Jakarta -

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dipastikan berlanjut sebagai salah satu prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN ditargetkan rampung dalam 4-5 tahun atau pada 2029.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, dirinya mendapat arahan dari Prabowo untuk melanjutkan pembangunan IKN dengan berfokus pada tiga elemen utama pemerintahan yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

"Ke depan targetnya 4-5 tahun ke depan itu sudah bisa benar-benar berfungsi sebagai pusat pemerintahan yang baru. Ini yang diharapkan oleh Bapak Presiden Prabowo," kata AHY dalam Pembukaan Rakorbangwil di Kementerian PU, Jakarta Selatan, Jumat (8/11/2024).

AHY mengatakan, pembangunan IKN tidak hanya untuk perkantoran tetapi juga dengan infrastruktur dasar dan pendukungnya seperti hunian Aparatur Sipil Negara (ASN). Dengan demikian, dipastikan penyelesaian proyek IKN menjadi salah satu prioritas.

Arahan-arahan tersebut disampaikan Prabowo beberapa waktu lalu saat bertemu dengan AHY, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, dan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi.

"Secara khusus kami mendengarkan arahan-arahan beliau, yang jelas untuk IKN kita fokus pada penyelesaian IKN sebagai pusat pemerintahan," ujarnya.

Senada, Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan, penyelesaian KIPP IKN dipastikan bisa dilakukan dalam 4-5 tahun ke depan. Dalam prosesnya, pihaknya berkoordinasi erat dengan Otorita IKN.

"Kalau dari arahan Presiden (Prabowo) kemarin sudah jelas, paling lambat 2029 itu harus benar-benar sudah bisa berfungsi dengan baik, sementara yang lain-lainnya bisa menyusul," kata Dody usai acara.

Saksikan juga video: AHY Ungkap Prabowo Temui SBY di Cikeas

[Gambas:Video 20detik]

(shc/ara)

Jakarta -

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur disebut-sebut akan lebih lambat. Hal ini karena pemerintah era Presiden Prabowo Subianto punya prioritas lain seperti swasembada pangan.

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono yang baru dilantik menepis hal itu. Menurutnya, justru Prabowo meminta agar IKN bisa dibangun lebih cepat dan bisa selesai pada 3-4 tahun ke depan.

"Oh nggak (diperlambat), justru dia minta selesai 3-4 tahun," tegas Basuki ditemui usai dilantik di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2024).

Bagi Basuki, bila pekerjaan sudah ada programnya yang jelas dan anggarannya pun sudah dikucurkan buat apa pekerjaan diperlambat. Dia mengatakan semua hal akan dia kerjakan di ibu kota baru tanpa perlu diperlambat.

"Kalau saya selama itu sudah ada program dan anggarannya, saya kerjakan. Sudah tahu gaya saya kerja kan?" ujar Basuki.

Targetnya, lembaga yudikatif dan legislatif bisa selesai di tahun 2028 atau hanya 4 tahun dari sekarang. Semua ekosistemnya juga disiapkan mulai dari hunian hingga perkantoran.

"Iya yudikatif, legislatif, termasuk ekosistemnya prasarana dasar dan lainnya, hunian, perkantoran semua harus disiapkan," kata Basuki.

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkapkan bahwa ada kemungkinan terjadi perlambatan proses pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Hal ini seiring dengan fokus pemerintah yang saat ini lebih mengarah ke swasembada pangan.

Dody mengatakan, hal ini merupakan hasil diskusinya dengan Presiden Prabowo Subianto di beberapa kesempatan. Meski demikian, dia memastikan bahwa mega proyek ibu kota baru itu tetap akan dilanjutkan.

"Dari hasil diskusi dengan Pak Presiden (Prabowo) dalam beberapa kesempatan, untuk IKN tetap akan kita teruskan, tapi mungkin kecepatannya tidak seperti dulu," kata Dody dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI di Senayan, Jakarta, Rabu (20/10/2024).

(hal/fdl)

Jakarta -

Komisi V DPR RI sepakat untuk mengajukan revisi atas Undang-Undang No. 2 tahun 2017 tenang Jasa Konstruksi atau UU Jasa Konstruksi. Aturan ini dipandang perlu mendapat perbaikan lantaran minimnya sisi pengawasan sehingga muncul banyak pekerjaan bermasalah.

