Calon Wakil Gubernur (Cawagub) DKI Jakarta nomor urut 3 Rano Karno alias Doel mendapat pertanyaan dari Calon Gubernur Jakarta Nomor Urut 1, Ridwan Kamil (RK) terkait Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Banten yang menurun sekitar 0,07 poin di rentang 2012-2017.

Hal ini ditanyakan RK dalam acara Debat Cagub-Cawagub DKI Jakarta 2024. Diketahui Rano Karno menduduki posisi sebagai Wakil Gubernur Banten pada tahun 2012, dan naik menjadi Gubernur Banten pada 2015 menggantikan Ratu Atut Chosiyah yang saat itu terjerat kasus korupsi.

"Dalam catatan saya dari 2012 sampai 2017 indeks pembangunan manusia Banten tidak naik, yang terjadi bukan stabil malah turun 0,07. Apa kendalanya, apa permasalahannya sehingga hal itu yang sangat disesalkan bisa terjadi?," kata RK, di Beach City Internasional Stadium, Jakarta Utara, Minggu (27/10/2024).

Menjawab pertanyaan tersebut, Calon Wakil Gubernur (Cawagub) Rano Karno mengatakan, dirinya menduduki posisi tersebut dalam waktu yang sangat singkat yakni sekitar 2 tahun di kursi pemerintahan Banten.

"Saya jadi Gubernur Banten cuma 1 tahun. Saya 2012 sampai 2013 jadi Wakil Gubernur, 2013 sampai 2015 saya jadi Plt Gubernur 1 tahun," ujar Rano Karno.

Menurutnya, terdapat tantangan tersendiri dalam menangani Provinsi Banten secara keseluruhan sejak memisahkan diri dari Jawa Barat pada tahun 2000 silam. Rano Karno menilai, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan Kota Tangerang itu sudah mapan dari segi populasi. Berbeda dengan Pandeglang hingga lebak masih punya pekerjaan rumah (PR).

Selaras dengan kondisi ini, ia bersyukur dengan pemerintahan Presiden 2014-2024 Joko Widodo (Jokowi) yang memberikan setidaknya 13 proyek strategis nasional (PSN) di Banten. Pertama ada Bandara Soekarno Hatta, kemudian Tol Serang-Panimbang.

"Artinya Banten itu secara territori sejahtera ada di Tangerang Raya. Cuman daerah Pandeglang tentu sulit untuk dikembangkan. Tapi alhamdulillah dengan diberikannya kawasan ekonomi khusus yang ada di Tanjung Lesung Insyaallah Banten segera bisa mengejar indah yang diimpikan," kata dia.

Mendapat penjelasan tersebut, RK justru makin heran dengan data yang dikantonginya yakni IPM tetap turun padahal Banten dilimpahkan banyak PSN. Tidak hanya itu, tingkat pengangguran terbukanya hanya turun 0,8 poin.

"Sudah dikasih begitu banyak PSN dari Pak Jokowi kan, tapi saya lihat catatan IPM turun bukannya naik, tingkat pengangguran terbukanya hanya turun 0,8. Saya 5 tahun naik 3%, desa tertinggal masih ada di akhir jabatan Abang 48 desa tertinggal. Jadi poin saya menjadi pemimpin tidak harus selalu mencari alasan-alasan ke orang lain," ujar RK.

Merespons hal tersebut, Rano Karno menjawab masih dengan penuh percaya diri. Menurutnya, apabila ia bisa membenahi kampung orang di Banten, tidak mungkin dirinya tidak bisa membenahi kampungnya sendiri.

"Kalau saya nggak bisa benahi kampung saya Jakarta, saya nggak maju jadi Wakil Gubernur. Saya harusnya jadi anggota DPR RI. Tapi karena ini Jakarta memanggil saya, saya sebenarnya kalau bicara pengalaman barangkali antara kita berdua Pramono Anung lebih unggul soal pengalaman daripada kita. Karena itulah kenapa saya yang minta beliau jadi gubernur, bukan saya. Mudah-mudahan pasangan ini bisa merubah Jakarta jauh lebih maju," tutupnya.

Mega Proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) tidak disebutkan dalam Pidato Kepresidenan pertama usai pelantikan Presiden Prabowo Subianto. Padahal, proyek ini merupakan warisan besar dari pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang telah menelan anggaran besar.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memastikan keberlanjutan IKN. Sebagai proyek besar, menurutnya IKN juga punya timeline yang cukup panjang.

"Kita juga mengetahui IKN adalah sebuah project yang besar dan perlu dilakukan berbagai upaya agar terus bisa berlanjut. Dan Bapak Presiden Prabowo juga tentu ingin bisa melanjutkan pembangunan, tentu dengan timeline yang harus disesuaikan," kata AHY, dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Jakarta Selatan, Rabu (23/10/2024).

Meski begitu, menurutnya bukan hanya proyek IKN yang perlu mendapatkan atensi pemerintah tetapi juga proyek-proyek strategis nasional (PSN) lainnya di berbagai wilayah. Salah satunya dukungan infrastruktur untuk mengejar swasembada pangan dan energi, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).

