TEMPO.CO, Jakarta - Berita terpopuler ekonomi dan bisnis sepanjang Selasa, 6 Agustus 2024 dimulai dengan Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Rachmat Kaimuddin berharap aturan baru mengenai bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi rampung pada 1 September 2024.

Kemudian informasi mengenai Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto meminta aparat penegak hukum mengusut dugaan permainan tambang nikel milik Wali Kota Medan Bobby Nasution di Kabupaten Halmahera Timur, Maluku.

Berita lainnya tentang ekonom UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, menyebut pemerintah terlalu ambisius menggelar perayaan HUT Kemerdekaan RI di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.

Selain itu informasi tentang Keputusan Pimpinan Pusat atau PP Muhammadiyah untuk menerima izin tambang untuk ormas keagamaan menuai polemik. Terakhir respons Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan atas tudingan ke instansinya karena dinilai tak transparan soal data muatan 26.415 kontainer impor yang sempat tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Perak. Berikut ringkasan dari ketiga berita tersebut:

1. Molor dari Jadwal, Nasib Pembatasan BBM Bersubsidi Kini Ada di Tangan Prabowo?

Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Rachmat Kaimuddin berharap aturan baru mengenai bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi rampung pada 1 September 2024. Jadwal itu mundur dari rencana sebelumnya pada 17 Agustus 2024 sebagaimana disampaikan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan.

“Waktu itu, Pak Luhut ingin seperti itu (berlaku mulai 17 Agustus). Tapi ini kayaknya akan digeser sedikit. Harapannya kita bisa lock semuanya 1 September, peraturan segala macamnya,” kata Rachmat dalam diskusi media Kebijakan Baru Subsidi BBM di Jakarta, Senin, 5 Agustus 2024.

Dia menyebut, pihaknya masih terus mempersiapkan kebijakan dan tata laksana pembelian BBM bersubsidi. Namun, lanjut dia, apabila tidak dapat diselesaikan di pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi, maka akan diteruskan oleh presiden terpilih periode 2024-2029 Prabowo Subianto.

Baca berita selengkapnya di sini.<!--more-->

2. Legislator PKS Minta Dugaan Permainan Tambang Anak Mantu Jokowi Diusut: Kalau Benar, Menambah Runyam Dunia Pertambangan

Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto meminta aparat penegak hukum mengusut dugaan permainan tambang nikel milik Wali Kota Medan Bobby Nasution di Kabupaten Halmahera Timur, Maluku. Sebelumnya, hal ini terungkap dalam persidangan mantan Gubernur Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba yang digelar di Pengadilan Negeri Ternate pada Rabu, 31 Juli 2024.

"Kalau keterangan ini benar, menambah runyam dunia pertambangan minerba yang sudah memprihatinkan," kata Mulyanto melalui keterangan tertulis, Senin, 5 Agustus 2024.

Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini meminta aparat penegak hukum menindaklanjuti keterangan dalam persidangan itu. Sebab, Mulyanto berujar, kasus ini sangat penting lantaran melibatkan sosok spesial dari keluarga Istana yang dekat dengan pusat kekuasaan. "Bila terbukti, harus ditindak sesuai aturan hukum yang berlaku," ujarnya.

Baca berita selengkapnya di sini.<!--more-->

3. Pemerintah Sewa Seribu Unit Mobil untuk HUT Kemerdekaan RI di IKN, Ekonom: Menghamburkan Uang Negara

Ekonom UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, menyebut pemerintah terlalu ambisius menggelar perayaan HUT Kemerdekaan RI di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. Padahal, infrastruktur di ibu kota baru belum lengkap lantaran pembangunannya belum rampung.

Achmad lantas menyoroti langkah Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) menyewa seribu unit mobil bagi tamu acara kenegaraan tersebut. Menurutnya, langkah itu merupakan suatu pemborosan. "Menghamburkan uang negara," kata Achmad dalam keterangannya kepada Tempo, Selasa, 6 Juli 2024.

Terlebih, biaya sewa mobil itu kabarnya melonjak tajam. Bahkan, penyewaan juga dilakukan dari berbagai daerah di Indonesia, termasuk Surabaya, Jakarta, Sidoarjo, Semarang, Solo, Makassar, Bali, dan Palu. Biaya pengirimannya satu unit mobil itu ditengarai membutuhkan biaya Rp 13 juta. "Pemerintah tidak bijak," ujarnya.

Baca berita selengkapnya di sini.<!--more-->

4. Ramai-ramai Internal Muhammadiyah Tolak Konsesi Izin Tambang Pemerintah

Keputusan Pimpinan Pusat atau PP Muhammadiyah untuk menerima izin tambang untuk ormas keagamaan menuai polemik. Sejumlah pihak dari kalangan internal menolak sikap tersebut. Mereka menilai kegiatan tambang ekstraktif memiliki banyak mudarat. Bahkan Izin Pengelolaan Tambang (IUP) itu dinilai sarat kepentingan politik transaksional.

Sebelumnya, pada Rabu, 24 Juli 2024, Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas blak-blakan menjelaskan alasan pihaknya menerima izin tambang. Salah satunya, kata Anwar, agar Muhammadiyah bisa mengelola tambang dengan baik dan benar, sesuai dengan yang nilai-nilai dari ajaran agama.

“Semestinya ormas keagamaan ini diberi kesempatan mengelola tambang. Agamanya dibawa dalam proses pengolahan tambang,” ujarnya saat dihubungi Tempo pada Rabu malam.

