Periode pancaroba telah tiba. Hati-hati, selama perubahan musim ini banyak orang mudah terserang penyakit akibat imunitas yang menurun. Oleh karena itu penting untuk selalu menjaga kesehatan, jangan lupa siap sedia kontaklayanan kesehatanbila sewaktu-waktu dibutuhkan.

Seperti diketahui, musim hujan biasanya datang pada bulan menjelang akhir tahun. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi sebagian besar wilayah Indonesia akan mengalami puncak musim hujan pada bulan November-Desember 2024.

BMKG pun mengimbau masyarakat untuk waspada terhadap cuaca ekstrem, mulai dari hujan disertai petir dan angin kencang serta hujan es. Seringkali, perubahan cuaca ekstrem dari kemarau ke musim hujan ini membuat tubuh tak mampu beradaptasi dengan cepat. Akibatnya, tubuh pun mudah terserang virus dan bakteri.

Batuk, pilek, demam, dan diare menjadi penyakit 'langganan' yang kerap muncul saat musim hujan. Lantas bagaimana cara menjaga kondisi tubuh tetap fit agar aktivitas tetap lancar? Simak tipsnya berikut ini:

1. Konsumsi Makanan Sehat dan Bergizi Seimbang

Agar tidak mudah sakit, kamu disarankan untuk menjalankan gaya hidup sehat. Nggak hanya rajin olahraga saja, tapi juga memperhatikan asupan makanan. Pastikan mengonsumsi makanan yang sehat dan bergizi seimbang.

Terutama makanan yang tinggi akan vitamin dan mineral, sehingga dapat memperkuat sistem kekebalan tubuh dan mencegah penyakit. Salah satunya buah sitrus, seperti jeruk, jeruk lemon, jeruk nipis dan lainnya. Melansir laman Cleveland Clinic, kandungan vitamin C yang terdapat pada buah sitrus mampu memperpendek infeksi dengan cara meningkatkan fungsi sel imun.

2. Menjaga Kebersihan

Kuman dan bakteri banyak bersarang di tempat-tempat yang kotor. Jadi jika tidak ingin sakit, maka sebisa mungkin menjaga kebersihan tubuh. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyarankan untuk rutin mandi 2 kali sehari. Tidak lupa mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun atau hand sanitizer. Terdengar sederhana, tapi kedua hal ini penting untuk melindungi diri dari penyebaran infeksi.

3. Vaksinasi

Selain kedua hal di atas, langkah lain untuk mencegah penyakit di cuaca ekstrem seperti saat ini yaitu dengan melakukan vaksinasi. Vaksinasi akan memperkuat sistem imunitas tubuh, serta mengurangi kemungkinan terjangkit penyakit yang dapat mengancam kesehatan.

Jangan Ragu Menghubungi Layanan Kesehatan

Apabila kamu sedang tidak enak badan, atau merasakan gejala influenza akibat cuaca ekstrem, jangan ragu untuk pergi kelayanan kesehatandan berkonsultasi dengan dokter. Terlebih jika pilek, batuk, dan demam tak kunjung membaik dan mengganggu aktivitas sehari-hari.

Pengecekan sejak dini dapat mencegah penyakit semakin parah dan mengurangi risiko penularan ke orang lain. Kamu pun bisa mendapatkan perawatan yang tepat dan segera pulih kembali.

Temukan Merchant Kesehatan atau Apotek Terdekat dengan Sabrina BRI

Di tengah kondisi cuaca yang ekstrem seperti saat ini, tentu saja kesehatan menjadi perhatian utama yang harus terus dijaga. Untuk mempermudah dalam mencari tempat yang tepat untuk kebutuhan kesehatan selama masa pancaroba, kamu bisa mengandalkanSabrina BRI.

Buat yang belum tahu, Sabrina adalah virtual assistant dari BRI yang mengandalkan kemampuan AI, dan bisa berinteraksi dengan nasabah. ChatbotSabrina BRIdikembangkan dengan Natural Language Processing (NLP) dan Advance Analytics, yang dapat memahami percakapan dengan lebih baik.

