TEMPO.CO, Jakarta - Basuki Hadimuljono blak-blakan soal nasibnya setelah pensiun dari jabatan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Basuki menyatakan masih akan tetap mengurus proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN.

"Saya bukan mendahului, tapi menurut Pak Sekneg, Pak Jokowi, saya masih diminta di (Otorita) IKN," kata Basuki di Kementerian PUPR sebelum serah terima jabatan Menteri PUPR ke Menteri PU dan Menteri Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Senin malam, 21 Oktober 2024.

Di era pemerintahan Jokowi kemarin, Basuki memang merangkap jabatan sebagai Menteri PUPR dan Pelaksana Tugas Kepala Otorita IKN. Namun, kedua masa jabatan itu habis seiring lengsernya pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin. Namun, Basuki dipastikan bakal melanjutkan jabatannya sebagai Kepala Otorita IKN. Namun, saat ini masih menunggu terbitnya Keputusan Presiden.

"Sekarang sedang diurus Bapak Sekneg (Menteri Sekretaris Negara) yang lama maupun yang baru," kata Basuki.

Basuki pun memastikan pembangunan ibu kota baru berlanjut di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, Prabowo telah menyampaikan kepastian ini kepadanya dalam pertemuan beberapa waktu lalu.

"Beliau menyampaikan akan mempercepat (pembangunan IKN)" kata Basuki.

Adapun saat ini, kata Basuki, proyek yang dibangun adalah proyek pembangunan infrastruktur untuk eksekutif. Selanjutnya, dalam dua tahun mendatang, proyek infrastruktur untuk lembaga yudikatif dan legislatif bakal selesai dibangun.. "Gedung-gedung DPR/MPR, MA, yang lainnya, yudikatif akan dibangun," kata Basuki.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perdagangan periode 2022–2024 Zulkifli Hasan alias Zulhas resmi dilantik menjadi Menteri Koordinator Bidang Pangan. Kemenkoan ini merupakan lembaga baru di pemerintahan Prabowo Subianto yang belum ada pada era Jokowi.

Ditunjuk memimpin lembaga baru, Zulhas mengatakan masih menyelesaikan struktur kementerian yang akan berjalan di bawah koordinasinya. Ia merinci, sejumlah kementerian itu yakni Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Kehutanan, dan Kementerian Lingkungan Hidup.

Selain itu, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) ini akan mengoordinasi sejumlah badan, antara lain Badan Pangan Nasional (Bapanas), Perum Bulog, Badan Karantina Pertanian, dan BUMN di bidang pangan. “Instansi mana saja yang terkait,” ucapnya kepada wartawan di Kantor Kementerian Perdagangan (Kemendag), Jakarta, Senin, 21 Oktober 2024.

Ihwal target 100 hari pertama, Zulhas mengatakan masih harus melihat perkembangan ke depan. Ia menjanjikan akan mengundang awak media ketika kantornya telah siap. “Pokoknya lima tahun insyaallah swasembada,” ucap politikus yang mengaku belum tahu di mana akan berkantor itu.

Kemenko Pangan dibentuk untuk mendukung target pemerintahan Prabowo mewujudkan swasembada pangan. Dalam pidato pelantikannya sebagai presiden pada Ahad, 20 Oktober 2024 lalu, Prabowo Subianto menargetkan Indonesia akan menjadi lumbung pangan dunia di bawah pemerintahannya.

Untuk mencapai swasembada pangan, ia akan dibantu oleh para pakar. Prabowo optimistis swasembada pangan akan terwujud paling lambat empat hingga lima tahun ke depan.

"Saudara-saudara, saya telah mencanangkan bahwa Indonesia harus segera swasembada pangan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya," kata Prabowo.

Saat ini Indonesia merupakan salah satu pengimpor pangan terbesar di dunia. Hal tersebut tercermin dari indeks ketahanan pangan Indonesia yang masih rendah, yakni berada di posisi 63 dari 113 negara pada 2023.

