Menteri Pertanian Amran Sulaiman sore kemarin menghadap Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat. Amran mengaku dapat beberapa arahan dari Prabowo sebelum orang nomor satu di Indonesia itu melakukan lawatan ke luar negeri beberapa waktu ke depan.

Salah satunya adalah Prabowo meminta 61 bendungan yang sebelumnya sudah dibangun Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bisa segera dioptimalkan kegunaannya untuk melakukan irigasi.

Pekerjaan rumah pemerintah saat ini, kata Amran, adalah berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk menyambungkan irigasi primer hingga tersier untuk urusan irigasinya.

"Fokus tadi pada irigasi. Bagaimana kita mengoptimalkan bendungan yang 61 agar airnya betul-betul termanfaatkan untuk sawah kita. Ini luar biasa karena ada bendungan kita sudah bangun sebelumnya. Ada 61 unit. Ini tentu kabar baik untuk petani kalau nantinya irigasi primer, sekunder, tersier itu tersambung," tegas Amran usai menemui Prabowo, Kamis (7/11/2024) kemarin.

"Dari bendungan ada namanya irigasi primer, kemudian sekunder, kemudian tersier, ini harus terkoneksi, sehingga airnya termanfaatkan secara optimal," lanjutnya menambahkan.

Selain itu, Prabowo juga menekankan agar proyek optimalisasi lahan rawa yang produktif bisa terus berjalan dengan baik. Kurang lebih, Amran mengatakan, sudah ada 350 ribu hektare lahan yang dioptimalkan.

"Ini bagaimana dioptimalkan dulunya tanam 1 kali, menjadi 2 kali dan 3 kali. Sehingga nanti ada tambahan produksi ke depan. Ini yang kita optimalkan, kita sempurnakan irigasinya, drainasenya, dan seterusnya," sebut Amran.

Dalam catatan detikcom sendiri pemerintahan Presiden Jokowi memang menargetkan pembangunan 61 bendungan selama 10 tahun menjabat.

Namun, hingga Oktober 2024 kemarin, dari total target tersebut, saat ini pembangunan yang sudah terealisasi baru mencapai 53 bendungan, yang mampu mengairi 353 hektare lahan pertanian. Data tersebut pernah dipaparkan Basuki Hadimuljono yang kala itu menjabat sebagai Menteri PUPR.

Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengatakan optimisme dan langkah antisipatif menjadi kunci dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi yang dicanangkan oleh pemerintahan baru. Ia menggarisbawahi pentingnya kebijakan strategis dan kolaborasi lintas sektor untuk mendorong transisi menuju ekonomi yang stabil dan berkelanjutan.

Lestari mengatakan bahwa kepemimpinan baru yang terpilih mendapatkan kepercayaan besar dari masyarakat, yang merupakan modal baik untuk langkah-langkah ke depan. Pernyataan ini disampaikan saat membuka diskusi daring bertema Prospek Perekonomian Indonesia Tahun 2025 yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12 pada Rabu (6/11).

Lestari mengungkapkan bahwa dalam pidato perdana Presiden Prabowo (20/10) menekankan empat prioritas utama dalam pembangunan ekonomi: swasembada pangan, swasembada energi, pembenahan subsidi, dan hilirisasi. Realisasi program-program ini, menurut Rerie, sapaan akrab Lestari, diharapkan dapat memperkuat perekonomian Indonesia dalam jangka panjang.

Rerie, legislator dari Dapil II Jawa Tengah, mengungkapkan bahwa pada akhir September lalu, Bank Indonesia memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai sekitar 4,8% hingga 5,6% pada 2025. Optimisme ini, menurut Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem tersebut, ini merupakan modal yang baik untuk menggerakkan ekonomi nasional di tengah berbagai tantangan.

Rerie berharap tantangan di sektor ekonomi tidak menghalangi langkah untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

"Optimisme diperlukan dalam mengupayakan pertumbuhan ekonomi, tetapi jangan lupa mempersiapkan langkah antisipasi sambil terus berproses mencari solusi untuk menjawab tantangan yang dihadapi," ujar Rerie dalam keterangan tertulis, Rabu (6/11/2024).

