Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mendapatkan titah dari Presiden Prabowo Subianto untuk menyelesaikan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.

Targetnya, Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Nusantara (IKN) dalam waktu 4-5 tahun.

Selain itu, prioritas pembangunan IKN selanjutnya berfokus pada tiga elemen utama pemerintahan yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

"Ke depan targetnya 4-5 tahun ke depan itu sudah bisa benar-benar berfungsi sebagai pusat pemerintahan yang baru. Ini yang diharapkan oleh Bapak Presiden Prabowo," kata AHY dalam Pembukaan Rakorbangwil di Kementerian PU, Jakarta Selatan, Jumat (8/11/2024).

Arahan tersebut disampaikan Prabowo beberapa waktu lalu saat bertemu dengan AHY, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, dan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi.

"Secara khusus kami mendengarkan arahan-arahan beliau, yang jelas untuk IKN kita fokus pada penyelesaian IKN sebagai pusat pemerintahan," ujarnya.

Di samping itu, AHY memastikan, pembangunan IKN tidak hanya digeber untuk menyelelesaikan gedung-gedung pemerintahan. Infrastruktur dasar seperti rumah tapak jabatan menteri (RTJM) hingga hunian Aparatur Sipil Negara (ASN) dipastikan juga akan rampung untuk mendukung kehidupan di sana.

Senada, Menteri PU Dody Hanggodo juga memastikan penyelesaian pembangunan KIPP IKN bisa dilakukan dalam 4-5 tahun ke depan. Dalam prosesnya, Kementerian PU berkoordinasi erat dengan Otorita IKN.

"Kalau dari arahan Presiden (Prabowo) kemarin sudah jelas, paling lambat 2029 itu harus benar-benar sudah bisa berfungsi dengan baik, sementara yang lain-lainnya bisa menyusul," kata Dody usai acara.

Jakarta (ANTARA) - Beberapa berita ekonomi di Indonesia pada Selasa (5/11/2024) masih menarik untuk dibaca pada Rabu, mulai dari peluang investasi untuk mengejar penyelesaian pembangunan IKN hingga soal larangan penjualan iPhone 16.

Berikut rangkuman berita selengkapnya:

Basuki incar peluang investasi kejar penyelesaian pembangunan IKN

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono mengincar peluang investasi swasta dalam upaya mempercepat proses pembangunan di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur dalam waktu 3-4 tahun ke depan.

Baca berita selengkapnya

Kemenhub: Tidak ada korban jiwa dari pesawat Trigana Air keluarkan api

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyatakan tidak ada korban jiwa atas insiden pesawat Trigana Air yang mengeluarkan api, yang terjadi di Bandara Sentani, Jayapura, Papua.

Baca berita selengkapnya

Menteri UMKM: Penghapusan piutang macet berlaku bagi UMKM Himbara

Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengatakan kebijakan menghapus piutang pelaku UMKM berlaku bagi nasabah Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yang tidak memiliki kemampuan lagi untuk membayar.

Baca berita selengkapnya

Ditjen Pajak tegaskan pemblokiran rekening UD Pramono sesuai prosedur

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan pemblokiran rekening Usaha Dagang (UD) Pramono di Boyolali, Jawa Tengah, dilakukan sesuai prosedur yang berlaku.

Baca berita selengkapnya

Luhut bicara soal larangan penjualan iPhone 16

Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan berbicara soal larangan penjualan produk Apple, iPhone 16 di Indonesia.

Baca berita selengkapnya

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2024

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mendapat tambahan anggaran sebesar Rp 19,62 triliun untuk pagu Tahun Anggaran (TA) 2024. Dengan demikian, anggarannya untuk tahun ini menjadi Rp 166,99 triliun.

Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan, pagu awal yang telah ditetapkan untuk Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di tahun ini sebesar Rp 147,37 triliun.

"Pagu awal Kementerian PUPR sebesar Rp 147,37 triliun, kemudian mendapat tambahan pagu Rp 19,62 triliun sehingga total pagu yang kami terima Rp 166,99 triliun 2024," kata Dody, dalam Rapat Kerja (Raker) Bersama Komisi V DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (30/10/2024).

