Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menyebut Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara memiliki potensi untuk menjadi pusat atau hub internasional beragam moda transportasi.

Budi Karya menuturkan, pembentukan hub transportasi merupakan salah satu kepentingan nasional yang terus didorong oleh pemerintah. Dia menyebut, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terus berupaya untuk menjadikan daerah-daerah di Indonesia menjadi sebuah hub untuk seluruh moda transportasi secara global.

"Tentunya ini menjadi kepentingan nasional untuk menggeser hub yang tadinya ada di negara lain menjadi ke Indonesia," kata Budi Karya, Rabu (31/7/2024).

Dia memaparkan, IKN dirancang sebagai kota yang memiliki potensi menjadi hub internasional. Ke depannya, IKN juga akan menjadi kota percontohan untuk daerah-daerah lain di Indonesia untuk menjadi hub internasional.

Selain itu, dia juga menargetkan beberapa titik lain di Indonesia yang berpotensi menjadi hub internasional, diantaranya Pelabuhan Tanjung Priok untuk moda transportasi laut, serta Bandara Soekarno Hatta untuk moda transportasi udara.

Adapun, Budi memaparkan selama 10 tahun terakhir, Kemenhub telah membangun beragam infrastruktur transportasi. Pada sektor Darat, Kemenhub telah membangun banyak pelabuhan penyeberangan, dermaga penyeberangan, mengembangkan angkutan umum perkotaan, dan lainnya.

Budi Karya mencontohkan, pihaknya telah membangun 12 pelabuhan penyeberangan di Danau Toba. Hal ini seiring dengan upaya pemerintah yang menjadikan Danau Toba sebagai destinasi wisata prioritas.

Pada sektor laut, pemerintah telah membangun ratusan pelabuhan serta berbagai pelabuhan berstandar internasional. Dia mengatakan, pembangunan pelabuhan-pelabuhan ini sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo yang terus berupaya untuk mengurangi waktu pengangkutan dan bongkar muat kargo kapal atau dwelling time.

Selain itu, pihaknya juga menjalankan program tol laut untuk meningkatkan konektivitas serta mengurangi disparitas harga bahan pokok antara wilayah Indonesia Barat dan Indonesia Timur. Budi Karya mengatakan, program tol laut ini juga didukung oleh pemberian subsidi, terutama untuk wilayah Indonesia Timur.

Sementara itu, Kemenhub terus berupaya mendorong tingkat ketepatan waktu atau on time performance (OTP) penerbangan untuk moda transportasi udara. Kemenhub juga berupaya meningkatkan konektivitas dengan membangun bandara di daerah tertinggal, terluar, terdepan, dan perbatasan (3TP).

Bisnis.com, JAKARTA — Platform pengiriman on-demand, Lalamove mengumumkan telah merambah bisnis ride hailing bernama Lalamove Ride dengan harga yang terjangkau. Layanan ini berada di dalam satu aplikasi yang sama, yakni Lalamove.

Langkah ekspansi Lalamove ini tampaknya berusaha merebut kue Grab-Gojek Cs yang lebih dulu terjun ke bisnis ride hailing di Indonesia.

Perusahaan teknologi yang berbasis di Hong Kong itu mengaku siap mengantar penumpang selama 24/7 hanya dengan satu klik di aplikasi Lalamove.

“Lalamove Ride siap mengantar kamu kapan saja, dengan driver profesional yang siap sedia 24/7. Mau pesan untuk perjalanan atau kirim barang? Cukup satu klik di aplikasi, langsung jalan! Gak perlu ribet dan nunggu lama kayak gebetan bales chat,” demikian yang dikutip dari Instagram resmi Lalamove Indonesia, @lalamoveid, Kamis (31/7/2024).

Berdasarkan penelusuran Bisnis di aplikasi Lalamove, terdapat bilah “Ride” di bagian kanan yang menunjukkan pengguna bisa melakukan perjalanan dengan Lalamove Ride. Di sana, terlihat tiga pilihan moda transportasi, mulai dari Car, CarXL, dan MotorRide.

Untuk pilihan Car, memuat kapasitas hingga 4 penumpang. Lalu, CarXL memiliki kapasitas yang lebih luas, yakni mampu memuat hingga 6 penumpang. Lalamove juga menyediakan pilihan motor yang menjadi alternatif penumpang menyusuri kemacetan lalu lintas.

