Bisnis.com, JAKARTA - Sejumlah maskapai penerbangan nasional melaporkan gangguan sistem layanan IT pada hari ini, Jumat (19/7/2024). Gangguan sistem disebabkan karena MicrosoftWindows down secara massal di seluruh dunia.

Pengumuman adanya gangguan layanan penerbangan disampaikan maskapai Citilink dan AirAsia Indonesia. Akibat gangguan tersebut, para penumpang diimbau untuk tiba di bandara lebih awal.

AirAsia Indonesia mengatakan bahwa pihaknya telah mengambil langkah antisipasi dari permasalahan tersebut dengan melakukan pelayanan secara manual untuk penumpang yang akan terbang.

"Indonesia AirAsia membenarkan terjadinya gangguan sistem pada layanan penerbangannya pada hari ini. Sejauh ini gangguan sistem dikarenakan oleh dampak gangguan layanan IT yang terjadi secara masal di seluruh dunia," tulis AirAsia dikutip dari pengumuman pada akun media sosial Instagram @flyairasia.id, Jumat (19/7/2024).

Lebih lanjut, AirAsia menyatakan pihaknya akan terus memantau keadaan dan memberikan informasi secara berkala terkait perkembangan sistem layanan penerbangannya.

Kondisi serupa juga dialami maskapai Citilink yang mengumumkan adanya gangguan sistem operasional. Oleh karena itu, mereka mengimbau para penumpang untuk tiba lebih awal di bandara.

"Sementara layanan pada sistem operasional reservasi, check-in dan boarding mengalami ganggguan, kami mengimbau Citilinkers untuk tiba di bandara lebih awal," tulis Citilink dikutip dari media sosial instagram @citilink, Jumat (19/7/2024).

Akibat adanya gangguan, Citilink menyatakan bahwa proses check-in kemungkinan membutuhkan waktu lebih lama serta antrean yang lebih panjang.

"Namun kami tetap berusaha untuk memberikan pelayanan terbaik untuk mengatasi situasi ini," demikian pernyataan Citilink.

Diberitakan sebelumnya, Pengguna Microsoft Windows di seluruh dunia menghadapi pemadaman listrik besar-besaran imbas pembaruan Crowdstrike yang menyebabkan PC terjebak di layar pemulihan dan hanya menampilkan layar berwarna biru.

Melansir dari Mint, Jumat (19/7/2024), laporan menunjukkan bahwa masalah terbaru pada Windows telah menyebabkan pemadaman listrik besar-besaran di bandara, perusahaan, bank, dan kantor pemerintah di seluruh dunia.

Bukan hanya itu, pengguna di media sosial juga membagikan tangkapan layar yang tertahan di halaman pemulihan.

“Sepertinya Windows tidak memuat dengan benar. Jika Anda ingin memulai ulang dan mencoba lagi, pilih Mulai ulang PC saya di bawah,” demikian tulisan yang tercantum di halaman pemulihan.

Sementara itu, Crowdstrike juga telah mengakui masalah ini di halaman dukungan baru-baru ini yang menyatakan bahwa kerusakan baru-baru ini pada Windows terkait dengan masalah pada sensor Falcon.

"Gejalanya mencakup host yang mengalami kesalahan bugcheckblue screen terkait dengan Sensor Falcon. Tim Teknik kami secara aktif berupaya menyelesaikan masalah ini dan tidak perlu membuka tiket dukungan,” jelas CrowdStrike.

Sementara itu, berdasarkan pantauan Bisnis hingga pukul 16.17 WIB, sejumlah warganet pun ikut bereaksi di X (sebelumnya Twitter) dengan adanya masalah Blue Screen di Windows. Unggahan warganet seluruh dunia menunjukkan bahwa masalah layar biru di Windows tidak hanya terjadi di negara tertentu.

“Hanya satu update security oleh Crowdstrike menyebabkan Windows Crash dan sebabkan BSOD errors satu dunia!” tulis warganet.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan meresmikan Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) Terintegrasi pertama di wilayah Jakarta.

