Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati buka suara terkait pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III-2024 tak sampai 5%. Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan ekonomi Indonesia tumbuh 4,95% pada kuartal III-2024.

Pertumbuhan ekonomi pada kuartal III lebih rendah dari kuartal I-2024 yang sebesar 5,11% dan kuartal II-2024 sebesar 5,05%.

"Kuartal III dari perekonomian kita growth 4,95%. Kalau kita lihat komposisi pengeluaran dan agregat demand dan dari sisi produksi, konsumsi rumah tangga 4,91%, ini masih comparable dengan situasi Q II-2024," kata dia dalam konferesi pers APBN KiTa, Jumat (8/11/2024).

Secara rinci, dari sisi komponen pendorong pertumbuhan ekonomi, seperti Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) tumbuh 5,15%.

"Konsumsi rumah tangga PMTB sudah lebih 80% dari GDP. Jadi underlying masih kuat. Konsumsi pemerintah 4,62%, ekspor mengalami pertumbuhan lebih baik dibandingkan kuartal sebelumnya 9,09%," terangnya.

Sebelumnya, BPS mengumumkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III-2024 sebesar 4,95% secara year on year (yoy). Demikian disampaikan oleh Plt Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti dalam konferensi pers di kantornya, Selasa (5/11/2024).

"Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan III-2024 bila dibandingkan triwulan III-2023 atau secara year on year tumbuh 4,95%. Bila dibandingkan dengan triwulan 2 2024 atau secara q to q tumbuh 1,5%" katanya.

Ekonomi kuartal III yang tumbuh 4,95% lebih rendah dibandingkan capaian pertumbuhan ekonomi pada dua kuartal sebelumnya. Sebelumnya diketahui, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I dan II 2024 masing-masing tumbuh 5,11% dan 5,05% (year on year).

Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan. Pembentukan itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) 158 Tahun 2024 tentang Kementerian Keuangan.

Perpres tersebut diteken Prabowo pada 5 November 2024. Dalam aturan tersebut, Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan berada di bawah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Terbentuknya Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan tertuang dalam pasal 7. Kemudian pasal 52 yang mengatur bahwa badan itu di bawah Sri Mulyani dan akan dipimpin oleh kepala.

"(1) Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. (2) Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan dipimpin oleh Kepala," tulis beleid tersebut, dikutip Kamis (7/11/2024).

Tugas dan Fungsi Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan

Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan memiliki tugas yang dituangkan pada pasal 53. Tugas tersebut yakni menyelenggarakan pengembangan dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, serta pengelolaan data, informasi, dan intelijen keuangan.

Badan tersebut juga memiliki fungsi, pertama penjurusan kebijakan teknis, rencana dan program pengembangan dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, pengelolaan data, informasi, dan intelijen keuangan, serta transformasi digital dan manajemen perubahan.

Kemudian, sebagai pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, pengelolaan data, informasi, dan intelijen keuangan, serta transformasi digital dan manajemen perubahan.

Sebagai pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan atas pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, pengelolaan data, informasi, dan intelijen keuangan, serta transformasi digital dan manajemen perubahan. Lebih lanjut, juga berfungsi sebagai pelaksanaan administrasi badan; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Pada pasal 55 tertulis bahwa Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan akan terdiri atas Sekretariat Badan dan paling banyak 6 (enam) pusat yang menunjang fungsi dan tugas badan tersebut.

"Dalam hal tugas dan fungsi Sekretariat Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilaksanakan oleh jabatan fungsional, dapat dibentuk paling banyak 5 (lima) bagian. (a) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana," tulis pasal 55 nomor 2 dan 3.

Prabowo Bentuk 2 Ditjen Baru di Kemenkeu

Dalam aturan yang sama, Prabowo juga telah menambah Direktorat Jenderal baru di Kemenkeu. Dalam struktur baru tersebut juga dihapus satu badan dan ditambah satu badan baru.

Dalam pasal 7 Perpres Nomor 158 Tahun 2024, disebutkan dua Ditjen baru di bawah Kemenkeu yaitu Ditjen Strategi Ekonomi dan Fiskal, dan Ditjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan.