Selain itu, pengguna juga bisa menambahkan beberapa titik pemberhentian, dengan klik tombol “+ Tambah Pemberhentian“ untuk menambahkan pemberhentian. Dengan Lalamove Ride, pengguna dapat menambahkan hingga empat pemberhentian dalam pesanan yang sama.

Melansir laman resminya, Rabu (31/7/2024), layanan Lalamove Ride tersedia di Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi (Jabodetabek).

“Kami tidak hanya melakukan pengiriman barang, sekarang kami juga bisa antar penumpang,” ungkapnya.

Masih mengacu laman resminya, Lalamove hadir dengan misi untuk memberdayakan komunitas dengan membuat pengiriman cepat, sederhana dan terjangkau.

Didukung oleh teknologi, Lalamove menghubungkan orang-orang, kendaraan, muatan, dan jalan, mengirimkan barang-barang penting dan memberikan manfaat untuk komunitas lokal di 11 pasar Asia dan Amerika Latin.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan (Zulhas) menargetkan perundingan perdagangan bebas Indonesia dengan negara-negara teluk (Indonesia Gulf Cooperation Council Free Trade Agreement/IGCC FTA) bisa rampung dalam dua tahun.

Adapun, perundingan IGCC-FTA resmi diluncurkan melalui penandatanganan Joint Statement on The Launching of The Negotiation antara Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) dengan Sekretaris Jenderal GCC Jasem Mohamed Albudaiwi hari ini, Rabu 31 Juli 2024 di Kantor Kementerian Perdagangan.

Zulhas menyebut nilai perdagangan Indonesia dengan negara-negara teluk pada 2023 mencapai US$15,7 miliar. Namun, Indonesia masih mengalami defisit nilai perdagangan dengan negara-negara teluk hingga US$3,5 miliar dengan rincian nilai ekspor US$6,1 miliar dan impor US$9,6 miliar.

Menurut Zulhas, tingginya defisit nilai perdagangan Indonesia terhadap GCC disebabkan karena kurang bervariasinya komoditas yang diperdagangkan ke negara-negara teluk itu.

Indonesia disebut lebih dominan mengandalkan perdagangan sektor jasa tenaga kerja, sedangkan perdagangan barang masih rendah lantaran adanya sederet hambatan seperti standar yang berbeda hingga tidak adanya perjanjian perdagangan yang mengikat kedua pihak.

"Defisit kita karena selama ini kita dengan GCC itu urusannya domestic worker, haji, umrah. Enggak naik-naik pangkat kita sudah 0 tahun gitu terus," ujar Zulhas saat ditemui di Kemendag, Rabu (31/7/2024).

Dengan dimulainya perundingan IGCC FTA diharapkan dapat mendongkrak dan memperluas ekspor Indonesia ke wilayah Timur Tengah termasuk anggota GCC yang terdiri dari Arab Saudi, Qatar, Uni Arab Emirates, Bahrain, Oman, dan Kuwait.

Dia pun membeberkan putaran pertama perundingan IGCC FTA direncanakan bakal dimulai pada September 2024. Kedua pihak bakal mendatangkan para pelaku usaha untuk merundingkan kepentingan dalam perdagangan dan investasi.

Zulhas yang juga merupakan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) mengeklaim, dimulainya perundingan IGCC FTA merupakan buah dari perjuangan dia setelah lima kali lawatan ke negara-negara Teluk. Alih-alih CEPA, Zulhas menilai FTA bisa menjadi langkah awal yang baik untuk mempererat kerja sama dagang Indonesia dengan GCC.

Dia pun menargetkan perundingan IGCC FTA akan rampung dalam dua tahun mendatang atau sekitar 2026.

"FTA dulu, FTA aja kalau bisa sudah bagus. Mudah-mudahan dua tahun kelar [perundingan IGCC FTA]," ucap Zulhas.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan bahwa pembangunan infrastruktur di Tanah Air turut diakui secara internasional atau dipandang manis di mata dunia.

Menurutnya, hal ini dibuktikan melalui Laporan Daya Saing Global atau Global Competitiveness Report 2024 yang menyebutkan bahwa peringkat daya saing Indonesia untuk pembangunan infrastruktur meningkat dari 34 menjadi 27 pada tahun ini.