Nggak cuma untuk mencari informasi seputar produk dan layanan BRI saja, lho. Sabrina bisa diandalkan untuk menemukan apotek atau Merchant kesehatan terdekat. Caranya mudah, ikuti langkah berikut ini:

1. Hubungi Sabrina melalui WhatsApp di nomor 0812 1214 017.

2. Ketik 'Lokasi Merchant' di pesan WhatsApp.

3. Pilih opsi 'Kesehatan'.

4. Kirimkan lokasi Anda.

Dengan langkah sederhana ini, Sabrina akan secara otomatis memberikan rekomendasi apotek atau Merchant kesehatan yang ada di sekitar lokasi. Kamu bisa langsung mendapatkan obat, vitamin, atau kebutuhan kesehatan lainnya dengan mudah tanpa harus pergi terlalu jauh.

Selain itu, Sabrina juga dapat membantumu menemukan rekomendasi tempat belanja bulanan dan lainnya yang terdekat. Untuk memanfaatkan fitur-fitur bermanfaat dari Sabrina, cukup hubungi WhatsApp di nomor 0812 1214 017. Selanjutnya ketik 'Lokasi Merchant', dan pilih layanan yang dibutuhkan, seperti fashion, elektronik, kesehatan, dan lainnya. Kemudian share location kamu, setelah itu Sabrina akan langsung memberikan opsi Merchant terdekat.

Menjaga kesehatan di masa pancaroba memang memerlukan perhatian ekstra, namun dengan langkah-langkah yang tepat dan dukungan teknologi sepertiSabrina BRI, kamu bisa tetap fit dan lancar beraktivitas meski saat cuaca ekstrem.

#TanyaSabrinaAja #Sabrina #SabrinaBRI

Pemerintah resmi menghapus utang macet bagi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Penghapusan itu ditandai dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet Kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam Bidang Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan Kelautan, serta UMKM Lainnya.

Salah satu syarat UMKM yang dapat dihapuskan utangnya, yakni nasabah dari bank-bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN), seperti Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Mandiri, Bank Tabungan Negara (BTN). Sejalan dengan itu, sejumlah bank pelat merah pun menanggapi terkait aturan tersebut.

1. Bank BRI

Direktur Bisnis Mikro Bank BRI Supari mengatakan pihaknya menyambut baik dan mengapresiasi langkah cepat Pemerintah dengan diterbitkannya beleid tersebut. Saat ini, pihaknya tengah menunggu salinan PP lalu akan mempersiapkan perangkat kebijakan internal.

"Saat ini BRI tengah menunggu salinan PP tersebut dan selanjutnya BRI akan mempersiapkan perangkat kebijakan internal agar kebijakan dimaksud dapat diimplementasikan dengan baik," kata Supari kepada detikcom, Rabu (6/11/2024) lalu.

Dengan adanya kebijakan ini, Supari menilai pelaku UMKM yang sebelumnya tidak bisa mendapatkan pembiayaan karena masuk dalam daftar hitam, kini dapat memiliki kesempatan kembali untuk mengakses pembiayaan. Namun, pelaku UMKM itu harus memiliki potensi untuk bisa melanjutkan dan mengembangkan usahanya.

Di samping itu kebijakan ini juga diharapkan dapat menguntungkan pelaku UMKM dan juga dapat menjadi sumber pertumbuhan baru bagi BRI. BRI optimis bahwa dengan adanya sinergi yang baik antara pemerintah dan sektor keuangan dapat mendorong kemajuan pelaku usaha khususnya UMKM Indonesia, serta mewujudkan ekonomi kerakyatan yang inklusif dan berkeadilan," jelas dia.