Ketua Komisi V DPR RI Lasarus mengatakan, pihaknya telah mengajukan revisi UU Jasa Konstruksi ini ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melalui Badan Legislatif (Baleg). Salah satu poin revisinya ialah agar Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) tidak lagi di bawah Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

"LPJK akan kami usulkan untuk tidak di bawah Kementerian PUPR. Kalau dulu kan Kementerian PUPR pak, jadi nanti LPJK ini akan kita buat kembali ke luar dari kementerian, karena check and balance itu kami lihat lemah terkait pengadaan barang dan jasa selama ini," kata Lasarus, dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Menteri PU di Senayan, Jakarta, Rabu (30/10/2024).

Lasarus mengatakan, ke depan pihaknya akan melakukan diskusi lanjutan terkait mekanisme, penyusunan naskah akademik, hingga isu-isu yang kita anggap perlu. Adapun salah satu isu yang disorotinya ialah adanya ketimpangan.

"Dengan UU Jasa Konstruksi yang sudah kami sahkan pada beberapa waktu yang lalu ada terjadi ketimpangan, ada dominasi BUMN terhadap kegiatan-kegiatan APBN. Kemudian organisasi dominasi perusahaan-perusahaan besar," ujarnya.

Menurutnya, kondisi ini menyebabkan perusahaan-perusahaan kecil tidak mendapat kesempatan untuk masuk ke proyek pemerintah. Perusahaan-perusahaan kecil ini juga hanya kebagian tugas menyelesaikan proyek apabila ada permasalahan menimpa perusahaan utama tersebut.

"Hanya kebagian tugas kalau kontraknya tidak selesai, kalau pekerjaannya bermasalah, yang dimintai tolong juga adalah perusahaan-perusahaan di daerah," kata dia.

Selain itu, menurut Lasarus, para perusahaan besar ini juga tidak memobilisasi peralatan dan justru meminjam yang ada di daerah. Katanya, apabila perusahaan terkait merugi, tanggung jawab penyelesaian masalah proyek tersebut malah akan dilimpahkan ke vendor kecil di daerah bahkan vendor tersebut ada yang sampai tidak dibayar.

"Ini PR-PR yang masih tersisa di masa lalu dan kita harus perbaiki terlepas dari success story yang sudah kita capai. Tetapi kita apresiasi dari kerja keras Kementerian PUPR saya sebut dulu, sekarang Kementerian PU," ujar Lasarus.

(shc/kil)

Jakarta -

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo buka-bukaan tentang nasib mega proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) di awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Dody memastikan bahwa proyek IKN akan tetap dilanjutkan dan dituntaskan. Namun di samping proyek ini jalan, pemerintah saat ini juga punya prioritas lain yaitu swasembada pangan.

"IKN tetap (lanjut), cuman mungkin ya kan prioritasnya kan sekarang kan swasembada pangan. Tetap IKN, tetap itu kan sudah diputuskan," kata Dody, ditemui usai Rapat Kerja (Raker) perdana bersama Komisi V DPR RI di Senayan, Jakarta, Selasa (29/10/2024).

Dody mengatakan, arahan utama dari Prabowo terhadap para jajarannya ialah untuk mewujudkan swasembada pangan. Menurutnya, pemenuhan kebutuhan beras merupakan yang utama bagi masyarakat RI.

Ia mengkhawatirkan situasi geopolitik global yang bisa semakin memanas hingga dapat mempengaruhi rantai pasok pangan global. Oleh karena itu, menurutnya Indonesia perlu bersiap menghadapinya dengan memprioritaskan kebutuhan dalam negeri.

"Beras itu utama, kewajiban PU support Pak Presiden soal swasembada. Berarti support Kementan itu dulu yang utama, termasuk swasembada air lah," kata dia.

Adapun dukungan yang dimaksud ialah dalam pemenuhan infrastruktur air dan irigasi. Menurutnya, dukungan dalam akses penyediaan air baku merupakan salah satu tugas utama Kementerian PU.

Sementara saat ditanya terkait dengan target Prabowo untuk menyelesaikan IKN dalam 4 tahun, menurutnya hal tersebut tidaklah mustahil.

"insyaallah, insyaallah (selesai dalam 4 tahun)," ujar Dody.

