Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melaporkan, progres pembangunan landasan pacu (runway) Bandara Ibu Kota Nusantara (IKN) telah tembus lebih dari 70%. Proyek tersebut ditargetkan rampung Februari 2025.

Progres tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PU Rachman Arief Dienaputra. Saat ini, masih ada pekerjaan pelapisan aspal yang perlu dirampungkan.

"Kita lagi pembangunan (landasan pacu), kita selesaikanmudah-mudahan Februari (2025) selesai," kata Rachman, ditemui di Kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan, Jumat (8/11/2024).

Rachman menjelaskan, landasan pacu bandara ini butuh hingga enam lapis aspal. Sedangkan saat ini, lapisan aspalnya baru mencapai empat lapis.

"Sekitar 70% lah (progres landasan pacu).Karena kita masih ada dua lapis lagi aspalyang sedang kita tuntaskan supaya nanti selesai semuanya. Jadi ada 6 lapis aspaldi sana," ujarnya.

Sebagai tambahan informasi, sebelumnya pembangunan Bandara IKN sendiri ditargetkan selesai pada 31 Desember 2024, dengan runway sepanjang 3000 meter dan luas bangunan terminal 7.350 meter².

Pada Oktober lalu, Menteri Perhubungan yang saat itu masih dijabat oleh Budi Karya Sumadi sempat melaporkan progres pembangunan landasan pacu IKN jelang pendaratan Presiden 2014-2025 Joko Widodo (Jokowi) menggunakan Pesawat Kepresidenan Boeing Business Jet (BBJ) 737-800.

"Alhamdulillah, jika cuaca bagus bisa mempercepat proses pengerjaan landasan pacu. Saat ini, panjang runway sudah mencapai 2.200 meter x 45 meter dan sedang dikerjakan proses penebalan landasan oleh teman-teman Kementerian PUPR," beber Budi Karya, dikutip dari unggahan lewat akun Instagram pribadinya @budikaryas, Senin (7/10/2024).

Sedangkan untuk bangunan bandaranya sendiri, PT Hutama Karya (Persero) melaporkan, progres pembangunan fasilitas di sisi darat Bandara IKN telah mencapai 83,31%.

"Fasilitas sisi daratBandaraIKNyang digarap HK secara keseluruhan mencapai 83,314%," kata EVP Sekretaris Hutama Karya Adjib Al Hakim, kepada detikcom, ditulis Kamis (10/10).

Adjib menjelaskan, saat ini sisa pekerjaan yang tengah dikebut penyelesaiannya meliputi tahap finishing pada gedung VIP, Tower Air Traffic Controller (ATC), dan bangunan penunjang lainnya.

"Proyek pembangunan fasilitas sisi daratBandaraIKNditargetkan selesai pada Desember 2024," ujarnya.

Adapun Hutama Karya sendiri mengerjakan pembangunan fasilitas sisi darat diantaranya pekerjaan infrastruktur (drainase, pedestrian, jalan akses, dan embung), Terminal VVIP dan Terminal VIP yang mengusung desain Perisai Suku Dayak (Talawang) seluas 7.350 m2, Menara Pengawas dan Kantor Administrasi Airnav.

Selanjutnya ada Gedung Administrasi dan Operasional, Gedung PKP-PK, Fasilitas Meteorologi, Bangunan Genset/MPH, Rumah Pompa dan GWT, Kargo,Sewage Treatment Plant(STP), Bangunan TPS Terpadu, Fasilitas Peribadatan, Rumah Dinas tipe 36, 70 dan 120, serta Pos Pemeriksaan Sisi Udara.

Simak juga video: Progres Pembangunan IKN Tembus 87 Persen, Berikut Daftarnya

[Gambas:Video 20detik]

Pemerintah berencana menyetop ekspor sejumlah komoditas mentah seperti konsentrat tembaga. Sebelumnya pelonggaran ekspor diperpanjang sampai 31 Desember 2024, dan mulai disetop mulai 1 Januari 2025.

Dampak dari larangan ekspor itu, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkap akan ada kehilangan penerimaan negara dari bea keluar (BK) ekspor konsentrat tembaga. Direktur Jenderal (Dirjen) Bea dan Cukai Kemenkeu, Askolani mengatakan sampai saat ini nilai BK ekspor tersebut telah mencapai Rp 10 triliun.

