#30 tag 24jam
Sri Mulyani Beri Penjelasan soal Tambahan 2 Dirjen di Kemenkeu
Sri Mulyani angkat bicara mengenai penambahan dua Direktorat Jenderal (Ditjen) di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu). [349] url asal
#kemenkeu #menpan-rb #badan-teknologi #informasi-dan-intelijen-keuangan #cukai #inspektorat-jenderal #febrio-nathan-kacaribu #sri-mulyani-beri-penjelasan-soal-tambahan-2-dirjen #perubahan #pengembangan #ditj
(detikFinance - Market Research) 08/11/24 17:47
v/17792108/
Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati angkat bicara mengenai penambahan dua Direktorat Jenderal (Ditjen) di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Penambahan itu terdiri dari Ditjen Strategi Ekonomi dan Fiskal, serta Ditjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan.
Sri Mulyani menerangkan, Ditjen Strategi Ekonomi dan Fiskal adalah perubahan dari Badan Kebijakan Fiskal (BKF) yang dihapus. Perubahan dari Badan ke Ditjen ini karena tugasnya yang banyak membuat kebijakan (policy).
"Kenapa kok diubah dari Badan menjadi Ditjen? Karena nomenklatur menurut Menpan-RB, kalau Badan itu nggak bikin policy, padahal (BKF) itu bikin policy banyak banget. Jadi akhirnya diubah jadi Direktorat Jenderal," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTA, Jumat (8/11/2024).
Sri Mulyani menyebut posisi Dirjen Strategi Ekonomi dan Fiskal otomatis akan diisi oleh Febrio Nathan Kacaribu yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala BKF. Nantinya secara resmi akan dilakukan pelantikan.
"Pak Febrio ada dimana karena Badannya sudah hilang? Badannya menjadi Ditjen, jadi tetap aja itu menjadi Dirjen Strategi Ekonomi dan Fiskal," jelas Sri Mulyani.
Sementara untuk keberadaan Ditjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan, Sri Mulyani menyebut untuk memperkuat peranan Komite Stabilitas Sektor Keuangan (KSSK).
"Untuk lebih memperkuat peranan Kemenkeu yang sebagai sekretaris KSSK dari sisi sektor keuangan dan terutama untuk internasional juga," tuturnya.
Penambahan dua Ditjen itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 158 Tahun 2024 tentang Kementerian Keuangan yang berlaku sejak diundangkan 5 November 2024. Aturan itu menggantikan aturan sebelumnya yang berada dalam Perpres Nomor 57 Tahun 2020.
Selain itu, ada tambahan satu badan yaitu Badan Teknologi, Informasi dan Intelijen Keuangan. Keberadaannya menambah Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.
Dengan begitu, susunan organisasi Kemenkeu terdiri atas Sekretariat Jenderal; Ditjen Strategi Ekonomi dan Fiskal; Ditjen Anggaran; Ditjen Pajak; Ditjen Bea dan Cukai; Ditjen Perbendaharaan; Ditjen Kekayaan Negara; Ditjen Perimbangan Keuangan; Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko; serta Ditjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan.
Kemudian di bawahnya lagi ada Inspektorat Jenderal; Badan Teknologi, Informasi dan Intelijen Keuangan; serta Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.Sementara susunan di level Staf Ahli jumlahnya masih tetap sembilan, namun Staf Ahli Bidang Organisasi, Birokrasi dan Teknologi Informasi dihapus dan digantikan menjadi Staf Ahli Bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
(acd/acd)
Terungkap! Begini Nasib Honorer di Awal Pemerintahan Prabowo
Kementerian PAN-RB prioritaskan penataan tenaga honorer non-ASN dalam 100 hari kerja. [330] url asal
#honorer #tenaga-non-asn #pppk #kementerian-pan-rb #rini-widiyantini #status-kepegawaian #penataan-tenaga-honorer #menpan #casn-2024 #prabowo #dpr #dpr-ri #undang-undang #gambas #sakp #tindak #jakarta #senayan #detiksor
(detikFinance - Perencanaan Keuangan) 28/10/24 15:45
v/17106827/
Jakarta - Penataan tenaga non-Aparatur Sipil Negara (ASN) alias honorer menjadi bagian dari prioritas 100 hari kerja Kementerian Pendayagunaan dan Aparatur Negara (PAN-RB) di masa pemerintahan baru. Dipastikan penataan honorer ini akan rampung pada Desember 2024.
Menteri PAN-RB Rini Widiyantini mengatakan, penataan tenaga non-ASN ini menjadi amanat Undang-Undang (UU) No. 20 Tahun 2023 tentang ASN. Penanganan tenaga honorer ini dilakukan dengan mengandalkan seleksi CASN untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Rini mengatakan, pihaknya telah mendorong agar para honorer ini mendaftarkan diri ke seleksi PPPK. Diharapkan pengangkatan honorer menjadi PPPK sendiri bisa dilakukan pada tahun ini.