Baca berita selengkapnya di sini.<!--more-->

5. Kemenperin Tuding Data Muatan 26.415 Kontainer Impor Tak Transparan, Bea Cukai: Yang Mananya?

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan merespons tudingan ke instansinya karena dinilai tak transparan soal data muatan 26.415 kontainer impor yang sempat tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Perak. Juru Bicara Juru Bicara Kementerian Perindustrian atau Kemenperin Febri Hendri Antoni Arif sebelumnya menyebut data itu tak bisa digunakan untuk memitigasi dampak pelolosan kontainer.

Menanggapi hal itu, Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Nirwala Dwi Heryanto mengaku bingung dengan tudingan Kemenperin. Menurut dia, data muatan kontainer itu telah dijelaskan Bea Cukai secara lebih rinci dalam lampiran surat. Namun, dia enggan mengungkapkan isi lampiran itu.

“Surat enggak boleh dibuka,” kata dia saat ditemui Tempo di sela-sela ekspose barang impor ilegal di Tempat Penimbunan Pabean Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Selasa, 6 Agustus 2024.

Baca berita selengkapnya di sini.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menghadiri peresmian gedung baru ketiga PT Volex Indonesia di Kawasan Industri Sekupang, Kota Batam, Kepulauan Riau pada Minggu, 4 Agustus 2024. Perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur kabel dan konektor elektronik itu milik konglomerat asal Inggris sekaligus sahabat Prabowo, Nathaniel Philip Victor James Rothschild atau Nat Rothschild.

Dalam sambutannya, Prabowo mengaku bangga perusahaan manufaktur itu terus melakukan ekspansi. “Apalagi ketika tadi saya diajak keliling melihat berbagai produknya, semua untuk memenuhi kebutuhan ekspor. Lebih dari itu, hasil produksinya telah diakui mempunyai mutu yang memadai,” kata Prabowo di Batam, Minggu, 4 Agustus 2024, seperti dikutip dari rilis Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepulauan Riau.

Profil Nat Rothschild

Nathaniel Philip Victor James Rothschild merupakan anak bungsu dari Nathaniel Charles Jacob Rothschild dan Serena Mary (Lady Rothschild). Dia menempuh studi di sekolah dasar Colet Court (St Paul’s Juniors), pendidikan menengah Eton College, dan perguruan tinggi Wadham College, Kota Oxford, Inggris.

Nat tercatat pernah menjadi direktur pengganti di RIT Capital Partners Plc (sebelumnya Rothschild Investment Trust) pada Maret 2000. Dia juga menduduki posisi direktur non-eksekutif penuh pada 2004 hingga 2010 ketika mengundurkan diri dari kursi Dewan RIT untuk fokus pada kegiatan lain.

Nat juga dikenal sebagai Ketua JNR Limited, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa penasihat investasi, terutama pada pasar negara berkembang, sektor logam, pertambangan, dan sumber daya. Dia pun sempat menjadi Wakil Ketua Dana Lindung Nilai Atticus Capital dari 1996 hingga dibubarkan pada 2009.

Selain itu, jabatan-jabatan strategis lainnya yang pernah diembannya adalah Ketua Vivarte, pengecer Pan-Eropa dan pemilik merek pakaian Kookai. Dia juga pernah ditunjuk sebagai Direktur Barrick Gold Corporation pada periode 2010 hingga 2013.

Nat Rothschild mulai bergabung dengan Volex pada 2015, dan kemudian menjadi Ketua Eksekutif. Melalui perusahaan investasinya, NR Holdings Ltd, dia menjadi pemegang saham terbesar di Volex Plc. Dia juga diangkat sebagai Foundation Fellow di Wadham College pada 2018.

Setelah kematian ayahnya, Jacob Rothschild yang juga dikenal sebagai Lord Rothschild ke-4 pada Maret 2024, Nat menjadi Lord Rothschild ke-5. Untuk diketahui, keluarga Rothschild adalah dinasti bankir Yahudi-Jerman di Eropa yang merintis bisnisnya sejak abad ke-18.

Selanjutnya baca: Pernah Berseteru dengan Bakrie<!--more-->

Menurut Forbes, sebagai pewaris usaha perbankan Eropa yang telah berusia lebih dari dua abad, Nat Rothschild diperkirakan memiliki kekayaan bersih hingga US$ 1 miliar atau sekitar Rp16,1 triliun (kurs Rp 16.100) per 3 Januari 2012.

Nat membangun kerajaan bisnisnya dengan berinvestasi di berbagai komoditas, termasuk saham di salah satu produsen batu bara terbesar di Indonesia, Bumi Plc, bagian dari Grup Bakrie pada 2010. Namun, kerja sama itu tidak berlangsung lama karena Rothschild menuduh Bakrie menyelewengkan dana, sebaliknya, Bakrie menuduh Nat mencuri data-data perusahaan untuk kepentingan pribadi.

Setelah melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Bumi Plc di London, Inggris, Kamis, 21 Februari 2013 waktu setempat, 63 persen suara menyetujui Bakrie Group membeli kepemilikan saham Bumi Resources (BUMI) dari pihak Bumi Plc.

“Rothschild dikalahkan oleh Bakrie sebagai pemegang saham Bumi Plc. Kemenangan ini adalah kemenangan besar untuk mengembalikan nilai pemegang saham,” kata Senior Vice President Bakrie Group kala itu, Christopher Fong kepada Tempo, Jumat, 22 Februari 2013.