Dalam pasal 13 bahwa Ditjen Strategi Ekonomi dan Fiskal mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang strategi ekonomi dan fiskal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara tugas Ditjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan dijelaskan dalam pasal 45 yakni menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang sektor keuangan, profesi keuangan dan kerja sama internasional sektor keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di sisi lain, Badan Kebijakan Fiskal (BKF) tidak ada lagi dalam struktur Kemenkeu karena dilebur menjadi Ditjen Strategi Ekonomi dan Fiskal. Kini, struktur Badan di Kemenkeu jumlahnya ada dua yaitu Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, serta tambahan Badan Teknologi, Informasi dan Intelijen Keuangan.

Pemerintah berencana meluncurkan badan pengelola investasi Daya Anagata Nusantara alias Danantara. Badan ini digadang-gadang bakal seperti Temasek di Singapura

Berdasarkan dokumen yang beredar di kalangan pengusaha dan dilihat detikcom, Danantara bakal mengelola aset yang sangat besar dari 7 BUMN raksasa.

Tujuh perusahaan pelat merah itu adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT PLN (Persero), PT Pertamina (Persero), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk, dan holding BUMN pertambangan MIND ID.

Menteri BUMN Erick Thohir pun buka suara merespons informasi tersebut. Erick tidak secara gamblang memastikan ketujuh perusahaan plat merah itu akan dikelola Danantara. Sebab peluncuran Danantara masih dalam tahap pembahasan.

Karena hal itu juga Erick belum bisa memastikan akan seperti apa status Danantara nanti. Akan menjadi superholding BUMN, sovereign wealth fund (SWF), atau mungkin status kelembagaan lainnya.

"Ini (status entitas Danantara) yang masih jadi kajian. Yang pasti, kami BUMN sudah memberikan tempat salah satu aset bank Mandiri. Cuman kalau tadi ini ditanya 'Pak, ini dealnya (peluncuran Danantara) kapan?', Nah ini lagi kajian," kata Erick kepada wartawan saat ditemui di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta, Kamis (7/11/2024).

"Nah sama Danantara ini masih dalam kajian. Apakah ada Peraturan Pemerintah-nya, apakah ada undang-undangnya, itu biar yang ahlinya" sambungnya.

Meski tidak memastikan 7 BUMN tersebut akan dikelola Danantaa, namun Erick menilai ketujuh perusahaan plat merah yang masuk dalam entitas pengelola investasi itu memiliki kondisi keuangan yang sehat.

"Kalau kami di BUMN senang (ada pembentukan Danantara), kenapa? Karena artinya kinerja kita yang selama ini diapresiasi. Di mana tujuh BUMN besar ini dinyatakan sehat. Nah sisanya nanti ya kembali, memang garis tangan saya, restutorisasi," ucapnya lagi.

Presiden Prabowo Subianto bakal meluncurkan lembaga Daya Anagata Nusantara (Danantara) pada 7 November 2024 mendatang. Ini merupakan embrio pengelola investasi besar di Indonesia, bahkan digadang-gadang bakal sekelas dengan Temasek Singapura.

Prabowo sore ini memanggil Kepala BP Investasi Danantara Muliaman Hadad dan Wakilnya Kaharudin Djenod Daeng Manyambeang untuk persiapan peluncuran Danantara. Peluncuran Danantara sendiri dipercepat sehari karena Prabowo akan melakukan lawatan ke luar negeri mulai tanggal 8 November.

Ditemui usai rapat, Muliaman dan Djenod mengkonfirmasi peluncuran akan dilakukan pada 7 November 2024 dan dilakukan di Kantor Danantara, Jalan RP Soeroso, Jakarta Pusat.

"Jadinya tanggal 7 ya, di Kantor Danantara," kata Muliaman usai pertemuan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (5/10/2024).

Sementara itu, Djenod menegaskan Prabowo akan hadir dalam peluncuran Danantara. "Beliau hadir," tegasnya.

Ditanya soal regulasi pembentukan Danantara, Djenod bilang pemerintah akan fokus meluncurkan Danantara terlebih dahulu. Paralel dengan itu, regulasi yang mendasari Danantara akan dibentuk pemerintah.

"Ya ini lagi disiapkan semuanya, ngebut lah ini. Beberapa regulasi, peraturan pemerintah dan beberapa regulasi dilakukan revisi," ujar Djenod.

Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan kunjungan kerja ke kawasan industri smelter Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) di Sulawesi Tengah. Immanuel berharap industri smelter berperan aktif mewujudkan pembangunan ketenagakerjaan yang fokus pada perlindungan dan pemenuhan hak pekerja.

Namun sebagai sektor dengan risiko tinggi, industri smelter memerlukan tata kelola yang baik untuk memastikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.

"Industri smelter memiliki potensi besar dalam mendukung ekonomi nasional. Namun, hal ini hanya bisa tercapai jika industri ini mengedepankan norma ketenagakerjaan dan penerapan K3 yang ketat," ujar Immanuel dalam siaran persnya, ditulis Selasa (5/10/2024).

Ia juga menyoroti beberapa isu negatif yang sering mengiringi industri smelter, seperti penggunaan tenaga kerja asing yang tidak sesuai, penerapan K3 yang tidak memadai, serta kondisi hubungan kerja yang kurang kondusif.

Ia meminta industri smelter untuk terus berbenah dan menjadi contoh dalam penerapan norma ketenagakerjaan dan K3 yang baik guna memastikan kelangsungan usaha serta kenyamanan bekerja bagi para tenaga kerja.

Ia juga mengingatkan insiden kecelakaan kerja yang terjadi harus menjadi pelajaran penting. "Keselamatan kerja adalah segalanya. Tidak boleh ada lagi kecelakaan kerja di sektor ini. Perusahaan harus berbenah dan mematuhi regulasi serta SOP yang berlaku," tambahnya.

Selain itu, ia mengajak pengusaha dan serikat pekerja untuk berperan aktif dalam meningkatkan penerapan K3 di industri smelter. Kolaborasi yang kuat antara kedua pihak diharapkan mampu menciptakan standar keselamatan yang tinggi, menjaga kesejahteraan pekerja, dan mendukung produktivitas perusahaan.

Untuk mencegah potensi pelanggaran di industri smelter, Wamenaker memaparkan beberapa langkah konkret yang perlu dijalankan oleh perusahaan. Pertama, seluruh industri smelter diwajibkan menerapkan dan melakukan audit Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) secara terstruktur.

Kedua, perusahaan perlu melakukan pemeriksaan dan pengujian berkala terhadap potensi bahaya di lingkungan kerja, baik yang bersifat fisik, kimia, biologi, ergonomi, maupun psikologi, untuk memastikan keamanan peralatan kerja. Ketiga, mendorong pembentukan Panitia Pembina K3 (P2K3) diharapkan dapat memperkuat pengawasan K3 di tempat kerja.

Keempat, terus melakukan pembinaan untuk memastikan kepatuhan terhadap norma ketenagakerjaan dan K3 di industri smelter. Kelima, perusahaan diharapkan berkontribusi dalam penyediaan tenaga kerja yang kompeten melalui pelatihan kerja untuk skilling, upskilling, dan reskilling. Terakhir, mendorong industri smelter pengembangan forum dialog sosial guna mencegah dan menyelesaikan permasalahan hubungan industrial.

Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan kunjungan kerja ke kawasan industri smelter Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) di Sulawesi Tengah. Immanuel berharap industri smelter berperan aktif mewujudkan pembangunan ketenagakerjaan yang fokus pada perlindungan dan pemenuhan hak pekerja.

Namun sebagai sektor dengan risiko tinggi, industri smelter memerlukan tata kelola yang baik untuk memastikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.

"Industri smelter memiliki potensi besar dalam mendukung ekonomi nasional. Namun, hal ini hanya bisa tercapai jika industri ini mengedepankan norma ketenagakerjaan dan penerapan K3 yang ketat," ujar Immanuel dalam siaran persnya, ditulis Selasa (5/10/2024).

Ia juga menyoroti beberapa isu negatif yang sering mengiringi industri smelter, seperti penggunaan tenaga kerja asing yang tidak sesuai, penerapan K3 yang tidak memadai, serta kondisi hubungan kerja yang kurang kondusif.

Ia meminta industri smelter untuk terus berbenah dan menjadi contoh dalam penerapan norma ketenagakerjaan dan K3 yang baik guna memastikan kelangsungan usaha serta kenyamanan bekerja bagi para tenaga kerja.