"Juga peningkatan kualitas manusia, masyarakat kita, baik sektor pendidikan, kesehatan, maupun pengentasan kemiskinan. Jadi tentu harus ada adjustment (penyesuaian timeline) yang bisa dilakukan dan ini membutuhkan masukan dari semua pihak," ujarnya.

Dengan demikian, perlu ada penyesuaian timeline untuk prioritas pembangunan. Menurutnya, ada beberapa hal yang perlu diperhitungkan kembali dan disesuaikan dengan timeline baru, utamanya terkait alokasi anggarannya.

"Setiap 5 tahun itu perlu ada adjustment dan melihat peta dan juga prioritas pembangunan ini berlaku infrastruktur, termasuk pembangunan untuk sumber daya manusia (SDM). Jadi saya hanya mengatakan bahwa ini akan dilanjutkan tetapi tentu kita akan sesuaikan," tegasnya.

"Pertama juga budgeting-nya harus harus diketahui berapa budget yang dialokasikan untuk melanjutkan project-project di IKN, kemudian selebihnya kita akan kita kawal dengan baik," sambungnya.

AHY mengatakan, salah satu pembangunan yang diprioritaskan untuk pembangunan IKN ialah infrastruktur legislatif dan yudikatif. Hal ini mengingat infrastruktur pemerintahan telah rampung dibangun mulai dari Istana Negara hingga Gedung Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) yang akan menjadi sharing office dari para ASN kementerian.

"Selain eksekutif adalah legislatif. Jadi gedung parlemennya juga harus siap, termasuk juga untuk lembaga yudikatif. Ini yang paling tidak yang saya dengar langsung arahan beliau (Prabowo), ke depan itu utamakan itu dulu sebelum dikembangkan atau diperluas untuk fungsi-fungsi lainnya," kata dia.

Ia juga memastikan, akan mengawal dengan baik pembangunan di Tanah Air. Hal ini selaras dengan pesan dari Prabowo agar jangan sampai pembangunan tidak efisien, apalagi kalau ada kebocoran.

Sebagai tambahan informasi, Prabowo menyampaikan pidato kenegaraan usai pelantikan di Gedung Kura-kura, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10/2024).

Berbagai persoalan dibahasnya dalam pidato yang berdurasi hampir 30 menit itu. Ia membahas mulai dari kemiskinan, korupsi, swasembada pangan, energi, hingga subsidi. Namun dalam pidato tersebut, ia tidak menyinggung tentang pembangunan IKN.

Simak juga Video: Jokowi Buka Sidang Kabinet: Tak Semua Negara Mampu Bangun Ibu Kota dari Nol

[Gambas:Video 20detik]

Saksikan Live DetikSore:

Mega Proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) tidak disebutkan dalam Pidato Kepresidenan pertama usai pelantikan Presiden Prabowo Subianto. Padahal, proyek ini merupakan warisan besar dari pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang telah menelan anggaran besar.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memastikan keberlanjutan IKN. Sebagai proyek besar, menurutnya IKN juga punya timeline yang cukup panjang.

"Kita juga mengetahui IKN adalah sebuah project yang besar dan perlu dilakukan berbagai upaya agar terus bisa berlanjut. Dan Bapak Presiden Prabowo juga tentu ingin bisa melanjutkan pembangunan, tentu dengan timeline yang harus disesuaikan," kata AHY, dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Jakarta Selatan, Rabu (23/10/2024).

Meski begitu, menurutnya bukan hanya proyek IKN yang perlu mendapatkan atensi pemerintah tetapi juga proyek-proyek strategis nasional (PSN) lainnya di berbagai wilayah. Salah satunya dukungan infrastruktur untuk mengejar swasembada pangan dan energi, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).

"Juga peningkatan kualitas manusia, masyarakat kita, baik sektor pendidikan, kesehatan, maupun pengentasan kemiskinan. Jadi tentu harus ada adjustment (penyesuaian timeline) yang bisa dilakukan dan ini membutuhkan masukan dari semua pihak," ujarnya.

Dengan demikian, perlu ada penyesuaian timeline untuk prioritas pembangunan. Menurutnya, ada beberapa hal yang perlu diperhitungkan kembali dan disesuaikan dengan timeline baru, utamanya terkait alokasi anggarannya.

"Setiap 5 tahun itu perlu ada adjustment dan melihat peta dan juga prioritas pembangunan ini berlaku infrastruktur, termasuk pembangunan untuk sumber daya manusia (SDM). Jadi saya hanya mengatakan bahwa ini akan dilanjutkan tetapi tentu kita akan sesuaikan," tegasnya.

"Pertama juga budgeting-nya harus harus diketahui berapa budget yang dialokasikan untuk melanjutkan project-project di IKN, kemudian selebihnya kita akan kita kawal dengan baik," sambungnya.

AHY mengatakan, salah satu pembangunan yang diprioritaskan untuk pembangunan IKN ialah infrastruktur legislatif dan yudikatif. Hal ini mengingat infrastruktur pemerintahan telah rampung dibangun mulai dari Istana Negara hingga Gedung Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) yang akan menjadi sharing office dari para ASN kementerian.

