JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo tidak berkomentar banyak ketika dimintai tanggapan soal peluang anak bungsunya, Kaesang Pangarep, untuk maju sebagai calon gubernur pada Pilkada 2024.

Ketika ditanya soal restu kepada Kaesang untuk maju pada Pilkada 2024, Jokowi mengatakan bahwa tugas orangtua hanya mendoakan.

"Tugasnya orangtua itu hanya mendoakan," kata Jokowi di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (8/7/2024).

Jokowi sempat tertawa kecil setelah memberikan jawaban singkat itu tanpa menambahkan keterangan lain.

Ia lalu sempat ditanya apakah Kaesang cocok maju pada Pilkada Jawa Tengah atau Jawa Tengah, tetapi Jokowi tidak menjawab dan meninggalkan wartawan.

Jawaban serupa juga sempat dilontarkan Jokowi pada Oktober 2023 lalu ketika putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, dikabarkan akan menjadi calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto.

"Orangtua itu tugasnya hanya mendoakan dan merestui. Keputusan semua sudah dewasa, jangan terlalu mencampuri urusan yang sudah diputuskan oleh anak-anak kita," ucap Jokowi di Surabaya, 22 Oktober 2023.

Pencalonan Gibran pada Pilpres 2024 dan kandidasi Kaesang pada Pilkada 2024 punya cerita yang hampir mirip. Keduanya berhak maju setelah ada perubahan aturan terkait pencalonan presiden dan wakil presiden maupun kepala daerah.

Gibran (36 tahun) berhak maju sebagai calon wakil presiden setelah Mahkamah Konstitusi menurunkan syarat usia calon presiden dan wakil presiden dari 40 tahun menjadi 35 tahun.

Sementara itu, Kaesang (29 tahun) dapat mencalonkan diri sebagai calon gubernur dan wakil gubernur setelah Mahkamah Agung (MA) mengubah aturan terkait syarat pencalonan kepala daerah.

Lewat putusannya, MA mengatur bahwa syarat usia calon kepala daerah dihitung ketika kepala daerah terpilih dilantik, bukan pada saat ditetapkan sebagai calon kepala daerah.

Dengan demikian, Kaesang yang akan berulang tahun ke-30 pada Desember 2024 mendatang akan memenuhi syarat menjadi calon gubernur dan wakil gubernur karena sudah berusia 30 tahun apabila dilantik pada tahun depan.

Sedangkan, bila mengikuti ketentuan lama, ketua umum Partai Solidaritas Indonesia itu belum memenuhi syarat karena masih berusia 29 tahun saat calon kepala daerah ditetapkan.

Belakangan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah mengakomodasi putusan MA mengenai perhitungan batas usia untuk calon kepala daerahmelalui Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Beleid yang dipublikasikan di laman resmi KPU RI itu secara resmi mengatur minimal usai untuk calon kepala daerah pada Pilkada 2024 dihitung saat pelantikan dilakukan.

Dalam Pasal 14 Ayat 2 Huruf d tertulis bahwa usia paling rendah calon gubernur dan wakil gubernur adalah 30 tahun. Sedangkan untuk bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota minimal 25 tahun.

Aturan lebih lanjut soal batas usia minimal calon kepala daerah di Pasal 14 itu pun dituangkan dalam Pasal 15 PKPU Nomor 8 Tahun 2024.

"Syarat berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d terhitung sejak pelantikan Pasangan Calon terpilih," demikian bunyi Pasal 15.

Dengan merujuk PKPU di atas, peluang Kaesang untuk terjun dalam gelanggang Pilkada 2024 pun kian lebar. Sejauh ini, Kaesang dikaitkan bakal maju pada Pilkada Jakarta atau Jawa Tengah.

JAKARTA, investor.id – Sejumlah nasabah KSP Indosurya menyampaikan aspirasi secara damai di Jakarta, pada Senin (8/7/2024). Mereka tengah dilanda kecemasan atas upaya salah satu terdakwa megaskandal KSP Indosurya yang melakukan peninjauan kembali (PK), dan dapat menjadi ajang cek ombak bagi bagi aktor utama yaitu Henry Surya melakukan hal serupa.

Christian, salah satu anggota dari Aliansi Korban Koperasi Indosurya menerangkan, salah satu terdakwa yang sedang proses pengajuan PK adalah June Indria. PK ini sebetulnya telah diajukan sejak Desember 2023 lalu dan diperkirakan masuk persidangan dalam waktu dekat. Sebelumnya, June Indria telah divonis bersalah dengan hukuman penjara selama 14 tahun.