Nandito Putra berkontribusi dalam penulisan artikel ini

TEMPO.CO, Jakarta - Saham PT Jhonlin Agro Raya Tbk. milik Andi Syamsuddin Arsyad alias Haji Isam tercatat melonjak pada perdagangan sesi terakhir, Senin, 21 Oktober 2024. Emiten berkode JARR itu sahamnya naik 18,63 persen atau 60 poin di level Rp 382 per saham sehari setelah pengumuman Kabinet Merah Putih.

Melansir data RTI Finance, indeks saham JARR mengalami pertumbuhan sebulan terakhir. Pada 23 September 2024 lalu, harga sahamnya masih berada di harga Rp 268 per lembar. Selain itu, kapitalisasi pasar saham JARR saat ini sebesar Rp 3,5 triliun. JARR tercatat mulai melakukan initial public offering atau IPO di lantai saham pada 4 Agustus 2022 silam.

JARR merupakan perusahaan yang bergerak di perkebunan sawit dan merupakan salah satu anak usaha Jhonlin Group milik Haji Isam. Selain JARR, Jhonlin Group memiliki seumlah anak perusahaan lain seperti PT Jhonlin Baratama, PT Jhonlin Marine and Shipping, dan juga PT Jhonlin Air Transport.

Saham JARR melonjak signifikan sehari setelah Presiden Prabowo Subianto mengumumkan nama-nama yang menjabat di Kabinet Merah Putih. Ada nama baru yang terafiliasi dengan Haji Isam pada jajaran menteri yang dipilih Prabowo. Salah satunya, Dudy Purwagandhi, yang menjadi Menteri Perhubungan pengganti Budi Karya Sumadi.

Dudy pernah menjadi direktur di PT Jhonlin Marine Trans dan PT Jhonlin Air Transport, keduanya pada tahun 2008 hingga 2009. PT Jhonlin Marine Trans beroperasi di sektor transportasi laut, khususnya sebagai pengangkut kargo bijih besi dan batubara. Sementara itu, PT Jhonlin Air Transport adalah maskapai penerbangan regional di Indonesia yang berfokus pada layanan penerbangan di wilayah Kalimantan Selatan.

Sebelumnya, Senior Market Analyst Mirae Asset Sekuritas, Nafan Aji Gusta, mengatakan banyak saham yang sudah ter-price in atau mengalami kenaikan harga akibat terafiliasi dengan Prabowo-Gibran. Hal itu, kata dia, bahkan terjadi sebelum pelantikan presiden terpilih dan pengumuman kabinet. “Sebagian sudah sejak lama ter-price in,” kata Nafan pada Rabu, 16 Oktober 2024.

Nafan mengatakan, afiliasi tidak terbatas pada program-program kerja namun juga kepada afiliasi politik di kabinet. Sejumlah saham yang terafiliasi ke Prabowo-Gibran atau partai pendukungnya, kata dia, beberapa waktu terakhir sudah mendapat sentimen positif.

M Rizki Yusrial berkontribusi pada artikel ini.

TEMPO.CO, Jakarta - Riuh tepuk tangan terdengar saat Sri Mulyani Indrawati muncul dari pintu masuk Gedung Djuanda Kementerian Keuangan, Jalan Lapangan Banteng Timur, Jakarta Pusat. Bendahara Negara dari Kabinet Merah Putih itu muncul bersama tiga wakilnya Senin sore, 21 Oktober 2024, usai resmi dilantik oleh Prabowo di Istana negara.

Sambil melempar senyum, ia menerima rangkaian bunga yang disodorkan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan, Heru Pambudi. Selain mengucapkan selamat datang kepada Sri Mulyani, selebrasi penyambutan juga ditujukan untuk trio wakil menteri keuangan (Wamenkeu) yakni Thomas Djiwandono, Suahasil Nazara, serta Anggito Abimanyu.

