Proyek bayar tol tanpa setop atau Multi Lane Free Flow (MLFF) ternyata tidak masuk dalam program quick win Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

Menteri PU Dody Hanggodo menyebut pihaknya akan memprioritaskan dulu target Presiden Prabowo Subianto mencapai kedaulatan pangan dan energi.

"Karena tadi kita sesuaikan dengan Asta Cita Pak Prabowo. Pak Prabowo ke kedaulatan pangan, kedaulatan energi. Kita fokus itu dulu lah. MLFF kita akan bahas tapi tidak hari ini, kira kira gitu," katanya di Kementerian PU, Jumat (8/11/2024).

Dody menyebut pihaknya akan membahas program strategis pemerintah terlebih dahulu sebelum melangkah ke MLFF. Selain ketahanan energi, proyek strategis yang disebut adalah giant sea wall atau tanggul laut raksasa.

"Secepat-cepatnya lah, kita bereskan dulu soal ketahanan pangan, energi dan air, setelah itu melangkah. Karena kan masih ada strategic beliau yang lain, misalnya giant sea wall, itu kan mesti kita dalami," tuturnya.

Meski begitu ia menegaskan MLFF tidak akan dilupakan begitu saja. Apalagi Kementerian PUPR dan operator MLFF, dalam hal ini PT Roatex Indonesia Toll System atau RITS telah menandatangani perjanjian.

"Nggak, nggak, nggak, nggak, kalo itu nggak (dilupakan). Kita kan udah signing sesuatu sama mereka jadi tetap," tegasnya.

Sebelumnya, RITS menegaskan kesiapannya untuk mengimplementasikan MLFF di Indonesia. Perusahaan juga memastikan sistem ini diterapkan sesuai dengan kontrak yang telah disepakati dengan pemerintah.

Pernyataan Operator MLFF

Direktur Utama RITS, Attila Keszeg mengatakan, teknologi MLFF yang mereka garap telah siap. Pihaknya hanya tinggal menunggu lampu hijau dari pemerintah untuk mematangkan penerapan sistem ini.

"Kami tiga kali lebih siap untuk penerapan teknologi. Kami siap, teknologi kami siap. Kami menunggu untuk siap berkolaborasi karena tidak ada teknologi yang dapat diterapkan sendiri. Kami membutuhkan kolaborasi ekosistem yang sangat kuat," kata Attila dalam konferensi pers di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta Pusat, Rabu (6/11/2024).

Adapun Dody menyebut Kementerian PU akan terlebih dahulu mendukung program kedaulatan pangan lewat pembangunan bendungan, waduk, hingga rehabilitasi jaringan irigasi. Selain itu pihaknya juga akan fokus membangun jalan dan jembatan, serta mendukung konektivitas menuju sentra pangan seperti food estate.

Kementerian PU juga akan mendukung program wajib belajar 13 tahun melalui pembangunan sekolah dan madrasah serta rehabilitasi bangunan. Dody menargetkan mampu membangun dan merehabilitasi 11.400 unit sekolah mulai dari TK, SD, SMK dan SMA.

"Lalu mendukung program unggulan strategis meliputi namanya giant sea wall, Ibu kota negara Nusantara, konektivitas jalan jembatan, pasar rakyat, air minum, sanitasi air limbah, persampahan, sarana olahraga, sarana kesehatan, dan penataan kawasan pariwisata, industri, area yang terdapat bencana dan juga pengungsian," terang Dody.

Kementerian Perdagangan (Kemendag) terus berkomitmen mendukung pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) untuk dapat melakukan ekspor. Kemendag pun telah menyiapkan sejumlah program dan fasilitas yang dapat diakses oleh pelaku UMKM dalam negeri.

Analis Perdagangan Ahli Madya Direktorat Pengembangan Ekspor Produk Primer Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kemendag Singgih Sugiyanto mengatakan sebelum melakukan ekspor, produk-produk pelaku UMKM harus mempunyai penguatan daya saing. Hal ini agar produk-produk pelaku lokal tidak kalah saing dengan produk asal negara tujuan ekspor.

