Bisnis.com, JAKARTA - Bank sentral AS (The Fed) memberi sinyal kuat untuk me­­­nurunkan suku bunga acuan (The Fed Fund Rate/FFR) pada September 2024.

Inflasi AS terus turun dari 3,3% per Mei 2024 menjadi 3% per Juni dan 2,9% per Juli 2024 mendekati target inflasi 2%.

Penurunan suku bunga acuan akan menjadi katalisator bagi pertumbuhan kredit pemilikan rumah (KPR). Apa saja faktor kunci keberhasilan (key success factors) yang patut dipenuhi?

Statistik Ekonomi dan Keu­angan Indonesia yang diterbitkan Bank Indonesia pada 16 Juli 2024 menunjukkan kredit properti tumbuh 8,32% (YoY) dari Rp1.231,68 triliun per Mei 2023 menjadi Rp1.334,13 triliun per Mei 2024.

Kredit konstruksi menipis 1,14% dari Rp393,02 triliun menjadi Rp388,55 triliun (29,12% dari total kredit). Kre­­­dit real estat tumbuh lebih subur 10,05% dari Rp202,78 triliun menjadi Rp223,16 triliun (16,73%).

Meski KPR dan kredit pemilikan apartemen (KPA) tumbuh 13,61% dari Rp635,88 triliun menjadi Rp722,41 triliun, tetapi me­­mi­­­liki pangsa pasar terbesar 54,15%.

Inilah faktor kunci keberhasilan yang wajib dipenuhi agar penurunan suku bunga acuan menjadi katalisator pertumbuhan KPR.

Pertama, penurunan FFR adalah kesempatan emas bagi BI untuk menurunkan suku bunga acuan (BI Rate) dari saat ini 6,25% menjadi 6%. Kemudian penurunan suku bunga acuan BI bisa mendorong penipisan suku bunga kredit perbankan. Hal itu diawali dengan penurunan suku bunga deposito lantaran biaya dana (cost of fund) menipis.

Namun, transmisi penurun­­­an suku bunga acuan BI menjadi penipisan suku bunga kredit itu membutuhkan waktu sekitar 3 bulan, karena bank harus mempertimbangkan kembali manajemen aset dan kewajiban (assets and liabilities management/ALM).

Kedua, bagaimana likuiditas perbankan? Rasio alat likuid/non-core deposit (AL/NCD) turun dari 114,58% per Mei 2024 menjadi 112,33% per Juni 2024. Walau turun, tetapi rasio itu masih jauh di atas ambang batas 50%.

Rasio likuiditas lainnya: alat likuid/DPK (AL/DPK) pun turun dari 25,78% per Mei 2024 menjadi 25,37% per Juni 2024 yang juga masih jauh di atas ambang batas 10%. Intinya, likuiditas bank umum berlimpah ruah.

Artinya, tidak akan terjadi kenaikan suku bunga kredit secara signifikan. Menengok Statistik Perbankan Indonesia yang terbit 21 Agustus 2024 menunjukkan suku bunga rata-rata kredit modal kerja justru turun dari 8,85% per April 2024 (ketika suku bu­­­nga acuan BI naik dari 6% menjadi 6,25%) menjadi 8,82% per Juni 2024.

Sebaliknya, suku bunga rata-rata kredit investasi naik tipis dari 8,85% menjadi 8,86%. Tetapi, suku bunga rata-rata kredit konsumsi tetap tak berubah 10,12%. Jangan lupa bahwa KPR termasuk kredit konsumsi.

Ketiga, suku bunga KPR diprediksi akan melandai terlebih manakala suku bunga acuan menipis. Sejatinya, KPR dengan suku bunga te­­­tap (fixed rates) boleh dikatakan lebih manis daripada KPR dengan suku bunga mengambang

(floating rates).

Sudah barang tentu, suku bunga mengambang akan mengikuti perubahan suku bu­­­nga acuan BI (naik atau turun). Lazimnya, bank sigap me­­­naikkan suku bunga KPR segera setelah suku bunga acuan naik. Sebaliknya, bank sering lambat menurunkan suku bunga KPR saat suku bunga acuan turun.

Bila Anda mengalaminya, segeralah mengajukan permintaan penurunan suku bunga KPR kepada kantor pusat bank itu. Bank akan segera menanggapinya.

Keempat, boleh dikatakan KPR bank syariah akan lebih gurih. Karena bank syariah mengenakan bagi hasil di de­­pan sehingga suku bunga KPR bank syariah menjadi suku bunga tetap. Inilah keunggulan KPR bank syariah dalam era suku bunga tinggi.