"Untuk penjelasan status kepegawaian Non-ASN, kemudian pemetaan dan identifikasi dan mendorong Non-ASN untuk daftar dan seleksi PPPK, serta dilakukan pengangkatan tenaga Non-ASN tahun 2024," kata Rini, dalam Rapat Kerja Perdana dengan Komisi II DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (28/10/2024).
Dalam Seleksi CASN 2024, pemerintah telah menetapkan formasi sebanyak 3,2 juta. Dari jumlah tersebut, pemerintah pusat dan daerah telah mengusulkan 1,2 juta formasi untuk PPPK. Adapun seleksi PPPK tahun ini dibuka 100% untuk tenaga Non-ASN.
"Tindak lanjutnya MenPAN akan koordinasi dengan BKN dan nanti kita akan tenaga seleksi Non-ASN ini akan kita upayakan selesai pada tahun ini. Dan seleksi PPPK tahun 2024 untuk penataan tenaga Non-ASN akan terdapat mekanisme dan prioritas untuk pelamarnya," terangnya.
Penataan tenaga honorer ini merupakan tindak lanjut dari program lama yang harus dituntaskan. Rini menekankan, pihaknya berpegang teguh terhadap arahan untuk menghindar PHK massal dan tidak mengurangi pendapatan hari ini, serta tidak menyebabkan pembengkakan anggaran negara.
Selain penataan tenaga honorer, Kementerian PANRB punya dua prioritas lainnya untuk 100 hari pertama kerja. Antara lain ialah menyelesaikan penataan organisasi, kementerian Kabinet Merah Putih, serta pengisian jabatan. Kedua, terkait penetapan sistem akuntabilitas kinerja pemerintah (SAKP) yang menjadi basis kementerian/Lembaga (KL) mencapai target pembangunan nasional (shared outcome) dan penetapan IKU.
Simak juga Video 'Kesejahteraan Guru Berdampak pada Kualitas Pembelajaran di Sekolah':
Saksikan Live DetikSore:
(kil/kil)
Jadi MenPAN-RB, Rini Widyantini Bakal Fokus Tata PNS di Kementerian Baru
Presiden Prabowo melantik Rini Widyantini sebagai Menteri PANRB. Rini fokus pada penataan ASN dan transformasi birokrasi dalam 100 hari pertama. [356] url asal
#rini-widyantini #menpan-rb #reformasi-birokrasi #aparatur-sipil-negara #jakarta #menteri-pendayagunaan #subianto #transisi #perpres-transisi #menteri-pendayagunaan-aparatur-negara #prabowo #tata #reformasi #pns
(detikFinance - Perencanaan Keuangan) 21/10/24 20:00
v/16797029/
Jakarta - Presiden Prabowo Subianto melanti Rini Widyantini sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) kabinet Merah Putih periode 2024-2029, menggantikan Abdullah Azwar Anas.
Rini mengatakan di awal kepemimpinannya sebagai Menteri PANRB baru, ia akan fokus dalam melaksanakan penataan Aparatur Sipil Negara (ASN) di sejumlah kementerian yang pada periode ini mengalami peleburan ataupun pemisahan. Dalam hal ini pihaknya akan bekerja sama dengan Kementerian Sekretariat Negara dan Kementerian Keuangan.
"Pertama tentunya untuk program 100 hari, KemenPAN-RB tentunya pada satu bulan pertama punya kerja yang cukup besar. Terutama untuk melakukan penataan terhadap kementerian-kementerian yang baru saja dibentuk. Jadi kita punya 48 kementerian dan sekian lembaga dan ada beberapa yang dipecah," terang Rini kepada wartawan di kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Senin (21/10/2024).
"Kami tentunya bersama-sama dengan Menteri Sekretaris Negara dan Menteri Keuangan, kita akan menata bukan hanya menata fungsinya tetapi juga bagaimana kita menata untuk sumber daya manusia yang akan mengisi kementerian-kementerian baru yang baru dibentuk tadi," terangnya lagi.
Lebih lanjut Rini mengaku Kementerian PANRB sudah menyiapkan aturan terkait penataan ASN di kementerian baru. Namun pihaknya hingga kini juga masih menunggu Peraturan Presiden (Perpres) terkait perubahan struktur Kementerian dan tugas-tugasnya.
"Kami sudah menyusun PermenPANRB nanti bagaimana pembagian tata caranya dan semua sudah kita siapkan. Jadi kita menunggu Perpres transisi yang sebentar lagi akan diterbitkan karena ada beberapa fungsi kementerian dan lembaga yang beralih," kata Rini.
"Itu tentu saja akan berpengaruh terhadap pengisian sumber daya manusianya, kemudian juga penganggarannya. Itu sudah kita susun. Jadi memang pak Anas kemarin sebelum akhir masa jabatan, sudah bekerja keras selama 4 bulan untuk menyiapkan itu," jelasnya lagi.
