BRI terus menunjukkan komitmen untuk memberikan pemberdayaan terhadap pengusaha lokal agar mampu go global dan bersaing di pasar internasional. Melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) BRI Peduli, perseroan menyelenggarakan program Pelatihan Ekspor bagi Pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) hasil kolaborasi antara BRI dengan BRI Research Institute (BRIRIns) dan PPEJP.

Kegiatan ini berlangsung di Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Ekspor dan Jasa Perdagangan (PPEJP) Jakarta, pada 29 - 31 Oktober 2024 lalu dan diikuti oleh 30 calon eksportir yang juga merupakan UMKM binaan BRI dari berbagai daerah di Indonesia.

Wakil Direktur Utama BRI Catur Budi Harto mengungkapkan pelatihan ekspor ini bertujuan untuk membekali para peserta dengan keterampilan dasar dalam ekspor guna mengembangkan jangkauan bisnis mereka dari yang sebelumnya lokal menjadi berorientasi pasar nasional maupun go internasional.

"Harapannya UMKM bisa terus menjaga kualitas dari produknya, pasarnya semakin terbuka, sehingga mereka bisa naik kelas dan bisa mengakses pasar lebih besar lagi," ujar Catur dalam keterangan tertulis, Jumat (8/11/2024).

Ia menambahkan, kegiatan ekspor merupakan kesempatan emas bagi UMKM untuk mengakses pasar global dan mengembangkan usaha agar bisa naik kelas. Melalui program ini, BRI berharap dapat membantu pelaku usaha untuk bisa lebih percaya diri dan siap memasarkan produk mereka hingga ke pasar internasional.

Dalam kegiatan pelatihan tersebut peserta diperkenalkan tentang dasar-dasar ekspor, teknik analisis pasar dan SWOT (Strength, Weaknesses, Opportunities, Treaths), pengembangan produk untuk kebutuhan internasional, hingga strategi mencari pembeli di pasar global. Harapannya, dengan pengetahuan yang diperoleh, para peserta dapat memulai langkah sukses sebagai eksportir baru.

Kehadiran program pelatihan ekspor yang dilaksanakan oleh BRI Peduli memberikan banyak manfaat bagi sejumlah pelaku usaha lokal. Ade Ariyanti misalnya, nasabah dan sekaligus pemilik UMKM Sambal Mak Kocai.

Sejak dirinya terkena imbas PHK pada waktu pandemi COVID-19, Ade memberanikan diri untuk membuka usaha kecil-kecilan agar bisa menyambung kehidupannya dan keluarga. Berawal dari tekad tersebut, munculah sebuah ide untuk membuka usaha sambal yang dibuat secara tradisional.

"Pada saat era pandemi COVID-19, ada banyak orang yang membutuhkan makanan dengan sumber vitamin C untuk menjaga imunitas. Cabai sendiri memiliki kandungan vitamin C yang tinggi, sehingga saya memulai inisiasi untuk membuat sambal sebagai produk bisnis saya. Alhamdulillah pada waktu itu Sambal Mak Kocai sangat diterima oleh masyarakat sekitar. Mereka sangat terbantu dengan adanya Sambal Mak Kocai sebagai kebutuhan makanan pokok dalam kondisi lockdown dan produk ini pun bisa terus bertahan sampai saat ini," cerita Ade.

Sebagai salah satu UMKM peserta program Pelatihan Ekspor, Ade merasa bersyukur bisa mendapatkan ilmu sekaligus pendampingan langsung dari BRI agar usahanya bisa menjangkau pasar yang lebih luas. Ia pun berharap bahwa lewat program ini, usaha Sambal Mak Kocai yang dibangun dari nol tersebut dapat terus berkembang dan mendapatkan omset yang semakin besar.

Selain Ade, Teuku Akmal juga menjadi pelaku UMKM lainnya yang mendapatkan manfaat dari program pelatihan ini. Pria berusia 38 tahun tersebut diketahui memulai brand fesyen miliknya sejak tahun 2019 silam. Berawal dari kecintaannya pada dunia fesyen dan juga wujud cinta terhadap keindahan Indonesia, Teuku pun menghadirkan produk yang mengedepankan unsur kearifan lokal di dalamnya.

"Usaha kami menghadirkan produk pelengkap penampilan, yaitu scarf dan juga outer scarf yang bernuansa keindahan Indonesia. Produk ini bisa diandalkan sebagai pelengkap penampilan yang memberikan kesan formal, namun tetap fashionable," ucapnya.

Selama menjalani program Pelatihan Ekspor dari BRI, Teuku bercerita bahwa dirinya banyak belajar tentang hal-hal yang diperlukan untuk mengekspansi usaha miliknya, agar tak hanya menjangkau pasar lokal saja, melainkan juga internasional.

"Pelatihan ini sangat bermanfaat bagi saya yang baru mulai mempelajari dan mengenal dunia ekspor, baik dari pengenalan terhadap mencari negara tujuan ekspor hingga perhitungan biaya yang dibutuhkan. Dengan mengikuti pelatihan ini, saya berharap agar bisnis yang saya miliki bisa terus bertumbuh dan berkembang sesuai harapan dan pastinya bisa melakukan ekspor ke berbagai negara luar," imbuhnya.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi pada kuartal III 2024 melambat dibandingkan dua periode sebelumnya. Namun kondisi ini ternyata dapat menjadi lingkaran setan yang terus melemahkan perekonomian Indonesia jika tidak ditangani dengan baik.

Direktur Eksekutif Segara Research Institute, Piter Abdullah, menjelaskan rendahnya pertumbuhan ekonomi negara secara langsung dapat memengaruhi laju investasi dan pembukaan lapangan pekerjaan baru. Artinya, jika laju pertumbuhan ekonomi berada di kisaran 5%, maka hanya mampu meningkatkan pertumbuhan lapangan kerja 5%.

"Penciptaan lapangan kerja baru kan dipengaruhi oleh investasi dan pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Jadi kalau pertumbuhan ekonomi yang diperkirakan tahun ini ya di kisaran 5%, ya berarti penciptaan lapangan kerja kita ya di kisaran 5%. Itu tidak akan bisa menyerap dari jumlah total tenaga kerja," kata Piter saat dihubungi detikcom, ditulis Kamis (7/11/2024).

Padahal menurutnya penciptaan lapangan kerja ini menjadi penting untuk meningkatkan konsumsi rumah tangga secara nasional. Sebab pada akhirnya masyarakat butuh pekerjaan untuk mendapatkan pemasukan, yang kemudian pemasukan itu digunakan untuk modal konsumsi.

Menurut Piter konsumsi rumah tangga merupakan salah satu faktor pendorong terbesar pertumbuhan ekonomi nasional. Artinya lemahnya konsumsi masyarakat akibat sedikitnya pembukaan lapangan kerja baru akan berdampak langsung terhadap pelemahan pertumbuhan ekonomi nasional.

"Konsumsi itu kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi itu besar, sekitar 50% lebih. Maka, ya otomatis pertumbuhan ekonomi akan turun karena turunnya daya beli, turunnya konsumsi," jelasnya.

Nah kondisi berulang seperti inilah yang Piter katakan dapat menjadi lingkaran setan. Di mana lemahnya laju pertumbuhan ekonomi dapat menurunkan pembukaan lapangan kerja baru, kemudian sedikitnya lapangan kerja baru dapat melemahkan konsumsi, dan lemahnya konsumsi kembali menurunkan kinerja ekonomi nasional.

"Ini kan kayak lingkaran setan ya. Kita untuk tumbuh tinggi kita butuh konsumsi, konsumsi membutuhkan lapangan kerja, lapangan kerja membutuhkan pertumbuhan ekonomi, ya muter seperti itu," terang Piter.