Sebagai tambahan informasi, permintaan Prabowo untuk melanjutkan IKN juga pernah disampaikan oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Katanya, kebijakan itu disampaikan Prabowo dalam pengarahan yang dilakukan pada acara pembekalan atau Retreat Kabinet Merah Putih di Akmil Magelang, Jawa Tengah, Sabtu (26/10/2024).

Eks Wamen ATR/Wakil Kepala BPN itu bilang Prabowo sudah punya rencana untuk merampungkan pembangunan IKN dalam 4 tahun. Bagi Prabowo, kata Raja Juli, IKN adalah ibukota politik, maka dari itu targetnya lembaga legislatif dan yudikatif akan didirikan dalam waktu dekat di IKN.

"Oleh karena itu, selain gedung-gedung eksekutif yang sekarang hampir selesai, dalam 4 tahun ke depan OIKN harus merampungkan 2 cabang trias politika lainnya yaitu gedung-gedung Legislatif dan Yudikatif," papar Raja Juli, dalam unggahannya di Instagram, @rajaantoni, dikutip Minggu (27/10/2024).

Menurutnya, Prabowo berharap di bulan Agustus 2028 Sidang Paripurna DPR/MPR sudah bisa diselenggarakan di IKN. Kemudian, pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2029 juga sudah diselenggarakan di IKN.

(shc/kil)

Jakarta -

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo memastikan bahwa mega proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) tetap dilanjutkan. Namun disamping proyek ini, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto punya prioritas lain yaitu swasembada pangan.

Menurut Dody, keberlanjutan IKN telah diputuskan oleh pemerintah. Dengan demikian, apa yang sudah diputuskan pasti akan diimplementasikan.

"IKN tetap (lanjut), cuman mungkin ya kan prioritasnya kan sekarang kan swasembada pangan. Tetap IKN, tetap itu kan sudah diputuskan," kata Dody, ditemui usai Rapat Kerja (Raker) perdana bersama Komisi V DPR RI di Senayan, Jakarta, Selasa (29/10/2024).

Dody mengatakan, arahan utama dari Prabowo terhadap para jajarannya ialah untuk mewujudkan swasembada pangan. Menurutnya, pemenuhan kebutuhan beras merupakan yang utama bagi masyarakat RI.

"Arahannya itu swasembada pangan. Kita ini kekurangan beras loh, takutnya nanti Ukraina meledak, Iran meledak Itu kan nanti kita jadi nggak bisa makan, beras kan semua orang kan kalau nggak makan beras kan seolah-olah nggak makan, jangan lah," ujarnya.

Adapun dukungan yang dimaksud ialah dalam pemenuhan infrastruktur air dan irigasi. Menurutnya, dukungan dalam akses penyediaan air baku merupakan salah satu tugas utama Kementerian PU.

"Beras itu utama, kewajiban PU support Pak Presiden soal swasembada. Berarti support Kementan itu dulu yang utama, termasuk swasembada air lah," kata dia.

Sementara saat ditanya terkait dengan target Prabowo untuk menyelesaikan IKN dalam 4 tahun, menurutnya hal tersebut tidaklah mustahil.

"insyaallah, insyaallah (selesai dalam 4 tahun)," ujar Dody.

Sebagai tambahan informasi, permintaan Prabowo untuk melanjutkan IKN juga pernah disampaikan oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Katanya, kebijakan itu disampaikan Prabowo dalam pengarahan yang dilakukan pada acara pembekalan atau Retreat Kabinet Merah Putih di Akmil Magelang, Jawa Tengah, Sabtu (26/10/2024).

Eks Wamen ATR/Wakil Kepala BPN itu bilang Prabowo sudah punya rencana untuk merampungkan pembangunan IKN dalam 4 tahun. Bagi Prabowo, kata Raja Juli, IKN adalah ibukota politik, maka dari itu targetnya lembaga legislatif dan yudikatif akan didirikan dalam waktu dekat di IKN.

"Oleh karena itu, selain gedung-gedung eksekutif yang sekarang hampir selesai, dalam 4 tahun ke depan OIKN harus merampungkan 2 cabang trias politika lainnya yaitu gedung-gedung Legislatif dan Yudikatif," papar Raja Juli, dalam unggahannya di Instagram, @rajaantoni, dikutip Minggu (27/10/2024).

Menurutnya, Prabowo berharap di bulan Agustus 2028 Sidang Paripurna DPR/MPR sudah bisa diselenggarakan di IKN. Kemudian, pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2029 juga sudah diselenggarakan di IKN.