"Kita tahu dari pembangunan infrastruktur ini world competitiveness ranking kita naik dari 34 melompat ke 27," kata Jokowi dalam acara GAPENSI di Auditorium Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Rabu (31/7/2024).

Lebih lanjut, orang nomor satu di Indonesia itu menekankan bahwa dalam refleksi dan catatan 10 tahun pemerintahannya bersama dengan Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin dalam Bidang Konstruksi, Infrastruktur, dan Investasi setiap kebijakan selalu berfokus untuk masyarakat.

"Daya saing, itu yang ingin kita raih dari pembangunan yang ada selain, tentu saja, kemanfaatan dari infrastruktur itu untuk rakyat, karena kita memang sekarang ini berkompetisi bersaing dengan negara lain," ujarnya.

Berdasarkan laporan dari IMD World Competitiveness Ranking (WCR) 2024, peringkat daya saing Indonesia naik ke peringkat 27 dari sebelumnya peringkat 34 pada 2023.

Bahkan, peringkat Indonesia mengalahkan Inggris yang berada di peringkat 28, Malaysia yang berada di peringkat 34, Jepang yang di angka 38, Filipina di angka 52 dan Turki di 53.

Dikutip dari catatan IMD, peringkat daya saingnya didongkrak tinggi efisiensi bisnis (14), efisiensi pemerintah (23), dan performa ekonomi (24).

Kendati demikian, terdapat pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh pemerintah, mengingat Indonesia dinilai lemah dalam ketersediaan infrastruktur, terutama di bidang kesehatan dan lingkungan (61), pendidikan (57), sains (45), dan teknologi (32).

Di sisi lain, IMD mencatatkan bahwa terdapat torehan positif dari Indonesia dari sisi efisiensi bisnis yang terlihat dari masifnya ketersediaan tenaga kerja (2), efektivitas manajemen perusahaan (10), perilaku dan tata nilai masyarakat yang mendukung efisiensi perusahaan (12).

Meski begitu, finansial (25) dan produktivitas perusahaan (30) dianggap perlu ditingkatkan. Khususnya, nilai paling terpuruk dari indikator penilaian jatuh di efisiensi pemerintah terkait perundangan bisnis (42), seperti aturan perdagangan, persaingan, dan ketenagakerjaan.

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggenjot pembangunan membangun sejumlah proyek infrastruktur seperti jalan tol hingga bendungan selama 10 tahun masa kepemimpinannya.

Juru Bicara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Endra S. Atmawidjaja, menjelaskan salah satu proyek yang paling signifikan dibangun pada masa kepemimpinan Presiden Jokowi yakni jalan tol.

Pasalnya, hingga akhir 2024 nanti Kementerian PUPR melaporkan jalan tol yang digagas dan dibangun oleh Presiden Jokowi mencapai 2.700 kilometer (km).

"Kalau jalan tol, sampai akhir tahun mudah-mudahan ada 2.700-an kilometer tambahan tol baru [yang dibangun Presiden Jokowi selama 10 tahun] terutama di Trans Sumatra IKN itu," jelasnya saat ditemui di Menara Bank Mega, Jakarta, Rabu (31/7/2024).

Selain itu, Endra menjelaskan bahwa Presiden Jokowi juga menaruh perhatian pada pembangunan bendungan sebagai salah satu infrastruktur penunjang ketahanan pangan nasional.

Perinciannya, 57 bendungan yang digagas Presiden Jokowi ditargetkan bakal rampung dibangun tahun ini. Sementara itu, akan terdapat 4 bendungan yang selesainya melebihi tahun 2024.

"Tapi apakah 4 [bendungan] ini mangkrak? Enggak ini kita lanjutkan programnya karena ini program multi years contract yang kontraktor sudah ada jadi berlanjut sampai awal 2025," tegasnya.

Alhasil, secara kumulatif hingga saat ini pemerintah Indonesia telah memiliki 229 bendungan beroperasi yang tersebar di 18 provinsi serta 1,3 juta jaringan irigasi.

Sebagai informasi, dilaporkan juga bahwa Presiden Jokowi telah berhasil membangun 27 bandar udara (bandara) baru selama 10 tahun menjabat.

