Tahun 2024 menjadi tahun yang menantang bagi pabrikan otomotif Indonesia. Makin banyak merek yang masuk, namun pasarnya stagnan. Bahkan menciut.

Dalam satu dekade, pasar otomotif Indonesia di sektor roda empat tidak pernah menjauh dari angka satu juta unit. Bahkan dalam dua tahun terakhir tidak tembus pada level tersebut. Tahun ini, Gaikindo merevisi target pasar otomotif Indonesia yang hanya mencapai 850 ribu unit.

Saat pasar yang makin mengecil, banyak pabrikan yang coba menggoda masyarakat Indonesia.

Hyundai salah satunya yang mencoba serius untuk menggarap pasar otomotif Indonesia. Tahun ini masih menjadi musim yang menantang.

"Tahun 2024 market cukup challenging, lebih banyak dipengaruhi faktor makro," kata Chief Marketing Officer PT Hyundai Motors Indonesia (HMID), Budi Nur Mukmin saat ditemui di Cikarang, Jawa Barat.

Memang pasar otomotif mengalami tekanan ekonomi di tengah kenaikan suku bunga dan situasi global yang tak menentu. Penjualan mobil sudah muram jika dibanding tahun lalu.

"Kondisi geopolitik tidak bagus, ketika perang terjadi efek ke suku bunga, efek nilai tukar juga tidak bersahabat. Itu yang membuat masyarakat cenderung hati-hati untuk membelanjakan uangnya untuk beli mobil," kata dia.

"Apalagi sebagian konsumen kita ternyata membeli mobil itu dengan fasilitas kredit. Jadi ketika membeli mobil dengan fasilitas kredit, ada sisi risiko ketika mereka akan melakukan transaksi, jadi itu yang membuat market tahun ini tidak bergairah, meskipun kita terus mendorong dengan adanya produk-produk baru, kemudian ada banyak merek baru yang muncul di Indonesia," jelasnya lagi.

Mengutip paparan LPEM (Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat) FEB UI beberapa waktu lalu, pendapatan per kapita orang Indonesia naik tipis per tahun 3,65 persen, - masih berada dalam kelompok negara berpendapatan menengah-atas awal.

Pendapat per kapita yang naik tipis tersebut disebabkan pertumbuhan ekonomi yang berkisar antara lima persen dalam kurun waktu periode 2015-2022. Ini menjadi salah satu penyebab penjualan mobil di Indonesia stagnan di level satu juta unit.

Penjualan mobil tertinggi di Indonesia terjadi pada tahun 2013 yang mencapai 1.229.811 unit. Tetapi angkanya terus merosot di tahun berikutnya namun tetap berada di level satu jutaan.

Ada faktor yang mendorong penjualan mobil di Indonesia bisa tembus 1,2 juta. Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2013 tumbuh sebesar 5,78 persen.

Kemudian munculnya mobil LCGC yang berhasil mendongkrak penjualan mobil di Indonesia mencapai angka satu juta unit per tahunnya. Bertahun-tahun LCGC selalu masuk dalam jejeran mobil terlaris.

Pasar otomotif masih berada di level satu juta atau malah berkurang jika pemerintah tidak memiliki proyeksi untuk menumbuhkan pasar. Padahal kolaborasi pemerintah dan pabrikan ini tercermin dari produk Low Cost Green Car (LCGC).

"Kita harus ingat, market tumbuh itu karena dua hal, pertama produsen memperkenalkan produk baru, Avanza diperkenalkan oleh Toyota itu market naik 400 ribu (unit). Market tumbuh tahun 2012, market tumbuh ada regulasi pemerintah terkait LCGC, dapat satu juta," kata Chief Operating Officer PT HMID Fransicus Soerjopranoto dalam kesempatan yang sama.

"Kalau nggak ada dua itu, mana bisa market Indonesia tumbuh. Pemainnya nggak mau memperkenalkan produk baru, goverment regulation-nya tidak ada yang mendukung," jelas dia.

Data Penjualan mobil wholesales dalam Beberapa Tahun Terakhir:

2024: 633.218 unit (Januari - September)
2023: 1.005.802 unit
2022: 1.048.040 unit
2021: 887.202 unit
2020: 532.407 unit
2019: 1.030.120 unit
2018: 1.151.308 unit
2017: 1.077.364 unit
2016: 1.062.694 unit
2015: 1.013.518 unit
2014: 1.208.019 unit
2013: 1.229.811 unit

Video: Hyundai Construction Seoul Digerebek Kejaksaan Imbas Suap Eks Bupati Cirebon

Video: Hyundai Construction Seoul Digerebek Kejaksaan Imbas Suap Eks Bupati Cirebon

Honda Brio Satya E M/T dijual seharga Rp 182,8 juta. Dengan harga segitu, segini besar pajak tahunan Honda Brio Satya E M/T.

