JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) resmi membuka pameran Konstruksi Indonesia (KI) 2024 di ICE BSD City, Tangerang, Rabu (6/11/2024).

Pameran ini dibuka AHY bersama dengan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo dan Wakil Menteri (Wamen) PU Diana Kusumastuti.

AHY menguatarakan, konstruksi merupakan ekor dari pembangunan infrastruktur.

"Dan pembangunan infrastruktur terjadi karena pembangunan ekonomi," ungkap AHY dalam sambutannya pada acara tersebut.

Pertumbuhan ekonomi di Indonesia diharapkan Pemerintah bisa semakin membawa masyarakat Indonesia lebih sejahtera ke depannya.

Oleh karena itu, AHY menyambut sangat baik kegiatan KI 2024 yang merupakan acara tahunan.

AHY mengharapkan acara tersebut bisa sukses seperti pada tahun-tahun sebelumnya.

Adapun pameran tersebut berlangsung selama tiga hari yakni 6 November 2024 hingga 8 November 2024.

KI 2024 siap menjadi pusat kolaborasi pelaku industri konstruksi Indonesia dan akan membuka peluang bisnis baru di pasar yang terus berkembang.

Sebab, pemerintah saat ini akan fokus pada swasembada pangan dan energi.

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan fokus kepada swasembada pangan dan energi merupakan hasil pembahasan dengan Presiden Prabowo Subianto di beberapa kesempatan.

Di sisi lain, Dody juga memastikan megaproyek ibu kota baru itu tetap dilanjutkan.

"Dari hasil diskusi dengan Pak Presiden (Prabowo) dalam beberapa kesempatan, untuk IKN tetap akan kita teruskan, tapi mungkin kecepatannya tidak seperti dulu," kata Dody dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI di Senayan, Jakarta, Rabu (20/10/2024).

Dody menjelaskan, Prabowo punya kekhawatiran perang akan semakin memanas di saat Indonesia belum swasembada pangan. Apabila kondisi itu terjadi di saat Indonesia masih menggantungkan sejumlah komoditas pangan ke impor, tentu akan mengalami kesulitan.

Kondisi ini akan memicu permasalahan sosial yang lebih besar. Oleh karena itu, menurutnya ketahanan pangan menjadi fokus utama untuk saat ini.

Sebagai salah satu bentuk dukungan Kementerian PU terhadap ketahanan pangan, hingga saat ini telah dibangun puluhan bendungan di seluruh Indonesia. Dody mengatakan dalam beberapa tahun ke depan akan bertambah puluhan bendungan lainnya.

"Akan ada beberapa puluh bendungan lagi seluruh Indonesia tapi fokus kita untuk eksisting bendungan adalah revitalisasi plus perbaikan jaringan primer, sekunder, tersiernya, sehingga target pimpinan kami dalam 4-5 tahun, event sebelumnya tercapai swasembada pangan," terang Dody.

Sementara itu, Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti menambahkan tanggung jawab pembangunan IKN juga melibatkan Otorita IKN sehingga koordinasi intensif masih akan terus dilakukan.

Di samping itu, lanjut Diana, Otorita IKN juga punya peran besar dalam hal investasi dari sektor swasta. Dengan demikian, ia berharap perubahan fokus pemerintah ini tidak akan terlalu signifikan mempengaruhi pembangunan dengan hadirnya investasi swasta.

"Tidak semuanya dengan APBN. Dari Otorita IKN dengan investor-investor tentunya juga akan melaksanakan itu. Dan tidak semuanya di Kementerian PUPR. Nanti akan ada arahan sendiri khusus untuk IKN," kata dia.

"Kita harus membuat supaya investor tetap percaya bahwa IKN ini akan tetap lanjut. Kan kita sudah komitmen untuk nanti pindah ke sana," sambungnya.

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkapkan bahwa ada kemungkinan terjadi perlambatan proses pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Hal ini seiring dengan fokus pemerintah yang saat ini lebih mengarah ke swasembada pangan.

