Jakarta -

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani menyampaikan keinginan Presiden Prabowo Subianto agar Indonesia lebih dikenal dunia.

Caranya dengan mengikuti banyak kerja sama baik bilateral maupun multilateral.

"Presiden Prabowo, jika boleh saya katakan adalah presiden kebijakan luar negeri. Dia telah aktif bertemu dengan banyak pemimpin di seluruh dunia karena Indonesia ingin lebih dikenal di dunia," ujar Rosan dalam acara Diplomatic Economic Reception Dinner yang diselenggarakan Kadin Indonesia di Hotel Indonesia Kempinski, Jumat (1/11/2024).

Rosan menyebut Indonesia telah banyak terlibat dalam perjanjian perdagangan bebas seperti Kerangka Kerja Ekonomi Indo-Pasifik (Indo-Pacific Economic Framework/IPEF), Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (Comprehensive Economic Partnership/RCEP), hingga kerja sama ekonomi Indonesia-Uni Eropa atau Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) yang sedang dalam target penyelesaian perundingan.

"Banyak keterlibatan bilateral dan juga multilateral. Jadi pastinya kita menjadi negara yang lebih terbuka," ucapnya.

Keinginan agar Indonesia bisa lebih dikenal dunia sangat mungkin karena Indonesia adalah negara terbesar di ASEAN.

"40% ekonomi ASEAN berasal dari Indonesia. Hampir 40% penduduk ASEAN berasal dari Indonesia dan juga daratannya sekitar 40% daratan ASEAN adalah Indonesia," beber Rosan.

Rosan juga menyampaikan rencana membawa Indonesia untuk menjadi negara berpendapatan tinggi. Untuk mencapai itu, ia mengajak para 75 duta besar (dubes) dan perwakilan luar negeri yang hadir untuk bekerja sama.

"Kami tahu bahwa kami tidak dapat bekerja sendiri, kami perlu bekerja sama. Meskipun saat ini ada banyak tantangan, ketegangan dalam geopolitik dan geoekonomi. Jika kita bekerja sama, kita pasti dapat mencapai tujuan yang lebih tinggi," harap Rosan.

(aid/hns)

Jakarta -

Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan buka-bukaan soal rapat koordinasi pertama yang dipimpinnya setelah dilantik. Rapat koordinasi pertama itu dilakukan pria yang akrab disapa Zulhas ini di sela kegiatan retreat Kabinet Indonesia Maju di Akmil Magelang, Jawa Tengah.

Zulhas memaparkan dia memberikan arahan untuk mencari solusi soal masalah-masalah mendesak pada upaya swasembada pangan. Mulai dari masalah lahan, irigasi, dan dampak lingkungan.

"Hal-hal yang mendesak untuk Swasembada Pangan seperti masalah lahan, irigasi, dan dampak lingkungan," ungkap Zulhas ketika dihubungi, Minggu (27/10/2024).

Eks Menteri Perdagangan itu juga memberikan pengarahan soal pelaksanaan program prioritas Makan Bergizi Gratis. "Dan juga tentang pelaksanaan makan bergizi," jelasnya.

Sebelumnya, Zulhas mengunggah foto momen-momen rapat koordinasi pertamanya di sela retreat dan pembekalan Kabinet Merah Putih di Akmil Magelang, Jawa Tengah. Dia dan para pejabat di bawah koordinasinya kompak mengenakan baju safari yang konon katanya identik dengan pakaian proklamator Bung Karno.

Nampak pejabat di bawah koordinasi Zulhas juga hadir, mulai dari Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, dan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono.

"Pertama kalinya di Akademi Militer (Akmil) Magelang, saya memimpin rapat bersama para menteri dan wakil menteri dibawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Pangan," papar Zulhas dikutip dari unggahannya.

Ketua Umum PAN itu tak memaparkan arahannya dalam rapat itu pada unggahannya. Dia cuma bercerita soal momen di Akmil Magelang sungguh menyatukan visi dan persepsi para menteri sebagai tim.

