Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan secara tertutup dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah 2024. Salah satu arahannya yakni agar pemerintah pusat dan daerah menghemat dan tidak menghambur-hamburkan anggaran.

Demikian kata Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya saat menyampaikan arahan Prabowo dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2024 di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

"Bapak presiden menyampaikan banyak sekali laporan bahwa potensi negara kita yang luar biasa ini banyak hilang karena pemerintahan yang tidak efisien dan tidak efektif. Banyak hal-hal yang harusnya bisa diselamatkan, banyak hal-hal yang harusnya bisa dihemat. Karena itu presiden memerintahkan kepada seluruh jajaran pemerintah pusat dan daerah untuk melakukan penghematan, untuk melakukan efisiensi agar tidak ada biaya yang dihambur-hambur," kata Bima Arya.

Bima Arya menyebut Prabowo telah menerima laporan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tentang hal-hal yang seharusnya bisa dihemat.

"Jadi beliau menyampaikan ingin merangkul semua untuk menyelamatkan uang negara. Beliau juga sampaikan bahwa akan dilakukan langkah-langkah persuasif, tetapi kalau kemudian para pengusaha-pengusaha yang dirasakan memang tidak amanah, maka tentu akan ditegakkan hukum," ucapnya.

Hal-hal yang bisa dihemat itu antara lain seperti anggaran perjalanan dinas, kunjungan ke luar negeri, hingga acara-acara seremonial. "Beliau contohkan masa untuk memberantas stunting, seremoninya lebih besar daripada biaya makanan untuk warga yang membutuhkan, kira-kira begitu," ungkapnya.

Dalam kesempatan itu, kata Bima Arya, Prabowo memerintahkan kepada seluruh aparat TNI/Polri untuk bersatu mengawal program-program pemerintah agar sampai kepada rakyat.

"Kita semua dibiayai oleh uang rakyat, jangan sampai kemudian tidak tepat sasaran," kata Bima Arya.

Pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan) telah mempermudah regulasi pengambilan pupuk subsidi dari penggunaan kartu tani ke KTP. Kemudahan ini mendapat pujian dari berbagai pihak yang menilai gebrakan Kementan di bawah Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memiliki kemajuan yang signifikan.

Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Gerindra Azikin Solthan mengapresiasi langkah tersebut sebagai sebuah kebijakan konkrit atas keberpihakan pemerintah terhadap nasib para petani di seluruh Indonesia.

"Kita di legislatif akan mendorong upaya percepatan penyerapan pupuk di petani sehingga tidak ada lagi alasan pupuk langka. Namun yang pasti pupuk subsidi harus sampai di tangan petani secepat mungkin dan tepat sasaran," kata Azikin Solthan dalam keterangan tertulis, Kamis (7/11/2024).

Menurut Azikin, pupuk subsidi adalah sebuah kebutuhan mendasar bagi para petani yang setiap hari berproduksi. Oleh karena itu, kemudahan ini akan membantu proses verifikasi dan data petani jauh lebih mudah dan cepat.

"Ada banyak proses yang dipangkas jika menggunakan KTP dibanding dengan kartu tani. Penebusan pupuk subsidi akan lebih mudah dan petani akan terdata lebih cepat," jelasnya.

Sebagai contoh, Azikin mengungkapkan Kabupaten Bantaeng adalah salah satu kabupaten terluar yang sulit menggunakan sinyal ketimbang Pulau Jawa yang sudah memiliki akses internet lebih cepat.

"Di dapil saya di Kabupaten Bantaeng masih ada beberapa daerah yang belum terjangkau sinyal. Tentu akan sulit untuk mengakses Kartu Tani kalau daerah yang sulit sinyal. Belum lagi kalau petani lupa kode PIN kartu taninya. Saya kira, dengan KTP itu akan mudah," jelasnya.

Sebelumnya dalam kegiatan Pangan Merah Putih bersama Kementerian Desa, Mentan Andi Amran Sulaiman menegaskan penebusan pupuk subsidi dengan KTP merupakan kemudahan yang harus dilakukan untuk menjangkau mereka yang berada di pelosok desa.

"Kartu tani tidak berlaku lagi, kami sudah umumkan KTP. Bapak ibu gunakan KTP, kalau ada yang menghalangi lapor ke polisi setempat, atau lapor ke sini (Kementan), KTP cukup, ambil pupuk," tutup Amran.