Dia bilang, June Indria berperan sebagai Direktur Keuangan (Dirkeu) KSP Indosurya dan berstatus ipar dari Henry Surya, sang aktor utama dalam megaskandal tersebut. Di perkara yang sama, Henry Surya juga telah divonis kurungan penjara selama 18 tahun.

“Jika PK dikabulkan dan June Indria dilepaskan atau dibebaskan, maka Henry Surya akan mengikuti jejaknya dan mengajukan PK,” ujar Christian kepada Investor Daily, Senin (8/7/2024).

Untuk itu, kata dia, sejumlah nasabah yang tergabung dalam Aliansi Korban Koperasi Indosurya melakukan aksi damai untuk menyampaikan aspirasi atau kecemasan tersebut pada hari ini di Jakarta. Lebih dari itu, para nasabah khawatir aset sitaan senilai triliun rupiah juga ikut lolos jika June Indria bebas lewat proses PK. Apalagi sampai saat ini nasabah belum menerima haknya dari aset sitaan yang ada.

Kekhawatian para nasabah diungkapkan lebih lanjut oleh Teddy Adrian, yang juga ikut tergabung dalam Aliansi Korban Koperasi Indosurya. Para nasabah berharap kepada JAMPIDUM, PPA, LPSK agar aset sitaan yang berupa 202 aset properti dan 180 unit mobil segera dilelang dan dikembalikan ke 23 ribu korban mengingat sudah lebih dari satu tahun sejak putusan MA ditetapkan (16 Mei 2023).

“Jangan sampai timbul kecurigaan oleh para korban, kenapa untuk proses lelang seperti ditunda tunda? Apakah ada sesuatu yang menghambat atau ada sesuatu yang bermain di belakangnya? Mengingat jumlah total aset cukup besar mencapai ± Rp 2,4 triliun, yang tentu cukup menggiurkan bagi para oknum mafia hukum,” beber Teddy.

Jauh dari Cukup

Selanjutnya, menurut dia, kendati semua aset sitaan sudah masuk proses lelang, tetapi sejatinya nominal kerugian yang dialami nasabah masih jauh dari cukup. Audit Forensik Penyidik menyatakan kerugian para nasabah mencapai Rp 16,08 triliun. Selain itu, nilai lelang diprediksi ikut menurun imbas kondisi aset saat ini yang tak kunjung tuntas dalam pelelangan.

“Oleh karena itu, kami meminta dengan sangat kepada Kejaksaan dalam hal ini JAMPIDUM agar kasus dokumen palsu koperasi Indosurya yang sudah P21 dan sudah dinyatakan lengkap dan dokumen sudah diserahkan ke Kejaksaan sejak tanggal 12 Mei 2023 agar segera disidangkan,” harap Teddy.

Lewat upaya tersebut, para korban tentu dapat berharap agar aset sitaan bisa bertambah. Harapan ini didasarkan bahwa sejak awal penangkapan, polisi mengincar sita aset senilai Rp 3 triliun.

“Kami percaya bahwa hukum tetap menjadi panglima tertinggi di negara ini dan sungguh berharap agar para pejabat yang berwenang dapat memberikan rasa keadilan bagi para pencari keadilan. Sehingga pada akhirnya kasus ini bisa diselesaikan dengan baik dan hak hak para korban bisa dipulihkan, serta para pelaku kejahatan tetap menerima hukuman yang setimpal,” pungkas Teddy.

Editor: Prisma Ardianto (redaksi@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Pemerintah melalaui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah merampungkan Revisi Peraturan Pemerintah Kebijakan Energi Nasional (RPP KEN). Menteri Energi Sumber Daya Mineral, Arifin Tasrif, meminta persetujuan DPR untuk mengesahkan RPP tersebut pada bulan ini.

Arifin mengatakan pengajuan RPP KEN salah satunya didasari akan pesatnya kemajuan pengembangan teknologi dan keanekaragaman jenis Energi Baru Terbarukan (EBT) di dunia. Hal itu akan meningkatkan pangsa pasar EBT dalam bauran energi primer nasional.

" Revisi PP ini juga menegaskan kontribusi terbesar sektor energi dalam memenuhi komitmen nasional untuk mencapai target pengurangan emisi gas rumah kaca dan net zero emission di tahun 2060," ujar Arifin dalam Rapat dengan Komisi VII DPR RI, Senin (8/7).

