Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif angkat bicara terkait dilanjutkannya kebijakan harga gas bumi tertentu (HGBT) selepas 2024.

Adapun, program ini diberlakukan kepada tujuh sektor industri, yaitu pupuk, petrokimia, oleochemical, baja, keramik, kaca, dan sarung tangan karet.

Arifin mengatakan, tidak hanya tujuh sektor yang mendapatkan HGBT, tetapi juga industri turunan dari tujuh sektor tersebut yang saat ini sedang tumbuh.

“Lanjut [HGBT]. Memang kan industrinya kan ada lagi yang tumbuh-tumbuh, tapi masuk di dalam kelompok tujuh [sektor],” kata Arifin saat ditemui di Komplek Parlemen DPR, Senin (8/7/2024).

Arifin menyampikan, dilanjutkannya program harga gas murah industri ini melalui berbagai pertimbangan. Salah satunya, karena ketujuh sektor industri ini dapat memberikan nilai tambah kepada negara.

“Terutama yang bisa memanfaatkan bahan baku yang kita punya. Bisa kasih nilai tambah,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah akan melanjutkan program harga gas murah industri US$ 6 per million british thermal unit (MMBtu) bagi tujuh sektor industri.

“Keputusannya HGBT itu dilanjutkan pada sektorexistingsekarang tujuh sektor, sedangkan yang lain nanti dikaji,” kata Airlangga di Istana Negara, Senin (8/7/2024).

Di sisi lain, Airlangga menyampaikan bahwa pemerintah bakal memberikan izin dan penugasan kepada PT Pertamina (Persero) untuk membangun infrastruktur gas. Salah satunya untuk regasifikasiliquefied natural gas(LNG) atau gas alam cair.

Selain itu, pemerintah akan mengizinkan kawasan industri untuk membuat regasifikasi LNG agar dapat melakukan pengadaan LNG dari luar negeri.

Lebih lanjut, terkait dengan pemberian HGBT diluar tujuh sektor yang sudah diberikan, Airlangga menuturkan bahwa pemerintah masih melakukan kajian akan hal tersebut.

“Itu akan dikaji satu per satu industrinya. Sekarang masih 7,” ujar Airlangga.

Bisnis.com, JAKARTA –- Pemerintah memperkirakan laju inflasi hingga akhir 2024 akan mencapai kisaran 2,7% hingga 3,2%.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa laju inflasi domestik pada semester pertama 2024 dijaga pada level 2,5%.Tingkat inflasi tersebut masih lebih rendah dibandingkan dengan asumsi pemerintah dalam APBN 2024 yang sebesar 2,8%.

“Inflasi dalam hal ini masih menunjukkan suatu kondisi yang baik yaitu pada level yang cukup rendah di 2,5% [pada semester I],” katanya dalam rapat kerja penyampaian laporan semester I APBN 2024, Senin (8/7/2024).

Sri Mulyani mengatakan laju inflasi hingga akhir tahun terutama akan didukung oleh stabilitas dari komponen inflasi terutama dari volatile food, yang diharapkan akan melanjutkan tren penurunan hingga akhir tahun

“Inflasi semester II di 2,7% hingga 3,2% sehingga keseluruhan tahun ada di kisaran 2,7% hingga 3,2% dan ini masih di dalam range inflasi poin di APBN 2,8%,” jelasnya.

Di sisi lain, Sri Mulyani menyoroti laju inflasi di global belum turun secara signifikan, yang sebelumnya disebabkan oleh kenaikan harga komoditas, saat ini lebih dipengaruhi oleh biaya sewa dan upah tenaga kerja di negara maju.

“Inflasi masih cukup keras kepala, belum turun, disebabkan kalau dulu karena komoditas, sekarang faktornya adalah pada biaya sewa dan upah tenaga kerja yang terjadi di negara-negara maju sehingga faktor kontributor inflasi di negara maju belum turun,” kata dia.

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan tingkat inflasi Indonesia pada Juni 2024 mencapai 2,51% YoY. Meski masih inflasi, ekonomi pada dasarnya mengalami pendinginan setelah deflasi pada Mei dan Juni 2024.