"Mohon doa dan dukungannya agar target swasembada pangan yang di cita-citakan Pak Presiden @prabowo dapat terwujud dalam 4-5 tahun ke depan," pungkas Zulhas.

(hal/rrd)

Jakarta -

Tim ekonomi Kabinet Merah Putih pimpinan Presiden Prabowo Subianto mulai melakukan rapat koordinasi perdana dipimpin para Menteri Koordinator. Mulai dari Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhyono (AHY), Menko Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas), hingga Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mulai memimpin rapat usai dilantik Senin kemarin.

Rapat-rapat koordinasi perdana itu dihelat di sela pembekalan dan retreat Kabinet Merah Putih di Akmil Magelang, Jawa Tengah. Momen rapat koordinasi perdana itu dibagikan para menteri lewat media sosial Instagram.

AHY dan Zulhas mengunggah momen rapat koordinasi perdana pada Sabtu 27 Oktober 2024 kemarin. Dalam dua rapat koordinasi itu semua yang hadir kompak mengenakan seragam berwarna khaki yang disebut-sebut terinspirasi dari bentuk pakaian Bung Karno.

Dalam foto yang diunggah AHY di akun Instagram resmi @agusyudhyono nampak semua menteri di bawah koordinasinya hadir, mulai dari Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Menteri Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandi, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, dan Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman. Para wakil menteri juga terlihat hadir.

"Hari ini di Magelang, saya berkesempatan untuk pertama kalinya memimpin rapat bersama para Menteri dan Wakil Menteri di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Semoga kita semua senantiasa diberikan kekuatan dan kekompakan untuk terus berjuang membangun bangsa ini," papar AHY dalam unggahannya, dikutip Minggu (27/10/2024).

Gaya AHY, Zulhas, dan Airlangga Rakor Perdana di Sela Retreat Magelang. Foto: Dok Instagram Agusyudhoyono

Anak Presiden ke-6 itu mengatakan dirinya memberikan arahan agar pembangunan infrastruktur dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Khususnya untuk menumbuhkan pemerataan dan pertumbuhan ekonomi.

"Infrastruktur yang kita bangun harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat, membantu mengejar pertumbuhan, mendorong pemerataan ekonomi, serta memberantas kemiskinan sesuai dengan semangat Asta Cita. Lets do our best," tulis AHY dalam keterangan unggahannya.

Di sisi lain, Zulhas juga mengunggah foto dengan latar dan seragam yang sama. Nampak pejabat di bawah koordinasi Zulhas juga hadir, mulai dari Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, dan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono.

"Pertama kalinya di Akademi Militer (Akmil) Magelang, saya memimpin rapat bersama para menteri dan wakil menteri di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Pangan," papar Zulhas dikutip dari unggahannya, @zul.hasan.

Zulhas tak memaparkan arahannya dalam rapat itu. Dalam unggahannya dia cuma bercerita soal momen di Akmil Magelang sungguh menyatukan visi dan persepsi para menteri sebagai tim.

"Mohon doa dan dukungannya agar target swasembada pangan yang di cita-citakan Pak Presiden @prabowo dapat terwujud dalam 4-5 tahun ke depan," pungkas Zulhas.

Lebih dulu daripada AHY dan Zulhas, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto sudah menggelar rapat koordinasi pada Jumat 25 Oktober 2024. Sedikit berbeda, Airlangga dan jajarannya rapat dengan mengenakan seragam Komponen Cadangan (Komcad).

Momen rapat koordinasi Airlangga dan jajarannya diabadikan Menteri BUMN Erick Thohir dalam unggahan video di akun @erickthohir. Nampak lengkap dalam rapat koordinasi tersebut para menteri di bawah jajaran Kemenko Perekonomian, selain Erick, ada juga Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, dan Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani.

Hadir juga Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Perdagangan Budi Santoso, dan Menteri Pariwisata Widi Wardhana. Erick sempat memberi celetukan kepada Bahlil karena paling terakhir hadir dalam rapat.

"Rupanya tim ekonomi serius nih, sudah malam masih rapat juga ini. Merdeka!!!," kata Erick Thohir dengan menggebu dalam video yang diunggahnya.