Tidak ada pembacaan sambutan dari pejabat direktorat maupun dari Menkeu dan ketiga wakil menteri. Mereka hanya saling berjabat tangan dan Sri Mulyani tampak melayani permintaan foto dari para staf, sebelum akhirnya masuk ke dalam ruangan untuk melanjutkan agenda selanjutnya.

Menurut salah seorang staf Kementerian Keuangan, setelah tiba di kantor, Menteri Keuangan bakal mengadakan rapat internal dengan tiga wakil menteri dan dilanjutkan dengan makan bersama.

Presiden Prabowo Subianto akhirnya menunjuk Sri Mulyani kembali menjadi menteri keuangan. Hari ini, bendahara negara telah mengikrarkan sumpah jabatan di Istana Negara bersama anggota kabinet yang lain. Berdasarkan unggahan di laman instagramnya, Sri Mulyani hadir di Istana didampingi oleh suami, anak dan cucu. "Mengawali pengabdian bersama Kabinet Merah Putih," demikian ditulis @smindrawati, Senin, 21 Oktober 2024.

Penunjukkan Sri Mulyani kembali sebagai Mekeu mengejutkan beberapa pihak. Salah satunya Direktur Eksekutif Center of Law and Economics Studies Bhima Yudhistira. Menurut dia nama Sri Mulyani sebelumnya tak masuk daftar tokoh yang diperkirakan mengisi jabatan Menteri Keuangan. “Tapi harus diakui, sosok sekaliber Sri Mulyani belum ada di lingkaran Prabowo,” katanya.

Dalam beberapa kesempatan bendahara negara di era Jokowi dan Susilo Bambang Yudhoyono itu sempat mengucapkan salam perpisahan. Dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR, 21 Agustus 2024, Sri Mulyani telah terima kasih kepada para anggota DPR yang telah memberikan banyak masukan.

Saat itu, Sri Mulyani juga memperkenalkan Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono sebagai calon penerusnya dalam pemerintahan yang akan datang. “Titip wakil menteri saya ini yang akan meneruskan,” ujarnya saat itu.

Caesar Akbar berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

TEMPO.CO, Jakarta -Presiden Prabowo Subianto memberikan pidato perdananya pasca pelantikan presiden dan wakilnya pada Ahad, 20 Oktober 2024. Dalam pidatonya tersebut, Prabowo banyak membahas soal masalah kemiskinan. Ia menyebut, meskipun Indonesia merupakan anggota G20, namun nyatanya masih banyak terjadi kemiskinan.

Kemiskinan tersebut, kata Prabowo, membuat banyak masyarakat, khususnya anak-anak, yang kekurangan gizi. Mereka bahkan tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan sarapan. Hal tersebut menurutnya adalah sebuah realita yang harus dihadapi. "Apakah kita sadar, kemiskinan di Indonesia masih terlalu besar, apakah kita sadar, rakyat kita dan anak-anak kita banyak yang kurang gizi?" kata Prabowo dalam pidatonya, Ahad, 20 Oktober 2024 di Gedung DPR/MPR RI.

Hal serupa, pernah Prabowo ungkapkan saat memberikan sambutan di acara Forum Sinergitas Legislator PKB pada Kamis, 10 Oktober 2024. Prabowo menyebut masalah kemiskinan membuat banyak anak-anak tidak pernah sarapan. Oleh karena itu ia menyebut, program makan bergizi gratis merupakan program strategis yang bisa menyelesaikan permasalahan ini.

“Mbok ya miskin ya miskin. Enggak enak, tapi kita sebagai pemimpin, kita berani lihat itu. Kita berani lihat kesulitan, bagaimana kita atasi. Masih ada banyak anak-anak yang lapar, berangkat ke sekolah tidak makan pagi. Ini harus kita atasi sekarang, hari ini,” kata Ketua Umum Partai Gerindra tersebut.