"Dampak kebijakan itu di 2025, kemungkinan tidak mendapatkan BK tembaga lagi. Paling tidak kita catat 2024 sampai saat ini BK tembaga bisa mencapai hampir Rp 10 triliun, dan akan kemungkinan lebih dari Rp 10 triliun," ungkap dia dalam konferensi pers APBN KiTa, Jumat (8/11/2024).

Kemudian, Askolani mengatakan jika kebijakan itu diterapkan maka penerimaan dari bea keluar hanya fokus dari Crude Palm Oil (CPO) yang dalam setahun mencapai Rp 5 triliun.

"Tentunya akan melihat ketentuan di ESDM yang akan mengatur. Rencananya di awal Januari 2025 sudah tidak diizinkan lagi ekspor konsentrat tembaga sejalan dengan hilirisasi," ucapnya.

Meski akan kehilangan Rp 10 triliun per tahun dari penyetopan ekspor konsentrat tembaga, Askolani mengatakan hilirisasi komoditas itu akan menambah nilai investasi Indonesia dengan hadirnya smelter. Selain itu hilirisasi juga akan menambah penerimaan dari Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

"Kehilangan BK tembaga dampaknya positif dari aspek lainnya yang lebih luas. Hilirisasi akan menambahkan investasi, tentunya dengan membangun smelter akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hilirisasi akan menyebabkan PPN dan PPh dari perusahaan. Ketiga, kebijakan itu akan menambah tenaga kerja, kemudian itu yang kita pantau dan kita akan laksanakan di 2025,"pungkasnya.

Sebelumnya, pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) telah memperpanjang izin ekspor lima komoditas mentah seperti, konsentrat besi laterit, konsentrat tembaga, konsentrat seng, konsentrat timbal, dan lumpur anoda (anoda slime). Kelima komoditas itu diperbolehkan untuk diekspor sampai 31 Desember 2024, tetapi akan dilarang mulai 1 Januari 2025.

Kala itu, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan (Kemendag) Budi Santoso mengatakan tujuan relaksasi ekspor pertambangan yang dilakukan pemerintah agar tercipta industri pengolahan dan/atau pemurnian di dalam negeri yang dapat mengekspor produk pertambangan bernilai tambah.

"Relaksasi kebijakan dan pengaturan ekspor atas beberapa komoditas produk pertambangan, seperti konsentrat besi laterit, konsentrat tembaga, konsentrat seng, konsentrat timbal, dan lumpur anoda penting dilakukan. Hal ini bertujuan untuk menjamin kepastian berusaha di dalam negeri, menciptakan iklim usaha yang baik, dan meningkatkan ekspor atas produk yang bernilai tambah," ungkap dia dalam keterangan tertulis, dikutip Kamis (6/6/2024).

Saksikan juga video: Tony Wenas Optimistis Freeport Jadi Tambang Tembaga Terbesar Dunia

[Gambas:Video 20detik]

Program bantuan pangan beras akan dilanjutkan pada 2025. Hal ini dikatakan oleh Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI.

Mulanya, Arief meminta dukungan Komisi IV DPR RI agar anggaran Badan Pangan Nasional bertambah untuk melanjutkan program bantuan pangan beras. Untuk waktu dekat, penyaluran bantuan pangan beras akan dilakukan pada Januari-Februari 2025 sebanyak 300 ribu ton.

"Kalau berkenan, untuk bulan Januari-Februari 2025 kami mengajukan juga untuk dialokasikan dana stabilisasi SPHP itu 150 ribu ton kali dua (300 ribu ton), kemudian juga dengan dimulai bantuan pangan 2025. Karena dalam rapat terakhir ini tidak mendapat persetujuan," kata Arief dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi IV DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (6/11/2024).

Anggaran Badan Pangan Nasional pada 2025 sebesar Rp 329 miliar. Arief mengatakan angka itu lebih rendah dari pagu 2024.

"Lebih rendah 25,45% dibandingkan pagu 2024," tambahnya.

Untuk diketahui, program bantuan pangan beras diinisiasi pada pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Bantuan berupa beras 10 kilogram (kg) per bulan diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Penyaluran bantuan beras tahap pertama adalah Maret, April, Mei 2023. Tahap II dilakukan pada September, Oktober, dan November.

