Bisnis.com, JAKARTA – PT Cimanggis – Cibititung Tollways (CCT) mencatat volume transaksi di Tol Cimanggis-Cibitung mencapai 150.000 kendaraan per harinya dalam kurun waktu dua bulan beroperasi.

Sementara itu, Direktur Keuangan PT CCT, Yefri Rahardja menjelaskan untuk lalu lintas harian rata-rata tertimbang sendiri yakni sebanyak 35.000 kendaraan per hari.

“Sekitar 35.000 kalau LHR tertimbang ya, tapi kalau volume transaksi 150.000 mobil yang masuk tol CCT per hari,” kata Yefri saat ditemui di Hotel St Regis, Jakarta, Kamis (26/9/2024).

Dia menjelaskan, hingga saat ini realisasi target revenue masih dalam posisi terjaga. Namun demikian dirinya masih belum dapat merinci pendapatan harian yang dibukukan lantaran masih dalam tahap rekonsiliasi.

“Revenue nanti mungkin harus direkonsiliasi ya di bagian keuangan. Ini kan baru September ya, nanti di Desember lah,” tuturnya.

Untuk diketahui, Jalan Tol Cimanggis – Cibitung telah diresmikan oleh Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin pada 9 Juli 2024. Dalam laporannya, nilai investasi ruas tersebut mencapai Rp10,6 triliun.

Jalan tol ini masuk ke dalam salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) sepanjang 26,18 km dan merupakan bagian dari jaringan Jalan Tol Jakarta Outer Ring Road (JORR) 2 yang dikelola oleh CCT selaku pemegang hak konsesi jalan tol.

Adapun, PT CCT sendiri mayoritas sahamnya dimiliki oleh PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dengan porsi mencapai 55%, PT Waskita Toll Road 35% dan PT Bakrie & Brothers dan PT Bakrie Toll Road masing-masing sebesar 5%.

Beroperasinya Jalan Tol Cimanggis – Cibitung secara penuh diklaim dapat memangkas waktu tempuh pengendara yang bergerak dari Kabupaten Bogor menuju Cibitung dari 1 hingga 2 jam mencapai 45 menit saja.

Di samping itu, ruas tol ini juga bakal terkoneksi langsung dengan ruas Tol Jakarta - Cikampek. Sehingga, diharapkan dapat mengurai kepadatan di ruas Tol Dalam Kota dan Tol JORR 1, pasalnya kendaraan yang bergerak dari Bogor dapat langsung melintas di tol ini tanpa harus masuk ke Tol Dalam Kota.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat posisi utang pemerintah mencapai Rp8.461,93 triliun per 31 Agustus 2024 atau setara 38,49% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Jumlah tersebut turun sekitar Rp40,76 triliun dibandingkan posisi utang pemerintah pada bulan sebelumnya atau Juli 2024 sebesar Rp8.502,69 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pun mengklaim pihaknya terus mengelola utang secara berkelanjutan.

"Pemerintah mengelola utang secara cermat dan terukur untuk mencapai portofolio utang yang optimal dan mendukung pengembangan pasar keuangan domestik," jelas Sri Mulyani dalam dokumen APBN KiTa September 2024, dikutip Kamis (26/9/2024).

Dia merincikan, komposisi utang pemerintah terdiri atas Rp7.452,65 triliun dari surat berharga negara (SBN) dan pinjaman Rp1.009,37 triliun.

Lebih rinci lagi, utang SBN terdiri dari domestik sebesar Rp6.063,41 triliun dan valas senilai Rp1.389,14 triliun. Sementara itu, pinjaman terdiri dari pinjaman dalam negeri senilai Rp39,63 triliun dan pinjaman luar negeri Rp969,74 triliun.

Sementara itu, sebelumnya Wakil Menteri Keuangan I Suahasil Nazara sudah merealisasikan pembiayaan utang senilai Rp347,6 triliun hingga akhir Agustus 2024. Dia menjelaskan, pemerintah sudah menyiapkan Rp648,1 triliun dari APBN 2024 untuk pembiayaan utang.

"Pembiayaan utang, realisasi sampai dengan 31 Agustus adalah Rp347,6 triliun. Ini 53,6% dari target APBN," ujar Suahasil dalam Konferensi Pers APBN Kita di Kantor Kemenkeu, Senin (23/9/2024).

Dia merincikan, realisasi tersebut digunakan untuk dua pembiayaan yaitu SBN (neto) sebesar Rp310,4 triliun dan pinjaman (neto) sebanyak Rp37,2 triliun.