Honda Brio Satya ditawarkan dalam beberapa varian. Untuk opsi transmisi manual, tersedia pada varian S M/T dan E M/T. Sementara varian tertinggi ada pada Brio Satya E CVT. Brio Satya CVT itu juga menjadi mobil termahal di segmen LCGC (Low Cost Green Car).

Harganya juga berbeda-beda tergantung dengan varian yang dipilih. Khusus untuk varian E M/T dibanderol Rp 182,8 juta. Dengan harga segitu, mungkin kamu penasaran berapa sih besar pajak tahunan Brio Satya E M/T?

Pajak Tahunan Honda Brio Satya E M/T

Dalam setahun, pemilik Honda Brio Satya E M/T ini harus mengeluarkan dana sekitar Rp 2,3 jutaan untuk membayar pajak tahunannya. Berikut ini rincian pajak tahunan Honda Brio Satya E M/T keluaran tahun 2024:

• PKB Pokok: Rp 2.240.400
• SWDKLLJ Pokok: Rp 143.000
• Total: Rp 2.383.400

Perlu digarisbawahi pajak itu berlaku untuk Honda Brio Satya E M/T yang terdaftar di wilayah Jawa Barat kepemilikan pertama. Bisa jadi besar pajak tahunan berbeda tergantung wilayah kendaraan terdaftar.

Bicara soal Brio Satya E M/T, varian ini berada di tengah-tengah antara S M/T dan E CVT. Bila mengacu pad data penjualan Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), varian ini juga menjadi yang terfavorit kedua setelah Brio Satya E CVT.

Spesifikasi Honda Brio Satya E M/T

Soal spesifikasi, Honda Brio Satya E M/T mengusung mesin 1.2L i-VTEC yang bisa menyemburkan tenaga 90 PS pada 6.000 rpm dan torsi 110 Nm pada 4.800 rpm. Rasio kompresi mesinnya 10,1:1. Mesinnya dipasangkan dengan transmisi manual 5 percepatan.

Dari sisi fitur, di bagian interior terdapat display audio berupa layar sentuh berukuran 7 inch yang sudah terintegrasi ke USB Port, AM/FM Radio, bluetooth, telepon, serta screen mirroring. Pengaturan AC juga sudah bisa dilakukan secara digital. Selain itu, bagasi belakang juga bisa dibuka secara elektrik. Kabinnya mengusung perpaduan warna hitam dan abu-abu.

Beralih ke fitur, Honda menyematkan immobilizer, auto door lock by speed serta sistem alarm. Untuk fitur keselamatan, Honda Brio Satya E M/T ini juga sudah memiliki dual SRS airbag, side impact beam, hingga parking sensor.

Harga LCGC Termahal Naik, Brio Satya Nyaris Rp 190 Juta!

Harga LCGC Termahal Naik, Brio Satya Nyaris Rp 190 Juta!

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhyono (AHY) hari ini melakukan pertemuan dengan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandi. Beberapa hal dibahas dalam pertemuan itu, utamanya adalah pembahasan soal prioritas kerja selama 100 hari.

AHY mengatakan dalam 100 hari ke depan, Kementerian Perhubungan akan menyelesaikan beberapa proyek strategis. Nantinya akan ada beberapa peresmian infrastruktur transportasi dalam beberapa waktu ke depan.

"Kami membahas beberapa program 100 hari kerja yang bisa jadi target jangka pendek, beberapa proyek infrastruktur transportasi di darat, laut, udara, maupun elemen perkeretaapian yang jadi sendi utama perhubungan," ungkap AHY usai pertemuan yang dilakukan di Kantor Kemenhub, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2024).

"Kami susun lebih detil sehingga ada proyek yang bisa diresmikan dalam waktu dekat. Bisa diresmikan dan dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat," lanjutnya.

Selain itu, AHY bilang pihak Dudy juga bakal menyempurnakan sistem digital, khususnya dalam rangka pelayanan masyarakat. Akan dilakukan penyederhaan ratusan aplikasi di ranah Kemenhub.

"Masyarakat juga mau efisiensi maka sistem digital harus disempurnakan. Akan dilakukan simplifikasi dari ratusan apps jadi sederhana, jadi tak memusingkan," ungkap AHY.