Dody mengatakan, hal ini merupakan hasil diskusinya dengan Presiden Prabowo Subianto di beberapa kesempatan. Meski demikian, ia memastikan bahwa mega proyek ibu kota baru itu tetap akan dilanjutkan.

"Dari hasil diskusi dengan Pak Presiden (Prabowo) dalam beberapa kesempatan, untuk IKN tetap akan kita teruskan, tapi mungkin kecepatannya tidak seperti dulu," kata Dody dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI di Senayan, Jakarta, Rabu (20/10/2024).

Dody mengatakan, muncul kekhawatiran dari Prabowo bahwa perang akan semakin memanas tatkala Indonesia belum swasembada pangan. Apabila kondisi itu terjadi di saat Indonesia masih menggantungkan sejumlah komoditas pangan ke impor, RI akan mengalami kesulitan.

"Dikhawatirkan akan menjadi permasalahan sosial yang akan lebih besar. Makanya ketahanan pangan menjadi fokus utama," ujarnya.

Dody mengatakan, hingga saat ini Kementerian PU telah membangun puluhan bendungan di seluruh Indonesia sebagai salah satu bentuk dukungannya terhadap ketahanan pangan. Dody memastikan dalam beberapa tahun ke depan, akan bertambah puluhan bendungan lainnya.

"Akan ada beberapa puluh bendungan lagi seluruh Indonesia tapi fokus kita untuk eksisting bendungan adalah revitalisasi plus perbaikan jaringan primer, sekunder, tersiernya, sehingga target pimpinan kami dalam 4-5 tahun, event sebelumnya tercapai swasembada pangan," kata dia.

Di samping itu, Dody juga memastikan bahwa fokus pembangunannya ke depan akan diperbanyak dengan proyek-proyek berbasis kemasyarakatan. Hal ini termasuk juga dengan target peningkatan akses air bersih masyarakat.

Sementara itu, Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti memastikan bahwa IKN akan tetap dilanjutkan. Namun memang ia membenarkan bahwa pemerintahan saat ini lebih berfokus pada swasambada pangan.

"Kalau untuk IKN, kan Pak Presiden bilang bahwa tetap akan dilanjutkan. Tetapi beliau memang saat ini lebih memperhatikan untuk pangan. Kalau itu tidak dilanjutkan, nanti kan bahaya. Dan kita tetap harus melanjutkan, ini komitmen dari Bapak Presiden," ujar Diana, ditemui usai Raker.

Menyangkut persoalan perlambatan proyek IKN ini, pihaknya akan berkoordinasi bersama Otorita IKN. Melalui Otorita IKN, investasi dari sektor swasta masih akan terus digenjot. Dengan demikian, ia berharap perubahan fokus pemerintah ini tidak akan terlalu signifikan mempengaruhi pembangunan.

"Tidak semuanya dengan APBN. Tidak semuanya dengan APBN. Dari otorita IKN dengan investor-investor tentunya juga akan melaksanakan itu. Dan tidak semuanya di Kementerian PUPR. Nanti akan ada arahan sendiri khusus untuk IKN," kata dia.

"Kita harus membuat supaya investor tetap percaya bahwa IKN ini akan tetap lanjut. Kan kita sudah komitmen untuk nanti pindah ke sana," sambungnya.

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkapkan bahwa ada kemungkinan terjadi perlambatan proses pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Hal ini seiring dengan fokus pemerintah yang saat ini lebih mengarah ke swasembada pangan.

Dody mengatakan, hal ini merupakan hasil diskusinya dengan Presiden Prabowo Subianto di beberapa kesempatan. Meski demikian, ia memastikan bahwa mega proyek ibu kota baru itu tetap akan dilanjutkan.

"Dari hasil diskusi dengan Pak Presiden (Prabowo) dalam beberapa kesempatan, untuk IKN tetap akan kita teruskan, tapi mungkin kecepatannya tidak seperti dulu," kata Dody dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI di Senayan, Jakarta, Rabu (20/10/2024).