Peresmian dilangsungkan oleh Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo, bersama dengan Kepala Kanwil DJP Jakarta Pusat Eddie Wahyudi, dan dihadiri oleh pejabat tinggi lainnya dan perwakilan wajib pajak.

Acara peresmian dilaksanakan di Gedung kantor pelayanan pajak (KPP) Madya Jakarta, Jalan M.I. Ridwan Rais nomor 5A—7, Jakarta Pusat.

Pada kesempatan tersebut, Suryo menyampaikan bahwa beroperasinya TPT Terintegrasi diharapkan dapat lebih memudahkan wajib pajak yang terdaftar dalam menjalankan kewajibannya.

"Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan memberikan kemudahan bagi para wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka," katanya, dikutip melalui keterangan resmi, Jumat (19/7/2024).

Adapun, tujuan dari TPT Terintegrasi adalah untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi wajib pajak yang terdaftar di KPP Madya Jakarta Pusat, KPP Madya Jakarta Timur, KPP Madya Jakarta Selatan I, KPP Madya Jakarta Barat, KPP Madya Jakarta Utara, dan KPP Pratama Jakarta Menteng Dua.

Dengan adanya TPT Terintegrasi, wajib pajak dapat mengakses berbagai layanan perpajakan di satu tempat, yang diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan.

Berbagai layanan yang disediakan secara terintegrasi di TPT tersebut yaitu sebagai berikut:

• Permohonan Pelayanan Perpajakan Terintegrasi

• Helpdesk

• Asistensi Pengisian SPT

• Layanan Prioritas (Layanan Khusus Difabel, Lanjut Usia, Ibu Hamil dan Menyusui)

Sebagai informasi, layanan TPT ini beraperiasi pada Senin hingga Jumat, mulai pukul 08.00 hingga 16.00 WIB.

Lebih lanjut, dengan adanya TPT Terintegrasi ini, diharapkan dapat memangkas waktu dan biaya yang dibutuhkan oleh wajib pajak untuk mengurus berbagai kewajiban perpajakan mereka.

Di sisi lain, TPT Terintegrasi juga diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan perpajakan.

Bisnis.com, JAKARTA - Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mengungkapan realisasi lifting minyak dan gas bumi (migas) pada semester I 2024 masih di bawah target.

Sampai dengan semester pertama tahun 2024, SKK Migas mencatat realisasi lifting minyak hanya mencapai576.000barel per hari (bopd) atau di bawah target APBN sebesar 635.000 bopd.

Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto menyampaikan, tidak tercapainya target lifting minyak pada semester 1/2024 ini dikarenakan masalah banjir yang terjadi di beberapa wilayah.

“Lifting minyak sampai dengan semester I, karena kita semester I mengalami gangguan banjir di mana-mana sehingga drilling praktis lebih dari satu bulan tidak bisa dilakukan, sehingga ada beberapa keterlambatan kegiatan drilling,” kata Dwi dalam Konferensi Pers Kinerja Hulu Migas Semester I/2024, Jumat (19/7/2024).

Dwi menuturkan, pihaknya memperkirakan lifting minyak sampai dengan akhir tahun mencapai 595.000 bopd atau sebesar 94% dari target APBN.

Di sisi lain, untuk realiasi lifting gas pada semester I/2024 hanya berada di angka 5.301 mmsfd. Realisasi tersebut masih di bawah target APBN sebesar 5.785 mmscfd.

“Dan kita sudah hitung outlook-nya akan menjadi 5.554 cubic feet per hari dengan target yang akan lebih besar daripada realisasi,” ucapnya.

Kemudian, realisasi cost recovery pada semester I/2024 sebesar US$3,3 miliar atau di bawah target US$3,47 miliar. Hingga akhir tahun, SKK memperkirakan cost recovery diproyeksikan berada diangka US$8,05 miliar atau di bawah target sebesar US$8,25 miliar.