Program itu kemudian berlanjut dari Desember 2023 sampai Maret 2024. Kemudian pada menuju akhir masa jabatan, Jokowi melanjutkan program tersebut sampai akhir tahun.

Presiden Prabowo Subianto telah resmi melantik Basuki Hadimuljono sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN). Basuki akan memimpin pembangunan di ibu kota baru.

Pelantikan Basuki baru saja dilakukan di Istana Negara, Jakarta Pusat, kemarin. Pelantikan diawali dengan pembacaan Keputusan Presiden 151 P tahun 2024 tentang Pengangkatan Kepala Otorita IKN.

Basuki merupakan Menteri PUPR di era Kabinet Indonesia Maju 2019-2024 pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Bahkan di Kabinet Kerja Jokowi pada 2014-2019, Basuki pun sudah menjadi menteri Jokowi. Artinya dua periode dia menjadi Menteri PUPR.

Adapun Basuki pertama kali ditugaskan mengurus pembangunan ibu kota baru sebagai Pelaksana Tugas Kepala Otorita IKN sejak Juni 2024, menggantikan Bambang Susantono.

Kabar Basuki bakal jadi Kepala Otorita IKN awalnya disampaikan adik Presiden Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo. Menurut Hashim pengangkatan Basuki sebagai kepala OIKN baru merupakan bukti nyata keseriusan pemerintahan Prabowo dalam melanjutkan pembangunan IKN di Kalimantan Timur. Jabatan ini disebut setingkat menteri.

Perlu diketahui, aturan terkait Kepala Otorita IKN yang disebut setara menteri ini sudah tertuang dalam Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

Dalam aturan itu disebutkan Otorita IKN merupakan lembaga setara kementerian. Sehingga kepala lembaga yang diangkat berdasarkan penunjukan presiden dengan seizin DPR ini juga berkedudukan setara menteri.

"Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara merupakan kepala Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara yang berkedudukan setingkat menteri, ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR," tulis Pasal 5 Ayat 4.

Usai dilantik, Basuki mengungkapkan kata-kata pertama Presiden Prabowo Subianto. Dia bercerita Prabowo langsung menyalaminya usai pelantikan saat itu juga Prabowo meminta Basuki segera melaksanakan perintahnya. Basuki pun menjawab siap melakukan perintah.

"Saya kira tadi Presiden waktu salami saya, beliau bilang, 'sudah ya saya sudah ngomong, laksanakan!' Saya cuma bilang 'Siap perintah!' begitu," kata Basuki ditemui usai pelantikan, di Istana Kepresidenan.

Presiden Prabowo Subianto rencananya bakal meresmikan Istana Garuda di Ibu Kota Nusantara (IKN) Kalimantan Timur. Sebelumnya, Istana Negara di IKN sudah diresmikan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).

Nah saat meresmikan Istana Negara Oktober lalu, Jokowi bilang Prabowo yang bakal meresmikan Istana Garuda di IKN. Kapan Prabowo akan meresmikan Istana Garuda?

Kepala Badan Otorita IKN Basuki Hadimuljono mengaku belum tahu. Pihaknya masih menunggu perintah dari Prabowo untuk menyiapkan peresmian. Sampai saat ini belum ada perintah langsung dari Prabowo.

"Belum. Kemarin baru Istana Negara. Istana garuda tunggu jadwal istana. Belum ada perintah," ujar Basuki di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2024).

Ditanya apakah Prabowo akan mengunjungi IKN dalam waktu dekat, Basuki juga mengaku belum tahu. Sejauh ini dalam waktu yang cukup lama Prabowo akan melakukan lawatan pertamanya ke luar negeri sebagai presiden.

Basuki mengatakan mungkin setelah lawatan ke luar negeri Prabowo akan ke IKN. Tapi, dia menegaskan belum tahu kapan pastinya.

"Belum, beliau mau keluar negeri malah kan? Mungkin abis itu. Belum tahu saya," tegas Basuki.

Groundbreaking proyek swasta di Ibu Kota Nusantara (IKN) dipastikan bakal tetap dilakukan. Hal ini dipastikan langsung oleh Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono yang baru dilantik Presiden Prabowo Subianto.

Basuki mengatakan dalam waktu dekat kemungkinan akan ada lagi groundbreaking yang dilakukan di IKN, namun, jadwalnya belum ditetapkan. Basuki perlu mengatur itu semua setelah efektif dilantik jadi Kepala Otorita IKN.