Kepala Ekonom PT Bank Central Asia, David Sumual, menyatakan bahwa perekonomian Indonesia masih dipengaruhi oleh dinamika global seperti hasil Pemilu AS dan melambatnya perekonomian Tiongkok.

Menurutnya, dunia saat ini penuh ketidakpastian, termasuk utang AS yang mencapai 120% PDB dan konflik geopolitik di berbagai kawasan. David berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak bisa hanya mengandalkan tabungan domestik jika ingin mencapai lebih dari 5%.

"Kalau perekonomian Indonesia mau tumbuh 6%-7% harus mampu menyerap investasi asing 3-4 kali lipat lebih besar daripada tahun ini," tegas David.

David menyayangkan bahwa Indonesia sedang mengalami deindustrialisasi, sementara negara tetangga seperti Vietnam dan Malaysia justru menerima aliran investasi asing di berbagai sektor.

David berharap bonus demografi yang dimiliki Indonesia dapat dimanfaatkan dengan baik dalam 10-15 tahun mendatang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Ni Made Sukartini, Ketua Program Studi Magister Ekonomi Kesehatan Universitas Airlangga, menyatakan bahwa prioritas aktivitas ekonomi pemerintah berbeda dengan prioritas individu, rumah tangga, dan perusahaan.

Upaya pemerintah mencapai targetnya mendorong peningkatan belanja, menyebabkan defisit anggaran. Ni Made berharap kebijakan pengeluaran tinggi dalam 10 tahun terakhir dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan pendapatan rumah tangga untuk memperkuat daya beli.

Ni Made menyatakan bahwa upaya pemerintahan baru untuk mencapai swasembada pangan melalui ekstensifikasi pertanian harus mempertimbangkan kapasitas masyarakat di luar Jawa dalam menanam padi. Di masa Orde Baru, ekstensifikasi pertanian di luar Jawa diawali dengan program transmigrasi dari Jawa ke daerah-daerah tersebut.

"Ada proses asimilasi budaya dalam hal menanam padi dari masyarakat Jawa ke masyarakat tujuan transmigrasi, yang merupakan bagian dari terealisasinya swasembada pangan di masa itu," ujarnya.

Jadi, tegas Ni Made, catatan untuk upaya ekstensifikasi pertanian di luar Jawa harus disiapkan terlebih dahulu tenaga kerja yang memiliki kompetensi yang tepat untuk mewujudkan swasembada pangan.

Shohibul Imam, Anggota Komisi XI DPR RI, menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi global saat ini melambat. Berdasarkan pengamatannya terhadap pidato Presiden Prabowo saat mengucapkan sumpah jabatan, Shohibul melihat optimisme dalam mewujudkan sejumlah program. Menurutnya, optimisme ini penting untuk mencapai target pertumbuhan 8% yang dicanangkan pemerintahan Presiden Prabowo.

Shohibul juga mengamati bahwa arah kebijakan ekonomi pemerintahan baru adalah ekonomi kerakyatan, dengan rencana penghapusan utang macet di sektor UMKM.

Wakil Sekretaris Dewan Pakar Partai NasDem, Sonny Y. Soeharso, menyatakan bahwa kesesuaian program andalan pemerintahan baru dengan postur anggaran yang ada sangat penting untuk kesuksesan. Menurutnya, prioritas program dan postur anggaran harus sesuai, sehingga diperlukan politik anggaran yang tepat.

Sonny berpendapat bahwa jika penanganan sektor ekonomi nasional hanya biasa saja, pertumbuhan ekonomi hanya akan mencapai sekitar 5%. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 7%-8%, diperlukan kebijakan, strategi, dan program kerja yang tepat.

Sonny juga menyarankan pemerintah untuk mendorong peningkatan keterampilan tenaga kerja yang dibutuhkan pasar global sebagai bagian dari upaya mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional.

Deputy Editor In Chief CNBC Indonesia, Muchamad Ghufron menyatakan bahwa Indonesia lemah dalam menarik investor asing di sektor teknologi dan turunannya. Para calon investor mengeluhkan kesulitan dalam mendapatkan kemudahan investasi dan pembebasan lahan, sehingga memilih Johor, Malaysia, untuk membangun pabrik.