Dody menjabarkan, tambahan anggaran tersebut bersumber dari penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Rp 1,38 triliun, percepatan Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) Rp 7,04 triliun, pinjaman dalam negeri Rp 800 miliar, serta tambahan RM dari BA 999 sebesar Rp 10,40 triliun.

"(SBSN) ini sebagian antara lain telah kami pergunakan untuk penguatan tebing Sungai Tabalong, pengamanan Pantai Manggar, serta pembangunan jalan dan jembatan," ujarnya.

Untuk percepatan PHLN sendiri, Dody mengatakan, ada beberapa sumber antara lain dari EDFC Korea, Asian Development Bank (ADB) Emergency Assistance for Rehabilitation and Reconstruction (EARR), World Bank CSRRRP, ITDP, hingga National Urban Development Project (NUDP).

"ITDP untuk beberapa proyek-proyek tourism yang masuk ke destinasi pariwisata prioritas dan juga untuk NUDP untuk water supply project," kata dia.

Berikutnya untuk pinjaman dalam negeri Rp 800 miliar sendiri, dipergunakan untuk pembangunan Jalan Tol Serang-Panimbang. Sedangkan tambahan BA BUN Rp 10,4 triliun digunakan untuk proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) Rp 6,4 triliun serta daerah otonomi baru di Papua sebesar Rp 780 miliar.

"Kemudian penuntasan program prioritas lainnya seperti penuntasan rehabilitasi dan renovasi venue PON Aceh, renovasi RSUD Kabupaten Sumedang, dan revitalisasi Wisma Atlet Kemayoran Rp 660 miliar," ujar Dody.

Selain itu, dana BA BUN itu juga dipergunakan sebagiannya untuk instruksi presiden (Inpres) Air Minum dan Sanitas Rp 700 miliar, untuk Inpres Jalan Daerah Rp 900 miliar, serta pembayaran lahan oleh Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) Rp 960 miliar.

Sementara itu, realisasi anggaran sampai dengan 25 Oktober 2024 sekitar 60,8% atau Rp 101,58 triliun, dengan progress fisik mencapai 66,1%, progress keuangan 10,9%. Dody mengatakan, angka ini lebih tinggi dair realisasi 2023 yang mencapai 49,9%.

"Agak sedikit lamban di awal karena memang banyak proses administrasi dan kita di sana-sini mendapat kendala penyediaan lahan. Tapi secara bertahap kami dapat selesaikan sehingga insyaallah kami bisa mencapai minimum 90% di Desember 2024," kata dia.

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melaporkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Semester II Tahun 2023. Dari laporan tersebut, ditemukan sejumlah masalah dalam proyek Ibu Kota Nusantara (IKN).

Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan secara total pihaknya telah menerima 2 laporan hasil pemeriksaan serta total 108 rekomendasi perbaikan. Dari dua laporan itu di antaranya ada laporan dan rekomendasi terkait proyek di IKN.

"Ada satu laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas pekerjaan-pekerjaan di Ibu Kota Nusantara (IKN) ada total 51 rekomendasi," kata Dody, dalam Rapat Kerja (Raker) Bersama Komisi V DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (30/10/2024).

Namun ia menekankan, masalah tersebut kebanyakan lam bentuk masalah administrasi hingga teguran proses prosedur yang kurang sesuai. Tidak ada masalah dalam jalannya proyek tersebut.

"Kebanyakan adalah admin dan teguran proses prosedur kurang sesuai. Tapi alhamdulillah di sini tidak ditemukan inefisiensi untuk proyek-proyek IKN," terangnya.

Selain persoalan IKN, satu laporan lainnya yang diterima Kementerian PU ialah LHP Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) untuk Pengadaan Barang dan Jasa. Laporan itu menghasilkan 57 rekomendasi dengan nilai Rp 240,52 miliar.

Dari keseluruhan 108 rekomendasi perbaikan tersebut, Dody mengatakan, pihaknya telah menindaklanjuti sebanyak 99 rekomendasi. Angka ini tediri atas 53 rekomendasi PDTT dengan nilai Rp 229,3 miliar dan 46 rekomendasi atas pekerjaan-pekerjaan di IKN.