Lebih lanjut, Suahasil menjelaskan jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu maka terlihat pertumbuhan yang cukup tinggi. Hingga akhir Agustus 2023, realisasi pembiayaan utang hanya sebesar Rp198,7 triliun.

Suahasil mengaku, meski terjadi peningkatan peningkatan namun pemerintah tidak khawatir sebab terjadi diproyeksikan akan terjadi arus cas masuk ke pasar-pasar berkembang seperti Indonesia usai Fed Fund Rate atau suku bunga The Fed turun 50 basis point pada bulan ini.

"Dengan incoming inflow tersebut bahkan kita bisa mempertahankan, memperbaiki yield, serta biaya bunga kita. Ini adalah perkembangan yang baik dan perlu kita pertahankan sambil tetap melihat arah dari pergerakan pasar keuangan dunia," katanya.

Posisi Utang Pemerintah Sepanjang 2024:

Sumber: Kemenkeu, diolah

Bisnis.com, JAKARTA – Pajak ‘orang kaya’ atau pajak penghasilan orang pribadi (PPh OP) memberi sumbangan terkecil untuk pendapatan negara dibandingkan penerimaan jenis-jenis pajak utama lainnya.

Dalam buku APBN KiTa (Kinerja dan Fakta) September 2024, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat penerimaan pajak sebesar Rp1.196,54 triliun sepanjang Januari—Agustus 2024 atau setara 60,16% dari target APBN.

Berdasarkan jenisnya, perinciannya yaitu PPN DN mengontribusikan Rp275,69 triliun (23,04%); PPh Badan sebesar Rp212,7 triliun (17.78%); PPN Impor sebesar Rp176,33 triliun (14,74%); PPh 21 sebesar Rp176,14 triliun (14,72%); PPh Final sebesar Rp87,99 triliun (7,35%).

Lalu PPh 26 sebesar Rp61,46 triliun (5,14%); PPh 22 Impor sebesar Rp50,99 triliun (4,26%); dan yang terendah adalah PPh OP sebesar Rp11,44 triliun (0,96%).

Padahal, PPh OP dikenal sebagai ‘pajak orang kaya’ karena bersifat progresif seperti yang diatur dalam Pasal 17 ayat (1) UU No. 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Dalam pasal tersebut diatur tarif pajak diterapkan secara berbeda-beda berdasarkan penghasilan orang pribadi per tahunnya. Berikut perinciannya:

1. 1. Penghasilan sampai dengan Rp60 juta per tahun kena tarif pajak 5%
2. 2. Penghasilan Rp60 juta sampai Rp 250 juta per tahun kena tarif pajak 15%
3. 3. Penghasilan Rp250 juta sampai Rp500 juta per tahun kena tarif pajak 25%
4. 4. Penghasilan Rp500 juta sampai Rp5 miliar per tahun kena tarif pajak 30%
5. 5. Penghasilan di atas Rp5 miliar per tahun kena tarif pajak 35%

Pajak Kekayaan

Di sisi lain, Center of Economic and Law Studies (Celios) mengungkapkan harta 50 orang terkaya di Indonesia setara dengan harta 50 juta warga lainnya.

Dalam studi terbarunya berjudul Laporan Ketimpangan Ekonomi Indonesia 2024: Pesawat Jet untuk Si Kaya, Sepeda untuk Si Miskin, Celios mengumpulkan data dari 50 orang terkaya di Indonesia versi Forbes. Hasilnya, ditemukan ketimpangan yang sangat besar antara ‘si kaya’ dengan ‘si miskin’.

Oleh sebab itu, Celios mengusulkan penerapan pajak kekayaan di Indonesia agar ketimpangan tidak semakin parah.

Studi Celios menunjukkan, penerapan pajak kekayaan sangat membantu pembiayaan program pembangunan. Misalnya, potensi pajak kekayaan 50 orang terkaya saja mencapai Rp81,6 triliun per tahunnya.

Dana tersebut diyakini bisa membiayai program-program pengentasan kemiskinan seperti memberi makan siang gratis kepada 15 juta masyarakat sepanjang tahun—dengan asumsi satu paket makan Rp15.000.

Lalu, pajak kekayaan 50 orang paling tajir itu bisa membangun 339 ribu rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah; membiayai lebih dari 558 juta paket bantuan beras untuk keluarga miskin—dengan asumsi 10 liter beras per paket.

Selanjutnya, pajak kekayaan 50 triliuner teratas juga bisa membangun lebih dari 4 juta rumah susun bagi masyarakat miskin; bisa mendistribusikan 1,5 hektar tanah kepada 8,7 juta usaha pertanian kecil.