Sebagai informasi, kebijakan pupuk bersubsidi diatur pada Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 1 Tahun 2024. Pada beleid ini, petani yang berhak mendapatkan alokasi subsidi pupuk adalah mereka yang tergabung dalam kelompok tani dan terdaftar dalam RDKK.

Simak juga Video: Belanja Pupuk Petrokimia Mudah & Aman di Petromart Official Store

[Gambas:Video 20detik]

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, pembangunan infrastruktur tidak bisa dilakukan seketika seperti kisah Roro Jonggrang. Dalam pelaksanaannya mesti melewati proses dari perencanaan hingga pelaksanaan yang membutuhkan waktu.

"Pembangunan infrastruktur ini tidak bisa seketika. Tidak ada pembangunan Roro Jonggrang, pasti ada proses dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasinya ini membutuhkan waktu," kata AHY dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

Dengan begitu, AHY menilai infrastruktur akan benar-benar tepat sasaran, efisien dan dimanfaatkan oleh rakyat. Ia menyinggung sering kali ada infrastruktur yang dibangun dengan perencanaan kurang matang sehingga keberadaannya tidak optimal atau kurang berpengaruh signifikan pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

"Seringkali ada proyek-proyek infrastruktur yang dibangun atas dasar keinginan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi termasuk karena kapasitas infrastruktur yang sudah ada itu tidak lagi bisa diperluas, padahal kebutuhannya lebih banyak dan oleh karena itu harus dibangun di tempat yang baru. Tetapi seringkali mungkin perencanaannya tidak terintegrasi dengan baik, kurang matang terutama dalam menjawab aspek konektivitas," tutur AHY.

"Oleh karena itu tidak sedikit pembangunan infrastruktur yang sebetulnya bisa menjawab sisi kapasitas, tetapi tidak bisa menjawab dari sisi utilitas dan keberlanjutan. Akibatnya biaya yang cukup mahal itu bisa dikatakan tidak optimal atau kurang berpengaruh signifikan pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat," tambahnya.

AHY mencontohkan proyek-proyek yang dipertanyakan optimalisasinya seperti Bandara Kertajati di Jawa Barat dan beberapa proyek lainnya. "Tadi disampaikan ada sejumlah bandara misalnya Kertajati, pelabuhan dan lokasi-lokasi lain yang seringkali kita pertanyakan optimalisasinya," ucapnya.

Dalam kesempatan itu, AHY menyebut dalam pembangunan infrastruktur seringkali dihadapkan pada pilihan antara biaya, waktu dan kualitas. Tidak jarang biaya yang sudah dikeluarkan tidak sesuai dengan kualitas yang diharapkan.

"Seringkali kita ingin cepat dan murah, artinya kita harus berkompromi dengan waktu. Jika mau murah dan berkualitas, maka waktu pengerjaannya lebih lama dan jika ingin cepat dan berkualitas, pasti anggarannya lebih besar," bebernya.

Untuk mengatasi itu, AHY menyebut perlunya membangun pemikiran strategis yang kuat dan saling terhubung satu sama lain. Segala sesuatunya harus dipertimbangkan dengan matang dan berimbang agar tidak terjadi berbagai kebocoran.

"Sumber pendanaan pembangunan infrastruktur berasal dari uang rakyat. Oleh karena itu, tidaklah berlebihan jika bapak presiden menekankan jangan sampai ada kebocoran. Kita harus mempertanggungjawabkan setiap rupiah untuk digunakan sebaik mungkin dan sekali lagi, kita pertanggungjawabkan kepada rakyat kita,"katanya.

Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mendapatkan laporan banyak nelayan yang masih kesulitan mendapatkan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi. Hal ini menjadi kendala operasional nelayan kecil.

"Terkait nelayan masih dikeluhkan BBM bersubsidi, kita belum bisa memberikan fasilitas bahan bakar bersubsidi yang mencukupi. Mereka masih sulit mendapatkan bahan bakar," kata Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Golkar Hanan A Rozak dalam rapat dengan KKP, Rabu (6/11/2024).