Kelima, semestinya KPR fa­­­silitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) yang dikelola Badan Pengelola Ta­­­bungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) menjadi pilar penting dalam menyuburkan KPR. KPR FLPP menawarkan suku bunga tetap 5% dengan tenor 20 tahun, uang muka mencapai 1% dan bebas pa­­­jak pertambahan nilai (PPN) 11%.

Tapera adalah penyimpan­­­an peserta dalam jangka waktu tertentu untuk pembiayaan perumahan atau dikembalikan berikut hasil pemupukannya setelah kepesertaan berakhir. Simpanan 3% dari gaji yang meliputi 0,5% dan 2,5% ma­­­sing-masing ditanggung pemberi kerja dan pekerja. Pekerja mandiri menanggung 3% dari upah minimum.

Sayangnya, Peraturan Pe­­­me­­­rintah (PP) No. 21/2024 tentang Perubahan atas Per­­­aturan Pemerintah No. 25/2020 tentang Tapera terbit dengan timing yang tidak te­­­pat. Akhirnya, PP itu justru melahirkan resistensi baik dari pekerja maupun pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).

Potensi risikonya, stok ru­­­mah bersubsidi dengan target 166.000 yang lalu direvisi menjadi 200.000 unit rumah pada 2024 tak akan terserap habis. Ujungnya, kekurangan (backlog) 9,9 juta unit ru­­­mah pada 2023 pun bisa jalan di tempat mengingat kebutuhan rumah naik terus sekitar 800.000 unit rumah per tahun.

Keenam, untuk itu, BP Ta­­­­pera wajib kerja keras untuk meningkatkan kepercayaan pekerja dan Apindo dengan mengadakan sosialisasi tentang pentingnya Tapera. Prog­­­ram Sejuta Rumah pun harus digenjot yang saat ini baru mencapai 617.622 unit (59,23%) per Juli 2024.

Ketujuh, ingat pertumbuhan sektor properti mampu menggairahkan 174 subsektor bisnis lainnya.

Nah, ketika faktor kunci keberhasilan demikian telah terpenuhi, maka KPR bakal tumbuh lebih subur.

Bisnis.com, JAKARTA –- Operasi berburu pelaku ilegal di sektor cukai. Sejumlah operasi tengah digencarkan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan.

Penindakan terhadap peredaran barang kena cukai (BKC) ilegal terutama rokok tanpa pita cukai, di berbagai wilayah Indonesia. Dalam beberapa hari terakhir, DJBC melaporkan serangkaian operasi yang berhasil menggagalkan distribusi rokok ilegal di empat lokasi berbeda.

Bisnis.com, JAKARTA –- Operasi berburu pelaku ilegal di sektor cukai. Sejumlah operasi tengah digencarkan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan.

Penindakan terhadap peredaran barang kena cukai (BKC) ilegal terutama rokok tanpa pita cukai, di berbagai wilayah Indonesia. Dalam beberapa hari terakhir, DJBC melaporkan serangkaian operasi yang berhasil menggagalkan distribusi rokok ilegal di empat lokasi berbeda.

Bisnis.com, JAKARTA — Minyak sawit atau crude palm oil menjadi salah satu komoditas yang masuk dalam EU Deforestation Regulation (EUDR). Nantinya, produk yang dihasilkan dari kawasan hasil deforestasi hutan, dilarang masuk ke Benua Biru.

Meski kondisi ini tidak banyak berpengaruh pada perdagangan Indonesia, kebijakan kawasan itu dikhawatirkan bakal menjadi contoh bagi kawasan lain untuk membendung masifnya produk minyak sawit di pasar global.

Namun, Indonesia berupaya membuat perlawanan atas kebijakan UU Anti-Deforestasi Uni Eropa dengan meningkatkan pemanfaatan minyak sawit mentah atau CPO di dalam negeri lewat pengembangan bioavtur.

Ulasan tentang Indonesia yang berencana meningkatkan pemanfaatan minyak sawit mentah dalam negeri di tengah hambatan nontarif yang dikenakan oleh Uni Eropa lewat UU Anti-Deforestasi, menjadi salah satu pilihan Bisnisindonesia.id, selain beragam kabar ekonomi dan bisnis yang dikemas secara mendalam dan analitik tersaji dari meja redaksi Bisnisindonesia.id.