"Selain eksekutif adalah legislatif. Jadi gedung parlemennya juga harus siap, termasuk juga untuk lembaga yudikatif. Ini yang paling tidak yang saya dengar langsung arahan beliau (Prabowo), ke depan itu utamakan itu dulu sebelum dikembangkan atau diperluas untuk fungsi-fungsi lainnya," kata dia.

Ia juga memastikan, akan mengawal dengan baik pembangunan di Tanah Air. Hal ini selaras dengan pesan dari Prabowo agar jangan sampai pembangunan tidak efisien, apalagi kalau ada kebocoran.

Sebagai tambahan informasi, Prabowo menyampaikan pidato kenegaraan usai pelantikan di Gedung Kura-kura, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10/2024).

Berbagai persoalan dibahasnya dalam pidato yang berdurasi hampir 30 menit itu. Ia membahas mulai dari kemiskinan, korupsi, swasembada pangan, energi, hingga subsidi. Namun dalam pidato tersebut, ia tidak menyinggung tentang pembangunan IKN.

Simak juga Video: Jokowi Buka Sidang Kabinet: Tak Semua Negara Mampu Bangun Ibu Kota dari Nol

[Gambas:Video 20detik]

Kereta Cepat Whoosh beroperasi tepat selama satu tahun di bulan ini. Berikut catatan yang dirilis KCIC dalam periode tersebut, termasuk kerja sama dengan pengelola objek wisata.

Merujuk situs resmi KCIC atau Kereta Cepat Indonesia China operasional Whoosh secara komersial dimulai pada 17 Oktober 2023. Sebelumnya, pada 2 Oktober 2023, Jokowi meresmikan Whoosh di Stasiun Halim, Jakarta. Peresmian itu menandai telah usainya seluruh pembangunan proyek kereta cepat di Indonesia dan mengenalkan nama baru dari Kereta Cepat di Indonesia yaitu Whoosh (Waktu Hemat, Operasi Optimal, dan Sistem Hebat), sebelumnya Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB).

Whoosh ditetapkan sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 3 Tahun 2016. Dalam pengembangannya, KCIC beroperasi tanpa bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun jaminan Pemerintah Indonesia.

Pembangunan proyek Kereta Cepat Whoosh diperoleh dari dana pinjaman China Development Bank (75%). Sedangkan 25% merupakan setoran modal pemegang saham, yaitu gabungan dari PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) (60%) dan Beijing Yawan HSR Co. Ltd. (40%).

Sebagai operator Whoosh, KCIC mencatat sejumlah kinerja yang menjadi bagian dari upaya untuk terus meningkatkan volume dan menjadikan whoosh sebagai transportasi yang memberikan manfaat berkelanjutan untuk masyarakat. Apa saja?

Berikut kinerja yang dicatatkan KCIC selama satu tahun operasional Whoosh seperti disampaikan dalam rilis kepada detikTravel, Rabu (23/10/2024)

1. Aksesibilitas dan integrasi antarmoda

KCIC mengupayakan kemudahan akses menuju stasiun dengan meningkatkan integrasi antarmoda dan penambahan aksesibilitas bagi penumpang.

Selain terintegrasi dengan LRT Jabodetabek, Stasiun Halim juga bisa diakses dengan bus Transjakarta, shuttle tujuan bandara Halim dan Soekarno Hatta serta area khusus layanan taksi dan kendaraan online. Bagi pengguna kendaraan pribadi dapat menggunakan exit tol Jakarta-Cikampek KM 1+842 dan melalui jl. DI Pandjaitan.

Di Stasiun Padalang, Whoosh telah terintegrasi dengan Stasiun KAI untuk KA Feeder Kereta Cepat dan Commuter Line Bandung Raya. Saat ini telah tersedia juga Bus Trans Metro Pasundan menuju Alun-Alun Bandung, serta Shuttle gratis menuju kawasan Kota Baru Parahyangan. Pengguna kendaraan pribadi dapat menggunakan exit tol Padaleunyi KM 121 yang terhubung dengan jl. Panaris.

Sementara itu, untuk Stasiun Tegalluar Summarecon saat ini masyarakat dapat menggunakan Bus Damri menuju kota Bandung dan Shuttle gratis menuju kawasan Summarecon Bandung. Pengguna kendaraan pribadi dapat menggunakan akses Jembatan Cibiru Hilir yang terhubung dengan kawasan Gedebage dan Summarecon Bandung.

2. Layanan Transaksi Tiket

Diawal beroperasi transaksi tiket Whoosh hanya dapat dilakukan di loket, mesin tiket, website, dan aplikasi Whoosh. Kini transaksi tiket juga dapat dilakukan melalui beragam aplikasi seperti Access by KAI, Livin by Mandiri, BRImo, dan BNI Mobile Banking. Dalam waktu dekat transaksi juga akan dapat dilakukan melalui agen perjalanan wisata.

Untuk pengguna rutin KCIC juga telah menerbitkan kartu langganan Whoosh atau Frequent Whooser Card yang dapat dibeli di Stasiun Halim, Padalarang dan Tegalluar Summarecon. Hingga saat ini terdapat sekitar 1.900 kartu yang telah terjual.