Arifin mengatakan, revisi tersebut dilakukan selaras dengan tujuan dari KEN yang bertugas untuk memberikan arah dalam mewujudkan kebijakan pengelolaan energi di Indonesia dalam jangka waktu tertentu. Adapun arah kebijakan pengelolaan tersebut didasarkan kepada prinsip berkeadilan, berkelanjutan, keterpaduan, efisiensi, produktivitas, dan berwawasan lingkungan guna terciptanya kemandirian energi nasional.

Genjot Penggunaan EBT

Arifin mengatakan, pembaruan PP KEN secara garis besar tetap memperhatikan keamanan pasokan dan keterjangkauan harga selama transisi energi. Selain itu, PP baru juga akan memaksimalkan pemanfaatan EBT.

"Kita optimalkan penggunaan energi baru untuk menyimbangkan dan mencapai target dekarbonisasi," ujarnya.

Dia mengatakan, target dekarbonisasi tersebut adalah mencapai pangsa EBT dalam bauran energi primer sebesar 23% di tahun 2025 dan 31% pada 2050.

"Sedangkan pada RPP KEN, target dekarbonisasi sektor energi melalui transisi energi untuk mencapai puncak emisi di 2035 dan net zero emission di tahun 2060 dan target bauran EBT di tahun 2060 sebesar 70% sampai dengan 72%," ungkapnya.

Setiap organisasi selalu memiliki agenda tersendiri, termasuk di antaranya adalah Gerakan Pramuka. Contoh agenda dalam Gerakan Pramuka, yaitu musyawarah nasional. Musyawarah nasional Gerakan Pramuka dilaksanakan setiap lima tahun sekali.

Selain musyawarah nasional, gerakan kepanduan tersebut juga memiliki empat jenis musyawarah lain. Empat jenis musyawarah itu mencakup musyawarah daerah, musyawarah cabang, musyawarah ranting, dan musyawarah gugus.

Gerakan Pramuka merupakan organisasi sekaligus gerakan kepanduan yang ada di Indonesia. Layaknya gerakan kepanduan, Gerakan Pramuka juga mempunyai beberapa agenda penting. Salah satu agenda penting dalam Pramuka adalah musyawarah Nasional.

Dikutip dari buku berjudul Buku Saku Pandu Bermutu, Rumisih (2022: 252), musyawarah nasional Gerakan Pramuka dilaksanakan setiap lima tahun sekali. Kegiatan musyawarah nasional dapat mencakup berbagai macam pembahasan.

Dikutip dari buku Panduan Resmi Pramuka, Firmansyah (2015: 260), berikut adalah lima contoh acara pokok musyawarah nasional.

Selain lima pembahasan di atas, musyawarah nasional Gerakan Pramuka juga dapat mencakup pemilihan anggota formatur serta pemilihan anggota lembaga pemeriksa keuangan untuk masa bakti selanjutnya.

Musyawarah nasional merupakan salah satu jenis musyawarah dalam Gerakan Pramuka. Hal itu memiliki makna bahwa ada jenis musyawarah lain dalam Gerakan Pramuka.

Faktanya, gerakan kepanduan tersebut memang memiliki lima jenis musyawarah. Selain musyawarah nasional, berikut adalah empat jenis musyawarah dalam Gerakan Pramuka.

Jadi, jelas bahwa musyawarah nasional Gerakan Pramuka dilaksanakan setiap lima tahun sekali. Selain musyawarah nasional ada pula musyawarah daerah, cabang, ranting, dan gugus yang termasuk agenda dari Gerakan Pramuka. (AA)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK menyindir Eks Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) dengan pantun. SYL diminta jangan mengeklaim diri sebagai pahlawan kalau masih menyukai biduan alias penyanyi dangdut.

Sentilan tersebut dikatakan oleh JPU KPK Meyer Simanjuntak ketika membacakan replik dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Senin (8/7/2024).

Awalnya, Meyer mengungkapkan bakal merespons semua pembelaan yang dikatakan SYL dalam persidangan pleidoi pada pekan lalu.

"Perkenankanlah kami menyampaikan jawaban atau tanggapan atas pembelaan pleidoi yang telah disampaikan oleh Syahrul Yasin Limpo maupun tim penasihat hukum terdakwa," kata Meyer dalam sidang itu.

"Yang Mulia majelis hakim, mengakhiri pendahuluan replik ini izinkanlah kami menutup dengan sebuah pantun," lanjut Meyer.

Di momen itulah, Meyer membacakan pantun yang tertera dalam repliknya. SYL diminta jangan mengaku sebagai pahlawan kalau masih menyukai biduan yaitu Nayunda Nabila Nizrinah.