(shc/kil)

Jakarta -

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo memastikan bahwa mega proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) tetap dilanjutkan. Namun disamping proyek ini, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto punya prioritas lain yaitu swasembada pangan.

Menurut Dody, keberlanjutan IKN telah diputuskan oleh pemerintah. Dengan demikian, apa yang sudah diputuskan pasti akan diimplementasikan.

"IKN tetap (lanjut), cuman mungkin ya kan prioritasnya kan sekarang kan swasembada pangan. Tetap IKN, tetap itu kan sudah diputuskan," kata Dody, ditemui usai Rapat Kerja (Raker) perdana bersama Komisi V DPR RI di Senayan, Jakarta, Selasa (29/10/2024).

Dody mengatakan, arahan utama dari Prabowo terhadap para jajarannya ialah untuk mewujudkan swasembada pangan. Menurutnya, pemenuhan kebutuhan beras merupakan yang utama bagi masyarakat RI.

"Arahannya itu swasembada pangan. Kita ini kekurangan beras loh, takutnya nanti Ukraina meledak, Iran meledak Itu kan nanti kita jadi nggak bisa makan, beras kan semua orang kan kalau nggak makan beras kan seolah-olah nggak makan, jangan lah," ujarnya.

Adapun dukungan yang dimaksud ialah dalam pemenuhan infrastruktur air dan irigasi. Menurutnya, dukungan dalam akses penyediaan air baku merupakan salah satu tugas utama Kementerian PU.

"Beras itu utama, kewajiban PU support Pak Presiden soal swasembada. Berarti support Kementan itu dulu yang utama, termasuk swasembada air lah," kata dia.

Sementara saat ditanya terkait dengan target Prabowo untuk menyelesaikan IKN dalam 4 tahun, menurutnya hal tersebut tidaklah mustahil.

"insyaallah, insyaallah (selesai dalam 4 tahun)," ujar Dody.

Sebagai tambahan informasi, permintaan Prabowo untuk melanjutkan IKN juga pernah disampaikan oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Katanya, kebijakan itu disampaikan Prabowo dalam pengarahan yang dilakukan pada acara pembekalan atau Retreat Kabinet Merah Putih di Akmil Magelang, Jawa Tengah, Sabtu (26/10/2024).

Eks Wamen ATR/Wakil Kepala BPN itu bilang Prabowo sudah punya rencana untuk merampungkan pembangunan IKN dalam 4 tahun. Bagi Prabowo, kata Raja Juli, IKN adalah ibukota politik, maka dari itu targetnya lembaga legislatif dan yudikatif akan didirikan dalam waktu dekat di IKN.

"Oleh karena itu, selain gedung-gedung eksekutif yang sekarang hampir selesai, dalam 4 tahun ke depan OIKN harus merampungkan 2 cabang trias politika lainnya yaitu gedung-gedung Legislatif dan Yudikatif," papar Raja Juli, dalam unggahannya di Instagram, @rajaantoni, dikutip Minggu (27/10/2024).

Menurutnya, Prabowo berharap di bulan Agustus 2028 Sidang Paripurna DPR/MPR sudah bisa diselenggarakan di IKN. Kemudian, pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2029 juga sudah diselenggarakan di IKN.

(shc/kil)

Jakarta: Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) menggelar wisuda hari kedua program Doktor ke-11, Magister ke-49, Spesialis ke-6, Sarjana ke-80, dan Program Diploma Tiga di Auditorium K.H. Ahmad Azhar Basyar, MA., Gedung Cendekia UMJ, Sabtu, 26 Oktober 2024. Sebanyak 1.572 mahasiswa diwisuda pada periode semester genap tahun akademik 2023/2024.

Sesi kedua diisi oleh wisudawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Agama Islam, serta Fakultas Teknik. Sementara itu, sesi ketiga diikuti wisudawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP), serta Sekolah Pasca Sarjana (SPs).