Ghufron menyarankan pemerintah merevisi peraturan yang menghambat investasi. Di sisi lain, kebijakan impor pemerintah terkesan sangat terbuka, terutama di sektor industri tekstil dan fashion. Ghufron menekankan pentingnya kebijakan yang melindungi produk lokal.

Wartawan senior lain Saur Hutabarat menyatakan bahwa untuk mencapai pertumbuhan ekonomi di atas 5%, pemerintah harus meningkatkan investasi langsung ke dalam negeri hingga 3-4 kali lipat. Menurutnya, pemerintah perlu belajar dari Singapura yang memberikan perlakuan yang sama antara investor asing dan pengusaha lokal.

Saur menyoroti bahwa di Indonesia masih ada diskriminasi harga tiket antara wisatawan asing dan domestik, seperti di Candi Borobudur. Ia menekankan bahwa modal tidak mengenal kewarganegaraan, sehingga perlakuan yang berbeda terhadap investor asing dapat membuat mereka memilih negara lain.

Otorita Ibu Kota Nusantara (Otorita IKN) memperkirakan groundbreaking proyek di Nusantara di awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berlangsung tahun ini. Hal itu diungkap Plt Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Otorita IKN, Danis Hidayat Sumadilaga.

"Kalau menurut saya sih perkirakan tahun ini ada," katanya di Kompleks DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2024).

Namun, ia tak merinci proyek apa yang bisa dimulai tahun ini. Saat ditanya sektornya, ia hanya menyebut campuran.

"Campur," kata Danis.

Lantas, apakah peresmian groundbreaking itu akan dilakukan Prabowo? Terkait hal tersebut, dia mengatakan, pihaknya selalu mempersiapkan proses investasi.

"Kita selalu menyiapkan, ada proses investasi kita siapkan, nanti soal groundbreaking siapanya yang menentukan dari Pak Presiden atau...," ujarnya.

Untuk diketahui, Otorita IKN mencatat sudah ada 51 pemrakarsa atau investor di IKN tahun ini. Proyek tersebut bukan proyek yang dikerjakan oleh Kementerian PUPR.

"Pada dasarnya sampai dengan 2024 ini sudah terdapat 51 pemrakarsa yang telah melakukan groundbreaking di IKN, dan pekerjaan tersebut bukan merupakan pekerjaan yang dilakukan oleh eks Kementerian PUPR," kata Sekretaris Otorita IKN Bimo Adi Nursanthyasto di Komisi II.

Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah melakukan pembangunan infrastruktur di Ibu Kota Nusantara (IKN). Salah satu yang dibangun adalah rumah tapak untuk para menteri.

Namun, rumah tapak menteri yang dibangun Kementerian PUPR hanya 36. Sementara, jumlah menteri pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ada 48.

"Selanjutnya ada juga fasilitas yaitu rumah tapak jabatan menteri. Kembali, jumlah rumah tapak jabatan menteri ini yang disiapkan adalah sebanyak 36 rumah saat ini. Jadi kembali mengacu kepada yang lain," kata Plt Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Otorita IKN, Danis Hidayat Sumadilaga di Komisi II DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2024).

Dia menerangkan, Kementerian PUPR juga membangun Kompleks Kepresidenan yang terdiri dari Sekretariat Presiden, Istana Garuda, dan Istana Negara dengan progres rata-rata telah di atas 95%.

Lanjutnya, ada empat Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) yang dibangun. Sementara, pemerintahan Prabowo memiliki 6 Kemenko.

"Ini memang 4 Kemenko mengacu kepada Kemenko yang lama. Tetapi 4 ini tuh 4 klaster bapak, ada 16 building sebetulnya, 4x4 ada 16 building," ujarnya.

Dia melanjutkan, untuk pembangunan rusun ASN I-IV terdiri dari 47 tower. Sebanyak 40 tower diharapkan selesai pada akhir tahun ini.

"Kemudian rumah susun ASN I sampai dengan IV ini terdiri dari 47 tower, diharapkan mungkin sekitar Desember ini sekitar 40 tower itu akan selesai, dan sebagian sudah digunakan. Satu tower itu terdiri dari 12 lantai, dengan mampu satu tower itu menyediakan 60 unit apartemen," terangnya.