"Jalan jalan ke kota Balikpapan Jangan lupa selfie di Bandara Sepinggan

Janganlah mengaku pahlawan Jikalau engkau masih suka biduan," ujar Meyer.

Meyer juga membacakan pantun keduanya dalam sidang itu. Isin pun kembali menyentil SYL yang sering mengaku sebagai pejuang.

"Jalan jalan ke Tanjung Pinang, Jangan lupa membeli udang, Janganlah mengaku seorang pejuang Jikalau ternyata engkau seorang titik titik titik silahkan diisi sendiri," ucap Meyer.

Tercatat, pedangdut Nayunda Nabila pernah meminta tolong kepada SYL untuk membayarkan cicilan apartemen pribadinya. Hal tersebut dikatakan Nayunda saat menjadi saksi dengan terdakwa SYL di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (29/5/2024).

Sebelumnya, SYL dituntut pidana penjara 12 tahun dan denda Rp 500 juta subsider pidana kurungan 6 bulan. SYL juga dituntut membayar uang pengganti sebesar Rp 44,2 miliar dan ditambah 30 ribu dolar Amerika Serikat dikurangi dengan jumlah uang yang telah disita dan dirampas.

Jaksa penuntut umum (JPU) KPK menyatakan SYL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut. Perbuatan itu dinilai melanggar Pasal 12 huruf e juncto Pasal 18 UU Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Jakarta: Peretasan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) disebut karena pemerintah gencar melawan judi online. Sebelum peretasan terjadi, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) gencar memberantas judi online.

"Program memberantas judi online ini program utama Menteri Kominfo (Budi Arie Setiadi) setelah dilantik Presiden Joko Widodo Juli tahun lalu. Pemberantasan judi online itu prioritas utama," kata Sekretaris Jenderal DPP Projo Muda, Febrio Martha Mustafa, melalui keterangan tertulis yang diterima, Senin, 8 Juli 2024.

Tercatat sepanjang periode 2023 hingga 2024 Kominfo bekerja sama dengan sejumlah pihak. Salah satunya dengan Polri dengan cara memblokir sekitar 2,2 juta situs judi online.
Pada 19 Juni, lanjut Febrio, saat rapat Satuan Tugas Pemberantasan Judi Online, pemerintah memutuskan memblokir akses internet judi online ke Kamboja dan Filipina. Sehari berselang, aksi peretasan dilakukan terhadap Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 Surabaya.

"Jelas terlihat upaya hacking dilakukan untuk mendeskreditkan Kominfo," kata dia.

Projo Muda curiga peretasan terhadap PDN didalangi bandar judi online yang berasal dari dalam negeri. Simpulan itu, menurut Febrio, karena sejumlah alasan.

Pertama, berdasarkan data Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) sepanjang 2023 serangan hacking paling tinggi dari dan terhadap Indonesia. Kedua, lanjut dia, perubahan sikap hacker Brain Cipher yang mula-mula meminta tebusan (ransomware) untuk membuka kunci sandi data PDN, kemudian tiba-tiba membuka kunci sandi tersebut.

"Makin jelas ini upaya bandar judi online di dalam negeri yang bisa jadi memiliki koneksi dengan aktor politik," kata dia.

Gencar edukasi

Pemerintah melalui Satuan Tugas Pemberantasan Perjudian Daring menguatkan edukasi ke sekolah-sekolah. Hal ini dilakukan untuk menyetop praktik judi online yang menyasar generasi muda dan telah meresahkan di Indonesia.

Salah satu cara edukasi pencegahan yang dilakukan di sekolah-sekolah itu ialah dengan memutarkan beragam Iklan Layanan Masyarakat (ILM) mengenai bahaya dari judi online.

"Pada sekolah, ada pemutaran-pemutaran video ILM mengenai pencegahan perjudian daring," kata Wakil Ketua Harian Pencegahan Satuan Tugas Pemberantasan Perjudian Daring, Usman Kansong, dilansir dari Antara.

Tidak hanya menyasar generasi muda, edukasi dan literasi digital mengenai bahaya judi online juga disediakan Kominfo untuk masyarakat umum. Dan itu dapat diakses secara luas melalui https://s.id/bersamastopjudol.

(UWA)

Dampak Proyek IKN: Membuka Ribuan Peluang Kerja dan Meningkatkan Ekonomi Masyarakat

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru di Kalimantan Timur menjadi salah satu topik hangat di Indonesia. Pemerintah telah menetapkan target untuk memfungsikan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebelum 17 Agustus 2024.