Kemudahan juga diberikan untuk penumpang yang ingin menyesuaikan perjalanan Whoosh. KCIC telah berinovasi dengan menghadirkan layanan ubah jadwal dan pembatalan secara online. Uang pembatalan juga kini akan langsung dikembalikan di hari yang sama untuk memberikan fleksiblilitas kepada para penumpang.

3. Pengembangan bisnis non fare box

KCIC terus melakukan peningkatan bisnis non fare box serta kerja sama strategis dengan berbagai mitra bisnis. Adapun bentuk-bentuk bisnis Non-Fare Box KCIC meliputi penyewaan area komersial, Hak penamaan stasiun, periklanan, mobility hub hingga pengelolaan parkir di sekitar stasiun Whoosh.

Hingga saat ini terdapat 80 mitra yang telah bekerjasama untuk penyewaan area komersil di berbagai stasiun KCIC. Keberadaan tenan tersebut juga meningkatkan kenyamanan penumpang saat berada di stasiun.

4. Kerja sama Destinasi Wisata

Untuk mendukung sektor pariwisata dan menarik minta masyarakat menggunakan Whoosh, KCIC juga berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan pelaku industri wisata. Kerja sama ini bertujuan untuk mempromosikan destinasi wisata di sepanjang rute Whoosh guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Saat ini terdapat 14 destinasi wisata yang memiliki program diskon hingga gratis untuk tiket masuk dengan menunjukkan tiket Whoosh yang dimiliki. 14 destinasi wisata tersebut adalah:

1.⁠ ⁠Dusun Bambu: Free Entry, Free Shuttle
2.⁠ ⁠Dago Dream Park: Free Entry, Free Shuttle, Buy 1 Get 1 Wahana
3.⁠ ⁠The Lodge Maribaya: Free Entry, Diskon 20% untuk F&B dan penginapan
4.⁠ ⁠Floating Market: Free Entry
5.⁠ ⁠The Great Asia Africa: Free Entry
6.⁠ ⁠Farmhouse Susu Lembang: Free Entry
7.⁠ ⁠Wahoo Waterworld: Diskon 10%, Buy 2 Get 1 di Hari Jumat
8.⁠ ⁠Tepi Kota Healing: Free Entry
9.⁠ ⁠Tepi Danau: Free Entry
10.⁠ ⁠Baker Street: Diskon 15% Dine In
11.⁠ ⁠Swiss-belhotel: Diskon 15% Hotel dan F&B
12.⁠ ⁠Zest Hotels: Diskon 15% Hotel dan F&B
13.⁠ ⁠3Second: Diskon 10% untuk produk Happy Price
14.⁠ ⁠The Parlor Hills: Diskon 20% F&B

5. Layanan Tiket Rombongan dan Program Perjalanan Edukasi

KCIC kini telah menyediakan layanan khusus pemesanan perjalanan rombongan melalui Whatsapp di 0815-1032-0909. Saat ini KCIC sudah memberangkatkan sekitar 3.500 perjalanan rombongan. Adapun pemesanan jumlah tiket terbanyak mencapai 3000 kursi per transaksi atau per grup.

Melalui layanan tersebut perjalanan rombongan seperti liburan, gathering, study tour atau aktivitas lainnya tidak akan kesulitan mendapatkan tiket kereta cepat Whoosh dan lebih terjamin agar perjalanan grup mendapatkan kursi yang berdekatan.

Khusus bagi pelajar yang melakukan perjalanan edukasi, KCIC juga siap memberikan tarif khusus dan pengenalan layanan whoosh yang dikemas secara menarik. Total, sudah lebih dari 150 sekolah yang mengikuti kegiatan Edutrip ini.

6.⁠ ⁠Peningkatan Layanan Ramah Disabilitas

Selama satu tahu Whoosh beroperasi, pelayanan kepada penumpang prioritas khususnya disabilitas terus ditingkatkan. Tercatat sekitar 10.500 penumpang prioritas telah menggunakan Whoosh.

KCIC menerapkan berbagai inisiatif untuk memastikan aksesibilitas dan kenyamanan bagi semua penumpang prioritas. Di stasiun terdapat penyediaan fasilitas khusus seperti jalur landai, elevator, toilet khusus, serta layanan pendampingan bagi penyandang disabilitas. Sementara untuk di kereta terdapat 32 kursi prioritas dan toilet khusus disabilitas pada kereta nomor empat. Selain itu, pelatihan bagi staf untuk memberikan pelayanan inklusif juga terus ditingkatkan.

Corporate Secretary KCIC, Eva Chairunisa, mengatakan seluruh inovasi dan peningkatan layanan yang dilakukan selama satu tahun ini bertujuan untuk menjadikan Whoosh sebagai transportasi andalan masyarakat.

"Volume penumpang Whoosh telah mencapai 6 juta orang, angka ini mencerminkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan transportasi kereta cepat dengan teknologi modern yang dihadirkan Whoosh, sekaligus menunjukkan komitmen KCIC dalam memberikan pelayanan terbaik serta memperluas dampak positif terhadap perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat," kata Eva.