Kemudian, Jokowi juga telah menghadirkan 39 trayek tol laut yang menyinggahi 115 pelabuhan dengan 1.070 kapal perintis.

Tak hanya itu, 10 tahun kepemimpinan Presiden Jokowi juga turut menghasilkan moda transportasi modern, mulai dari MRT, LRT hingga Kereta Cepat Jakarta - Bandung atau Whoosh.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati mengatakan perseroan menunggu arahan dari pemerintah soal rencana pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, Pertalite & Solar.

Seperti diketahui, draf revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 yang mengatur ihwal Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM telah sampai di meja Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Adapun, revisi beleid itu bakal menjadi acuan anyar untuk pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, Pertalite dan Solar.

“Kita tunggu pemerintah [terkait Perpres 191],” kata Nicke selepas rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (31/7/2024).

Nicke mengatakan perseroannya belum membahas spesifik ihwal rencana pengetatan pembelian Pertalite dan Solar yang bakal diatur dalam beleid revisi tersebut.

“Belum [kuotanya],” ujar Nicke,

Rencanannya, beleid hasil revisi itu bakal mempertegas batasan kriteria penerima bahan bakar subsidi tersebut di tengah masyarakat.

Selain itu, kata dia, aturan itu juga bakal mengatur dengan tegas soal kualitas standar emisi Euro 4 dari bahan bakar tersebut.

“Sudah dibahas di levelnya Pak Menteri [ESDM] sudah selesai, di Kemenko [sudah], sekarang lagi Bapak Presiden,” kata Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana saat ditemui di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (26/7/2024).

Sebelumnya, pemerintah dikabarkan tengah menyelesaikan proses legal untuk pengesahan beleid tersebut, setelah pembahasan substansi rampung.

Adapun, Nicke turut dipanggil ke Istana untuk ikut rapat terbatas bersama dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif, Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, Suharso Monoarfa. Selain itu, turut dipanggil ikut ratas Direktur Utama PT PLN Darmawan Prasodjo, serta Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo.

Bisnis.com, JAKARTA – Chief Economist Bank Syariah Indonesia (BSI) Banjaran Surya Indrastomo memperkirakan Indeks Harga Konsumen (IHK) pada Juli 2024 diperkirakan mengalami inflasi. Apa saja komoditas yang mengerek inflasi?

Menurutnya, inflasi pada Juli 2024 akan mencapai 0,4% secara bulanan (month-to-month/mtm) atau 2,72% secara tahunan (year-on-year/yoy).Banjaran mengatakan perkembangan inflasi pada periode tersebut diperkirakan akan dipengaruhi utamanya dari inflasi komponen inti.

“Peningkatan inflasi tersebut terutama didorong oleh kelompok inti seiring dengan masih terus naiknya harga emas yang cukup tinggi,” katanya kepada Bisnis, Rabu (31/7/2024).

Banjaran mengatakan mayoritas harga komoditas pangan juga diperkirakan masih meningkat, khususnya beras premium, cabai rawit, dan minyak goreng.

“Di sisi lain, peningkatan harga kelompok administered prices kami perkirakan sedikit turun sejalan dengan telah berakhirnya masa libur sekolah,” jelasnya.

Pada Juni 2024, tingkat inflasi pada Juni 2024 tercatat sebesar 2,51% secara tahunan, yang dipengaruhi oleh rendahnya inflasi inti dan inflasi administered prices, yang masing-masing sebesar 1,90% yoy dan 1,68% yoy.

Tercatat, inflasi harga bergejolak atau volatile food turun cukup dalam di sebagian besar wilayah Indonesia, yang mencapai 5,96% yoy dari bulan sebelumnya 8,14% yoy.

Adapun, Bank Indonesia (BI) meyakini inflasi IHK pada 2024 akan tetap terkendali dalam sasarannya, yaitu pada kisaran 1,5% hingga 3,5%.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) kembali mempertanyakan pernyataan dari Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) yang mengklaim telah mengungkap isi dari 26.000 kontainer berisi barang impor.

Adapun, isi kontainer tersebut dilepas dari Pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Perak untuk masuk ke pasar dalam negeri seiring dengan berlakunya Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No.8/2024 tentang relaksasi impor.