Berikut intisari dari top 5 News Bisnisindonesia.id yang menjadi pilihan editor, Jumat (30/8/2024):

Wanti-Wanti Berlanjutnya Defisit Klaim Asuransi Kesehatan

Industri asuransi jiwa perlu putar otak setelah dua periode beruntun asuransi jiwa mengalami defisit klaim kesehatan dengan pendapatan premi.

Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) mencatat, pada semester I/2023 pendapatan premi asuransi jiwa mencapai Rp9,05 triliun, sementara klaim kesehatan mencapai Rp9,39 triliun. Adapun rasio klaim terhadap pendapatan premi mencapai 103,7%, alias ada selisih sebesar Rp0,34 triliun.

Tren itu berlanjut pada semester I/2024, rasio klaim meningkat menjadi 105,7% dengan pendapatan premi pada periode tersebut mencapai Rp11,19 triliun. Terdapat selisih Rp0,64 triliun dari klaim dibayar sebesar Rp11,83 triliun.

“Dengan angka ini [rasio 105,7%] dapat dikatakan bahwa jumlah klaim yang dibayarkan industri asuransi jiwa lebih besar dari premi yang diterima. Hal ini menandakan tekanan keuangan yang signifikan bagi perusahaan asuransi.” kata Ketua Bidang Produk, Manajemen Risiko, GCG, AAJI Fauzi Arfan kepada Bisnis, Kamis (29/8/2024).

Saatnya Indonesia Lawan Hambatan Minyak Sawit dari Uni Eropa

Pemerintah menginisiasi peningkatan pemanfaatan di dalam negeri sebagai respons atas regulasi UE. Kementerian Perdagangan menyampaikan komoditas kelapa sawit di era pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto akan dimanfaatkan untuk pengembangan biodiesel dan bahan bakar pesawat avtur hijau atau bioavtur.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan bahwa nantinya pemerintah akan meningkatkan komposisi biodiesel dari 35% (B35) menjadi 50% (B50) sehingga Indonesia tidak perlu khawatir jika Uni Eropa tidak membeli kelapa sawit milik Indonesia.

“Kita nggak usah khawatir, itu sebagian besar soal palm oil. Kita nanti kurang karena nanti Pak Prabowo akan naikin dari B20 sekarang B35, naik ke B40, naik B60, selesai, jadi terima kasih [kalau Uni Eropa tidak ekspor],” kata Zulhas saat ditemui seusai acara Strategi & Optimisme Kebijakan Perdagangan Luar Negeri hingga tantangan di WTO di Auditorium Gedung Kementerian Perdagangan, Jakarta, Kamis (29/8/2024).

Zulhas menuturkan bahwa tak lama lagi Indonesia akan berinvestasi untuk mengembangkan bahan bakar pesawat (avtur) berbasis kelapa sawit atau bioavtur. Dalam prosesnya, bioavtur itu membutuhkan pasokan bahan baku jutaan kelapa sawit.

Siasat Bank Mengungkit Profit

Kalangan perbankan mengeluarkan siasat untuk mengungkit profit sepanjang tahun ini di tengah iklim suku bunga tinggi, melalui performa margin bunga bersih (net interest margin/NIM).

Seperti diketahui, Bank Indonesia (BI) menaikkan suku bunga acuan selepas pandemi Covid-19 hingga menyentuh 6,25% sejak April 2024. Namun di tengah perubahan suku bunga acuan, bank tak bisa langsung mengerek suku bunga acuan. Hal itu berimbas pada tekanan terhadap kenaikan biaya dana dan rasio kredit bermasalah (nonperforming loan/NPL).

Dampak kinerja industri perbankan pun telah tecermin pada data NIM. Berdasarkan Statistik Perbankan Indonesia yang dirilis Otoritas Jasa Keuangan (OJK), tercatat NIM perbankan per Juni berada di level 4,57%. Capaian tersebut lebih rendah dari Juni 2023 di level 4,8% dan posisi Desember 2023 di level 4,81%.

Prospek Cerah Pengembangan Kawasan Bisnis Data Center

Kawasan pusat data atau data center di Indonesia diproyeksikan memiliki prospek cerah pada tahun mendatang.

Proyeksi lonjakan teknologi yang bergantung pada data termasuk Internet of Things (IoT) dan kecerdasan buatan generatif (AI), secara global akan memerlukan dukungan infrastruktur teknologi besar yang disediakan oleh data center edge.

EMEA Lead and Global Chair Data Centre Solutions JLL Jonathan Kinsey memproyeksikan infrastruktur IT dan data center yang canggih pada 2026 akan mencapai US$317 miliar secara global atau tumbuh sebesar 107% dari tahun 2020 yang mencapai US$153 miliar.