Perdana! Masinis Indonesia Kemudikan Whoosh Berpenumpang

Perdana! Masinis Indonesia Kemudikan Whoosh Berpenumpang

Menko Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan fokus kerjanya di awal masa jabatan. Paling pertama adalah dirinya ingin belanja masalah terlebih dahulu ke beberapa kementerian yang berada di bawah koordinasinya.

Dirinya ingin mendengarkan paparan sekaligus masukan dari jajaran kementerian yang ada di bawah koordinasinya. Hal ini menurutnya harus dilakukan karena instansinya memang baru dibentuk.

"Saya rasa ini waktu terbaik untuk belanja masalah di minggu pertama saya akan keliling ke kementerian tadi karena secara langsung bisa mendengarkan paparan sekaligus masukan jajaran yang sudah lebih dulu establish karena kalau Kemenko ini benar-benar baru jadi saya harus menata dari awal supaya ajeg terlebih dahulu," beber AHY ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (22/10/2024).

"Tetapi juga saya tidak menunggu selesai baru kita bekerja, kita harus turun ke lapangan saya rasa itu yang paling baik untuk kita lakukan sekarang," ujarnya lagi.

Selanjutnya, AHY mengatakan dirinya akan memetakan dengan rinci proyek-proyek infrastruktur yang sifatnya strategis nasional, mana proyek yang harus dikawal ketat dalam waktu dekat. Secara bersamaan AHY juga bakal menetapkan roadmap visi misi Presiden Prabowo Subianto dalam proyek strategis.

Politikus Partai Demokrat itu juga mengatakan dirinya mau menjaring masukan-masukan dari para mantan-mantan menteri. Salah satunya adalah Luhut Binsar Pandjaitan, yang di era sebelumnya mengkoordinasikan urusan infrastruktur di Kemenko Kemaritiman dan Investasi.

"Mulai hari ini saya juga akan menemui sejumlah tokoh mantan menteri, menteri senior, karena kan sebelumnya tidak ada yang jadi Menko Infrastruktur. Siang ini saya akan ketemu Pak Luhut, beliau jadi Menko Marves cukup banyak mengendalikan proyek strategis nasional," beber AHY.

TEMPO.CO, Jakarta -Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira menyebut hasil implementasi Proyek Strategis Nasional disingkat PSN di era Presiden Joko Widodo atau Jokowi kurang banyak dirasakan masyarakat luas. Dia menyoroti kebijakan hilirisasi yang tidak berkorelasi terhadap kesejahteraan orang banyak.

“Jadi sebagian besar daerah-daerah yang basisnya hilirisasi, utamanya nikel dan mineral, itu persentase kemiskinannya berada di atas tingkat kemiskinan nasional. Jadi pertumbuhan ekonominya tinggi, nilai ekspornya tinggi, tapi masyarakatnya miskin,” kata Bhima dalam acara deminasi riset bertajuk Proyek Strategis Nasional: Kepentingan (Si)apa?: Catatan Kritis Implementasi PSN 2016-2024 oleh Nalar Institue yang digelar secara daring pada Selasa, 15 Oktober 2024.

Dia berpandangan, kurang dilibatkannya pemerintah daerah dalam perencanaan PSN, terutama di kawasan industri, seperti di Morowali dan Konawe mengakibatkan munculnya masalah ganda. Yang pertama, jelas Bhima, adalah dari sisi daya tampung lingkungan yang menimbulkan berbagai permasalahan baru pada aspek kesehatan seperti peningkatan kasus diare dan Infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).

Menurutnya, terdapat peran limbah dalam hal in, yakni limbah dari pabrik industri serta limbah dari masyarakat yang berduyun-duyun datang ke kawasan terkait untuk mencari penghidupan.

“Kedua, yang spesifik, yakni gagalnya sistem kesehatan. Jadi sejumlah PSN tampaknya tidak memikirkan implikasi terhadap sistem kesehatan yang ada di daerah. Contohnya, penyebaran HIV/AIDS di Morowali. Sekarang pemerintah daerahnya kalang kabut karena ternyata penyebaran HIV/AIDS meningkat drastis namun fasilitas kesehatannya tidak siap,” ungkap Bhima

Lebih lanjut, Bhima menyebut hasil dari PSN yang tidak dinikmati oleh sebagian besar masyarakat ini terlihat dari disposable income terhadap GDP per Kapita yang terus mengalami penurunan. Meski sempat meningkat karena ada faktor pasca-pandemi, tetapi tren-nya kemudian terus mengalami penurunan.

“Justru yang kami lihat terjadi informalisasi lapangan kerja yang bertambah 2 persen sejak 2014. Jadi hampir 60 persen pekerjaan ada di sektor informal. Padahal kan tujuan dari adanya PSN adalah memperbesar industrialisasi dan pekerjaan di sektor formal, namun yang terjadi malah sebaliknya,” ungkapnya.

PT Brantas Abipraya (Persero) membangun Dermaga Multipurpose Batang Tahap 1, Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB). Dimulai bulan Juni tahun 2024, pembangunan dermaga ini ditargetkan selesai awal tahun 2025.

Pembangunan Dermaga ini meliputi Pembangunan Causeway sepanjang 350 meter, Trestle sepanjang 361 meter, dan Dermaga atau Jetty sepanjang 152 meter.