"Atas laporan hasil penerimaan PDTT pengadaan barang jasa untuk tahun anggaran (TA) 2022 dan semester II 2023 dapat kami infokan telah menindaklanjuti 53 rekomendasi, di mana 8 rekomendasi telah diterima oleh BPK RI sedangkan 45 dari kami sedang ditelaah ulang," ujarnya.

Sedangkan atas pembangunan infrastruktur IKN sebagai bagian pembangunan tahap I telah ditindaklanjuti 46 rekomendasi, di antaranya 9 telah diterima BPK. Sedangkan 37 lainnya dalam proses telaah ulang.

"Dengan demikian dari 99 (rekomendasi) yang telah kami tindak lanjuti, 17 telah diterima BPK, sedangkan 82 masih ditelaah ulang BPK," kata Dody.

Sebagai tambahan informasi, pada bulan Juni lalu temuan BPK terkait masalah pembangunan IKN ini sempat mendapat sorotan dari masyarakat. Temuan tersebut tertuang dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan (IHP) Semester II Tahun 2023.

Salah satu temuan BPK terkait IKN yakni persiapan pembangunan infrastruktur dianggap belum memadai, di antaranya terkait persiapan lahan pembangunan infrastruktur IKN yang masih terkendala.

"Persiapan lahan pembangunan infrastruktur IKN masih terkendala mekanisme pelepasan kawasan hutan, 2.085,62 Ha dari 36.150 Ha tanah masih dalam penguasaan pihak lain karena belum diterbitkannya hak pengelolaan lahan (HPL), serta belum selesainya proses sertifikasi atas 5 area hasil pengadaan tanah," bunyi laporan BPK, dikutip Senin (10/6/2024).

Masalah lainnya adalah pelaksanaan manajemen rantai pasok dan peralatan konstruksi untuk pembangunan infrastruktur IKN tahap I disebut belum optimal, di antaranya kurangnya pasokan material dan peralatan konstruksi untuk pembangunan IKN dan harga pasar material batu split dan sewa kapal tongkang tidak sepenuhnya terkendali.

Kemudian, pelabuhan bongkar muat untuk melayani pembangunan IKN disebut belum dipersiapkan secara menyeluruh, serta kurangnya pasokan air untuk pengolahan beton.

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengalokasikan anggaran untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) tahun 2024 sebesar Rp 41,9 triliun. Dari jumlah tersebut, saat ini total realisasinya sebesar 57,8% atau sekitar Rp 24,22 triliun.

Hal ini dilaporkan oleh Menteri PU Dody Hanggodo dalam Rapat Kerja (Raker) Bersama Komisi V DPR RI. Dody mengatakan, data tersebut merupakan realisasi per 25 Oktober 2024.

"Untuk dukungan infrastruktur kepada Ibu Kota Negara (Nusantara) 2024 sebesar Rp 41,90 triliun. Pelaksanaan paket fisik IKN per 25 Oktober 2024 adalah 57,8%," kata Dody, di Senayan, Jakarta, Rabu (30/10/2024).

Lebih lanjut, Dody pun merincikan alokasi dari anggaran tersebut. Untuk infrastruktur Sumber Daya Air (SDA), Kementerian PU mengalokasikan sebesar Rp 1,45 triliun. Anggaran tersebut dipergunakan untuk pengendalian banjir DAS Sanggai 1A Lanjutan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), pengendalian banjir i Sungai Sepaku, hingga pembangunan embung KIPP.

Selanjutnya di bidang Bina Marga, total alokasinya mencapai Rp 19,20 triliun. Dody mengatakan, anggaran tersebut dipergunakan untuk pembangunan jalan dan jembatan seperti jalan akses menuju Masjid IKN dan Dermaga Logistik, Jalan Sumbu Kebangsaan Sisi Barat dan Sisi Timur. Kemudian Jalan Tol Seksi 1, 3A, 3B, 5A, 5B-1, 5B-1, 6A, 6B, dan 6C-1. Kemudian duplikasi Jembatan Pulau Balang Bentang Pendek II, serta jalan akses Bandara VVIP.

"Infrastruktur permukiman (Cipta Karya) Rp 12,93 triliun antara lain Gedung Istana Negara, lapangan upacara, Istana Garuda, Gedung Kementerian Koordinator (Kemenko), jaringan perpipaan," ujarnya.