Menurutnya, data center edge sebagai sebuah fasilitas yang membawa daya komputasi lebih dekat ke tempat data dihasilkan atau digunakan.

Secara global, pertumbuhan edge computing akan dipengaruhi, tidak hanya oleh munculnya beberapa megatren berbasis teknologi tetapi juga oleh kebutuhan akan transfer data yang lebih cepat dan komputasi yang tinggi serta faktor-faktor seperti kebijakan dan regulasi.

Gandeng Republikorp, Kemenhan Kontrak Pengadaan Rudal

Kementerian Pertahanan melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kapasitas alat utama sistem senjata atau alutsista sebagai upaya meningkatkan posisi Indonesia di panggung industri pertahanan.

Upaya yang dilakukan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dalam peningkatan kapasitas alutsista melalui kerja sama dengan holding industri pertahanan, Republikorp dengan 10 perusahaan yang berfokus pada pengembangan, inovasi, dan produksi alat pertahanan untuk penggunaan utama TNI.

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto (kiri) dan sejumlah pejabat dari Turki berfoto seusai penandatanganan kerja sama pengadaan alutsista.

Kerja sama Kemenhan dan Republikorp mencakup pengadaan rudal permukaan ke permukaan Cakir dan rudal pertahanan udara Sungur. Dalam pengadaan rudal tersebut, Republikorp juga menjalin kerja sama dengan Aselsan dan Roketsan, produsen senjata asal Turki.

Dengan kemitraan ini, pemerintah tidak hanya akan memiliki industri pertahanan yang kuat, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia di panggung industri pertahanan internasional.

Bisnis.com, JAKARTA - Ribuan massa demo ojek online (ojol) telah menyampaikan aspirasinya di kawasan Patung 'kuda' Arjuna Wijaya, Jakarta Pusat, Kamis (30/8/2024).

Berikut adalah 6 tuntutan ojol dalam aksi kemarin:

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menyebut bahwa Presiden Terpilih Prabowo Subianto berencana untuk membangun jalan tol hingga LRT yang dapat menghubungkan Bali Utara dan Bali Selatan.

Hal tersebut diungkapkan Luhut dalam sambutannya pada International Quality Tourism Conference (IQTC) 2024, mengutip YouTube Kemenko Marves, Kamis (29/8/2024).

“Dalam hal infrastruktur, saya cukup yakin bahwa kita dapat membuat Bali jauh lebih baik dalam waktu dekat. Presiden terpilih juga telah merencanakan untuk menghubungkan Bali Utara dengan Bali Selatan,” ungkap Luhut, Kamis (29/8/2024).

Luhut menuturkan, Prabowo tengah mempertimbangkan untuk membangun jalan atau jalan tol yang dapat menghubungkan Bali Utara dan Bali Selatan. Saat ini, kata Luhut rencana tersebut masih dalam tahap studi kelayakan.

Selain itu, pemerintah tengah meminta World Bank (Bank Dunia) untuk melakukan studi kelayakan terkait pembangunan LRT bawah tanah dari Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai ke sejumlah daerah wisata di Bali Selatan.

Pembangunan LRT bawah tanah ini bertujuan untuk mengurangi kemacetan lalu lintas yang sering terjadi di kawasan Bali Selatan.

“Jadi kami ingin menata ulang Bali ini,” ujarnya.

Di sisi lain, Luhut menyebut bahwa pemerintah akan mempromosikan penggunaan energi hijau dan kendaraan listrik di Bali kepada wisatawan mancanegara.

“Kami akan mempromosikan untuk mendorong motor EV dan juga mobil EV di Bali. Dan kami berpikir sekarang untuk membangun jadwal untuk ini,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menanggapi aspirasi yang disampaikan para driver ojek online (ojol) soal ketidakadilan dalam bisnis antara aplikator dengan mitra pengemudi ojek online. Kemenkominfo berjanji akan mencari solusi terbaik atas aksi ini.

Direktur Jenderal Penyelenggara Pos dan Informatika (PPI) Kemenkominfo Wayan Toni Supriyanto mengatakan bahwa perwakilan delapan orang dari driver ojek online (ojol) diterima oleh Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika (Wamenkominfo) Angga Raka Prabowo.

“Perwakilan [pengemudi ojol] berkesempatan menyampaikan aspirasinya,” kata Wayan kepadaBisnis.com, Kamis (29/8/2024) malam.

Dalam kesempatan itu, kata Wayan, Wamenkominfo memberikan tiga tanggapan kepada perwakilan driver ojol.