"Dermaga ini merupakan proyek strategis nasional, kolaborasi dua BUMN Brantas Abipraya bersama PT Pelabuhan Indonesia (Persero). Dibangun sebagai upaya mendukung bongkar muat komoditas dan logistik, serta mendukung tenant-tenant yang ada di Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB)," ujar Sekretaris Perusahaan PT Brantas Abipraya (Persero) Dian Sovana dalam keterangan tertulis, Kamis (10/10/2024).

Ditambahkan Dian Sovana, beberapa capaian yang diharapkan Perusahaan dalam Pembangunan Dermaga Multipurpose Batang ini di antaranya, Pertumbuhan Ekonomi, dengan memfasilitasi perdagangan dan distribusi barang yang lebih efisien, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Penciptaan Lapangan Kerja, dengan menciptakan peluang kerja, baik selama proses konstruksi maupun operasional setelahnya; Peningkatan Infrastruktur, dengan memperbaiki akses transportasi laut, memperlancar logistik; dan Pengembangan Wilayah, mendukung pertumbuhan industri dan meningkatkan daya tarik investasi di wilayah sekitar.

Brantas Abipraya berupaya menyelesaikan proyek Dermaga Multipurpose Batang Tahap I sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dan standar kualitas sesuai spesifikasi. Dengan rampungnya dermaga ini, diharapkan Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) akan semakin berkembang, memperkuat konektivitas logistik, dan memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

"Kami terus bekerja sama dengan berbagai pihak untuk memastikan kelancaran proyek ini serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan industri di sekitar Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB)," kata Dian.

Brantas Abipraya fokus menerapkan keterbukaan berlandaskan nilai budaya AKHLAK kepada Mitra Abipraya dan vendor. Tentunya ini didukung dengan penerapan Good Corporate Governance (GCG) dan Governance, Risk Management and Compliance (GRC), dan Three Lines of Defense Risk Management.

"Brantas Abipraya akan terus berfokus membangun Indonesia melalui karya infrastruktur yang unggul. Tentunya ini dapat tercapai salah satunya dengan dukungan dan kontribusi para stakeholder, kami akan terus perkuat terciptanya ekosistem bisnis yang baik agar Brantas Abipraya dapat terus menyuguhkan karya infrastruktur bermutu dan kualitas terbaik," tuturnya.

Senada dengan Brantas Abipraya, Pimpinan Proyek Batang Pelindo, Muhammad Fathoni mengatakan pihaknya akan melaksanakan PSN ini dengan sebaik-baiknya sesuai target yang sudah ditentukan.

"Kami optimis pelabuhan ini nantinya dapat menciptakan hubungan yang lebih erat antara kegiatan pelabuhan dan industri di sekitarnya," ujarnya.

Simak: Jokowi Resmikan Kawasan Industri Batang, Investasi Masuk Rp 14 T

[Gambas:Video 20detik]

Nasib proyek Jalan Tol Gedebage-Tasikmalaya-Ciamis (Getaci) hingga kini masih belum jelas. Adapun proyek yang digadang-gadang akan menjadi tol terpanjang di Indonesia ini telah dua kali gagal lelang.

Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Rachman Arief mengakui bahwa banyak Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) yang belum berani untuk mengambil proyek besar ini. Pihaknya masih akan melihat hasil dari proses lelang ketiga ini.

"Ya memang seperti itu yang Getaci (belum ada peminat). Jadi kita sudah buka lelang. Kita menunggu penawaran-penawaran dari BUJT yang berminat untuk melanjutkan Getaci itu," kata Rachman, ditemui di Sheraton Grand Hotel, Gandaria City, Jakarta Selatan, Selasa (8/10/2024).

Meski demikian, Rachman menyebut kalau belum ada rencana penyesuaian untuk proyek tersebut. Diketahui, sebelumnya panjang jalan Tol Getaci yang dilelang sempat disesuaikan usai kegagalan lelang pertama, dari yang semula 206,65 kilometer (km), menjadi hanya 108 km.

"Belum (ada rencana penyesuaian). Masih kita tawarkan seperti itu. Nanti kalau tidak ada peminatnya kita evaluasi lagi," ujarnya.

Adapun investasi yang ditawarkan untuk membangun jalan 108 km dari Gedebage hingga Ciamis ini mencapai Rp 37,64 triliun. Rachman mengatakan, proses lelang akan berlangsung selama 45 hari. Dengan demikian, dapat dipastikan lelang tidak dapat diselesaikan di pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Pemerintahan Presiden Jokowi akan berakhir pada 20 Oktober ini. Artinya, proyek yang masuk ke dalam proyek strategis nasional (PSN) ini akan menjadi warisan pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto. Meski begitu, ia berharap pemenang lelang dapat segera ditentukan.

"Rampung nggak bisa dong kalau rampung pemerintahan berakhir. Kan 20 Oktober kan, terlalu mepet sekali," kata dia.

Sebagai tambahan informasi, Tol Getaci didesain memiliki panjang 206,65 kilometer (km), menghubungkan dua provinsi yakni Jawa Barat dan Jawa Tengah. Tol Getaci terdiri dari 4 seksi yakni Junction Gedebage-Garut Utara (45,20 km), Garut Utara-Tasikmalaya (50,32 km), Tasikmalaya-Patimuan (76,78 km), dan Patimuan-Cilacap (34,35 km).