Ekonom UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, mengatakan, program makan bergizi gratis memang dapat membantu meringankan beban keluarga miskin. Namun hal ini tidak serta-merta bisa menyelesaikan masalah kemiskinan, terutama struktural yang dihadapi masyarakat. Menurutnya, pemerintah seharusnya lebih berfokus kepada reformasi sistem ekonomi, perluasan jaminan sosial, peningkatan investasi di sektor produktif, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

“Fokus program ini tidak mencerminkan langkah-langkah menyeluruh yang diperlukan untuk mengentaskan kemiskinan dalam jangka panjang,” kata Achmad ketika dihubungi pada Ahad, 20 Oktober 2024.

Achmad berpandangan, mengaitkan masalah kemiskinan dengan program makan bergizi gratis tidaklah tepat. Apalagi jika membuatnya seolah-olah menjadi justifikasi dari dibuatnya program tersebut. Keduanya, menurut Achmad memiliki sasaran, tujuan, dan dampak yang berbeda. “Pemerintah perlu memprioritaskan kebijakan yang lebih luas dan efektif dalam mengatasi kemiskinan, alih-alih mengandalkan program seperti makan siang gratis yang manfaatnya sangat terbatas dalam konteks kemiskinan struktural,” ujarnya.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan alias Zulhas mengatakan swasembada pangan tak dapat dicapai dengan mengandalkan lahan di Pulau Jawa. Menurut dia, pemerintah harus membuka lahan-lahan baru di Papua untuk mewujudkan mimpi itu.

Zulhas mengaku telah menyampaikan proporsal swasembada pangan kepada Presiden Prabowo Subianto sejak 2014 silam. Saat itu, Partai Amanat Nasional (PAN) yang dipimpinnya mendukung Prabowo dalam kontestasi Pemilu Presiden (Pilpres) melawan Joko Widodo.

Dalam proposalnya, eks Menteri Perdagangan itu mengatakan swasembada pangan dapat dicapai dengan membagi klaster pertanian. Menurut dia, swasembada pangan tak dapat dicapai di Pulau Jawa karena lahan di pulau terpadat di dunia itu terus berkurang.

Tak hanya itu, Zulhas mengatakan Pulau Jawa bahkan sudah tak layak untuk sekadar hidup. Musababnya, ia mengaku mulai terkena Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) hanya karena berolahraga pagi tanpa mengenakan masker. Menurut dia, skor Indeks Kualitas Udara (AQI US) di Indonesia merengang dari 50 hingga 200.

Sedangkan di bagian utara Pulau Jawa, seperti Semarang dan Pekalongan, kawasan darat mulai terbenam di bawah permukaan laut. “Karena itu masa depan pertanian Indonesia di mana? Di Papua,” ucap politikus PAN itu dalam acara serah-terima jabatan Menteri Perdagangan di Kantor Kemendag, Jakarta, Senin, 21 Oktober 2024.

Zulhas menuturkan, saat ini pemerintah telah melaksanakan secara serius upaya pembukaan lahan pertanian di Papua. Ia berharap, dalam lima tahun pemerintahan baru dapat membuka lahan pertanian baru seluas 2 juta hektare dan perkebunan tebu 600 ribu hingga 1 juta hektare.

“Sebagaimana dulu Eropa. Belanda sampai ke sini itu karena sempit, perang saudara. Karena itu mereka cari tempat baru. Ketemulah Amerika, ketemulah Australia, ketemu kita. Tapi mereka secara serius. Amerika jadi negara hebat, Australia jadi negara hebat," katanya.

“Kita punya Kalimantan, baru bikin ibu kota, ributnya udah nggak habis-habis. Kita punya Papua yang begitu luas, tapi kita tidak optimalkan,” ucap Zulhas.

TEMPO.CO, Jakarta - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup menguat 0,16 persen ke level 7.772,60 pada penutupan perdagangan Senin, 21 Oktober 2024. Equity Research Analyst Phintraco Sekuritas, Alrich Paskalis Tambolang, mengatakan pasar masih merespons positif transisi kepemimpinan dari Presiden Jokowi ke Presiden Prabowo pada Ahad lalu.