Sebagai pengingat, tingkat inflasi Indonesia pada Mei 2024 mencapai 2,84% YoY. Nilai ini lebih rendah dibandingkan posisi April sebesar 3%. Saat itu terjadi deflasi 0,03% pada Mei 2024 secara bulanan.

Imam Machdi, Plt. Sekretaris Utama Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan terdapat sejumlah peristiwa penting yang mempengaruhi harga seperti penetapan eceran beras yang bervariasi dari Rp12.500 per kilogram sampai Rp15.800 untuk beras medium hingga premium. Pengaruh lain adalah penambahan hari libur seiring Iduladha.

Capaian ini jauh berbeda dari konsensus ekonom yang dihimpun Bloomberg memperkirakan inflasi bulanan pada Juni 2024 akan tercatat sebesar 0,06% (month-to-month/mtm), dengan estimasi terendah yaitu deflasi 0,06% dan estimasi tertinggi terjadi inflasi 0,19%.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memberikan peringatakan kinerja penerimaan negara pada akhir tahun dari pajak maupun bea dan cukai tidak akan mencapai target Anggaran Pendapatan dan Belanjan Negara (APBN) 2024.

Menurut Sri Mulyani, pendapatan secara umum akan tetap tumbuh sebesar 0,4% (year-on-year/yoy) meski penerimaan dari pajak, bea, dan cukai di bawah target.

“Outlook pendapatan negara dari sisi pajak akan mencapai 96,6% dari APBN, tipis 2,9% [yoy]. Ini artinya perekonomian nasional masih relatif terjaga, meskipun tekanan dari beberapa komoditas relatif besar,” jelasnya dalam Raker Banggar dengan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia, Senin (8/7/2024).

Mencermati paparan Sri Mulyani, penerimaan pajak pada akhir tahun akan mencapai Rp1.921,9 triliun atau lebih rendah Rp66,9 triliun dari target Rp1.988,9 triliun.

Selain penerimaan dari kepabeanan dan cukai, lanjutnya, penerimaan lain juga tidak akan mencapai target. Tercatat proyeksi akhir tahun di angka Rp296,5 triliun atau lebih rendah Rp24,5 triliun dari target Rp321 triliun.

Hingga semester I/2024, penerimaan pajak sudah mencapai Rp893,8 triliun serta bea dan cukai Rp134,2 triliun.

Sri Mulyani menekankan untuk perpajakan, pemerintah akan terus meningkatkan kebijakan pengawasan dan kepatuhan akan Undang-Undang (UU) Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

Dari sisi penerimaan bea dan cukai, ke depan akan terjadi down trading ke golongan rokok kelompok yang lebih murah. Pemerintah juga akan terus mengawasi penindakan rokok ilegal seiring adanya down trading.

“Harga komoditas CPO masih akan mempengaruhi kinerja bea cukai. Dengan demikian keseluruhan tahun akan tercapai Rp296,5 triliun atau 92,4% dari target APBN, tumbuh 3,5% dibandingkan tahun lalu,” jelasnya.

Meski demikian, Penerimaan pajak yang tak sesuai harapan akan tertutupi dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan penerimaan hibah.

Di mana penerimaan hibah akan mengalami lonjakan karena penyelenggaraan Pilkada. Sri Mulyani menyebutkan akan ada penerimaan hibah Rp34,9 triliun untuk penyelenggaraan Pilkada dalam hal KPU akan mendapatkan hibah dari daerah.

“PNBP Rp549,1 triliun atau di atas target sebesar 111,6%,” tuturnya.

Perbesar

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memberikan peringatakan kinerja penerimaan negara pada akhir tahun dari pajak maupun bea dan cukai tidak akan mencapai target Anggaran Pendapatan dan Belanjan Negara (APBN) 2024.

Menurut Sri Mulyani, pendapatan secara umum akan tetap tumbuh sebesar 0,4% (year-on-year/yoy) meski penerimaan dari pajak, bea, dan cukai di bawah target.