Dody mengatakan, muncul kekhawatiran dari Prabowo bahwa perang akan semakin memanas tatkala Indonesia belum swasembada pangan. Apabila kondisi itu terjadi di saat Indonesia masih menggantungkan sejumlah komoditas pangan ke impor, RI akan mengalami kesulitan.

"Dikhawatirkan akan menjadi permasalahan sosial yang akan lebih besar. Makanya ketahanan pangan menjadi fokus utama," ujarnya.

Dody mengatakan, hingga saat ini Kementerian PU telah membangun puluhan bendungan di seluruh Indonesia sebagai salah satu bentuk dukungannya terhadap ketahanan pangan. Dody memastikan dalam beberapa tahun ke depan, akan bertambah puluhan bendungan lainnya.

"Akan ada beberapa puluh bendungan lagi seluruh Indonesia tapi fokus kita untuk eksisting bendungan adalah revitalisasi plus perbaikan jaringan primer, sekunder, tersiernya, sehingga target pimpinan kami dalam 4-5 tahun, event sebelumnya tercapai swasembada pangan," kata dia.

Di samping itu, Dody juga memastikan bahwa fokus pembangunannya ke depan akan diperbanyak dengan proyek-proyek berbasis kemasyarakatan. Hal ini termasuk juga dengan target peningkatan akses air bersih masyarakat.

Sementara itu, Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti memastikan bahwa IKN akan tetap dilanjutkan. Namun memang ia membenarkan bahwa pemerintahan saat ini lebih berfokus pada swasambada pangan.

"Kalau untuk IKN, kan Pak Presiden bilang bahwa tetap akan dilanjutkan. Tetapi beliau memang saat ini lebih memperhatikan untuk pangan. Kalau itu tidak dilanjutkan, nanti kan bahaya. Dan kita tetap harus melanjutkan, ini komitmen dari Bapak Presiden," ujar Diana, ditemui usai Raker.

Menyangkut persoalan perlambatan proyek IKN ini, pihaknya akan berkoordinasi bersama Otorita IKN. Melalui Otorita IKN, investasi dari sektor swasta masih akan terus digenjot. Dengan demikian, ia berharap perubahan fokus pemerintah ini tidak akan terlalu signifikan mempengaruhi pembangunan.

"Tidak semuanya dengan APBN. Tidak semuanya dengan APBN. Dari otorita IKN dengan investor-investor tentunya juga akan melaksanakan itu. Dan tidak semuanya di Kementerian PUPR. Nanti akan ada arahan sendiri khusus untuk IKN," kata dia.

"Kita harus membuat supaya investor tetap percaya bahwa IKN ini akan tetap lanjut. Kan kita sudah komitmen untuk nanti pindah ke sana," sambungnya.

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Menteri Pekerjaan Umum, Diana Kusumastuti, menegaskan bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) akan tetap dilanjutkan di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Diana Kusumastuti, yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Jenderal Cipta Karya di Kementerian PUPR, menyampaikan bahwa arahan untuk melanjutkan proyek ibu kota baru tersebut merupakan arahan kepala negara.

"Kami akan melanjutkan yang sudah jalan. Kami selesaikan semuanya," kata Diana di Kompleks Istana Kepresidenan usai pelantikan, Senin, 21 Oktober 2024. "Yang baru-baru, nanti akan didiskusikan ke Otorita IKN."

Pembangunan IKN direncanakan berlangsung dalam lima tahap hingga tahun 2045 dan diperkirakan membutuhkan biaya sekitar Rp 466 triliun. Dari total anggaran tersebut, 20 persen berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sedangkan 80 persen sisanya dari sumber non-APBN. Hingga saat ini, pada tahap groundbreaking ke VII, investasi yang masuk baru mencapai Rp 58 triliun.

Pertanyaan mengenai kelanjutan proyek IKN sempat muncul karena Presiden Prabowo tidak menyinggungnya dalam pidato kenegaraan usai pelantikannya pada Minggu, 20 Oktober 2024. Namun, menurut Raja Juli Antoni, Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia yang ditunjuk oleh Prabowo, presiden berkomitmen kuat untuk menyelesaikan pembangunan IKN.