Koordinator Kopertis Wilayah I DKI Jakarta dan Banten, Asep Saefudin Jahar menekankan kepada wisudawan agar tidak terlena dengan nilai IPK tinggi yang diraih selama di bangku kuliah. Menurutnya, kesuksesan di masa depan tidak semata-mata dari nilai akademik saja, tetapi juga kecerdasan untuk beradaptasi dengan orang baru di lingkup kerja dan pada perubahan zaman.
"Jadi, kunci yang harus kita lakukan adalah seberapa baik kita bisa beradaptasi dengan kemampuan orang dan perubahan. Jangan mudah merasa bangga karena kita harus memupuk mentalitas, kemampuan, dan keterampilan untuk beradaptasi," jelas Asep dalam siaran persnya, Minggu, 27 Oktober 2024.

Rektor UMJ, Ma'mun Murod Al-Barbasy dalam pidatonya menyampaikan, dengan akreditasi Unggul yang telah diraih UMJ, menandakan kampus tertua Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyiyah (PTMA) ini sudah setara dengan kampus Unggul lainnya. Menurut Ma'mun, capaian tersebut merupakan hasil yang luar biasa bagi UMJ dan merupakan bagian dari DNA Muhammadiyah, yaitu memiliki spirit Al-Ma'un untuk memberi ke umat, baik dari sisi pendidikan, kesehatan, sosial, dan ekonomi.

"UMJ akan terus menjunjung tinggi misi umat untuk memajukan pendidikan. Hal ini dapat dilihat dari konsistensi UMJ yang senantiasa memberi beasiswa, khususnya bagi mahasiswa yang kesulitan ekonomi," ungkapnya.

Wakil Ketua Ikatan Alumni (IKALUM) UMJ, Mukti Ali berharap setiap fakultas di UMJ mendorong para lulusan untuk berhimpun dalam suatu lembaga alumni. Menurutnya, tradisi ini perlu diwujudkan agar setiap lulusan mempunyai rasa memiliki dan menjadi bagian dari keluarga besar UMJ.

"Kalau alumninya merasa menjadi bagian dari keluarga maka akan mempunyai keterikatan dan dapat saling membantu adik-adiknya (dalam pendidikan maupun dunia kerja)," ucapnya.

Pada sesi lain, wakil Ketua MPR RI M. Eddy Dwiyanto Soeparno menyampaikan orasi ilmiah yang membahas era rapid change (perubahan cepat). Menurutnya, teknologi dan digitalisasi mengubah wajah sektor pendidikan, kesehatan, dunia usaha, transportasi, pertanian dan lain-lain.

Terlebih, perubahan cepat tersebut berdampak langsung pada memburuknya polusi udara dan kualitas ekologi. Oleh karena itu, ia berpesan kepada wisudawan untuk beradaptasi dengan cepat agar menjadi sumber daya manusia yang unggul dan dapat menguasai teknologi dengan baik.

"Untuk menghadapi perubahan cepat itu, lulusan UMJ harus memiliki kemampuan untuk menjadi pemimpin atau pendobrak, jadi pelopor bukan pengekor, jadi reformis jangan apatis, dan jadi aktor dari perubahan karena ini yang akan menentukan nama kalian tercatat di buku sejarah atau buku tamu undangan," tuturnya.

Ia juga mengungkapkan, untuk menjadi seorang pemimpin di era rapid change, lulusan UMJ perlu memiliki keterampilan problem solving, critical thinking, dan creativity. "Keterampilan utama ini tentunya untuk mendapatkan pekerjaan di era digital," beber Eddy.

Menurutnya, apabila UMJ dan para wisudawan berkontribusi sebagai Center of Excellence, maka akan menghasilkan lingkungan yang bersih ketika perubahan teknologi dan digitalisasi mendominasi berbagai sektor kehidupan termasuk pendidikan serta kesehatan.

Terakhir, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI periode 2019-2024 tersebut, berharap wisudawan UMJ memiliki mentalitas sebagai agen perubahan, yaitu seseorang yang mampu melihat peluang, berinovasi, dan berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat dan kemajuan bangsa.

Sebelumnya, hari pertama Wisuda ke-80, UMJ meluluskan 519 wisudawan dari Fakultas Hukum, Fakultas Pertanian, Fakultas Kedokteran dan Kesehatan, Fakultas Ilmu Keperawatan, serta Fakultas Kesehatan Masyarakat.

UMJ merupakan kampus tertua di PTMA yang memiliki akreditasi Unggul dan mencetak dua Doktor Honoris Causa kepada Presiden Ke-1 Republik Indonesia Ir. Soekarno serta Ustadz Adi Hidayat, Lc., ??.