“Outlook pendapatan negara dari sisi pajak akan mencapai 96,6% dari APBN, tipis 2,9% [yoy]. Ini artinya perekonomian nasional masih relatif terjaga, meskipun tekanan dari beberapa komoditas relatif besar,” jelasnya dalam Raker Banggar dengan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia, Senin (8/7/2024).

Mencermati paparan Sri Mulyani, penerimaan pajak pada akhir tahun akan mencapai Rp1.921,9 triliun atau lebih rendah Rp66,9 triliun dari target Rp1.988,9 triliun.

Selain penerimaan dari kepabeanan dan cukai, lanjutnya, penerimaan lain juga tidak akan mencapai target. Tercatat proyeksi akhir tahun di angka Rp296,5 triliun atau lebih rendah Rp24,5 triliun dari target Rp321 triliun.

Hingga semester I/2024, penerimaan pajak sudah mencapai Rp893,8 triliun serta bea dan cukai Rp134,2 triliun.

Sri Mulyani menekankan untuk perpajakan, pemerintah akan terus meningkatkan kebijakan pengawasan dan kepatuhan akan Undang-Undang (UU) Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

Dari sisi penerimaan bea dan cukai, ke depan akan terjadi down trading ke golongan rokok kelompok yang lebih murah. Pemerintah juga akan terus mengawasi penindakan rokok ilegal seiring adanya down trading.

“Harga komoditas CPO masih akan mempengaruhi kinerja bea cukai. Dengan demikian keseluruhan tahun akan tercapai Rp296,5 triliun atau 92,4% dari target APBN, tumbuh 3,5% dibandingkan tahun lalu,” jelasnya.

Meski demikian, Penerimaan pajak yang tak sesuai harapan akan tertutupi dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan penerimaan hibah.

Di mana penerimaan hibah akan mengalami lonjakan karena penyelenggaraan Pilkada. Sri Mulyani menyebutkan akan ada penerimaan hibah Rp34,9 triliun untuk penyelenggaraan Pilkada dalam hal KPU akan mendapatkan hibah dari daerah.

“PNBP Rp549,1 triliun atau di atas target sebesar 111,6%,” tuturnya.

Perbesar

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memberikan peringatakan kinerja penerimaan negara pada akhir tahun dari pajak maupun bea dan cukai tidak akan mencapai target Anggaran Pendapatan dan Belanjan Negara (APBN) 2024.

Menurut Sri Mulyani, pendapatan secara umum akan tetap tumbuh sebesar 0,4% (year-on-year/yoy) meski penerimaan dari pajak, bea, dan cukai di bawah target.

“Outlook pendapatan negara dari sisi pajak akan mencapai 96,6% dari APBN, tipis 2,9% [yoy]. Ini artinya perekonomian nasional masih relatif terjaga, meskipun tekanan dari beberapa komoditas relatif besar,” jelasnya dalam Raker Banggar dengan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia, Senin (8/7/2024).

Mencermati paparan Sri Mulyani, penerimaan pajak pada akhir tahun akan mencapai Rp1.921,9 triliun atau lebih rendah Rp66,9 triliun dari target Rp1.988,9 triliun.

Selain penerimaan dari kepabeanan dan cukai, lanjutnya, penerimaan lain juga tidak akan mencapai target. Tercatat proyeksi akhir tahun di angka Rp296,5 triliun atau lebih rendah Rp24,5 triliun dari target Rp321 triliun.

Hingga semester I/2024, penerimaan pajak sudah mencapai Rp893,8 triliun serta bea dan cukai Rp134,2 triliun.

Sri Mulyani menekankan untuk perpajakan, pemerintah akan terus meningkatkan kebijakan pengawasan dan kepatuhan akan Undang-Undang (UU) Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

Dari sisi penerimaan bea dan cukai, ke depan akan terjadi down trading ke golongan rokok kelompok yang lebih murah. Pemerintah juga akan terus mengawasi penindakan rokok ilegal seiring adanya down trading.