Pertama, Kemenkominfo mendengarkan dan mempertimbangkan dengan serius aspirasi rekan-rekan ojol.

Kedua, Kemenkominfo menyatakan bahwa aspirasi yang disampaikan driver ojol berkaitan dengan otoritas beberapa Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah, serta kebijakan masing-masing perusahaan aplikasi. Menurut Angga, aspirasi tersebut membutuhkan sinergi yang lebih kuat dari seluruh pihak.

“[Ketiga] kami berkomitmen untuk melakukan komunikasi dengan Kementerian/Lembaga/Daerah dan perusahaan aplikasi untuk mencari solusi terbaik bagi semua pihak,” ujarnya.

Dihubungi terpisah, manajemen Grab memperkirakan sekitar 99,9% mitra pengemudi Grab tetap berupaya membantu mobilitas dan pengantaran masyarakat di Jakarta.

“Terima kasih dan penghormatan kami pada seluruh mitra yang hari ini terus berjuang dan bekerja. Baik di jalanan maupun di ruang kantor, sebagai keluarga besar bersama-sama kita bermitra dalam memastikan masyarakat mendapatkan layanan yang dibutuhkan dalam menjalankan aktivitas,” kata Director of Central Operations Grab Indonesia Iki Sari Dewi.

Sebagai mitra, kata Iki, Grab percaya pentingnya saling menjaga dan memahami. “Grab selalu mendengarkan semua aspirasi keluarga besarnya, dan terus berusaha mengakomodir hal-hal yang menjadi prioritas mitra,” ujarnya.

Diketahui, Koalisi Ojol Nasional menuntut enam poin dalam aksi demo ojol pada Kamis (29/8/2024). Salah satu dari tuntutan itu, para driver meminta regulator untuk revisi dan penambahan pasal Permenkominfo No. 1/2012 tentang formula tarif layanan pos komersial untuk mitra ojek online dan kurir online di Indonesia.

Berikut adalah 6 tuntutan ojol yang dimaksud adalah:

1. Revisi dan penambahan pasal Permenkominfo No. 1/2012 tentang formula tarif layanan pos komersial untuk mitra ojek online dan kurir online di Indonesia.

2. Kominfo wajib mengevaluasi dan memonitoring segala bentuk kegiatan bisnis dan program aplikator yang dianggap mengandung unsur ketidakadilan terhadap mitra pengemudi ojek online dan kurir online di Indonesia.

3. Menghapus program layanan tarif hemat untuk pengantaran barang dan makanan pada semua aplikator yang dinilai tidak manusiawi dan memberikan rasa ketidakadilan terhadap mitra driver ojol dan kurir online.

4. Penyeragaman tarif layanan pengantaran barang dan makanan di semua aplikator.

5. Menolak promosi aplikator yang dibebankan kepada pendapatan mitra driver.

6. Legalkan ojek online di Indonesia dengan membuat Surat Keputusan Bersama (SKB) beberapa Kementerian terkait yang membawahi ojek online sebagai angkutan sewa khusus.

Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie Othniel Frederic Palit meminta pemerintah untuk memberikan dukungan yang lebih seimbang terhadap berbagai kelas ekonomi.

Pasalnya, Dolfie mengatakan bahwa pemberian insentif fiskal selama ini lebih banyak difokuskan pada masyarakat kelas bawah dan atas. Padahal, kondisi kelas menengah turut mempengaruhi kondisi perekonomian domestik.

“Selama ini [intervensi] yang paling banyak adalah [untuk masyarakat] miskin, rentan miskin. Kelas menengah, menuju kelas menengah mungkin tergantung dari tetesan dari kelas atas,” katanya dalam siaran pers, Kamis (29/8/2024).

Dolfie meminta adanya kejelasan intervensi dari pemerintah terhadap setiap kelas masyarakat, termasuk dari sisi anggaran. Hal itu menurutnya dapat menunjukan keberpihakan dari pemerintah.

Dia mengingatkan bahwa ketidakstabilan pada kelas menengah dapat berdampak negatif pada perekonomian secara keseluruhan, sebagaimana terlihat pada krisis ekonomi 1998.

Menurutnya, kebijakan pemerintah di masa depan harus lebih memperhatikan keseimbangan antara berbagai kelas ekonomi untuk mencegah masalah serupa.