Mempertimbangkan biaya yang bakal diperlukan, pemerintah memutuskan untuk memangkas prioritas penyelesaian proyek Tol Getaci hanya sampai Ciamis sepanjang 108,3 km. Angka investasi yang dibutuhkan berkurang dari semula Rp 56,2 triliun menjadi Rp 37,64 triliun.

Direktur Pengadaan dan Pendanaan Lahan LMAN, Rustanto mengatakan Tol Getaci akan dilelang ulang. Sampai saat ini belum ada investor yang minat masuk untuk menggarap Proyek Strategis Nasional (PSN) tersebut.

"Getaci memang informasi masih valid, bahwa memang dilelang ulang dan sampai sekarang belum ada BUJT-nya yang berani atau mengambil itu," kata Rustanto dalam media briefing di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (7/10/2024).

Rustanto menyebut saat ini pihaknya terus koordinasi dengan Kementerian PUPR dalam hal ini Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT).

"Hasil koordinasi kami dengan PUPR itu nanti kami akan terus update. Jadi kalau dilihat dari ininya, kita harus menunggu BPJT apakah memang terus atau nggak. Jadi LMAN dalam hal ini lebih pada koordinasi lebih dahulu BPJT terkait dengan petunjuk teknisnya untuk BPJT nantinya," tuturnya.

Kementerian PUPR menargetkan Tol Getaci sudah bisa mendapatkan investor pada 2025. Proyek tersebut terus didorong agar bisa dilakukan melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

Nasib proyek Jalan Tol Gedebage-Tasikmalaya-Ciamis (Getaci) hingga kini masih belum jelas. Adapun proyek yang digadang-gadang akan menjadi tol terpanjang di Indonesia ini telah dua kali gagal lelang.

Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Rachman Arief mengakui bahwa banyak Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) yang belum berani untuk mengambil proyek besar ini. Pihaknya masih akan melihat hasil dari proses lelang ketiga ini.

"Ya memang seperti itu yang Getaci (belum ada peminat). Jadi kita sudah buka lelang. Kita menunggu penawaran-penawaran dari BUJT yang berminat untuk melanjutkan Getaci itu," kata Rachman, ditemui di Sheraton Grand Hotel, Gandaria City, Jakarta Selatan, Selasa (8/10/2024).

Meski demikian, Rachman menyebut kalau belum ada rencana penyesuaian untuk proyek tersebut. Diketahui, sebelumnya panjang jalan Tol Getaci yang dilelang sempat disesuaikan usai kegagalan lelang pertama, dari yang semula 206,65 kilometer (km), menjadi hanya 108 km.

"Belum (ada rencana penyesuaian). Masih kita tawarkan seperti itu. Nanti kalau tidak ada peminatnya kita evaluasi lagi," ujarnya.

Adapun investasi yang ditawarkan untuk membangun jalan 108 km dari Gedebage hingga Ciamis ini mencapai Rp 37,64 triliun. Rachman mengatakan, proses lelang akan berlangsung selama 45 hari. Dengan demikian, dapat dipastikan lelang tidak dapat diselesaikan di pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Pemerintahan Presiden Jokowi akan berakhir pada 20 Oktober ini. Artinya, proyek yang masuk ke dalam proyek strategis nasional (PSN) ini akan menjadi warisan pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto. Meski begitu, ia berharap pemenang lelang dapat segera ditentukan.

"Rampung nggak bisa dong kalau rampung pemerintahan berakhir. Kan 20 Oktober kan, terlalu mepet sekali," kata dia.

Sebagai tambahan informasi, Tol Getaci didesain memiliki panjang 206,65 kilometer (km), menghubungkan dua provinsi yakni Jawa Barat dan Jawa Tengah. Tol Getaci terdiri dari 4 seksi yakni Junction Gedebage-Garut Utara (45,20 km), Garut Utara-Tasikmalaya (50,32 km), Tasikmalaya-Patimuan (76,78 km), dan Patimuan-Cilacap (34,35 km).

Mempertimbangkan biaya yang bakal diperlukan, pemerintah memutuskan untuk memangkas prioritas penyelesaian proyek Tol Getaci hanya sampai Ciamis sepanjang 108,3 km. Angka investasi yang dibutuhkan berkurang dari semula Rp 56,2 triliun menjadi Rp 37,64 triliun.

Direktur Pengadaan dan Pendanaan Lahan LMAN, Rustanto mengatakan Tol Getaci akan dilelang ulang. Sampai saat ini belum ada investor yang minat masuk untuk menggarap Proyek Strategis Nasional (PSN) tersebut.

"Getaci memang informasi masih valid, bahwa memang dilelang ulang dan sampai sekarang belum ada BUJT-nya yang berani atau mengambil itu," kata Rustanto dalam media briefing di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (7/10/2024).

Rustanto menyebut saat ini pihaknya terus koordinasi dengan Kementerian PUPR dalam hal ini Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT).