Menteri Pertanian Amran Sulaiman menegaskan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan melanjutkan proyek-proyek food estate yang ada di Indonesia. Beberapa proyek ini sudah berjalan sejak era Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).

Amran menyatakan pihaknya akan melanjutkan proyek-proyek food estate yang selama ini sudah dirintis.

"Oh iya harus dilanjutkan. Kita lanjutkan yang sudah dirintis," ungkap Amran ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (23/10/2024).

Sebagai contoh, dia mengungkapkan food estate padi di Kalimantan Tengah. Menurutnya saat ini Kementerian Pertanian sedang memperbaiki food estate tersebut.

Dia memaparkan sudah ada fasilitas irigasi yang mampu mengairi 100 ribu hektare lahan sawah di sana. Akan sangat percuma menurutnya bila proyek itu tidak dilanjutkan.

"Kita perbaiki. Ini Kalteng ini, ada lahan, yang irigasinya sudah ada 100 ribu hektare, bisa dikembangkan 200 ribu hektare. Itu untuk sawah padi. Sudah kita kerjakan di situ, sayang kan kalau ada irigasi masa nggak ada sawah," papar Amran.

Ketika ditanya apakah selama ini food estate Kalimantan Tengah sudah menghasilkan panen yang baik, Amran tak menjawab. Dia cuma mengatakan saat ini ada 1.000 hektare lahan sawah yang baru ditanami di sana.

Dia malah menyinggung hasil panen di food estate Merauke, Papua. Katanya sudah ada 40 ribu hektare sawah yang berhasil panen di sana, dan saat ini sedang dilakukan penanaman ulang.

"Padi kan kemarin sementara tanam, sudah ada siap 1000 hektar. Baru ditanam. Tapi di Merauke 40 ribu sudah tanam dan panen, kita tanam kembali," sebut Amran.

Amran kemudian mengatakan food estate penting untuk dilanjutkan karena bisa membuat ketahanan pangan di Indonesia. Bila ketahanan pangan bermasalah bisa-bisa ketahanan negara juga jadi bermasalah.

"Food estate itu masa depan negara untuk pangan, ingat ketahanan pangan berhubungan dengan ketahanan negara. Pangan bermasalah, negara bermasalah. Tanpa pangan kita nggak bisa ngapa-ngapain," tegas Amran.

Simak Video: Prabowo: Food Estate Sudah Pemikiran Strategis Bung Karno

[Gambas:Video 20detik]

Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono, mengatakan tidak akan segan-segan mencopot para pejabat di kementerian yang dipimpinnya jika tidak mampu menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan. Sakti sendiri dipercaya Presiden Prabowo Subianto untuk duduk kembali di kursi tertinggi Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Pria yang akrab disapa Trenggono tersebut mengaku kondisi ini sedikit berbeda dengan gaya kepemimpinannya di KKP selama pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) periode 2019-2024 lalu, yang mana ia kerap ragu dan berpikir ulang untuk mencopot para pejabatnya.

"Kalau tidak mampu saya ganti. Kalau dulu saya masih mikir, kalau sekarang nggak. Hari ini saya perintah, besok seminggu nggak bisa jalan saya minta pak Sekjen siapkan surat SK khusus ganti. Ini perintah Presiden lho, kita harus jalan, harus jalan betul," ucap Trenggono kepada wartawan di kantor KKP, Senin (21/10/2024).

Langkah ini berani ia lakukan mengingat pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memiliki target pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi yakni mencapai 8%. Sehingga peran setiap kementerian termasuk KKP menjadi sangat penting.

Sejalan dengan itu Trenggono menjelaskan pihaknya sudah menyiapkan sejumlah program prioritas yang terbagi dalam lima fokus utama bertajuk 'Kebijakan Ekonomi Biru untuk Indonesia Emas', yang menurut Trenggono mampu memaksimalkan pendapatan ekonomi bangsa sembari menjaga ekologi laut RI.

"Seperti yang selalu saya sampaikan di berbagi forum, ada lima kebijakan ekonomi biru. Jadi tag line-nya adalah bagaimana ekologi itu balance, bagaimana bisa seimbang antara desakan ekonomi dengan kemudian kita di sisi lain juga harus menjaga ekologi," terangnya lagi.