Berikutnya yang terakhir, ada alokasi untuk perumahan sebesar Rp 8,37 triliun. Dody menjelaskan, anggaran itu digunakan untuk pembangunan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Hankam, serta Paspampres. Anggaran itu juga digunakan untuk pengelolaan Hunian Pekerja Konstruksi (HPK) IKN, serta dukungan Dormitory PSSI.

Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) angkat bicara terkait maraknya praktik penjualan paket wisata berbayar ke Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) di IKN, Kalimantan Timur. Kegiatan tersebut dipastikan ilegal.

Staf Khusus Kepala OIKN Bidang Komunikasi Publik, Troy Pantouw mengatakan kunjungan ke KIPP di IKN gratis. Pihaknya memastikan tidak mengadakan kerja sama dengan pihak manapun untuk paket kunjungan berbayar.

"Kunjungan ke KIPP di IKN tidak dipungut biaya. Masyarakat dapat berkunjung secara gratis ke IKN tanpa melalui pihak manapun," kata Troy dalam keterangan tertulis, dikutip Minggu (27/10/2024).

Troy meminta kepada pihak yang mengomersialkan kunjungan masyarakat umum ke KIPP di IKN agar menghentikan kegiatan tersebut.

"Hentikan praktik-praktik pihak yang membuat paket wisata berbayar ke KIPP di IKN. Ibu Kota Nusantara adalah milik semua warga, milik bangsa Indonesia, bahkan akan menjadi kota dunia untuk semua. Mohon tidak mengambil keuntungan untuk hal-hal seperti ini," tegas Troy yang juga merupakan Juru Bicara OIKN.

Troy menyebut saat ini masih banyak pembangunan fisik dengan alat-alat berat, pekerja konstruksi yang bekerja di banyak lokasi dan penyesuaian arah jalan yang dilakukan. Oleh karena itu, diperlukan tata tertib pengaturan kunjungan terutama di wilayah KIPP yang wajib diikuti untuk menjaga kenyamanan, keamanan dan ketertiban semua pihak.

"Untuk itu Otorita IKN menghimbau agar masyarakat yang berencana mengunjungi wilayah KIPP di IKN tetap mengikuti tata tertib alur kunjungan," tuturnya.

Masyarakat yang mau berkunjung ke IKN diimbau untuk mendaftarkan diri melalui aplikasi IKNOW. Hal ini bertujuan agar semua orang merasa nyaman, aman dan menikmati setiap kali hadir ke IKN.

Masyarakat dapat berkunjung setiap hari pada pukul 09:00-17:00 WITA. Selama kunjungan, pengunjung dapat memasuki area Plaza Seremoni Sumbu Kebangsaan Barat dan Taman Kusuma Bangsa Nusantara menggunakan Electric Vehicle (EV) Bus yang sudah disediakan di Rest Area IKN dengan didampingi Liason Officers (LO).

Dalam kaitan dengan kendaraan, masyarakat diminta tidak memasuki area KIPP menggunakan kendaraan pribadi dan kendaraan umum tanpa ijin tertulis maupun ijin khusus dari pihak OIKN maupun Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN dari Kementrian PUPR.

Sebelumnya, Deputi Bidang Sosial, Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat Otorita IKN, Alimuddin mengaku ditawarkan oleh pihak tertentu untuk paket wisata berbayar ke IKN yang tidak berijin dan tanpa sepengetahuan Otorita IKN maupun lembaga pemerintah lain. Bahkan sudah ditemukan flyer yang beredar di publik tentang paket wisata berbayar berkunjung ke IKN.

"Hal ini sangat tidak dibenarkan. Kami minta agar para pihak yang mengedarkan publikasi paket berbayar wisata kunjungan ke lokasi Plaza Seremoni, Taman Kusuma Bangsa dan lain-lain agar segera menghentikan dan menyudahi praktik-praktik yang akan disalahartikan oleh publik dan mengambil keuntungan sepihak," tegas Alimuddin yang juga putra daerah asal dari Kalimantan Timur.