AHY dan Dudy juga membahas soal penurunan biaya logistik. Presentase biaya logistik ingin ditekan oleh pemerintah agar manfaat ekonomi bisa lebih dirasakan masyarakat.

"Cost of logistic ini jadi tantangan kita ingin biaya pembangunan tak jadi beban transportasinya, sehingga presentase biaya logistik bisa ditekan lebih baik sehingga manfaat ekonomi bisa dirasakan lebih oleh masyarakat di daerah," sebut AHY.

Para pedagang daging di pasar tradisional mulai meningkatkan penggunaan transaksi digitalnya, hal ini karena berdampak signifikan pada peningkatan penjualan.

Sekretaris Asosiasi Pedagang Daging Indonesia (APDI) DKI Jakarta, Mufti Bangkit Sanjaya menekankan, pentingnya meningkatkan ekosistem transaksi digital. Sebab, saat ini terjadi deflasi harga pangan tentu geliat transaksi di pasar tradisional mengalami penurunan omzet yang cukup drastis. Di sisi lain, ucap Mufti, para pedagang menyambut baik penggunaan QRIS.

"Penggunaan QRIS yang digalakkan pemerintah tentu kami menyambut baik transformasi transaksi dari tunai ke digital tersebut namun harus dibarengi dengan keinginan sungguh sungguh dari pemerintah itu sendiri," ujar Mufti di Jakarta, Rabu (30/10/2024).

Mufti menambahkan, pemerintah juga perlu melibatkan semua pihak sehingga ekosistem dapat tercipta dan memudahkan sistem transaksi perpasaran "Sekali lagi semoga pemerintah dengan mengajak semua stakeholder pangan dan instansi terkait melakukan sosialisasi dan informasi teknologi pembayaran digital yang melibatkan semua pihak," tambah Mufti.

Indra, praktisi dan juga Dirut Utama PT Trans Digital Cemerlang (TDC) yang merupakan perusahaan keuangan digital menegaskan ekosistem digital harus terus ditingkatkan baik dari manusianya, bisnisnya dan sistemnya.

"Tiga komponen tonggak berkembangnnya ekosistem digital. Karena itu ketiganya harus saling terhubung, membangun satu kesatuan yang terhubung dalam satu teknologi. Tapi teknologi yang dibangun harus juga mudah, efektif, dan minim cost," ujarnya.

Ia mencontohkan perdagangan daging di pasar. Transaksi jual beli yang selama ini manual, bisa dialihkan menjadi transaksi digital. Dengan syarat, system digital yang disediakan menyediakan fitur yang membantu mempermudah transaksi.

Ia mencontohkan fitur Kasirku di aplikasi milik perusahaanya,Posku Lite yang merupakan fitur utama untuk berjualan. Dengan Fitur Kasirku, pengguna dapat menerima pembayaran secara fleksibel melalui Cash, QRIS, dan Bank Transfer. Sehingga, pelanggan yang ingin membayar tunai maupun yang lebih suka transaksi digital dapat dilayani dengan mudah.

"Dalam fitur itu pedagang bjsa merubah atau menambah info harga produk misalnya harga daging yang dinamis setiap hari, info diskon, dan sudah tercantum kembalian jika menggunakan uang tunai sehingga menperkecil kesalahan dalam pengembalian uang," tambahnya.

JAKARTA, investor.id - Pelaku industri telekomunikasi (telko) di Tanah Air membutuhkan insentif dan dukungan kebijakan positif agar tercipta iklim usaha yang bisa menopang pertumbuhan bisnisnya pada 2025 dan selanjutnya. Karena itu, intervensi pemerintah sangat diperlukan dalam menangani sejumlah persoalan yang sudah sangat mengganggu kelangsungan usaha para penyelenggara jasa/operator telko.

Beberapa persoalan yang sangat mengganggu industri telko, terutama terkait keberadaan penyelenggara jasa internet ketengan ilegal di tingkat RT/RW (RT/RW Net), kemunculan layanan internet berbasis satelit Starlink, belum jelasnya aturan tentang penyelenggara layanan konten (over the top/OTT) yang menumpang di jaringan milik operator, kebijakan mengenai biaya regulasi (regulatory charge) yang membebani, hingga kelanjutan lelang frekuensi untuk pengembangan jaringan 4G dan 5G.  