"Mungkin ada tapi nggak tahu persis, ini baru mau ke kantor lagi," kata Basuki di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (5/10/2024).

Lantas, apakah Prabowo akan ikut melakukan groundbreaking seperti yang dilakukan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya? Basuki bilang sampai saat ini belum ada arahan langsung kepada dirinya mengenai masalah itu.

"Kalau itu saya nggak, nggak, belum saya harus tanya beliau lagi mekanisme dan perintahnya," sebut Basuki.

Sejauh ini, Basuki bilang pihaknya akan mempercepat pembicaraan awal dan komitmen para investor untuk berinvestasi di IKN. Sementara itu bagi investor yang sudah melakukan groundbreaking, diminta untuk mempercepat pembangunannya.

"Saya kira kami tetap mendorong yang sudah groundbreaking kita dorong membangun yang masih pembicaraan dipercepat untuk disepakati," ungkap Basuki.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah akan melanjutkan insentif Pajak Penjualan atas Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM DTP), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) DTP untuk Kendaraan Listrik Berbasis Baterai (KLBB) serta perumahan pada 2025.

"Untuk dilanjutkan ke tahun depan dan ini akan segera dibahas juga dengan Kementerian Keuangan," kata dia dalam konferensi pers, di Hotel Four Seasons, Minggu (3/11/2024).

Tak hanya itu, pemerintah juga akan melanjutkan kebijakan terkait dengan regulasi kredit usaha rakyat (KUR) dan kredit alat mesin pertanian (alsintan) untuk petani. Insentif untuk kredit investasi juga akan dibahas untuk membantu industri padat karya.

"Dan juga sedang akan diusulkan, usulan baru untuk kredit investasi atau revitalisasi daripada industri berbasis padat karya," lanjutnya.

Alasan sejumlah insetif masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dilanjutkan pada era Presiden Prabowo Subianto, Airlangga mengatakan untuk mendukung daya beli masyarakat yang diakui telah mengalami penurunan.

"Pertama, pertimbangannya kita lihat, daya beli masyarakat yang masih relatif rendah, sehingga kita perlu memacu untuk pertumbuhan," jelas dia.

Menurut Airlangga insentif PPN DTP itu, adalah komponen yang sangat diperlukan oleh kelas menengah. Keperluan yang penting untuk kelas menengah menurutnya untuk pembelian rumah dan mobilitas.

"Oleh karena itu, kedua hal tersebut, kami akan usulkan untuk diperpanjang. Diperpanjangnya berapa lama? Itu masih akan diadakan pembahasan dengan Menteri Keuangan," jelas dia.

Presiden Prabowo Subianto menunjuk mantan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono sebagai Kepala Otorita Ibukota Nusantara (Otorita IKN). Informasi itu terungkap dalam rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi II dengan jajaran Otorita IKN.

Saat memulai rapat, Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda selaku pemimpin rapat mengatakan, DPR telah menerima surat presiden terkait penunjukan Basuki Hadimuljono sebagai Kepala Otorita IKN.

"Perlu saya sampaikan di awal, surat presiden terkait dengan penunjukan Pak Basuki Hadimuljono telah sampai ke pimpinan DPR RI. Namun sampai dengan hari ini kita semua masih menunggu disposisi pimpinan, karena itu Otorita IKN belum memiliki kepala yang definitif," katanya di Komisi II DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2024).

Oleh karena itu, dia mengatakan, tanya jawab pada rapat tersebut akan ditiadakan. "Sehingga saya kira sesi tanya jawab nanti mungkin kita akan tiadakan dulu, karena begitu nanti definitif kita akan undang kembali," katanya.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, Basuki Hadimuljono bakal melanjutkan tugas sebagai Kepala OIKN. Sebelumnya, Basuki merupakan Menteri PUPR di era Kabinet Indonesia Maju pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Basuki ditugaskan sebagai Plt Kepala Otorita sejak Juni 2024.

"Iya," kata Prasetyo menjawab soal nasib Basuki apakah akan diangkat jadi Kepala Otorita lagi atau tidak oleh awak media di Akmil Magelang, Jawa Tengah, Minggu (27/10) lalu.