Kemudian, pajak kekayaan hanya 2% atas kekayaan 50 orang terkaya bisa membiayai kuliah 18,5 juta mahasiswa per tahunnya; bangun 877 pusat pelayanan kesehatan jiwa dan psikologis; dan masih banyak lagi.

Director of Fiscal Justice Celios Media Wahyudi Askar pun tidak menampik bahwa perekonomian Indonesia telah tumbuh pesat dalam beberapa dekade terakhir. Kendati demikian, sejalan dengan itu ketimpangan ekonomi juga semakin dalam.

"Pengukuran yang terlalu berfokus pada angka-angka makroekonomi sering kali melupakan makna hakiki dari pembangunan, yaitu memastikan bahwa manfaat dari pertumbuhan ekonomi benar-benar menyentuh seluruh lapisan masyarakat," jelas Media dalam laporan Celios, dikutip pada Kamis (26/9/2024).

Sementara itu, menurut laporan Dana Moneter Internasional (Internatonal Monetary Fund/IMF) berjudul How to Tax Wealth (2024), setidaknya tiga pendekatan lazim dalam penerapan pajak kekayaan yaitu berdasarkan nilai harta (pajak progresif), transfer kekayaan melalui warisan, dan tarif aset-aset seperti saham.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mencatat kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) bertambah sebanyak 6.753 orang dari laporan periode Januari-Agustus 2024 sebanyak 46.240 pekerja. Dengan demikian, total pekerja yang ter-PHK mencapai 52.993 pekerja.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kemenaker, Indah Anggoro Putri menyampaikan, jumlah tersebut mengalami peningkatan bila dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

“Total PHK per 26 September 2024 52.993 tenaga kerja, meningkat [dibanding periode yang sama tahun lalu],” kata Indah dalam keterangannya, Kamis (26/9/2024).

Indah mengungkapkan, kasus PHK paling banyak terjadi di Jawa Tengah sebanyak 14.767 orang, disusul Banten 9.114 orang, dan DKI Jakarta 7.469 orang.

Menurut sektornya, dia menyebut bahwa kasus PHK mayoritas berasal dari sektor pengolahan. Tercatat, sebanyak 24.013 orang di sektor pengolahan ter-PHK.

Aktivitas jasa lainnya menempati posisi kedua dengan kasus PHK terbanyak yakni sebanyak 12.853 orang, disusul sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebanyak 3.997 orang.

Diberitakan sebelumnya, jumlah klaim program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang dibayar BPJS Ketenagakerjaan mengalami peningkatan sepanjang Januari-Agustus 2024. Peningkatan tersebut terjadi seiring melonjaknya PHK di Tanah Air pada periode tersebut.

"Selama 2024 hingga 31 Agustus BPJS Ketenagakerjaan telah membayarkan manfaat JKP sejumlah lebih dari 37.000 pekerja ter-PHK dengan total nominal mencapai Rp264,61 miliar," kata Deputi Komunikasi BPJS Ketenagakerjaan Oni Marbun kepada Bisnis, dikutip pada Minggu (22/9/2024).

Pada periode Januari—Juli 2024, klaim JKP yang dibayar BPJS Ketenagakerjaan mencapai Rp237,04 miliar. Artinya, pada Agustus lalu BPJS Ketenagakerjaan membayar klaim JKP sebesar Rp27,57 miliar.

Lonjakan klaim JKP pada Agustus tersebut sejalan dengan PHK yang meningkat 7,87% mtm dari 42.863 pekerja pada Juli 2024 bertambah menjadi 46.240 pekerja pada Agustus 2024.

“Sejalan dengan dengan masih bergulirnya gelombang PHK, tren klaim JKP sejak Januari juga mengalami peningkatan,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Empat tahun pasca restrukturisasi organisasi dan bisnis, pada periode tahun 2020 hingga akhir tahun 2023, aset Pertamina tumbuh signifikan hingga 32 persen, yakni menjadi USD 91,1 miliar atau setara Rp1.390 triliun pada akhir tahun 2023. Peningkatan aset ini diharapkan terus bertumbuh, seiring dengan kenaikan operasional Pertamina di masa mendatang.

Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Fadjar Djoko Santoso mengatakan pertumbuhan aset Pertamina didorong oleh peningkatan aset tetap serta perluasan properti minyak & gas serta panas bumi yang dikelola Pertamina Group.

“Sejak restrukturisasi organisasi, kinerja keuangan dan operasional di seluruh lini baik holding dan subholding semakin solid dan andal sehingga mendorong pertumbuhan aset Perusahaan,” ujar Fadjar.