Untuk itu ia berharap pemerintah dapat memutus rantai pelemahan ekonomi ini. Salah satunya dengan meningkatkan investasi dalam negeri yang secara langsung dapat menumbuhkan lapangan kerja. Dari lapangan kerja ini, daya beli masyarakat bisa meningkat dan seterusnya.

"Makanya pemerintah harus menjaga ketat ini lingkaran setan, kemiskinan bisa diputus. Yaitu dengan melalui investasi, harus ada upaya-upaya untuk mendorong peningkatan investasi yang pada akhirnya itu menciptakan lapangan kerja," ucap Piter.

"Dari lapangan kerja itu mendorong pertumbuhan konsumsi dan ujung-ujungnya pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu akan menjadi daya tarik investasi. Jadi memang pemerintah harus menciptakan iklim bagi investasi yang baik," sambungnya.

Senada dengan Piter, Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Tauhid Ahmad mengatakan salah satu penyebab utama melemahnya pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal III hingga di bawah 5% ini adalah menurunnya konsumsi masyarakat.

Ia menjelaskan penurunan ini dapat terjadi karena beberapa faktor. Salah satunya ada ketersediaan lapangan kerja, yang dalam hal ini menurut Tauhid belum bisa memberikan pemasukan cukup baik untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat.

"Konsumsi masyarakat biasanya ada beberapa sebab, pertama ya lapangan pekerjaan yang tersedia itu tidak mampu menyediakan penghidupan yang layak," kata Tauhid.

Belum lagi menurut Tauhid ada masalah pemutusan hubungan kerja (PHK) massal yang semakin menekan ketersediaan lapangan kerja sekaligus menurunkan daya beli masyarakat. Pada akhirnya pertumbuhan ekonomi akan melambat dan siklus itu dapat terus berulang kembali jika tidak ditangani.

"Karena PHK plus pengangguran naik, ya otomatis itu dorongan buat pertumbuhan ekonominya semakin melemah, bener nggak? Kalau ekonomi tumbuh dia bisa menurunkan pengangguran. Tapi kalau pengangguran tinggi juga bisa menurunkan konsumsi," jelasnya.

Untuk itu Tauhid juga menyarankan pemerintah untuk memperbaiki iklim investasi dalam negeri. Sebab dengan adanya investasi, lapangan pekerjaan baru bisa tercipta dan kondisi ini akan meningkatkan konsumsi masyarakat dan seterusnya.

Saksikan juga video: Jokowi Respons Deflasi 5 Bulan Berturut-turut

[Gambas:Video 20detik]

Donald Trump yang diusung Partai Republik dan Kamala Harris yang diusung Partai Demokrat saat ini tengah memperebutkan kursi presiden dalam Pilpres Amerika Serikat 2024.

Terlepas dari siapapun yang terpilih, sejumlah kebijakan Indonesia diperkirakan bakal terdampak hasil Pilpres AS 2024, mulai dari perdagangan, target penurunan emisi, hingga "potensi ketegangan geopolitik" di Laut China Selatan, menurut akademisi dan pengamat hubungan internasional.

Berikut analisis dari akademisi, pengusaha, diplomat, dan pengamat hubungan internasional mengenai dampak Pilpres AS bagi Indonesia.

Siapa yang diinginkan menang oleh ekonom dan pengusaha Indonesia?

Kalangan pengusaha Indonesia mengaku tidak memiliki ekspektasi tinggi terhadap hasil Pilpres AS.

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia Bidang Hubungan Internasional, Shinta Kamdani, menuturkan merujuk pada rekam jejak pergantian presiden AS, siapa pun yang terpilih tidak banyak berdampak terhadap perdagangan dan investasi antara Indonesia-AS.

"Dalam parameter pertumbuhan ekspor Indonesia ke AS dan pertumbuhan investasi AS di Indonesia selama ini tidak berubah signifikan antara era Trump dengan era Biden," ujar Shinta kepada Nurika Manan yang melaporkan untuk BBC News Indonesia, Kamis (04/11).

"Keduanya hanya menciptakan pertumbuhan aktivitas ekonomi bilateral secara modest, pertumbuhan kurang lebih 5% - 10% per tahun, dan konsentrasi kerja sama ekonomi pun tak banyak berubah," kata perempuan yang juga Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).

Getty Images

Shinta memprediksi perbedaan yang kentara kemungkinan akan terjadi pada cara pendekatan hubungan bilateral antara Trump dengan Harris. Selebihnya, menurut Shinta, "akan relatif sama".

Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) mengamini pendapat kalangan pengusaha.

Menurut peneliti INDEF, Andry Satrio Nugroho, pendapat tersebut berkaca pada rekam jejak beberapa tahun belakangan dan ketika Trump menjabat Presiden AS.

"Para pelaku usaha kan maunya biaya untuk ketidakpastian itu bisa ditekan. Tapi untuk kedua pasangan sih menurut saya, berkaca pada yang kemarin dan sebelum-sebelumnya, masih belum begitu besar dampaknya ke Indonesia," kata dia.

Getty Images

Akan tetapi, Direktur Pusat Kajian Wilayah Amerika di Universitas Indonesia (UI), Suzie Sudarman, mengingatkan kebijakan ekonomi Indonesia sama-sama berisiko mengalami kendala, siapa pun pemenang Pilpres AS nanti.

"Kita akan terkendala dalam berdagang karena aturan Biden bahwa jangan sampai perusahaan China di Indonesia memiliki saham lebih [dari] 25%," jelas Suzie, dengan asumsi Kamala Harris menang dan melanjutkan kebijakan perdagangan pendahulunya, Joe Biden.

"Kalau Trump sudah mengatakan, anggota BRICS akan terkendala, dalam berdagang ada tarif tinggi."

Trump, lanjut Suzie, pernah melontarkan ancaman bakal mempersulit perdagangan dengan siapa pun yang mengecilkan nilai tukar mata uang AS.

Sementara situasi tersebut, menurutnya, kemungkinan tak akan terjadi jika Harris yang menang.

"Harris tetap menaruh perhatian pada potensi Indonesia dan akan mendisiplinkan jika memang Indonesia tidak good governance dan akuntabel," kata dia.

Apa dampak Pilpres AS pada perdagangan Indonesia?

Andry Satrio Nugroho dari INDEF mengatakan, selama ini kebijakan ekonomi dan perdagangan Indonesia "masih berkiblat pada China".

Perdagangan Indonesia, menurut Andry, langsung terdampak ketika permintaan domestik dari China menurun.

Indonesia kesulitan melarikan produk ekspor mengingat ketergantungan yang tinggi terhadap China.

Andry menekankan, perlu antisipasi jika kelak Trump yang memenangi Pilpres AS.

Ia menduga kebijakan pembatasan produk-produk China yang diterapkan Trump berpotensi "lebih ekstrem dan akan cukup berdampak bagi Indonesia".

"Kalau Harris terpilih, kita akan melihat business as usual saja gitu. Tapi kalau Trump yang terpilih, siap-siap saja."

Baca juga:

• Pilpres Amerika 2024: Kamala Harris vs Donald Trump, kapan kita tahu siapa pemenangnya?
• Bagaimana nasib Gaza, Ukraina, dan situasi global di tangan Kamala Harris atau Donald Trump?
• Pilpres Amerika 2024: Sisi lain Kamala Harris dan Donald Trump

Perang dagang antara AS dan China mempengaruhi sektor perdagangan global sejak 2018saat Donald Trump menjabat presiden Amerika Serikat.