Hal serupa juga dikatakan oleh Anggota Komisi IV Fraksi Nasdem Arif Rahman. Dia mengatakan, penyaluran BBM bersubsidi untuk nelayan malah tidak tepat sasaran karena dirasakan oleh pelaku usaha besar.

"Ini problem. Kontrol KKP harus ketat. Nelayan-nelayan kaya tajir juga membeli BBM subsidi, harus ada kontrol yang jelas semacam membuat pakai IT-lah, harus jelas," terangnya.

Menanggapi hal tersebut Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengakui memang terjadi masalah BBM subsidi untuk nelayan. Trenggono juga mengungkap bagaimana banyak pengusaha yang nakal dan membuat stok BBM subsidi nelayan kosong.

"BBM ini terus terang dilema juga. Satu sisi BBM yang harus menjadi hak nelayan, nelayan juga bisa melaut karena kendala yang banyak sekali, ada biaya logistik, dibeli pengusaha, kalau dibeli pengusaha lebih murah dibandingkan harga komersial, sehingga di beberapa tempat stoknya sudah kosong," ungkapnya.

Trenggono mengatakan pemerintah tengah mempersiapkan kebijakan atau skema baru subsidi energi agar tepat sasaran.

"Kemarin Pak Wamen sudah rapat di ESDM membicarakan subsidi BBM, jumlah dan seterusnya sedang diproses," pungkasnya.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto hingga Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan merapat ke Istana Negara untuk melakukan rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto. Pembahasan utamanya adalah mengenai perhatian pemerintah pada kelas menengah.

Usai rapat, Airlangga menjabarkan ada penurunan daya beli di tengah kelas menengah. Dia dan Luhut membahas usulan-usulan yang bisa menjaga daya beli kelas menengah dengan Prabowo. Sayangnya Airlangga enggan merinci program apa saja yang mau dilakukan.

"Ada usulan-usulan terkait program ke depan, yang jadi perhatian adalah kelas menengah, di mana ada penurunan daya beli di kelas menengah dan di mana ini bisa menjadi pengungkit ke depan," ungkap Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2024).

"Semua masih kami proses di pemerintahan dan dalam waktu dekat akan dibuat menjadi langkah kebijakan sampai akhir tahun dan ke depan," lanjutnya.

Kemudian pihaknya juga membahas soal kebijakan subsidi energi yang mau diubah menjadi lebih tepat sasaran.

Airlangga hanya bilang subsidi akan diberikan dalam bentuk-bentuk yang langsung kepada masyarakat yang membutuhkan. Dia tak mau mendalami opsi apa saja yang dibahas, yang jelas pemerintah masih melakukan kajian.

"Kami memperdalam itu dan menghitung langkah kompensasi apa yang mau dilakukan. Usulannya diharapkan bisa dalam bentuk langsung ke masyarakat. Itu pun pemerintah sedang melakukan kajian," sebut Airlangga.

Dalam rapat yang sama Airlangga juga bilang dirinya dan Luhut sempat bicara soal hasil dari Satgas Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit. Satgas itu dibentuk sejak era Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi), Luhut yang kala itu menjabat sebagai Menko Kemaritiman dan Investasi menjadi Ketua Satgas.

"Kemudian ketiga tentu terkait dengan satgas sawit, dan langkah lanjutannya, ini sedang diperhatikan," sebut Airlangga.

Kemudian, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) juga memaparkan soal beberapa catatan pada penyelenggaraan proyek strategis yang belum selesai. Percepatan proyek strategis yang mampu meningkatkan kemudahan berusaha diharapkan segera dilakukan.

"Diharapkan ini bisa dirampungkan. Diharapkan dengan penyelesaian itu proyek yang bisa meningkatkan ICOR juga jadi catatan," pungkas Airlangga.

JAKARTA, investor.id – Daerah Khusus Jakarta (DKJ) sebagai kota pesisir tidak lepas dari ancaman tenggelam (sinking Jakarta). Penelitian banyak menyebutkan, Jakarta menjadi kota dengan penurunan muka tanah (land subsidence) paling cepat di dunia dengan penyusutan 2-15 cm per tahun. Angka itu bahkan lebih tinggi dari klaim pemerintah yang mengestimasi penurunan muka tanah di Jakarta berkisar 10 cm setiap tahun.