MELYNDA DWI PUSPITA

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi akan mengunjungi Kawasan Ekonomi Khusus di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, pada Rabu, 9 Agustus 2024.

Deputi Protokol dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Perman mengonfirmasi ini melalui pesan singkat kepada Tempo.

“Bapak Presiden akan meresmikan Pabrik Bahan Anoda Baterai Lithium PT Indonesia BTR New Energy Material,” kata Yusuf pada Selasa, 8 Agustus 2024.

Yusuf mengatakan nilai investasi tahap pertama untuk Pabrik Bahan Anoda Baterai Lithium ini sudah menerima realisasi sebesar Rp 478 juta USD, dengan kapasitas produksi bahan anoda baterai 80 ribu ton per tahun.

“Setelah acara Beliau akan langsung kembali ke Jakarta,” kata Yusuf tanpa memberikan rincian agenda Jokowi.

TEMPO.CO, Jakarta- Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKop UKM) mengklaim aplikasi Temu dari China berbahaya bagi UMKM di Indonesia. “Temu ini aplikasi jahat dari China yang kalau dibiarkan masuk, UMKM akan mati,” kata Direktur Utama Smesco Indonesia Wientor Rah Mada dalam diskusi perihal Serbuan Produk Impor di Kantor KemenKop UKM, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa, 6 Agustus 2024.

Wientor mengatakan barang yang diperdagangkan di Temu tak ada seller, reseller, hingga dropshiper sebagaimana aplikasi jual-beli online lainnya. Menurut dia, Temu bakal tak segan-segan memberikan diskon 90 persen jika masuk ke Indonesia, jika menilik situasi di Thailand. Bahkan di AS di beberapa kondisi mereka memberikan harga 0 persen. Jadi pembeli hanya bayar ongkos kirim saja,” ujarnya.

Ia berasumsi, platform Temu menjual barang-barang atau produk dead stock yang tak laku di China dengan tujuan mengopernya ke negara-negara lain. Hal itu menurut dia sejalan dengan kondisi China yang sedang surplus barang.

“Jadi bukan tak mungkin mereka melakukannya di negara kita,” ujar Wientor.

Pada kesempatan yang sama, Staf Khusus MenkopUKM Bidang Pemberdayaan Ekonomi Kreatif FIki Satari menuturkan, cara kerja Temu diduga langsung mengirimkan produknya ke konsumen dari pabrik karena sudah terhubung dengan 80 pabrik di China.

Temu juga, kata Fiki, sudah mencoba mendaftarkan diri dan masuk ke Indonesia sejak September 2022 namun tak kunjung berhasil dengan alasan sudah ada merek yang sama di Indonesia.

“Sekarang sedang proses pengajuan ulang didaftarkan langsung oleh dua pihak berbeda. Kami dapat datanya Temu ini bisa makan perusahaan global seperti TikTok, selevel ByteDance,” katanya.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag), Isy Karim, mengungkapkan aplikasi Temu sampai saat ini belum mengantongi izin beroperasi di Indonesia. “Sampai sekarang belum ada izinnya,” ujar Isy saat ditemui di Kantor Kemendag, Jakarta Pusat, Rabu, 19 Juni 2024. Dia mengaku telah berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk memastikan hal ini.

Ihwal belum terbitnya izin itu, Isy menjelaskan Temu beroperasi dengan model bisnis factory to consumer. Menurut dia, model bisnis ini tidak cocok dengan kebijakan di Indonesia karena bertentangan dengan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaran Bidang Perdagangan.

Setiap transaksi dari pabrik ke konsumen, Isy mengatakan, harus dihubungkan oleh perantara atau distributor. “Jadi tidak bisa dari pabrik langsung ke konsumen,” kata dia. Meski begitu, dia mengatakan akan memantau aplikasi Temu secara intensif.

BAGUS PRIBADI | HAN REVANDA PUTRA

TEMPO.CO, Jakarta- Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKop UKM) mengklaim aplikasi Temu dari China berbahaya bagi UMKM di Indonesia. “Temu ini aplikasi jahat dari China yang kalau dibiarkan masuk, UMKM akan mati,” kata Direktur Utama Smesco Indonesia Wientor Rah Mada dalam diskusi perihal Serbuan Produk Impor di Kantor KemenKop UKM, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa, 6 Agustus 2024.

Wientor mengatakan barang yang diperdagangkan di Temu tak ada seller, reseller, hingga dropshiper sebagaimana aplikasi jual-beli online lainnya. Menurut dia, Temu bakal tak segan-segan memberikan diskon 90 persen jika masuk ke Indonesia, jika menilik situasi di Thailand. Bahkan di AS di beberapa kondisi mereka memberikan harga 0 persen. Jadi pembeli hanya bayar ongkos kirim saja,” ujarnya.

Ia berasumsi, platform Temu menjual barang-barang atau produk dead stock yang tak laku di China dengan tujuan mengopernya ke negara-negara lain. Hal itu menurut dia sejalan dengan kondisi China yang sedang surplus barang.

“Jadi bukan tak mungkin mereka melakukannya di negara kita,” ujar Wientor.

Pada kesempatan yang sama, Staf Khusus MenkopUKM Bidang Pemberdayaan Ekonomi Kreatif FIki Satari menuturkan, cara kerja Temu diduga langsung mengirimkan produknya ke konsumen dari pabrik karena sudah terhubung dengan 80 pabrik di China.