Juru Bicara Kemenperin, Febri Hendri Antoni Arif, mengatakan hingga saat ini pihaknya belum menerima laporan barang apa saja yang ada di dalam kontainer tersebut. Hal ini penting bagi Kemenperin yang berperan melindungi industri dalam negeri.

"Kemenperin membantah bahwa sudah menerima surat penjelasan dari Dirjen Bea Cukai. Kami sampai saat ini belum menerima surat tersebut," kata Febri dalam rilis IKI, Rabu (31/7/2024).

Pihaknya juga keheranan dengan pernyatan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Askolani yang menyebut bahwa isi dari kontainer tersebut telah memiliki dan sesuai dengan Persetujuan Impor (PI) Kementerian Perdagangan dan Pertimbangan Teknis (Pertek) dari Kemenperin.

"Terkait dengan Askolani menjelaskan ribuan kontainer yang masuk ke Indonesia sudah sesuai PI dari Kemendag dan Pertek Kemenperin, kami membantah," ujarnya.

Dia juga mempertanyakan alasan Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto, dan Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani yang menginisiasi terbitnya Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 8/2024.

Menurut Febri, Permendag 36/2023 telah sesuai dengan kebutuhan industri dan semestinya kembali diberlakukan dengan menerapkan PI dan Pertek. Sebab, relaksasi impor justru membuat industri kalang kabut dibanjiri produk impor.

"Ribuan kontainer yang kemarin dikeluarkan dari pelabuhan 26.000 tidak ada pertimbangan teknisnya, karena itu berdasarkan Permendag 8, jadi kami bertanya nih kenapa Dirjen Bea Cukai menyampaikan seperti itu," tutup Febri.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Bea Cukai, Askolani, mengatakan pihaknya telah menyerahkan laporan isi tentang kontainer yang telah dilepas sejak Mei 2024 lalu.

"Sudah, sudah kita laporin ke Kemenperin. Yang ilegal kita musnahin, ada di situ, jadi kontainer itu kita assess bersama sesuai ketentuan," ujar Askolani di Kantor DJBC, Rabu (13/7/2024).

Askolani menyebut bahwa kontainer yang masuk telah melalui screening oleh PIC untuk diklasifikasi kembali yang memang diizinkan masuk sesuai ketentuan berlaku.

"Jadi semua screening oleh PIC kalau udah semua clean and clear baru bisa mana yang bisa lewat mana yang kemudian kita suruh re-ekspor mana yang kemudian kita musnahkan," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Pandjaitan menegaskan permohonan restrukturisasi utang Jiangsu Delong Nickel Industry Co tidak berdampak negatif pada industri di dalam negeri.

“Pasokannya dia yang bermasalah, urusan dia itu, tidak ada urusan kita,” kata Luhut selepas agenda The 2nd International & Indonesia Carbon Capture and Storage (IICCS) Forum 2024 di Jakarta, Rabu (31/7/2024).

Seperti diketahui, Jiangsu Delong baru-baru ini dimohonkan restrukturisasi kebangkrutan ke pengadilan China oleh satu satu krediturnya.

Mengutip Bloomberg, Sabtu (27/7/2024), pengadilan lokal di Kabupaten Xiangshui, Provinsi Jiangsu, sedang mempelajari permohonan yang diajukan oleh sebuah BUMN konstruksi China tersebut, bersama dengan tiga kasus lain yang menargetkan afiliasi perusahaan.

Pengadilan akan memutuskan apakah akan menerima dan mengadili kasus-kasus tersebut, yang mana melibatkan sejumlah besar kreditur dan hubungan hukum yang rumit.

Jiangsu Delong milik taipan Dai Guofang sedang berjuang untuk tetap likuid di tengah krisis sektor properti di China dan kondisi kelebihan pasok yang sangat memengaruhi industri logam.

Pabrik-pabrik Delong di China dan Indonesia mampu menghasilkan lebih dari 10 juta ton baja tahan karat dan produk logam lainnya per tahun. Kehancuran pabrik-pabrik tersebut akan berdampak pada sektor manufaktur China dan pasar nikel global yang sedang terpuruk.