"Beliau sudah berkali-kali menyampaikan akan meneruskan, bahkan akan menuntaskan," kata Raja Juli.

Sebelumnya, Raja Juli juga pernah menjabat sebagai Pelaksana Tugas Wakil Kepala Otorita IKN. Ketika ditanya mengenai statusnya di pemerintahan baru, dia enggan memberikan keterangan lebih lanjut. “Nanti akan ada pengumuman dari Pak Presiden,” ujarnya singkat.

Prabowo Pecah Kementerian PUPR

Presiden Prabowo Subianto memecah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang dibentuk era Presiden Jokowi. Presiden ke-8 yang baru dilantik Minggu, 20 Oktober 2024 itu lantas membentuk Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai kementerian baru di luar Kementerian Pekerjaan Umum.

Prabowo juga telah mengumumkan Maruarar Sirait sebagai Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman di Istana Negara pada Minggu malam. Maruarar merupakan politikus Partai Gerindra. Selain itu, Prabowo mengumumkan Doddy Hanggodo sebagai Menteri Pekerjaan Umum. Prabowo menyatakan pelantikan anggota kabinet akan dilaksanakan Senin pagi, 21 Oktober 2024.

Rencana Prabowo memecah PUPR dan membentuk Kementerian Perumahan sudah santer terdengar sejak sebelum ia dilantik. Hal ini seiring program Prabowo untuk membangun 3 juta rumah gratis per tahun di perkotaan dan pedesaan.

Dirjen Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Iwan Suprijanto mengatakan kementerian baru ini bakal membuat pemerintah lebih fokus menangani perumahan. Terlebih, ia mengklaim, saat bidang perumahan rakyat masih di bawah Kementerian PUPR selama dua periode Presiden Jokowi, pemerintah sudah memiliki tata kelola yang baik.

"Banyak capaian yang berhasil dilakukan. Program sejuta rumah (program Presiden Jokowi) pun tetap mencapai target," kata Iwan di kantornya, Selasa, 15 Oktober 2024.

Dalam kesempatan itu, Iwan juga berharap Kementerian Perumahan bakal diisi kalangan professional. Kalaupun politikus, ia berharap Menteri Perumahan merupakan sosok yang ahli di bidangnya.

MICHELLE GABRIELA | RIRI RAHAYU

Bangunan Istana Garuda di Ibu Kota Nusantara (IKN) akan segera diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Gedung kantor presiden ini merupakan ikon di IKN dengan desain berbentuk burung garuda raksasa.

Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti mengatakan, dalam 100 hari pertama masa jabatannya akan diresmikan sejumlah proyek infrastruktur. Salah satunya ialah Istana Garuda ini.

"Mungkin ada peresmian-peresmian yang sudah siap kita resmikan, kayak Istana Garuda," kata Diana, ditemui di Kementerian PU, Jakarta Selatan, Rabu (23/10/2024).

Selain Istana Garuda, Diana menambahkan, juga akan ada peresmian waduk, pasar, hingga stadion. Infrastruktur-infrastruktur tersebut saat ini telah rampung dan siap diresmikan.

"Juga ada waduk juga, kemudian ada pasar, kemudian juga ada stadion yang sudah siap mungkin nanti kita resmikan," ujarnya.

Namun saat ditanya lebih lanjut terkait waktu peresmiannya, Diana belum dapat menjawab. Meski begitu, ia memastikan peresmiannya akan dilakukan langsung oleh Prabowo.

"(Diresmikan oleh) Presiden (Prabowo) insyaallah. Ya nunggu, jangan nanya sama saya (waktunya), nanyanya sama presiden," kata dia.

Sebagai tambahan informasi, di IKN, total ada dua bangunan istana, antara lain Istana Negara dan Istana Garuda. Adapun bangunan Istana Negara baru diresmikan oleh Presiden 2014-2024 Joko Widodo (Jokowi) pada pertengahan bulan Oktober lalu.

Meski belum diresmikan secara seremonial, pada 12 Agustus lalu kedua bangunan ini telah rampung dan dipergunakan dalam mendukung Sidang Kabinet Paripurna perdana di IKN.