"Kunjungan ke IKN adalah kunjungan yang membanggakan, bersejarah dan menimbulkan rasa kebangsaan tinggi, terutama bagi orang muda dan generasi penerus. Jangan dinodai dengan praktik mengambil keuntungan materi yang tidak sah," tambahnya.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai panduan kunjungan, masyarakat dapat mengunduh aplikasi IKNOW melalui Appstore (IOS) https://ikn.go.id/IKNOW-IOS atau Playstore (Android) https://ikn.go.id/IKNOW-ANDROID. Apabila terdapat kendala dalam aplikasi maupun pengaduan masyarakat dapat mengubungi kontak IKNOW (0821-4437-6300).

Pengunjung juga bisa mengakses panduan kunjungan pada tautan berikut: https://ikn.go.id/PedomanKunjunganNusantara.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan Presiden Prabowo Subianto bakal meneken Keputusan Presiden soal perpindahan ibu kota. Seperti diketahui, Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur benar-benar jadi ibu kota baru bila Keputusan Presiden sudah diteken kepala negara.

Prasetyo mengatakan Prabowo akan meneken beleid tersebut bila semua hal sudah siap di IKN. Namun, dia enggan bicara standar kesiapan yang diinginkan Prabowo seperti apa.

"Ya nanti kita lihat, kita pelajari. Begitu semua sudah ready, semua siap, beliau yang akan tanda tangan," ujar Prasetyo kepada wartawan di depan Akmil Magelang, Jawa Tengah, Minggu (27/10/2024).

Prasetyo juga mengatakan Prabowo ada rencana untuk mengajak para menterinya ke IKN, namun sampai sekarang rencana itu belum ada terjadwal.

Apabila Prabowo mau ke IKN bersama para menterinya pun, nampaknya hal itu tidak akan dilakukan secara berbondong-bondong. Mungkin hanya beberapa kementerian kunci yang melakukan pembangunan yang diajak.

"Saya rasa tidak perlu semuanya berbondong-bondong kalau hanya sekedar menengok ke sana kan. Mungkin kalau ke sana beberapa kementerian kunci kan begitu. Menteri PU, Menteri Infrastruktur, Menteri Keuangan, jadi nggak usah ramai-ramai," sebut Prasetyo.

Sebelumnya terungkap, Prabowo juga menargetkan pembangunan IKN bakal dilakukan selama 4 tahun ke depan. Menurut Prasetyo target selama 4 tahun itu akan mengejar agar pembangunan semua fungsi trias politika bisa diselenggarakan di IKN. Mulai dari jajaran eksekutif, legislatif, maupun yudikatif.

"Kalau tadi disampaikan 3-4 tahun, itu adalah target beliau yang harus selesai semua infrastruktur supaya bisa dipergunakan baik oleh eksekutif, yudikatif, dan legislatif," tutur Prasetyo.

Dia enggan bicara strategi apa yang mau dilakukan Prabowo untuk membangun IKN, Prasetyo cuma bilang pembangunan IKN akan dilakukan secepat-cepatnya.

"Pokoknya, semua program-program prioritas dalam waktu cepat harus segera dikerjakan," beber Prasetyo.

Presiden Prabowo Subianto bakal menjadikan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur sebagai ibu kota politik. Semua kelengkapan negara dalam teori trias politika harus hadir di IKN.

Dalam arahannya di depan jajaran Kabinet Merah Putih, Prabowo menargetkan IKN sebagai ibu kota politik bisa kelar pembangunannya dalam 4 tahun ke depan.

Hal ini diungkapkan oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Dia bilang arahan tegas itu diberikan Prabowo dalam pengarahan yang dilakukan pada acara pembekalan atau retreat Kabinet Merah Putih di Akmil Magelang, Jawa Tengah. Arahan diberikan Sabtu sore kemarin.

"Beliau (Prabowo) sudah punya rencana akan merampungkan pembangunan IKN dalam 4 tahun. Bagi beliau IKN adalah ibukota politik," ujar Raja Juli dalam unggahan di akun Instagram resminya @rajaantoni, dikutip Minggu (27/10/2024).

Raja Juli mengatakan Prabowo ingin agar dalam 4 tahun ke depan semua gedung kelengkapan lembaga legislatif dan yudikatif bisa terbangun di IKN. Mulai dari gedung DPR/MPR hingga gedung Mahkamah Konstitusi.