Andry mengatakan era Biden-Harris memang telah menaikkan tarif impor terhadap sejumlah produk China, namun dia memperkirakan jika Trump terpilih maka kebijakan pembatasan akan lebih ketat.

"China berpotensi lebih sulit menjual produknya dengan kondisi ketika Trump yang memimpin," jelas Andry.

Akibatnya, Indonesia diprediksi akan mendapatkan "limpahan produk-produk China lantaran kemungkinan besar sulit terserap di pasar Amerika".

BBC

BBC News Indonesiahadir diWhatsApp,TikTok,X,InstagramdanFacebook.

Jadilah yang pertama mendapatkan berita, investigasi dan liputan mendalam dari BBC News Indonesia.

BBC

Konsekuensinya, menurut Andry, industri dalam negeri akan kian tertekan.

"Sekarang kan dengan daya beli yang rendah ya, mereka akan banyak membeli produk-produk China. Karena harganya jauh lebih rendah. Produk-produk ini kan disupport kebijakan dumping," cetus Andry.

Dumping adalah praktik dagang eksportir dengan cara menjual barang di luar negeri dengan harga yang lebih murah dibandingkan harga di dalam negeri.

Praktik ini dianggap sebagai hambatan lantaran merupakan praktik perdagangan yang tidak jujur dan tidak adil.

Praktik dumping dianggap akan membahayakan kelangsungan industri dalam negeri dari negara tujuan karena produsen lokal tidak dapat bersaing.

Getty Images

"Harus berhati-hati karena banyak negara kan sudah melakukan proteksionisme. Proteksionisme yang menurut saya belum terlihat juga di Indonesia," tambah Andry.

Shinta dari KADIN mengungkapkan, kedua kandidat memiliki agenda ekonomi yang sama-sama berpotensi bisa mendatangkan restriksi atau pembatasan ekspor dan impor bagi Indonesia.

Hanya saja, kepemimpinan Trump diduga akan lebih "mudah merestriksi atau lebih tepatnya mencari celah untuk mencegah produk Indonesia masuk ke AS".

Sementara pengamat hubungan internasional, Suzie Sudarman, memperkirakan jika Trump terpilih sebagai presiden, dia akan mudah melarang impor produk tertentu karena alasan "national security".

Apa dampak Pilpres AS terhadap konflik Laut China Selatan?

Suzie Sudarman menilai Kamala Harris diprediksi tidak akan banyak memedulikan geopolitik di Laut China Selatan.

Sementara pengamat hubungan internasional dari Universitas Padjajaran, Teuku Rezasyah, memprediksi Trump akan lebih "berani mengganggu kredibilitas dari nine dash line China".

"Dengan berani berlayar di situ [Laut China Selatan], karena ini adalah hukum internasional," terang dia.

Nine dash line atau sembilan garis putus-putus adalah klaim klasik China atas wilayah mereka di Laut China Selatan.

Pada saat yang bersamaan Trump, kata Rezasyah, diperkirakan bakal memperkuat aliansi bilateral, masing-masing dengan Filipina dan Vietnam.

Getty Images

Kemenangan Trump, menurut Rezasyah, akan berdampak pada ketegangan di kawasan, sebab China kemungkinan juga akan mencoba keberanian Trump.

"Misalnya dengan mengganggu Taiwan, dengan mengganggu aset-aset di Laut China Selatan. Memang suasana akan tegang, tapi untuk itu memang Trump membutuhkan coalition of the willing yang semakin banyak," tambah dia.

• Sugiono anak ideologis Prabowo jadi Menteri Luar Negeri Indonesia Karpet merah Prabowo tampil ke panggung internasional?
• Prabowo dan Gibran akan hadapi masalah Israel dan Palestina hingga Laut China Selatan 'Tidak ada bulan madu
• Mengapa Indonesia ingin bergabung dengan BRICS Barisan negara yang tidak puas dengan status quo?

Soal potensi ketegangan geopolitik jika Trump menang ini juga diutarakan mantan Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa, dengan asumsi Trump melanjutkan kebijakannya dalam periode pertama pemerintahannya.

Kemungkinan ketegangan itu muncul lantaran negara-negara sekutu di kawasan menghadapi ketidakpastian komitmen payung keamanan AS.

"Negara-negara sekutu di kawasan kemungkinan terdorong untuk mengembangkan kemandirian kemampuan pertahanannya, termasuk pada bidang ballistic missile technology dan maritim.

Ketegangan ini, menurut Marty, menganduk risiko "action-reaction".

Apa dampak Pilpres AS pada kebijakan iklim?

Direktur pusat kajian wilayah Amerika di Universitas Indonesia, Suzie Sudarman, memperkirakan Indonesia akan semakin sulit menerapkan kebijakan penanganan krisis iklim dan mencapai target penurunan emisi, jika Donald Trump menang.

Sebab, arah kebijakan Trump disebut Suzie "hanya mementingkan kebutuhan korporasi" dan tidak mempedulikan persoalan lingkungan.

Dengan begitu, perusahaan tidak bakal dibebankan tanggung jawab menangani krisis iklimtermasuk upaya menekan emisi, menurut Suzie.

"[Dampaknya] ke Indonesia kita akan kena climate change karena emisi dilakukan negara-negara kaya. Kita kena imbasnya," tukas Suzie.

• Panduan sederhana Pilpres AS 2024 Kapan digelar, siapa saja kandidat presiden dan bagaimana mekanismenya?
• Imigran memakan hewan piaraan, inflasi terparah, larangan aborsi Bagaimana hasil cek fakta debat capres AS?
• Apa saja kebijakan Kamala Harris dan Donald Trump soal ekonomi, imigrasi dan aborsi?

Sebaliknya, Suzie meyakini jika Harris terpilih sebagai presiden, dia akan cenderung menempuh langkah menanggulangi krisis iklim.

"Kita [Indonesia] akan mendapat perhatian karena rain forest ada di kita. Juga ada upaya-upaya mengajarkan teknologi energi baru terbarukan yang kita butuhkan," Suzie memprediksi.

Harris juga diyakini akan menjaga pola yang dibangun Obamadalam perjanjian Parisberlanjut melalui aturan-aturan dalam negeri yang membatasi ketamakan korporasi, menurut Suzie.

Beberapa di antaranya soal ketentuan tanggung jawab penurunan emisi dan kewajiban menyertakan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal).

Getty Images

Sebelumnya, ketua Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI), Dino Patti Djalal, sempat mengingatkan upaya Indonesia mengurangi emisi gas rumah kaca berpotensi terhambat jika Donald Trump kembali terpilih sebagai Presiden AS.

Apalagi, Trump punya rekam jejak tidak percaya terhadap krisis iklim.

Indonesia sendiri berulang kali menyatakan komitmen untuk mengurangi emisi demi mengatasi krisis iklim. Salah satunya tertuang dalam dokumen Enhanced Nationally Determined Contribution (NDC).

Indonesia berkomitmen menurunkan target emisi dari semula 29 persen menjadi 31,89% pada 2030 melalui transisi energi terbarukan dan perdagangan karbon.

Langkah tersebut diharapkan mampu mempercepat tercapainya Net Zero Emission pada 2060 atau lebih cepat dengan dukungan internasional.

Apa yang perlu disiapkan Indonesia?

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan pemerintah Indonesia memantau perkembangan Pilpres AS, yang diperkirakan bakal mengubah kebijakan pemerintahan negara itu jika berganti kepemimpinan.

Menurut Airlangga, penurunan jumlah kelas menengah di Amerika saat ini akan mengurangi permintaan sejumlah barang dan jasa di Indonesia. Sebab, Indonesia dan negara-negara ASEANmasih mengandalkan konsumsi di AS, Eropa, dan China.