Ketika ditanya kapan Basuki akan dilantik jadi Kepala Otorita IKN, Prasetyo bilang belum ada jadwalnya. Hari itu, kabinet dan juga Presiden Prabowo Subianto baru saja pulang dari retreat di Akmil Magelang.

"Belum, sabar dulu, baru pulang dulu," ujar Prasetyo.

Saksikan Live DetikPagi:

Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan Thomas Lembong sebagai tersangka kasus impor gula. Penetapan ini diumumkan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Dirdik Jampidsus), Abdul Qohar, dalam jumpa pers di Kanto Kejagung, Jakarta Selatan, Selasa (29/10/2024).

Tom Lembong bernama lengkap Thomas Trikasih Lembong. Ia merupakan salah satu tokoh ekonomi kawakan di tanah air. Tom kini merupakan pentolan tim ekonomi pasangan calon presiden dan wakil presiden Anies-Cak Imin.

Tom pun sebenarnya pernah berada di dalam lingkup pemerintah. Dia menduduki jabatan bergengsi di bawah pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Tepatnya, dia pernah menjabat Menteri Perdagangan (Mendag) dari 12 Agustus 2015 hingga 27 Juli 2016 dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sejak 27 Juli 2016 hingga 23 Oktober 2019.

Bahkan, di masa pemerintahan Anies sebagai Gubernur DKI Jakarta, Tom Lembong sempat menjabat sebagai Komisaris Utama PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk (PJAA).

Berdasarkan catatan detikcom, jejak karier Tom diketahui terbentang panjang di berbagai perusahaan finansial. Dia pernah menjabat CEO dan Managing Partner di perusahaan asuransi Quvat Capital.

Tom Lembang juga sempat bekerja di Deutsche Bank, Morgan Stanley, Farindo Investments, dan sempat 2 tahun bekerja sebagai Kepala Divisi dan Senior VP di Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).

Tom merupakan salah satu sosok yang bertanggung jawab mengelola aset para obligator BLBI di BPPN. Alumnus Universitas Harvard ini pun sempat menjadi sorotan ketika restrukturisasi aset Sinar Mas pada 2001.

Selain itu, Tom Lembong pernah dinobatkan sebagai Young Global Leader (YGL) di World Economic Forum (Davos) pada 2008. Tom Lembong kini menjabat sebagai Co-Captain di Timnas AMIN.

Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan Thomas Lembong sebagai tersangka kasus impor gula. Penetapan ini diumumkan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Dirdik Jampidsus), Abdul Qohar, dalam jumpa pers di Kanto Kejagung, Jakarta Selatan, Selasa (29/10/2024).

Tom Lembong bernama lengkap Thomas Trikasih Lembong. Ia merupakan salah satu tokoh ekonomi kawakan di tanah air. Tom kini merupakan pentolan tim ekonomi pasangan calon presiden dan wakil presiden Anies-Cak Imin.

Tom pun sebenarnya pernah berada di dalam lingkup pemerintah. Dia menduduki jabatan bergengsi di bawah pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Tepatnya, dia pernah menjabat Menteri Perdagangan (Mendag) dari 12 Agustus 2015 hingga 27 Juli 2016 dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sejak 27 Juli 2016 hingga 23 Oktober 2019.

Bahkan, di masa pemerintahan Anies sebagai Gubernur DKI Jakarta, Tom Lembong sempat menjabat sebagai Komisaris Utama PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk (PJAA).

Berdasarkan catatan detikcom, jejak karier Tom diketahui terbentang panjang di berbagai perusahaan finansial. Dia pernah menjabat CEO dan Managing Partner di perusahaan asuransi Quvat Capital.

Tom Lembang juga sempat bekerja di Deutsche Bank, Morgan Stanley, Farindo Investments, dan sempat 2 tahun bekerja sebagai Kepala Divisi dan Senior VP di Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).

Tom merupakan salah satu sosok yang bertanggung jawab mengelola aset para obligator BLBI di BPPN. Alumnus Universitas Harvard ini pun sempat menjadi sorotan ketika restrukturisasi aset Sinar Mas pada 2001.

Selain itu, Tom Lembong pernah dinobatkan sebagai Young Global Leader (YGL) di World Economic Forum (Davos) pada 2008. Tom Lembong kini menjabat sebagai Co-Captain di Timnas AMIN.