Berdasarkan Laporan Tahunan Pertamina tahun 2023, aset Pertamina secara historis pada tahun 2020 tercatat USD69,14 miliar, kemudian bertumbuh menjadi USD78,05 miliar pada 2021. Jumlah aset tersebut naik kembali menjadi USD87,8 miliar tahun 2022, dan pada akhir tahun 2023 aset Pertamina telah mencapai USD91,1 miliar atau setara Rp1.390 triliun.

“Pertamina akan terus melakukan optimalisasi aset dan operational excellence untuk mendorong kinerja positif Perusahaan secara berkelanjutan,” imbuh Fadjar.

Pertamina, imbuh Fadjar, akan terus menjalankan program Cost Optimization di seluruh Pertamina Grup untuk menunjukkan kinerja bisnis perusahaan semakin gesit, lincah dan efisien.

“Keberhasilan dalam optimalisasi aset dan efisiensi sangat berperan dalam mendukung peningkatan pendapatan dan laba perusahaan,” tandas Fadjar.

Pertamina sebagai perusahaan pemimpin di bidang transisi energi, berkomitmen dalam mendukung target Net Zero Emission 2060 dengan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals (SDGs). Seluruh upaya tersebut sejalan dengan penerapan Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina.

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengungkap sejumlah komoditas yang diproduksi industri besar akan segera diwajibkan untuk tersertifikasi halal.

Sekjen Kemenperin Eko S. Cahyanto mengatakan untuk mengimplementasikan kebijakan wajib halal tersebut, penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terkait aspek halal pada produk industri.

"Tidak lama lagi, beberapa komoditas terutama yang diproduksi oleh industri besar akan diberlakukan wajib halalnya," kata Eko di agenda pembukaan Halal Indonesia International Expo 2024, Kamis (26/9/2024).

Kebijakan ini merujuk pada ketentuan Undang-undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH). Adapun, produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.

Kewajiban bersertifikat halal ini sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

"Kita sudah punya undang-undang jaminan produk halal cukup lama dan peraturan pemerintah mengenai pelaksanaan jaminan produk halal yang akan segera diimplementasikan," ujarnya.

Kendati demikian, Eko menerangkan bahwa tidak semua produk dari industri akan diwajibkan halal. Namun, menurut dia, sertifikasi halal ini harus segera dimulai untuk mendorong pertumbuhan industri.

"Tapi kita kan mesti lihat kesiapannya karena padaakhirnya kan nanti yang terdampak adalah industri kita juga yang terdampak adalah daya saing industri dalam negeri tadi disebut kan impor kita masih cukup besar nah itu kita harus jaga," jelasnya.

Sebagai informasi, pertumbuhan industri halal didukung oleh terus berkembangnya ekonomi syariah. Dengan jumlah muslim dunia saat ini mencapai 1,8 miliar jiwa dan akan terus bertambah, konsumsi produk industri halal pada tahun 2024 diprediksi akan mencapai US$2,4 triliun (State of Global Islamic Economy Report 2023-2024).

Konsumsi produk halal global oleh konsumen muslim mencapai sebesar US$2,29 triliun, mengindikasikan peluang yang sangat besar bagi industri halal dalam negeri. Terutama mengingat posisi ekosistem ekonomi syariah Indonesia yang meningkat ke posisi ketiga, mengikuti Malaysia dan Saudi Arabia.

Dalam hal ini, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama terus berupaya untuk mendorong pengembangan ekosistem industri halal di Tanah Air yangmenyasar sektor industri makanan-minuman yang kewajiban sertifikasi halalnya diberlakukan pada Oktober 2024,

Adapun, upaya kolaboratif penguatan ekosistem juga mulai merambah ke produk barang gunaan seperti sandang atau fashion yang diwajibkan bersertifikat halal pada Oktober 2026.

Bisnis.com, SERANG — Direktorat Jenderal atau Ditjen Pajak Kemenkeu mengungkapkan kontribusi kelas menengah terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi (PPh OP) tak lebih dari 1% terhadap total PPh OP.

Kepala Subdirektorat Pengelolaan Penerimaan Pajak Ditjen Pajak Muchamad Arifin menyampaikan fakta tersebut dalam giat Media Gathering APBN 2025, Kamis (26/9/2024).

"Pajak yang dibayarkan [kelas menengah] orang pribadi jika ditotalkan secara nasional dibandingkan penerimaan total, nyaris tidak besar, sekitar 1%," ungkapnya.

Arifin menilai hal ini kurang ideal, karena untuk menjadi negara maju, pajak orang pribadi yang seharusnya menjadi penopang penerimaan pajak.

Sementara di Indonesia, orang pribadi lebih banyak bekerja di sektor UMKM yang umumnya termasuk dalam sektor informal. Di mana sektor ini tidak terpantau dalam radar otoritas pajak. Berbeda dengan badan usaha yang tercatat oleh Ditjen Pajak.