"Bahwa bansos perlu, kelas menengah juga perlu diurus. Kalau nggak nanti terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan juga. 1998 kan karena kelas menengahnya yang terganggu, bukan karena kelas atas dan kelas bawah,” jelas dia.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), persentase masyarakat Indonesia berada pada kelas pengeluaran menuju kelas menengah adalah sebanyak 49,22% dan 17,3% masuk pada kategori kelas menengah.

Sementara itu, masyarakat rentan miskin diperkirakan sebanyak 24,23% dan masyarakat miskin menempati proporsi 9,03%. Kelas pengeluaran untuk kelas atas hanya sebesar 0,38% atau diperkirakan sekitar 1 juta jiwa.

Adapun, BPS mencatat sebanyak 9,4 juta masyarakat kelas menengah turun kelas ke kelompok aspiring middle class selama 2019 hingga 2024.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Pertamina (Persero) akan mengumumkan empat kerja sama terbaru di sektor energi dengan negara-negara Afrika dalam penyelenggaraan Indonesia-Africa Forum (IAF) ke-2 di Bali pada 1-3 September 2024 mendatang.

PT Patra Jasa, anak usaha Pertamina, menyatakan bahwa Pertamina Group telah melakukan sejumlah kerja sama dengan Tanzania dan Namibia yang telah berjalan sejak awal tahun ini.

"Di IAF nanti kami mengumumkan kerja sama ada empat yang telah berjalan beberapa bulan terakhir ini, khususnya di 2024, yaitu adanya MoU antara Pertamina dengan Tanzania," kata Direktur Pemasaran & Operasi PT Patra Jasa Litta Indriya Ariesca dalam Press Briefing Persiapan IAF ke-2, Kamis (29/8/2024).

Beberapa kerja sama yang akan diumumkan yaitu pertama, pembangunan upstream Pertamina di Tanzania melalui PT Internasional Eksplorasi dan Produksi (PIEP) dengan Tanzania Petroleum Development Corporation (TPDC) untuk pre capacity building.

Kedua, produk pelumas dari Pertamina Lubricants telah diekspor perdana ke Tanzania pada April 2024. Adapun, ekspor tersebut mencakup 120.000 liter pelumas untuk sektor pertambangan.

"Ketiga kami juga akan announce kerja sama antara anak perusahaan kami yaitu Pertamina Training Consulting bersama Namibia, MoU telah ditandatangani 1 Agustus lalu untuk capacity building," tuturnya.

Keempat, melalui anak perusahaan PT Pertamina Intenasional EP (PIEP), Maurel & Prom S.A (M&P) di Tanzania telah mengakuisisi sebagian aset minyak dan gas Wentworth Resource PLC yang dirampungkan pada 2023.

Di sisi lain, Pertamina juga akan memamerkan produk atau jasanya dalam IAF 2024 di Bali yang dapat dikolaborasikan dengan negara-negara di Afrika. Dalam hal ini, utamanya untuk pengembangan sektor hulu demi mengamankan ketahanan energi nasional.

"Kami memperkenalkan anak usaha kami PT Pertamina Internasional EP, PT PIS [Pertamina International Shipping], selain itu kami juga memiliki Pertamina Geothermal yang membantu perkembangan geothermal di Afrika khususnya di Kenya, saat ini kami sedang lakukan joint studygeothermal di Kenya," tuturnya.

Sebagai informasi, Pertamina disebut akan membuka kesempatan untuk kerja sama lebih luas dengan negara-negara Afrika. Sejak 2013, Pertamina telah melakukan ekspansi di Afrika untuk sektor hulu migas.

"Kami telah memiliki jejak atau foodprint di Aljazair, Gabon, Nigeria, Angola, Namibia, dan Tanzania yang mencakup total produksi sebesar kurang lebih 78,2 mbopd per tahun atau minyak mentah sebanyak 34,1 miliar barrel oil per day dan gas sekitar 255,4 mn per day," tuturnya.

Lebih lanjut, Litta menuturkan bahwa minyak mentah dari Afrika merupakan salah satu yang cocok untuk kilang Pertamina. Selain itu, pihaknya juga siap berkolaborasi dengan subholding PIS Internasional Marine yang memiliki beberapa pelabuhan muatan di Aljazair, Nigeria, Angola, dengan rute internasional melalui Mesir, Aljazair, Nigeria, Afrika Selatan, Tanzania, dan Qatar.

Bisnis.com, JAKARTA - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia bekerja sama dengan Yayasan Bambu Lingkungan Lestari (YBLL) akan menyelenggarakan Impact Investment Day (IID).

Pengarah IID, Bambang Brodjonegoro, mengatakan, agenda ini bakal digelar di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur pada 7-8 September 2024.