"Itu makanya pekerjaan presiden terpilih itu penting untuk mengangkat kelas menengah. Nah, bagi Indonesia, tentu kelas menengah yang turun akan mengurangi demand terhadap produk-produk Indonesia," ujar Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (05/11), seperti dikutip dari Kompas.com.

Sementara itu, ketua asosiasi pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani mengingatkan Indonesia perlu menavigasi relasi bilateral Indonesia-AS sesuai karakter dan fokus kebijakan presiden AS terpilih.

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia Bidang Hubungan Internasional, Shinta Kamdani. (Getty Images)

Sementara, mantan menteri luar negeri Marty Natalegawa menyarankan pemerintah menyusun rencana kebijakan yang jelas seraya mengingatkan tidak ada yang bisa menebak secara pasti arah kebijakan presiden AS terpilih ke depan.

"Yang hanya kita bisa lakukan adalah kita identifikasi exposure kita, keterpaparan Indonesia atau keterpaparan Asia Tenggara terhadap apa yang sedang terjadi di Washington, itu di bidang apa saja," ujar Marty.

"Setelah kita ada bidang-bidangnya, baru kita memberikan penilaian, kalau Presiden Trump bentuknya kayak gimana, kalau Presiden Harris seperti apa. Ada skenario, dengan berbagai opsi-opsinya," usul Marty.

"Jadi bagi negara seperti Asia, apa pun yang terjadi, apakah itu Presiden Trump atau apakah itu Presiden Harris, kita harus mengembangkan apa yang sebenarnya kita harapkan dan inginkan di kawasan," tutur Marty.

• Apa saja kebijakan Kamala Harris dan Donald Trump soal ekonomi, imigrasi dan aborsi?
• Pilpres Amerika 2024: Kamala Harris vs Donald Trump, kapan kita tahu siapa pemenangnya?
• Bagaimana nasib Gaza, Ukraina, dan situasi global di tangan Kamala Harris atau Donald Trump?

Rencana pemerintah menyeragamkan kemasan rokok tanpa identitas merek dinilai dapat membanjiri rokok ilegal dalam negeri. Rencana tersebut tertuang dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) sebagai aturan pelaksana dari Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2024.

Head of Center of Industry, Trade and Investment Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Andry Satrio Nugroho mengatakan rokok ilegal dapat membanjiri pasar dalam negeri. Dengan adanya aturan tersebut, pelaku ilegal tidak perlu bersusah payah untuk mendesain bagus kemasan rokok.

"Kalau sekarang kalau kita lihat ini juga bagus, desain-desain rokok ilegal ini udah keren, udah anak muda banget lah. Nanti kalau misalnya dibuat polos, mereka tidak perlu lagi mendesain-desain, mereka tinggal tuliskan aja sama gitu ya. Karena disana tidak terlalu banyak pembedanya ya, satu dengan yang lain, para pelaku ini juga pasti akan menyerupai rokok-rokok yang legal sekarang," katanya dalam acara detikcom Leaders Forum 'Mengejar Pertumbuhan Ekonomi 8%: Tantangan Industri Tembakau di Bawah Kebijakan Baru' di Auditorium Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Selasa (5/11/2024).

Apabila rokok ilegal terus membanjiri pasar dalam negeri, Andry menilai akan berdampak pada penerimaan negara. Andry menyebut Indonesia bisa hilang sekitar Rp 160,6 triliun.

"Dan ini cukup berbahaya. Karena pertama ya tentu penerimaan negara pasti akan loss cukup besar yang tadi saya sebutkan. Yang kedua adalah kita tidak bisa mengetahui sebetulnya bahwa kandungan yang di dalam rokok itu sebenarnya seperti apa gitu. Pengawasan dari pemerintah juga pasti akan loss disana," terangnya.

Menurutnya, aturan tersebut dapat berdampak tidak hanya dari industri tembakau saja. Namun, juga petani, ritel, hingga distributor.

"Nah ini menurut saya juga banyak yang kena, bukan hanya industri saja, mungkin bukan hanya petani saja, tetapi juga retail kena, distributor kena, mereka yang sudah lama, akhirnya terdampak juga dari regulasi ini," imbuh dia.

Transisi energi di sektor transportasi dari internal combustion engine ke battery electric vehicles menjadi sebuah keniscayaan. Namun pakar dan akademisi mewanti-wanti supaya peralihan transisi energi ini jangan sampai menimbulkan masalah pengangguran.

Seperti diketahui, banyak suku cadang untuk kendaraan bensin yang tidak digunakan pada kendaraan listrik khususnya battery electric vehicle (BEV). Transisi energi dari ICE ke BEV menjadi hal yang menantang.

"Industri otomotif sudah cukup terbangun dengan mobil konvensional atau kita sebut internal combustion engine, bagaimana kita bisa transisi mobil listrik secara industri, ekonomi, dan dampaknya pada pengurangan gas rumah kaca, itu suatu tantangan besar," kata Dr. Alloysius Joko Purwanto, Energy Economist dari Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA) di Jakarta Selatan, dalam perbincangan dengan detikOto belum lama ini.

Alternatif teknologi lain seperti bioetanol, biofuel, dan hidrogen sedang diteliti untuk memperkuat transisi energi, namun tantangan terkait biaya, teknologi, dan ketersediaan bahan baku masih menjadi kendala.

"Sekali lagi kalau kita berhasil menangkap peluang, kita perlu kebijakan yang bisa diarahkan menangkap peluang. Dari sisi otomotif, kendaraan listrik itu industri akan memerlukan lebih sedikit tenaga pekerja dibandingkan sektor otomotif ICE," tambahnya lagi.

"Jadi yang ICE ini lebih padat karya dibandingkan EV," sambungnya lagi.

"Jadi mungkin secara industri vertikal dan lebih simple, jadi akan ada banyak surplus human resources yang kita miliki di masa mendatang. Itu saya pikir pemerintah harus menangkap kelebihan tenaga kerja itu istilahnya dialirkan ke sektor lain yang produktif," jelasnya lagi.

Dia berharap pemerintah bisa mendorong penggunaan alternatif lain.

"Ini harus diidentifikasikan pemerintah. Maksudnya pertanian, atau sektor industri lainnya, jasa dan lain-lain. Itu dipetakan dan didukung oleh pendidikan, pendidikan kita harus mengarah ke sana, tidak bisa kita melepaskan ke mekanisme pasar saja, percaya saya akan banyak pengangguran," tambahnya lagi.

Prof. Dr. Ir. Deendarlianto, S.T., M. Eng lebih lanjut mengungkapkan saat mendorong penggunaan energi terbarukan harus membangun industri dalam negeri.

"Ketika pengurangan emisi Co2 mendorong energi terbarukan ya. Tapi jangan sampai ketika mendorong energi terbarukan. Impor malah menjadi-jadi," ujar Deen.

Green jobs merujuk pada pekerjaan yang mendukung dan berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan, pelestarian lingkungan, dan pengurangan dampak negatif terhadap ekosistem.

Pekerjaan ini bertujuan untuk meminimalkan jejak karbon, mengurangi polusi, dan mendukung pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Green jobs melibatkan bidang-bidang seperti energi terbarukan, efisiensi energi, manajemen limbah, transportasi berkelanjutan, dan pertanian berkelanjutan.

"Bisa saja ketika bicara biodiesel, dimulai dari resources, kemudian juga cleaning, kemudian pressing, sampai kepada menghasilkan sumber daya energinya, standarisasi, testing kalau kita bisa membuat pohon industrinya. Banyak sekali bisa dibangun," tambahnya lagi.