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyampaikan perbedaan tarif akibat tuduhan anti-dumping oleh Amerika Serikat (AS) berpotensi memicu persaingan tidak sehat. Sebab, ada satu perusahaan yang terbebas dari bea masuk anti-dumping.

Direktur Pemasaran Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Erin Dwiyana mengatakan para eksportir udang merasa keberatan atas penetapan tarif tersebut. Berdasarkan, final determination atau keputusan final dari United States Department of Commerce (USDOC) atau Kementerian Perdagangan AS per 22 Oktober 2024, tarif anti-dumping untuk PT Bahari Makmur Sejati (BMS) ditetapkan sebesar 0% atau bebas kenakan bea masuk anti-dumping.

Sedangkan untuk PT First Marine Seafood (FMS) dan pelaku usaha eksportir udang beku lainnya masih dikenakan tarif bea masuk anti-dumping sebesar 3,9%.M Meskipun angka tersebut penurunan, di mana sebelumnya PT FMS dan eksportir lainnya sempat dikenakan tarif anti-dumping sebesar 6,3%.

"Berpotensi ke situ. Keberatannya kan karena ada perusahaan yang nol, yang BMS. Jadi keberatannya itu adalah pertama, bahwa 3,9 ini akan ditarik ke industri mereka juga. Karena 3,9 ibaratnya harus membayar tarif biaya masuknya ke AS itu bayar 3,9 persen. Sementara yang satu perusahaan itu nol persen," kata Erwin saat ditemui di Gedung Mina Bahari IV, KKP, Jakarta Pusat, Senin (28/10/2024).

Sementara itu, Ketua Dewan Pengawas sekaligus Penasehat Tim Satgas Asosiasi Pengusaha Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan Indonesia (AP5I), Harry Lukmito mengatakan perbedaan tarif tersebut memicu persaingan usaha tidak sehat terhadap pelaku usaha eksportir udang beku nasional.

"Dengan adanya perbedaan rate antara responden pertama (PT BMS) sebesar 0% dengan anggota AP5I lainnya sebesar 3,9%, pelaku usaha AP5I yang terdampak rate 3,9% merasakan adanya persaingan usaha yang tidak sehat dalam perhitungan harga bahan baku dan harga penjualan produk udang ke Amerika Serikat," kata Lukmito dalam acara Konferensi Pers, di Gedung KKP, Jakarta Pusat, Senin (28/10/2024).

Untuk penyemarataan tarif, Lukmito menyebut pihaknya masih harus terus berupaya dalam membantah tuduhan itu. Salah satunya dengan ikut hearing bersama USITC secara hybrid, baik daring maupun luring pada tanggal 22 Oktober yang lalu. Sesi tersebut dihadiri baik dari perwakilan pihak Petitioner dan dari perwakilan tertuduh.

Saat hearing itu, dia menjelaskan perwakilan dari Pemerintah Indonesia telah menyampaikan hal-hal yang menjadi concern. Dia menambahkan dengan adanya testimoni dari buyer retailer besar di Amerika Serikat, yaitu Costco, yang telah diminta kesediaannya untuk ikut mendukung tim satgas AP5I.

"Testimoni-testimoni tersebut, diperkuat dengan analisa dari Jim Dougan selaku Ekonomi di Amerika Serikat yang ditunjuk oleh Tim Satgas AP5I," terangnya.

Dia pun berharap keputusan final oleh US International Trade Commission (USITC) nanti pada Desember mendatang menetapkan tarif pengenaan bea masuk dibebaskan.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkap masalah pada PT Pindad, anak perusahaan, dan perusahaan terafiliasi lainnya. Mulai dari masalah keuangan hingga pengelolaan dana pensiun pegawai.

Temuan itu tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan tahun 2021 hingga semester I-2023 kepada PT Pindad, anak perusahaan dan perusahaan terafiliasi lainnya. Laporan disampaikan langsung kepada jajaran Direksi PT Pindad di Kantor Pusat BPK, Senin (21/10).

"Berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK menemukan sejumlah permasalahan. Salah satunya adalah PT Pindad terbebani biaya ekonomi dan mengalami financial distress," ungkap Anggota VII BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VII Slamet Edy Purnomo dalam keterangan tertulis, Jumat (25/10/2024).

Merespons temuan itu, PT Pindad buka suara. Dalam keterangan tertulis, Pindad mengapresiasi atensi BPK yang menyoroti adanya penurunan nilai investasi pasca pandemi COVID-19.

Perlu dipahami pula suatu investasi dapat mengalami fluktuasi, demikian pula yang terjadi pada Dana Pensiun Pindad.