"Melalui Impact Investment Day, kami mengajak dunia usaha untuk melihat lebih dari sekedar aspek kepatuhan, dan merangkul penerapan prinsip ESG sebagai katalis inovasi dan pertumbuhan berkelanjutan," kata Bambang dalam Konferensi Pers IID di Menara Kadin, Jakarta, Kamis (29/8/2024).

Adapun, pelaksanaan IID dilakukan dalam rangka memperkuat inisiatif restorasi ekosistem dan keberlanjutan dengan menghubungkan para inisiator maupun pendukung inisiatif.

Sebagai informasi, IID dirancang sebagai wadah untuk menghubungkan penggerak dampak (impact drivers), seperti perusahaan sosial, organisasi komunitas, dan LSM, dengan pendukung dampak (impact enablers), termasuk investor, donor, dan organisasi filantropi.

Sementara itu, Chairperson YBLL, Monica Tanuhandaru menambahkan Labuan Bajo dipilih lantaran Nusa Tenggara Timur saat ini masih masuk ke dalam daftar wilayah yang minim mendapat perhatian.

Melalui semangat pemerataan pembangunan hingga ke wilayah timur Indonesia, NTT dipilih menjadi lokasi IID guna mengentaskan sejumlah permasalahan yang ada di wilayah timur Indonesia tersebut.

"Kenapa pilih Labuan Bajo, karena itu pintu masuk NTT. Di sana ada proyek strategis nasional (PSN) kawasan wisata premium, itu bagian dari upaya kita memperhatikan Indonesia Timur. NTT itu provinsi yang salah satu tinggi stunting," tegasnya.

IID nantinya akan berisi serangkaian acara yang memungkinkan peserta berkesempatan menyaksikan presentasi proyek inovatif dan berbagi wawasan dengan para ahli di bidang restorasi dan keberlanjutan.

Adapun, IID bakal menghadirkan langsung 12 perusahaan besar yang akan spoke speaker. Di antaranya, Royal Golden Eagle milik Sukantor Tanoto hingga PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI).

"Sekitar 10 - 12 yang sudah konfirmasi hadir. Saya kira investor drivernya tak hanya 12 tetapi ada 20. Namun yang manggung [memberikan speak] 12 karena keterbatasan waktu," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) mengungkapkan alasan di balik Uni Eropa menjegal komoditas kelapa sawit Indonesia. Padahal, Indonesia merupakan negara produser komoditas sawit terbesar yang mampu memproduksi 45% dari global.

Ketua Bidang Kampanye Positif GAPKI, Edi Suhardi, mengungkap bahwa sebenarnya, Uni Eropa merupakan mitra ekspor komoditas. Namun, kini negara itu menjadi musuh dan menjegal sawit Indonesia.

“Kami melihat bahwa Uni Eropa ini telah berubah, mungkin secara gradual, dari dulu mungkin kita bisa jadi ber-partner, tetapi kalau sekarang dari sisi sawit telah menjadi rival,” kata Edi dalam acara CNBC Indonesia: Trade Corner Special Dialogue bertajuk ‘Strategi & Optimisme Kebijakan Perdagangan Luar Negeri hingga tantangan di WTO’ di Auditorium Gedung Kementerian Perdagangan, Jakarta, Kamis (29/8/2024).

Edi mengatakan bahwa Uni Eropa melakukan berbagai macam cara untuk melarang alias menjegal sawit Indonesia untuk masuk ke Uni Eropa.

“Mereka juga tahu akan kalah, tetapi mereka selalu berinovasi untuk mencari langkah baru untuk tetap menyerang Indonesia, baik CPO-nya maupun produk derivatif,” ujarnya.

Hal itu lantaran produk dari minyak kelapa sawit atau Crude Palm Oil (CPO) maupun derivatif memiliki harga yang sangat murah dibandingkan produk Uni Eropa. Kondisi inilah yang melatarbelakangi Uni Eropa memusuhi sawit Indonesia.

“Sebenarnya alasan kenapa Uni Eropa selalu menjadikan CPO atau kelapa sawit sebagai musuh bersama dengan produk derivatifnya adalah karena baik produk CPO maupun derivatif merupakan produk yang sangat murah dan sangat kompetitif yang tidak bisa disaingi oleh produk-produk dari Uni Eropa,” ungkapnya.

Terlebih, lanjut Edi, bahwa Uni Eropa juga memiliki perkebunan untuk memproduksi minyak nabati. Sayangnya, biaya produksi, harga bahan baku, hingga proses pembuatan minyak di sana jauh lebih tinggi.