"Green job, green economy bisa bangun," sambung dia.

"Kita bisa mendomestikan rantai pasok dari segala hal energi bersih tadi. Kita beruntung punya nikel yang banyak tapi jangan lupa juga. Kendaraan listrik, semi konduktor, sudah diambil duluan sama Malaysia, Vietnam dan Singapura. Hati-hati," jelasnya lagi.

Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) memperkirakan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 dan Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) dapat merugikan negara hingga ratusan triliun rupiah.

Kepala Center of Industry, Trade and Investment INDEF, Andry Satrio Nugroho, sejumlah pasal dalam PP dan RPMK itu seperti pembatasan penjualan di sekitar institusi pendidikan, pembatasan iklan rokok, hingga kebijakan kemasan polos dapat menekan kinerja industri hasil tembakau (IHT) secara keseluruhan dari hulu hingga hilir.

Tekanan kinerja inilah yang kemudian dinilai dapat menghilangkan potensi ekonomi RI hingga total Rp 306 triliun atau setara 1,5% dari PDB. Di mana aturan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek atau kemasan polos ini memberi dampak terbesar yakni sekitar Rp 182,2 triliun.

"Jadi kurang lebih kalau kemarin perhitungan kami kan hilangnya Rp 182,2 triliun (imbas aturan kemasan rokok tanpa merek)," kata Andry kepada detikcom seperti ditulis Sabtu (2/11/2024).

Sebab dengan berlakunya aturan kemasan rokok tanpa merek ini dapat meningkatkan peredaran rokok ilegal dalam negeri. Sehingga kinerja atau hasil penjualan rokok konvensional atau legal bisa turun drastis, khususnya untuk rokok golongan I dan II.

"Kemasan polos mendorong downtrading hingga switching ke rokok illegal lebih cepat, berdampak pada permintaan produk legal sebesar 42,09%," terangnya.

Lebih lanjut, untuk aturan terkait larangan berjualan 200 m dari satuan pendidikan formal berdampak pada 33,08% dari total ritel. Sehingga total kerugian atau hilangnya potensi ekonomi negara hingga Rp 84 triliun.

Sedangkan untuk aturan Pembatasan iklan rokok dapat menurunkan permintaan jasa periklanan hingga 15%. Sehingga nilai ekonomi yang hilang dari sektor itu mencapai Rp 41,8 triliun.

"Jika tiga skenario (kemasan rokok polos, pembatasan penjualan, dan larangan iklan) dijalankan dampak ekonomi yang akan hilang setara Rp 308 triliun atau 1,5% dari PDB," pungkasnya.

Cukai Hasil Tembakau, Peluang dan Tantangan dalam Pemberantasan Rokok Ilegal

Cukai Hasil Tembakau, Peluang dan Tantangan dalam Pemberantasan Rokok Ilegal

Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menyampaikan sejumlah dampak buruk imbas beberapa Pasal dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 dan Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) terhadap perekonomian negara jika benar diterapkan.

Sejumlah pasal 'bermasalah' yang dimaksud ini mencakup aturan kemasan rokok polos tanpa merek, jarak larangan penjualan, dan pembatasan iklan.

Kepala Center of Industry, Trade and Investment INDEF, Andry Satrio Nugroho, mengatakan sejumlah dampak yang dimaksud mulai dari hilangnya potensi ekonomi Rp 308 triliun dan penerimaan pajak Rp 160,6 triliun.

Di luar itu, sejumlah pasal bermasalah ini juga diproyeksikan dapat menggerus pasar tenaga kerja RI atau berpotensi terjadinya PHK massal. Secara keseluruhan 2.293.957 orang atau 1,6% dari total penduduk bekerja diperkirakan akan terdampak PP dan RPMK tersebut.

Secara khusus, untuk aturan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek dapat berimbas terhadap 1.221.424 pekerja. Sebab dengan berlakunya aturan kemasan rokok tanpa merek ini dapat meningkatkan peredaran rokok ilegal dalam negeri yang secara langsung membatasi pertumbuhan produsen rokok legal.

"Kemasan polos mendorong downtrading hingga switching ke rokok illegal lebih cepat, berdampak pada permintaan produk legal sebesar 42,09%," terangnya kepada detikcom, seperti ditulisSabtu (2/11/2024).

Kemudian untuk aturan terkait larangan berjualan 200 m dari satuan pendidikan formal berdampak pada 33,08% dari total ritel. Sehingga aturan ini akan berdampak terhadap 734.799 pekerja.

Sedangkan untuk aturan Pembatasan iklan rokok dapat menurunkan permintaan jasa periklanan hingga 15%. Sehingga kehadiran aturan ini dapat mempengaruhi 337.735 pekerja.

"Jika tiga skenario (kemasan rokok polos, pembatasan penjualan, dan larangan iklan) dijalankan maka akan ada potensi 2,3 juta orang yang pekerjaannya terdampak atau 1,6% dari total penduduk bekerja," ungkapnya.

BRI terus memberikan dukungan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk dapat bersaing di pasar dan naik kelas. Melalui BRI Peduli selaku payung dari program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), BRI menggelar pelatihan dan pendampingan sertifikasi halal bagi pelaku UMKM.

Kali ini, BRI Peduli memberikan bantuan pelatihan dan pendampingan sertifikasi halal bagi 77 pelaku UMKM dari 14 Provinsi di Indonesia. Tercatat, sebanyak 1502 produk/menu telah berhasil mendapatkan sertifikat halal dari program BRI Peduli ini.

Dalam pelaksanaanya, BRI berkolaborasi dengan BRI Research Institute dan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM) MUI. Berbagai proses telah dijalankan, dimana pelaku usaha mendapatkan pendampingan dari BRI yang berkolaborasi dengan berbagai pihak. Setelah mengikuti kelas bimbingan teknis sertifikasi halal pada Juli 2024, para peserta mengikuti audit sertifikasi halal secara on site hingga akhirnya terbit sertifikasi halal bagi seluruh peserta.

Wakil Direktur Utama BRI Catur Budi Harto mengungkapkan BRI akan terus mengambil peran membantu pelaku UMKM melalui kegiatan pelatihan dan pemberian sertifikasi halal yang diharapkan dapat menciptakan UMKM yang dapat bersaing di pasar.

"Tujuannya agar mutunya terjaga, pasarnya semakin terbuka, sehingga mereka bisa naik kelas dan bisa mengakses pasar lebih besar lagi. Pelaku UMKM juga mampu memberikan keyakinan pada konsumen bahwa produk-produk usahanya telah terjamin kehalalannya", ungkap Catur, dalam keterangan tertulis, Jumat (1/11/2024).

Sesuai Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) mewajibkan setiap pelaku usaha di Indonesia memiliki sertifikasi halal. Dalam UU ini ditegaskan, bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Kewajiban ini berlaku secara menyeluruh, termasuk para pelaku UMKM.

BRI sendiri telah menggulirkan program bantuan sertifikasi halal sejak tahun 2021 dan telah diikuti oleh ratusan pelaku UMKM di berbagai daerah di Indonesia.

"Sertifikasi halal kepada para UMKM binaan BRI merupakan bagian dari target Kementerian BUMN yakni memberikan 5.000 sertifikasi halal terhadap dua sektor, yakni makanan dan Kesehatan," ujar Catur.

Salah satu pelaku yang mendapatkan manfaat dari bantuan ini adalah Petrus Kinho (58), UMKM Tarusan Rumah Rendang dan Minyak Buah Merah dari kota Timika, Provinsi Papua Tengah. Tarusan Rumah Rendang adalah Rumah Makan Khas Minang yang khusus menjual aneka masakan Rendang.