Temu juga, kata Fiki, sudah mencoba mendaftarkan diri dan masuk ke Indonesia sejak September 2022 namun tak kunjung berhasil dengan alasan sudah ada merek yang sama di Indonesia.

“Sekarang sedang proses pengajuan ulang didaftarkan langsung oleh dua pihak berbeda. Kami dapat datanya Temu ini bisa makan perusahaan global seperti TikTok, selevel ByteDance,” katanya.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag), Isy Karim, mengungkapkan aplikasi Temu sampai saat ini belum mengantongi izin beroperasi di Indonesia. “Sampai sekarang belum ada izinnya,” ujar Isy saat ditemui di Kantor Kemendag, Jakarta Pusat, Rabu, 19 Juni 2024. Dia mengaku telah berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk memastikan hal ini.

Ihwal belum terbitnya izin itu, Isy menjelaskan Temu beroperasi dengan model bisnis factory to consumer. Menurut dia, model bisnis ini tidak cocok dengan kebijakan di Indonesia karena bertentangan dengan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaran Bidang Perdagangan.

Setiap transaksi dari pabrik ke konsumen, Isy mengatakan, harus dihubungkan oleh perantara atau distributor. “Jadi tidak bisa dari pabrik langsung ke konsumen,” kata dia. Meski begitu, dia mengatakan akan memantau aplikasi Temu secara intensif.

BAGUS PRIBADI | HAN REVANDA PUTRA

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Perhubungan telah menyiapkan tempat parkir pesawat khusus untuk Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan presiden terpilih Prabowo Subianto dan wakilnya Gibran Rakabuming Raka. Lokasi parkir disediakan untuk tamu very very important person atau VVIP yang datang mengikuti upacara HUT RI Ke-79 di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Juru bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati mengatakan ada empat tempat parkir yang disediakan di Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman di Sepinggan, Kalimantan Timur. "Tiga parking stand untuk pesawat udara Presiden serta presiden dan wakil presiden terpilih, 1 parking stand pesawat VIP lainnya," tutur Adita melalui aplikasi perpesanan, Selasa malam, 6 Agustus 2024.

Adita mengatakan, di Bandara APT Pranoto Samarinda di Kalimantan Timur tersedia 8 parking stand dan 2 parking stand narrow body untuk kedatangan tamu VIP. Selain itu, kedua bandara tersebut akan diusulkan untuk peningkatan jam operasional 24 jam selama kegiatan HUT RI berlangsung.

Operasi bandara selama 24 jam dijadwalkan pada dua hari sebelum HUT RI dan dua hari setelah upacara. Adapun Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman disebut siap mendukung adanya tambahan penerbangan yang sudah diajukan oleh beberapa maskapai. "Di antaranya Pelita Air dan Garuda Indonesia," ucap dia.

Menurut dia, sesuai Keputusan Menteri Sekretaris Negara tentang Panitia Pelaksana Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2024, Kementerian Perhubungan mendapat tugas memberikan dukungan transportasi pada kegiatan HUT RI di IKN.

"Salah satu bentuk dukungan dari sisi transportasi darat adalah pengadaaan 97 unit armada bus. Bus ini akan dipakai untuk mobilisasi selama rangkaian kegiatan upacara HUT RI," ucap juru bicara kementerian yang dipimpin Budi Karya Sumadi itu.

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Pembangunan Nasional mencatat hingga saat ini sekitar 8,2 juta rumah tangga di Indonesia masih mengandalkan kayu bakar sebagai sumber energi untuk memasak.

Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Bappenas Maliki Indra mengatakan hal itu menandakan adanya ketimpangan akses energi di kalangan rumah tanggamiskin. Maliki berkata meski tren penggunaan kayu bakar makin berkurang seiring peningkatan kesejahteraan rumah tangga, kayu bakar masih menjadi pilihan utama karena aksesnya yang mudah.

Maliki mengatakan rumah tangga yang menggunakan kayu bakar untuk memasak diperkirakan tidak berkurang bila pemerintah tidak menyediakan akses energi bersih. Bahkan, kata dia, saat ini masih ada sekitar 1 juta jiwa yang belum merasakan manfaat listrik secara maksimal.

"Penggunaan kayu bakar masih banyak, terutama kalau kita klasifikasi kesejahteraan hampir sekitar 50 persen masyarakat termiskin menggunakan kayu bakar atau setara dengan 8 juta rumah tangga," katanya saat menjadi pembicara dalam rangkaian kegiatan penandatanganan kerjasama antara Bappenas dan WRI Indonesia dalam penyusunan indikator transisi energi berkeadilan di Jakarta, Selasa, 6 Agustus 2024

Berdasarkan data Bappenas, penggunaan kayu bakar didominasi oleh keluarga kategori desil I dengan dengan persentase 26,61 penduduk atau 2.181.568 rumah tangga. Adapun provinsi dengan penggunaan kayu bakar terbanyak yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah dan Nusa Tenggara Timur.

Dia mengatakan transisi energi berkeadilan yang menjadi target dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 akan memprioritaskan kelompok masyarakat miskin. "Meski jumlahnya minoritas, ini harus diselesaikan jika kita bicara transisi berkeadilan," ujarnya.

Ekonom Universitas Gadjah Mada Maxensius Tri Sambodo dalam tulisannya di The Conversation mengatakan pemerintah menargetkan elektrifikasi 100 persen bisa dicapai pada 2020.

Namun Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), baru DKI Jakarta dan Bali yang mencapai rasio elektrifikasi 100 persen. Adapun secara nasional, persentase rumah tangga yang terakses listrik yaitu 99,78 persen.