Untuk gedung lembaga eksekutif, mulai dari Istana dan Kantor Presiden hingga kantor kementerian pun saat ini terus dikebut untuk selesai sepenuhnya.

"Oleh karena itu, selain gedung-gedung eksekutif, yang sekarang hampir selesai, dalam 4 tahun ke depan OIKN harus merampungkan 2 cabang trias politika lainnya yaitu gedung-gedung legislatif dan yudikatif," papar Raja Juli.

Target besarnya, di 2028 dan 2029 agenda penting negara sudah bisa dihelat di ibu kota baru. Misalnya seperti Sidang Paripurna dan Pidato Presiden tahunan bisa dilakukan di Gedung DPR/MPR yang ada di IKN. Kemudian, di tahun 2029 pelantikan presiden dan wakil presiden baru juga bisa dilakukan di IKN.

"Beliau berharap Agustus 2028 Sidang Paripurna DPR/MPR sudah bisa diselenggarakan di IKN. Bahkan beliau berharap pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2029 diselenggarakan di IKN," tutur Raja Juli.

PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk (VKTR) mengumumkan laporan keuangan konsolidasi untuk kuartal III-2024 (3Q24). Perusahaan bus listrik di bawah Group Bakrie mengalami penurunan pendapatan.

Perusahaan mencatat pendapatan bersih sebesar Rp 646 miliar dari bisnis penjualan kendaraan bermotor listrik dan manufaktur suku cadang. Perseroan juga mencatat laba kotor sebesar Rp123 miliar dengan peningkatan marjin laba kotor.

Pendapatan bersih VKTR pada kuartal III-2024 itu tercatat mengalami kontraksi dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya sebesar Rp891 miliar. Hal tersebut sesuai dengan data Gaikindo yang menunjukkan adanya pelemahan penjualan kendaraan niaga di Indonesia sebesar 21% sampai bulan September 2024. Namun demikian, pendapatan bersih tetap menunjukkan pertumbuhan yang stabil di setiap kuartalnya dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 7,9%.

Laba kotor mengalami penyusutan menjadi Rp 124 miliar dari Rp156 miliar pada periode kuartal III-2023. Namun demikian, marjin laba kotor meningkat dari 17,5% menjadi 19,1% pada periode ini, terutama karena efisiensi produksi di bidang manufaktur suku cadang dan kontribusi penjualan truck serta forklift.

"Perseroan mengalami pertumbuhan stabil di setiap quarter di tahun 2024, dan kami optimis pertumbuhan ini akan terus terjadi dengan semakin banyaknya pesanan dan purchase order untuk berbagai macam line up produk VKTR," ucap Presiden Direktur VKTR Gilarsi W. Setijono alam keterangannya, Jumat (25/10/2024).

Perusahaan pun membeberkan proyek yang berhasil diraih hingga akhir September 2024, Seperti tender Transjakarta via operator sebanyak 20 unit bus listrik 12meter Completely Knocked Down (CKD). Unit-unit tersebut ditargetkan serah terima kepada operator pada akhir tahun ini. Diharapkan, unit tambahan tersebut dapat memberikan kontribusi positif dalam penurunan emisi transportasi di Jakarta.

Di luar proyek Transjakarta, VKTR telah berhasil mengamankan beberapa Purchase Order (PO) dari instansi pemerintah dan perusahaan BUMN, termasuk unit Compactor, Dump Truck, dan Arm Roll Truck. Sampai saat ini, dua unit Compactor listrik pertama bahkan telah beroperasi di Ibu Kota Nusantara (IKN) sejak Agustus 2024.

Selain itu, Fasilitas Kendaraan Listrik Berbasis CKD yang sedang dibangun di Magelang, Jawa Tengah, telah mencapai 86% dan ditargetkan selesai pada akhir tahun 2024. Fasilitas ini akan menjadi yang pertama di Indonesia yang mampu memproduksi chassis kendaraan listrik komersial dengan metode CKD. Pencapaian ini juga diakui oleh Kementerian Perindustrian karena tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) yang telah melebihi 40% untuk produk bus 12 meter.

Presiden Prabowo Subianto segera meresmikan bangunan Istana Garuda di Ibu Kota Nusantara (IKN) Kalimantan Timur. Bangunan gedung kantor presiden ini menjadi salah satu ikon di IKN dengan bentuk desain burung garuda raksasa.

Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti mengatakan, Istana Garuda menjadi salah satu di antara sekian proyek yang akan diresmikan dalam 100 hari pertamanya menjabat.

"Mungkin ada peresmian-peresmian yang sudah siap kita resmikan, kayak Istana Garuda," kata Diana, ditemui di Kementerian PU, Jakarta Selatan, Rabu (23/10/2024).

Di IKN, total ada dua bangunan istana, antara lain Istana Negara dan Istana Garuda. Adapun bangunan Istana Negara baru diresmikan oleh Presiden 2014-2024 Joko Widodo (Jokowi) pada pertengahan bulan Oktober lalu.

Meski belum diresmikan secara seremonial, kedua bangunan ini pun juga telah rampung dan dipergunakan dalam mendukung Sidang Kabinet Paripurna perdana di IKN pada 12 Agustus lalu.

Selain Istana Garuda, Diana menambahkan, juga akan ada peresmian waduk, pasar, hingga stadion. Infrastruktur-infrastruktur tersebut saat ini telah rampung dan siap diresmikan.

"Juga ada waduk juga, kemudian ada pasar, kemudian juga ada stasion yang sudah siap mungkin nanti kita resmikan," ujarnya.

Namun saat ditanya lebih lanjut terkait waktu peresmiannya, Diana belum dapat menjawab. Meski begitu, ia memastikan peresmiannya akan dilakukan langsung oleh Prabowo.

"(Diresmikan oleh) Presiden (Prabowo) insyaallah. Ya nunggu, jangan nanya sama saya (waktunya), nanyanya sama presiden," kata dia.

Sebagai tambahan informasi, Istana Garuda berada di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN, tepatnya di belakang Istana Negara pada dataran lahan yang lebih tinggi. Garuda raksasa yang menjadi ikon gedung kantor presiden itu pun menjadi kulit luar bangunan gedung sehingga menambahkan kesan megah.

Berdasarkan catatan detikcom, Istana Garuda berdiri di atas tanah seluas 55,6 hektare (ha) dengan luas tapak 334.200 meter persegi. Istana ini memiliki berbagai bangunan lain, mulai dari lapangan upacara, bangunan kantor presiden, bangunan istana, bangunan kantor sekretariat presiden, hingga bangunan kantor staf khusus presiden.

Sementara itu, ikon Burung Garuda Raksasa sendiri dirancang dengan bentang sayap sepanjang 177 meter dan tinggi 77 meter. Garuda raksasa itu terdiri atas sejumlah 4.650 bilah garuda. Pemasangan bilah terakhir dan tertinggi atau topping off telah dilakukan Kementerian PUPR di Sayap Barat Selubung Garuda pada Minggu (21/7/2024) lalu.

Desainer Istana Garuda, Nyoman Nuarta pernah menjabarkan pada bulan Juli 2023 silam, satu selubungnya memiliki berat 0,3 ton. Jika ditotal, patung garuda IKN memiliki bobot 1.456 ton. Berat itu setara dengan 290 ekor gajah jika dihitung per ekor gajahnya memiliki berat 300-500 kilogram.

PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) mengantongi kontrak baru per September 2024 senilai Rp 15,5 triliun. Di antara jumlah tersebut, terdapat beberapa proyek pembangunan infrastruktur di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.

Adapun proyek baru yang akan dibangun di IKN ialah peningkatan Jalan Kawasan Hankam dan Lingkar Sepaku 4. Proyek ini merupakan kelanjutan dari Jalan Sumbu Kebangsaan Sisi Timur dengan porsi WIKA senilai Rp 945 miliar.

"Pencapaian ini menunjukkan komitmen WIKA untuk terus berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur strategis nasional, termasuk di Ibu Kota Negara (IKN)," kata Direktur Utama WIKA, Agung Budi Waskito, dalam keterangan tertulis, dikutip Kamis (24/10/2024).

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memberi kepercayaan kepada KSO PT Wijaya Karya (Persero) Tbk dan PT Prima Maju Jaya (WIKA-PMJ KSO). Pengerjaan proyek ini dimulai pada Oktober 2024 dan ditargetkan selesai pada tahun 2026.