“Selain itu, sentimen positif ini juga terdorong dari keberlanjutan jabatan beberapa menteri penting, salah satunya Menteri Keuangan yang kembali dijabat oleh Sri Mulyani,” kata Alrich dalam analisa rutinnya, Senin.

Ia menambahkan, Sri Mulyani dengan rekam jejaknya dalam bidang keuangan dinilai mampu meredakan risiko kekhawatiran di pasar. Pasalnya, Menteri Keuangan merupakan posisi strategis yang berpengaruh terhadap sentimen pasar.

Namun, ia menilai ke depan pasar masih minim sentimen baik lanjutan baik dari global maupun dalam negeri. Pelaku pasar, kata dia, menantikan rilis data ekonomi terbaru baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

Pada perdagangan hari ini, penguatan terbesar terjadi di sektor teknologi 1,8 persen. Diikuti, penguatan di sektor properti 1,4 persen, sektor perindustrian 0,7 persen, sektor barang baku 0,6 persen, dan sektor keuangan 0,4 persen. Sementara itu, pelemahan terjadi pada sektor barang konsumsi primer 0,3 persen, sektor kesehatan 0,1 persen, dan sektor infrastruktur 0,1 persen.

Selanjutnya, ia mengungkapkan saat ini Inggris akan merilis data Public Sector Net Borrowing untuk bulan September yang diperkirakan akan kembali memburuk dari minus £13.73 miliar pada bulan Agustus menjadi minus £14.70 miliar di bulan September. Selain itu, dari pasar domestik menantikan rilis data M2 Money Supply untuk bulan September. di mana pada bulan sebelumnya M2 Money Supply berada pada level 7.30% YoY.

Alrich juga mengingatkan adanya potensi penurunan singkat pada Selasa dalam tren kenaikan saham belakangan ini. Pasalnya, ia melihat IHSG membentuk pola spinning top yang mengindikasikan adanya potensi pembalikan tren.

“Perlu diwaspadai kemungkinan terjadinya pullback pada perdagangan Selasa dengan level support berada di 7.650,” katanya.

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti memastikan proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN dilanjutkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Perempuan yang sebelumnya menjabat Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR itu menuturkan, kelanjutan proyek ibu kota baru itu sudah menjadi arahan kepala negara.

"Kami akan melanjutkan yang sudah jalan. Kami selesaikan semuanya," kata Diana di Kompleks Istana Kepresidenan usai pelantikan, Senin, 21 Oktober 2024. "Yang baru-baru, nanti akan didiskusikan ke Otorita IKN."

Pembangunan IKN dirancang dalam lima tahap hingga 2045. Proyek ini disinyalir membutuhkan anggaran Rp 466 tiliun, yang dialokasikan pemerintah dari anggaran pendapatan belanja negara (APBN) sebesar 20 persen dan non-APBN 80 persen. Hingga groundbreaking tahap VII, investasi yang masuk baru tercatat Rp 58 triliun.

Kelanjutan pembangunan IKN ini menjadi pertanyaan lantaran Prabowo tidak membahasnya dalam pidato kenegaraan usai dirinya dilantik di MPR pada Ahad, 20 Oktober 2024. Namun, menurut Sekjen Partai Solidaritas Indonesia yang ditunjuk Prabowo menjadi Raja Juli Antoni, Prabowo berkomitmen kuat untuk pembangunan IKN.

"Beliau sudah berkali-kali menyampaikan akan meneruskan, bahkan akan menuntaskan," kata Raja Juli.

Sebelumnya, Raja Juli juga menjabat Pelaksana Tugas Wakil Kepala Otorita IKN. Namun, saat ditanya ihwal statusnya di pemerintahan baru ini, dia tidak mau berkomentar banyak. “Nanti dengarkan pengumuman dari Pak Presiden, ya," kata Raja Juli.