Untuk itu, penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang telah terlaksana sejak Juli 2024, menjadi salah satu cara Ditjen Pajak untuk melacak orang pribadi yang belum melaksanakan kewajiban perpajakan.

"Maka tadi kalau NIK bisa berjalan di 2025 dan core tax, nanti data di situ tergabung. Kelihatan si X dengan penghasilan sekian belum punya NPWP, beda dengan karyawan karena pasti dipotong," jelasnya.

Alhasil, dengan Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) atau Core Tax Administration System (CTAS) yang akan rillis pada akhir tahun, akan otomatis menambah basis pajak.

Dampaknya, tidak hanya PPh maupun Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang meningkat, namun seluruh jenis penerimaan pajak.

Misalnya, sepanjang tahun ini hingga Agustus 2024, realisasi penerimaan pajak dari PPh OP senilai Rp11,44 triliun. Artinya, sumbangan dari kelas menengah yang sekitar 1%, hanya sekitar Rp114 miliar.

Padahal, di tengah menurunnya penduduk kelas menengah (middle class) sebanyak 9,4 juta yang menjadi kelompok menuju kelas menengah (aspiring middle class) dalam lima tahun terakhir, tercatat pengeluaran kelompok ini meningkat untuk iuran pajak.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat rata-rata pengeluaran kelas menengah ternyata meningkat dalam lima tahun terakhir. Pada 2019, rata-rata pengeluaran kelas menengah sebesar Rp2,36 juta per kapita per bulan, sedangkan pada 2024 menjadi Rp3,35 juta per kapita per bulan.

Rupanya, salah satu pos pengeluaran yang meningkat adalah untuk pajak atau iuran. Pada 2019 tercatat bahwa kelas menengah mengeluarkan 3,48% untuk pajak/iuran atau prioritas pengeluaran keenam dibandingkan keperluan-keperluan lain.

Pada 2024 kondisinya berubah. Pengeluaran kelas menengah untuk pajak/iuran naik menjadi 4,53%. Dari sisi prioritas, pengeluaran itu pun menjadi naik ke peringkat keenam setelah makanan (41,67%), perumahan (28,52%), dan barang/jasa lainnya.

Perbesar

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) memastikan Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Barang Impor Ilegal yang dibentuk pada Juli 2024 akan selesai bertugas pada Desember 2024.

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu menyampaikan bahwa berlanjut atau tidaknya Satgas Impor Ilegal merupakan wewenang dari pemerintahan yang baru di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto.

“[Satgas akhir tahun ini] Selesai. [Lanjut atau tidaknya] Terserah pemerintah baru,” kata Zulhas, Kamis (26/9/2024).

Menurutnya, dibentuknya Satgas Impor Ilegal hanya untuk memberikan shock therapy atau terapi kejut bagi para importir nakal yang menyelundupkan produk ke Indonesia secara ilegal. Dengan demikian, Satgas Impor Ilegal ini bukan solusi permanen untuk membendung banjirnya produk impor di Tanah Air.

Kendati begitu, dia menilai keberadaan Satgas Impor Ilegal sudah cukup efektif untuk membendung maraknya barang impor ilegal ke Indonesia.

“Satgas itu kan bukan penyelesaian, cuma shock therapy. Udah cukup [efektivitas Satgas],” ujarnya.

Di sisi lain, Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kemendag, Rusmin Amin, menilai bahwa kehadiran Satgas Impor Ilegal sudah cukup efektif dalam mengatasi banjirnya produk impor ilegal di Tanah Air.

Dia mengibaratkan Satgas Impor Ilegal seperti antibiotik dalam membendung masuknya produk impor ilegal ke Indonesia. Hadirnya Satgas Impor Ilegal tentu akan membuat para importir nakal akan mencari celah lain untuk menyelundupkan barangnya ke Indonesia.

“Sama kayak antibiotik, kalau Anda sering makan antibiotik sebetulnya siap-siap bahwa penyakit Anda itu lebih kuat, makanya harus cari antibiotik yang lain. [Importir nakal] Pastikan nyari celah gimana caranya barang ilegal bisa masuk,” tuturnya.

Oleh karena itu, menurutnya pemerintah perlu mencari antibiotik lain untuk mencegah praktik-praktik ilegal tersebut. Misalnya, dengan memperkuat koordinasi antar daerah lantaran terkait pengawasan sebetulnya sudah diatur melalui Undang-undang No.23/2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Sayangnya, Rusmin melihat bahwa fungsi pengawasan di beberapa provinsi belum berjalan dengan maksimal. Padahal, kewenangan tersebut ada di pemerintah daerah.