Keluar dari perdebatan terkait berapa persisnya penurunan muka tanah di Jakarta setiap tahunnya, satu hal yang pasti bahwa Jakarta dalam ancaman tenggelam jika aksi penyelamatan dari hulu hingga hilir akibat land subsidence tak kunjung disiapkan solusi dan tindakan cepat.

Bukan hanya demi menjaga keselamatan warga DKJ khususnya di bagian utara, barat laut, dan timur laut Jakarta, tetapi Pulau Jawa secara keseluruhan yang juga menghadapi ancaman serupa.

Berdasarkan riset Lembaga Penyelidikan dan Ekonomi Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (UI), lokasi-lokasi yang berpotensi terdampak akibat penurunan muka tanah di Jakarta yang demikian cepat di antaranya Cengkareng, Penjaringan, Pantai Mutiara, Pantai Indah Kapuk (PIK), Ancol, Cilincing, dan Cakung.

Investor Daily merangkum setidaknya ada lima aksi besar yang sudah dan dicanangkan pemerintah dalam upaya menyelamatkan Pantai utara Jakarta dan pulau Jawa dari ekses penurunan muka tanah yang tergolong cepat ini.

Pertama, menyediakan suplai air baku melalui SPAM Jatiluhur I & II yang akan memasok air bersih total 6.054 liter/detik untuk Jakarta, Bekasi (Kabupaten dan Kota) dan Kabupaten Karawang dan SPAM Regional Karian Serpong berkapasitas 3.200 liter/detik untuk menekan pengambilan air tanah secara masif.

Kedua, membangun tanggul pantai setinggi 4,8 meter dari permukaan air laut yang diperkirakan mampu bertahan sampai 2033, sambil terus mengintegrasikannya dengan sistem pembuangan limbah Jakarta (Jakartasewerage system).

Di samping untuk meminimalkan penurunan muka tanah, sewerage system juga berorientasi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat pesisir Jakarta dengan harapan dapat memacu pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar. Saat ini, Jakarta Sewerage System Zona 1 berkapasitas 240.000 m3/hari dalam tahap pembangunan dengan progres sekitar 20% dan masa pelaksanaan sampai 2027.

Ketiga, pemerintah juga membangun sistem polder kolam retensi setinggi 110 meter untuk menangkap air ketika curah hujan tinggi. Dalam operasinya, ketika kolam ini sudah melampaui batas maksimal, maka air di kolam retensi selanjutnya tersebut dipompa agar tidak banjir.

Keempat pemerintah telah membangun bendungan kering di Ciawi dan Sukamahi untuk mengendalikan banjir dari hulu sampai hilir. Tak ketinggalan, menormalisasi Sungai Ciliwung 16 km (sisa 16 km) dan Sodetan Sungai Ciliwung termasuk membangun Stasiun Pompa Ancol Sentiong yang semuanya tuntas pada 2023.

Kelima dan ini menjadi aksi paling beyond adalah pemerintah melalui Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mencanangkan untuk membangun tanggul raksasa atau giant sea wall bilamana land subsidence di Jakarta terus berlangsung.

"Nah, beyond atau lebih dari 2033, kita harus berpikir. Itulah mengapa kita harus mencegah terjadinya penurunan tanah sekaligus kita membayangkan apa yang harus kita lakukan. Apakah perlu tanggul yang lebih besar lagi? Sering dikatakan sebagai giant sea wall itu. Seberapa tingginya? Kita akan pelajari lebih dalam lagi," ujar AHY dalam tinjauannya di Kalibaru, Jakarta Utara, Senin (4/11//2024).

Dirinya memastikan, pada saat yang tepat, hasil kajian mengenai proyek giant sea wall ini akan disampaikan secara utuh kepada publik. Yang jelas, tujuan utamanya sekali lagi adalah menyelamatkan masyarakat dari bahaya banjir baik dalam jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang. 

Kerugian Rp 600 Triliun

Karena itu, dirinya meminta dukungan semua pihak agar pemerintah dapat melanjutkan program-program penyelamatan Pantai utara Jakarta maupun lokasi-lokasi lain yang selama ini terdampak oleh banjir rob.