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Lembaga Sinergi Bipartit (Bipartite Institute) Sabda Pranawa Djati menyoroti penunjukan Guru Besar Institut Teknologi Bandung (ITB) Yassierli sebagai Menteri Ketenagakerjaan dan Immanuel Ebenezer Gerungan sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan di Kabinet Merah Putih era Presiden Prabowo Subianto. Dia menyebut usai penunjukan keduanya muncul tanda tanya soal arah kebijakan di bidang ketenagakerjaan pada periode 2024-2029.

“Di satu sisi masih kuatnya tuntutan gerakan buruh yang terus menginginkan dicabutnya Omnibus Law Undang-undang Cipta Kerja. Di sisi lain adanya kepentingan kelompok pengusaha yang menginginkan fleksibilitas hubungan kerja untuk kemudahan investasi,” kata Sabda dalam keterangan tertulisnya yang diterima Tempo pada Senin, 21 Oktober 2024.

Meski demikian, Sabda berharap Kementerian Ketenagakerjaan bisa menjembatani antara dua kepentingan tersebut. “Diharapkan dapat menjadi jembatan yang efektif untuk mencari solusi bersama yang dapat diterima oleh semua stakeholder hubungan industrial,” kata dia.

Selain itu, Sabda juga mendorong Kementerian Ketenagakerjaan memaksimalkan peran dan fungsi Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional dalam menyusun perubahan regulasi yang lebih berkeadilan bagi pekerja dan pengusaha.

“Program 100 hari Kementerian Ketenagakerjaan sebaiknya diprioritaskan untuk melakukan kajian bersama, untuk perubahan regulasi turunan dari Undang-undang Cipta Kerja,” kata dia.

Sabda menyebut Yassierli yang berlatang belakang akademisi dan guru besar sekaligus Immanuel sebagai aktivis, bisa mengkaji secara objektif atas situasi ketenagakerjaan. Dia menyebut kajian itu khususnya tentang regulasi ketenagakerjaan yang saat ini berlaku.

Dua PP Turunan UU Cipa Kerja Direvisi

Sabda menyebut ada beberapa Peraturan Pemerintah (PP) yang merupakan turunan dari Undang Undang Cipta Kerja klaster Ketenagakerjaan yang perlu menjadi prioritas. Kebijakan itu meliputi PP Nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja dan PP Nomor 36 tahun 2021 yang telah diubah dengan PP Nomor 51 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas PP Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan.

“PP No. 35 tahun 2021 perlu segera direvisi karena sejak adanya regulasi ini, pekerja menjadi kehilangan jaminan kepastian kerja karena mudahnya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), sedangkan hak atas kompensasi PHK sangat minim,” kata dia.

Sabda mengatakan perlu adanya pembatasan yang tegas terkait jenis pekerjaan yang bisa menggunakan mekanisme outsourcing dan pembatasan masa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu. Langkah ini disebut agar setiap pekerja bisa mendapatkan perlindungan dan jaminan kepastian kerja.

Selain itu, Sabda mengatakan pemerintah juga perlu merevisi ketentuan Pasal 52 ayat 2 PP Nomor 35 Tahun 2021. Regulasi ini mengatur alasan PHK karena pelanggaran bersifat mendesak. Akibatnya pekerja yang menerima PHK hanya diberikan kompensasi berupa uang penggantian hak dan uang pisah yang tidak ada ketentuan minimalnya.

“Sedangkan pada Pasal 52 ayat 3 PP 35/2021 menyebutkan pengusaha dapat melakukan PHK tanpa surat pemberitahuan PHK,” kata dia.

Sabda mengatakan penjelasan Pasal 52 ayat 2 PP 35/2021 yang mengatur PHK karena pelanggaran bersifat mendesak, ternyata sama dengan ketentuan Pasal 158 ayat 1 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) yang mengatur tentang PHK karena kesalahan berat. Faktanya, kata dia, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No.012/PUU-I/2003 pada 28 Oktober 2004, ketentuan Pasal 158 ayat 1 UU Nomor 13 Tahun 2003, tentang PHK karena kesalahan berat, telah diputuskan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak berkekuatan hukum yang mengikat.