"Kementerian Perdagangan ada beberapa kegiatan untuk mendukung hal tersebut. Dengan pegembangan produk ekspor, pengembangan pelaku usaha ekspor dan pengembangan pasar ekspor," kata Singgih dalam acara Talkshow Financehack 2024 di Auditorium FEB Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

Dari sisi pengembangan produk ekspor, Singgih menjelaskan ada beberapa hal yang perlu disiapkan, seperti sertifikasi keamanan pangan, sertifikasi halal, dan hak kekayaan intelektual (HAKI). Singgih menekankan sertifikasi keamanan pangan ini penting untuk memenuhi standar mutu dan kualitas yang biasanya diterapkan negara-negara tujuan ekspor.

"Sertifikasi halal saat ini masih sukarela. Tahun depan sudah wajib untuk usaha besar. Kalau UMKM masih diberi waktu sampai 2026," terang Singgih.

Lebih lanjut, untuk pengembangan bagi pelaku usaha, Kemendag telah menyediakan secara daring dan luring. Ada juga ekspor center yang tersedia di Surabaya dan Makassar.

Selain itu, Kemendag juga melakukan pengembangan pasar ekspor. Di antaranya, Timur Tengah dengan pangsa pasar di atas 2%, Afrika dengan pangsa pasar di atas 2%, Asia Selatan dengan pangsa pasar 11%, dan Amerika Latin di atas 1%.

Presiden Prabowo Subianto meninjau program cetak 1 juta hektare (Ha) yang digarap Andi Samsudin Arsyad atau Haji Isam di Wanam, Papua Selatan, Minggu (3/11). Bagaimana progresnya?

Asisten Operasi Projek 1 Juta Ha, GT Denny Ramdhani atau biasa disapa Haji Deden, mengungkap, sampai kunjungan Prabowo, untuk rintis lahan sudah 2,037 Ha, rintis jalan sudah 19,90 Km, parit kiri kanan jalan 18,91 km, pengerasan jalan 5,25 km dan Base course sudah 3,56 km.

"Kami sangat bangga, Presiden meninjau langsung Projek ini. Apalagi ini kunjungan pertama presiden setelah dilantik 20 Oktober lalu. Meskipun kunjungan ini sangat mendadak, namun berkat koordinasi tim di lapangan dengan Setmilpres, Paspampres, Karungga Istana, dan protokol istana Alhamdulillah kunjungan Bapak RI 1 bisa terlaksana dengan baik," kata dia dalam keterangannya, Senin (4/11/2024).

Haji Deden menambahkan, untuk mewujudkan harapan Presiden dan Haji Isam, timnya benar benar memaksimalkan semua potensi yang ada. "Ini kerja cepat. Kata Presiden, sekarang ini bukan waktunya omon omon. Waktunya aksi, aksi dan aksi. Sedikit bicara banyak kerja," jelas haji Deden.

Dalam kunjungannya, Prabowo didampingi Menteri Pertahanan Letjen TNI (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin , Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofik , Kepala BIN Letnan Jenderal TNI (Purn) Muhammad Herindra, dan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto.

Dari Jakarta, Prabowo menggunakan pesawat Kepresidenan mendarat di Lanud JA Dimara Merauke. Kemudian Prabowo dan rombongan terbang menggunakan helikopter jenis karakal milik TNI AD Republik Indonesia menuju Wanam.

Di Wanam, Distik Ilwayab, Prabowo langsung mengecek proyek cetak sawah. Didampingi Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan Haji Isam, Prabowo menyaksikan langsung ratusan alat berat bekerja melakukan cetak sawah di atas tanah yang berlumpur. Prabowo juga mengecek lokasi rencana pelabuhan serta pembangunan jalan yang rencananya membentang sejauh 140 km dari distrik Ilwayab sampai distrik Muting.

Di Wanam, Prabowo disambut riang warga setempat. Dia menyalami dan membagikan baju kepada Masyarakat setempat. Bahkan sesekali mencium dan menggendong anak anak papua yang ada di lokasi projek.

Pada kunjungan tersebut juga, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan rencana Prabowo terkait projek cetak sawah 1 juta Ha tersebut. Menurut Amran, Prabowo, akan mempercepat pelaksanaan projek cetak sawah 1 juta Ha. Hal ini dikarenakan, proyek tersebut merupakan proyek strategis nasional.

"Presiden akan mendukung seluruh fasilitas percepatan proyek. Salah satunya adalah fasilitas air bersih dan fasilitas fasilitas lainnya," ungkap Amran.