Di luar itu, Rini mengaku masih memiliki PR lain yang 'dirintis' Anas seperti program-program prioritas transformasi birokrasi hingga penerapan teknologi INA Digital.
"Setelah itu tentunya ada kerja besar yang saya akan melanjutkan yang disampaikan oleh, yang sudah dirintis oleh Pak Anas. Tentunya dengan sistem pemerintah berbasis elektronik," ucap Rini.
"Kita sudah punya INA Digital, kita baru Alpha rilis dan mudah-mudahan nanti Beta rilis sudah bisa dikeluarkan dalam 100 hari dan selanjutnya kita masih punya PR kaitannya dengan masalah transformasi sumber daya manusia," pungkasnya.
(das/das)
Serahkan Jabatan MenPAN-RB ke Rini Widyantini, Anas: Ibu Rini Orang Dalam
Abdullah Azwar Anas resmi menyerahkan jabatan Menteri PANRB kepada Rini Widyantini. [440] url asal
#abdullah-azwar-anas #menpan-rb #rini-widyantini #arahan #reformasi #pemerintahan-joko-widodo #transformasi #serah #jokowi #wakil-menteri-panrb-purwadi-arianto #purna #kantor-kementerian #purwadi-arianto #jabatan-m
(detikFinance - Sosok) 21/10/24 19:15
v/16797031/
Jakarta - Abdullah Azwar Anas secara resmi menyerahkan jabatannya sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) kepada Rini Widyantini. Hal ini ditandai dengan acara Serah Terima Jabatan (Sertijab) di Kantor Kementerian PANRB, Senin (21/10/2024).
Seusai serah terima jabatan, pria yang akrab disapa Anas ini menyampaikan ucapan selamatnya kepada Menteri PANRB baru Rini Widyantini dan Wakil Menteri PANRB Purwadi Arianto. Ia berpendapat Rini bersama Purwadi dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, terutama dalam menyelesaikan program-program prioritas Kementerian.
"Pertama, Alhamdulillah saya ucapkan selamat kepada Ibu Rini dan Pak Purwadi. Ibu Rini sebagai Menteri PANRB dan Pak Purwadi menjadi Wakil Menteri PANRB," kata Anas kepada wartawan di kantornya.
"Saya yakin transformasi dan agenda-agenda penting kantor ini sebagaimana arahan Bapak Presiden akan bisa tereksekusi dengan baik. Karena Ibu Rini adalah orang dalam yang semula saya ditanya dan berbagai hal dan saya optimis bisa bekerja," terangnya.
Lebih lanjut Anas juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada para pejabat PANRB yang sudah bekerja bersamanya sejak Januari 2022 lalu. Dalam kurun waktu dua setengah tahun sampai kini purna tugas, ia merasa belum melakukan banyak hal dan percaya pada Menteri baru dapat menyelesaikan setiap pekerjaan yang belum terselesaikan.
"Dua tahun satu bulan seperti tidak terasa seperti baru kemarin, dan masih belum banyak yang bisa saya kerjakan selama dua tahun satu bulan ini. Tentu akan dilanjutkan oleh Menteri berikutnya," terang Anas.
"Saya kira terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya sekali lagi. Juga banyak sekali agenda yang belum bisa kita selesaikan dengan baik. Terima kasih," pungkasnya.
Di sisi lain, Rini mengaku merasa sangat bangga dan terhormat ditunjuk sebagai Menteri PANRB kabinet Merah Putih periode 2024-2029. Bersama dengan itu, ia merasa banyak peninggalan Anas yang dapat digunakan sebagai landasan ke depan.
"Saya terlebihnya merasa bangga karena saya diberikan estafet untuk melanjutkan kerja-kerja yang sudah ditanamkan oleh Pak Anas. Banyak yang sudah dilakukan oleh Beliau yang menjadi fondasi terhadap transformasi birokrasi kita termasuk bagaimana membangun sistem pemerintahan berbasis elektronik," ucapnya.
"Kemudian juga bagaimana mengurangi bisnis proses terhadap layanan-layanan. Kemudian transformasi sumber daya manusia yang tentunya beliau sudah memulai dengan bagaimana berkolaborasi dengan instansi lainnya," tambah Rini.
Pada akhirnya Rini mengaku akan meneruskan dan meningkatkan program-program yang sudah diinisiasi Anas dan Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya. Termasuk transformasi birokrasi yang harus berdampak langsung kepada masyarakat.
"Untuk itu saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Anas karena tentunya teman-teman sekalian sudah bisa melihat apa yang sudah dihasilkan selama beliau 2 tahun menjadi Menteri PANRB," ucap Rini.