Sedangkan terkait dengan PP Nomor 36 Tahun 2021 yang telah diubah dengan PP No. 51 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas PP Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan, Sabda menyatakan pemerintah perlu merevisi dengan mengembalikan formula penghitungan upah minimum berdasar Survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL), produktivitas, dan pertumbuhan ekonomi.

“Dasar hukum terkait KHL saat ini adalah Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kebutuhan Hidup Layak, yaitu sebanyak 64 komponen. Perlu dilakukan revisi untuk perbaikan kuantitas dan kualitas KHL,” kata Sabda.

UU Cipta Kerja Tak Bisa Naikkan UMP

Sabda menyebut sejak berlakunya UU Cipta Kerja, kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan/atau Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK), tidak pernah lebih dari 10 persen. Bahkan, kata dia, pada 2021 pemerintah tidak menaikkan UMP dan/atau UMK.

Ia merincikan pada 2020 kenaikan UMP dan/atau UMK dipatok hanya 8,51 persen. Kemudian, pada 2021 pemerintah tidak menaikkan UMP dan/atau UMK karena kondisi ekonomi Indonesia dalam masa pemulihan setelah pandemi Covid-19. Sementara, pada 2022, kenaikan UMP rata-rata 1,09 persen.

Selanjutnya, pada 2023, melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023, telah membatasi kenaikan UMP tidak boleh melebihi 10 persen. Sedangkan, pada 2024, kenaikan UMP antara 1,19 persen sampai 7,5 persen.

TEMPO.CO, Jakarta - Airlangga Hartarto kembali menjabat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, setelah dilantik bersama sejumlah menteri dalam Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta Pusat pada Senin, 21 Oktober 2024. Usai dilantik, Airlangga disambut para staf di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat.

Di hadapan jajarannya di Kemenko Perekonomian, Airlangga mengatakan posisi yang kembali ia tempati merupakan amanat yang berat. Sehingga menurut dia, kementeriannya perlu bekerja lebih keras. “Alhamdulillah dapat amanat yang berat, jadi kita perlu bekerja lebih keras,” kata dia kepada wartawan. “Apalagi tentu ada perubahan daripada konsentrasi dari kantor Kemenko,” tutur dia, Senin, 21 Oktober 2024.

Airlangga mengungkapkan, saat ini, ada beberapa penyesuaian sektor yang berada di bawah koordinasi kemenko perekonomian, antara lain isu energi, investasi, dan juga pariwisata. “Sehingga pesannya jelas, harus mengumpulkan devisa, harus meningkatkan investasi, harus membuka lebih banyak lapangan kerja,” ujarnya.

Sebelumnya, kementerian/lembaga yang berada di bawah Kemenko Perekonomian diatur sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 67 tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju 2019-2024.

Di dalam Kabinet Indonesia Maju pimpinan Joko Widodo atau Jokowi sebelumnya, Kemenko Perekonomian mengoordinasikan struktur yang cukup gemuk di antaranya, Kementerian Keuangan, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah serta instansi lain yang dianggap perlu.

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menggelar acara serah terima jabatan (sertijab) yang menandai peralihan jabatan Budi Arie Setiadi selaku Menteri Komunikasi dan Informatika kepada Meutya Hafid yang akan secara resmi menyandang status sebagai Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi). Acara tersebut digelar tertutup di kantor Kemenkominfo, Jakarta Pusat, pada Senin, 21 Oktober 2024.

Di dalam sambutannya, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid berkomitmen untuk melanjutkan program-program strategis yang telah dijalankan Kemenkominfo di bawah pimpinan Budi Arie. “Fokus-fokus kami tentu, masih sama, melanjutkan apa yang sudah dilakukan menteri sebelumnya,” tuturnya.