Sebelumnya, Menteri PU Dody Hanggodo memproyeksikan panjang tanggul dari Cilegon sampai Gresik mencapai 958 km. “Kami sudah buat Trial 1 dari Tangerang ke Bekasi sepanjang 43 km beberapa tahun lalu dengan grant dari Korea Selatan dan Belanda untuk basic design,” kata Menteri Dody.

Kerja sama Indonesia, Korea Selatan, dan Belanda untuk tanggul laut dimulai pada 2016 dengan pembentukan Trilateral Cooperation. Tujuannya, untuk mengembangkan strategi komprehensif dan business case dalam upaya pemulihan lingkungan Pesisir Teluk Jakarta.

Sebagai tindak lanjut, pada Februari 2017 dibentuk Project Management Unit NCICD (PMU NCICD). Pada 2020, PMU NCICD bersama trilateral ini menghasilkan Integrated Flood Safety Plan (IFSP) sebagai konsep pengendalian banjir terpadu, dengan fokus pada penyediaan air bersih, peningkatan sanitasi di muara sungai, dan pengendalian banjir.

Apabila land subsidence di Jakarta terus berlangsung maka pilihan terakhirnya adalah pembangunan tanggul laut tahap B/giant sea wall sepanjang 21 km. Tanggul laut tahap B ini akan mereduksi area banjir 112.000 m2 dan mengurangi potensi kerugian hingga Rp 600 triliun.

Editor: Muawwan Daelami (muawwandaelami@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI memanggil Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dan jajaran Kementan. Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto mengatakan rapat kerja hari ini salah satunya membahas rencana program prioritas mengejar target swasembada pangan.

Menurutnya, sektor pertanian merupakan sektor yang vital bagi masyarakat. Titiek menyebut sektor pertanian tidak hanya berperan sebagai sumber pemenuhan kebutuhan pangan, tetapi juga berperan pada pertumbuhan ekonomi nasional.

"Tujuan akhirnya peningkatan kesejahteraan rakyat melalui kemandirian pangan," kata Titiek dalam rapat kerja dengan Kementan di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2024).

Kementan juga dinilai merupakan instansi utama yang bertugas meningkatkan produksi dan produktivitas hasil pertanian. Untuk itu, pihaknya meminta agar kebijakan yang dilakukan terintegrasi dari hulu ke hilir.

"Kementan sebagian instansi yang menjadi leading sektor pengembangan petani di Indonesia, memiliki tugas dan fungsi utama dalam meningkatkan produksi dan produktivitas hasil pertanian melalui swaembada pangan," terangnya.

Titiek juga mengingatkan program prioritas Kementan harus berpihak kepada masyarakat. Hal itu dilakukan agar berdampak langsung utamanya untuk kesejahteraan petani.

"Kementan harus memiliki rencana program prioritas yang tepat sasaran, berpihak kepada rakyat, outpøut yang terukur, komisi IV meminta saudara menteri membuat rencana kerja serta program prioritas 2025 Kementan secara terperinci," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator (Menko) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkap alasan Presiden Prabowo Subianto ingin membangun tanggul laut raksasa atau giant sea wall yang bakal terbentang dari Banten hingga Gresik.

AHY menyebut, langkah itu dilakukan dalam rangka mengantisipasi penurunan muka air tanah yang terus tergerus. Di samping itu, proyek National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) yang membangun sejumlah tanggul di pesisir Jakarta juga disebut hanya mampu bertahan hingga 2033.

“Nah, beyond atau lebih dari tahun 2033, kita harus berpikir juga. Karena kita harus mencegah terjadinya penurunan [muka tanah]. Sekaligus kita membayangkan apa yang harus kita lakukan. Apakah perlu tanggul yang lebih besar lagi? Sering dikatakan sebagai giant sea wall itu, seberapa tingginya?” kata AHY saat mengunjungi proyek NCICD di Jakarta Utara, Senin (4/11/2024).

Untuk itu, hingga saat ini pihaknya mengaku tengah melakukan kajian pendalaman mengenai pembangunan giant sea wall tersebut.

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo menyebut proyeksi panjang tanggul laut yang bakal dibangun dari Cilegon hingga Gresik bakal mencapai 958 kilometer (km).

Dirinya mengaku, saat ini telah melakukan proses uji coba pembangunan tanggil laut yang bakal terbentang dari Tangerang hingga Bekasi dengan total panjang mencapai 43 km.