Ia juga mengingatkan insiden kecelakaan kerja yang terjadi harus menjadi pelajaran penting. "Keselamatan kerja adalah segalanya. Tidak boleh ada lagi kecelakaan kerja di sektor ini. Perusahaan harus berbenah dan mematuhi regulasi serta SOP yang berlaku," tambahnya.

Selain itu, ia mengajak pengusaha dan serikat pekerja untuk berperan aktif dalam meningkatkan penerapan K3 di industri smelter. Kolaborasi yang kuat antara kedua pihak diharapkan mampu menciptakan standar keselamatan yang tinggi, menjaga kesejahteraan pekerja, dan mendukung produktivitas perusahaan.

Untuk mencegah potensi pelanggaran di industri smelter, Wamenaker memaparkan beberapa langkah konkret yang perlu dijalankan oleh perusahaan. Pertama, seluruh industri smelter diwajibkan menerapkan dan melakukan audit Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) secara terstruktur.

Kedua, perusahaan perlu melakukan pemeriksaan dan pengujian berkala terhadap potensi bahaya di lingkungan kerja, baik yang bersifat fisik, kimia, biologi, ergonomi, maupun psikologi, untuk memastikan keamanan peralatan kerja. Ketiga, mendorong pembentukan Panitia Pembina K3 (P2K3) diharapkan dapat memperkuat pengawasan K3 di tempat kerja.

Keempat, terus melakukan pembinaan untuk memastikan kepatuhan terhadap norma ketenagakerjaan dan K3 di industri smelter. Kelima, perusahaan diharapkan berkontribusi dalam penyediaan tenaga kerja yang kompeten melalui pelatihan kerja untuk skilling, upskilling, dan reskilling. Terakhir, mendorong industri smelter pengembangan forum dialog sosial guna mencegah dan menyelesaikan permasalahan hubungan industrial.

Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat dengan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Dewan Ekonomi Nasional (DEN) di Istana Presiden, Jakarta. Rapat tersebut membahas mengenai penurunan daya beli kelas menengah.

"Salah satu yang menjadi perhatian adalah kelas menengah. Di mana daya beli kelas menengah mengalami penurunan dan bagaimana ini bisa menjadi pengungkit ke depan," ujar Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (5/10/2024).

Lalu, rapat tersebut juga membahas soal subsidi energi. Pemerintah sedang mengkaji soal subsidi energi.

"Kedua tentu terkait dengan kebijakan-kebijakan yang sedang dikaji oleh pemerintah termasuk dengan subsidi energi, pemerintah sedang memperdalam itu, dan menghitung langkah kompensasi apa yang bisa dilakukan," katanya.

Selain itu, rapat tersebut membahas soal satgas sawit. "Ketiga, tentu terkait dengan satgas sawit, dan langkah lanjutannya," lanjutnya.

Rapat ini juga dihadiri Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan, Wakil Ketua DEN Mari Elka Pangestu, dan anggota DEN lainnya.

Lihat Video: Gerindra Sebut Pertemuan Prabowo-SBY Bahas Pembentukan Lembaga Investasi

[Gambas:Video 20detik]

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir telah menyiapkan kantor untuk Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). Adapun badan ini digadang-gadang bakal sekelas dengan Temasek dari Singapura.

Erick mengatakan, dirinya telah bertemu dengan pihak Danantara beberapa waktu ke belakang. Salah satu hal yang dibahas ialah terkait dengan gedung kantor yang akan ditempatinya.

"Ketemu sudah (dengan Danantara). Karena nanti salah satu gedung yang dipergunakan oleh Danantara itu kan asetnya Bank Mandiri. Buat kantornya," kata Erick dalam konferensi pers di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat (1/11/2024).

Pembentukan Danantara ini menjadi salah satu langkah transformasi dalam tata kelola dan manajemen BUMN. Hal ini selaras dengan fokus yang disampaikan Erick di awal masa jabatannya di pemerintahan Presiden Prabowo untuk menggencarkan kolaborasi lintas kementerian di lingkup BUMN.