Sementara itu, Mentri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofik, secara terpisah menggambarkan reaksi Presiden Prabowo Subianto ketika melihat progres cetak sawah 1 juta Ha di Wanam. Menurut Hanif, Presiden sangat antusias dengan proyek yang saat ini digarap olah Haji Isam.

"Baru beberapa bulan namun sudah menunjukkan progres yang signifikan." Ungkap Hanif.

Sribu dan PT Bank BTPN bekerja sama untuk mendukung pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Kolaborasi ini diharapkan dapat membantu UMKM di tanah air bisa naik kelas.

Melalui kolaborasi ini, Sribu dan Bank BTPN berkomitmen untuk menghadirkan berbagai program pelatihan kewirausahaan, baik secara offline maupun online, yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan bisnis UMKM. Kerja sama ini juga akan membuka kesempatan bagi kedua perusahaan untuk memperkenalkan layanan mereka kepada para pelaku UMKM, nasabah, serta mitra strategis lainnya.

"Kami sangat antusias dengan kolaborasi ini karena sejalan dengan visi Sribu untuk mendorong transformasi digital bagi UMKM di Indonesia. Bersama Bank BTPN, kami berharap dapat menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan UMKM melalui inovasi, keterampilan, dan akses ke layanan keuangan yang relevan," ujar CEO Sribu, Ryan Gondokusumo, di Jakarta, Minggu (3/11/2024).

Bagi Sribu, ini adalah langkah yang memperkuat posisinya sebagai penyedia jasa freelancer pilihan, yang memungkinkan UMKM di Indonesia untuk terhubung dengan talenta profesional berkualitas. Sebagai platform yang menawarkan layanan dari desain hingga pemasaran digital, Sribu membantu UMKM dalam menghadirkan identitas brand yang kuat dan relevan di pasar.

"Kerja sama dengan Sribu yang diresmikan hari ini menjadi salah satu pengejawantahan komitmen Bank BTPN melalui program Daya dalam dalam membangun kapasitas nasabah kami secara berkelanjutan, khususnya UMKM. Semoga peresmian kerja sama ini menjadi langkah awal dari kolaborasi yang dapat memberikan manfaat positif bagi semua pihak," tambah Communications and Daya Head Bank BTPN, Andrie Darusman.

Selain program pelatihan, Sribu bersama Bank BTPN juga senantiasa berkomitmen untuk terus melaksanakan kegiatan pemberdayaan lainnya yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan UMKM. Kedua belah pihak akan menggunakan kekuatan dari jaringan masing-masing untuk memaksimalkan dampak dari kegiatan kolaboratif ini.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan masih menjadi polemik yang dikeluhkan banyak pihak, khususnya untuk Pasal yang mengatur terkait produk hasil tembakau dan cara penjualannya.

Di mana yang kerap menjadi sorotan adalah aturan dalam Pasal 434 Ayat (1) PP Nomor 28 Tahun 2028 yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang menjual produk tembakau dan rokok elektronik:

a. menggunakan mesin layan diri;
b. kepada setiap orang di bawah usia 21 tahun dan perempuan hamil;
c. secara eceran satuan per batang, kecuali bagi produk tembakau berupa cerutu dan rokok elektronik;
d. dengan menempatkan produk tembakau dan rokok elektronik pada area sekitar pintu masuk dan keluar atau pada tempat yang sering dilalui;
e. dalam radius 200 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak; dan
f. menggunakan jasa situs web atau aplikasi elektronik komersial dan media sosial.

"Ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f bagi jasa situs web atau aplikasi elektronik komersial dikecualikan jika terdapat verifikasi umur," tulis Pasal 434 Ayat (2) aturan tersebut.

Dalam hal ini sejumlah pihak merasa aturan terkait larangan berjualan rokok secara eceran alias keteng (huruf c) dan jarak minimal dari institusi pendidikan (huruf e) tidak relevan dan sangat memberatkan.

"Kami resah karena aturan ini secara perlahan membunuh kami. Larangan penjualan rokok eceran saja sudah sangat memberatkan, ditambah lagi aturan jarak minimal dengan institusi pendidikan. Ini tidak relevan. Lagipula, kami tidak mungkin menjual rokok kepada anak-anak di bawah umur," ungkap Ketua Paguyuban Pemilik Warung Kopi, Hussein Gozali, Jumat (27/9/2024) lalu.