Kelima fokus ini adalah melindungi laut dan sumber dayanya; penangkapan ikan terukur berbasis kuota; pengembangan perikanan budidaya di laut, pesisir, dan darat yang berkelanjutan; pengawasan dan pengendalian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; pembersihan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan.

Untuk bisa menjalankan program-program inilah, Trenggono mengaku tidak akan segan-segan untuk memberhentikan para pejabat kementerian yang dirasa tak mampu mengemban tugasnya dengan baik.

Sebab KKP sendiri turut bertanggung jawab dalam menjaga kedaulatan laut dan biota laut RI, membantu proses hilirisasi rumput laut dan produk perikanan lainnya, hingga mencegah dan mengatasi kasus-kasus pencurian ikan dan pasir laut, dan masih banyak lagi.

"Presiden ini lima tahun targetnya besar sekali, pertumbuhan harus dicapai 8%, lalu kemudian ketahanan atau ketersediaan pangan itu karus kuat. Kontribusi KKP ada rumput laut di sana, ada perikanan sebagai sumber protein, kita harus kejar, kita harus berproduksi," tegasnya lagi.

Sebagai informasi, Trenggono kembali dipercaya menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) di Kabinet Merah Putih periode 2024-2029. Dirinya dilantik kembali oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan pagi tadi, bersama dengan

Jabatan ini bukan hal yang baru bagi Trenggono, pasalnya dia sudah pernah dipercaya menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam Kabinet Indonesia Maju pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) periode 2019-2024.

Airlangga Hartarto kembali menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Penunjukkan Airlangga diumumkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara pada Minggu malam.

"Ini adalah amanat yang berat karena kita diberikan tugas dalam situasi yang tidak mudah, dan pak Presiden tadi juga memberikan harapan bahwa amanat yang berat ini diharapkan untuk bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya," kata Airlangga, Minggu (20/10/2024).

Untuk 100 hari ke depan, Airlangga diminta Prabowo mengurusi soal subsidi energi. Menurutnya Prabowo ingin agar subsidi energi tepat sasaran.

"Tentu pak Prabowo meminta beberapa program terkait dengan perekonomian itu jangka menengah dan panjang, karena kalau bicara jangka pendek capaian angka indikator yang berdasarkan quarterly tapi kita diminta mempersiapkan ke depan ya tadi tantangan subsidi energi, bagaimana membuat kebijakan energi subsidinya itu tepat sasaran," bebernya.

Airlangga juga mendapat arahan terkait target pertumbuhan ekonomi sebesar 8%. Kemudian ada permintaan agar angka kemiskinan di Tanah Air bisa ditekan.

"Tentu terkait dengan ekonomi makro supaya capaian pertumbuhan bisa dipacu lagi sehingga target 8 persen itu bisa dicapai dalam jangka menengah, dan angka-angka kemiskinan, gini rasio itu perlu ada perbaikan," imbuhnya.

Adapun Presiden Prabowo Subianto mengumumkan kabinetnya akan memiliki nama Kabinet Merah Putih. Selain Airlangga, sejumlah nama di pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali dipercaya sebagai menteri, misalnya Sri Mulyani Indrawati sebagai Menteri Keuangan, Bahlil Lahadalia sebagai Menteri ESDM, Agus Gumiwang Kartasasmita sebagai Menteri Perindustrian, dan lainnya.

"Dengan kesepakatan para ketua umum koalisi kami. Kami beri nama kabinet ini, Kabinet Merah Putih dan saya ingin umumkan susunan Kabinet Merah Putih periode 2024-2029 sebagai berikut," kata Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Minggu (20/10/2024).

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto diminta untuk mengkaji wancana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12%. Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua MPR Mohammad Eddy Dwiyanto Soeparno yang berharap agar kebijakan itu bisa ditunda.

"Tadinya ada recana mau diterapkan PPN 12%. Saya rasa akan ditunda, kami sendiri meminta kepada pemerintah untuk mengkaji ulang, kalau bisa menundanya," kata dia ditemui gedung DPR RI, Jakarta, Minggu (20/10/2024).

Menurut dia jika kebijakan itu ditunda, maka potensinya bisa meningkatkan daya beli masyarakat. Kalau konsumsi meningkat, maka diyakini penerimaan pajak akan meningkat.