“Uni Eropa juga memiliki perkebunan dan juga prosesor untuk memproduksi minyak nabati, berupa sunflower dan juga rapeseed. Di mana, biaya produksi, harga bahan baku, dan prosesnya itu jauh lebih mahal,” ujarnya.

Alhasil, sawit dilihat sebagai sebuah komoditas yang over kompetitif yang tida bisa disaingi melalui mekanisme perdagangan bebas. “Dan satu-satunya jalan untuk mencegah masuknya sawit dan produk derivatif adalah melalui hambatan perdagangan,” ujarnya.

Dia mengungkap ada tiga hambatan yang selama menghantam komoditas sawit, antara lain bea masuk anti dumping, bea masuk countervailing, dan non-tariff barriers.

Adapun, pada saat ini, Indonesia tengah menunggu kepastian dari UU Deforestasi Uni Eropa (EUDR) yang akan diterapkan. Menurutnya, pemerintah Indonesia paling proaktif terkait hal ini dibandingkan negara tetangga lain.

“Indonesia ini paling proaktif di sawit, meskipun kita bersaing dengan Malaysia, tetapi kita melihat bahwa pemerintah Indonesia selalu advance, dan Malaysia hanya mengikuti,” tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Pertanian (Kementan) menargetkan Indonesia bakal swasembada susu pada 2029. Adapun, saat ini Indonesia masih mengalami defisit susu.

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Kementan, Agung Suganda, mengatakan, Indonesia masih mengalami defisit susu hingga 3,7 juta ton atau 79% dari kebutuhan nasional.

Adapun, untuk mengatasi persoalan defisit tersebut, Agung mengeklaim pihaknya telah menyusun peta jalan mencapai swasembada susu dalam lima tahun ke depan. Salah satunya, pemerintah akan membuka keran impor sapi perah hingga 1 juta ekor selama hingga 2029.

"Dengan memasukan 1 juta [ekor sapi perah] ini, dengan hitungan teknis kita bisa memenuhi kebutuhan susu kita di 2029 yang kita prediksi 8,5 juta ton. Kita bisa menghasilkan 7,17 juta ton," kata Agung dalam diskusi di Kementan, dikutip secara virtual, Kamis (29/8/2024).

Dia mengakui, dengan impor 1 juta ekor sapi perah, produksi susu pada 2029 masih berada di bawah tingkat kebutuhan. Namun, menurutnya upaya memasukkan sapi perah ke dalam negeri dipastikan menekan impor susu di bawah 10%.

"Di situ kita bisa swasembada, karena impor susu kita hanya 4% saja. FAO mengatakan kalau impor kurang dari 10% dari kebutuhan maka kita bisa klaim sebagai swasembada," ujarnya.

Namun, Agung mengakui saat ini anggaran untuk peningkatan produksi susu belum tersedia. Oleh karena itu, menurutnya keterlibatan pelaku usaha juga menjadi penting untuk mendukung tujuan swasembada susu pada 2029.

"Saat ini APBN-nya untuk kegiatan ini masih nol. Meskipun pak menteri tadi bilanf di blue print mulai tahun depan sudah ada, insyaAllah kami akan dapatkan tambahan alokasi anggaran untuk penyediaan peningkatan susu ini," katanya.

Berdasarkan catatan Bisnis.com, Kamis (15/8/2024), Badan Pusat Statistik (BPS) membukukan realisasi impor susu sepanjang tahun ini atau Januari hingga Juli 2024 meningkat sebesar 7,63% dari periode yang sama tahun sebelumnya.

Plt. Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menyampaikan meski naik. Namun, secara umum tren importasi susu yang termasuk dalam kode HS 0401, mengalami penurunan secara bulanan (month-to-month/mtm) maupun tahunan (year-on-year/yoy).

Sebagai informasi, kode HS 0401 mencakup susu dan produk susu, tidak dipekatkan maupun tidak mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya.

“Susu [kode HS] 0401 secara tahunan mengalami penurunan 48,22%. Secara bulanan, juga turun 61,58%,” tuturnya dalam konferensi pers, Kamis (15/8/2024).

Berkebalikan, impor untuk kode HS 0402 yang menjelaskan komoditas susu dan produk susu yang dipekatkan dan mengandung tambahan gula atau pemanis lainnya, justru naik secara tahunan sebesar 0,05% dan bulanan sebesar 3,25%. Meski demikian, impor produk tersebut secara kumulatif justru turun 14,37% dari Januari-Juli 2023.