Rapat dilakukan usai para menteri menghadiri parade senja di Akmil Magelang pada Jumat malam. Nampak Erick membubuhkan cuplikan situasi upacara parade senja dalam videonya.

Sumber: foto 1 Instagram @agusyudhyono, foto 2 Instagram @zul.hasan, foto 3 Instagram @erickthohir

(hal/rrd)

Jakarta -

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani dipanggil ke kediaman Presiden Terpilih Prabowo Subianto pada malam hari ini.

Ditemui usai bertemu Prabowo, Rosan mengatakan bahwa dirinya belum dapat membocorkan posisi apa yang ditawarkan kepadanya. Namun ia memastikan, posisi itu masih sesuai dengan keahliannya.

"Kita bicara, intinya membantu beliau di kabinet, sesuai dengan keahlian saya," kata Rosan, di Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta, Senin (14/10/2024).

Rosan mengatakan, dirinya tidak hanya membahas tentang kabinet pemerintahan berikutnya, keduanya juga bernostalgia bersama.

"Kita membahasnya yang lain-lain juga ya, sekalian nostalgia, tadi bicara-bicara yang lain, tapi intinya bantu beliau, saya siap, saya terima kasih,"ujarnya.

Ia mengaku dihubungi Prabowo sekitar pukul 18.00 WIB. Meski belum dapat membocorkan posisi apa yang ditawarkan kepadanya, ia memastikan bahwa lingkupnya masih di ekonomi.

"(Terkait ekonomi atau luar negeri) ekonomi," kata dia.

(shc/das)

Jakarta -

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkap salah satu penyebab banyak Bank Perekonomian Rakyat (BPR) yang harus ditutup. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menyebut ada kendala penyuntikan modal oleh pemerintah daerah sebagai pemilik BPR.

Dian menyebut, selama ini penyuntikan modal untuk BPR yang bermasalah keuangannya selalu terkendala proses politik pemerintah daerah.

"Tentu saja kalau pemerintah daerah maupun pemerintah pusat kalau mau meng-inject modal itu memerlukan waktu yang sangat lama, proses politiknya ada. Sementara kalau BPR sebagai bank itu tentu saja memerlukan rescue yang sangat cepat," kata dia dalam Roadmap Penguatan Bank Pembangunan Daerah, di Hotel Grand Hyatt, Jakarta Pusat, Senin (14/10/2024).

Itu alasannya mengapa OJK ingin pengendalian BPR di bawah Bank Pembangunan Daerah (BPD). Dengan begitu, pemerintah daerah dilarang ikut mengendalikan langsung.

"Oleh karena itu memang koordinasi di bawah BPD itu merupakan salah satu solusi yang kita sedang apa namanya kita terapkan pada saat ini," terangnya.

Dian mengatakan, hal ini sebagai cara untuk mengatasi permasalahan, karena menurutnya BPD lebih kuat jika terjadi sesuatu pada BPR.

"Jadi BPD ini pertama kita asumsikan dia lebih kuat dalam segala hal dia lebih kuat, termasuk dalam permodalan dan lain sebagainya, governance apalagi ya. Itu diharapkan kita akan lebih baik, sehingga ke depannya nanti adalah kalau ada terjadi sesuatu permasalahan dengan BPR, itu BPR bisa di-rescue dengan cepat," terang dia ditemui usai acara.

Dian menyebut, selama ini saat BPR pengendalinya adalah pemerintah daerah. Saat menyelesaikan masalah di BPR banyak proses politik yang harus dilalui.

"Jadi tidak lagi mengandalkan ada proses politik di DPRD dan lain sebagainya, tapi ini lebih cepat bisa diselesaikan oleh BPD," pungkasnya.

Tahun ini sudah ada 15 BPR yang dicabut izin usahanya. Dian memprediksi tahun ini BPR yang tutup akan lebih dari 20.