Atas hal tersebut, manajemen PT Pindad selaku pendiri telah mengambil langkah strategis agar dapat menyelesaikan temuan sesuai dengan
rekomendasi BPK.

Manajemen PT Pindad bersama Dewan Pengawas dan Pengurus Dana Pensiun Pindad secara intensif juga senantiasa berkoordinasi berkenaan dengan tata kelola untuk mengawal investasi Dana Pensiun secara cermat agar Dana Pensiun Pindad menjadi lebih baik.

"Salah satu langkah penyelamatan yang telah dilakukan Pengurus Dana Pensiun adalah segera menarik investasi saham yang mengalami tren penurunan," tutur Pindad.

Rekomendasi BPK

Dalam penyampaian LHP, BPK RI memberikan rekomendasi kepada manajemen PT Pindad untuk meningkatkan kinerja perusahaan agar menjadi lebih laik lagi, utamanya terhadap kinerja keuangan Pindad yang terbebani biaya ekonomi atau biasa disebut dengan financial distress.

Kondisi ini dihadapkan langsung dengan karakter khusus dalam mengelola cash flow operation perusahaan yang berbeda jika dibandingkan dengan industri manufaktur pada umumnya.

Hal-hal yang memengaruhi kondisi tersebut antara lain rigid-nya proses produksi dan penggunaan material khusus untuk dapat memenuhi spesifikasi militer, serta waktu penyelesaian produksi yang cukup panjang hingga lintas tahun.

Hal ini tentunya akan memengaruhi kinerja keuangan tahunan Pindad, salah satunya tercermin pada beban keuangan berupa cost of fund yang cukup tinggi.

Direktur Utama PT Pindad, Abraham Mose, menegaskan menyambut baik rekomendasi yang diberikan oleh BPK sebagai upaya untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas di PT Pindad.

"Kami telah melakukan berbagai upaya perbaikan sebelum audit ini dan akan terus meningkatkan kinerja agar senantiasa sejalan dengan tata kelola terbaik," kata Abraham

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) menyiapkan sejumlah strategi dalam memperkuat perlindungan atas kerahasiaan data dan informasi nasabah. Hal ini selaras dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), yang berlaku sejak 17 Oktober 2024.

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan sebagai bank yang operasional bisnisnya terus berkembang, BTN memiliki tanggung jawab moral dalam mengelola dan melindungi data pribadi nasabah serta informasi rahasia lainnya.

Menurut Nixon, pelanggaran terhadap perlindungan data pribadi tidak hanya berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum yang serius, tetapi juga dapat menurunkan kepercayaan nasabah dan publik terhadap BTN, yang dapat berdampak pada reputasi perseroan.

"BTN dituntut untuk selalu waspada dan berhati-hati dalam melakukan pemrosesan dan pelindungan data pribadi nasabah dalam pelaksanaan kegiatan bisnis dan operasional sehari-hari. Hal ini sangat penting bagi perseroan agar terhindar dari serangan siber dan kerugian yang akan timbul atas pelanggaran data pribadi," kata Nixon, dalam keterangan tertulis, Jumat (25/10/2024).

Sebagai bentuk implementasi UU PDP dan komitmen dalam melindungi data pribadi nasabah, BTN telah melakukan langkah-langkah strategi mitigasi. Pertama, membentuk unit kerja yang membidangi IT Security, Risk Management & Compliance, serta unit kerja pengelola Data Privacy pada tahun 2022. Kedua, melaksanakan edukasi serta sosialisasi mengenai perlindungan data pribadi kepada seluruh pegawai BTN melalui kanal pembelajaran digital BTN.

Tidak cukup sampai di situ, BTN mengambil langkah ekstra dalam mitigasi pengelolaan dan penggunaan data pribadi nasabah melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dan Sharing Session dengan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (JAMDATUN) Kejaksaan Republik Indonesia.

Dengan adanya kerja sama dan sharing session tersebut, menunjukkan keseriusan BTN dalam mengimplementasikan ketentuan UU PDP, termasuk oleh anak perusahaan/pihak terafiliasi Perseroan, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan nasabah kepada BTN.

"Kegiatan sharing session ini berguna untuk meningkatkan Legal Awareness, memberikan pengetahuan dan pemahaman hukum serta pola perilaku hukum yang berlaku bagi para pejabat dan BTNers. Upaya ini bukan hanya sekadar kewajiban hukum, tetapi juga merupakan komitmen moral BTN untuk melindungi kepercayaan nasabah," kata Nixon.