Baca juga: Penelitian di Tengah Covid-19, Kini Yana Jadi Wisudawan Doktor Terbaik FT UGM

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(CEU)

Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto bakal menjadikan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur sebagai ibu kota politik. Semua kelengkapan negara dalam teori trias politika harus hadir di IKN.

Dalam arahannya di depan jajaran Kabinet Merah Putih, Prabowo menargetkan IKN sebagai ibu kota politik bisa kelar pembangunannya dalam 4 tahun ke depan.

Hal ini diungkapkan oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Dia bilang arahan tegas itu diberikan Prabowo dalam pengarahan yang dilakukan pada acara pembekalan atau retreat Kabinet Merah Putih di Akmil Magelang, Jawa Tengah. Arahan diberikan Sabtu sore kemarin.

"Beliau (Prabowo) sudah punya rencana akan merampungkan pembangunan IKN dalam 4 tahun. Bagi beliau IKN adalah ibukota politik," ujar Raja Juli dalam unggahan di akun Instagram resminya @rajaantoni, dikutip Minggu (27/10/2024).

Raja Juli mengatakan Prabowo ingin agar dalam 4 tahun ke depan semua gedung kelengkapan lembaga legislatif dan yudikatif bisa terbangun di IKN. Mulai dari gedung DPR/MPR hingga gedung Mahkamah Konstitusi.

Untuk gedung lembaga eksekutif, mulai dari Istana dan Kantor Presiden hingga kantor kementerian pun saat ini terus dikebut untuk selesai sepenuhnya.

"Oleh karena itu, selain gedung-gedung eksekutif, yang sekarang hampir selesai, dalam 4 tahun ke depan OIKN harus merampungkan 2 cabang trias politika lainnya yaitu gedung-gedung legislatif dan yudikatif," papar Raja Juli.

Target besarnya, di 2028 dan 2029 agenda penting negara sudah bisa dihelat di ibu kota baru. Misalnya seperti Sidang Paripurna dan Pidato Presiden tahunan bisa dilakukan di Gedung DPR/MPR yang ada di IKN. Kemudian, di tahun 2029 pelantikan presiden dan wakil presiden baru juga bisa dilakukan di IKN.

"Beliau berharap Agustus 2028 Sidang Paripurna DPR/MPR sudah bisa diselenggarakan di IKN. Bahkan beliau berharap pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2029 diselenggarakan di IKN," tutur Raja Juli.

(hal/rrd)

Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya soal melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. Dia menegaskan pembangunan ibu kota baru itu bakal dilanjutkan dan diselesaikan di era kepemimpinannya.

Hal ini diungkapkan oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Dia bilang arahan tegas itu disampaikan Prabowo dalam pengarahan yang dilakukan pada acara pembekalan atau retreat Kabinet Merah Putih di Akmil Magelang, Jawa Tengah. Arahan diberikan Sabtu sore kemarin.

"Dalam pengarahannya, beliau menegaskan bahwa soal IKN sebenarnya sudah sangat jelas. Sudah menjadi keputusan akan dilanjutkan dan diselesaikan. Tidak perlu ada pertanyaan lagi soal itu sebenarnya," tegas Raja Juli dalam unggahannya di Instagram, @rajaantoni, dikutip Minggu (27/10/2024).

Raja Juli bilang Prabowo sudah punya rencana untuk merampungkan pembangunan IKN dalam 4 tahun. Bagi Prabowo, kata Raja Juli, IKN adalah ibukota politik, maka dari itu targetnya lembaga legislatif dan yudikatif akan didirikan dalam waktu dekat di IKN.

"Oleh karen itu, selain gedung-gedung eksekutif yang sekarang hampir selesai, dalam 4 tahun kedepan OIKN harus merampungkan 2 cabang trias politika lainnya yaitu gedung-gedung Legislatif dan Yudikatif," papar Raja Juli.

Prabowo berharap di bulan Agustus 2028 Sidang Paripurna DPR/MPR sudah bisa diselenggarakan di IKN. Kemudian, pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2029 juga sudah diselenggarakan di IKN.