(ada/ara)

Jakarta -

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyebut, presiden terpilih Prabowo Subianto mendukung pembentukan family office. Namun, Luhut mengatakan, keinginan Indonesia membuat family office didahului oleh negara tetangga Malaysia karena terhenti di salah satu kementerian.

Luhut menerangkan, dalam membuat perencanaan seharusnya tidak muluk-muluk. Namun, terkadang yang menjadi persoalan adalah koordinasi kementerian lembaga yang mempersulit diri sendiri.

"Saya misalnya mengusulkan membuat family office. Family office saya lapor presiden terpilih 'Bang, setuju'. Kita kerjakan. Tapi berhenti di satu kementerian hanya karena nggak ngerti kenapa, tahu-tahu Malaysia mengumumkan," kata Luhut dalam diskusi Melaju Menuju Indonesia Emas, Jumat (11/10/2024).

Menurut Luhut, Indonesia kehilangan momentum. Dia mengatakan, ada 28 ribu orang kaya. Dia juga telah bertemu beberapa tokoh-tokoh tersebut dan mendukung pembuatan family office.

"Kita kehilangan momentum, ada 28 ribu orang punya uang. Saya ketemu beberapa tokoh-tokoh itu di Bali orang-orang kaya-kaya dunia itu seperti Force Family mereka bilang kita senang sekali di sini. Kalian bikin lah ini-ini-ini," ujar Luhut.

Luhut juga telah melakukan studi dan mengirimkan tim ke Singapura, Hong Kong hingga Abu Dhabi. Namun, rencana pembuatan family office itu terhenti.

Ia kemudian mengatakan, dua pekan lalu bertemu Prabowo. Dia mengatakan, Prabowo menginginkan dipercepat.

"Saya bilang presiden terpilh 2 minggu lalu, saya bilang begini 'Mr Presiden look at Malaysia duluan kita. Udah bang kita cepat aja'. Saya optimis dengan presiden terpilih ini," ujar Luhut.

(acd/das)

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengundang presiden terpilih Prabowo Subianto untuk memberikan arahan dalam acara PKB yang akan berlangsung pada Kamis, 9 Oktober 2024.

"Besok akan ada kegiatan bersama Pak Prabowo. Insya Allah (Prabowo hadir), kegiatan rapat koordinasi anggota DPRD provinsi, kabupaten, dan DPR RI, digelarnya di Hotel Sahid," kata Ketua Fraksi PKB di DPR RI Jazilul Fawaid saat konferensi pers di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Kamis (9/12/2024).

Jazilul menjelaskan, Prabowo akan memberikan arahan sekitar pukul 16.30 WIB.

"Beliau memberikan arahan, jam 16.30 WIB," tuturnya.

Prabowo Subianto, yang diusung oleh Partai Gerindra, PAN, Partai Golkar, Partai Demokrat, PSI, Partai Garuda, dan Prima, serta wakilnya Gibran Rakabuming Raka, berhasil memenangkan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 dan dijadwalkan dilantik pada 20 Oktober mendatang.

Sementara itu, PKB bersama Nasdem dan PKS sebelumnya mengusung calon presiden (capres) nomor urut 1, Anies Baswedan, dan Muhaimin Iskandar.

Namun, setelah pemilihan presiden, Nasdem, PKB, dan PKS bergabung ke dalam koalisi Prabowo-Gibran.

Jakarta -

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mendorong penyelesaian perundingan ekonomi digital ASEAN tepat waktu. Hal ini disampaikannya pada Pertemuan ke-24 Dewan Masyarakat Ekonomi ASEAN (Dewan MEA) yang digelar Senin (7/10).

"Saya ingin meminta perhatian semua menteri ekonomi ASEAN terkait perkembangan negosiasi ekonomi digital di ASEAN yang merupakan perundingan ekonomi digital kawasan pertama di dunia," ungkap Airlangga dalam keterangan tertulis, Selasa (8/10/2024).

Airlangga menjelaskan ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA) merupakan salah satu pencapaian penting dalam Keketuaan Indonesia 2023 dan perundingan putaran pertama yang dilaksanakan pada Desember 2023 di Jakarta.