“Kami sudah buat trial 1 dari Tangerang ke Bekasi sepanjang 43 km beberapa tahun lalu dengan grant dari Korea Selatan dan Belanda untuk basic design,” jelas Dody.

Adapun, kerja sama Indonesia, Korea Selatan dan Belanda untuk tanggul laut telah dimulai pada 2016 dengan pembentukan Trilateral Cooperation. Hal ini bertujuan mengembangkan strategi komprehensif dan business case dalam upaya pemulihan lingkungan Pesisir Teluk Jakarta.

Sebagai tindak lanjut, pada Februari 2017 dibentuk Project Management Unit NCICD (PMU NCICD). Pada 2020, PMU NCICD bersama trilateral ini menghasilkan Integrated Flood Safety Plan (IFSP) sebagai konsep pengendalian banjir terpadu, dengan fokus pada penyediaan air bersih, peningkatan sanitasi di muara sungai, dan pengendalian banjir.

Sementara sebelumnya, Mantan Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono sempat menjelaskan bahwa proyeksi nilai konstruksi pembangunan giant sea wall dari Tangerang hingga Bekasi tersebut bakal mencapai Rp90 triliun.

Pemerintah berencana mengeluarkan skema baru subsidi energi. Menurut Menteri ESDM Bahlil Lahadalia ada opsi mengalihkan subsidi BBM dan listrik menjadi bantuan langsung tunai (BLT).

Proses pengkajian pun, menurut Bahlil, masih dijalankan sambil menanti laporan dari Pertamina, BPH Migas, dan PLN.

"Untuk subsidi listrik, untuk subsidi listrik sama BBM, kami masih melakukan exercise secara mendalam karena kita harus hati-hati, karena kita harus menunggu laporan dari teman-teman dari Pertamina, BPH Migas, dan PLN secara mendalam," ungkap Bahlil di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (4/11/2024).

"Kalau sudah selesai dalam waktu tidak lama, satu minggu dari sekarang, itu sudah ada formulasinya yang tepat untuk kami laporan kepada Bapak Presiden," sambung mantan Menteri Investasi/Kepala BKPM itu.

Ketika ditanya soal kemungkinan skema subsidi diubah jadi BLT, Bahlil pun membenarkan. Opsi yang dibahas memang mengerucut ke kebijakan tersebut.

"BLT-nya salah satu opsi dan akan diputuskan nanti pada hari yang tepat. Dan opsinya saya pikir lebih mengerucut ke sana," ungkap Bahlil.

Dia juga bilang nantinya subsidi akan ada yang berbentuk tunai dan juga barang untuk komoditas BBM dan listrik.

"Jadi subsidi tetap ada, cuma ada yang berbentuk cash dan ada yang berbentuk barang," kata Bahlil.

Soal apakah harga BBM subsidi akan dinaikkan sesuai harga pasar setelah subsidi baru ditetapkan, Bahlil tak mau menjawab dengan pasti. Semua kebijakan masih dikaji.

"Kita lagi mengkaji opsinya semuanya ya. Nanti kalau sudah dapat opsinya, baru kita umumkan. Karena ini kita harus hati-hati," pungkas Bahlil.

Subsidi LPG 3 Kg Tidak Berubah

Selain itu, Bahlil memastikan subsidi LPG 3 kilogram (kg) tidak akan beralih menjadi BLT.

"Kami sudah memutuskan untuk LPG kami akan mengusulkan kepada Bapak Presiden untuk tidak dilakukan koreksi apa-apa," ungkap Bahlil.

Alasannya, Bahlil mengatakan, LPG 3 kg sangat dibutuhkan untuk UMKM hingga konsumsi rumah tangga, maka dari itu skema subsidinya tidak akan diubah.

"Artinya untuk LPG masih berlaku seperti sekarang ini, itu yang kami akan usulkan kepada Bapak Presiden. Karena ini terkait dengan UMKM, ibu rumah tangga, konsumsi rumah tangga, jadi kami harus lihat," ujar Bahlil.

Tapi Bahlil menegaskan subsidi tepat sasaran tetap berlaku untuk penyaluran LPG. Skema yang dipilih adalah subsidi tertutup dengan pendaftaran melalui NIK seperti yang selama ini sudah mulai dilakukan.