“Harga komoditas CPO masih akan mempengaruhi kinerja bea cukai. Dengan demikian keseluruhan tahun akan tercapai Rp296,5 triliun atau 92,4% dari target APBN, tumbuh 3,5% dibandingkan tahun lalu,” jelasnya.

Meski demikian, Penerimaan pajak yang tak sesuai harapan akan tertutupi dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan penerimaan hibah.

Di mana penerimaan hibah akan mengalami lonjakan karena penyelenggaraan Pilkada. Sri Mulyani menyebutkan akan ada penerimaan hibah Rp34,9 triliun untuk penyelenggaraan Pilkada dalam hal KPU akan mendapatkan hibah dari daerah.

“PNBP Rp549,1 triliun atau di atas target sebesar 111,6%,” tuturnya.

Perbesar

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah memperkirakan anggaran belanja negara meningkat menjadi sebesar Rp3.412,2 triliun hingga akhir 2024.

Pagu anggaran belanja tersebut naik Rp81 triliun jika dibandingkan dengan pagu awal dalam APBN 2024 yang sebesar Rp3.325,1 triliun.

“Belanja pemerintah tadi kita perkirakan masih akan tumbuh 9,3% sampai dengan akhir tahun, memang untuk belanja yang mengalami kenaikan,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani usai rapat kerja dengan Badan Anggaran, Senin (8/7/2024).

Sri Mulyani mengatakan alokasi anggaran belanja negara yang meningkat hingga akhir tahun terutama didorong oleh kenaikan belanja pemerintah pusat senilai Rp90,7 triliun dari awalnya Rp2.467,5 triliun menjadi Rp2.558,2 triliun.

Perinciannya, alokasi untuk belanja kementerian dan lembaga (K/L) meningkat Rp108,0 triliun, dari Rp1.090,8 triliun menjadi Rp1.198,8 triliun.

Kenaikan tersebut, di antaranya dipengaruhi oleh percepatan pembiayaan luar negeri atau dalam negeri sebesar Rp105,9 triliun dan tambahan belanja yang bersumber dari penerimaan hibah Rp32,3 triliun, antara lain untuk pelaksanaan Pilkada.

Lebih lanjut, pemerintah juga menambahkan alokasi bantuan beras untuk 3 bulan, periode Agustus, Oktober, dan Desember, dengan total sebesar Rp11,0 triliun, juga penambahan volume subsidi pupuk Rp24 triliun dan kebutuhan pajak ditanggung pemerintah (DTP) rumah tapak dan rumah susun Rp0,5 triliun.

“Kemudian beberapa akselerasi dari proyek-proyek yang ingin diselesaikan, serta realisasi dari pinjaman luar negeri dari K/L, jadi kombinasi itu tadi,” jelas Sri Mulyani.

Di sisi lain, belanja non-K/L hingga akhir tahun diperkirakan lebih rendah Rp17,3 triliun, dari Rp1.376,7 triliun menjadi Rp1.359,4 triliun.

Lebih lanjut, realisasi transfer ke daerah (TKD) hingga akhir 2024 juga diperkirakan lebih rendah Rp3,6 triliun, menjadi sebesar Rp854 triliun, dari rencana awal sebesar Rp857,6 triliun.

Dengan realisasi belanja yang meningkat tersebut, pemerintah memperkirakan defisit APBN hingga akhir 2024 akan melebar menjadi sebesar 2,7%, dari target dalam APBN 2024 sebesar 2,29%.

Di samping belanja yang meningkat, penerimaan negara hingga akhir 2024 diperkirakan hanya mencapai Rp2.802,5 triliun, hanya naik Rp200 miliar dari target awal.

Lebih lanjut, untuk menutup defisit tersebut, pemerintah berencana menambah penggunaan saldo anggaran lebih (SAL) Rp100 triliun untuk mengurangi penerbitan Surat Berharga Negara (SBN), termasuk untuk pemenuhan kewajiban pemerintah.

Bisnis.com, JAKARTA — Dewan Energi Nasional (DEN) menargetkan bauran energi baru terbarukan (EBT) mencapai 70% sampai dengan 72% pada 2060 mendatang.