Jiangsu Delong diketahui memiliki sejumlah unit bisnis smelter nikel dan pabrik stainless steel di Indonesia, seperti PT Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI) dan PT Obsidian Stainless Steel di Konawe, Sulawesi Tenggara, serta PT Gunbuster Nickel Indonesia (PT GNI) di Morowali, Sulawesi Tengah.

Dengan opsi pembiayaan yang terbatas, Dai sekarang sedang dalam pembicaraan dengan pejabat pemerintah daerah Jiangsu untuk menyelamatkan unit usahanya di Jiangsu.

Sementara itu, di Indonesia, Delong telah mencoba selama beberapa tahun untuk menjual sahamnya guna mendapatkan dana segar.

Pada Juli lalu, perusahaan menjual kepemilikan mayoritas di salah satu proyeknya di Indonesia kepada CNGR Advanced Material Co, sebuah perusahaan pembuat prekursor dan pemasok untuk Tesla Inc.

Baru-baru ini, salah satu pabriknya di Indonesia telah dipanggil untuk membayar utang yang dimiliki oleh anak perusahaannya di China kepada China First Heavy Industries Group Co.

Adapun, kasus ini juga diawasi secara ketat oleh ratusan pedagang grosir, pemasok peralatan dan pedagang komoditas di dalam dan di luar China, karena jaringan bisnis Dai yang sangat besar. Jiangsu Delong adalah salah satu produsen baja swasta paling terkemuka di China dan merupakan saingan berat Tsingshan Holding Group Co, yang dimiliki oleh taipan nikel Xiang Guangda.

Para kreditur mengajukan 'restrukturisasi kebangkrutan' atas empat perusahaan termasuk Jiangsu Delong, yang berarti mereka berusaha menghindari likuidasi perusahaan-perusahaan tersebut dan membiarkan pabrik-pabriknya beroperasi secara normal. Pengadilan Xiangshui sedang memulai proses penunjukan manajer yudisial untuk menjalankan proses ini.

Pengadilan tidak mempublikasikan permohonan yang masuk atau mengungkapkan perincian klaim-klaim yang diajukan. Namun, pengadilan menyatakan bahwa kandidat manajer yudisial harus pernah menangani kasus kebangkrutan dengan nilai klaim lebih dari 5 miliar yuan (US$690 juta) dan melibatkan lebih dari 2.000 karyawan.

Kandidat tersebut juga harus memiliki pengalaman dalam merger dan akuisisi, dan terbiasa dengan praktik-praktik pengumpulan aset-aset luar negeri dari perusahaan-perusahaan yang pailit, demikian pernyataan pengadilan.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Pertamina Hulu Energi (PHE) menilai positif upaya pemerintah untuk kembali membenahi iklim investasi hulu minyak dan gas (migas) di dalam negeri.

Direktur Keuangan PHE Dannif Danusaputro mengatakan langkah itu perlu didorong untuk tetap menjaga keekonomian proyek hulu migas saat ini.

“Tetap dari sisi komersialnya tetap terjaga,” kata Dannif saat ditemui di Jakarta, Rabu (31/7/2024).

Di sisi lain, Dannif mengatakan, perseroannya terus berupaya untuk meningkatkan capaian produksi migas setiap tahunnya lewat kegiatan agresif yang sudah dianggarkan perseroan.

“Kita mendorong untuk itu, terus mempertahankan atau meningkatkan produksi,” tuturnya.

PHE menganggarkan belanja modal atau capital expenditure (capex) sebesar US$5,7 miliar atau setara dengan Rp90,34 triliun (asumsi kurs Rp15.850 per dolar AS) pada rencana kerja dan anggaran perusahaan (RKAP) tahun ini.

Kendati kegiatan pengeboran sumur pengembangan dan eksplorasi ditargetkan makin agresif, porsi anggaran untuk merger dan akuisisi PHE tercatat turun 13,3% ke level US$1,3 miliar setara dengan Rp20,60 triliun tahun ini.

Seperti diketahui, anggaran merger dan akuisisi pada RKAP 2023 ditetapkan di level 1,5 miliar atau Rp23,77 triliun.

Anak usaha hulu Pertamina itu belakangan mengerek proyeksi lifting migas pada 2025 ke level 760.000 barel setara minyak per hari (boepd) atau naik 3% dari target full year 2024 di level 742.000 boepd.