"Kami menolak keras dua larangan ini karena beberapa faktor. Salah satunya karena banyak pasar yang berdekatan dengan sekolah, institusi pendidikan, atau fasilitas bermain anak. Peraturan ini juga dapat menurunkan omzet pedagang pasar yang banyak berasal dari penjualan produk tembakau. Hal ini akan menimbulkan permasalahan baru bagi kami sebagai pelaku usaha," ungkap Ketua Umum Asosiasi Pasar Rakyat Seluruh Indonesia (APARSI) Suhendro dalam keterangannya, Minggu (4/8/2024) lalu.

Di luar itu ada juga Pasal 435 PP 28/2024 terkait yang turut menjadi polemik. Di mana dalam Pasal itu seluruh kemasan rokok yang beredar di Indonesia harus memenuhi ketentuan atas desain dan tulisan produk.

Setiap Orang yang memproduksi dan I atau mengimpor produk tembakau dan rokok elektronik harus memenuhi standardisasi kemasan yang terdiri atas desain dan tulisan," tulis

Kemudian aturan terkait kemasan rokok dan produk hasil tembakau dirinci dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) tentang Pengamanan Produk Tembakau dan Rokok Elektronik.

Di mana RPMK itu mengusulkan kemasan rokok yang dijual tidak menunjukkan merek alias polos. Hal inilah yang kemudian membuat sejumlah kelompok masyarakat tercatat sudah menyampaikan penolakan mereka dengan tegas meski aturan ini belum resmi disahkan.

"Sejak masih dalam bentuk RPP (Rancangan Peraturan Pemerintah), kami sudah menolak secara tegas. Kami buat petisi, tapi tidak didengarkan pemerintah. Sekarang, lagi-lagi, RPMK dengan aturan rokok kemasan polos tanpa merek, dan banyak aturan lain yang sangat menekan industri tembakau juga sedang dikejar untuk dirampungkan. Padahal aturan ini jelas-jelas akan membunuh keberlangsungan petani tembakau," kata Ketua Umum Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) DI Yogyakarta, Sutriyanto, dalam keterangannya Kamis (9/10/2024) lalu.

"Beberapa pasal dalam RPMK 2024 berpotensi merugikan petani tembakau, UMKM, asosiasi dan industri rokok. Hal ini menimbulkan reaksi dari berbagai pihak, termasuk penolakan dari beberapa kelompok," tutur Sarmidi dalam siaran persnya kemarin.

Pelaku bisnis pengangkutan, termasuk pengangkutan laut setidaknya mempunyai kemampuan strategi mitigasi risiko dan klaim. Hal ini karena pengangkutan laut masih menjadi tulang punggung distribusi barang orientasi ekspor atau perdagangan antar pulau di Indonesia karena biaya yang lebih murah jika dibandingkan dengan pengangkutan udara.

Managing Director PT Global Internusa Adjusting Dikarioso menekankan pentingnya memahami risiko dalam asuransi pengangkutan, yakni ketidakpastian akan terjadinya suatu peristiwa pengangkutan barang yang dapat menimbulkan kerugian ekonomis terhadap barang yang diangkut. Dia menyebut ada enam risiko dalam pengangkutan barang yang harus diwaspadai, yakni barang itu sendiri, kemasan barang, alat angkut, perjalanan, cuaca, dan lokasi pemuatan serta pembongkaran.

"Diperlukan pengetahuan teknis tentang sifat barang, cara mengemas, alat transportasi dari tempat produksi ke pelabuhan, rute perjalanan hingga pelabuhan kedatangan, lokasi serta fasilitas bongkar muat sehingga pengelolaan risiko pengiriman barang dapat dilaksanakan dengan baik," kata Dikarioso dalam keterangannya, dikutip Minggu (20/10/2024).

Sementara itu, Advokat Senior dari Kantor Hukum Nugraha Budi mengatakan aspek hukum yang harus diperhatikan dalam pengiriman barang melalui asuransi pengangkutan jika terjadi kerugian atau kerusakan. Di antaranya, penanggung dapat bertanggung jawab, tanggung jawab pengangkut dapat diminta, serta pihak yang bertanggung jawab atas barang atau pihak lain dapat dilibatkan sesuai hukum.