Diharapkan, kehadiran Danantara bisa menghapuskan mentalitas silo atau pola pikir enggan berbagi dengan divisi atau perusahaan lain. Menurutnya kolaborasi perlu diwujudkan untuk mencapai target yang diharapkan.

"Jadi kita tidak bisa berpikir silo lagi masing-masing kementerian, itu harus punya job desk. Jadi kan kita kerjaan terlalu banyak, gak mungkin," ujarnya.

Sebagai tambahan informasi, Kepala Badan Pengelola (BP) Investasi Danantara Muliaman Hadad mengatakan, peluncuran lembaganya akan dilakukan pada 8 November 2024 mendatang oleh Presiden Prabowo Subianto secara langsung.

"Terkait saya soal Danantara, saya diminta mempersiapkan dengan baik. Ada rencana nanti tanggal 8 di-launch resmi pak Presiden. Saya kira itu aja sementara, persiapan sedang kita lakukan," ujar Muliaman usai rapat di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin (28/10/2024).

Muliaman juga mengatakan pemerintah pun akan melakukan revisi regulasi pada UU BUMN untuk membuat aturan baru bagi pendirian Danantara. Sebab, Danantara nantinya akan mengumpulkan dana dari saham-saham di BUMN.

Dijelaskan sebelumnya BP Investasi Danantara bertugas untuk mengelola investasi di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Jadi semua aset-aset pemerintah yang dipisahkan itu nanti akan dikelola oleh badan ini. Tapi tentu saja itu bertahap ya karena dibentuk badannya dulu, dibuat undang-undangnya dulu," kata Muliaman usai pelantikan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (22/10/2024) yang lalu.

Muliaman menyebut badan baru ini wujud akhirnya akan serupa seperti Temasek, perusahaan holding yang berfokus pada investasi global yang dimiliki oleh pemerintah Singapura.

Selain itu, BP Danantara juga akan serupa dengan Sovereign Wealth Fund (SWF) atau lembaga pengelola investasi yang telah ada yakni Indonesia Investment Authority (INA), berbeda dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Namun demikian, ia masih belum bisa memastikan apakah INA akan berada di bawah naungan BP Investasi Danantara atau tidak.

Calon Wakil Gubernur (Cagub) DKI Jakarta Rano Karno atau doel menekankan pentingnya menciptakan pangan murah dalam rangka mengendalikan inflasi di ibu kota.

Menurutnya, hal ini salah satunya bisa diwujudkan dengan memperpendek rantai pasok pangan. Cara untuk mewujudkannya ialah dengan memanfaatkan system contract farming.

"Kita harus menciptakan pangan murah seperti saya sampaikan tadi. Dan kita juga harus memperpendek rantai pasok dengan sistem contract farming," kata Rano Karno, dalam Debat Cagub-Cawagub DKI Jakarta di Beach City International Stadium, Jakarta Utara, Minggu (27/10/2024).

Rano Karno mengatakan, saat ini pemerintah DKI telah mendorong pelaksanaan contract farming melalui kelompok-kelompok tani. Dari sana, pemerintah bisa menciptakan pasar.

"Agar apa? Harga bisa menjadi murah," imbuhnya.

Selain pangan, menurutnya optimalisasi pembangunan hunian berbasis transit oriented development (TOD) menjadi strategi kedua untuk menekan inflasi. Ketiga, melahirkan Jakarta jernih dengan air bersih dan sanitasi menuju layanan perpipaan hingga 100%.

"Karena Jakarta ini baru mencapai 44% (akses air perpipaan). Inilah kendala utama sehingga pelayanan dasar Jakarta belum menyeluruh," kata dia.

Strategi keempat ialah melalui pembentukan super apps Jakarta Kini (JAKI) untuk mendekatkan pelayanan public kependudukan, pengaduan, sampai perizinan dalam satu genggaman dan tanpa pungutan liar (pungli).

Lalu strategi kelima atau yang terakhir ialah melalui Transjabodetabek. Rano karno mengatakan, pihaknya akan membuat transportasi untuk jarak 500 meter bisa dijangkau rumah.

Hal ini diwujudkan melalui penambahan rute transportasi public dan jumlahnya. Selain itu, Waktu antara atau headway juga ditargetkan hanya mencapai 3 menit.