Istana Garuda berada di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN, tepatnya di belakang Istana Negara pada dataran lahan yang lebih tinggi. Garuda raksasa yang menjadi ikon gedung kantor presiden itu pun menjadi kulit luar bangunan gedung sehingga menambahkan kesan megah.

Berdasarkan catatan detikcom, Istana Garuda berdiri di atas tanah seluas 55,6 hektare (ha) dengan luas tapak 334.200 meter persegi. Istana ini memiliki berbagai bangunan lain, mulai dari lapangan upacara, bangunan kantor presiden, bangunan istana, bangunan kantor sekretariat presiden, hingga bangunan kantor staf khusus presiden.

Sementara itu, ikon Burung Garuda Raksasa sendiri dirancang dengan bentang sayap sepanjang 177 meter dan tinggi 77 meter. Garuda raksasa itu terdiri atas sejumlah 4.650 bilah garuda. Pemasangan bilah terakhir dan tertinggi atau topping off telah dilakukan Kementerian PUPR di Sayap Barat Selubung Garuda pada Minggu (21/7/2024) lalu.

Saksikan Live DetikPagi:

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti mengatakan Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Kementerian PU untuk melanjutkan proyek Ibu Kota Negara (IKN) hingga tanggul laut raksasa (giant sea wall).

“Nanti saya akan ikut Pak Menteri ya soal (program prioritas), yang jelas beberapa hal yang disampaikan Pak Prabowo, IKN lanjut, kemudian terkait giant sea wall,” kata Diana saat ditemui di Istana Negara, Senin, 21 Oktober 2024.

Ia memastikan Kementerian PU akan melanjutkan proyek-proyek infrastruktur yang belum selesai, seperti pembangunan jalan bebas hambatan atau tol hingga bendungan.

Meski demikian, Diana mengatakan, Kementerian PU belum menyusun daftar prioritas pembangunan proyek-proyek tersebut. “Belum. Nanti akan Rapim (Rapat Pimpinan) dulu sama Pak Menteri," kata dia.

Lebih lanjut, Diana menyebut, Kementerian PU perlu bekerja sama dengan kementerian yang lain untuk mendiskusikan pembangunan proyek-proyek tersebut,

“Nanti kita lihat dulu. Kan kita masih belajar juga nih, karena giant sea wall kan kebanyakan urusan (kementerian) sumber daya alam,” ucapnya.

Sebelumnya, Ketua Satgas Perumahan presiden terpilih Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo, mengatakan proyek giant sea wall ini akan menjadi salah satu program pembangunan prioritas dalam pemerintahan Presiden Prabowo. Hashim menyatakan itu dalam pertemuan APEC Business Advisory Council Indonesia di Hutan Kota by Plataran, GBK, Senayan, Jakarta, Sabtu, 31 Agustus 2024.

Hashim berujar pembangunan tanggul laut raksasa ini akan dikerjakan bersama oleh pemerintah dan swasta, termasuk investor asing. Adik kandung sekaligus penasihat Prabowo itu menjelaskan, pembangunan tanggul laut raksasa tersebut dilakukan untuk merespons ancaman tanah-tanah di pesisir utara Pulau Jawa yang akan tenggelam.

Dia memperkirakan 40 persen lahan sawah akan tenggelam bila proyek ini tak kunjung dibangun. Menurut Hashim, pembangunan tanggul laut raksasa telah dirancang oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sejak 1994.

Sepuluh tahun silam, proyek ini telah siap dimulai. Tapi menurut Hashim, tak ada kemajuan selama sepuluh tahun terakhir. “Kalau tidak salah, sepuluh tahun lalu sudah mantap dan bisa dimulai. Tapi ada apa selama sepuluh tahun tidak ada kemajuan,” kata Hashim.

Riri Rahayu berkontribusi dalam artikel ini.

Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Menteri Pekerjaan Umum (Wamen PU) Diana Kusumastuti mengaku mendapatkan tugas dari Presiden Prabowo Subianto untuk fokus menyelesaikan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dan Giant Sea Wall atau tanggul laut raksasa.