Target itu tertuang dalam revisi Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN).

“Pada Rancangan Peraturan Pemerintah [RPP] KEN target dekarbonisasi mencapai puncak emisi di 2035 dan net zero emission di 2060, dan target bauran EBT sebesar 70% sampai 72% di 2060,” kata Ketua Harian DEN Arifin Tasrif saat rapat kerja (Raker) dengan Komisi VII, Senin (8/7/2024).

Adapun, dalam PP KEN yang lama, bauran EBT ditargetkan mencapai 23% pada 2025 dan naik ke posisi 31% pada 2050 mendatang.

Lewat revisi PP KEN itu, pemerintah turut memasukkan nuklir sebagai energi utama untuk meningkatkan porsi bauran energi bersih. Secara bersamaan, porsi pemanfaatan batu bara dan bensin secara bertahap bakal dikurangi.

Kendati demikian, Arifin mengatakan, bauran EBT sampai akhir 2023 masih belum optimal. Dia menuturkan, pemerintah masih menargetkan bauran EBT 23% pada 2025 mendatang.

“Khusus di tahun 2023, bauran EBT tercatat 13,1% dari target 17,87%,” kata dia.

Sebelumnya, PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN membeberkan total kebutuhan investasi untuk mengimbangi rencana adopsi pembangkit berbasis energi hijau sepanjang 2024 sampai dengan 2040 mencapai sekitar US$157 miliar atau Rp2.464,11 triliun (kurs Rp15.695).

Rencananya, total tambahan daya setrum sampai 2040 seperti menjadi bagian dalam Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional atau RKUN 2024-2060 mencapai 80 gigawatt (GW).

Sementara itu, dalam dokumen revisi Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2024-2033 terdapat rencana penambahan pembangkit EBT sebesar 62 GW. Porsi itu mengambil 75% dari total penambahan pembangkit listrik baru yang dirancang, sementara 25% lainnya bakal dipenuhi oleh pembangkit gas.

“Baseload-nya hanya tiga yakni gas, hidro dan ada juga geotermal,” kata Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo dalam acara Road to PLN Invesment Dayas 2024 di Jakarta, Rabu (6/3/2024).

Darmawan menuturkan, kebutuhan investasi yang relatif besar itu memerlukan partisipasi dari swasta. Rencanannya, kata Darmawan, sekitar 60% investasi itu bakal dialokasikan untuk pihak swasta.

“Dari PLN hanya sekitar 40%, itu pun yang porsi dari PLN masih bisa dikerjasamakan dengan swasta,” kata Darmawan.

Berdasarkan data perencanaan PLN, terdapat kebutuhan pembangunan pembangkit EBT baseload sekitar 30,9 GW dengan ditopang super green sepanjang kurang lebih 18.537 kilometer.

Adapun, tambahan EBT intermittent atau nonbaseload sekitar 27,7 GW dan tambahan energi baru sebesar 2,4 GW.

Bisnis.com, JAKARTA - Kalangan pekerja dan buruh bakal melakukan aksi demo di Kantor Kementerian Perdagangan (Kemendag) pada Rabu (17/7/2024) pekan depan untuk mendesak pemerintah mencabut Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No.8/2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor.

Sekretaris Jenderal DPP SPN, Catur Andarwato, menyampaikan, aksi tersebut rencananya akan melibatkan belasan hingga puluhan ribu serikat pekerja/buruh di seluruh Indonesia.

“Kita akan all out, kita akan mengerahkan belasan bahkan puluhan ribu masa untuk mengepung Kemendag, untuk menyampaikan tuntutan dan menagih [cabut Permendag No.8/2024],” kata Catur kepada awak media di depan Kantor Kementerian Perdagangan (Kemendag), Senin (8/7/2024).

Sebelum melakukan aksi unjuk rasa, para pekerja/buruh akan berkumpul di Patung Kuda Monas, Jakarta, dan kemudian melakukan longmarch ke depan Kantor Kemendag di Jl. M.I. Ridwan Rais, Jakarta Pusat.