Sementara itu, Direktur Human Capital, Compliance & Legal BTN Eko Waluyo menambahkan, arah bisnis di industri perbankan dan jasa keuangan mulai bergeser dari pola transaksi konvensional menjadi transaksi digital. Perubahan pola tersebut menimbulkan tantangan bagi perbankan dan lembaga jasa keuangan dalam hal pelindungan data pribadi nasabah.

"Salah satu tantangan utama dalam pelindungan data pribadi adalah meningkatnya ancaman siber, di mana kasus-kasus pelanggaran data mengakibatkan hilangnya jutaan informasi mengenai data pribadi (data breach). BTN memandang perlunya melakukan langkah-langkah strategis untuk memastikan layanan perbankan digital BTN dapat terlaksana dengan baik, serta data pribadi dan informasi nasabah tetap terlindungi," ujar Eko.

Berdasarkan data Forbes, pada 2023 terdapat kenaikan jumlah pelanggaran data (data breach) secara global sebesar 72% sejak tahun 2021. Selain itu, berdasarkan Laporan IBM berjudul Cost of a Data Breach Report 2023 juga menunjukkan, biaya rata-rata di tingkat global dari sebuah pelanggaran data pada tahun 2023 mencapai US$ 4,45 juta, meningkat 15% dibandingkan tahun 2020.

Salah satu restoran seafood, PT Pendekar Bodoh (D’Cost) ingin menunjukkan kepedulian terhadap kemanusiaan global, salah satunya terhadap Palestina.

D’Cost mengajak seluruh Seafood Lovers (pelanggan setia D’Cost) untuk ikut berdonasi pada tanggal 22 September 2024 yang juga merupakan tanggal perayaan anniversary D’Cost ke-18 tahun.

"Program ini mengalokasikan Rp 10.000 dari setiap transaksi pelanggan untuk didonasikan kepada Palestina dan D'Cost berhasil mengumpulkan dana sebesar Rp 62.000.000," kata CEO PT Pendekar Bodoh Henry Tejakusmana kepada wartawan di Bandung, Senin (21/10/2024)

Inisiatif ini diadakan oleh D’Cost dan melibatkan seluruh pelanggan yang bertransaksi di restoran pada hari tersebut. Donasi ini menunjukkan komitmen D’Cost dalam mendukung gerakan kemanusiaan global.

Dengan program ini, D’Cost tidak hanya menunjukkan kepeduliannya kepada rakyat Palestina, tetapi juga mengajak masyarakat Indonesia untuk berpartisipasi dalam aksi kemanusiaan yang lebih luas.

Inisiatif ini diharapkan dapat membantu meringankan beban mereka yang sedang berjuang di tengah krisis di Palestina.

"Jadi kita hari ini memberikan sumbangan sebesar Rp 62.000.000 yang akan diberikan kepada teman-teman di Palestina. Semoga kerja sama dengan Rumah Zakat ini sangat berguna bagi teman-teman di Palestina, ini hasil dari dukungan maupun bantuan dari teman-teman maupun customer kita di Indonesia. Semoga Rumah Zakat selalu berkembang dan maju terus semangat" jelasnya.

Seperti diketahui, Rumah Zakat sebagai lembaga filantropi yang berfokus pada pengumpulan dan penyaluran zakat, infaq, dan sedekah. Dalam konteks situasi kemanusiaan yang sedang terjadi di Palestina, Rumah Zakat mengambil peran aktif dalam menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang terdampak. Rumah Zakat berkomitmen untuk terus mendampingi dan membantu masyarakat Palestina.

Tiket pesawat yang mahal menjadi sorotan beberapa waktu belakangan ini. Harga avtur yang tinggi disebut-sebut sebagai penyebab tingginya harga tersebut.

Namun, Presiden Direktur Aviatory Indonesia Ziva Narendra Arifin mengatakan, penyebab harga tiket pesawat mahal tak cuma avtur. Dia mengatakan, ada sejumlah komponen yang membentuk harga tiket.

"Di situ ada komponen seperti asuransi, kemudian ada juga untuk biaya perawatan pesawat yang biasanya masuk ke yang dinamakan dengan maintenance reserve yang dihitung per jam, setiap jam pesawat tersebut diutilisasikan atau dioperasikan," katanya kepada detikcom.

Dia menyebut, kemudian ada biaya lain seperti fasilitas bandara yang kemudian dibebankan ke konsumen. Lalu, biaya lain seperti pajak yang kemudian juga dibebankan ke konsumen.