Sementara, lifting migas sampai saat ini atau year to date (ytd) 2024 berada di level 709.000 boepd, lebih rendah dari torehan sepanjang 2023 di kisaran 728.000 boepd.

Adapun, target lifting minyak tahun depan ditarget mencapai 427.000 barel per hari (bopd) atau naik 2% dari target tahun ini di level 420.000 bopd.

Sementara realisasi lifting hingga saat ini, masih berkisar 397.000 bopd, lebih rendah dari capaian tahun sebelumnya di angka 415.000 bopd.

Di sisi lain, proyeksi untuk sales gas pada 2025 dikerek ke level 1.935 juta standar kaki kubik per hari (MMscfd). Proyeksi itu naik cukup lebar 4% dari target salur gas tahun ini di level 1.863 MMscfd.

Kendati demikian, realisasi salur gas year to date masih berkisar 1.805 MMscfd, lebih rendah dari torehan sepanjang 2023 di angka 1.810 MMscfd.

Seperti diberitakan sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Pandjaitan mengatakan pemerintah tengah membentuk satuan tugas atau task force untuk memperbaiki iklim investasi hulu migas nasional.

Perbaikan iklim investasi itu bakal menyasar pada penyederhanaan perizinan, pembenahan kontrak dan bagi hasil yang lebih menarik bagi investor yang belakangan mengarah pada pengeboran laut dalam.

“Kami lagi bikin task force untuk itu, untuk melihat aturan-aturannya,” kata Luhut selepas agenerenda The 2nd International & Indonesia Carbon Capture and Storage (IICCS) Forum 2024 di Jakarta, Rabu (31/7/2024).

Luhut mengatakan pemerintah belakangan tengah berupaya untuk memberikan insentif yang lebih menarik bagi kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) untuk mau berinvestasi di Indonesia.

“Sekarang saya lihat malah Afrika itu lebih bagus dari kita. Afrika itu sudah malah berikan 60:40. Kita masih 85:15. Jadi, kita sekarang ini harus betul tajam melihat sekeliling kita,” kata Luhut.

Bisnis.com, JAKARTA – Pengamat meyakini penerimaan cukai hasil tembakau (CHT) alias cukai rokok tak akan terdampak akibat adanya larangan penjualan rokok eceran sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 28/2024 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 17/2023 tentang Kesehatan.

Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute Prianto Budi Saptono Prianto menuturkan bahwa penerimaan cukai sesuai UU Cukai dan PMK No. 68/2024 tidak terpengaruh oleh pemberlakuan PP No. 28/2024.

“Cukai telah dibayar oleh pabrikan atau importir sebelum konsumen akhir membeli rokok. Jadi, pembeli rokok eceran tanpa satuan per batang masih tetap menanggung cukai rokok tersebut,” tuturnya, Rabu (31/7/2024).

Prianto menjelaskan pelunasan cukai untuk hasil tembakau dilakukan dengan cara melekatkan pita cukai pada hasil tembakau sebagai barang kena cukai (BKC), sebagaimana dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 68/2024.

Sementara itu, terdapat dua cara pelekatan pita cukai pada kemasan penjualan hasil tembakau (rokok).

Pertama, pelekatan pita cukai atas rokok yang dibuat di Indonesia dilakukan di dalam pabrik. Kedua, pelekatan pita cukai atas rokok yang diimpor untuk dipakai dilakukan di negara asal barang kena cukai, di Tempat Penimbunan Sementara atau di Tempat Penimbunan Berikat.

Dengan kata lain, cukai telah lebih dahulu dibayar oleh perusahaan rokok, baik di pabrik maupun di Penimbunan Berikat, sebelum beredar di masyarakat.

Melihat aturan PP No.28/2024 yang mengatur lokasi penjualan rokok hingga jumlah minimal rokok yang dijual, memang terdapat potensi penurunan produksi dan penerimaan cukai.

Jauh ke depan, Prianto menilai sekalipun terjadi penurunan produksi dan penurunan penerimaan cukai rokok akibat kenaikan harga rokok dan pengetatan penjualan, hal tersebut menandakan bahwa target pemerintah dalam mengendalikan konsumsi rokok tercapai.