Menurut Sambodo, tidak tercapainya target itu lantaran pemerintah gagal menangkap kompleksitas masalah, terutama terkait pemenuhan energi listrik dan energi bersih untuk memasak.

"Bahwa kemiskinan energi ganda ini masih terjadi karena banyak penduduk tidak memiliki akses layak untuk mendapatkan energi akibat tingkat pendidikan yang rendah, kondisi ekonomi yang lemah dan lokasi tempat tinggal mereka yang berada di daerah terpencil," tulis Sambodo dikutip Senin, 6 Agustus 2024.

Sejak 2017 pemerintah secara berkala menyalurkan panel surya atau Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE) ke daerah terpencil. Namun, kata Sambodo, kebijakan itu terkesan setengah hati karena alat yang disalurkan belum memenuhi standar Badan Energi Dunia.

"Rata-rata konsumsi listrik per per tahun per keluarga pengguna LTSHE baru sekitar 389 kWh, masih jauh di bawah standar dari Badan Energi Dunia 1.250 kWh per rumah tangga. Akibatnya kondisi kesenjangan besaran konsumsi energi kian melebar," jelasnya.

Terkait penggunaan kayu bakar untuk rumah tangga, Sambodo mengatakan hal itu tidak akan teratasi selama belum ada infrastruktur distribusi energi bersih. Selain itu, kata dia, rendahnya daya beli masyarakat turut menjadi faktor dipilihnya kayu bakar.

Dia menambahkan pada tahun 2018 hampir 30 persen desa di seluruh Indonesia atau lebih dari 25,000 desa masih menggunakan kayu bakar. "Hingga saat ini, desa-desa tersebut tidak memiliki akses energi bersih, misalkan untuk beralih ke listrik, gas, ataupun biogas untuk desa-desa tersebut."

TEMPO.CO, Tangerang - Maskapai penerbangan nasional PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. menambah jumlah penerbangan ke Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman, Balikpapan untuk mendukung kelancaran acara HUT RI ke-79 di Ibu Kota Nusantara (IKN) Kalimantan Timur.

"Tetapi kami nanti akan koordinasi dengan penyelenggara (HUT RI) di IKN," kata Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra di Tangerang, Selasa, 6 Agustus 2024.

Ia mengatakan, Garuda Indonesia melakukan penambahan jadwal penerbangan menuju Balikpapan ini berjumlah tujuh flight yang akan dimulai pada 16 Agustus mendatang.

Selain itu, untuk memperlancar perjalanan dari Bandara Soekarno-Hatta (Soetta) Tangerang, Banten ke Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman, Balikpapan, Kalimantan Timur, Garuda Indonesia akan menggunakan pesawat berbadan besar.

"Ada penambahan tujuh penerbangan untuk ke Balikpapan, itu biasanya kami tambah tiga penerbangan. Tapi kami juga sudah menyampaikan pesan terutama ke panitia HUT RI di IKN dan kami akan menerbangkan jenis pesawat besar," jelasnya.

Irfan mengungkapkan, selain meningkatkan jumlah penerbang ke IKN, Garuda Indonesia juga melakukan penambahan penerbangan rute-rute khusus pada perhelatan MotoGP Mandalika.

"Jadi MotoGP Mandalika kemudian dalam waktu dekat HUT di IKN dan WWF. Garuda akan mendukung kegiatan skala nasional dan tentu saja akan ada rute-rute khusus," ungkapnya.

Irfan menegaskan, untuk melakukan kelancaran Garuda Indonesia telah berkoordinasi dengan penyelenggara dan Pengembangan Pariwisata Indonesia (Tourism Development Corporation atau ITDC) sebagai persiapan menjelang balapan di Mandalika dan IKN.

"Kami juga sudah menyampaikan pesan banyak terutama Panitia HUT RI di IKN. Saya infokan pada pertama kali untuk Mandalika dalam satu hari itu ada 23 penerbangan, jadi kami lihat dari kebutuhannya," kata dia.

TEMPO.CO, Tangerang - Maskapai penerbangan nasional PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. menambah jumlah penerbangan ke Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman, Balikpapan untuk mendukung kelancaran acara HUT RI ke-79 di Ibu Kota Nusantara (IKN) Kalimantan Timur.

"Tetapi kami nanti akan koordinasi dengan penyelenggara (HUT RI) di IKN," kata Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra di Tangerang, Selasa, 6 Agustus 2024.

Ia mengatakan, Garuda Indonesia melakukan penambahan jadwal penerbangan menuju Balikpapan ini berjumlah tujuh flight yang akan dimulai pada 16 Agustus mendatang.

Selain itu, untuk memperlancar perjalanan dari Bandara Soekarno-Hatta (Soetta) Tangerang, Banten ke Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman, Balikpapan, Kalimantan Timur, Garuda Indonesia akan menggunakan pesawat berbadan besar.

"Ada penambahan tujuh penerbangan untuk ke Balikpapan, itu biasanya kami tambah tiga penerbangan. Tapi kami juga sudah menyampaikan pesan terutama ke panitia HUT RI di IKN dan kami akan menerbangkan jenis pesawat besar," jelasnya.

Irfan mengungkapkan, selain meningkatkan jumlah penerbang ke IKN, Garuda Indonesia juga melakukan penambahan penerbangan rute-rute khusus pada perhelatan MotoGP Mandalika.