Catur menilai, Permendag No.8/2024 harus segera dicabut lantaran menjadi sumber persoalan dari maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terjadi di industri tekstil dan produk tekstil (TPT).

Pekan lalu, Catur menyebut bahwa pihaknya telah melakukan audiensi dengan pihak Kementerian Perdagangan (Kemendag). Dalam audiensi tersebut, dia mengatakan bahwa pemerintah berjanji membangun sebuah instrumen untuk menyiasati atau mengantisipasi persoalan yang ada di lapangan.

“Tapi hari ini, kami tadi coba koordinasi, ternyata mereka tidak ada di tempat, jadi tidak bisa kami temui. Olehnya tidak masalah, kami tetap menunjukkan konsistensi dengan eskalasi masa dan puncaknya nanti di tanggal 17 [Juli] akan kami lakukan,” pungkasnya.

Perwakilan massa aksi demo buruh yang tergabung dalam sejumlah organisasi seperti Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) dan Serikat Pekerja Nasional (SPN) sebelumnya telah melakukan audiensi dengan Kemendag.

Dalam audiensi itu, pihaknya mendesak pemerintah untuk mencabut Permendag No.8/2024. Selain itu, pemerintah diminta untuk mengembalikan kebijakan dan pengaturan impor ke Permendag No.36/2023 untuk sementara waktu.

Pasalnya, kebijakan ini disebut telah membuat sejumlah pabrik berhenti beroperasi, menyebabkan pemutusan hubungan kerja (PHK) di berbagai daerah seperti Banten dan Jawa Barat.

Ketua Umum SPN, Iwan Kusmawan, mengatakan, audiensi yang dilakukan bersama Pelaksana Harian (Plh) Direktur Impor Kemendag Iman, sayangnya, belum membuahkan hasil seperti yang diharapkan para buruh.

“Beliau jawabannya diplomatis, normatif, padahal yang kita harapkan bukan seperti itu,” kata Iwan saat ditemui awak media di Kantor Kemendag, Rabu (3/7/2024).

Dia menyebut bahwa perwakilan Kemendag meyakini regulasi tersebut tidak mungkin dicabut lantaran dikhawatirkan dapat membuat kegiatan impor menjadi lebih leluasa.

Namun, Iwan menilai bahwa hal tersebut tentu tidak mungkin serta-merta terjadi. “Jangan bodohi kami,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati meminta restu Badan Anggaran (Banggar) DPR untuk menggunakan Saldo Anggaran Lebih (SAL) senilai Rp100 triliun.

Sri Mulyani mengajukan tambahan penggunaan SAL tersebut sebagai upaya untuk menjaga penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) tetap rendah, meski defisit melebar ke level 2,7% dari produk domestik bruto (PDB).

“Kami mengajukan kepada DPR untuk menggunakn SAL Rp100 triliun tambahan dari Rp51 triliun yang sudah kita usulkan dalam UU APBN 2024,” ujarnya dalam Raker Banggar dengan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia, Senin (8/7/2024).

Bendahara Negara tersebut menuturkan saat ini dalam posisi suku bunga acuan tingkat dunia yang tinggi dan rupiah yang cukup tertekan, pemerintah berusaha menjaga agar SBN tidak diterbitkan lebih banyak.

Alhasil, pemerintah akan mampu menjaga daya saing akan yield SBN tanpa mengalami tekanan yang besar.

“Hal ini bermanfaat sehingga kita enggak perlu masuk ke market terlalu besar dan bisa menjaga kinerja SBN,” lanjutnya.

Pada pertengahan tahun ini, pemerintah memprediksikan kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 akan mencattakan defisit yang lebih dalam dari target awal, dari 2,29% menjadi 2,7% terhadap PDB.

Hal tersebut karena outlook dari kinerja penerimaan negara dari perpajakan tidak akan mampu mencapai target yang telah ditetapkan. Di mana perpajakan hanya akan mencapai Rp2.218,4 triliun atau 96% dari target.