(hal/rrd)

Jakarta: Hari ini, Sabtu, 26 Oktober 2024 menjadi momentum yang istimewa bagi Elia Laila Rizqiyah. Elia dinobatkan menjadi wisudawan termuda program magister (S2) yang sekaligus lulus dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) sempurna, 4.00 pada wisuda Pascasarjana Periode I Tahun Akademik 2024/2025

Ia menjadi salah satu dari 1.560 lulusan Program Magister (S2) yang diwisuda selama dua hari 23-24 Oktober lalu di Grha Sabha Pramana. Elia menjadi yang termuda, di antara rerata usia lulusan Program Magister periode ini adalah 29 tahun 6 bulan 15 hari.

Wisudawan Program Studi Magister Ilmu Tanah, Fakultas Pertanian ini berhasil lulus di usia 22 tahun 6 bulan 19 hari. Selain menyandang sebagai lulusan termuda, ia juga berhasil lulus cumlaude dengan IPK 4.00.
Elia tidak bisa menutup kebahagiaannya karena semangat dan kerja keras selama menempuh studi berhasil membawanya menjadi lulusan termuda program magister (S2) pada Wisuda Pascasarjana Periode I Tahun Akademik 2024/2025. “Tentunya sangat bersyukur bisa berkesempatan sekolah S-2 dan sampai meraih gelar,” ujarnya, dilansir dari laman UGM, Sabtu, 26 Oktober 2024.

Elia menempuh Program Studi Magister Ilmu Tanah selama 1 tahun 11 bulan melalui program fast track. Sebelumnya, ia telah menyelesaikan program sarjana di Program Studi Ilmu Tanah, Fakultas Pertanian UGM pada tahun 2023.

Alasan gadis asal Klaten, Jawa Tengah ini memilih Program Studi Ilmu Tanah karena mampu memberikannya kesempatan untuk menjelajah dan berpetualang di lapangan. Saat tengah menempuh pendidikan S1, pihak Fakultas membuka kesempatan bagi mahasiswa di tingkat akhir untuk mendaftar dan menempuh program fast track untuk melanjutkan pendidikan S2 meski belum lulus sarjana.

Kesempatan itu tidak ia sia-siakan dan di program studinya tersebut, ia menjadi paling muda di antara rekan sejawatnya. “Saya menempuh pendidikan S2 dalam usia yang lebih muda dibandingkan teman-teman sehingga saya mendapatkan pengalaman mempunyai sosok kakak yang selama ini tidak didapatkan karena saya anak adalah anak pertama,” katanya.

Padahal Elia sebenarnya ia tidak jauh berbeda dengan mahasiswa pada umumnya, saat masih S1 dulu, ia giat mengikuti sejumlah kegiatan kemahasiswaan seperti perlombaan dan organisasi, salah satunya Keluarga Mahasiswa Ilmu Tanah (KMIT). Sedangkan saat S2, dirinya mengaku lebih banyak kegiatan konferensi dan aktif membantu dosen dalam berbagai project untuk menambah pengalaman.

Selain itu, Elia aktif menjadi Asisten Pengelolaan Air untuk Pertanian dan Asisten Kimia Tanah di laboratorium tanah Fakultas Pertanian. Penelitian tesis Elia sendiri mengambil riset tentang adsorpsi dan desropsi fosfor di andisol pada beberapa variasi elevasi di kawasan Gunung Merbabu dan Sindoro.

Tesisnya ini mengkaji pengikatan dan pelepasan unsur hara fosfor di tanah andisol dengan variabel elevasi wilayah di lereng gunung Merbabu dan Sindoro. Menurutnya, penelitian ini penting di bidang pertanian karena wilayah gunung banyak digunakan untuk area pertanian khususnya hortikultura.

“Tetapi di kawasan ini punya permasalahan ketersediaan unsur hara fosfor yang rendah dan efektivitas pemupukan P yang kurang,” ujarnya.

Di tengah kesibukan selama menempuh kuliah S2, Elia mengaku rasa lelah dan penat selalu datang dan tidak bisa dihindari. Untuk mengatasi perasaan itu, ia mengaturnya kesibukannya dengan skala prioritas dan memastikan setiap harinya selalu ada satu hal yang telah ia kerjakan.

Usai menyandang gelar master, Elia berencana untuk terjun ke dunia pekerjaan untuk menerapkan ilmu teoritis yang telah ia dapatkan di dunia perkuliahan. Di sisi lain, ia juga telah berancang-ancang untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat doktor dalam beberapa tahun ke depan.