Usaha yang dirintisnya sejak Juni 2022 jadi lebih berkembang setelah mendapat sertifikat halal. Selain itu, Petrus juga mengembangkan usaha Minyak Buah Merah yang dirintisnya sejak tahun 2019. Khasiat minyak ini bisa membantu menyembuhkan berbagai jenis penyakit.

"Dengan adanya sertifikat halal ini, pelanggan saya merasa nyaman. Kami merasa tenang dan percaya diri untuk promosi - penjualan. Selain itu, kepercayaan pasar makin besar, jangkauan pasar makin meluas," ungkap Petrus.

"Terima kasih banyak kepada BRI yg sudah membantu perjalanan usaha kami," sambungnya.

Manfaat lain juga dirasakan oleh pelaku UMKM Indonesian Artisan Tea bernama Senda Tea asal Tangerang, Banten Vanessa (29). Nama Senda Tea diambil dari kata 'senda tawa' dan 'senda gurau' yang berarti tertawa dan bersenang-senang.

Produk Teh ini dirintis pada 2020 memiliki keunggulan mayoritas bahan yang digunakan adalah bahan lokal Indonesia yang dikemas (carefully handcrafted) lebih modern.

"Berkat sertifikat halal produk Senda Tea masuk ke client level National Brand dan dapat masuk ke Restaurant & Cafe bersertifikasi Halal. Tentu kami sangat berterima kasih kepada BRI. Selain itu, kami juga mendapatkan pemberdayaan dari BRI seperti mengikuti UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR 2023," pungkasnya.

Lihat Video: BRI Tingkatkan Layanan Chatbot dengan Generative AI

[Gambas:Video 20detik]

Ungkapan pelaut ulung tak terlahir dari laut yang tenang cocok dikaitkan dengan kapabilitas Direktur Teknologi Informasi (TI) PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BSI) Saladin Dharmanugraha Effendi. Kemampuan Saladin yang mumpuni di bidang cybersecurity, information security, juga IT risk management, terasah karena pengalamannya menghadapi berbagai tantangan terkait TI di sepanjang kariernya.

Saladin berpengalaman lebih dari dua dekade dalam menjalankan berbagai domain TI mulai dari operasi digital hingga IT support, perencanaan strategis TI dan keuangan, hingga pengembangan dan keamanan TI. Pengalaman itu terhimpun setelah Saladin menamatkan pendidikan tinggi dan mendapatkan gelar sarjananya di Swinburne University of Technology, Melbourne, Australia (1994 - 1999).

"Saya kuliah di Melbourne, dalam perjalanan sekolah itu saya senang sama robotik. Saya senang sama engineering seperti bikin die cast pada mesin Plastic Injection Molding. Akhirnya saya banyak dealing bikin bahasa pemrograman dan dengan software design CAD/CAM (Computer Aided Design dan Computer Aided Manufacturing). Saya jadi senang di area sana," ujar Saladin dalam keterangan tertulis, Jumat (1/11/2024).

Saladin memulai kariernya di perusahaan swasta nasional di bidang perangkat hardware dan software. Pada akhir 2000-akhir 2003, dia berkarier di salah satu anak usaha Astra Group, dengan jabatan terakhir sebagai Senior Technology Consultant.

Pada 2003, Saladin berkarier di Bank Mandiri, menangani special project untuk roll out Core Banking, Electronic Channel, sehingga pengalaman Saladin di dunia TI kian ditempa. Pada 2006, Saladin memiliki jabatan Head of Competence (HoC) Bank Mandiri. Lalu, Saladin berkarir di HSBC sejak 2006 hingga 2014. Ia menduduki posisi Head of Information Technology, Senior Vice President (SVP) HSBC IMO (Indonesia Management Office).

Setelah HSBC, Saladin berkarier sebagai Chief Information Office di Bank Muamalat Indonesia (2014-2018). Pada 2018, ia kembali ke Bank Mandiri untuk membangun cybersecurity. Dia semakin tertantang karena sistem keamanan siber yang dibangun adalah IT security management secara bankwide di bawah Chief Information Security Officer (CISO).

Karier cemerlang Saladin tak lepas dari peran dan dukungan keluarga. Saladin adalah anak tunggal yang dibesarkan di keluarga dokter. Ayahnya, seorang dokter spesialis penyakit dalam, sedangkan ibunya seorang dokter umum dan menjadi dosen di Institut Pertanian Bogor.

Tantangan Adalah Keberuntungan

Menurut Saladin, tantangan yang dia hadapi di dunia kerja dan pengalamannya terkait IT adalah sebuah keberuntungan dan anugerah. Dia menilai Allah SWT selalu mempersiapkan kapasitas dan kapabilitasnya sebelum menerima suatu tantangan yang lebih besar.

"Buat saya blessing dari Allah. Maksudnya, tidak banyak orang yang akan diberikan opportunity seperti saya. Apa lagi saat masuk kembali ke Bank Mandiri, saya diberi kesempatan membangun CISO," kata dia mengenang.

Pada 2022, Saladin mendapat kesempatan untuk mengikuti course CISO selama 6 bulan di Carnegie Mellon University, Amerika Serikat (AS). Program ini diikuti melalui seleksi ketat, dengan peserta dari berbagai lembaga internasional seperti Federal Bureau of Investigation (FBI) AS, Drug Enforcement Administration (DEA) AS, hingga Department of Justice (DOJ) AS. Ia satu-satunya peserta dari Indonesia.

Untuk memperkaya kemampuannya, pada 2023 Saladin 'sekolah' lagi, masih di Carnegie Mellon University mengambil topik Chief Data Officer (CDataO). Dia menyadari bahwa data adalah komoditas berharga di masa depan, data ini perlu di-maintain integritasnya oleh pihak yang memiliki integritas dan kredibilitas tinggi, dalam hal ini melindungi data data bank dan nasabah.

Jatuh Cinta kepada BSI

Ketika anak usaha Bank Mandiri yaitu BSI mengalami gangguan IT pada 2023, Saladin menjadi bagian tim yang menangani masalah tersebut.

"Sebenarnya cinta pertama saya terhadap BSI itu tumbuh dan menguat sejak hari pertama BSI ini lahir," kenangnya.

Kecintaan terhadap BSI juga tumbuh karena ikatan batinnya dengan Bumi Serambi Mekkah. Saladin kecil menempuh pendidikan sekolah dasar di Aceh. Saat masalah keamanan siber mengganggu operasional BSI, Saladin dihubungi oleh temannya di Aceh yang menanyakan apakah layanan digital BSI bisa kembali beroperasi.

Di sisi lain, temannya tersebut tidak mau berpindah bank. Dari pengalaman itu Saladin kian menyadari, BSI memiliki value mendasar yang besar di mata nasabahnya.

"Saya orangnya gak sentimental. Tapi saat itu saya sedih sekali. Ternyata bank ini (BSI) dari dasarnya sudah punya value. Nasabahnya begitu loyal," kenangnya.

Semangat Saladin makin menyala untuk menyelesaikan masalah yang ditimbulkan gangguan tersebut. Karena itu pula Saladin ditawari menjadi Direktur IT BSI. Perjalanan baru dimulai, Saladin semakin memahami BSI, termasuk terkait produk layanan sosial dan spiritual.

Hal ini membuat Saladin semakin mencintai BSI. Dia melihat BSI memiliki value baik terhadap dirinya dan Indonesia secara umum. Dia berpikir, bekerja di tempat yang baik, hasilnya pun akan baik secara dunia maupun akhirat.