Tujuannya adalah agar IKN dapat digunakan untuk upacara kemerdekaan yang megah dan bermakna. Proyek besar ini tidak hanya mencerminkan komitmen pemerintah terhadap pembangunan nasional tetapi juga menunjukkan tekad untuk menciptakan pusat pemerintahan baru yang modern dan berkelanjutan.

Sebagai gambaran, IKN sebagai pembangunan infrastruktur yang didanai oleh APBN ini melibatkan berbagai kontrak dengan penyedia jasa yang dapat bekerja sendiri atau melalui kerja sama operasi (KSO). Melalui KSO, penyedia jasa dapat bekerja sama untuk mengoptimalkan sumber daya dan keahlian yang mereka miliki.

KSO memungkinkan sinergi antar perusahaan sehingga proyek dapat berjalan lebih efisien dan efektif. Bentuk kerjasama ini juga memungkinkan pembagian risiko dan tanggung jawab yang lebih merata di antara para mitra.

Selain KSO, proyek ini juga melibatkan banyak subkontraktor dan vendor. Subkontraktor dan vendor ini memainkan peran penting dalam menyelesaikan pekerjaan infrastruktur yang lebih spesifik. Mereka menyediakan tenaga kerja, bahan, dan jasa yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek.

Serapan Tenaga Kerja

Salah satu dampak langsung dari proyek ini adalah peningkatan kesempatan kerja bagi masyarakat lokal. Hampir 26 ribu orang telah terlibat dalam proyek IKN ini, menunjukkan betapa besar skala dan kompleksitasnya.

Dari jumlah tersebut, sekitar 30 persen berasal dari wilayah Kalimantan, sementara 70 persen lainnya datang dari Jawa. Kondisi ini menunjukkan, pembangunan IKN telah membuka banyak peluang pekerjaan. Sehingga membantu mengurangi tingkat pengangguran, serta meningkatkan keterampilan dan kapasitas tenaga kerja lokal.

"Itu merupakan salah satu contoh dampak langsung bagi masyarakat dari proyek pekerjaan di IKN," ujar Danis Hidayat Sumadilaga, Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara (IKN).

Proyek pembangunan infrastruktur besar seperti ini memiliki efek domino yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi lokal. Dengan adanya proyek ini, terjadi peningkatan permintaan terhadap barang dan jasa lokal, seperti bahan bangunan, makanan, dan akomodasi.

Tantangan Pelaksanaan Proyek IKN

Salah satu tantangan terbesar dalam proyek berskala besar seperti ini adalah koordinasi dan komunikasi antar berbagai pihak yang terlibat. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan sistem manajemen proyek yang efektif dan efisien, serta penggunaan teknologi untuk memfasilitasi komunikasi dan pengawasan proyek.

Keterbatasan infrastruktur lokal juga menjadi tantangan yang harus dihadapi. Pembangunan jalan, jembatan, dan fasilitas pendukung lainnya harus dipercepat untuk mendukung pelaksanaan proyek utama. Selain itu, perlu adanya kerja sama antara pemerintah daerah dan pusat untuk memastikan bahwa infrastruktur yang ada dapat mendukung kebutuhan proyek.

Proyek besar seperti ini juga harus mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah pengelolaan lingkungan yang ketat untuk meminimalkan dampak negatif yang mungkin timbul. Ini termasuk pengelolaan limbah, pelestarian hutan, dan perlindungan habitat satwa liar.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menetapkan status darurat usai gempa bumi yang melanda Kabupaten Batang, Minggu (7/7). Tercatat 56 bangunan rusak dan belasan warga terluka.

"Pemkab Batang sudah menetapkan status tanggap darurat hingga tujuh hari ke depan," ujar Kepala BPBD Jateng, Bergas Catursasi, Senin (8/7).

Ia menyebut, ada 3 kecamatan terdampak paling parah yakni Kecamatan Batang, Wonotunggal, dan Warungasem.

Bangunan Masjid Agung Batang dan Kantor Bupati juga mengalami kerusakan ringan.

"56 rumah mengalami kerusakan, 6 rusak berat dan sekitar 50 unit rusak ringan dan sedang," sebut Bergas.

Meski begitu, Bergas memastikan aktivitas masyarakat tetap berjalan seperti biasa. Sebab, gempa tidak berdampak terhadap Kawasan Industri Terpadu Batang, Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batang, maupun kawasan strategis lainnya,

"Alhamdulillah Batang dapat segera pulih, tadi malam kegiatan masyarakat juga sudah berlangsung normal, termasuk pemerintahan juga berjalan normal. Jadi tidak banyak yang terganggu, namun yang terdampak perlu penanganan," kata Bergas.