Untuk realiasi investasi pada semester I/2024 sebesar US$5,6 miliar atau di bawah target US$7,43 miliar. Angka investasi pada akhir tahun 2024 diperkirakan sebesar US$15,7 miliar atau di bawah target US$17,7 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA - Holding BUMN sektor pangan PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) atau ID Food baru-baru ini mengajukan penyertaan modal negara (PMN) tunai untuk pelaksanaanprogram cadangan pangan pemerintah (CPP) di 2025.

Lantas, apakah ID Food perlu kembali mengajukan PMN pada tahun depan seiring adanya program andalan Presiden terpilih Prabowo Subianto yakni makan siang gratis?

Merespons hal tersebut, VP Sekretaris Perusahaan ID Food, Yosdian Adi Pramono, menyampaikan bahwa usulan injeksi senilai Rp1,6 triliun cukup untuk mendukung program ketahanan pangan pemerintah di 2025, termasuk makan siang gratis.

“Kalau hitungan kami cukup, kan rolling dananya, berputar karena kita selain untuk industri pabrikannya sendiri, kita menggandeng peternak, nelayan, petani tebu,” kata Yosdian saat ditemui usai menghadiri Pelepasan Jelajah BUMN di Kantor Bisnis Indonesia, Jakarta, Jumat (19/7/2024).

Sebagaimana diketahui, ID Food telah mengajukan PMN tunai sebesar Rp1,6 triliun untuk pembiayaan pelaksanaan program CPP. Holding BUMN Pangan itu mendapat penugasan dari pemerintah untuk mengelola CPP 10 komoditas yaitu daging sapi, daging ayam, telur, gula, minyak goreng, bawang merah, bawang putih, cabai, ikan kembung dan daging kerbau.

Menurut catatan Bisnis, Rabu (10/7/2024) Direktur Utama ID Food, Sis Apik Wijayanto, sempat mengakui bahwa usulan injeksi tersebut juga didasari oleh kondisi utang perbankan yang terlalu tinggi dengan beban bunga pinjaman ID Food pada 2023 yang mencapai Rp626 miliar per tahun.

Apalagi, laba (gross profit margin/GPM) Perseroan tercatat menurun selama periode 2019-2022 hingga minur 11%.

Meski di 2023 ID Food berhasil membukukan laba bersih sebesar Rp234 miliar, total utang bank dan medium-term note (MTN) tercatat mencapai sekitar Rp8,01 triliun.

Selain itu, Sis Apik menyebut bahwa produksi sejumlah komoditas pangan seperti beras, day old chicken (DOC), dan lainnya belum mencapai target. Adanya kendala operasional akibat keterbatasan modal kerja menjadi salah satu penyebab produksi sejumlah komoditas pangan tak mencapai target.

“Kami berharap dalam forum ini bisa dapat PMN tunai untuk melaksanakan program cadangan pangan pemerintah sebesar Rp1,6 triliun,” ujar Sis Apik dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi VI DPR-RI, di Kompleks Parlemen, Rabu (10/7/2024).

Bisnis.com, JAKARTA – PT Pertamina (Persero) mengungkapkan kabar terbaru mengenai rencana peluncuran bahan bakar minyak (BBM) jenis baru dengan kandungan rendah sulfur pada 17 Agustus 2024.

VP Corporate Communication PT Pertamina, Fadjar Djoko Santoso, menjelaskan bahwa saat ini pihaknya tengah melakukan pendalaman dan pencarian terhadap bahan campuran yang bakal digunakan untuk menghasilkan BBM dengan spesifikasi setara Euro IV atau kandungan sulfur 50 part per million (ppm).

“Jenisnya Diesel, makanya dicampur [apa?] kita lagi proses ke situ. Ya entah itu FAME [Fatty Acid Methyl Ester] atau kelapa sawit atau yang lain masih proses pencarian,” kata Fadjar saat ditemui di acara pelepasan Jelajah BUMN di Kantor Bisnis Indonesia, Jumat (19/7/2024).

Fadjar menuturkan pihaknya baru akan melakukan uji coba distribusi BBM jenis baru itu pada tanggal 17 Agustus 2024. Dia memastikan, pasokannya juga baru akan tersedia secara terbatas di Stasiun Pengisian Bahan Bahar Umum (SPBU) tertentu.