Saladin semakin mencintai BSI, ketika kedua orang tuanya meninggal di tahun yang sama pada 2021. Saat itu dia berpikir Allah SWT telah memanggil kedua ladang pahala baginya. Saladin pun berdoa, meminta diberi ladang pahala di dunia.

BSI adalah jawabannya. Karena BSI mengemban amanah besar, memajukan perekonomian syariah Indonesia dengan potensi besar demi kesejahteraan bangsa. BSI diproyeksikan menjadi bank kebanggaan Indonesia yang mengglobal, sehingga Saladin tak ragu turut serta membangunnya.

Transformasi Digital Terus Dijalankan

Saladin pun menegaskan, kepercayaan yang didapat BSI karena value mendasar dari Perseroan harus dijaga pula melalui upaya atau strategi TI yang dirumuskan melalui roadmap yang jelas dan berdampak jangka panjang.

Untuk itu, dia mengatakan perlu SDM yang memiliki kapabilitas terbaik. Menurutnya, cara terbaik untuk memenuhi kebutuhan tersebut adalah melakukan transformasi culture dan digital secara beriringan dengan mendorong timnya agar mengambil pendidikan terkait TI yang lebih advance.

Karena kepercayaan stakeholder dari nasabah hingga pemerintah harus dijaga. Dia berkomitmen untuk mengawal implementasi core banking yang mumpuni. BSI terus melakukan progressive improvement dan bangkit dari insiden Mei 2023.

Transformasi digital harus terus dijalankan, adopsi teknologi terkini seperti AI dan robotik sudah menjadi roadmap agar dapat beradaptasi dalam ekosistem digital.

"Sekarang menjaga trust bagaimana? Kemudahan sudah pasti. Keamanan sudah pasti. Yang ketiga, bank ini harus sejalan keinginan nasabah. Bank ini punya fondasi yang bagus, dikasih amanah negara, punya sebuah sistem, produk yang bagus. Disempurnakan dengan penguatan roadmap-nya ke depan mau seperti apa. Masyarakat biar trust," lanjutnya.

Pria pecinta kucing ini kini harus memastikan stabilitas operasional digital terjaga dan menjadi program utamanya. Upaya strategis menjaga stabilitas ini disebutnya sebagai Hygiene Factor. Hygiene Factor terus berkembang seiring dinamika teknologi dan menjadi bagian dari roadmap pengembangan TI Perseroan.

Thomas Lembong ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor gula oleh Kejaksaan Agung (Kejagung). Korupsi itu disebut merugikan negara Rp 400 miliar, di mana dilakukan saat ia masih menjabat sebagai Menteri Perdagangan (Mendag) periode 2015-2016.

"Saudara TTL memberikan izin persetujuan impor gula kristal mentah 105 ribu ton kepada PT AP," kata Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Dirdik Jampidsus), Abdul Qohar dalam konferensi pers di Kejagung, Jakarta Selatan, Selasa (29/10/2024).

Tom Lembong bernama lengkap Thomas Trikasih Lembong merupakan salah satu tokoh ekonomi kawakan di Tanah Air. Terakhir ia dikenal sebagai pentolan tim ekonomi pasangan calon presiden dan wakil presiden Anies-Cak Imin (AMIN) dalam pemilu 2024.

Berikut sepak terjang Tom Lembong:

Ditunjuk Jokowi Jadi Mendag

Tom Lembong dipercaya menjadi Mendag di pemerintahan pertama Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama Jusuf Kalla (JK), menggantikan Rachmat Gobel. Saat itu penunjukannya cukup mengejutkan beberapa pihak karena namanya jarang terdengar di publik.

"Pak Tom kan pelaku riil ya kan? Juga punya latar belakang di penanganan risiko pas di BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional), pernah di Morgan Stanley, pernah di Deutsche Bank. Saya rasa pengalaman-pengalaman seperti itu akan baik dalam manajemen pengelolaan kita," kata Jokowi menjelaskan alasan memilih Tom Lembong di Istana Negara, Jakarta, 13 Agustus 2015.

Tom Lembong dikabarkan merupakan relawan Jokowi di masa kampanye pada tahun 2014. Kedekatan secara personal itu disebut-sebut adalah titik awal Tom Lembong dipercaya untuk masuk Kabinet Kerja.

Jadi Kepala BKPM

Setahun berselang pada Juli 2016, posisi Tom Lembong digantikan dengan Enggartiasto Lukita. Jokowi kemudian menempatkannya sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menggantikan Franky Sibarani.

Tom Lembong menjabat sebagai Kepala BKPM selama lebih dari 3 tahun hingga 23 Oktober 2019. Selama itu, ia banyak membantu Jokowi termasuk dalam hal memberi 'contekan' di forum internasional yang sempat heboh.

Kebijakan Tom Lembong selama menjabat sebagai Kepala BKPM pun tak luput dari kritikan Bahlil Lahadalia yang menggantikannya sebagai Menteri Investasi/Kepala BKPM. Salah satunya terkait realisasi investasi yang tidak seberapa.

"Kalau kalian lihat grafik ini, realisasi investasi kita itu naik terus. Saya masuk 2019, target investasinya sekarang hampir 2 kali lipat. Ini adalah perbedaan antara 2018-2019 itu pimpinan BKPM-nya adalah tamatan Harvard (Tom Lembong), dan 2019 sampai 2023 pimpinan BKPM-nya adalah tamatan Papua," ucap Bahlil saat mengisi kuliah umum di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Jawa Barat, Kamis (11/7).

Jadi Oposisi

Setelah menyudahi jabatannya sebagai Kepala BKPM pada periode pertama pemerintahan Jokowi, Tom Lembong tidak lagi mengisi posisi strategis di pemerintahan. Pada 2021, ia justru menyeberang kutub politik dengan bergabung bersama Anies Baswedan di masa pemerintahan sebagai Gubernur DKI Jakarta, dengan menjadi Komisaris Utama PT Pembangunan Jaya Ancol (PJAA).

Tom Lembong bahkan menjabat sebagai Co-Captain di Tim Pemenangan Nasional AMIN. Saat itu lah ia banyak mengkritik kebijakan pemerintahan Jokowi, ia bahkan mengaku menyesal pernah menjadi bagian di dalamnya.

"Saya punya rasa sesal, nyesal yang lumayan besar karena saya pernah menjadi bagian dari pemerintah," kata Tom Lembong dalam diskusi "Pemuda Harsa: Bangga Bicara" di On3 Senayan, GBK, Jakarta, Jumat (9/2).

Alasan Tom Lembong menyesal menjadi bagian pemerintahan Jokowi karena strategi yang dijalankannya dalam membenahi ekonomi Indonesia disebut tidak sepenuhnya berhasil. Strategi yang disepakati dinilai gagal mengembangkan ekonomi di Indonesia.

"Di saat-saat kita menjalankan strategi yang menurut data yang saya lihat, rada-rada tidak berhasil. Kalau mau lebih keras lagi, ya banyak gagal," beber Tom Lembong.

Menurutnya, salah satu bentuk kegagalan yang dimaksud adalah pemerintahan Jokowi tidak dapat memperbaiki kondisi kelas menengah di Indonesia. Dia menyebut dalam 10 tahun terakhir jumlah kelas menengah di Indonesia tidak mengalami perkembangan signifikan.

Tom Lembong menilai salah satu penyebabnya adalah aliran investasi di Indonesia yang hanya berfokus ke industri padat modal, bukan padat karya. Hal ini membuat pertumbuhan ekonomi yang berada di kisaran angka 5% disebut manfaatnya sangat sedikit diterima masyarakat.

Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan kunjungan kerja (kunker) ke Institut Pertanian Bogor (IPB) di Bogor, Senin (28/10/2024). Kunker tersebut bertujuan untuk mengajak seluruh elemen bekerja sama dalam mewujudkan swasembada pangan.