Masyarakat yang butuh subsidi akan diminta mendaftar, apabila profilnya tepat untuk menerima subsidi maka akan diberikan LPG subsidi.

"Iya, seperti itu. Jadi pakai NIK ya, karena kalau tidak kan orang beli double-double," kata Bahlil.

Paling lambat proses pendaftaran subsidi berbasis NIK untuk LPG akan dilakukan pada kuartal pertama tahun depan.

"Kami targetkan paling lambat di kuartal pertama tahun depan, paling lambat ya," ujar Bahlil.

JAKARTA, investor.id - Pemerintah melalui Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memastikan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jatiluhur I dan II serta SPAM Regional Karian Serpong, dua proyek besar garapan BUMN Karya, sebagai solusi untuk mengatasi banjir dan mencegah penurunan permukaan tanah di Jakarta.

BUMN Karya penggarap proyek SPAM Jatiluhur dengan total nilai investasi mencapai Rp 17,5 triliun adalah PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) dan PT PP Tbk (PTPP). Di proyek air SPAM Jatiluhur I senilai Rp 1,7 triliun, WIKA melalui PT Wika Tirta Jatiluhur mengerjakan proyek tersebut dengan menggandeng PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk (JKON), dan BUMD Jawa Barat, PT Tirta Gemah Ripah (Tirta Jabar), lewat skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Sementara, SPAM Jatiluhur II atau SPAM Regional Djuanda senilai Rp 15,8 triliun dikerjakan PTPP bersama anggota konsorsium yang lain yaitu Maynilad, Metropac, Varsha dan Ranhill. Sedangkan, proyek SPAM Regional Karian Serpong senilai Rp 2,4 triliun dikerjakan PT Adhi Karya Tbk (ADHI) menggandeng Korea Water Resources Corporation (K-Water), dan LG International.

Menko AHY menyampaikan, proyek-proyek tersebut berperan untuk mencegah defisit air akibat eskploitasi air tanah selama puluhan tahun di Jakarta yang menyebabkan permukaan muka tanah Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menurun.

“Kita berupaya agar ada suplai air termasuk air baku yang  bisa mendukung kebutuhan warga. Itulah mengapa, kami memastikan agar SPAM Jatiluhur bisa memberikan suplai kurang lebih 3.200 liter per detik,” ucap AHY saat melakukan kunjungan ke Plaza Kalibaru Jakarta Utara, Senin (4/11/2024).

Selain SPAM Jatiluhur, AHY menyebut, SPAM Karian Serpong di Provinsi Banten juga akan dipastikan segera berproduksi ataupun operasional, sehingga kehadirannya diharapkan bisa menambah pasokan air bersih. Dengan begitu, masyarakat akan bisa lebih mengurangi pengambilan air dari dalam tanah.

Hal lain, lanjut AHY, dalam upaya melindungi masyarakat, pemerintah juga mendirikan tanggul raksasa atau giant sea wall setinggi 4,8 meter dari permukaan air. “Jadi, paling tidak masyarakat tidak terdampak jika ada banjir atau air pasang. Tapi, juga tidak cukup dengan tanggul, kita membuat yang sudah jadi itu adalah sistem folder kolam retensi yang berguna pada saat curah hujan tinggi. Maka itu bisa masuk ke kolam retensi tersebut,” ujar dia.

Upaya-upaya tersebut sejalan dengan ikhtiar pemerintah untuk memperbaiki sewerage system atau sistem pembuangan limbah. Harapannya, masyarakat tidak lagi terganggu dengan sampah dan limbah. “Jadi, sanitasi harus diperbaiki setiap saat. Ini adalah upaya untuk meningkatkan kualitas hidup seperti yang diharapkan dan menjadi visi besar dari Pak Presiden Prabowo Subianto dan kami akan berupaya yang terbaik untuk masyarakat,” papar AHY.

Ke depan, Ketua Umum Partai Demokrat itu mangaddress, bukan hanya persoalan air dan penurunan permukaan tanah di sisi utara Jakarta,  tapi perlu juga dipikirkan upaya dalam menjaga pantai utara di Pulau Jawa yang terancam dan menghadapi tantangan serupa. 