Diana dilantik sebagai Wamen PU yang mendampingi Menteri PU Dody Hanggodo. Mantan Dirjen Cipta Karya PUPR itu dilantik sebagai wakil menteri hari ini di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (21/10/2024).

"Nanti saya akan ikut Pak Menteri ya [soal program prioritas], yang jelas beberapa hal yang disampaikan Pak Prabowo, IKN lanjut kemudian terkait Giant Sea Wall," kata Diana kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (21/20/2024).

Tidak hanya itu, Diana turut memastikan pembangunan infrastruktur lainnya berlanjut seperti jalan bebas hambatan atau jalan tol hingga pembangunan bendungan. Dia menyebut kementeriannya dalam waktu dekat ini akan fokus menyelesaikan proyek yang sebelumnya ditargetkan selesai pada tahun ini.

"Kita nanti akan rapim [rapat pimpinan] dulu sama pak menteri tentunya akan menyelesaikan yang masih belum selesai tahun ini. Kami akan selesaikan," ujar lulusan Arsitektur Universitas Diponegoro itu.

Adapun khusus mengenai IKN, Diana menyebut pemerintahan Prabowo berkomitmen untuk melanjutkan dan menyelesaikan megaproyek tersebut.

"Kita akan lanjutkan yang sudah jalan. Kita selesaikan semuanya. Yang baru-baru nanti akan didiskusikan ke Otorita IKN," ujarnya.

Untuk diketahui, Prabowo Subianto melakukan nomenklatur pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di era Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). Kementerian tersebut kini dipisah menjadi dua kementerian yaitu Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan Rakyat.

Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Wakil Menteri (Wamen) Pekerjaan Umum, Diana Kusumastuti mengatakan, pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) tetap berlanjut pada pemerintahan Prabowo-Gibran.

Ia menyebut, pembangunan di IKN yang sudah berjalan akan terus dilanjutkan.

"Yang jelas beberapa hal yang disampaikan pak Prabowo, IKN lanjut," ujar Diana di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (21/10).

Diana menambahkan akan berkoordinasi dengan menteri pekerjaan umum. Menurutnya, pembangunan infrastruktur akan terus dilanjutkan.

"Kita akan lanjutkan yang sudah jalan. Kita selesaikan semuanya. Yang baru-baru nanti akan didiskusikan ke otorita IKN," ucap Diana.

Seperti diketahui, investasi swasta yang sudah masuk ke IKN hingga groundbreaking ke-8 mencapai Rp 58,4 triliun.

Terdapat beberapa proyek yang mulai dibangun pada groundbreaking ke-8 IKN. Antara lain, pembangunan kawasan pendidikan Australian Independent School (AIS) Nusantara dengan estimasi nilai investasi Rp 150 miliar.

Proyek Teras Hutan Ibu Kota Nusantara by Plataran dengan investasi mencapai Rp 25 miliar. D’primahotel Nusantara dengan investasi mencapai Rp 100 miliar.

Magnum Resort Nusantara dengan estimasi nilai investasi hingga Rp 500 miliar. Delonix Nusantara dengan investasi mencapai Rp 500 miliar.

Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Dody Hanggodo sebagai Menteri Pekerjaan Umum (PU). Ia menggantikan Basuki Hadimuljono yang telah 10 tahun menjabat sebagai Menteri PUPR era Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Selain Dody, Prabowo Juga melantik Diana Kusumastuti untuk menduduki posisi sebagai Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU). Adapun di akhir pemerintahan Jokowi, Kementerian PUPR tidak memiliki wamen.

Lalu, siapa kedua sosok tersebut?

Nama Dody sendiri belum pernah terdengar di pemerintahan maupun politik. Diketahui, Dody merupakan pengusaha asal Surabaya. Tidak banyak informasi yang dapat diperoleh terkait sosoknya.

Dikutip dari keterbukaan informasi BEI, Senin (21/10/2024), Dody Hanggodo pernah menjabat sebagai Komisaris PT Pradiksi Gunatama Tbk pada 2017 dan 2018, serta sebagai Komisaris PT Senabangun Anekapertiwi pada 2019 dan 2020.