Ia menambahkan, faktor lain yang turut mempengaruhi adalah kondisi ekonomi khususnya nilai tukar.

"Sebagaimana kita ketahui mayoritas dari pendapatan yang didapat oleh maskapai kita di dalam negeri adalah dalam bentuk rupiah. Tapi cost yang dikeluarkan, biaya yang dikeluarkan adalah dalam bentuk dolar AS. Seperti misalnya leasing pesawat, kemudian asuransi, pengadaan spare parts dan lain-lain," paparnya.

Pembelian tiket pesawat sendiri saat ini juga banyak melibatkan online travel agent (OTA). Namun, dia menyebut, hal itu tak berpengaruh signifikan terhadap harga tiket.

"Kerjasama melalui platform agregator tiket pada umumnya tidak berkontribusi secara signifikan terhadap harga tiket pesawat. Bisa dibandingkan antara harga agregator vs harga resmi situs maskapai," katanya.

Pengamat Pariwisata Chusmeru mengatakan, harga tiket pesawat yang mahal merupakan masalah klasik yang tak segera diselesaikan. Menurutnya, hal ini dikeluhkan wisatawan yang ketika akan melakukan perjalanan.

"Karena di tengah kondisi ekonomi yang tidak menentu, mahalnya tiket pesawat ini akan berdampak pada penurunan kunjungan wisatawan baik domestik maupun mancanegara," katanya.

"Karena dengan tiket yang mahal, wisatawan akan berpikir ulang untuk melakukan perjalanan wisata karena total cost atau biaya keseluruhan dalam perjalanan wisata akan menjadi mahal karena wisatawan juga harus mengeluarkan biaya untuk akomodasi atau menginap di hotel, kemudian juga untuk mengunjungi obyek-obyek wisata yang ada di Indonesia," sambungnya.

Dia mengatakan, pemerintah harus secepatnya menurunkan harga tiket pesawat. Dia berharap, pemerintahan yang baru dan Kementerian Pariwisata mengambil tindakan terkait dengan harga tiket yang mahal.

"Pemerintah bisa juga membuat kebijakan di sektor penerbangan, misalnya dengan memberikan tambahan seat atau kursi,maupun tambahan frekuensi penerbangan antar pulau di Indonesia, sehingga ada peluang harga tiket pesawat menjadi lebih murah," ungkapnya.

"Bisa juga pihak otoritas pengelola bandara memberikan stimulus kepada maskapai penerbangan dengan memberikan biaya parkir pesawat yang lebih murah, sehingga akan dapat mengurangi biaya operasional maskapai dan bisa menurunkan harga tiket pesawat," tutupnya.

Toyota Hilux Rangga resmi dijual di Indonesia. Namun mobil ini masih diimpor secara utuh alias Completely Built Up (CBU) dari Thailand. Apa alasan Toyota-Astra Motor (TAM) mengimpor utuh Hilux Rangga dari negeri Gajah Putih?

Dijelaskan Marketing Director PT Toyota-Astra Motor (TAM) Anton Jimmi Suwandy, Toyota Indonesia mengimpor Hilux Rangga dari Thailand lantaran pusat produksi seri Hilux untuk ekspor memang ada di sana.

"Kita perlu tahu bahwa Hilux memang pusatnya di Thailand. Mereka produksi cukup besar, baik untuk domestik maupun buat ekspor. Saat ini, kalau melihat volume impor dan melihat situasi, memang masih CBU dulu ya," buka Anton di JIExpo, Kemayoran, Jakarta (15/10/2024).

Di sisi lain, meski Hilux Rangga diimpor utuh dari Thailand. Ketika mobil ini sampai tangan konsumen lalu kemudian dikonversi menjadi berbagai macam kendaraan multiguna, maka konten lokalnya juga akan besar.

"Yang kita impor lebih banyak jenis pick-up dan cab-chassis. Walaupun impor, tapi kinerja untuk domestik income-nya juga besar. Kalau membeli produk yang bensin Rp 188 juta (Cab-Chassis 2.0 Standard M/T) karoseri domestiknya lebih besar dibandingkan nilai impornya. Kalau dibeli local content-nya bahkan bisa lebih tinggi dari 40-50%. Jadi, ini merupakan kesempatan yang baik untuk karoseri di Indonesia mengembangkan bisnisnya," bilang Anton sambil mengatakan kuota impor Hilux Rangga sebanyak 500 unit setiap bulannya.