2. Bank BTN

Senada, Corporate Secretary Bank BTN Ramon Armando juga menyambut baik dan mendukung langkah pemerintah. Pihaknya menilai terbitnya beleid tersebut dapat membantu memberi kesempatan kepada UMKM untuk menumbuhkan usahanya kembali melalui fasilitas pembiayaan bank.

"PP dimaksud juga telah mengatur syarat dan ketentuan, antara lain syarat dan ketentuan untuk memitigasi moral hazard. Saat ini BTN sedang mempelajari dan mengkaji PP tersebut untuk bisa dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku terkait prosedur dan tatacara serta mekanisme penghapusan piutang macet UMKM," kata Ramon kepada detikcom.

3. Bank BNI

Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo mengatakan Pihaknya mengapresiasi langkah pemerintah dalam memberikan dukungan kepada sektor UMKM, khususnya di bidang bidang pertanian, kelautan, dan sektor-sektor lainnya.

"Sebagai salah satu bank milik negara, kami selalu berkomitmen untuk mendukung upaya pemerintah dalam memajukan sektor UMKM. Kami terus bekerja sama dengan pemangku kepentingan terkait, untuk memastikan penyaluran kredit kepada UMKM dapat dilakukan dengan optimal dan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik," kata Okki dalam keterangan kepada detikcom, Kamis (7/11/2024).

Terkait kebijakan penghapusan utang ini, Okki menjelaskan pihaknya akan menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah. Dia pun mengaku siap berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memahami ketentuan teknis yang berlaku. Dengan begitu, pelaksanaan kebijakan ini dapat berjalan dengan efektif dan sesuai sasaran.

"Kami berharap kebijakan ini dapat memberikan manfaat positif bagi keberlangsungan usaha pelaku UMKM di Indonesia, khususnya yang berada pada sektor-sektor yang mendukung ketahanan pangan dan ekonomi nasional," imbuh Okki.

4. Bank Mandiri

Corporate Secretary PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Teuku Ali Usman, menyampaikan bahwa kebijakan ini sejalan dengan komitmen Bank Mandiri untuk turut memperkuat perekonomian kerakyatan yang menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia.

"Kebijakan penghapusan piutang macet ini adalah langkah strategis untuk memperkuat daya saing dan kapasitas UMKM di Indonesia secara jangka panjang dan mendorong ekonomi kerakyatan secara luas," ujar Ali dalam keterangan tertulis, Rabu (6/11/2024).

Ali juga menilai, kebijakan tersebut tidak memiliki dampak finansial terhadap neraca dan rugi laba Bank Mandiri karena kredit tersebut telah dihapus buku (write off). Dia menjelaskan berdasarkan analisa historis, rasio pengembalian (recovery rate) debitur hapus buku KUR/KUM khususnya petani dan nelayan nilainya tidak signifikan dibandingkan dengan kinerja keuangan Bank Mandiri.

Ali pun berharap kebijakan ini dapat memberikan kesempatan pada pelaku UMKM untuk kembali produktif dan memperkuat daya saing mereka di pasar.

"Sebagai perusahaan BUMN, kami berkomitmen untuk terus berkontribusi dalam memperkuat perekonomian nasional melalui berbagai program yang inovatif," tutur Ali.

Dengan dukungan penuh terhadap kebijakan ini, Bank Mandiri siap untuk memperkuat akses perbankan bagi petani dan nelayan dalam mendukung program swasembada pangan serta dukungan terhadap program makan bergizi gratis. Hal ini juga dapat mendukung keberlanjutan UMKM di Indonesia dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi subsidi dan kompensasi energi hingga Oktober 2024 mencapai Rp 254,7 triliun. Realisasi itu terdiri dari Rp 139,6 triliun untuk subsidi dan Rp 115,1 triliun untuk kompensasi.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan pengeluaran untuk subsidi dan kompensasi energi itu dimaksudkan agar harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan listrik bisa terjaga. "Dapat terus menjalankan kegiatan ekonomi serta mendukung pertumbuhan ekonomi kita melalui harga listrik dan BBM yang terkendali," kata Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTA, Jumat (8/11/2024).