Namun demikian, Fadjar masih enggan merinci secara pasti di mana wilayah dan lokasi SPBU yang bakal digunakan untuk uji coba distribusi BBM jenis baru kepada masyarakat tersebut bakal dilangsungkan.

“Iya itu nanti pada saat peluncuran itu [baru uji coba] jadi baru prototipe, belum serentak. Kayak waktu Pertamax Green 95 kan baru ada di 15 SPBU kalau tidak salah. [Wilayahnya di mana] belum, masih lama,” ujarnya.

Sebagai informasi, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif memang sebelumnya sempat menuturkan bahwa BBM jenis baru yang bakal diluncurkan pemerintah pada 17 Agustus 2024 itu bakal menggunakan campuran bahan bakar nabati atau BBN.

Penggunaan BBN itu dilakukan untuk menekan Tingkat sulfur ke level paling rendah mencapai 50 PPM.

“Kita cari bahan pencampur yang memang bisa mengurangi sulfur konten. Kalau sekarang kita kan masih 500 ppm-an, kalau standar Euro V kan sudah harus di bawah 50 ppm,” kata Arifin.

Kendati demikian, Arifin mengungkapkan kementeriannya masih menunggu penyelesaian dari proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan untuk meningkatkan kapasitas produksi bahan bakar rendah kandungan sulfur tersebut.

“Tapi kita kilang belum kelar sih yang di Balikpapan,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membeberkan rencana pemerintah untuk kembali menaikkan gaji PNS atau aparatur sipil negara (ASN) pada 2025.

Airlangga menyatakan penyesuaian gaji ASN pada tahun depan mengacu pada kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal (KEM-PPKF) untuk tahun anggaran 2025.“Kalau [disebutkan] penyesuaian, kan ke atas,” katanya, Jumat (19/7/2024).

Untuk diketahui, penyesuaian gaji ASN biasanya akan dibacakan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat menyampaikan nota keuangan beserta rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) 2025 pada 16 Agustus.

Meski demikian, Airlangga tidak memberikan penjelasan secara rinci terkait dengan besaran kenaikan gaji PNS tersebut.

Berdasarkan dokumen KEM-PPKF, pemerintah mencatat belanja pegawai selama periode 2019–2023 meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 3,6%.

Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh berbagai kebijakan yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan ASN, seperti kenaikan gaji dan pensiun pokok, pemberian gaji ke-13 dan THR untuk ASN dan pensiunan, serta perbaikan tunjangan kinerja K/L seiring dengan capaian reformasi birokrasi.

Jika dirincikan, komponen belanja pegawai yang terbesar adalah untuk pembayaran gaji dan tunjangan, sedangkan komponen belanja yang tumbuh paling tinggi adalah belanja honorarium, lembur, dan tunjangan khusus.

Pada 2024, alokasi belanja pegawai tercatat mencapai Rp484,4 triliun atau sekitar 2,1% PDB, sehingga menjadikan belanja pegawai sebagai salah satu komponen belanja pemerintah pusat tertinggi.

Adapun, kebijakan belanja pegawai pada 2025 konsisten melanjutkan proses reformasi birokrasi ke arah adaptasi pola kerja baru yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendorong produktivitas.

Sementara itu, arah kebijakan belanja pegawai pada 2025 akan difokuskan, pertama, untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi birokrasi sebagai kunci keberhasilan reformasi fiskal melalui penguatan implementasi manajemen ASN, digitalisasi birokrasi dan layanan publik, serta adaptasi flexible working arrangement.

Kedua, meningkatkan kualitas belanja pegawai dengan tetap menjaga konsumsi aparatur negara, antara lain melalui pemberian THR dan gaji/pensiun ke-13 dan penyesuaian gaji ASN.

Ketiga, reformasi sistem jaminan pensiun dan jaminan hari tua PNS, dan keempat, menuntaskan implementasi reformasi birokrasi secara menyeluruh untuk mewujudkan birokrasi dan layanan publik yang lebih berkualitas, profesional, dan berintegritas.