"Segera lakukan klaim kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab khususnya pengangkut dan penguasa pelabuhan, ajukan survei kepada perwakilan pengangkut atau pihak bertanggung jawab lainnya termasuk klaim saat ditemukan temuan pada survei dimaksud, tidak memberikan tanda terima saat barang dalam kondisi meragukan, dan sampaikan pemberitahuan tertulis kepada pihak bertanggung jawab atas barang dimaksud dalam waktu maksimal 3 hari," kata Budi.

Terkait sulitnya mengajukan klaim asuransi pengangkutan laut, Budi menjelaskan ada beberapa penyebab yang biasa didapati di lapangan. Di antaranya, tertanggung tidak membayar premi asuransi atau membayar premi tetapi terlambat, tertanggung terlambat melaporkan terjadinya klaim kepada penanggung. Kemudian tertanggung tidak atau terlambat mengajukan klaim kepada pengangkut dan tidak dapat melengkapi dokumen klaim.

PT Asuransi Tokio Marine Indonesia (TMI), salah satu pemimpin pasar dalam asuransi pengangkutan di Indonesia mengungkapkan strategi paling efektif dalam mitigasi risiko dan manajemen klaim, di tengah perubahan signifikan yang dipicu oleh kompleksitas perdagangan global, perubahan regulasi, meningkatnya frekuensi, dan tingkat keparahan kerugian.

Sebagai salah satu dari tiga pemimpin pasar asuransi pengangkutan di Indonesia, TMI tidak hanya menawarkan produk yang unggul tetapi juga didukung oleh lebih dari 250 claim settling agent yang siap menyelesaikan klaim di seluruh dunia. "Jaringan global ini memungkinkan kami untuk menangani klaim secara efisien, sehingga memastikan klien kami mendapatkan penyelesaian yang cepat dan tepat, di mana pun klaim terjadi," tegas Department Head Claim TMI Aminta Ginting.

Dalam sambutannya Direktur Kepatuhan, Risiko, dan HRGA TMI Cahyo Adi menekankan pentingnya pemahaman yang sama dalam manajemen risiko dan proses klaim agar risiko yang tak terduga tidak mengganggu operasional bisnis. "Kami ingin memastikan bahwa klien dan mitra kami dapat mengelola risiko dengan efektif dan memanfaatkan layanan asuransi pengangkutan kami secara maksimal," ujar Cahyo.

Lion Air mendapatkan penghargaan sebagai Customer/Buyer Terbaik 1 Kelas Usaha Swasta Besar dalam ajang Mitra BUMN Champion 2024. Penghargaan prestisius ini diberikan oleh Kementerian BUMN sebagai bagian dari upaya mengapresiasi mitra-mitra terbaik yang berkontribusi dalam membangun ekosistem usaha semakin kuat dan responsif.

Penghargaan ini merupakan bukti komitmen Lion Air dalam menjaga kolaborasi yang erat dengan mitra BUMN. Program tersebut menjadi platform sangat penting memperkuat sinergi antara sektor swasta dan BUMN dalam menghadapi tantangan global dan nasional. Lion Air percaya bahwa kerja sama sehat dan berkelanjutan akan menciptakan ekosistem usaha lebih inovatif dan kolaboratif.

Peran Lion Air dalam Mendukung Konektivitas dan Aksesibilitas di Sektor Penerbangan Indonesia

Sebagai salah satu maskapai penerbangan tersibuk di Asia Tenggara, Lion Air turut berkontribusi dalam meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas, yang berdampak pada mobilitas masyarakat, logistik dan pariwisata.

1. Lion Air memperluas jaringan domestik ke berbagai daerah, termasuk koneksi hingga setingkat kecamatan, membantu mempercepat mobilitas masyarakat dan mendukung pemerataan pembangunan.
2. Lion Air memudahkan aksesibilitas bagi masyarakat menengah ke bawah, meningkatkan arus wisatawan dan mendukung distribusi produk UKM serta logistik nasional.
3. Lion Air memperluas rute internasional, meningkatkan perdagangan global dan mendukung hubungan bilateral Indonesia di luar negeri.
4. Lion Air berinvestasi dalam infrastruktur penerbangan melalui pemeliharaan pesawat dalam negeri, memperkuat daya saing nasional, termasuk Batam Aero Technic (BAT), berfokus pada pemeliharaan dan peningkatan kapasitas perawatan pesawat di dalam negeri.
5. Lion Air berkomitmen pada pengembangan SDM melalui program pelatihan yang berfokus pada pendidikan, pemberdayaan masyarakat melalui Lion Group Training Center.