“Masih teman-teman di kementerian/lembaga atau pusat yang turun,” pungkasnya.

Sebagai informasi, pemerintah pada Juli 2024 resmi membentuk Satgas Impor Ilegal, melalui Keputusan Menteri Perdagangan (Kepmendag) No.932/2024 dan bertugas hingga Desember 2024.

Melalui Keputusan ini, Zulhas mengharapkan kehadiran Satgas dapat menciptakan langkah strategis dalam pengawasan dan penanganan permasalahan impor.

Kemudian, menciptakan koordinasi antar instansi yang efektif dalam pengawasan dan penanganan barang tertentu yang diberlakukan tata niaga impor, serta menjalin komunikasi serta informasi antar instansi terkait dalam pengawasan dan penanganan permasalahan impor.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Joko Widodo (Jokowi) menanggapi laporan Bank Dunia (World Bank) soal harga beras Indonesia yang tergolong tinggi di antara negara-negara di Asean. Harga tinggi itu disebut tidak sejalan dengan kesejahteraan petani.

Jokowi menjelaskan bahwa harga beras yang diimpor dengan skema Free On Board atau FOB sudah berada di kisaran US$530 sampai dengan US$600, atau sekitar Rp8 juta hingga Rp9 juta dengan kurs jisdor BI Rp15.171 per dolar Amerika Serikat (AS) 26 September 2024.

Itu belum termasuk biaya logistik sebesar US$40 dalam bentuk biaya pengapalan atau freight cost. Biaya itu setara dengan lebih dari Rp600.000 per ton beras.

"Coba dilihat harga beras FOB itu berapa kira-kira US$530 - US$600 ditambah cost freight kira kira U$40, coba dihitung berapa," kata Jokowi kepada wartawan saat ditemui di Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, Kamis (26/9/2024).

Kepala Negara pun meminta agar perbandingan harga beras yang dilakukan seharusnya dilihat di tingkat konsumen. Dia lalu menyebut harga beras yang tinggi seharusnya juga sejalan dengan harga gabah petani yang tinggi.

"Mestinya kalau harga beras baik artinya harga gabah juga baik, kalau harga gabah baik, harga jual petani mestinya baik, kalau tidak ada distorsi di lapangan. Dicek aja di lapangan, dicek di petani harga gabah berapa. Dulu Rp4.200 sekarang Rp6.000. itu gabah ya bukan beras? Dari situ keliatan NTP [nilai tukar petani] juga dicek di lapangan," ujarnya.

Adapun, Bank Dunia dalam laporannya menyoroti bahwa harga beras di Indonesia tergolong lebih mahal bila dibandingkan dengan sejumlah negara Asia Tenggara atau Asean.

Country Director for Indonesia and Timor-Leste World Bank, Carolyn Turk, menuturkan, masyarakat Indonesia perlu merogoh kocek lebih mahal hingga 20% bila dibandingkan dengan negara Asean lain.

"Kami memperkirakan konsumen Indonesia membayar hingga 20% lebih banyak untuk makanan mereka," jelas Carolyn dalam Indonesia International Rice Conference (IIRC) 2024, di Bali, Kamis (19/9/2024).

Carolyn mengungkapkan, mahalnya harga beras RI salah satunya disebabkan oleh pembatasan impor hingga keputusan pemerintah menaikkan harga jual beras hingga melemahkan daya saing pertanian.

Alhasil, Carolyn menegaskan harga eceran beras internasional Indonesia secara konsisten lebih tinggi dibandingkan negara-negara besar Asean.

Besarnya harga yang dikeluarkan konsumen untuk pembelian beras tersebut berbanding terbalik dengan kondisi petani kecil yang cenderung masih jauh dari kata sejahtera.

Melansir data survei milik Badan Pusat Statistik (BPS), Carolyn menyebut bahwa pendapatan yang dibukukan para petani kecil RI setiap tahunnya hanya berada di level US$341 atau sekitar Rp5,18 juta (asumsi kurs Rp15.216 per US$) setiap tahunnya.

Adapun, pendapatan harian rata-rata petani kecil RI hanya sebesar US$1 atau sekitar Rp15.216 pada penutupan perdagangan Kamis (19/9/2024).

Dari hasil survei itu, imbuh Carolyn, diketahui bahwa pendapatan petani beras jauh lebih rendah bila dibandingkan dengan pendapatan dari perkebunan dan pertanian holtikultura.

Bisnis.com, JAKARTA - Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia buka suara usai sejumlah pelaku usaha hingga kalangan buruh mengharapkan polemik yang terjadi dalam organisasi itu bisa segera diselesaikan.