Gempa dengan magnitudo (M) 4,4 mengguncang Kabupaten Batang pada Minggu, 7 Juli 2024 pukul 14.35 WIB.

Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, wilayah Pekalongan dan Batang merupakan daerah rawan gempa karena terdapat jalur sumber gempa sesar aktif Segmen Pekalongan yang menurut PuSGeN – Pusat Studi Gempa Nasional (2017) mampu memicu gempa hingga mencapai magnitudo M 6,5.

Polisi menetapkan RAS dan YST menjadi tersangka dalam kasus pembakaran rumah wartawan Tribrata TV, Rico Sempurna Pasaribu, di Kabanjahe, Kabupaten Karo, Sumut. Keduanya terancam pidana penjara selama 20 tahun.

“Pasal yang dipersangkakan terhadap 2 orang pelaku adalah pasal 187 ayat 3 KUHPidana dengan ancaman hukuman pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun,” kata Kapolda Sumut Komjen Agung Setya Imam di Polres Tanah Karo pada Senin (8/7).

Meski begitu, kata Agung, penyidikan masih berjalan. Jadi, belum menutup kemungkinan kedua pelaku bisa dijerat dengan pasal yang lebih berat.

“Penyidikan terhadap kasus ini akan kita fokuskan di Pasal 187 KUHP dan tentu akan disusunkan dengan bukti apa lagi,” kata dia.

“Kalau ada yang kemudian menguatkan pada pasal yang lebih berat kami akan cari, kami akan pilih pasal terberat bagi para pelaku,” sambungnya.

Berikut bunyi Pasal 187:

Barang siapa dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, diancam:

1. dengan pidana penjara paling lama 12 tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya umum bagi barang

2. dengan pidana penjara paling lama 15 tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya bagi nyawa orang lain

3. dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya bagi nyawa orang lain dan mengakibatkan orang mati.

Sejauh ini, sudah ada sejumlah barang bukti yang menguatkan penetapan status tersangka terhadap kedua pelaku. Mulai dari rekaman CCTV, botol air kemasan yang berisikan BBM, serta handphone milik pelaku RAS.

Akibat pembakaran yang terjadi pada Kamis (27/6) ini, Sempurna bersama anak, istri, hingga cucunya meninggal dunia.

Bisnis.com, JAKARTA - Kalangan pekerja dan buruh bakal melakukan aksi demo di Kantor Kementerian Perdagangan (Kemendag) pada Rabu (17/7/2024) pekan depan untuk mendesak pemerintah mencabut Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No.8/2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor.

Sekretaris Jenderal DPP SPN, Catur Andarwato, menyampaikan, aksi tersebut rencananya akan melibatkan belasan hingga puluhan ribu serikat pekerja/buruh di seluruh Indonesia.

“Kita akan all out, kita akan mengerahkan belasan bahkan puluhan ribu masa untuk mengepung Kemendag, untuk menyampaikan tuntutan dan menagih [cabut Permendag No.8/2024],” kata Catur kepada awak media di depan Kantor Kementerian Perdagangan (Kemendag), Senin (8/7/2024).

Sebelum melakukan aksi unjuk rasa, para pekerja/buruh akan berkumpul di Patung Kuda Monas, Jakarta, dan kemudian melakukan longmarch ke depan Kantor Kemendag di Jl. M.I. Ridwan Rais, Jakarta Pusat.

Catur menilai, Permendag No.8/2024 harus segera dicabut lantaran menjadi sumber persoalan dari maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terjadi di industri tekstil dan produk tekstil (TPT).

Pekan lalu, Catur menyebut bahwa pihaknya telah melakukan audiensi dengan pihak Kementerian Perdagangan (Kemendag). Dalam audiensi tersebut, dia mengatakan bahwa pemerintah berjanji membangun sebuah instrumen untuk menyiasati atau mengantisipasi persoalan yang ada di lapangan.

“Tapi hari ini, kami tadi coba koordinasi, ternyata mereka tidak ada di tempat, jadi tidak bisa kami temui. Olehnya tidak masalah, kami tetap menunjukkan konsistensi dengan eskalasi masa dan puncaknya nanti di tanggal 17 [Juli] akan kami lakukan,” pungkasnya.