Selain itu, Lion Air senantiasa berupaya meningkatkan daya saing di pasar global dengan berkolaborasi bersama mitra-mitra strategis untuk memberikan layanan terbaik bagi pelanggan dan mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan, antara lain:

1. Penguatan Kerja sama Strategis, aktif memperkuat hubungan dengan pemasok dan mitra strategis untuk memastikan kualitas dan keberlanjutan layanan penerbangan.
2. Inovasi dan Efisiensi Operasional, terus berinovasi untuk meningkatkan efisiensi operasional dan layanan, termasuk mengadopsi teknologi terbaru dalam proses bisnis dan operasional.
3. Peningkatan Kapabilitas dan Jangkauan Global, telah memperluas jangkauannya ke pasar internasional, memberikan pengalaman terbaik bagi pelanggan di berbagai belahan dunia.
4. Komitmen pada Keberlanjutan, terus mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan melalui praktik bisnis yang bertanggung jawab, untuk menciptakan ekosistem usaha semakin tangguh.

Sebagai informasi, ajang Mitra BUMN Champion 2024 diselenggarakan dengan tujuan mengakui peran penting para mitra, di lingkup nasional dan global, yang mendukung kemajuan usaha Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Penghargaan ini mencerminkan kolaborasi yang sehat dan berkelanjutan antara BUMN dan mitra usaha swasta.

Komitmen Lion Air Group untuk Pariwisata Negeri

Komitmen Lion Air Group untuk Pariwisata Negeri

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengimbau masyarakat lebih waspada terhadap maraknya penipuan yang mengatasnamakan lowongan pekerjaan. Sekretaris Jenderal Kemnaker, Anwar Sanusi, mengatakan pihaknya menerima bnayak laporan terkait penipuan berkedok rekrutmen tenaga kerja.

"Kami terus mengingatkan masyarakat agar lebih berhati-hati dalam menerima informasi terkait lowongan pekerjaan, terutama yang menggunakan platform online atau melalui media sosial," ucap Sekjen Anwar melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, Kamis (10/10/2024).

Anwar menjelaskan, modus penipuan yang sering digunakan adalah perekrut palsu yang mengklaim bagian dari perusahaan terkemuka, baik perusahaan lokal maupun multinasional. Pelaku penipuan sering memanfaatkan logo, nama, serta informasi palsu untuk meyakinkan korbannya.

Lebih lanjut ia menyebut, salah satu ciri penipuan yang sering dilakukan adalah dengan meminta biaya administrasi, pelatihan, atau akomodasi sebagai syarat untuk melanjutkan ke proses seleksi berikutnya.

Anwar meminta masyarakat agar tidak memberikan apa pun dalam proses rekrutmen kerja. Jika ada indikasi pemaksaan maka bisa segera melapor ke pihak berwenang atau Kemnaker.

"Jangan pernah memberikan apapun untuk mendapatkan pekerjaan. Jika dipaksa untuk membayar, segera laporkan ke pihak berwenang atau kanal pelaporan Kemnaker," tegasnya.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus melakukan transformasi di sektor perasuransian, penjaminan dan dana pensiun (PPDP) untuk semakin meningkatkan kontribusi sektor ini terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan meningkatkan kepercayaan masyarakat pada industri ini.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengatakan transformasi dan reformasi di bidang PPDP telah, sedang, dan akan terus dilakukan OJK baik pada sisi pengaturan, pengembangan, perizinan dan pengawasan bidang PPDP.

"Transformasi dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan konsumen, kepentingan industri dan juga perspektif makro ekonomi untuk memberikan kontribusi terhadap negara," kata Ogi dalam acara FGD di Jakarta, Selasa (8/10/2024).

OJK secara konsisten melakukan upaya simultan dalam penyelesaian current issues dan pengembangan sektor PPDP secara bersamaan. Dalam penyelesaian perusahaan yang bermasalah, OJK terus melakukan komunikasi kepada publik serta berbagai tindakan yang mendorong penyelesaian secara objektif, tegas dan memberikan kepastian hukum, dengan tetap memperhatikan pelindungan konsumen.

Pada sisi penguatan dan pengembangan yang dilakukan di sektor PPDP, beberapa fokus utama yang dilakukan antara lain peningkatan permodalan dan pendalaman pasar, penguatan governansi dan manajemen risiko, penguatan ekosistem sektor PPDP, serta penerapan best practices dan standar internasional.