“Jadi, ketika penerimaan cukai menurun karena penerapan PP No. 28/2024, pemerintah masih dapat mencapai target pengendalian dan upaya mengatasi dampak negatif dari rokok,” jelasnya.

Sementara itu, Kementerian Keuangan mencatat penerimaan cukai terkontraksi sebesar 3,9% dipengaruhi oleh turunnya cukai hasil tembakau sepanjang semester I/2024.

Utamanya, akibat kebijakan relaksasi penundaan pelunasan cukai dan total produksi hasil tembakau yang tumbuh namun mengalami downtrading. Hal tersebut berdampak pada penurunan CHT dari Gol I sekitar Rp4,5 triliun, sementara Gol II meningkat Rp0,3 triliun.

Senada, Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan Nirwala Dwi Heryanto menyampaikan bahwa pengetatan penjualan rokok tersebut tidak akan berdampak pada penerimaan cukai.

Pada dasarnya, pajak berupa cukai dengan tujuan untuk mengendalikan objek cukai, mengawasi peredaran, mengatasi dampak negatif dari objek cukai, dan/atau menambah penerimaan negara.

“Untuk penjualan rokok eceran, itu bagi penerimaan negara enggak [berdampak], karena penjualannya kan dari pabrik, itu sudah per pak [bungkus],” katanya saat ditemui di Kantor Pusat Bea Cukai, Rabu (31/7/2024).

Sebelumnya pada 26 Juli 2024, Jokowi resmi meneken beleid terkait pelarangan penjualan rokok secara eceran.

Tercantum dalam pasal 434 ayat (1) huruf c, disebutkan bahwa setiap orang dilarang menjual produk tembakau dan rokok elektronik secara eceran satuan per batang, kecuali bagi produk tembakau berupa cerutu dan rokok elektronik.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyebutkan bahwa pemerintah bakal memperkenalkan program Core Tax System pada Desember 2024 mendatang.

Menurutnya, dengan adanya program atau sistem perpajakan baru ini bakal mengerek rasio pajak di Indonesia sebagai pemasukan negara ke depannya.

Hal ini diungkapkannya usai mengikuti rapat internal bersama dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membahas Laporan Perkembangan Pembangunan Core tax System di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (31/7/2024).

"Hari ini kami laporkan kepada presiden mengenai kemajuan dan rencana soft launching dari Core Tax System yang diharapkan bisa selesai sampai dengan tahun ini, sekitar Desember," katanya kepada wartawan.

Lebih lanjut, Sri Mulyani mengatakan soft launching akan dilakukan oleh Presiden Joko Widodo, tetapi waktu peluncuran masih belum diketahui secara pasti.

Dia mengatakan bahwa program tersebut ditujukan untuk meningkatkan otomatisasi dan digitalisasi seluruh layanan administrasi perpajakan. Mengingat wajib pajak bisa melakukan layanan mandiri dan pengisian SPT bersifat otomatis dan transparan.

"Wajib pajak bisa melihat 360 derajat review dari seluruh informasi perpajakan mereka, layanan jadi cepat, akurat, real time, dan untuk pengawasan penegakan hukum bisa lebih akurat dan adil," tuturnya.

Bahkan, Sri Mulyani meyakini melalui sistem ini bisa meningkatkan kepatuhan wajib pajak, sehingga bisa meningkatkan tax ratio bagi negara.

Apalagi, kata Mantan Direktur Bank Dunia ini berbagai studi telah dilakukan dan menunjukan bahwa tax ratio yang berasal dari perbaikan organisasi dan administrasi, serta IT sistem bisa memberi kontribusi hingga 1,5% dari GDP.

Dalam rapat, menurut Sri Mulyani, Presiden juga berpesan agar tax ratio Indonesia harus ditingkatkan, karena lebih rendah dibandingkan negara maju dan negara Asean.

"Kami upayakan dengan perbaikan administrasi ini dan sistem juga bisa meningkatkan tax ratio hingga 1,5% dari GDP dari perbaikan sistem. Namun perbaikan regulasi dan policy juga bisa berkontribusi sangat banyak kepada kenaikan dari tax ratio kita. seperti diketahui banyak regulasi-regulasi yang tentu berpotensi bisa meningkatkan peningkatan perpajakan kita," tandas Srimul.