Suahasil menerangkan, realisasi subsidi dan kompensasi energi yang mencapai Rp 254,7 triliun itu untuk konsumsi BBM sebanyak 13,476 juta kiloliter (KL) atau naik 1,1% dibandingkan realisasi konsumsi pada periode yang sama tahun lalu.

Sementara itu untuk konsumsi Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kg konsumsinya mencapai 6.100 kg. Lalu, untuk listrik bersubsidi menembus angka 41,3 juta pelanggan atau naik 4,3% dibandingkan pelanggan tahun 2023.

Di samping itu, Kemenkeu juga telah menyalurkan subsidi non energi Rp 72,3 triliun per Oktober 2024. Dengan begitu total realisasi subsidi dan kompensasi yang telah dicairkan sebesar Rp 327 triliun.

"Untuk KUR yang bunganya disubsidi pemerintah saat ini adalah Rp 246,6 triliun, lebih tinggi 21% dari penyaluran tahun lalu," imbuhnya.

Lihat juga video: Dari PNS Jadi Content Creator, Ferry Irwandi: Saya Melihat Peluang

[Gambas:Video 20detik]

Joko Widodo (Jokowi) yang baru saja purna tugas sebagai Presiden Oktober 2024 lalu sudah resmi mendapatkan uang pensiunan bulanan. PT Taspen telah menyalurkan penyaluran manfaat pensiun ke Jokowi. Penyaluran ini secara simbolis dilakukan di kediaman Jokowi, Solo, Jawa Tengah, beberapa waktu lalu.

Uang pensiun Jokowi sendiri diatur ketat dalam Undang-undang. Dalam catatan detikcom, hal itu diatur pada Undang-undang (UU) nomor 7 tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil presiden.

"Presiden dan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun," tulis Pasal 6 Ayat 1 aturan tersebut.

Menurut aturan itu, besaran uang pensiunan yang diterima presiden dan wakil presiden pensiun setara dengan 100% gaji pokok terakhir mereka. Dalam hal ini Jokowi akan menerima uang pensiun setara gaji pokok tertinggi pejabat negara.

Untuk nominal gaji pokok tertinggi pejabat negara saat ini diberikan untuk Ketua MPR, DPR, DPA, BPK, dan MA. Hal ini seperti yang telah tertuang dalam Pasal 1 poin a Peraturan Pemerintah (PP) nomor 75 tahun 2000.

"Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua Dewan Pertimbangan Agung, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, dan Ketua Mahkamah Agung adalah sebesar Rp 5.040.000 sebulan," tulis Pasal Pasal 1 Huruf (a) PP 75 Tahun 2000.

Artinya besaran gaji pokok yang bisa diterima Jokowi sebesar Rp 30.240.000 per bulan, di mana gaji tersebut merupakan 6 kali gaji pokok tertinggi pejabat negara, artinya 6 dikali Rp 5.040.000.

Sebelumnya, dalam unggahannya di Instagram @taspen, dikutip Jumat (8/11/2024), perusahaan memamerkan penyerahan manfaat program pensiun yang dilakukan langsung oleh Direktur Operasional Taspen Ariyandi dan Direktur Keuangan Taspen Rena Latsmi Puri kepada Jokowi.

Penyerahan simbolis itu dilakukan di kediaman Jokowi. Dia bakal menerima manfaat pensiun setiap bulan melalui rekening Bank Mandiri Taspen.

"TASPEN menegaskan komitmen untuk memberikan pelayanan yang proaktif kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pejabat Negara yang memasuki masa pensiun guna menjamin kesejahteraan," tulis Taspen dalam unggahannya.

"Komitmen ini diwujudkan melalui penyaluran manfaat Program Pensiun dan Tabungan Hari Tua (THT) kepada Presiden ke-7 Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo sebagai penghargaan atas pengabdian beliau kepada negara," lanjut Taspen.