Sementara belanja negara diproyeksikan akan melebihi target, yakni 103,7% dari pagu atau mencapai Rp2.558,2 triliun.

UU APBN 2024 merencanakan defisit 2,29% PDB atau Rp522,8 triliun, namun prognosis defisit hingga akhir tahun berpotensi mencapai 2,7% setara Rp609,7 triliun.

“Kami memperkirakan bahwa pembiayaan anggaran untuk membiayai tambahan defisit Rp80,8 triliun akan dibiayai melalui tambahan penggunaan SAL Rp100 triliun dan penerbitan SBN tetap lebih rendah,” jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Serikat Pekerja Nasional (SPN) buka suara mengenai rencana pemerintah untuk mengenakan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) dan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) untuk tujuh komoditas.

Komoditas itu yakni tekstil dan produk (TPT), pakaian jadi, keramik, elektronik, produk kecantikan, barang tekstil sudah jadi lainnya, dan alas kaki.

Sekretaris Jenderal DPP SPN, Catur Andarwato, menyebut bahwa pihaknya mempersilahkan Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk membuat regulasi, tetapi harus aspiratif.

“Artinya jangan hanya secara parsial memikirkan salah satu sektor, seharusnya multisektor dipikirkan termasuk dalam ini aspek buruh, aspek pekerja. Ada tidak implikasi dari terbitnya regulasi yang mereka keluarkan,” kata Catur kepada awak media di depan Kantor Kementerian Perdagangan (Kemendag), Senin (8/7/2024).

Dia mengharapkan agar kebijakan yang dibuat oleh pemerintah melibatkan sektor terkait, termasuk serikat pekerja. Pasalnya, pekerja yang paling pertama menanggung akibatnya jika pemerintah salah membuat aturan.

Ketua Bidang Advokasi DPP SPN, Sumiati, menambahkan, pemerintah harus memerhatikan aspirasi dari pihak-pihak yang terdampak dari regulasi tersebut.

“Karena proses regulasi itu kan harus melibatkan partisipasi masyarakat terdampak sehingga akan berdampak keadilan dan kebermanfaatan,” ujarnya.

Pekan lalu, Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan menyebut bahwa sebanyak tujuh komoditas akan dikenakan BMAD dan BMTP. Kebijakan ini dilakukan untuk melindungi industri dalam negeri, sesuai dengan aturan yang ada baik nasional maupun yang telah disepakati oleh lembaga dunia seperti Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO).

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu menuturkan, penetapan BMTP akan dihitung berdasarkan pantauan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) terhadap banyaknya produk impor yang masuk dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Sementara BMAD akan ditentukan oleh Komite Anti Dumping Indonesia (KADI).

Oleh karena itu, dia belum dapat membeberkan berapa besaran BMAD dan BMTP yang akan dikenakan terhadap tujuh komoditas tersebut. Pernyataan ini sekaligus meluruskan wacana penerapan bea masuk barang impor di kisaran 100%-200%.

“Nanti dihitung bisa 50%, 100%, bisa sampai 200%, tergantung seberapa hasil dari KPPI dan KADI,” kata Zulhas di Kantor Kemendag, Jumat (5/7/2024).

Adapun, BMAD dan BMTD ini nantinya akan dikenakan kepada semua negara yang mengimpor 7 komoditas ini ke Indonesia.

Ditemui terpisah, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag, Budi Santoso, menyebut bahwa pemerintah sejauh ini belum berencana untuk merevisi Permendag No.8/2024.

Sebagai gantinya, pemerintah akan mengenakan BMAD dan BMTP untuk sejumlah komoditas impor.

“Belum ada rencana revisi [Permendag No.8/2024]. Mekanismenya tidak dengan Permendag itu, kita kasih solusinya dengan mengenakan bea masuk, yang seperti dijelaskan Pak Menteri tadi,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi VII DPR mempertanyakan kosongnya posisi direktur utama dari PT Kalimantan Ferro Industry (KFI), pengelola smelter nikel di Kalimantan Timur.