"Untuk itu tentunya kita juga masih banyak pekerjaan yang harus kita perbaiki dalam melaksanakan transformasi birokrasi. Sementara demikian, terima kasih atas telaksananya acara ini," pungkasnya.
(das/das)
Profil Rini Widyantini, Sekjen KemenPANRB yang Jadi Menteri PANRB Prabowo-Gibran - kumparan.com
Rini bukanlah orang baru di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ($ KemenPANRB$ ). Ia menjabat sebagai Sekretaris KemenPANRB sejak 2022. [170] url asal
#makroekonomi #menpanrb #menteri #prabowo #kemenpanrb
(Kumparan.com - Bisnis) 20/10/24 21:55
v/16759273/
Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, hari ini mengumumkan nama-nama menteri Kabinet Merah Putih. Salah satu yang disebut adalah Rini Widyantini, yang akan menjabat sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB).
Rini bukanlah orang baru di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB). Ia menjabat sebagai Sekretaris KemenPANRB sejak 2022.
Rini lahir di Bandung pada 29 Mei 1965. Ia lulusan Sarjana Hukum di Universitas Padjadjaran dan mendapatkan gelar Master of Publik Manajemen di The Flinders University of South Australia.
Karier Rini dimulai di KemenPANRB sebagai Analis Kebijakan Pada Asisten Deputi Urusan Pelaksanaan Kebijakan pada tahun 1997. Selanjutnya ia menjabat sebagai Kepala Subbidang Penyusunan Kebijakan Kelembagaan Non Departemen pada 2020; Kepala Bidang Penyusunan Kebijakan Kelembagaan Non Departemen pada 2001; dan Kepala Bidang Desain Kelembagaan Non Departemen pada 2002.
Pada 2008, ia menjabat sebagai Asisten Deputi Kelembagaan Perekonomian di KemenPANRB, kemudian di tahun 2009 sebagai Asisten Deputi Kelembagaan Perekonomian I. Kariernya terus menanjak, hingga pada 2012 sebagai Deputi Bidang Kelembagaan KemenPANRB dan Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana pada 2013.
'Kode' Luhut soal MenPAN-RB Lanjut di Kabinet Prabowo
Luhut menyampaikan ucapan selamat kepada Anas atas peluncuran buku serta kontribusinya selama di Kabinet Indonesia Maju. [321] url asal
#luhut #menpan-rb #abdullah-azwar-anas #ujar-luhut #abdullah #jokowi #covid-19 #widodo #bidakara-hotel #tni #menko #menteri #menteri-pendayagunaan #jakarta #luhut-binsar-pandjaitan #penanganan #reformasi #gambas #bupa
(detikFinance - Sosok) 10/10/24 18:15
v/16262159/
Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menghadiri acara peluncuran buku biografi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Abdullah Azwar Anas berjudul 'Anti Mainstream Bureaucracy'.
Dalam sambutannya, Luhut menyampaikan ucapan selamat kepada Anas atas peluncuran buku serta kontribusinya selama di Kabinet Indonesia Maju. Apalagi, mengingat tinggal 10 hari lagi menuju akhir masa jabatan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Pak Anas yang saya hormati, selamat ya, dan saya bangga bahwa Anda bisa menyelesaikan tugas selama lima tahun," kata Luhut, di Bidakara Hotel, Jakarta, Kamis (10/10/2024).
Adapun pemerintahan Jokowi akan berakhir pada 20 Oktober 2024. Meski begitu, Luhut seolah memberi kode bahwa Anas masih akan tetap berkecimpung di lingkup pemerintahan berikutnya.
"Kita akan pensiun bulan ini kan, minggu depan. Jadi kita mensyukuri semua ini, dan saya yakin Anda masih berkarya lagi ke depan ini. Lakukanlah itu semua dengan hati, karena apapun profesionalisme kita, tanpa hati juga tidak akan bisa tercapai," ujarnya.
Lebih lanjut, Luhut pun bercerita mengenai bagaimana ia mengenal Anas. Perkenalan itu telah terjadi sejak lama, di mana dikenalnya sebagai salah satu bupati terbaik. Adapun Anas sendiri pernah menjabat sebagai Bupati Banyuwangi selama 2 periode.
"Saya kenal Pak Anas ini karena dia jadi Bupati Terbaik Indonesia. Kedua, saya kenal di dalam waktu COVID-19. Waktu saya ditunjuk untuk menangani COVID-19, di benak saya langsung bagaimana mengkoordinasikan antara kabupaten, kabupaten kota, provinsi, kemudian polisi, TNI, dan sebagainya," ujar Luhut.
"Saya kan tidak paham mengenai daerah. Terus saya ingat Pak Anas, saya telepon Pak Anas, Pak Anas bisa bantu saya nggak? Dia bilang 'apa pak, apa peraturan-peraturan yang bisa membantu saya supaya bupati-bupati wali kota ini nurut," sambungnya.