Meski begitu, Toyota Indonesia tetap membuka peluang memproduksi Hilux Rangga di Indonesia. Terlebih Toyota Indonesia juga memiliki kemampuan memproduksi mobil dari platform IMV seperti yang digunakan pada model Innova dan Fortuner. Jadi bukan hal sulit memproduksi Hilux Rangga yang juga memakai platform serupa.

"Saat ini belum ada (rencana memproduksi lokal Hilux Rangga). (Peluang memproduksi lokal) terbuka saja, karena kan sebenarnya platform IMV di Indonesia juga diproduksi. Diskusi selalu ada. Ini dinamis dan tidak menutup kemungkinan," tambah Anton.

"Tapi untuk saat ini, melihat dari total cost, produksi, dan lain-lain, ya kita masih impor dulu ya. Dalam waktu dekat ini, kira-kira per bulan rata-rata sekitar 500 unit," ungkap Anton.

Toyota Prius Hybrid Mejeng di GIIAS 2024, Dibanderol Rp 689 Juta

Toyota Prius Hybrid Mejeng di GIIAS 2024, Dibanderol Rp 689 Juta

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian mengapresiasi capaian inflasi tahunan (Year-on-Year) pada bulan September 2024 yang terkendali di level 1,84 persen. Angka ini menjadi capaian inflasi terendah sejak awal Rapat Koordinasi (Rakor) pengendalian inflasi dilakukan pada dua tahun yang lalu.

Tingkat inflasi 1,84 persen dinilainya juga masih masuk target pemerintah sebesar 2,5 persen plus minus 1 persen, atau berada pada rentang 1,5-3,5 persen. Menurut Tito, rendahnya realisasi inflasi Indonesia ini berkat kerja sama berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah (Pemda), hingga kementerian/lembaga (K/L) terkait.

"Saya juga sudah menyampaikan pers rilis dari BPS tentang inflasi di bulan September kepada Bapak Presiden dan juga presiden terpilih. Beliau-beliau menyampaikan apresiasi yang sangat tinggi, karena dengan angka inflasi 1,84 persen year-on-year," katanya dalam keterangan tertulis, Senin (7/10/2024).

Hal tersebut ia sampaikan pada Rakor Pengendalian Inflasi Daerah dirangkaikan dengan Percepatan Pengembangan Industri Gim Nasional di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta.

Tito mengungkapkan terdapat dua komponen utama inflasi yang mesti dipantau, yakni inflasi inti (core inflation) dan inflasi bergejolak (volatile inflation). Inflasi inti tidak begitu dipengaruhi oleh dinamika dan cenderung stabil dari waktu ke waktu, seperti pendidikan, kesehatan, dan rekreasi. Sementara inflasi bergejolak dipengaruhi oleh berbagai dinamika seperti suplai, permintaan, dan distribusi. Ini misalnya terjadi pada sektor pangan dan energi.

"Nah kita melihat komponen naik apa saja? Perawatan pribadi dan jasa lainnya (naik) 0,38 persen, itu termasuk inflasi inti core inflation. Kalau terjadi kenaikan, berarti daya beli masyarakat naik, karena demand-nya naik," jelasnya.

Dia juga menjelaskan terkait pendapat para ekonom yang menyatakan adanya deflasi selama lima bulan berturut-turut karena menurunnya daya beli masyarakat atau menurunnya permintaan. Menurutnya deflasi hanya terjadi pada sektor-sektor tertentu saja, seperti rekreasi, restoran, hingga perawatan pribadi. Secara umum, kata dia, daya beli masyarakat masih kuat. Hal ini dibuktikan dengan inflasi inti masih terjadi kenaikan dan permintaan masyarakat yang masih tetap tinggi.

"Saya sudah sampaikan bahwa kita adalah negara bukan hanya negara konsumen seperti Singapore, tapi juga negara produsen. Kalau terjadi deflasi terlalu dalam yang senang adalah rakyat, pembeli konsumen, tapi bagi masyarakat di kelas produsen petani cabai misalnya itu ya mereka bisa rugi, kekurangan bahkan tidak bisa menutupi biaya cost operasional," ujarnya.

Pihaknya pun menyampaikan terima kasih kepada kepala daerah dan kementerian/lembaga terkait yang ikut bekerja sama dalam memastikan inflasi tetap terjaga. Tito juga mengapresiasi peran Pemda dalam upaya pengendalian inflasi.

"Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada rekan-rekan kepala daerah provinsi, kabupaten/kota yang telah bekerja bersama menjaga inflasi daerah masing-masing," pungkasnya.