"Dan kita akan memberikan gratis terhadap 15 golongan masyarakat yang bisa menggunakan seluruh transportasi public yang ada di Jakarta, seperti MRT, LRT, Busway dan Jaklingko. Mudah-mudahan dengan ini salah satu permasalahan tentang inflasi Jakarta bisa tertanggulangi," ujar Rano Karno.

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) mengusulkan pembentukan Badan Sawit Nasional untuk perbaikan tata kelola di industri tersebut. Gapki menyebut saat ini ada 37 Kementerian/Lembaga yang terlibat di industri kelapa sawit.

Menurut Ketua Umum Gapki, Eddy Martono, banyaknya Kementerian/Lembaga yang terlibat memicu adanya tumpang tindih dalam pengambilan kebijakan. Oleh karena itu ia berharap Pemerintahan Prabowo Subianto menyerap aspirasi pembentukan Badan Sawit Nasional.

"Jangan sampai seperti tahun-tahun sebelumnya, terlalu banyak Kementerian dan Lembaga yang terlibat. Akibatnya kebijakan itu ada yang tumpang tindih," katanya dalam konferensi pers di Kantor Pusat Gapki, Jakarta Pusat, Selasa (22/10/2024).

Berbeda dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), Eddy menginginkan badan tersebut ada di bawah koordinasi langsung Presiden. BPDPKS sendiri merupakan badan layanan umum di bawah Kementerian Keuangan.

"BPDPKS kan di bawah Kemenkeu, nanti badan ini tidak di bawah Menteri lagi, langsung di bawah Presiden. Jadi nanti bisa mempercepat tata kelola yang lebih baik," sebutnya.

Pembentukan Badan Sawit Nasional diharapkan mampu mendukung program Prabowo terkait ketahanan pangan dan ketahanan energi. Apalagi produksi sawit saat ini cenderung menurun, sementara jumlah konsumsi terus meningkat.

"Tahun ini aja udah naik (konsumsi). Apalagi tahun depan B40. Nah ini jangan sampai terulang sejarah, Indonesia pernah jadi eksportir gula terbesar kedua dunia sekarang jadi importir," tutur Eddy.

Badan Sawit Nasional nantinya akan mirip dengan Malaysian Palm Oil Board (MPOB) yang mengelola sektor sawit mereka. Nantinya, perusahaan yang akan menjual hasil crude palm oil (CPO) ke perusahaan lain harus melapor ke badan tersebut.

"Perusahaan misalnya jual hasil CPO ke perusahaan lain harus lapor dulu ke badan tersebut. Jadi semua tercatat dengan baik, dan bisa mengenakan penalti juga kalau tidak tertib," tutupnya.

Simak Airlangga: Dana PSR Bagi Pekebun Sawit Bakal Dinaikkan Jadi Rp 60 Juta

[Gambas:Video 20detik]

Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) menyampaikan pemerintah perlu mengembangkan potensi sektor logistik. Langkah ini sebagai upaya agar mencapai target pertumbuhan ekonomi 8%.

Ketua Umum ALFI Akbar Djohan menilai sektor logistik akan menjadi salah satu poin krusial dalam mencapai target ambisius pemerintahan baru. Akbar menyebut sektor logistik nasional terus menunjukkan pertumbuhan pesat. Hal ini dapat dilihat dari total perputaran uang mencapai Rp 1.700 triliun pada tahun ini.

"Logistik adalah urat nadi ekonomi. Angka Rp 1.700 triliun ini menunjukkan bahwa sektor logistik memegang peranan besar dalam rantai pasok, distribusi, dan perdagangan, yang semuanya berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi nasional," kata Akbar dalam keterangannya, Selasa (22/10/2024).

Menurutnya, angka tersebut mencerminkan peran strategis sektor logistik dalam menggerakkan perekonomian Indonesia, baik di tingkat domestik maupun internasional. Akbar menjelaskan perputaran uang itu tidak hanya mengindikasikan volume transaksi yang tinggi, tetapi juga memperlihatkan betapa vitalnya sektor ini dalam mendukung berbagai aktivitas industri.

Agar potensi besar ini bisa dimaksimalkan, Akbar berpendapat Indonesian perlu membangun infrastruktur logistik yang lebih terintegrasi. Sayangnya, lanjut Akbar, potensi besar sektor logistik belum memberikan dampak besar bagi ekonomi nasional.