Bahkan kata Luhut, Anas selalu ada di hampir semua rapat yang berkaitan dengan penanganan COVID-19. "Dari situlah saya tahu, oh paten juga kawannya, gitu," kata Luhut.
Simak: Video: Prabowo soal Kabinetnya Gemuk: Negara Kita Besar Bung!
MenPAN-RB Jawab Kabar Lanjut Jadi Menteri Prabowo
MenPAN-RB Abdullah Azwar Anas menjawab kabar kelanjutan dirinya sebagai menteri Prabowo Subianto. [346] url asal
#prabowo #menteri #menpan-rb #ikn #nusantara #rakyat #presiden-joko-widodo #pdi-p #presiden #kabinet #pemerintahan-era-presiden-terpilih-prabowo-subianto #widodo #sheraton-grand-hotel #pratikno #pemerintahan-preside
(detikFinance - Market Research) 08/10/24 18:07
v/16160913/
Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Abdullah Azwar Anas menjawab isu tentang kelanjutan jabatannya sebagai menteri di pemerintahan era Presiden Terpilih Prabowo Subianto.
Anas mengaku tidak mengetahui tentang informasi yang beredar tersebut. Ia menyebut jelang akhir masa jabatannya ini dirinya fokus bekerja.
"Saya sendiri tidak tahu, jadi fokus kami sekarang bekerja, pekerjaan banyak banget seperti hari ini," kata Anas, ditemui di Sheraton Grand Hotel, Gandaria City, Jakarta Selatan, Selasa (7/10/2024).
Di samping itu, menurut pria yang merupakan kader PDI-P ini, hanya orang-orang dari partai presiden terpilih sendiri yang mengetahui nama-nama siapa saja yang akan masuk ke dalam jajaran Menteri di kabinet periode 2025-2029.
"Itu yang tahu beliau-beliau, termasuk partai dan presiden terpilih," ujar dia.
Sebelumnya, Anas sempat menyinggung tentang kondisi penumpukan pekerjaannya jelang akhir masa jabatan. Salah satu dari pekerjaan itu ialah rencana pemindahan pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN).
"Kita segera akan siapkan skema dan pemberangkatannya, termasuk insentif dan lain-lain. Kita ini mau selesai, tapi tugasnya tambah di ujung-ujung (masa jabatan ini. Berarti lembur lagi Pak Aba (Deputi Bidang SDM Aparatur) nanti malam," canda Anas, dalam acara Gebyar Pelayanan Prima 2024, masih di lokasi yang sama.
Hal ini lantaran ia baru mendapat mandat baru dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) yakni pemindahan ASN ke IKN dilaksanakan pada bulan Januari 2025 mendatang.
"Semalam saya diperintah dari Bapak Presiden (Jokowi) melalui Pak Pratikno (Mensesneg), dapat perintah Januari (2025) ASN pindah," ujarnya.
Rencana pemindahan ASN ke IKN telah mundur beberapa kali. Bahkan mulanya pemindahan ini direncanakan untuk digelar sebelum 17 Agustus, lalu diundur ke September, diundur lagi ke Oktober, hingga akhirnya ke tahun depan.
Anas mengatakan, persiapan pemindahan ASN sejatinya telah selesai sejak beberapa waktu lalu. Namun Jokowi meminta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyempurnakan kembali kesiapan ekosistem IKN sebelum pemindahan ibu kota.
Oleh karena itu, rencana pemindahan ASN ke IKN diundur. Hal ini berarti, pemindahan ASN ke IKN akan dilakukan di pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto. Adapun pemerintahan Jokowi sendiri akan berakhir per 20 Oktober 2024 ini.
(shc/kil)
Baru Tiga Hari Dibuka, Pelamar PPPK Tembus 4 Juta Orang - kumparan.com
Baru tiga hari dibuka, jumlah pelamar PPPK sudah tembus 4 juta orang. [757] url asal
#sektor-riil #pppk #cpns #menpanrb #pns
(Kumparan.com - Bisnis) 03/10/24 20:00
v/15923891/
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB), Abdullah Azwar Anas mengatakan, jumlah pelamar seleksi pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun Anggaran 2024 capai 4 juta orang dari total 1,2 juta formasi yang disediakan.
Menurutnya, capaian ini menjadi bukti bahwa kepercayaan masyarakat untuk menjadi pegawai negeri sipil (PNS) cukup tinggi.
"Yang menarik adalah dengan kurang lebih formasi seperti itu, yang daftar 4 juta, hampir 4 juta. Artinya apa? Kepercayaan anak-anak muda dan publik untuk menjadi PNS sekarang lebih tinggi," kata Azwar usai acara Rapat Koordinasi Tim Nasional Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD dan Peluncuran Portal Aksesi OECD) di Jakarta, Kamis (3/10).