“Mimpi itu hak semua orang tanpa terkecuali, kalau kita mampu memimpikan sesuatu artinya kita juga mampu untuk meraihnya,” pungkasnya.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(CEU)

Jakarta -

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan arahan yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto terkait pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.

AHY mengatakan, salah satu pembangunan yang diprioritaskan untuk pembangunan IKN ialah infrastruktur legislatif dan yudikatif. Hal ini mengingat infrastruktur pemerintahan telah rampung dibangun mulai dari Istana Negara hingga Gedung Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) yang akan menjadi sharing office dari para ASN kementerian.

"Selain eksekutif adalah legislatif. Jadi gedung parlemennya juga harus siap, termasuk juga untuk lembaga yudikatif," kata AHY, dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Jakarta Selatan, Rabu (23/10/2024).

AHY mengatakan, Prabowo memberikan arahan agar pembangunan infrastruktur di IKN diprioritaskan dalam kelengkapan sisi eksekutif dan legislatif tersebut. Barulah setelah fungsi kelembagaan negara itu terpenuhi, IKN bisa dikembangkan ke fungsi lainnya.

"Ini yang paling tidak yang saya dengar langsung arahan beliau (Prabowo), ke depan itu utamakan itu dulu sebelum dikembangkan atau diperluas untuk fungsi-fungsi lainnya," ujarnya.

AHY juga memastikan, akan mengawal dengan baik pembangunan di Tanah Air. Hal ini selaras dengan pesan dari Prabowo agar jangan sampai pembangunan tidak efisien, apalagi kalau ada kebocoran.

"Penekanan dari Bapak Presiden (Prabowo) adalah jangan sampai pembangunan tidak efisien apalagi kalau ada kebocoran," kata dia.

Di sisi lain, menurutnya bukan hanya proyek IKN yang perlu mendapatkan atensi pemerintah tetapi juga proyek-proyek strategis nasional (PSN) lainnya di berbagai wilayah. Salah satunya dukungan infrastruktur untuk mengejar swasembada pangan dan energi, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).

"Juga peningkatan kualitas manusia, masyarakat kita, baik sektor pendidikan, kesehatan, maupun pengentasan kemiskinan. Jadi tentu harus ada adjustment (penyesuaian timeline) yang bisa dilakukan dan ini membutuhkan masukan dari semua pihak," ujarnya.

Dengan demikian, perlu ada penyesuaian timeline untuk prioritas pembangunan. Menurutnya, ada beberapa hal yang perlu diperhitungkan kembali dan disesuaikan dengan timeline baru, utamanya terkait alokasi anggarannya.

"Setiap 5 tahun itu perlu ada adjustment dan melihat peta dan juga prioritas pembangunan ini berlaku infrastruktur, termasuk pembangunan untuk sumber daya manusia (SDM). Jadi saya hanya mengatakan bahwa ini akan dilanjutkan tetapi tentu kita akan sesuaikan," ujar AHY.

"Pertama juga budgetingnya harus harus diketahui berapa budget yang dialokasikan untuk melanjutkan project-project di IKN, kemudian selebihnya kita akan kita Kawal dengan baik," sambungnya.

Lihat Video 'AHY Akan Berkantor di Gedung Kemenko Marves, Bekas Kantor Luhut':

[Gambas:Video 20detik]

Saksikan Live DetikSore:

(shc/kil)

IDXChannel - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan periode 2019-2024 Basuki Hadimuljono mengaku diminta Presiden Prabowo Subianto untuk menjabat sebagai Kepala Otorita IKN.

"Ini bukan saya mendahului, tapi menurut Pak Setneg, saya masih di IKN. Sekarang Plt. sudah berhenti, dan sedang diurus oleh Pak Setneg (menjadi Kepala Otorita IKN)," kata Basuki dalam Serah Terima Jabatan (Sertijab) Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Perumahan dan Permukiman di Kementerian PUPR, Senin (21/10/2024).

Adapun salah satu tugas yang diberikan oleh Presiden Prabowo adalah untuk mempercepat pembangunan IKN. Terutama untuk pemenuhan kantor lembaga Legislatif dan Yudikatif, serta melanjutkan pembangunan infrastruktur dasar.

"Waktu saya bertemu Pak Prabowo, beliau menyampaikan akan dipercepat, kalau sekarang yang sudah dibangun eksekutifnya, ke depan yudikatif dan legislatif sudah dibangun," kata Basuki.

(NIA DEVIYANA)