PT Pradiksi Gunatama Tbk sendiri merupakan perusahaan di bidang bisnis perkebunan kelapa sawit yang berlokasi di Kecamatan Batu Engau, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur. Sedangkan PT Senabangun Anekapertiwi merupakan perusahaan afiliasi PT Pradiksi Gunatama Tbk (PGUN).

Berdasarkan penelusuran, per 30 September 2024 PGUN dikendalikan oleh PT Araya Agro Lestari dengan kepemilikan sebesar 38,44% dan PT Citra Agro Lestari, dengan kepemilikan 38,25%.

Diketahui kedua perusahaan ini merupakan entitas usaha milik anak Haji Isam, yakni Jony Saputra dan Liana Saputri yang duduk di kursi Komisaris Utama PGUN.

Lebih lanjut, Dody sendiri merupakan Aushaf Fajr Herdiansyah yang merupakan politikus Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra). Aushaf juga merupakan seorang Wakil Bupati Nganjuk dalam Pilkada Kabupaten Nganjuk 2024.

Profil Wakil Menteri PU

Sementara itu, sosok Wamen PU Diana Kusumastuti sendiri merupakan birokrat asal Kementerian PUPR yang dulunya menduduki posisi sebagai Direktur Jenderal Cipta Karya.

Dikutip dari laman IKA Undip dan Brantas Abipraya, wanita asal Solo ini merupakan lulusan dari Teknik Arsitektur Universitas Diponegoro (Undip). Setelah lulus, ia sempat bekerja sebagai konsultan interior di perusahaan kontraktor, barulah masuk ke Kementerian PUPR sebagai ASN pada 1993.

Kemudian pada tahun 2004, ia melanjutkan Pendidikan magister di Institut Teknologi Bandung. Lalu pada tahun 2019, Diana diangkat menjadi Direktur Bina Penataan Bangunan. Di tahun ini berbagai tugas penting ia laksanakan, seperti perencanaan Ibu Kota Negara (IKN) baru, lalu juga menyelesaikan tujuh Pos Lintas Batas Negara (PLBN).

Pada Desember 2020, Diana pun akhirnya dilantik menjadi Direktur Jenderal Cipta Karya, Kementerian PUPR. Lalu di tahun 2023, ia ditunjuk sebagai Komisaris PT Brantas Abipraya.

KOMPAS.com - Diana Kusumastuti didapuk menjadi Wakil Menteri (Wamen) Pekerjaan Umum (PU) oleh Presiden Prabowo Subianto.

Informasi itu sebagaimana hasil pengumuman jajaran menteri dan wakil menteri (wamen) dalam Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, pada Minggu (20/10/2024).

"Diana Kusumastuti, Wakil Menteri Pekerjaan Umum," ucap Prabowo dikutip dari kanal Youtube Kompas TV.

Adapun para jajaran menteri dan wamen era Prabowo akan dilantik pada Senin (21/10/2024) sore.

"Rencananya besok (Senin) pagi akan saya lantik para menteri pukul 10.00, dan pada siang harinya saya akan lantik para wakil menteri pukul 15.00," pungkas Prabowo.

Jejak Karir Diana Kusumastuti

Wanita kelahiran Surakarta pada tahun 1967 ini memiliki latar belakang yang erat kaitannya dengan pembangunan infrastruktur.

Sebab, sebelum mendapatkan amanah sebagai Wamen PU, Diana merupakan seorang pejabat yang kira-kira sudah 31 tahun berkarir di Kementerian PUPR.

Dikutip dari laman Ikatan Alumni Universitas Diponegoro (Undip), Diana merupakan lulusan Sarjana Teknik Arsitektur Undip tahun 1991 dan Magister Studi Pembangunan Institut Teknologi Bandung tahun 2004.

Setelah lulus dari Undip, ia sempat bekerja di perusahaan kontraktor, dan konsultan interior.