Azwar Anas mengungkapkan bahwa pencapaian ini tak lepas dari hadirnya sistem seleksi berbasis Computer Assisted Test (CAT) yang membuat proses seleksi menjadi lebih transparan.
"Seiring dengan sistem yang kita buat lebih transparan. Sekarang sistem CAT sudah jalan. Tidak ada lagi orang bisa nitip jadi PNS. Tidak ada lagi istilah orang dalam," katanya.
Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) telah membuka seleksi PPPK 2024. Kali ini, KemenPANRB membagi proses seleksi menjadi dua periode.
Periode pertama PPPK berlangsung pada 1-20 Oktober 2024. Untuk periode kedua berlangsung pada 17 November-31 Desember 2024.
Formasi Seleksi PPPK 2024
Badan Kepegawaian Negara (BKN) juga sudah merilis surat edaran Nomor 6610/B-KS.04.01/SD/K/2024 tentang Pengadaan PPPK Tahun Anggaran 2024. Dalam surat edaran tersebut, dijelaskan bahwa seleksi kali ini diperuntukan untuk golongan tertentu.
Prioritas kelulusan seleksi PPPK secara berurutan diberlakukan bagi:
• Pelamar prioritas (pelamar prioritas guru dan D-IV bidan pendidik Tahun 2023).
• Eks tenaga honorer kategori II (eks THK-II) sesuai database THK-II di BKN.
• Tenaga non-ASN yang terdata dalam database BKN.
• Tenaga non-ASN yang aktif bekerja di instansi pemerintah (termasuk lulusan PPG untuk formasi guru di instansi daerah).
Jadwal Seleksi PPPK Periode I
Seleksi periode I diperuntukkan bagi pelamar prioritas (pelamar prioritas guru dan D-IV bidan pendidik tahun 2023), eks tenaga honorer kategori II (eks THK-II) sesuai pangkalan data (database) THK-II di Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan tenaga non-ASN yang terdata dalam database (BKN).
• Pengumuman Seleksi: 30 September s.d. 19 Oktober 2024
• Pendaftaran Seleksi: 1 s.d. 20 Oktober 2024
• Seleksi Administrasi: 1 s.d. 29 Oktober 2024
• Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi: 30 Oktober s.d. 1 November 2024
• Masa Sanggah: 2 s.d. 4 November 2024
• Jawab Sanggah: 2 s.d. 6 November 2024
• Pengumuman Pasca Masa Sanggah: 5 s.d. 11 November 2024
• Penarikan data final: 12 s.d. 14 November 2024
• Penjadwalan Seleksi Kompetensi: 15 s.d. 25 November 2024
• Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat Seleksi Kompetensi: 26 November s.d. 1 Desember 2024
• Pelaksanaan Seleksi Kompetensi: 2 s.d. 19 Desember 2024
• Pengolahan Nilai Seleksi Kompetensi: 7 s.d. 23 Desember 2024
• Pengumuman Hasil Kelulusan: 24 s.d.31 Desember 2024
• Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan: 10 s.d. 21 Desember 2024
• Integrasi Nilai Seleksi Kompetensi dan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan: 3 s.d. 28 Desember 2024
• Pengumuman Hasil Kelulusan: 24 s.d. 31 Desember 2024
• Pengisian DRH NI PPPK: 1 s.d. 31 Januari 2025
• Usul Penetapan NI PPPK :1 s.d. 28 Februari 2025
Jadwal Seleksi PPPK Periode II
Seleksi periode II diperuntukkan bagi pelamar tenaga non-ASN yang aktif bekerja di instansi pemerintah, termasuk lulusan pendidikan profesi guru (PPG) untuk formasi guru di instansi daerah.
• Pengumuman Seleksi: 1 s.d. 30 November 2024
• Pendaftaran Seleksi: 17 November s.d. 31 Desember 2024
• Seleksi Administrasi: 16 Desember 2024 s.d. 3 Februari 2025
• Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi: 4 s.d. 18 Februari 2025
• Masa Sanggah: 19 s.d. 21 Februari 2025
• Jawab Sanggah 20 s.d. 27 Februari 2025
• Pengumuman Pasca Masa Sanggah: 22 s.d. 28 Februari 2025
• Penarikan data final: 1 s.d. 7 Maret 2025
• Pemetaan Titik Lokasi Seleksi Kompetensi: 8 s.d. 23 Maret 2025
• Penjadwalan Seleksi Kompetensi: 24 Maret s.d. 8 April 2025
• Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat Seleksi Kompetensi: 9 s.d. 16 April 2025
• Pelaksanaan Seleksi Kompetensi: 17 April s.d. 16 Mei 2025
• Pengolahan Nilai Seleksi Kompetensi: 22 April s.d. 21 Mei 2025
• Pengumuman Hasil Kelulusan: 22 s.d. 31 Mei 2025
• Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan: 25 April s.d. 17 Mei 2025
• Integrasi Nilai Seleksi Kompetensi dan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan: 30 April s.d. 22 Mei 2025
• Pengumuman Hasil Kelulusan: 22 s.d. 31 Mei 2025
• Pengisian DRH NI PPPK: 1 s.d. 30 Juni 2025
• Usul Penetapan NI PPPK: 1 s.d. 31 Juli 2025
MenPAN-RB Teken MoU dengan KPK, Perkuat Sistem Birokrasi Digital - kumparan.com
MenPAN-RB Teken MoU dengan KPK, Perkuat Sistem Birokrasi Digital [208] url asal
(Kumparan.com - News) 27/09/24 22:46
v/15640699/
MenPAN-RB, Azwar Anas, menandatangani nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) dengan KPK dalam rangka memperkuat sistem birokrasi yang berbasis elektronik.