"Selama ini, pelaku usaha dan pemangku kepentingan di sektor logistik masih tercerai berai, hal ini menyebabkan biaya logistik Indonesia masih tinggi dan kalah dari negara-negara tetangga," jelas Akbar.

Akbar menekankan agar Indonesia bisa menjadi negara maju, harus mampu memiliki biaya logistik yang lebih kompetitif. Ia juga mengusulkan pembentukan Badan Logistik Nasional untuk mengintegrasikan seluruh ekosistem logistik nasional.

"Perlu ada sebuah institusi atau badan khusus yang menjadi leader dalam mengorkestrasi dan menjadi jembatan antar kepentingan seluruh pihak," imbuh Akbar.

Tak lupa, dia pun menyampaikan ucapan selamat atas pelantikan Presiden dan Wakil Presiden, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. ALFI, di bawah kepemimpinannya, berkomitmen untuk terus menjadi mitra strategis bagi pemerintah.

"Kami siap berkolaborasi dengan Kabinet Merah Putih dalam mewujudkan visi besar pemerintahan ini," tegasnya.

Nasib Badan Penerimaan Negara yang sebelumnya digadang-gadang Prabowo-Gibran, belum jelas. Rencana awal, Badan Penerimaan Negara akan menggantikan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak dan Ditjen Bea Cukai.

Dengan kata lain, urusan penerimaan pajak dan bea cukai akan ditangani Badan Penerimaan Negara.

Namun, setelah Presiden Prabowo menarik Sri Mulyani Indrawati kembali menjadi Menteri Keuangan (Menkeu), pembentukan Badan Penerimaan Negara tak lagi disuarakan maupun terdengar.

Merespons hal itu Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono pun buka suara. Menurutnya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan menjelaskan.

"Semua nanti akan kita jelaskan bersama-sama Bu Menteri di Kementerian Keuangan," sebut Thomas sesaat sebelum dilantik di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (21/10/2024).

Di sisi lain, Sri Mulyani didampingi 3 Wakil Menteri (Wamen) Keuangan. Selain Thomas Djiwandono, ada Suahasil Nazara dan Anggito Abimanyu.

Kabarnya, akan ada pembagian tugas di antara tiga Wamen tersebut, termasuk yang mengurus soal penerimaan.

Soal pembagian tugas ini, Thomas tak mau bicara banyak.

"Nanti kita bicarakan," sebutnya singkat.

Thomas pun menambahkan tak ada banyak perbedaan pada sistem kerja di Kementerian Keuangan. Yang sedikit berbeda, hanyalah adanya kehadiran Anggito Abimanyu sebagai wakil menteri baru.

"Kita kerja sama semua semua bekerja sama, nggak ada yang berbeda. Yang berbeda, hanya kita kan ada Pak Anggito yang akan bersama-sama," sebut Thomas.

Bersambung ke halaman berikutnya. Langsung klik

Wakil Menteri Keuangannya Anggito Abimanyu juga buka suara soal pembagian tugas di Kementerian Keuangan. Katanya, secara informal sudah ada pembicaraan pembagian tugas. Namun nantinya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan menetapkan secara resmi pembagian tugasnya.

"Secara informal sudah ada, cuma nanti akan digariskan menteri keuangan, nanti sore kita meeting langsung," ungkap Anggito di tempat yang sama.

Sebelumnya, kabar Badan Penerimaan Negara gagal dibentuk diungkapkan oleh Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Dradjad Wibowo. Dia mengatakan rencana pembentukan Badan Penerimaan Negara kemungkinan akan tertunda.

Pria yang juga Ekonom Senior INDEF dan Ketua Dewan Pakar PAN itu mengatakan wacana Badan Penerimaan Negara gagal dibentuk karena Sri Mulyani Indrawati yang ditunjuk Prabowo menjadi Menteri Keuangan menolak wacana tersebut.

"Yang jelas bakal tertunda entah sampai kapan. SMI (Sri Mulyani Indrawati) selama ini tidak setuju pemisahan tersebut," ungkap Drajad ketika dihubungi detikcom, Jumat (18/10/2024) yang lalu.