Kemudian pada tahun 1993, Diana ikut rekrutmen di Kementerian PUPR dan lolos. Saat baru masuk ia menjadi pegawai di Direktorat Bina Program.

Diana tercatat pernah bertugas di beberapa sub direktorat, seperti Program Rencana Jangka Menengah, Program Air Minum dan Penyehatan Lingkungan, Program Tata Bangungan dan Lingkungan Permukiman, serta menjadi Kepala Bidang Kajian Kebijakan dan Program (BPPSPAM).

Selanjutnya padat ahun 2019, ia diangkat menjadi Direktur Bina Penataan Bangunan.

Pada tahun ini berbagai tugas penting dilaksanakan, seperti perencanaan Ibu Kota Negara (IKN) baru, menyelesaikan tujuh Pos Lintas Batas Negara (PLBN), membangun venue-venue Asian Games di Jakarta dan Palembang, revitalisasi Stadion Manahan Solo, rehabilitasi bangunan cagar budaya seperti Masjid Istiqlal Jakarta, dan berbagai proyek strategis lainnya.

Berkat kemampuannya merampungkan proyek-proyek strategis, Diana dinobatkan sebagai Pejabat Pimpinan Tinggi Teladan (PPT Teladan) pada ajang Anugerah ASN 2020 yang diselenggarakan Kementerian PAN-RB.

Tak hanya diganjar dengan predikat teladan, ia mendapat jabatan yang lebih tinggi. Pada Desember 2020, Diana dilantik menjadi Direktur Jenderal Cipta Karya, Kementerian PUPR, dan menjabat hingga akhir pemerintahan mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Diana Kusumastuti, turut dipanggil Presiden Terpilih Prabowo Subianto ke kediamnnya di Kertanegara, Jakarta Selatan, pada Selasa, 15 Oktober 2024.

Dilansir dari Antara, usai pemanggilan tersebut, Diana Kusumastuti mengungkapkan pembicaraannya terkait dengan penyusunan kabinet Prabowo-Gibran, di mana ia kemungkinan besar akan menjabat sebagai Wakil Menteri Pekerjaan Umum.

Diana juga menuturkan bahwa di bawah pemerintahan Prabowo, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan dibagi menjadi dua kementerian, yaitu Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Kementerian Perumahan. Sehingga, pembagian ini akan melibatkan figur lain untuk memimpin masing-masing kementerian tersebut.

Diana Kusumastuti. Foto: brantas-abipraya.co.id.

Tentang Diana Kusumastuti

Diana Kusumastuti adalah seorang birokrat Indonesia yang telah memiliki reputasi panjang dalam bidang infrastruktur dan pembangunan. Dia lahir di Surakarta pada 1967.

Diana memiliki latar belakang pendidikan sebagai Sarjana Arsitektur dari Universitas Diponegoro Semarang pada 1991. Dia kemudian melanjutkan pendidikannya hingga mendapat gelar Magister Teknik Studi Pembangunan dari Institut Teknologi Bandung (ITB) pada 2004.

Pada Desember 2020, dengan latar belakang pendidikan yang kompeten dalam bidang arsitektur dan pembangunan, Diana kemudian dipercaya menjabat sebagai Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Salah satu megaproyek pembangunannya adalah Kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Sepanjang 2023, Ditjen Cipta Karya telah menggelontorkan dana sebesar Rp10,38 triliun untuk IKN. Mulai dari untuk pengadaan pada bidang air minum IPA, hingga jaringan perpipaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Sepaku, serta Sanitasi berupa IPAL dan TPST.

Lebih lanjut dalam pengembangan kawasan permukiman, Kementerian PUPR akan melakukan pembangunan IKN Nusantara, khususnya pada Kawasan Inti Pusat Pemerintahan dan penataan Sumbu Kebangsaan.

Untuk diketahui, selain menjadi Direktur Jenderal Cipta Karya, Diana juga menjabat sebagai komisaris PT Brantas Abipraya (Persero), terhitung sejak 31 Januari 2023 berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-19/MBU/01/2023.

NI KADEK TRISNA CINTYA DEWI | ANTARA