PT Taspen baru saja memberikan penyaluran manfaat pensiun kepada Presiden ke 7 Joko Widodo (Jokowi). Penyaluran ini secara simbolis dilakukan di kediaman Jokowi, Solo, Jawa Tengah, beberapa waktu lalu.

Dalam unggahannya di Instagram @taspen, dilihat Jumat (8/11/2024), perusahaan memamerkan penyerahan manfaat program pensiun yang dilakukan langsung oleh Direktur Operasional Taspen Ariyandi dan Direktur Keuangan Taspen Rena Latsmi Puri kepada Jokowi.

Jokowi sendiri bakal menerima manfaat pensiun setiap bulan melalui rekening Bank Mandiri Taspen.

"TASPEN menegaskan komitmen untuk memberikan pelayanan yang proaktif kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pejabat Negara yang memasuki masa pensiun guna menjamin kesejahteraan," tulis Taspen dalam unggahannya.

"Komitmen ini diwujudkan melalui penyaluran manfaat Program Pensiun dan Tabungan Hari Tua (THT) kepada Presiden ke-7 Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo sebagai penghargaan atas pengabdian beliau kepada negara," lanjut Taspen.

Lantas berapa uang pensiun yang bakal diterima Jokowi sebagai mantan presiden?

Dalam catatan detikcom, aturan terkait pemberian uang pensiun pensiun kepada presiden dan wakil presiden tertuang dalam Undang-undang (UU) nomor 7 tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil presiden.

"Presiden dan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun," tulis Pasal 6 Ayat 1 aturan tersebut.

Menurut aturan itu, besaran uang pensiunan yang diterima presiden dan wakil presiden pensiun setara dengan 100% gaji pokok terakhir mereka. Dalam hal ini Jokowi akan menerima uang pensiun setara gaji pokok tertinggi pejabat negara.

Untuk nominal gaji pokok tertinggi pejabat negara saat ini diberikan untuk Ketua MPR, DPR, DPA, BPK, dan MA. Hal ini seperti yang telah tertuang dalam Pasal 1 poin a Peraturan Pemerintah (PP) nomor 75 tahun 2000.

"Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua Dewan Pertimbangan Agung, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, dan Ketua Mahkamah Agung adalah sebesar Rp 5.040.000 sebulan," tulis Pasal Pasal 1 Huruf (a) PP 75 Tahun 2000.

Artinya besaran gaji pokok yang bisa diterima Jokowi sebesar Rp 30.240.000 per bulan, di mana gaji tersebut merupakan 6 kali gaji pokok tertinggi pejabat negara (6 x Rp 5.040.000).

Penggunaan kendaraan listrik semakin diminati di Indonesia. Hal ini ditandai dengan meningkatnya pembiayaan kendaraan listrik.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat pembiayaan kendaraan listrik per Agustus 2024 mencapai Rp 29,07 triliun atau sebesar 5,53% dari total piutang pembiayaan. Ke depan kredit kendaraan listrik diperkirakan akan semakin meningkat.

Demikian dikatakan oleh Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK Agusman.

"Dengan melihat perkembangan tersebut serta dukungan pemerintah dalam membangun ekosistem kendaraan listrik, pembiayaan kendaraan listrik ke depan diperkirakan akan terus meningkat dan dapat berkontribusi dalam mendorong percepatan terbentuknya ekosistem green financing di Indonesia," kata dia dalam keterangannya, dikutip Kamis (7/11/2024).

Sementara piutang pembiayaan pokok kendaraan bermotor per September 2024 mengalami peningkatan sebesar 9,93% yoy menjadi Rp 408,72 triliun. Hal ini menunjukkan penyaluran pembiayaan masih tetap tumbuh positif di tengah penurunan penjualan kendaraan bermotor.