Perwakilan massa aksi demo buruh yang tergabung dalam sejumlah organisasi seperti Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) dan Serikat Pekerja Nasional (SPN) sebelumnya telah melakukan audiensi dengan Kemendag.

Dalam audiensi itu, pihaknya mendesak pemerintah untuk mencabut Permendag No.8/2024. Selain itu, pemerintah diminta untuk mengembalikan kebijakan dan pengaturan impor ke Permendag No.36/2023 untuk sementara waktu.

Pasalnya, kebijakan ini disebut telah membuat sejumlah pabrik berhenti beroperasi, menyebabkan pemutusan hubungan kerja (PHK) di berbagai daerah seperti Banten dan Jawa Barat.

Ketua Umum SPN, Iwan Kusmawan, mengatakan, audiensi yang dilakukan bersama Pelaksana Harian (Plh) Direktur Impor Kemendag Iman, sayangnya, belum membuahkan hasil seperti yang diharapkan para buruh.

“Beliau jawabannya diplomatis, normatif, padahal yang kita harapkan bukan seperti itu,” kata Iwan saat ditemui awak media di Kantor Kemendag, Rabu (3/7/2024).

Dia menyebut bahwa perwakilan Kemendag meyakini regulasi tersebut tidak mungkin dicabut lantaran dikhawatirkan dapat membuat kegiatan impor menjadi lebih leluasa.

Namun, Iwan menilai bahwa hal tersebut tentu tidak mungkin serta-merta terjadi. “Jangan bodohi kami,” katanya.

Perusahaan pelat merah Hutama Karya (HK) meminta persetujuan DPR untuk mendapatkan suntikan modal Rp 13,86 triliun untuk tahun anggaran 2025.

Direktur Utama HK Budi Harto menuturkan, Penyertaan Modal Negara (PMN) itu akan digunakan untuk pembangunan ruas Jalan Tol Jambi-Rengat, Rengat-Pekanbaru seksi Rengat-Junction Pekanbaru dan perencanaan teknis bakal pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) Tahap III.

“Penambahan PMN ke Hutama Karya tahun anggaran 2025 sebesar Rp 13,86 triliun akan digunakan untuk meningkatkan struktur permodalan perseroan dalam rangka melaksanakan penegasan pengusahaan ruas Jalan Tol Jambi-Rengat, Rengat-Junction Pekanbaru dan perencanaan teknis ruas JTTS tahap III,” jelas Budi di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (8/7).

Secara rinci PMN Rp 13,86 triliun tersebut akan dialokasikan untuk ruas Jalan Tol Jambi-Rengat Rp 7,46 triliun, Rengat-Pekanbaru Seksi Rengat Junction Pekanbaru Rp 5,84 triliun. Terakhir, untuk perencanaan teknis ruas JTTS tahap sebesar Rp 400 miliar.

Meski demikian, untuk membangun Jalan Tol Jambi-Rengat, dan Rengat-Pekanbaru seksi Rengat-Junction Pekanbaru secara keseluruhan sepanjang 375 km, dana yang dibutuhkan adalah sebesar Rp 105,5 triliun.

“Untuk menghubungkan backbone dari Lampung hingga Pekanbaru, diperlukan pembangunan ruas Jalan Tol Jambi-Rengat dan ruas Jalan Tol Rengat-Junction Pekanbaru sepanjang 375 km tersebut adalah sebesar Rp 105,5 triliun,” terang Budi.

Sehingga, selain pengajuan PMN kali ini, Budi bilang pihaknya memang membutuhkan PMN berkelanjutan untuk pembangunan kedua ruas jalan tol yang direncanakan akan mulai dibangun pada 2025 tersebut ditargetkan akan selesai 2030 tersebut.

“Kami sampaikan telah disusun dokumen rencana pengadaan tanah dan proses BPJT (Badan Pengatur Jalan Tol) tengah dalam proses pembahasan dengan Kementerian PUPR,” ujar Budi.

“Dengan adanya tambahan PMN sebesar Rp 13,86 triliun pada Hutama Karya akan dilakukan untuk memulai pembangunan Tol Jambi Rengat dan ruas Jalan Tol Rengat-Junction Pekanbaru dengan potensi pajak ekuivalen terbangun sepanjang 48 km,” tutur Budi.

Budi juga memaparkan proyeksi perbandingan keuangan HK dengan dan tanpa PMN Rp 13,86 triliun yang diajukan untuk tahun anggaran 2025 ini.