DEFA juga menjadi salah satu andalan yang diusung pada keketuaan Indonesia di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-43 ASEAN, di Jakarta pada Agustus 2023. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan visi ASEAN sebagai pusat pertumbuhan.

Airlangga menyampaikan DEFA adalah masterplan mencakup perjanjian yang mengatur soal digitalisasi, termasuk digital talent, digital ID, cyber security, retraining, reskilling, infrastructure, dan interoperability di ASEAN. Dengan DEFA, ekonomi digital di ASEAN diperkirakan dapat meningkat dua kali lipat pada tahun 2030.

Pada kesempatan tersebut, Airlangga juga menyoroti perkembangan perundingan DEFA. Adapun perkembangannya saat ini baru mencapai 14% dari target 50% pada akhir tahun 2024.

"Saya mendorong tim perunding, dengan dukungan Sekretariat ASEAN, untuk mengoptimalkan waktu di tahun ini untuk mencapai target 50% penyelesaian perundingan di tahun 2024," ucap Airlangga.

Airlangga menegaskan ada dua hal yang dapat dilakukan untuk mendorong percepatan perundingan DEFA. Pertama, implementasi dari kode etik (code of conduct) yang sudah disepakati pada 2023 dan diyakini akan mempermudah proses negosiasi.

Selanjutnya, perlunya pendekatan baru yang inovatif dalam proses negosiasi. Untuk itu, perlu dilakukan asesmen terhadap proses negosiasi untuk melihat tantangan dan peluang dalam merumuskan strategi baru yang lebih efektif dan efisien.

"Saya mendukung inisiatif untuk melakukan pendekatan dua tahap dalam proses negosiasi berdasarkan pada kategori yang ada dan kesiapan masing-masing negara anggota ASEAN," jelas Airlangga.

Menurutnya, pendekatan tersebut akan menjadi solusi efektif dan mempercepat penyelesaian perundungan DEFA yang akan diluncurkan tahun 2025 mendatang. Setiap negara anggota ASEAN akan diberikan fleksibilitas dan insentif untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses penyelesaian.

"Untuk mendukung hal tersebut, perlu adanya program peningkatan kapasitas bagi seluruh negara ASEAN agar dapat mengejar ketertinggalan dan terus bekerja sama sebagai satu kesatuan," pungkas Airlangga.

Sebagai informasi, turut hadir mendampingi Airlangga dalam pertemuan tersebut, yakni Sesmenko Perekonomian, Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional Kemenko Perekonomian, Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Regional Sub Regional Kemenko Perekonomian, Direktur Kerja Sama Ekonomi ASEAN Kementerian Luar Negeri, serta perwakilan Kementerian Perdagangan.

(ncm/ega)

JAKARTA - Rencana presiden terpilih Prabowo Subianto untuk menambah jumlah kementerian menjadi 44 dalam kabinetnya telah memicu beragam tanggapan dari berbagai pihak. Penambahan ini dinilai bisa memberikan peluang yang lebih besar untuk pelayanan publik , namun juga menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas dan koordinasi antar kementerian.

Pengamat kebijakan publik, Trubus Rahadiansyah mengatakan, penambahan jumlah kementerian sepanjang tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dinilai tidak menjadi masalah.

?Kami melihatnya oke-oke saja, dalam arti malah memberikan peluang yang lebih besar untuk pelayanan publik,? kata Trubus dalam Market Review IDX Channel pada Selasa (24/9/2024).

Trubus menambahkan, banyaknya Kementerian dan Lembaga diyakini akan membuat fokus pelayanan publik menjadi lebih prioritas. Contoh pemisahan yang diusulkan adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Kementerian Riset dan Teknologi. Pemisahan ini, selama tidak mengganggu APBN dan tetap fokus pada pelayanan, dinilai bisa memberikan keuntungan.

Selain itu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) diharapkan dapat lebih fokus pada perumahan rakyat dan infrastruktur, tidak hanya di Proyek Strategis Nasional (PSN) tetapi juga di pusat dan daerah.