Wakil Ketua Umum Bidang Hukum dan HAM Kadin Indonesia, Dhaniswara K. Harjono, menyampaikan bahwa Ketua Umum Kadin Indonesia periode 2021-2026 Arsjad Rasjid selalu menyatakan tegak lurus pada aturan.

“Bahwasannya dalam perjalanan ada komunikasi dan lain-lain, kita akan lihat perkembangan, tapi sampai dengan hari ini kan belum ada perkembangan ke situ,” kata Dhanis dalam konferensi pers di Menara Kadin, Rabu (25/9/2024).

Dhanis menyebut, pihaknya tidak ingin konflik ini terjadi dalam tubuh Kadin Indonesia mengingat dampaknya yang luar biasa terhadap berbagai sektor.

Apalagi, Kadin Indonesia merupakan organisasi yang berfungsi sebagai wadah bagi pengusaha dan mitra strategis pemerintah yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 (UU Kadin) dan ditegaskan dalam Keppres No. 18 tahun 2022 tentang AD/ART Kadin Indonesia.

Dia menuturkan, Musyawarah Nasional Luar Biasa atau Munaslub Kadin yang digelar pada 14 September 2024 terjadi tanpa sepengetahuan Dewan Pengurus Kadin Indonesia.

Pihaknya juga tidak menerima undangan sehingga tidak hadir dalam agenda tersebut. Padahal, kata dia, agenda utama Munaslub tersebut adalah pertanggungjawaban Dewan Pengurus Kadin Indonesia.

“Tapi apa yang dipertanggungjawabkan, surat pun nggak ada. Jadi memang ini hal yang tidak kita kehendaki,” ujarnya.

Wakil Ketua Umum Bidang Komunikasi dan Informatika Kadin Indonesia, Firlie Ganinduto, mengakui, kondisi Kadin Indonesia saat ini sedang tidak baik-baik saja.

“Kami terpaksa harus hadapi hal seperti ini,” ungkapnya.

Namun, Firlie memastikan bahwa Kadin Indonesia dibawah kepemimpinan Arsjad Rasjid tetap solid dan bekerja. Untuk itu, pihaknya dalam waktu dekat akan meluncurkan white paper arah pembangunan ekonomi lima tahun ke depan untuk mendukung pemerintahan baru dalam mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 8%.

Diberitakan sebelumnya, Asosiasi Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia (Inaplas) berharap dualisme kepemimpinan Kadin dapat diselesaikan sesegera mungkin.

Ketua Inaplas, Fajar Budiono, menilai polemik itu perlu segera diselesaikan mengingat organisasi ini memiliki peran besar dalam menggerakkan industri dalam negeri.

“Ini masalah internal Kadin, semoga cepat diselesaikan secepatnya, karena Kadin harus membantu dunia industri,” kata Fajar kepada Bisnis, Selasa (17/9/2024).

Harapan serupa juga disampaikan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI). Presiden KSPSI, Andi Gani, khawatir hal ini dapat berdampak terhadap pembahasan upah minimum di 2025, jika persoalan di internal Kadin tidak segera diselesaikan.

“Saya sangat concern dengan Munas Kadin karena ini berkaitan dengan perhitungan upah minimum ke depan,” kata Andi usai bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (17/9/2024).

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkap modus hingga kerugian negara imbas kasus tambang emas ilegal oleh warga negara asing (WNA) asal China di Ketapang, Kalimantan Barat.

Berdasarkan laporan Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM, Kamis (26/9/2024) nilai kerugian dari pertambangan emas ilegal tersebut mencapai Rp1,02 triliun dari hilangnya cadangan emas sebanyak 774,27 kg dan perak sebanyak 937,7 kg.

Dalam persidangan kasus pertambangan tanpa izin di Pengadilan Negeri Ketapang, Kalbar disebutkan bahwa WNA berinisial YH melakukan aksinya dengan memanfaatkan lubang tambang atau tunnel pada wilayah tambang yang berizin.

Lubang tambang tersebut mestinya dilakukan pemeliharaan, tapi justru dimanfaatkan penambangannya secara ilegal. Setelah dilakukan pemurnian, hasil emas dibawa keluar dari terowongan tersebut dan kemudian dijual dalam bentuk ore (bijih) atau bullion emas.

Dari hasil penyelidikian Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, terungkap bahwa volume batuan bijih emas tergali sebanyak 2.687,4 m3.

Batuan ini berasal dari koridor antara Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dua perusahaan emas PT BRT dan PT SPM, yang saat ini belum memiliki persetujuan RKAB untuk produksi tahun 2024-2026.

