurangi minat masyarakat mengkonsumsi barang-barang sekunder dan tersier contohnya seperti peralatan elektronik, fesyen, kendaraan bermotor," pungkas Bhima.

Saksikan Live DetikSore:

Soal PPN Naik 12%, Menko Airlangga: Lihat UU APBN Nanti

Soal PPN Naik 12%, Menko Airlangga: Lihat UU APBN Nanti