?Yang penting bagaimana jangan sampai tebang pilih dan tumpang tindih kebijakan,? imbuh Trubus.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Riset Bidang Makroekonomi dan Kebijakan Fiskal Moneter CORE, Akhmad Akbar Susamto mengatakan, penambahan kementerian bisa mengakomodir kebutuhan yang lebih spesifik, namun koordinasi dan efektivitas pengambilan kebijakan menjadi lebih rumit.

?Problemnya, koordinasi lebih rumit, efektivitas pengambilan kebijakan lebih rumit,? kata Akbar.

Kami terus bekerja dan kita harapkan semester pertama tahun 2025 itu harga tiket pesawat sudah sesuai kembali, turun.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) secara intens melakukan koordinasi dalam satuan tugas (satgas) penurunan harga tiket pesawat yang dibentuk oleh pemerintah.

"Komponen tiket pesawat itu lintas kementerian dan lembaga pengaturannya, seperti misalnya harga avtur kemudian komponen pajak, serta ada beberapa juga misalnya pengaturan penerbangan. Kami terus melakukan koordinasi setiap bulan untuk bisa dari sisi kewenangan kementeriannya masing-masing," ujar Direktur Pemasaran Pariwisata Regional I Kemenparekraf Wisnu Sindhutrisno, di Jakarta, Jumat.

Dia berharap harga tiket pesawat bisa kembali turun pada semester pertama tahun depan, walaupun tidak bisa sama seperti harga tiket pesawat ketika sebelum terjadinya pandemi COVID-19.

"Kami terus bekerja dan kita harapkan semester pertama tahun 2025 itu harga tiket pesawat sudah sesuai kembali, turun. Dan beberapa tantangan memang sedang kami jajaki, kami pilah satu-satu dan kami petakan. Ini bukan hanya urusan untuk wisata penerbangan itu, tapi hampir semua segi kehidupan manusia mulai dari bisnis sampai dengan kunjungan keluarga," katanya.

Kemenparekraf juga mendorong wisatawan untuk menggunakan moda transportasi selain pesawat, seperti kereta api, kendaraan melalui jalur darat, atau kapal feri ke destinasi wisata.

"Kalau dari Kemenparekraf tentunya kami akan terus mendorong untuk promosi destinasi pariwisatanya, dan juga ketibaan ke destinasi tidak melalui penerbangan.Jadi bisa misalnya lewat jalan darat, lewat kendaraan, lewat kereta, misalnya di Batam Bintan itu juga bisa lewat feri gitu ya, antara Lombok Bali itu bisa lewat feri, Lombok Labuan Bajo juga demikian, itu kami dorong moda transportasi yang lain yang bisa mungkin secara relatif lebih murah," ujar Wisnu Sindhutrisno.

Sebeumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyiapkan langkah efisiensi penerbangan untuk menurunkan harga tiket pesawat, salah satunya terkait evaluasi operasi biaya pesawat.

Luhut menjelaskan bahwa Cost Per Block Hour (CBH) yang merupakan komponen biaya operasi pesawat terbesar, perlu diidentifikasi rincian pembentukannya.

Pihaknya juga merumuskan strategi untuk mengurangi nilai CBH tersebut, berdasarkan jenis pesawat dan layanan penerbangan.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024

IDXChannel - Presiden Joko Widodo diminta agar lebih dapat menertibkan jalur koordinasi dan komunikasi para menteri terkait rencana pembatasan distribusi BBM bersubsidi.

Hal ini lantaran sempat terjadi dalam beberapa kondisi, sejumlah menteri justru menyampaikan pendapat yang berbeda untuk kebijakan yang sama.

Jika silang-sengkarut koordinasi ini berlanjut, dikhawatirkan justru bakal memunculkan kebingungan di masyarakat dan berpotensi menimbulkan spekulasi harga di lapangan.

"Pemerintah harusnya berkoordinasi dengan baik sebelum mewacanakan soal ini ke publik. Jangan sampai Menteri Keuangan, Menko Perekonomian dan Menko Marves berbeda pendapat," ujar Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, dalam keterangan resminya, Minggu (14/7/2024).