"Ini supaya daya beli masyarakat meningkat, kalau daya beli masyarakat kuat artinya konsumsi meningkat. Kalau konsumsi meningkat artinya pajaknya meningkat. Itu beberapa hal yang kita fokus sekarang agar pertumbuhan ekonomi ini tidak terhenti tetapi terakselerasi," jelasnya.

Eddy juga mengatakan bahwa penerimaan negara dapat meningkat dengan hilirisasi yang akan dilanjutkan pada pemerintahan baru.

"Saya optimistis dari segi pendapatan juga akan menguat, karena kita memiliki industri manufaktur yang bernilai tambah lagi tinggi," terangnya.

Sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) II Thomas Djiwandono mengatakan, penerapan PPN naik 12% dipastikan usai pergantian pemerintahan ke Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

Menurutnya, rencana kenaikan PPN dari 11% menjadi 12% telah diketahui oleh Prabowo. Hal ini selanjutnya akan dibahas dan dijawab kabinet berikutnya terbentuk.

"Yang penting presiden terpilih sudah terinformasi mengenai hal tersebut. Nanti pasti akan ada penjelasan lebih lanjut kalau sudah ada kabinet terbentuk," kata Thomas dalam acara Media Gathering di Anyer, Banten, Rabu (25/9/2024).

Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka hari ini resmi dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden (Wapres) periode 2024-2029 di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Minggu (20/10/2024). Keduanya juga melakukan pengucapan sumpah sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

Sebagai Presiden dan Wapres baru, Prabowo-Gibran telah memiliki 7 program andalan saat mulai menjabat. 7 Program tersebut menelan anggaran Rp 121 triliun.

Program-program tersebut telah disusun juga dalam anggaran 2025. Di mana pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang telah membantu juga dalam menyiapkan anggaran untuk program prioritas Prabowo.

Berikut 7 program prioritas Prabowo & Gibran:

1. Pengentasan TBC

Kepala Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Wahyu Utomo mengatakan program pengentasan penyakit menular Tuberkulosis (TBC) dialokasikan Rp 8 triliun. Program itu masuk dalam anggaran di lingkup Kementerian Kesehatan tahun 2025.

"Memang itu perkembangan terkini. Pembahasan di Panja B (DPR) waktu itu ada aspirasi untuk memunculkan salah satunya quick win untuk pengentasan TBC, itu Rp 8 triliun," kata Wahyu dalam acara Media Gathering di Anyer, Banten, Rabu (25/9/2024) lalu.

2. Pemeriksaan Gratis

Anggaran Rp 3,25 triliun diberikan untuk Kementerian Kesehatan menjalankan berbagai program pemeriksaan gratis bagi 52,2 juta orang seperti tensi, gula darah, hingga foto rontgen di berbagai Puskesmas maupun rumah sakit daerah.

3. Peningkatan Kualitas Rumah Sakit

Kemudian Rp 1,8 triliun untuk menjalankan rumah sakit (RS) berkualitas di daerah guna meningkatkan rumah sakit dari tipe D menjadi tipe C dengan melengkapi sarana dan prasarananya.

4. Makan Bergizi Gratis

Pemerintahan Prabowo juga menyiapkan dana untuk program quick win makan bergizi gratis (MBG) sebesar Rp 71 triliun. Program ini menyasar ibu hamil, ibu menyusui, balita serta peserta didik di seluruh jenjang pendidikan.

5. Renovasi Sekolah

Kemudian program renovasi sekolah sebesar Rp 20 triliun yang akan dikerjakan oleh Kementerian PUPR. Lalu program sekolah unggulan terintegrasi untuk 4 lokasi dengan anggaran Rp 2 triliun di bawah Kemendikbudristek dan Kementerian Agama.

6. Meningkatkan Lumbung Pangan

Terakhir ada program yang berkaitan dengan ketahanan pangan, di mana Prabowo telah memberi arahan untuk meningkatkan lumbung pangan nasional, daerah dan desa dengan anggaran Rp 7,5 triliun untuk Kementerian PUPR.

7. Pencetakan Sawah Baru

Selain itu, Rp 7,5 triliun untuk Kementerian Pertanian melakukan program intensifikasi 80 ribu Ha dan pencetakan sawah baru atau ekstensifikasi 150 ribu Ha.