WIKA ditugaskan mengerjakan pekerjaan utama, yang terdiri dari pembangunan jalan di dalam Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN sepanjang 6,89 km. Jalan ini nantinya akan menghubungkan jalan nasional di Kawasan Lingkar Sepaku ke Kawasan Hankam.

Dalam pengerjaannya, WIKA menggunakan teknologi digital Building Information Modeling (BIM) Level 5D yang dapat mengidentifikasi potensi kesalahan dalam tahap perencanaan, mengefisiensikan biaya, serta memastikan estimasi dan kebutuhan material.

Selain itu, WIKA juga membangun Multi-Utility Tunnel (MUT) yakni terowongan yang berfungsi untuk menampung semua jaringan pipa air hingga fiber optik dan kabel listrik di IKN.

"Melalui proyek ini, WIKA berkomitmen untuk membangun infrastruktur yang memberikan manfaat kemudahan akses bagi masyarakat sekaligus mendorong konektivitas di Ibu Kota Nusantara," ujar Agung.

Secara keseluruhan, kontribusi terbesar pada kontrak baru yang diperoleh WIKA senilai Rp 15,5 triliun berasal dari segmen Infrastruktur dan Gedung, diikuti oleh segmen Industri, Properti dan EPCC. Selain IKN, ada beberapa proyek lainnya yang masuk ke dalam kontrak baru itu.

Proyek tersebut antara lain Pembangunan Jembatan Kaca Bendungan Sukamahi di Jawa Barat, Proyek Penanganan Banjir di Kota Demak Jawa Tengah, serta beberapa perolehan kontrak lainnya baik di induk maupun Anak Perusahaan.

Adik Presiden Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo, mengatakan mantan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono akan segera diangkat sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) definitif baru. Jabatan ini disebut-sebut setara dengan Menteri.

Menurut Hashim, pengangkatan Basuki sebagai kepala OIKN baru merupakan bukti nyata keseriusan pemerintahan Prabowo dalam melanjutkan pembangunan IKN di Kalimantan Timur. Sebelumnya Basuki sempat menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala OIKN selama empat bulan, menggantikan Bambang Susantono yang mengundurkan diri.

"Komitmen (melanjutkan pembangunan IKN) tetap, komitmen tetap. Kalau tidak salah Pak Basuki Hadimuljono, mantan Menteri PUPR ditunjuk sebagai Kepala Otorita. Ya so lanjut jadi Kepala Otorita yang juga setara dengan Menteri. So dia rank-nya setara dengan Menteri," katanya saat ditemui wartawan di Menara Kadin, Jakarta Selatan, Rabu (23/10/2024).

Perlu diketahui, aturan terkait Kepala Otorita IKN yang disebut setara menteri ini sudah tertuang dalam Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

Dalam aturan itu disebutkan Otorita IKN merupakan lembaga setara kementerian. Sehingga kepala lembaga yang diangkat berdasarkan penunjukan presiden dengan seizin DPR ini juga berkedudukan setara menteri.

"Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara merupakan kepala Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara yang berkedudukan setingkat menteri, ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR," tulis Pasal 5 Ayat 4.

Di sisi lain, mantan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono juga sudah mengonfirmasi dirinya akan menjabat sebagai Kepala Otorita IKN definitif, walaupun hingga saat ini proses pelantikannya masih diurus Kementerian Sekretariat Negara. Jabatan Basuki sebagai Plt OIKN telah selesai.

"Kalau ini saya bukan mendahului, tapi menurut Pak Setneg dan Pak Jokowi, saya masih di OIKN," terang Basuki di Kantor Kementerian PUPR, Senin kemarin.

Namun, Basuki belum tahu pasti kapan jabatannya sebagai Kepala OIKN Definitif diresmikan. Ia masih menunggu Peraturan Presiden (Perpres) diterbitkan. "Belum tahu, Perpresnya kan belum ada. Sedang diurus oleh bapak-bapak Setneg yang lama maupun yang baru," jelas menteri PUPR dua periode itu.

Dalam kesempatan itu Basuki juga memastikan target pembangunan IKN saat ini akan berfokus pada ekosistem untuk legislatif seperti gedung MPR dan DPR, serta yudikatif seperti gedung MK selesai pada 2026.