Mulyanto pun mengaku heran mengapa sosialisasi pembatasan distribusi BBM bersubsidi justru menjadi simpang siur di masyarakat.

Karenanya, Mulyanto pun mengingatkan Pemerintah agar segera menertibkan masalah ini, agar masyarakat tidak berpikir ada pihak tertentu yang ingin mengambil keuntungan dari kebijakan pembatasan BBM bersubsidi.

"Sangat aneh kalau Menko Marves sampai ikut-ikutan memberi pernyataan tentang rencana kenaikan harga BBM bersubsidi ini. Mestinya cukup menteri terkait yang menjadi jubir, bukan Menkomarves, sehingga pas," ujar Mulyanto.

Mulyanto juga menambahkan bahwa kalau benar Pemerintah akan melakukan pembatasan BBM bersubsidi sebaiknya harus menyiapkan sistem pengawasan yang memadai. Jangan sampai BBM bersubsidi sudah dibatasi tapi distribusinya tetap tidak tepat sasaran.

"Pemerintah harus dapat memastikan bahwa pembatasan BBM tersebut tidak menimbulkan dampak yang merugikan daya beli masyarakat kelas bawah. Jangan sampai masyarakat miskin semakin miskin, sebagai dampak dari pembatasan pembelian BBM bersubsidi ini," ujar Mulyanto.

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI itu pun meminta Pemerintah membuat rumusan kriteria kendaraan yang dapat dan tidak dapat membeli BBM bersubsidi ini dengan jelas.

Dalam pandangan Mulyanto, penerapan MyPertamina dan digital nozzle sudah sangat membantu namun kebocoran di luar itu ditengarai masih banyak terjadi. (TSA)

Jakarta: Ketua Umum (Ketum) Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) Erick Thohir melakukan pertemuan dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta Selatan. Erick berkoordinasi dengan Polri untuk memastikan jadwal liga Indonesia selama tiga tahun ke depan dan penyelenggaraan Piala Presiden 2024.

"Saya telah hadir kesini ketemu Bapak Kapolri berserta jajarannya untuk memastikan kalender Liga dan tim nasional untuk tiga tahun ke depan itu benar-benar teratur dengan baik," kata Erick di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin, 15 Juli 2024.

Selain membahas jadwal liga Indonesia, Erick juga mengaku berkoordinasi terkait turnamen Piala Presiden 2024. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ini memastikan akan mengawal penyelenggaraan Piala Presiden yang mulai digelar Jumat, 19 Juli 2024 ini dengan baik.
"Tentu mohon daripada semua pihak bisa mendukung Piala Presiden ini yang akan pembukaannya dilakukan di Bandung tanggal 19 (Juli 2024) pukul tiga sore (15.00 WIB)," ungkapnya.

Baca juga: Kapolri Pastikan Pengamanan Penyelenggaraan Piala Presiden 2024

Listyo yang menyambut kedatangan Erick mengatakan bahwa pihaknya telah menerbitkan izin Piala Presiden 2024. Eks Kapolda Banten ini pun menegaskan siap megawal turnamen tersebut.

"Izin sudah kita keluarkan dan selanjutnya tentunya kita akan mengikuti mengamankan event yang sudah ditentukan waktu dan tanggalnya, serta apa yang menjadi kebijakan FIFA. Sehingga, semuanya ke depan bisa berjalan dengan baik sesuai dengan rencana jangka menengah panjang dari PSSI," kata Listyo.

Untuk diketahui, liga Indonesia akan dibuka dengan pertandingan antara Persib Bandung vs PSBS Biak pada Jumat, 9 Agustus 2024 di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung. Sedangkan, Piala Presiden 2024, akan bergulir sejak 19 Juli 2024 dan berakhir pada 4 Agustus 2023.

Pembukaan turnamen Piala Presiden 2024 pada Jumat, 19 Juli 2024. Pembukaan rencananya bakal dihadiri Presiden RI Joko Widodo.

(ABK)