Sebagai bagian dari transformasi ini, OJK juga secara konsisten memenuhi komitmen untuk mendukung UU P2SK dimana pada 2023 OJK sudah mengeluarkan 10 Peraturan OJK (POJK) di bidang PPDK dan rencana 10 POJK pada 2024 termasuk sejumlah SEOJK untuk penjelasan ketentuan teknis. Selain itu, untuk 2025, OJK juga sudah memetakan penerbitan POJK yang mendukung transformasi di sektor PPDP.

OJK juga terus melakukan penguatan di internal OJK dimana salah satunya membangun sistem informasi untuk mendukung pengawasan dengan pembuatan Portal Informasi dan Monitoring Efek IKNB (PRIME) yang bertujuan untuk melakukan pengawasan terintegrasi di bidang PPDP berbasis teknologi atau supervisory technology.

Selain itu, OJK juga sedang dalam proses membangun database pemegang polis asuransi nasional dan kepesertaan dana pensiun. Melalui database ini, OJK dapat menganalisis data asuransi dan dana pensiun secara lebih granular sehingga dapat memperkuat pengawasan, riset dan pengembangan, serta pengambilan keputusan yang lebih komprehensif.

Salah satu fokus OJK lainnya dalam penguatan dan pengembangan sektor perasuransian adalah dari sisi permodalan. Sebagai contoh, pada sektor perasuransian telah diterbitkan POJK 23/2023 mengenai Perizinan Usaha dan Kelembagaan Asuransi yang memperkuat permodalan perasuransian secara bertahap baik pada tahun 2026 maupun tahun 2028.

Pada sisi perizinan, OJK juga sudah melakukan beberapa transformasi seperti penyederhanaan proses persetujuan atau pelaporan Produk Asuransi dan pada sisi pengawasan, sejumlah program juga telah dilakukan seperti koordinasi pengawasan end to end yang bertujuan memperkuat pengawasan dengan three layers pengawasan, persiapan implementasi PSAK 117, penguatan pelaporan, serta adanya pendelegasian kewenangan pengawasan kepada Kantor OJK untuk mendekatkan industri dengan pengawasnya.

Motor bebek touring Honda CT125 dibanderol sangat mahal, mencapai Rp 81.850.000 on the road Jakarta. Bagi Anda yang memiliki budget terbatas, namun menginginkan motor bebek ikonik seperti CT125, Anda bisa memodifikasi Supra X 125 menjadi bergaya ala CT125.

Salah satu bengkel modifikasi yang bisa mengubah Supra X 125 menjadi CT125 adalah bengkel Insan Motor Bekasi. Bermodal kocek di angka Rp 18 juta hingga Rp 20 juta, pemilik Supra X 125 bisa mengubah motornya jadi 'semahal' CT125.

Honda CT125 yang harganya tembus Rp 81 juta di Indonesia Foto: Septian Farhan Nurhuda/detik.com

"Biaya modifikasi Rp 18-20 jutaan. Kalau belum punya motornya, bisa beli bahannya harga Rp 5 jutaan, yang penting surat-suratnya lengkap," ungkap pemilik Insan Motor Bekasi, Yustinus Erwan Santoso, kepada detikOto, Selasa (8/10/2024).

Adapun Supra X 125 yang dimodifikasi jadi CT125 oleh Insan Motor Bekasi ini menggunakan basis Supra lama yang masih pakai karburator. Bodi Supra lama dilucuti diganti dengan body set replika Honda CT125 yang terbuat dari bahan fiberglass.

"Untuk lampu depannya pakai daymaker 5,75 inci, spidometer pakai aftermarket, dan sokbreker depan pakai punya Honda CBR," tambah pria yang akrab disapa Yoes sambil mengatakan proses modifikasi ini memakan waktu hingga dua bulan.

Modifikasi Honda Supra X 125 jadi Honda CT125 Foto: Insan Motor Bekasi

Geser ke kaki-kaki, bagian velg menggunakan ukuran 2.15/17 dan 1.75/17 dibalut ban 300 x 17 di depan dan belakang. Kemudian knalpotnya menggunakan stainless steel dengan cover knalpot fiberglass yang semuanya dibikin secara handmade.