Pria yang biasa disapa Zulhas ini bersama Rektor IPB Arif Satria meninjau sejumlah kebun riset yang dimiliki oleh IPB. Dalam kesempatan tersebut, Zulhas Bersama Arif memanen melon golden.

"Makanya saya datang ke IPB agar mendapatkan dukungan penuh dari peneliti dan ahli. Kita bisa swasembada selambat-lambatnya empat tahun. Pak Mentan bilang 3 tahun bisa swasembada," kata Zulhas di setelah memetik Melon Golden di IPB, Bogor, dikutip dari keterangan tertulis Selasa (29/10/2024).

Zulhas yang juga Ketua Umum PAN ini mengatakan dukungan akademisi khususnya di sektor pertanian menjadi hal yang penting dalam mewujudkan cita-cita Presiden Prabowo Subianto. Pasalnya, IPB dinilai memiliki SDM dan teknologi yang mampu mendorong ketahanan pangan nasional.

"ITB ini orang pinternya banyak, teknologinya punya," ujar Zulhas.

Dia menambahkan SDM atau akademisi dan teknologi pertanian perlu dikolaborasikan dengan kebijakan pemerintah. Zulhas pun optimistis kolaborasi bisa memberikan dampak positif terhadap pangan nasional.

Zulhas Yakin pemanfaatan teknologi maka pangan nasional bisa bertumbuh dengan baik. Bahkan kendala luas lahan yang sempit untuk menanam tanaman pangan bisa teratasi berkat kehadiran teknologi.

Untuk itu, dia mengatakan bakal mendorong pengembangan teknologi di sektor pangan. Sehingga potensi pangan bisa dimaksimalkan.

"Kalau teknologinya ketinggalan kita bisa kurang terus. selain teknologi, kerja sama di antara kita semua antara perguruan tinggi dan kementerian lembaga (perlu diperkuat)," jelas mantan Menteri Perdagangan era Presiden Joko Widodo ini.

Zulhas pun bakal mengajak kementerian atau lembaga terkait dan kampus untuk bersama-sama mewujudkan swasembada pangan.

"Oleh karena itu, kita harus bekerja sama. Tidak bisa Kementan sendirian. Nantikan penelitian ada di BRIN, perairan ada di PU, penelitian lagi ada di kampus-kampus perlu kita satukan. Nanti penelitian riset, ilmunya ada di sini IPB," tutup Zulhas.

Pemerintah diperkirakan bisa mendapat sejumlah manfaat dari bergabungnya Indonesia dengan blok ekonomi BRICS sebagai mitra. Salah satunya terkait kerja sama perdagangan Indonesia dengan negara-negara anggota kelompok 'anti-barat' tersebut.

Sebab sebagaimana diketahui BRICS merupakan akronim dari Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan yang dibentuk untuk memperkuat kerja sama ekonomi serta untuk meningkatkan pengaruh negara anggota di kancah global. Blok perdagangan ini disebut-sebut memegang sekitar seperlima perdagangan dunia.

Guru Besar Hukum Internasional UI Hikmahanto Juwana berpendapat dengan menjadi negara mitra BRICS, Indonesia berpeluang mendapat akses kerja sama ekonomi atau transaksi komoditas tertentu dari para negara anggota blok tersebut.

Ia mencontohkan dengan bergabungnya Indonesia sebagai mitra BRICS, pemerintah bisa mendapat akses terhadap minyak mentah Rusia dengan harga murah. Sebab selama ini minyak mentah asal Negeri Beruang Merah itu banyak mendapat embargo dari berbagai negara, khususnya negara barat.

"Kalau menurut saya (menjadi mitra BRICS) bisa mempengaruhi, misalnya gini, (pasokan) BBM," kata Hikmahanto.

"Sekarang Rusia bisa menawarkan kita BBM yang lebih murah karena dia nggak laku katakanlah karena dia diembargo sama negara-negara Eropa karena Ukraina. Nah pertanyaan kita kenapa kita nggak beli dari Rusia?" tambahnya lagi.

Menurutnya keuntungan-keuntungan seperti ini menjadi sangat penting mengingat beban negara untuk subsidi BBM ini sudah sangat besar. Sehingga dengan adanya pembelian pasokan minyak harga murah ini setidaknya pengeluaran negara dapat sedikit berkurang.

:Kita kan mau beli murah karena negara mensubsidi (BBM) rakyatnya mahal ya kan? Nah kalau misalnya kita beli mahal kemudian subsidi juga mahal (beban negara akan semakin besar)," ucap Hikmahanto.

"Karena kepentingan nasional kita adalah kita bisa membeli minyak yang sudah di-refine itu dengan harga murah supaya negara tidak terbebani dengan subsidi yang cukup besar kepada rakyatnya," terangnya lagi.

Meski begitu ia mengakui jika langkah seperti ini bisa saja membuat sejumlah negara, khususnya mereka yang mengembargo minyak mentah Rusia, akan memberi opini negatif terhadap Indonesia. Termasuk di antaranya bisa saja mempengaruhi proses bergabungnya RI dengan OECD.

Sebab menurutnya keberadaan blok ekonomi BRICS ini berada di posisi saling berlawanan dengan OECD, mengingat bagaimana negara-negara anggota blok tersebut kerap bermasalah dengan negara-negara barat yang merupakan anggota OECD.

Untuk itu menurutnya pemerintah perlu mempertimbangkan betul-betul posisinya dalam kancah politik global. Sehingga ia menyarankan untuk mempertimbangkan kembali untung rugi bagi Indonesia untuk tetap bermitra dengan BRICS maupun tergabung dalam OECD.

"Tapi kalau kita masuk OECD, kalau ada ketentuan yang mengatakan bahwa pokoknya negara anggota OECD nggak boleh beli dari Rusia, wah tunggu dulu, jangan (langsung bergabung OECD)," terangnya.

"Kita juga harus hati-hati ya untuk melihat apa yang bisa dihasilkan atau nggak kalau kita ingin gabung ke OECD. Jangan sampai dengan bergabungnya kita (dengan BRICS ataupun OECD), kita tidak bisa mempertahankan politik luar negeri yang bebas aktif," kata Hikmahanto.

Di sisi lain, Direktur Eksekutif Segara Research Institute Piter Abdullah berpendapat secara umum Indonesia tidak mendapat nilai tambah yang besar dengan menjadi negara mitra BRICS. Sebab selama ini Indonesia sudah memiliki hubungan yang cukup dekat dengan negara-negara anggota geng Rusia-China ini.

"Saya kira sih sama aja. Ini kita sebenarnya sebagai mitra BRICS itu kita sebenarnya tidak ada sesuatu yang istimewa karena sebelumnya hubungan kita dengan China, dengan India, dengan Rusia itu ya sudah baik," kata Piter.

Sehingga menurutnya kemitraan ini hanya menjadi salah satu sarana mempererat hubungan diplomatik antara Indonesia dengan negara-negara anggota BRICS saja. Walaupun langkah ini juga merupakan hal yang penting mengingat para anggota geng Rusia-China ini masih memiliki potensi perdagangan yang besar dengan Indonesia.

"Mungkin yang hanya bisa lebih ditindaklanjuti seharusnya itu adalah misalnya terkait dengan potensi perdagangan dengan Brazil ya, atau termasuk dengan Rusia," ucapnya.

"Rusia kan kita sudah berhubungan baik, tapi kalau secara perdagangan masih kurang ya. Mungkin melalui kemitraan ini bisa dimanfaatkan lebih gitu," sambungnya.