Awalnya, Owner Representative PT Kalimantan Ferro Industry Muhammad Ardhi Soemargo menyampaikan bahwa di PT KIF memang tidak terdapat jabatan untuk direktur utama.

“Di PT KFI tidak ada yang namanya direktur utama Pak, dari ada tiga direktur dan masing masing mempunyai kapasitas yang sama,“ kata Ardhi saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VII DPR, Senin (8/7/2024).

Penjelasan Ardhi langsung disambar oleh Wakil Ketua Komisi VII Eddy Soeparno. Menurut Eddy, PT KFI sebagai perusahaan yang didirikan atas dasar perseroan terbatas (PT) harus memiliki direktur utama.Sekjen Partai Amanat Nasional (PAN) ini pun menuturkan, hal tersebut tertuang dalam undang-undang yang ada.

“UU PT seperti apa saya tahu, dalam UU PT disebutkan, jika ada dua direksi dalam satu perusahaan, satu orang menjabat sebagai dirut, jika ada dua, satu jadi komisaris utama, tapi ini kok bisa tidak ada dirut, saya agak bingung ini,” ucapnya.

Senada dengan Eddy, Ketua Komisi VII DPR Sugeng Suparwoto yang menuturkan bahwa apa yang dilakukan oleh PT KFI ini seaakan menyimpang dari UU tentang perseroan terbatas.

“Ini menjadi catatan kita semua, secara kelembagaan pun, agak ganjil ini," tutur Sugeng.

Ditemui usai RDP, Owner Representative PT Kalimantan Ferro Industry Muhammad Ardhi Soemargo menjelaskan bahwa pendirian PT KFI disetujui Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), meski tidak ada posisi direktur utama.

“Kalaupun memang tidak diizinkan kami tidak ada direktur utama, kenapa SK [surat keputusan] Kemenkumham kami ada hal seperti itu. Jadi saya juga tidak mau bicara mengenai hal tersebut,” ujar Ardhi.

Bisnis.com, JAKARTA – Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono mengaku masih belum mengetahui sampai kapan dirinya bakal menahkodai badan OIKN. Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih mencari sosok yang tepat.

Basuki menjelaskan, dirinya bahkan belum mendengar kabar dari Jokowi mengenai kapan tepatnya pejabat definitif OIKN baru akan ditetapkan.

“Oh kalau itu saya tidak tahu, pokoknya saya kerja dulu kalau jabatan saya kerja dulu saja,” jelasnya saat ditemui di Kantor Kementerian PUPR, Senin (8/7/2024).

Bos OIKN sementara itu juga belum dapat memastikan, apakah Kepala OIKN definitif bakal ditunjuk pada masa pemerintahan Presiden Jokowi atau pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mendatang.

“Wah itu [soal kapan dipilihnya] tanya Pak Jokowi,” pungkasnya singkat.

Sebagai informasi, mantan pejabat definitif Kepala OIKN, Bambang Susantono resmi mundur dari jabatannya pada 3 Juni 2024.

Namun demikian, Bambang Susantono diketahui Kembali ditunjuk Presiden Jokowi sebagai Utusan Khusus Presiden untuk Kerja Sama Internasional Pembangunan IKN. Di mana, pengangkatan Bambang sebagai utusan khusus presiden ditandatangani oleh Jokowi pada Keputusan Presiden (Keppres) No.39/M/2024.

Sebelumnya, Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana menuturkan bahwa sebagai utusan khusus, Bambang memiliki sederet tugas yang meliputi mendorong masuknya investasi asing di IKN serta membantu pelaksanaan "market sounding" pembangunan IKN dalam pertemuan ekonomi bilateral maupun internasional.

"Serta melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan kerja sama internasional pembangunan IKN yang diberikan oleh Presiden," ujar Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana kepada wartawan, Kamis (13/6/2024). Hingga saat ini, belum diketahui pasti siapa saja nama-nama yang bakal masuk ke dalam bursa pejabat definitif OIKN. Hanya saja, berkaca pada pemilihan Kepala OIKN pada 2022, pejabat definitif bukanlah kalangan dari partai politik.