"Kami telah menandatangani MoU dan juga salah satunya kita ingin perkuat, sebagaimana arahan presiden, sistem pemerintah berbasis elektronik," kata Azwar usai penandatanganan MoU di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (27/9).
Azwar menjelaskan, dengan adanya penguatan sistem birokrasi secara digital maka akan menekan celah korupsi.
"Bagaimana upaya-upaya pencegahan dan pembangunan sistem birokrasi yang lebih transparan, akuntabel, dan lebih kredibel, dan berdampak," ujar dia.
Politisi PDIP ini menyebut, sistem birokrasi digital yang semakin marak belakangan justru malah mempersulit masyarakat. Sebab, jumlahnya yang terlalu banyak.
Untuk itu, dengan MoU ini juga, nantinya akan dibentuk suatu sistem integrasi yang menghubungkan semua aplikasi pemerintah. Sehingga mudah untuk diakses.
"Sekarang ada lebih dari 27 ribu aplikasi yang ini tidak saling terhubung. Nah sekarang govtech sudah ada, tanggal 30 September besok kita luncurkan rilis terbatas INA Digital. Ini memaksa beberapa layanan dijadikan satu, salah satunya adalah yang ada di smart ASN ada 2 ribuan lebih sistem aplikasi pemerintah, nanti dijadikan satu," papar Azwar.
"Intinya dengan digitalisasi ini harapan kita pelayanan publik lebih transparan begitu juga terkait dengan pelayanan di birokrasi akan jauh lebih cepat dan berdampak untuk masyarakat," pungkasnya.
PNS Hijrah ke IKN Dipastikan Dapat 1 Apartemen, MenpanRB Ungkap Spesifikasinya
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas memastikan, PNS yang akan dipindahkan ke Ibu Kota Nusantara (IKN) masing-masing... | Halaman Lengkap [292] url asal
#apartemen #pns #menpan-rb #ikn-nusantara #berita-ekonomi
(SINDOnews Ekbis) 14/09/24 08:24
v/14998575/
JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas memastikan, PNS yang akan dipindahkan ke Ibu Kota Nusantara ( IKN ) masing-masing akan mendapatkan 1 unit apartemen ."Hunian bagi ASN tempatnya sangat nyaman menurut saya untuk ASN dan sudah diputuskan Presiden satu keluarga satu unit tidak lagi sharing," ujarnya MenpanRB, Azwar Anas dalam keterangan resmi, Jumat (13/9/2024).
Adapun spesifikasi apartemen yang akan diterima oleh ASN, yaitu setiap unit hunian ASN di IKN memiliki 1 kamar mandi dan 3 kamar, di mana 1 kamar utama dilengkapi dengan kamar mandi.
Terdapat juga ruang tamu, ruang makan, dapur dan ruang cuci piring. Hunian menerapkan smart home system, dimana ASN cukup scan barcode untuk masuk ke kamar.
Berdasarkan informasi dari Kementerian PUPR, jumlah tower yang ditargetkan akan tersedia 47 Tower Hunian yang terdiri atas sekitar 2.820 Unit Hunian. Dari 47 Tower tersebut, jumlah tower yang akan ditempati untuk Pegawai ASN pada tahap awal adalah 29 Tower atau sekitar 1.740 Unit Hunian. Selebihnya akan ditempati oleh prajurit TNI/ anggota Polri.
Lebih lanjut mantan Kepala LKPP ini mengatakan jika hunian ASN yang nyaman dan lokasi yang dekat dengan sumbu kebangsaan IKN, dapat dimanfaatkan oleh ASN untuk berolahraga atau berjalan kaki menuju pusat perkantoran.
"Sekarang sudah ada 560 unit yang sudah siap, dan Presiden berharap ini sistemnya terintegrasi dengan sistem digital dan kualitasnya juga baik untuk ASN," pungkasnya.
Sebelumnya, Anas meninjau kamar tinggal di salah satu tower hunian bagi aparatur sipil negara (ASN) yang berada di Kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur.