Detail lainnya adalah setang aftermarket, spakbor depan aftermarket trail, tangki pakai Honda Grand, dan joknya menggunakan kulit sintetis. Supaya motor ini makin mirip tampilan CT125, disematkan pula rak belakang yang dibuat secara kustom.

Modifikasi Honda Supra X 125 jadi Honda CT125 Foto: Insan Motor Bekasi

Ganti Ban atau Pelek Lebih Besar Bikin Tenaga Motor Jadi Loyo?

Ganti Ban atau Pelek Lebih Besar Bikin Tenaga Motor Jadi Loyo?

Area lobi dan parkiran kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang berlokasi di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, terlihat sepi pada Kamis sore (3/10).

Namun, di dalam gedung, diketahui sedang terjadi penggeledahan dari Seksi Pidana Khusus Kejagung.

Berdasarkan pantauan kumparan di lokasi sekitar pukul 16.35 WIB, penggeledahan itu masih berlangsung. Petugas sekuriti gedung mengatakan tim Kejagung sudah ada di lokasi sejak pukul 11.30 WIB.

Ada 2 mobil dari Kejagung yang terparkir di area KLHK.

Satu mobil berpelat dinas warna merah khas kejagung bernomor 6-04, terparkir di lobi depan pintu masuk gedung KLHK. Tak terlihat ada orang di dalam mobil tersebut.

Sementara satu mobil berpelat B 1527 SQR, lainnya terparkir di area parkiran sekitar Cafe Arboreal. Di dalam ada satu orang dengan seragam abu-abu bertuliskan pidsus.

Berdasarkan keterangan dari seseorang dalam rombongan Kejagung, tim dari Kejagung datang dengan 2 mobil. Di salah satu mobil terdapat 3 orang penyidik.

Lampung Geh, Bandar Lampung - Pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dapat dilakukan secara online dengan membuka aplikasi Super Apps Presisi. Kaur Yanmin Satintelkam Polresta Bandar Lampung, Aipda Andika mengatakan cara pembuatan SKCK online itu dapat dilakukan dengan membuka aplikasi Super Apps Presisi. "Buka menu daftar akun Super Apps Presisi dengan mengisi data-data yang diminta, seperti foto KTP, foto wajah, dan alamat," katanya.

Setelah terbuka, lanjut Andika, pilih menu SKCK, kemudian pilih ajukan SKCK. Lalu pemohon membaca ketentuan pembuatan SKCK online dan klik mulai. "Setelah itu isi data yang diminta, seperti keperluan dan alamat sesuai KTP. Lalu pilih metode pembayaran. Jika sudah bayar, pemohon mengunduh barcode yang dikirimkan melalui email," ucapnya. "Cetak bukti pendaftaran dan pembayaran yang dikirimkan melalui email. Setelah itu, pendaftar mendatangi Polresta Bandar Lampung dan tunjukkan barcode agar SKCK dapat dicetak," ungkapnya. Sementara itu, pemohon juga dapat mengajukan pembuatan SKCK melalui offline pada Senin-Sabtu di Polresta Bandar Lampung. "Hari Senin sampai Kamis jam 08.00-14.00 WIB. Kalo Jumat 08.00-14.30 WIB. Sedangkan Sabtu mulai pukul 08.00 WIB-11.00 WIB," ungkapnya. Untuk persyaratan pembuatan SKCK melalui offline dapat dilakukan dengan membawa fotocopy KTP, fotocopy Kartu Keluarga, fotocopy Akte Kelahiran dan foto ukuran 4x6 dengan background merah 4 lembar serta melampirkan kartu bpjs dan aktif kepesertaan dalam program JKN (Sesuai Perpol Nomor 6 tahun 2023 tentang penerbitan surat keterangan catatan kepolisian). "Untuk biaya SKCK sebesar Rp 30 ribu sesuai dengan peraturan pemerintah No 76 tahun 2020 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku di lingkungan Polri," ungkapnya. Andika pun mengimbau kepada masyarakat yang hendak membuat SKCK bisa datang langsung ke Mapolresta Bandar Lampung. Namun, jika tidak ingin mengantre dapat melalui online. "Untuk pemohon yang memiliki aktivitas dan tidak bisa datang, bisa membuat online melalui aplikasi Super Apps Presisi, karena sangat mudah dan praktis serta tidak antre," pungkasnya. (Yul/Put)