"Jadi MotoGP Mandalika kemudian dalam waktu dekat HUT di IKN dan WWF. Garuda akan mendukung kegiatan skala nasional dan tentu saja akan ada rute-rute khusus," ungkapnya.

Irfan menegaskan, untuk melakukan kelancaran Garuda Indonesia telah berkoordinasi dengan penyelenggara dan Pengembangan Pariwisata Indonesia (Tourism Development Corporation atau ITDC) sebagai persiapan menjelang balapan di Mandalika dan IKN.

"Kami juga sudah menyampaikan pesan banyak terutama Panitia HUT RI di IKN. Saya infokan pada pertama kali untuk Mandalika dalam satu hari itu ada 23 penerbangan, jadi kami lihat dari kebutuhannya," kata dia.

TEMPO.CO, Jakarta - Berita-berita terkini ekonomi dan bisnis hingga Selasa sore, 6 Agustus 2024 dimulai dari Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengakui bahwa anggaran perayaan HUT RI ke-79 lebih besar daripada tahun-tahun sebelumnya. Sebab perayaan digelar di dua tempat, Ibu Kota Nusantara (IKN) dan Jakarta.

Disusul, tarif hotel dan sewa mobil untuk keperluan undangan yang menghadiri Upacara HUT Kemerdekaan RI di IKN, 17 Agustus 2024, melonjak.

Selanjutnya, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyebut terdapat 32.064 pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) pada periode Januari hingga Juni 2024.

Berikutnya, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Ditjen Bea Cukai) Kementerian Keuangan merespons tudingan ke instansinya karena dinilai tak transparan soal data muatan 26.415 kontainer impor yang sempat tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Perak.

Terakhir, Kepala Badan Kebijakan Fiskal atau BKF Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengatakan nilai belanja pemerintah pusat meningkat dari target tahun ini. Selain belanja negara yang memang naik, belanja APBN 2024 juga diprediksi membengkak akibat asumsi kurs yang berbeda.

Kelima berita ini paling banyak diakses pembaca kanal Ekonomi dan Bisnis Tempo.co.

Berikut ringkasan lima berita yang trending tersebut:

Selanjutnya: 1. Pratikno Akui Perayaan HUT RI ke-79 di IKN dan Jakarta....

<!--more-->

1. Pratikno Akui Perayaan HUT RI ke-79 di IKN dan Jakarta Bikin Anggaran Membengkak

Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengakui bahwa anggaran perayaan HUT RI ke-79 lebih besar daripada tahun-tahun sebelumnya. Sebab perayaan digelar di dua tempat, Ibu Kota Nusantara (IKN) dan Jakarta.

“Ya, karena upacara sekarang itu kan diselenggarakan di dua tempat tentu saja anggarannya lebih besar dari sebelumnya,” kata Pratikno usai rapat di Gedung Kementerian Sekretariat Negara pada Selasa, 6 Agustus 2024.

Pratikno tidak memberikan rincian anggaran berlebih yang dia maksud. Namun, dia menegaskan bahwa jumlahnya, “tidak signifikan.” Tempo belum bisa memastikan besaran anggaran HUT RI setiap tahunnya.

Berita selengkapnya baca di sini.

2. Tarif Hotel dan Sewa Mobil untuk Upacara 17 Agustus di IKN Melonjak, Toyota Alphard Rp 25 Juta per Hari

Tarif hotel dan sewa mobil untuk keperluan undangan yang menghadiri Upacara HUT Kemerdekaan RI di IKN, 17 Agustus 2024, melonjak.

Menurut laporan Antara, tarif sewa mobil normal untuk jenis Toyota Fortuner sekitar Rp 2,5 juta per hari, dan saat ini menjadi Rp 5 juta per hari. Kemudian minibus Toyota Hi-Ace Rp 3,5 juta per hari menjadi Rp 15 juta per hari, Toyota Alphard dari Rp 7 juta per hari, naik menjadi Rp 25 juta per hari.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Asosiasi Pengusaha Rental Mobil Daerah Indonesia (Asperda) Kaltim, Damun Kiswanto, menyebut Kementerian Sekretariat Negara telah memesan sekitar 1.000 unit mobil untuk memenuhi kebutuhan pergerakan tamu negara dan VVIP pada HUT RI ke-79 RI di IKN.

Berita selengkapnya baca di sini.

Selanjutnya: 3. 10 Daerah dengan PHK Massal Tertinggi per Juni 2024....

<!--more-->

3. 10 Daerah dengan PHK Massal Tertinggi per Juni 2024, Jakarta Teratas

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyebut terdapat 32.064 pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) pada periode Januari hingga Juni 2024.

DKI Jakarta menjadi provinsi dengan tingkat PHK tertinggi, yaitu 7.649 orang atau sekitar 23,49 persen dari total keseluruhan laporan kasus yang diterima Kemnaker.

Dilansir dari laporan Kemnaker yang dipublikasikan di portal Satu Data pada Kamis, 25 Juli 2024, 10 provinsi dengan tingkat PHK tertinggi per Juni 2024 adalah DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulwesi Tengah, Kepulauan Bangka Belitung, Riau, Jawa Timur, Kalimantan Barat, dan Sumatera Utara.

Berita selengkapnya baca di sini.

4. Kemenperin Tuding Data Muatan 26.415 Kontainer Impor Tak Transparan, Bea Cukai: Yang Mananya?

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Ditjen Bea Cukai) Kementerian Keuangan merespons tudingan ke instansinya karena dinilai tak transparan soal data muatan 26.415 kontainer impor yang sempat tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Perak.