Bisnis.com, JAKARTA - Sebuah helikopter jatuh di Pantai Suluban, Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali pada Jumat (19/7/2024). Insiden ini terjadi pada pukul 15.33 WITA.

Dalam video yang beredar di media sosial X, tampak berwarna putih registrasi PK-WSP, Bell 505 jatuh di antara bebatuan.

Pemerhati penerbangan Alvin Lie, turut menyoroti insiden helikopter jatuh di Desa Pecatu, Bali. Dalam unggahannya di akun media sosial X, dia mengatakan pemicu jatuhnya helikopter tersebut diduga karena baling-baling terlilit tali layang-layang.

"Kecelakaan helikopter di Bali sore ini jam 15:33 WITA. Registrasi PK-WSP, type Bell 505 Pemicunya baling-baling terlilit tali layangan Mohon penerbang layangan tidak menerbangkan layangannya terlalu tinggi. Terutama di kawasan dekat bandara dan lintasan pesawat/ helikopter," tulis Alvin Lie, Jumat (19/7/2024).

Lebih lanjut, Alvin mengatakan bahwa larangan menaikkan layang-layang di kawasan bandara telah diatur dalam Peraturan Daerah Bali No.9/2000 tentang Larangan Menaikkan Layang-Layang Dan Permainan Sejenisnya Di Bandara Ngurah Rai dan Sekitarnya.

"Sudah ada Peraturan Daerah Bali nomor 9 tahun 2000 tentang Larangan Menaikkan Layang-Layang Dan Permainan Sejenisnya Di Bandara Ngurah Rai Dan Sekitarnya Bagaimana kepatuhan warga? Bagaimana efektifitas pengawasan & penegakan peraturan?," ujarnya.

Sementara itu, Badan SAR Nasional (Basarnas) melaporkan sebuah helikopter terjatuh di Kuta Selatan, Badung, Bali pada Jumat (19/7/2024).

Humas Basarnas, Albert Wenno menyampaikan helikopter itu jatuh usai lepas landas dari helipad di Garuda Wisnu Kencana pada 14.33 WITA. Belum lama mengudara, helikopter tersebut kemudian jatuh sekitar 14.37 WIB.

"Sebuah Bali Heli Tour PK-WSP crash landing di Suluban, Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Jumat 19 Juli 2024," ujar Albert dalam keterangan resminya Jumat (19/7/2024).

Dia mengungkapkan kantor pencarian dan pertolongan Denpasar baru memperoleh informasi jatuhnya helikopter pada 15.25 WITA.

"Berdasarkan informasi awal heli membawa 5 orang termasuk pilot dan crew. Seluruh korban bisa terevakuasi dalam kondisi selamat," tambahnya.

Dia juga memerinci korban yang selamat itu di antaranya Pilot Dedi Kurnia, Kru Helikopter Oki dan tiga penumpang bernama Russel James Harris; Eloira Decti Paskilah; dan Chriestope Pierre Marrot Castellat.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah resmi membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Barang Tertentu untuk menciptakan langkah strategis dan pengawasan penanganan masalah impor hingga pengawasan terhadap komoditas tertentu yang diberlakukan tata niaganya.

Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan menyampaikan, Satgas Pengawasan Barang Tertentu mulai diberlakukan sejak 18 Juli 2024 hingga akhir tahun, dan mulai bertugas pekan depan.

“Hari Senin mungkin juknis udah selesai. Selasa, saya kira sudah akan kelihatan gerakannya nanti,” kata Zulhas dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Perdagangan (Kemendag), Jumat (19/7/2024).

Jenis-jenis barang yang diawasi oleh Satgas yaitu tekstil dan produk tekstil (TPT), pakaian jadi dan aksesoris pakaian jadi, keramik, elektronik, alas kaki, kosmetik, barang tekstil sudah jadi lainnya.