Salah satu program garapan Budi Arie yang kemudian disinggung oleh Meutya adalah pemberantasan judi online yang sejauh ini memang telah menjadi perhatian pemerintah. “Perang beliau (Budi Arie) terhadap judi online pastinya akan kami teruskan bersama-sama. Enggak boleh kendor ya, teman-teman,” kata Meutya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, bahwa hingga pertengahan September 2024, Kemenkominfo telah berhasil menutup total lebih dari 3 juta situs judi online. Tepatnya, sebanyak 3.277.834 konten bermuatan judi online telah berhasil diputus aksesnya.

Selain itu, Meutya juga menyebutkan ihwal upaya pemerataan internet berupa akses internet yang menyeluruh dan berkeadilan.

Kemudian, ia juga menyebut persoalan keamanan data yang merupakan permasalahan bersama. Menurutnya, tantangan perlindungan data bukan hanya masalah bagi para menteri sebelumnya, tetapi juga permasalahan yang dihadapi seluruh bangsa.

Meutya menyampaikan bahwa perubahan nomenklatur kementerian menjadikan tugas yang ia emban akan semakin berat. Namun, ia optimistis bahwa seluruh pihak yang terlibat mampu bekerja secara profesional.

"Tentu kami akan perhatikan, mudah-mudahan tidak ada yang terlupa dari tim besar ini yang kemarin sudah diyakinkan oleh Budi Arie. InsyaAllah semuanya profesional," kata dia.

Ia menyatakan cita-cita digital merupakan salah satu aspek yang juga banyak disebut dalam pidato pertama Presiden Prabowo usai pelantikannya pada Ahad, 20 Oktober 2024. Sehingga, ia meyakini bahwa upaya transformasi digital merupakan salah satu fokus pemerintahan yang baru.

INFO BISNIS – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI melalui Bank Representative Saudi Arabia menampilkan produk dari lima UMKM binaan alumni Brilianpreneur, yaitu Restu Mande, Arva, Matoh, Havilla Tea, Muniru Coffee di Pameran “Amazing Indonesia” yang berlangsung 26-28 September 2024 di Hotel Al Mutlaq, Al Madinah Road, Jeddah. Adapun keikutsertaan BRI dalam pameran tersebut merupakan bagian dari Road to BRI UMKM EXPO(RT) 2025 yang sebelumnya program tersebut dikenal dengan nama UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR.

Perubahan nama tersebut merupakan sebuah langkah untuk memperkuat posisi BRI sebagai bank yang konsisten mendukung UMKM dengan menyelenggarakan BRI Microfinance Outlook secara bersamaan pada event BRI UMKM EXPO(RT) 2025. “BRI UMKM EXPO(RT) merupakan langkah konkret yang diberikan BRI sebagai bentuk komitmen BRI dalam mendukung UMKM untuk siap bersaing di pasar global,” kata Direktur Commercial, Small, and Medium Business BRI Amam Sukriyanto, baru-baru ini.

BRI UMKM EXPO(RT), lanjut dia, menjadi momentum strategis bagi UMKM baik yang sekarang sudah bermitra dengan BRI maupun yang baru berminat untuk bergabung memperluas jangkauan pasar mereka dan mempertemukan mereka dengan potential buyer internasional. “BRI terus berkomitmen untuk terus memajukan UMKM, baik dari sisi pemberian pembiayaan, pendampingan bisnis, program pemberdayaan hingga bagaimana mengakses pasar yang lebih luas sampai ke pasar global,” ujar Amam.

Berbagai kegiatan terkait pengembangan UMKM diharapkan dapat memberikan dampak positif dan meluas pada kemajuan, serta pengembangan kapasitas serta kualitas pelaku usaha Indonesia. Upaya tersebut bukan hanya tentang peningkatan penjualan UMKM, tetapi juga merupakan langkah BRI dalam hal pemberdayaan finansial masyarakat serta peningkatan literasi keuangan yang akan membawa kita menuju masyarakat Indonesia yang lebih inklusif dan maju secara ekonomi. (*)