Badan Penerimaan Negara

Selain 7 program andalan di atas, sebelumnya Prabowo & Gibran berencana membentuk Badan Penerimaan Negara, yang merupakan peleburan dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak dan Ditjen Bea Cukai yang selama ini berada di bawah Kementerian Keuangan.

Tujuan dari pembentukan Badan Penerimaan Negara salah satunya untuk mengelola penerimaan negara, sekaligus mencegah terjadinya kebocoran.

Namun, menurut Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Dradjad Wibowo mengatakan badan itu menurutnya akan tertunda akan direalisasikan karena Sri Mulyani Indrawati yang bakal lanjut di Kabinet Prabowo sebagai Menteri Keuangan lagi, tidak setuju .

"Yang jelas bakal tertunda entah sampai kapan. SMI (Sri Mulyani Indrawati) selama ini tidak setuju pemisahan tersebut," ungkap Dradjad ketika dihubungi detikcom, Jumat (18/10/2024).

Sebelumnya, ketika dipanggil ke rumah Presiden terpilih Prabowo Subianto beberapa hari lalu, Sri Mulyani sempat memberikan pernyataan singkat soal nasib pembentukan Badan Penerimaan Negara.

"Nggak ada. Kemenkeu masih satu," Sri Mulyani, di Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (14/10/2024).

Simak Video: Sah! Prabowo-Gibran Jadi Presiden dan Wapres RI

[Gambas:Video 20detik]

Sebanyak dua calon menteri Presiden Terpilih Prabowo Subianto yakni Budi Arie Setiadi dan Maman Abdurrahman berkunjung ke Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKop UKM). Keduanya bertemu Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki.

Pertemuan itu berlangsung sekitar 1,5 jam. Agenda tersebut berlangsung di tengah kabar keduanya sebagai calon menteri Prabowo dan rencana pemisahan kementerian tersebut menjadi Kementerian Koperasi dan Kementerian UKM.

Menkominfo Budi Arie dikabarkan akan menjadi Menteri Koperasi. Sedangkan Maman yang merupakan Politisi Golkar itu akan menduduki Menteri UKM.

Ditemui usai pertemuan itu, baik Budi Arie maupun Maman enggan membeberkan secara rinci pembahasannya. Budi Arie hanya meminta untuk menunggu pengumuman resmi dari Prabowo.

"Tunggu pengumuman resmi dari Presiden Terpilih (Prabowo)," kata Budi Arie, kepada awak media, di Kantor KemenKop UKM, Jakarta Selatan, Jumat (18/10/2024).

Meski demikian, ia menjamin proses transisi pemerintahan berjalan baik dan mulus. Hal ini termasuk juga dengan proses pemisahan KemenKop UKM. "Ya bagus lah (proses transisi), nih langsung lari pokoknya gigi lima," ujarnya.

Budi Arie menilai, transisi dari pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke pemerintahan Prabowo menjadi transisi terbaik sepanjang sejarah.

"Pokoknya ini bagus (pemecahan kementerian), bagian dari transisi pemerintah. Kan selalu dibilang transisi presiden tahun ini adalah transisi terbaik sepanjang Republik Indonesia ini berdiri," kata dia.

Alasan KemenKop UKM Dipecah

Tidak jauh berbeda, Maman juga enggan membeberkan secara rinci pembicaraannya dengan Teten dan Budi Arie. Namun ia menekankan, Presiden Terpilih Prabowo Subianto punya harapan besar untuk pengembangan UMKM.

"Tunggu saja dulu 2-3 hari ke depan, baru nanti kita sampaikan (hasil pembahasan). Yang pasti ada harapan besar dari Pak Prabowo terkait optimalisasi, peningkatan taraf hidup masyarakat, khususnya di sektor UMKM," ujar Maman.

Menurutnya, hal tersebut menjadi salah satu alasan utama pemisahan persoalan Koperasi dan UMKM ke dalam dua kementerian berbeda. Dengan demikian, pekerjaannya bisa lebih fokus.

"Makanya ada kebijakan dipisahkan antara koperasi dan UMKM-nya, agar koperasi bisa fokus mengurusi koperasi dan UMKM fokus mengurus sektor UMKM yang kurang lebih ada 60 jutaan UMKM di seluruh Indonesia," katanya.