Otorita Ibu Kota Nusantara dengan PT Bank Mandiri dan Tentara Nasional Indonesia telah menyelenggarakan Nusantara TNI Fun Run. Event yang digelar di IKN ini bertujuan untuk merayakan HUT Ke-79 TNI, sekaligus memperkuat semangat kebersamaan masyarakat.

Presiden RI Ke-7 Joko Widodo (Jokowi) yang hadir di acara Nusantara Fun Run ini menjelaskan pentingnya membangun ekosistem di IKN.

"Membangun Ibu Kota itu tidak hanya memindahkan fisiknya saja, tetapi membangun ekosistemnya yang perlu ekosistem itu harus jadi. Sehingga kalau yang namanya kita pindah itu rumah sakit harus siap karena itu dibutuhkan, pendidikan untuk anak-anak itu siap karena dibutuhkan," ujar Jokowi dalam keterangannya, usai Fun Run, Minggu (7/10/2024).

Ia melanjutkan ekosistem keramaian berupa restoran dan warung-warung juga diperlukan. Masalah logistik juga perlu diperhatikan agar dapat mempermudah untuk mencari barang yang dibutuhkan.

Jokowi menegaskan kalau keramaian di Nusantara terus dijaga dan terus diciptakan maka ekosistem dapat terbangun.

Antusiasme para pelari di Nusantara Fun Run. Foto: dok. Bank Mandiri

"Di Nusantara yang namanya keramaian itu harus dijaga, diciptakan terus, diadakan terus sehingga ekosistem dapat terbangun. Seperti ini, beberapa minggu yang lalu belum ada, tetapi sekarang udah ada Excelso, nanti ada Rumah Makan Sederhana, ini butuh waktu," tegasnya.

Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi yang turut hadir di acara tersebut mengungkapkan apresiasinya atas undangan kolaborasi yang diberikan. Pasalnya, Bank Mandiri sendiri telah memberikan dukungan aktif pada ekosistem UMKM yang berada di sekitar Nusantara.

"Bank Mandiri ikut mensponsori acara ini, kita yakin kalau ini akan menjadi pusat perhatian. Saya juga yakin dari peserta Nusantara TNI Fun Run ini mungkin banyak yang baru pertama kali ke IKN dan kita lihat perkembangannya sudah sangat bagus, banyak spot-spot yang indah untuk teman-teman mengabadikannya. Bank Mandiri sangat terundang untuk mendukung karena Bank Mandiri sudah hadir mendukung UMKM yang berada di sekitar Nusantara," ujar Darmawan.

Darmawan menuturkan bila ajang ini jadi event tahunan, Bank Mandiri akan mendukung kembali. Sejalan dengan yang disampaikan Jokowi, ia berpendapat bahwa acara ini penting untuk mendukung terwujudnya Indonesia Emas.

"Mungkin ini akan menjadi satu iconic event buat Nusantara. Kita juga melihat kalau Mandiri diajak lagi, pasti kita akan dukung, paling tidak kalau ini menjadi event tahunan. Kebetulan ultah mandiri 2 oktober hari jadi TNI 5 oktober, mungkin kita bisa terus berkolaborasi dengan TNI dalam perayaan hari jadi masing-masing. Kita bisa selenggarakan jadi event tahunan di Nusantara," tuturnya.

"Semakin banyak yang sudah memiliki experience, tentunya akan menjadi suatu cerita yang bagus buat Ibu Kota Negara dan menjadi peradaban yang kita rencanakan mendukung era Indonesia Emas di tahun 2025," lanjutnya.

Terkait dengan pelayanan Bank Mandiri di IKN, Darmawan menjelaskan bahwa Bank Mandiri akan melengkapi merchant di wilayah ini dengan Livin' Merchant supaya transaksi dapat dilakukan secara digital dan juga menyediakan Kopra by Mandiri untuk pengembangan bisnis di IKN.

Nusantara TNI Fun Run: Semangat Kebersamaan & HUT Ke-79 TNI

Nusantara TNI Fun Run: Semangat Kebersamaan & HUT Ke-79 TNI

Meski sudah purnatugas sebagai presiden, Joko Widodo (Jokowi) masih mendapat aduan dari masyarakat. Presiden ke-7 Indonesia itu didatangi seorang perempuan yang mengeluhkan soal ganti rugi lahan buat proyek tol di Samarinda, Kalimantan Timur.