Peninjauan dilaksanakan usai menghadiri Sidang Kabinet Paripurna (SKP) yang dipimpin Presiden RI Joko Widodo, dihadiri oleh Wakil Presiden RI K.H. Ma'ruf Amin serta para menteri dan kepala lembaga dari Kabinet Indonesia Maju.
Jokowi Tak Mau Pindahkan ASN ke IKN Jika Belum Siap, Ini Rencana MenPAN-RB
Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas menanggapi arahan Jokowi untuk tidak terburu-buru memindahkan ASN ke IKN hingga semua tower selesai. [253] url asal
#jokowi #asn #ikn #menpan-rb #pemindahan-asn #apartemen-asn
(detikFinance - Infrastruktur) 16/08/24 13:13
v/14486198/
Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas menanggapi arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tidak ingin pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN/PNS) ke Ibu Kota Nusantara (IKN) dilakukan secara tergesa-gesa.
Azwar Anas mengatakan arahan itu disampaikan lantaran belum seluruh tower ASN di IKN selesai. Saat ini pengerjaannya masih terus disempurnakan.
"Ini kan ada beberapa apartemen ASN yang sekarang sedang disempurnakan dan ini belum seluruhnya selesai. Oleh karena itu, Bapak Presiden memberikan arahan tidak dipaksakan di bulan September jika ini belum tuntas," kata Azwar Anas usai menghadiri Sidang Tahunan MPR RI di Gedung DPR/ MPR, Jakarta, Jumat (16/8/2024).
Meski begitu, Azwar Anas menyebut pihaknya telah menyiapkan nama-nama eselon I dan II setiap kementerian jika pindah pada September-Oktober 2024.
"Kemenpan-RB telah menyiapkan jika suatu saat akan pindah di September-Oktober, eselon I mana saja dan eselon II mana saja di setiap kementerian. Kami sudah siapkan dan Kemenpan-RB telah melakukan koordinasi dengan seluruh sekjen di K/L," ucapnya.
Azwar Anas menyebut saat ini pihaknya tinggal menunggu kesiapan seluruh tower apartemen ASN di IKN. Berdasarkan kunjungannya ke IKN beberapa waktu lalu, kondisinya disebut sudah bagus, hanya saja belum seluruhnya selesai.
"Kalau 47 tower itu selesai di Oktober, kan 12 tower sebagian untuk TNI/Polri, nah kita kemarin skenariokan, kalau 1 apartemen, 1 ASN berkeluarga itu 1.700, tapi kalau sharing ada kurang lebih 3.200. Tetapi Presiden telah menyampaikan bahwa tidak sharing apartemennya bagi yang berkeluarga, 1 ASN, 1 apartemen," jelas Anas.
(aid/rrd)
Pemindahan ASN ke IKN Diundur ke Oktober, Ini Alasannya - kumparan.com
Semula ASN akan dipindah ke IKN September 2024. Tapi Jokowi minta jangan dipaksakan jika bangunannya belum selesai. [225] url asal
#asn #ikn #menpanrb #greenflation
(Kumparan.com - Bisnis) 16/08/24 12:56
v/14483576/
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Abdullah Azwar Anas mengungkapkan pemindahan aparatur sipil negara (ASN) ke IKN Nusantara mundur menjadi Oktober 2024. Hal ini jalan dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Bapak Presiden memberikan arahan tidak dipaksakan di bulan September jika ini belum tuntas," kata Anas kepada awak media di Kompleks Parlemen RI, Jumat (16/8).
Mulanya, pemerintah merencanakan pemindahan ASN pada Juli. Namun ia menuturkan apartemen di IKN akan digunakan untuk persiapan upacara HUT RI. Kemudian, proses pemindahan mundur ke September dan kembali diundur ke Oktober. Dengan alasan kesiapan hunian.
Anas mengatakan, pemerintah akan memindahkan 1.700 ASN ke 47 tower apartemen. Adapun, 47 tower tersebut ditargetkan selesai pada Oktober mendatang.
"47 tower itu selesai di bulan Oktober, kan 12 tower sebagian untuk TNI Polri. Nah kita kemarin skenario kan, kalau 1 apartemen, 1 ASN. Total ASN berkeluarga itu 1.700," ungkapnya.
Sebelumnya, Jokowi mengatakan tidak akan memaksakan para ASN pindah ke IKN pada bulan September 2024. Menurutnya, pemindahan ASN untuk bekerja dari IKN seiring dengan persiapan dan kelayakan fasilitas pendukung di IKN.
“Rencana masih September, tapi juga melihat kesiapan di sini. Sekali lagi kita tidak ingin memaksakan, tidak ingin memaksakan,” ujar Jokowi usai meresmikan Plaza Sumbu Kebangsaan di IKN, Rabu (14/8).
Jokowi menekankan pemindahan ASN bisa saja molor dari rencana awal. Sebab, persiapan untuk ASN hingga kini masih dinilai terbatas.