Dari uji sampel emas di lokasi pertambangan, hasil kandungan emas di lokasi tersebut memiliki kadar yang tinggi (high grade). Sampel batuan mempunyai kandungan emas 136 gram/ton, sedangkan sampel batu tergiling mempunyai kandungan emas 337 gram/ton.

Dari fakta pesidangan juga terungkap merkuri atau air raksa (Hg) digunakan untuk memisahkan bijih emas dari logam atau mineral lain, dalam pengolahan pertambangan emas ini. Dari sampel hasil olahan, ditemukan Hg (mercuri) dengan kandungan cukup tinggi, sebesar Hg 41,35 mg/kg.

Sesuai Pasal 158 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara, pelaku terancam hukuman kurungan selama 5 tahun dan denda maksimal Rp100 miliar. Kejaksaan Negeri Ketapang masih terus mengembangkan perkara pidana dalam undang-undang lain.

Lebih lanjut, sidang kasus ini akan dilakukan 6 tahap sidang, yaitu saksi dari pihak penasihat hukum, ahli dari penasihat hukum, pembacaan tuntutan pidana(requisitor),pengajuan/pembacaan nota pembelaan(pleidool),pengajuan/pembacaan tanggapan-tanggapan(replik dan dupplik),dan terakhir siding pembacaan putusan.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Bakrie & Brothers Tbk. (BNBR) mengungkap sinyal untuk melakukan ekspansi bisnis pada sektor jalan tol usai rampung menyelesaikan proyek Jalan Tol Cimanggis – Cibitung.

Untuk diketahui, PT Bakrie & Brothers dan PT Bakrie Toll Road masing-masing memiliki 5% saham di Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) PT Cimanggis – Cibitung yang saat ini merupakan pengelola Tol Cimanggis – Cibitung.

Direktur Keuangan BNBR, Roy Hendrajanto M. Sakti, menyebut tidak menutup kemungkinan pihaknya untuk menggarap proyek jalan tol yang dinilai prospektif dan sesuai dengan target bisnis perseroan.

“Ya, kita tentu saja opsi selalu terbuka ya, kita melihat kalau memang prospeknya bagus, masuk ke dalam hitungan IRR kita, pasti akan kita eksplorasi,” kata Roy saat ditemui di Hotel St Regis, Kamis (26/9/2024).

Lebih lanjut, Roy juga mengungkapkan kesanggupan perusahaan untuk dapat turut serta membangun jalan tol di masa pemerintahan Prabowo Subianto.

Terlebih, pada tahun depan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah mencanangkan masterplan untuk membangun 2.300 kilometer tol baru.

Roy menyebut, rencana pembangunan konektivitas tersebut sejalan dengan fokus perseroan yang cenderung lebih nyaman menggarap proyek greenfield ketimbang melakukan akuisisi jalan tol yang sudah terbangun.

“Contohnya CCT [menggarap Tol Cimanggis – Cibitung] ini memang dari awal dari greenfield kita sudah masuk, jadi ke depan memang kalau ada greenfield lagi yang menjanjikan, kenapa tidak,” ujarnya.

Namun demikian, Roy menegaskan bahwa pihaknya akan melihat evaluasi dari operasional Jalan Tol Cimanggis – Cibitung terlebih dahulu sebelum akhirnya melakukan ekspansi lanjutan tersebut.

“Kita di jalan tol ini memang masih awal ya, dan kita akan belajar dulu dari sini, kita melihat kalau memang akan ada potensinya bagus, tentu saja kita akan berpartisipasi [menyukseskan pembangunan tol era Prabowo],” tegasnya.

Sebelumnya, Juru Bicara Kementerian PUPR, Endra S. Atmawidjaja menjelaskan bahwa nilai dari usulan 2.300 km tol baru yang bakal dibangun di era Presiden Prabowo Subianto mencapai Rp460 triliun.

“Kalau 2.300 km ya kira-kira asumsinya kan 1 kilometer Rp200 miliar rata-rata. Jadi, Rp460 triliun untuk 2.300 kilo itu,” tuturnya saat ditemui di Kantor Kementerian PUPR, Kamis (22/8/2024).

Lebih rinci, Endra menjelaskan bahwa pembangunan 2.300 tol baru itu bakal dilaksanakan di wilayah Jalan Tol Trans Sumatra, penyelesaian beberapa ruas Tol Trans Jawa hingga pengadaan jalan Tol di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Endra menekankan, usulan masterplan di sisi konektivitas itu masih akan sepenuhnya dilimpahkan pada pemerintahan baru. Eksekusi finalnya, nanti akan secara lebih lanjut ditetapkan pasca 20 Oktober 2024.