"Kita berpikir, lebih jauh lagi agar ke depan pembangunan infrastruktur benar-benar bisa menyelamatkan warga. Selebihnya, kita berharap juga terjadi peningkatan ekonomi,” tandas AHY.

Tinjauan AHY ke lokasi Plaza Kalibaru, Jakarta Utara tersebut didampingi oleh rombongan Kementerian PU baik dari Menteri PU Dody Hanggodo dan Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti serta pejabat Kementerian PU terkait lainnya. 

Editor: Muawwan Daelami (muawwandaelami@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Koordinator (Menko) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meninjau proyek National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) di wilayah pesisir Jakarta pada Senin (4/11/2024).

Kunjungan AHY bersama dengan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo dan Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti ke proyek NCIDC di wilayah Kali Baru tersebut merupakan lanjutan dari arahan yang sempat disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Ini adalah upaya untuk meningkatkan kualitas hidup seperti yang diharapkan dan menjadi visi besar dari Pak Presiden Prabowo Subianto," jelasnya saat ditemui di wilayah Kali Baru, Cilincing, Jakarta Utara, Senin (4/11/2024).

Untuk diketahui, NCICD merupakan cikal bakal proyek tanggul laut raksasa atau giant sea wall yang baru-baru ini kembali sempat digaungkan urgensi pembangunannya di seluruh pesisir Pantai Utara Jawa dari Banten hingga Gresik.

Adapun, eksekusi proyek NCICDdigarap oleh Kementerian PU bersama dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov DKI Jakarta) dengan total panjang 33,54 kilometer (km).

Perinciannya, Kementerian PU menggarap proyek NCICD sepanjang 11,08 km dan sisanya sepanjang 22,46 km digarap oleh Pemprov DKI Jakarta.

Sebelumnya, Menko AHY mengatakan, pembangunan infrastruktur khususnya Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dan giant sea wall (tanggul laut) memang menjadi hal yang disorot oleh Presiden Prabowo Subianto.

“Wrap up retreat di Magelang tentang infrastruktur khususnya IKN dan giant sea wall. Sore ini [1/11/2024] kami harap Kementerian PU bisa menjelaskan apa yang sedang dikerjakan, progres dan tantangan seperti apa,” jelasnya.

Di samping itu, AHY menegaskan bahwa gagasan pembangunan tanggul laut dari Jakarta hingga Gresik dilakukan guna mengamankan daratan pesisir utara Jawa, di mana di sekitarnya banyak terdapat titik-titik perekonomian RI.

Pasalnya, apabila daratan pesisir Utara Jawa tenggelam, hal itu dikhawatirkan bakal berdampak pada ketidakpastian roda ekonomi RI ke depan.

“Semangatnya pantai utara Jakarta, Tangerang sampai Bekasi bisa lebih aman karena kita tahu Jakarta mengalami penurunan tanah dan bahaya banjir serta abrasi mengintai setiap saat,” pungkas AHY.

Skema subsidi BBM bakal dirombak menjadi. Rencananya skema subsidi yang selama ini berjalan bakal menjadi bantuan langsung tunai (BLT).

Namun, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan khusus mobil pelat kuning kemungkinan tidak akan ikut diubah skema subisidinya. Subsidi dijamin tidak akan dicabut dan akan dilakukan seperti saat ini.

"Nanti sebagian kayak kendaraan umum, pelat kuning, itu masih kami pertimbangkan untuk tidak dicabut subsidinya," sebut Bahlil di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (4/11/2024).

Menurutnya subsidi yang sudah tepat sasaran tidak akan diubah. Subsidi kepada sarana transportasi umum pelat kuning salah satunya.

"Ini kan sebenarnya subsidi ini kan ada yang tepat, semuanya harusnya subsidi ya, cuman ada yang tidak tepat sasaran. Yang tidak tepat sasaran ini kita bentuk yang lain. Tapi yang sudah sesuai sesaran, tetap jalan," tegas Bahlil.

Soal apakah harga BBM subsidi akan dinaikkan sesuai harga pasar setelah subsidi baru ditetapkan, Bahlil tak mau menjawab dengan pasti. Semua kebijakan masih dikaji.

"Kita lagi mengkaji opsinya semuanya ya. Nanti kalau sudah dapat opsinya, baru kita umumkan. Karena ini kita harus hati-hati," pungkas Bahlil.