"Hasil koordinasi kami dengan PUPR itu nanti kami akan terus update. Jadi kalau dilihat dari ininya, kita harus menunggu BPJT apakah memang terus atau nggak. Jadi LMAN dalam hal ini lebih pada koordinasi lebih dahulu BPJT terkait dengan petunjuk teknisnya untuk BPJT nantinya," tuturnya.

Kementerian PUPR menargetkan Tol Getaci sudah bisa mendapatkan investor pada 2025. Proyek tersebut terus didorong agar bisa dilakukan melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

Jakarta (ANTARA) -

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2024

Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) telah memberikan pendanaan untuk pengadaan lahan pada 126 Proyek Strategis Nasional (PSN). Secara total, realisasi dana yang dikucurkan sebesar Rp 134,45 triliun sejak LMAN berdiri pada 16 Desember 2015.

"Sampai dengan tanggal 4 Oktober yang lalu, total realisasi pendanaan lahan PSN yang dilakukan melalui LMAN adalah berjumlah Rp 134,45 triliun. Ini jumlah yang luar biasa," kata Direktur Utama LMAN Basuki Purwadi dalam Media Briefing LMAN di kantornya, Senin (7/10/2024).

Basuki mengatakan, untuk tahun ini saja atau Januari hingga 4 Oktober, realisasi untuk pengadaan lahan sebesar Rp 10,57 triliun. Adapun realisasi paling besar antara lain untuk tol, bendungan, dan Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Yang paling besar 3 sektor. Dari Rp 10,57 triliun, jalan tol Rp 7,91 triliun, kemudian yang kedua dari bendungan, sektor bendungan Rp 1,11 triliun, dan yang ketiga dari sektor IKN. Ini teman-teman pasti juga mengikuti ya. Dari sektor IKN kita tahun ini saja, sudah menyalurkan atau merealisasikan Rp 1,43 triliun. IKN itu baru kita lakukan pendanaan lahan tahun lalu, pertengahan tahun lalu," paparnya.

Ia melanjutkan, sejak memberikan pendanaan pertama kali pada 2017, sebanyak 78 proyek sudah selesai atau beroperasi. Dengan demikian, setiap tahun rata-rata proyek yang rampung 8-9 proyek.

"Nah dari 126 PSN yang kita danai sejak 2017 tadi, 78 di antaranya sudah selesai atau sudah beroperasi. Selesai misalnya begini, bangun bendungan, sudah selesai, sudah digunakan. Kalau beroperasi biasanya jalan tol, sudah diresmikan, sudah bisa digunakan oleh masyarakat. Jadi total sudah 78," katanya.

"Kalau kita bagi secara rata-rata, katakanlah LMAN tadi 8 tahun ya, kita sudah menyelesaikan untuk pendanaan lahannya dan proyek yang bisa dioperasikan ada 78. Artinya di dalam satu tahun, kalau kita rata-rata, di dalam satu tahun itu kita bisa menyelesaikan 8-9 PSN," sambungnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dikabarkan akan menambah jumlah Kementerian/Lembaga (K/L), teranyar pembentukan Dana Investasi Nasional (DIN) dan Kementerian Koordinator bidang Infrastruktur.

Ketua Relawan Pengusaha Muda Nasional (Repnas) Anggawira mengamini adanya pembahasan DIN dan Kemenko Infrastruktur oleh Prabowo-Gibran, selain Badan Gizi Nasional dan Badan Penerimaan Negara yang sebelumnya santer menjadi pembicaraan.

“Iya [sudah masuk pembicaraan],” ujarnya kepada Bisnis, dikutip Minggu (6/10/2024).

Anggawira yang juga sebagai Wakil Komandan Tim Kampanye Nasional Pemilih Muda (TKN Fanta) Prabowo-Gibran menuturkan, DIN bertujuan mengelola investasi negara untuk proyek bersifat strategis.

Kemungkinan, katanya, DIN akan mengikuti model dari Arab Saudi dengan Public Investment Fund (PIF) ataupun Temasek milik Singapura.

K/L lainnya, Anggawira juga menyebutkan Kemenko bidang Infrastruktur akan mengkoordinasikan berbagai proyek infrastruktur lintas kementerian, termasuk Kementerian PUPR, Perhubungan, serta Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Padahal terkait hal tersebut, pemerintah telah memiliki Indonesia Investment Authority (INA) atau Lembaga Pengelola Investasi di bawah Kementerian Keuangan yang saat ini mencatatkan dana kelolaan senilai Rp160 triliun.

Untuk diketahui, INA berdiri sejak 2021 dengan dasar hukum Peraturan Presiden (Perpres) No. 74/2020 tentang Lembaga Pengelola Investasi.

INA memiliki peran penting dalam menghubungkan investor potensial dengan proyek-proyek yang prospektif serta turut mengelola investasi pemerintah pusat.

Hingga dua pekan menjelang pelantikan Prabowo-Gibran, baru satu badan yang benar-benar dibentuk, yakni Badan Gizi Nasional sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden No. 83/2024 tentang Badan Gizi Nasional.

Bahkan badan tersebut telah mendapatkan alokasi Rp71 triliun dan akan segera melaksanakan tugasnya dalam memberikan makan bergizi gratis.