Jokowi mengunggah momen menerima aduan tersebut lewat akun Instagram resmi @jokowi. Dilihat Minggu (27/10/2024), seorang ibu-ibu terlihat mencegat mobil Jokowi untuk menyampaikan aduannya.

Dari dalam mobilnya, Jokowi mendengarkan aduan tersebut. Katanya, perempuan itu telah 5 kali berusaha menemuinya.

"Saya dengar Ibu ini sudah 5 kali berusaha datang dari Samarinda untuk bertemu saya, mengadukan nasib tanahnya yang dijual untuk proyek tol Samarinda yang hingga hari ini belum menerima ganti rugi," tulis Jokowi dalam keterangan unggahannya.

Jokowi menyatakan dirinya akan tetap membuka ruang untuk mendengar keluhan dari warga meskipun tak lagi jadi orang nomor satu di negeri ini.

"Meski jabatan dan tanggung jawab sebagai Presiden sudah selesai, saya tetap membuka ruang dan waktu untuk mendengar keluhan masyarakat. Hati saya untuk bangsa ini, untuk Indonesia," katanya.

Dalam video yang diunggah itu, nampak perempuan paruh baya tersebut bercerita soal keluhannya langsung kepada Jokowi. Dia mengaku belum mendapatkan ganti rugi lahan.

Perempuan itu bercerita merasa dibohongi soal penjualan lahan untuk jalan tol. Dia menyinggung soal sertifikat tanah yang digabungkan menjadi satu unit.

"Lahan tol itu, Pak, sampai sekarang belum dibayar, dibohongi itu saya," tutur perempuan itu penuh haru di depan Jokowi.

"Itu orang tiga punya, Pak, dijadikan satu. Maksud saya dipisahin, Pak. Ndak mau mereka pisahin, Pak. Dijadikan satu, Pak, kan namanya kita ipar, Pak. Sama saudara lain dipisahin," lanjutnya.

Pria yang pernah menjabat Gubernur DKI Jakarta itu pun mengaku akan menindaklanjuti keluhan ibu-ibu tersebut. Keluhannya itu didapatkan Jokowi pada hari Sabtu, dia bilang hari Senin dirinya akan mencoba menghubungi pihak terkait.

"Ini hari apa toh, Sabtu. Senin aja, hari Senin saya kontaknya, saya data dulu," jawab Jokowi.

Penjelasan Kementerian Pekerjaan Umum (PU)

Ditjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum buka suara soal heboh aduan ibu-ibu kepada Jokowi tersebut. Dirjen Bina Marga Rachman Arief menjelaskan soal status tanah yang dipermasalahkan tersebut.

Dia mengatakan urusan ganti rugi lahan ibu-ibu tersebut sebetulnya sudah diurus lewat skema konsinyasi alias dititipkan ke Pengadilan Negeri (PN) Samarinda. Prosesnya pun telah dilakukan pada tahun 2019 silam.

"Uang ganti ruginya dititipkan di Pengadilan Negeri Samarinda atau konsinyasi pada tahun 2019 atas perintah BPN/P2T karena menolak harga ganti rugi Tol Balikpapan-Samarinda," ungkap Rachman ketika dihubungi detikcom.

Proses konsinyasi pun disebut Rachman sudah selesai dan saat ini tanah milik ibu-ibu tersebut sudah dilakukan Pemutusan Hubungan Hukum (PHH) oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Saat ini status tanah tersebut telah dialihkan jadi tanah negara.

"Saat ini tanah yang bersangkutan sudah dilakukan Pemutusan Hubungan Hukum (PHH) oleh BPN dan beralih menjadi tanah negara," sebut Rachman.

Rachman melanjutkan ibu-ibu itu sebetulnya sudah dapat mengambil uang ganti rugi yang dititipkan di PN Samarinda asalkan punya surat pengantar dari BPN. Pengambilan uang ganti rugi dan sebagainya, menurut Rachman menjadi urusan BPN dan Pengadilan Negeri.

"Yang bersangkutan dapat mengambil uang ganti rugi yang dititipkan di PN Samarinda dengan dibekali surat pengantar dari BPN setempat sesuai aturan PP 39/2021. Untuk pengambilan uang ada di ranah BPN dan Pengadilan Negeri," beber Rachman.