Juru Bicara Kementerian Perindustrian atau Kemenperin Febri Hendri Antoni Arif sebelumnya menyebut data itu tak bisa digunakan untuk memitigasi dampak pelolosan kontainer.

Menanggapi hal itu, Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Ditjen Bea Cukai Nirwala Dwi Heryanto mengaku bingung dengan tudingan Kemenperin. Menurut dia, data muatan kontainer itu telah dijelaskan Bea Cukai secara lebih rinci dalam lampiran surat. Namun, dia enggan mengungkapkan isi lampiran itu.

Berita selengkapnya baca di sini.

Selanjutnya: 5. Kepala BKF Perkirakan Subsidi dan Kompensasi Bakal Naik Rp 70 Triliun....

<!--more-->

5. Kepala BKF Perkirakan Subsidi dan Kompensasi Bakal Naik Rp 70 Triliun Imbas Pelemahan Kurs

Kepala Badan Kebijakan Fiskal atau BKF Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengatakan nilai belanja pemerintah pusat meningkat dari target tahun ini. Selain belanja negara yang memang naik, belanja APBN 2024 juga diprediksi membengkak akibat asumsi kurs yang berbeda.

Anak buah Sri Mulyani itu mengatakan dalam APBN tahun ini, kurs rupiah ditetapkan Rp 15 ribu. Sementara itu, prediksi atau outlook tahun 2024 sudah menyentuh angka Rp 16 ribu per dolar AS. Sehingga, ia memaparkan, perbedaan Rp 1.000 dalam kurs saja sudah mencerminkan perubahan belanja.

“Khususnya dari subsidi dan kompensasi yang akan meningkat Rp 60 hingga Rp 70-an triliun,” ujarnya di Kantor Kementerian Keuangan, Selasa, 6 Agustus 2024.

Febrio menerangkan, sesuai laporan semester I 2024, belanja negara diprediksi akan membengkak Rp 87 triliun dari yang ditargetkan di APBN. Karena itu, ia mengatakan, belanja pemerintah sudah tidak perlu digenjot lagi.

Berita selengkapnya baca di sini.

TEMPO.CO, Jakarta - Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) periode 2019-2024, Destry Damayanti, akan dilantik sebagai Deputi Gubernur Senior BI periode 2024-2029 Rabu besok, 7 Agustus 2024. Pelantikan Destry dijadwalkan di kantor Mahkamah Agung pukul 10.00 WIB. Agenda pelantikan juga akan disiarkan langsung melalui kanal YouTube dan Instagram resmi BI.

Destry terpilih kembali sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) periode 2024-2029 berdasarkan hasil rapat internal Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) di Senayan, Jakarta Pusat pada Senin, 3 Juni 2024.

"Setelah menjalani uji kelayakan dan kepatutan, DPR RI kembali memutuskan Destry Damayanti sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia periode 2024-2029," tulis Departemen Komunikasi BI melalui undangan resmi yang diterima Tempo pada Selasa, 6 Agustus 2024.

Sebelumnya, Ketua Komisi XI DPR RI Kahar Muzakir menyebut Destry terpilih kembali setelah Destry menjalani fit and proper test bersama Komisi XI. "Sudah," kata Kahar di Senayan pada 3 Juni 2024.

Fit and proper test merupakan tahapan yang harus dilewati oleh Destry, guna mengukur kelayakan dan kepatutannya sebagai Deputi Gubernur Senior BI untuk periode keduanya. "Fit and proper test, apakah dia pantas untuk menduduki jabatan tersebut. Menurut kawan-kawan tadi berdasarkan paparannya, (Destry) pantas dan cocok untuk jabatan tersebut. Lha, wong ini periode kedua," ujar Kahar.

Kahar mengatakan, Komisi XI DPR RI telah mempertimbangkan kelayakan dan kepatutan Destry untuk menjabat kembali. "Periode pertama itu dia sudah cocok dan tidak ada komplain. Menurut kawan-kawan itu cocok, jadi kami putuskan sepakat."

Nama Destry mulanya diusulkan oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Jokowi mengusulkan kepada DPR agar Destry Damayanti tetap di posisinya sebagai Deputi Gubernur Senior BI periode 2024-2029.

"Kami mengusulkan kembali Destry Damayanti sebagai Deputi Gubernur Senior BI, untuk mendapat persetujuan DPR, sebelum ditetapkan pengangkatannya dengan Keputusan Presiden," kata Jokowi dalam surat bernomor R-17/Pres/05/2024 pada 7 Mei 2024 lalu.

Berdasar Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Deputi Gubernur Senior BI diusulkan dan diangkat oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Presiden dapat mengusulkan nama deputi gubernur berdasarkan rekomendasi dari Gubernur BI.

TEMPO.CO, Jakarta - Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Kesehatan, yang mengatur penyediaan alat kontrasepsi bagi anak usia sekolah dan remaja, mengundang pro dan kontra.

Dalam Pasal 103 PP yang ditandatangani Presiden Jokowi pada 26 Juli 2024 itu, disebutkan bahwa upaya kesehatan sistem reproduksi usia sekolah dan remaja paling sedikit berupa pemberian komunikasi, informasi, dan edukasi, serta pelayanan kesehatan reproduksi.

“Pemberian komunikasi, informasi, dan edukasi (kesehatan sistem reproduksi) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan melalui bahan ajar atau kegiatan belajar mengajar di satuan pendidikan serta kegiatan lain di luar sekolah,” tulis Pasal 103 ayat (3).