Lebih lanjut, Zulhas menuturkan, Satgas akan melakukan pengawasan berkala, pengawasan khusus dan pengawasan terpadu. Adapun, pengawasan akan fokus pada importir atau distributor besar.

“Jadi, grosir besar, importir. Tentu akhirnya masuknya bagaimana? Tentu nanti di pelabuhan-pelabuhan ya bukan retail. Retail itu kan akibat,” jelasnya.

Adapun, dasar hukum pembentukan Satgas ini yakni Undang-undang No.7/2014 tentang Perdagangan di mana dalam pasal 38 ayat 1 pemerintah mengatur kegiatan perdagangan luar negeri melalui kebijakan dan pengendalian di bidang ekspor dan impor.

Selain itu, Peraturan Pemerintah (PP) No.29/2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan di mana Menteri memiliki wewenang melakukan pengawasan di bidang perdagangan di tingkat nasional.

Terdapat 11 kementerian/lembaga yang menjadi anggota Satgas yaitu Kemendag, Kejaksaan Agung, Polri, Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Badan Keamanan Laut (Bakamla), Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL), dan Dinas Provinsi Kabupaten/Kota yang membidangi Perdagangan dan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin).

Adapun, tugas Satgas ini antara lain melakukan inventarisasi permasalahan terkait dengan barang tertentu yang diberlakukan tata niaga impornya, menetapkan sasaran program dan prosedur kerja, melakukan pemeriksaan perizinan berusaha atau persyaratan barang tertentu yang diberlakukan tata niaga impornya, termasuk SNI, dan pajak.

Kemudian, melakukan klarifikasi terhadap pelaku usaha terkait dengan dugaan pelanggaran, dan tindakan hukum sesuai dengan kewenangan berdasarkan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku.

Bisnis.com,JAKARTA - Pertumbuhan ekonomiMalaysia pada kuartal II/2024 telah melampaui estimasi, menunjukan pemulihan yang terlihat pada awal 2024 ini semakin menjadi cepat.

Menurut estimasi awal yang dirilis Departemen Statistik pada Jumat (19/7/2024) produk domestik bruto (PDB) tumbuh 5,8% pada kuartal II/2024 jika dibandingkan dengan tahun lalu.

Angka tersebut kemudian merupakan yang tercepat sejak kuartal pada Desember 2022 dan lebih cepat daripada perkiraan tertinggi dalam survei Bloomberg yang sebesar 5,1%. Kinerja ini mengikuti ekspansi sebesar 4,2% yang terlihat pada kuartal I/2024.

"Perekonomian Malaysia diperkirakan akan terus tumbuh pesat, didukung oleh faktor domestik dan ekspor, dengan prospek positif untuk sisa tahun ini," menurut pernyataan tersebut, seperti dikutip dariBloomberg,Jumat (19/7).

Adapun, data final dijadwalkan dirilis pada 16 Agustus 2024.Data pertumbuhan yang kuat, bersama dengan potensi tekanan harga yang muncul dari pengurangan subsidi bahan bakar, mendukung keputusan bank sentral untuk mempertahankan suku bunga tetap tinggi.

Bank sentral Malaysia pada minggu lalu menunjukkan kekuatan ekonomi yang berkelanjutan, didukung oleh konsumsi yang tangguh dan ekspor yang meningkat berkat siklus teknologi global.

Analis di Bank Muamalat Malaysia Bhd Mohd Afzanizam Abdul Rashid, mengatakan bahwa angka-angka tersebut sangat melampaui ekspektasi pasar dan membuka kemungkinan bahwa PDB bisa melebihi 5% tahun ini.

"Yang terpenting, data ini seharusnya positif bagi ringgit karena BNM tidak akan mengubah arahnya. Parameter pertumbuhan terlihat bagus sekarang," jelasnya.

Menurut analis Maybank Investment Bank Suhaimi Ilias dan Wong Chew Hann dalam sebuah catatan minggu ini, Malaysia siap memperoleh keuntungan dari tiga hal positif tahun ini, yakni peningkatan investasi swasta, pemulihan permintaan eksternal, dan daya tahan belanja konsumen.