Selain itu, ia juga menekankan bahwa Prabowo memintanya untuk meneruskan apa yang sudah dibangun dan dijalankan di pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Perintah dari Pak Prabowo, kita meneruskan apa yang sudah dibangun, dijalankan, dalam pemerintahan sebelumnya di bawah Pak Teten (MenKop UKM). Prinsipnya begitu," ujar dia.

Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan berakhir dalam beberapa hari lagi. Bagi Menteri BUMN Erick Thohir, kepemimpinan Jokowi begitu banyak memberikan pelajaran dan cerita baik.

Hal itu diungkap Erick melalui Instagramnya. Erick juga mengatakan, dalam perjalanannya terbentuk tidak hanya sebuah tim yang kompak, tapi sebagai sebuah keluarga.

"Tidak terasa kami sampai di titik ini. Kepemimpinan Bapak Presiden Joko Widodo memberikan kami begitu banyak pelajaran penting juga banyak cerita baik," tulis Erick di Instagram, Jumat (18/10/2024).

"Perjalanan yang membentuk kami tidak hanya sebagai tim yang kompak, juga menjadikan kami sebagai sebuah keluarga," tambahnya.

Erick Thohir menghadiri makan siang terakhir di kabinet yang dipimpin Jokowi hari ini. Meski demikian, Erick mengatakan hal itu bukanlah sebuah akhir dari kerja sama.

Menurutnya, membangun negeri merupakan perjalanan tanpa henti. "Ini memang makan siang terakhir kami di kabinet yang dipimpin Pak Jokowi, tapi bukan akhir dari kerja sama. Sebab membangun negeri yang kita cintai ini adalah perjalanan tanpa henti yang membutuhkan kerja keras kita semua. Siapa pun kita, di mana pun kita," ujar Erick.

Tidak terasa pemerintahan Kabinet Indonesia Maju di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan berakhir pekan ini. Ucapan selamat tinggal pun disampaikan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono.

Basuki mengatakan, momen ini merupakan momen yang berat bagi dirinya. Apalagi mengingat Basuki telah menduduki posisi sebagai Menteri PUPR selama 10 tahun, sejak 2014 s.d 2024 ini. Dengan suara yang tak gentar, Basuki mengutarakan isi hatinya di sore terakhirnya di Kantor Kementerian PUPR.

"Saya memang ini hari, 2-3 hari ini memang saya, ini hari-hari yang sangat sulit buat saya untuk melaluinya," kata Basuki, di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Jumat (18/10/2024).

"Tapi memang saya tahu bahwa ini harus saya hadapi. Karena ada pertemuan pasti ada perpisahan. Ada mulai, ada akhirnya. Ini yang paling, saat inilah mungkin ini sore-sore terakhir kita ketemu di halaman PUPR ini," sambungnya.

Meski sore ini menjadi sore hari yang sendu untuknya, namun ia tidak ingin menganggapnya sebagai kunjungan terakhir ke Kampus PUPR, sebutan akrabnya.

"Tapi saya tidak ingin juga mengeluarkan hal yang terakhir. Saya ingin sebagai rakyat biasa nanti, kalau mengurus tentang PUPR, saya juga masih bisa mengurus PUPR," ujarnya.

Di saat-saat terakhir ini, tak lupa Basuki menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para rekan media sekaligus insan PUPR selama dirinya menjabat. Ia juga turut menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya.

"Ini kita tinggal menghitung jam untuk menuju kabinet baru. Jadi saya ingin mengucapkan terima kasih pada rekan-rekan media. Tidak ada yang siap-siap menunggu saya di situ (doorstop jumatan)," kata Basuki.

"Saya ingin mengucapkan terima kasih dari setulus-tulusnya bagi mereka yang berada di sini, dan mohon maaf yauntuk kesalahan selama dalam interaksi kita saya berbuat sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan," sambungnya.

Sebagai tambahan informasi, pemerintahan Presiden Joko Widodo akan berakhir pada 20 Oktober 2024 atau tinggal menyisakan dua hari lagi. Nantinya, pemerintahan akan dilanjutkan di bawah era Presiden Terpilih Prabowo Subianto.