Budi bilang, tanpa PMN, maka kebutuhan pendanaan jumlah tersebut akan dipenuhi dengan penambahan utang berbunga dan berdampak pada beban bunga yang ditanggung Hutama Karya.

“Di mana skenario tanpa PMN akan menanggung beban benda yang lebih besar sehingga membuat potensi laba bersih perusahaan menurun,” imbuh Budi.

Di sisi lain, menurut dia, akan ada multiplier efek yang ditimbulkan oleh pembangunan dua ruas jalan tol tersebut. “Seperti penurunan biaya logistik penyerapan tenaga kerja bagi masyarakat di sekitar panjang dan meningkatkan pendapatan daerah juga pertumbuhan ekonomi secara nasional,” tutup Budi.

Sebelumnya, HK mengajukan PMN sebesar Rp 1 triliun pada periode 2 2024 yang akan digunakan untuk pengusahaan ruas jalan Tol Palembang-Betung. Selain itu, HK juga telah menerima Rp 13,42 triliun miliar pada PMN 2024 periode I.

Pengembangan layanan berbasis satelit di Indonesia terus dilakukan sejumlah pihak untuk kemajuan teknologi informasi di tanah air.

Seperti kolaborasi yang dilakukan PT Pasifik Satelit Nusantara (PSN), perusahaan satelit swasta pertama di Indonesia, dengan menggandeng Elena Geo Tech Pvt Ltd, perusahaan manufaktur produk berbasis navigasi terkemuka dari Bengaluru, India.

Melalui kolaborasi internasional tersebut, PSN dan Elena akan bersinergi dalam mengembangkan sistem Positioning, Navigation dan Timing (PNT) satelit Indonesia. Kolaborasi antara PSN dan Elena direalisasikan dalam penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) di India Space New Congress, New Delhi.

Direktur Teknologi PSN Satrio Adiwicaksono menjelaskan, sebagai perusahaan anak bangsa, PSN terus mengembangkan diri dalam memberikan layanan berbasis satelit. Selama 33 tahun berkiprah, PSN fokus dalam layanan komunikasi.

Dengan rekam jejak yang panjang serta melihat masih adanya potensi besar yang bisa dimaksimalkan dari industri satelit, PSN melakukan ekspansi strategis dengan memasuki bidang navigasi.

"Kolaborasi internasional antara PSN dan Elena menunjukkan bahwa sebagai perusahaan nasional, kami terus memacu diri untuk memperkuat ekosistem bidang antariksa dengan membangun kemampuan manufaktur di industri satelit Indonesia, salah satunya Positioning, Navigation dan Timing (PNT) berbasis satelit," jelasnya.

"Dengan dikelola secara mandiri, kami percaya akan mendukung pemerintah dalam menciptakan kemandirian ekonomi di industri satelit nasional,” kata Satrio.

Sementara itu, Direktur Utama PSN Adi Rahman Adiwoso menyampaikan, latar belakang PSN berkolaborasi dengan Elena mempertimbangkan rekam jejak perusahaan tersebut dalam menghasilkan manufaktur sistem navigasi berbasis satelit. Aspek lainnya adalah majunya industri satelit di India.

Hal tersebut berkat dukungan kuat dari pemerintah India memajukan industri satelit dalam negeri. Hasilnya, India berhasil memiliki sistem navigasi satelit (Navigation with Indian Constellation) yang dikembangkan Organisasi Penelitian Ruang Angkasa India (ISRO).

“Kedua aspek tersebut menjadi pertimbangan kuat bagi kami berkolaborasi dengan Elena. Melalui momentum ini, kami juga akan memaksimalkan untuk alih teknologi sehingga ke depannya Indonesia bisa menghasilkan sistem Positioning, Navigation dan Timing (PNT) berbasis satelit sendiri,” kata Adi.

Dengan pengembangan sistem navigasi satelit bersama Elena, nantinya akan ditujukan pada sektor jasa transportasi, navigasi udara dan laut serta pertahanan.

Dengan mengaplikasikan navigasi satelit di Indonesia, maka semua sektor yang memerlukan dan menggunakan PNT akan mendapatkan kemudahan dalam menentukan posisi, kecepatan, arah, dan ketepatan waktu secara akurat sehingga menciptakan ketepatan dan efisiensi yang tinggi.

“Bersama Elena, kami akan mendalami program perencanaan secara komprehensif dan memetakan potensi kolaborasi dalam pembuatan sistem Positioning, Navigation dan Timing (PNT) Indonesia dan pasarnya sehingga dapat diserap dengan baik saat diluncurkan ke pasar,” ucap Adi.