Malaysia baru-baru ini juga menarik investasi miliaran dolar dari perusahaan seperti Google dan Microsoft Corp. karena Perdana Menteri Anwar Ibrahim memposisikan Malaysia sebagai pusat teknologi regional.

Pada saat yang sama, ekspor tumbuh tiga bulan berturut-turut pada Juni 2024 dan diproyeksikan akan meningkat lebih lanjut.Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan kenaikan upah untuk pegawai negeri juga akan mendukung konsumsi domestik.

Namun, pemulihan yang tidak merata atau lebih lambat di China, yakni mitra dagang terbesar Malaysia, dapat mengaburkan prospek negara lantaran juga bergantung pada wisatawan dan investasi Negeri Tirai Bambu untuk mendukung ekonomi.

Bisnis.com, SEMARANG – Pemerintah menargetkan investasi sebesar Rp6.445 triliun untuk pembangunan infrastruktur pada periode 2020 hingga 2024.Hal ini tertuang juga dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2020-2024.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan Ubaidi S. Hamidi menyampaikan bahwa dari target tersebut, APBN hanya akan mengakomodasi sebesar 37% atau sebesar Rp2.385 triliun.

Di sisi lain, Ubaidi mengatakan bahwa sebesar Rp1.353 triliun diproyeksikan akan dipenuhi dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

“Dan sebesar Rp2.707 triliun diharapkan dapat dipenuhi dari badan usaha swasta,” katanya dalam acara Press Tour, Jumat (19/7/2024).

Ubaidi menjelaskan, terkhusus pembiayaan investasi infrastruktur penyediaan layanan air minum, kebutuhan investasi diperkirakan mencapai Rp123,5 triliun.

Dari jumlah tersebut, APBN dan APBD masing-masing hanya akan membiayai sebesar Rp77,9 triliun dan Rp15,6 triliun. Sementara itu, sisanya sebesar Rp29,9 triliun diharapkan dapat biayai oleh swasta.

Ubaidi mengatakan bahwa keterbatasan APBN dalam membiayai investasi tersebut menjadi tantangan bagi pemerintah dalam memenuhi target penyediaan layanan air minum hingga 2030.

Target tersebut di antaranya 100% hunian dengan akses air minum layak, 30% hunian dengan akses air minum perpipaan, dan pemasangan sambungan air minum rumah tangga sebesar 10 juta sambungan rumah.

Dia menegaskan bahwa keterbatasan APBN tidak menghambat realisasi dari komitmen pemerintah dalam mendukung pembangunan infrastruktur air minum di dalam negeri.

“Pemerintah secara aktif terus berupaya memenuhi layanan kebutuhan dasar penyediaan air bersih bahkan air minum,” katanya.

Adapun, hingga awal Juli 2024, Kementerian Keuangan mencatat telah membantu penanggung jawab proyek kerja sama (PJPK) untuk melaksanakan empat proyek SPAM dengan skema KPBU yang saat ini tengah beroperasi melayani penyediaan air minum ke masyarakat.

Keempat proyek tersebut di antaranya proyek KPBU SPAM Regional Umbulan di Jawa Timur, proyek KPBU SPAM Kota Bandar Lampung, proyek KPBU SPAM Semarang Barat, dan proyek KPBU SPAM Kota Pekanbaru.

Dia menambahkan, nilai investasi keempat proyek ini mencapai Rp4,6 triliun yang ditargetkan dapat berkontribusi menambah capaian sambungan rumah dengan total 500.000 sambungan rumah.

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) menyatakan minat investasi di proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) terus menunjukkan perkembangan yang positif.

Dalam laporan terbarunya, OIKN mencatat surat minat investasi atau letter of intent (LoI) hingga 18 Juli 2024 telah menembus 424 surat.

Hal tersebut dinilai mencerminkan minat tinggi dari investor, termasuk investor asing hingga menegaskan daya tarik IKN di kancah global.