Sementara itu, pelayanan kesehatan reproduksi bagi siswa dan remaja paling sedikit terdiri dari deteksi dini penyakit atau skrining, pengobatan, rehabilitasi, konseling, dan penyediaan alat kontrasepsi.

Anak Lebih Membutuhkan Edukasi

Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menegaskan anak lebih membutuhkan edukasi mengenai kesehatan reproduksi daripada penyediaan alat kontrasepsi.

“Di tengah situasi yang semacam ini, mestinya pemerintah perlu memperkuat pendidikan seksual dan juga pengembangan penyuluhan kesehatan reproduksi pada anak di sekolah, daripada penyediaan alat kontrasepsi,” kata Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji.

Ia mengatakan, Indonesia saat ini sedang menghadapi kondisi darurat pornografi dan kekerasan seksual terhadap anak. Menurut data National Centre for Missing Exploited Children (NCMEC), kasus konten pornografi pada anak di Indonesia merupakan yang terbanyak keempat di dunia, dan peringkat dua skala Asia Tenggara.

Karena itu, ia menilai sebaiknya aturan tersebut dicabut dan didiskusikan kembali dengan melibatkan partisipasi yang lebih luas daripada kontradiktif dengan tatanan sosial di sekolah dan juga merusak moralitas anak-anak.

Menurut pihaknya, peraturan tersebut jelas merusak masa depan anak-anak Indonesia. Pasalnya, jika dipaksakan, mereka kian terpapar kekerasan seksual dan juga pornografi di lembaga pendidikan. Pada sisi yang lain, penyediaan alat kontrasepsi yang salah tempat, berakibat pada banyaknya kasus penyalahgunaan alat kontrasepsi pada anak, yang berujung pada jebakan kasus kekerasan pada anak

“Anak usia sekolah harus fokus pada proses pendidikan reproduksi di sekolah, bukan malah melakukan kegiatan aktif penggunaan alat kontrasepsi. Sebab, anak usia sekolah, belum dianggap sah untuk memberikan persetujuan seksual,” katanya.

Ia pun menggarisbawahi batas usia persetujuan harus berdasarkan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, yaitu 19 tahun. Dengan demikian, penyediaan alat kontrasepsi bagi anak usia sekolah harus ditolak karena lebih banyak mengundang bahaya, bahkan tidak ada manfaatnya.

Anggota Komisi VIII DPR RI Luqman Hakim menilai pelaksanaan edukasi kesehatan reproduksi dan seksual di Tanah Air harus berlandaskan nilai-nilai moral Pancasila dan nilai-nilai universal agama-agama

"Pelaksanaan edukasi kesehatan reproduksi sangat penting diletakkan di atas dasar nilai-nilai moral Pancasila dan nilai-nilai universal agama," kata Luqman.

Menurut dia, landasan filosofis dan etik itu akan berperan menjauhkan remaja Indonesia dari perilaku seks bebas.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih menilai penyediaan alat kontrasepsi bagi pelajar, yang diatur dalam PP Kesehatan, tidak sejalan dengan amanat pendidikan nasional.

"Itu tidak sejalan dengan amanat pendidikan nasional yang berasaskan budi pekerti luhur dan menjunjung tinggi norma agama,” kata Fikri.

Ia menilai penyediaan fasilitas alat kontrasepsi bagi siswa itu sama saja dengan membolehkan tindakan seks bebas kepada pelajar. “Alih-alih mensosialisasikan risiko perilaku seks bebas kepada usia remaja, malah menyediakan alatnya, ini nalarnya ke mana?” ujarnya.

Berikutnya: Penjelasan Pemerintah. <!--more-->

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, yang dimaksud alat kontrasepsi PP Kesehatan tersebut adalah untuk remaja yang menikah dini agar bisa menurunkan angka kematian balita dan mencegah tengkes (stunting).

"Kontrasepsi ini diarahkannya untuk remaja yang menikah dini, kan tidak bisa dilarang orang nikah," kata Budi di Puskesmas Tebet Jakarta Selatan, Selasa, 6 Agustus 2024.

Budi mengatakan perkawinan usia dini yang terbilang tinggi di Indonesia menyebabkan masih adanya kasus stunting hingga kini. Terlebih, ibu hamil yang usianya di bawah 20 tahun kemungkinan memiliki bayi tidak sehat dan cenderung stunting.

"Kematian ibu tinggi, kematian bayi pun tinggi," ujarnya.

Lebih lanjut, dia mengatakan tentunya tidak ada larangan untuk menikah, maka dari itu pihaknya lebih memilih memberikan edukasi bagi remaja yang melakukan pernikahan dini.

Adapun edukasi ini bertujuan penting untuk menurunkan kematian balita dan stunting.

Ditegaskan kembali penyediaan alat kontrasepsi ini bukan untuk pelajar, namun untuk orang menikah di usia sekolah.

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menyebut kontroversi penyediaan alat kontrasepsi bagi remaja pelajar harus dicarikan solusi yang dapat menjembatani perspektif agama dan kesehatan.

"Memang ada pandangan, pasti terjadi kontra, karena satu pandangan dari sisi kesehatan, satu dari sisi etik atau agama. Pasti selama itu tidak akan ketemu," kata Moeldoko di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa.

Moeldoko mendorong otoritas terkait, termasuk Kementerian Kesehatan mencari jalan tengah dari perspektif kesehatan dan kepentingan agama."Tapi kan mesti ada jalan tengah, harus ada solusinya," ujarnya.