Dalam rangka terus mempercepat realisasi investasi itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono menuturkan pihaknya bakal serius menggarap Nusantara Financial Center demi menarik minat investasi di IKN.

Adapun, pengembangan Nusantara Financial Center bakal menggandeng Dubai International Financial Centre (DIFC), pusat keuangan global terkemuka di kawasan Timur Tengah, Afrika, dan Asia Selatan (MEASA), sebagaimana telah disepakati dalam Memorandum of Understanding (MoU) yang sudah ditanda tangani di Dubai pada Selasa (16/7/2024).

"Kerja sama kami dengan DIFC akan memainkan peran krusial dalam menciptakan lingkungan investasi yang menarik, mempromosikan pembangunan berkelanjutan, dan berkontribusi pada lanskap keuangan global," kata Basuki, dikutip Jumat (19/7/2024).

Sementara itu, sebelumnya Basuki juga sempat mengungkap komitmennya untuk mempercepat realisasi investasi di IKN.

Terbaru, dia menuturkan bakal menggelar seremoni groundbreaking investasi tahap 7 dalam waktu dekat yang bakal diikuti oleh 5 perusahaan.

“Kelihatannya ada [akhir bulan ini atau awal Agustus] tapi tidak banyak, karena mau ada 17-an jadi kita fokus di kelengkapannya dulu,” tuturnya saat ditemui di Kantor Kementerian PUPR.

Basuki memberikan bocoran, perusahaan yang bakal menggelar groundbreaking itu berasal dari berbagai sektor. Salah satunya, sektor industri perbankan yakni PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA).

Namun demikian, Basuki tidak mengungkap secara gamblang berapa proyeksi nilai investasi yang bakal terparkir ke IKN pada seremoni groundbreaking investasi tahap 7 mendatang.

“Nilai investasinya belum tahu, salah satunya BCA, yang lainnya saya belum tahu. Kalau tidak akhir bulan ini, awal Agustus [groundbreakingnya],” pungkasnya.

Adapun, hingga periode Juni 2024, total investasi yang telah terparkir di IKN tercatat telah mencapai Rp51,3 triliun. Angka tersebut masih terbilang jauh dari target yang ditetapkan hingga akhir 2024 tembus Rp100 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyampaikan perkembangan terbaru pembayaran utang rafaksiminyak goreng kepada pengusaha.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag, Isy Karim, menyampaikan, pembayaran rafaksi kepada produsen minyak goreng terus berprogres.

“Sudah berprogres, ada sebagian dari perusahaan sudah dibagi, ada yang belum,” kata Isy kepada awak media di Kantor Kemendag, Jumat (19/7/2024).

Adapun, pembayaran dilakukan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) kepada 49 produsen. Menurut catatan Bisnis, Kamis (20/6/2024), BPDPKS mulai membayar utang minyak goreng kepada 14 produsen.

Awalnya, Direktur Utama BPDPKS, Eddy Abdurrachman, menyebut bahwa terdapat 59 produsen minyak goreng yang tercatat ikut dalam program minyak goreng satu harga Rp14.000 per liter pada 2022.

Namun, hanya terdapat 49 produsen yang mengajukan klaim tagihan rafaksi lantaran 4 produsen tidak mengajukan klaim rafaksi kepada pemerintah dan 6 produsen lainnya tercatat nol dalam tagihan rafaksinya.

Untuk melakukan pembayaran, Eddy mengatakan bahwa pihaknya memerlukan sejumlah dokumen lengkap dari para produsen yang mengajukan klaim, utamanya faktur pajak dan invoice.

“49 itu posisi kemarin, 14 produsen sudah kita setujui setelah dokumen lengkap. Minggu depan kita lakukan pembayaran,” ujar Eddy di Kementerian Perindustrian, Kamis (20/6/2024).

Lebih lanjut dia menyebut, terdapat 3 produsen yang telah mendapat persetujuan dari BPDPKS untuk dilakukan pembayaran utang rafaksi Selanjutnya 7 pelaku usaha lainnya tengah dalam proses melengkapi dokumen persyaratan kepada BPDPKS.