"Untuk lebih mengembangkan industri perusahaan pembiayaan, OJK telah meluncurkan Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perusahaan Pembiayaan 2024-2028 yang dapat menjadi panduan arah pengembangan dan penguatan industri ke depan," pungkasnya.

Saksikan juga video: OJK Blokir 6.000 Akun yang Terlibat Judi Online

[Gambas:Video 20detik]

Donald Trump resmi memenangkan pemilihan presiden Amerika Serikat 2024. Pria tersebut mengemban jabatannya sebagai presiden AS di usia 78 tahun, lebih tua dari usia Joe Biden saat menerima jabatan di usia 77.

Riwayat kesehatan Trump sempat menjadi sorotan, terlebih saat dirinya dan tim menolak merilis hasil medical check up ke publik dalam sesi debat capres. Ia berjanji baru akan membuka hasil tes bila kembali terpilih sebagai presiden.

Ada beberapa catatan kesehatan Trump dalam beberapa tahun ke belakang. Termasuk saat Trump selamat dari percobaan pembunuhan di Juli. Ia terkena luka tembak di telinga kanan, belakangan kondisinya dinyatakan baik-baik saja.

November lalu, dokter pribadi Trump, dr Bruce Aronwald, menulis surat yang menjelaskan Trump dalam kondisi kesehatan yang sangat baik dengan pemeriksaan kognitif luar biasa. Ia mencatat semua pemeriksaan kardiovaskular normal dan tes skrining kanker dinyatakan negatif. Trump juga telah mengurangi berat badannya.

Namun, komunikasi tersebut tidak membahas pertanyaan lebih mendasar tentang kesehatan Trump, termasuk tekanan darahnya, berat badan yang sebenarnya, atau apakah ia terus menggunakan obat yang diresepkan sebelumnya untuk kolesterol tinggi. Tim kampanye Trump juga tidak mengungkapkan apakah Trump telah didiagnosis dengan penyakit apapun atau menerima perawatan kesehatan mental apapun setelah percobaan pembunuhan tersebut.

Hal itu sempat menjadi 'umpan' lawan politiknya, Kamala Harris, yang mengajukan pertanyaan tentang usia dan kemampuannya untuk melaksanakan tugas kepresidenan hingga berumur 80-an.

Trump sebelumnya juga sempat dirawat karena COVID-19, tetapi disebutkan hanya mengalami gejala ringan.

Laporan menyeluruh terakhir tentang kesehatan Trump berada pada 2019, saat ia masih menjadi presiden. Pemeriksaan itu menggolongkannya sebagai obesitas dengan berat 243 pon atau 10,6 kg dengan indeks massa tubuh 30,4, yang meningkatkan risiko penyakit jantung, diabetes, dan masalah lain.

Laporan itu juga mengungkapkan peningkatan dosis obat untuk kolesterol tinggi. Meskipun Trump tidak minum alkohol atau merokok, ia telah lama menghindari olahraga selain golf dan menyukai makanan cepat saji.

Mengenai riwayat keluarganya, ayahnya disebut mengidap penyakit Alzheimer di usia lanjut, salah satu faktor risiko potensial.

Sekutu Trump menunjuk gaya hidup publiknya yang aktif menjadi bukti bahwa ia tidak mengalami penurunan kognitif.

Trump adalah pegolf yang sering dan pembawa acara yang aktif selama acara sosial. Ia menjawab pertanyaan dari pers jauh lebih sering daripada Harris. Ia sering berbicara selama lebih dari 90 menit di rapat umum, berdiri sepanjang waktu dan sering mengabaikan teleprompter.

"Angka harapan hidup rata-rata pria AS menunjukkan Trump memiliki peluang sekitar 79 persen untuk bertahan hidup dalam masa jabatan empat tahun," kata peneliti penuaan S Jay Olshansky dari Universitas Illinois di Chicago, yang mempelajari kesehatan presiden dan menggaungkan seruan untuk catatan medis.

Simak Video 'Kamala: Banyak yang Merasa Kita Masuk Masa Gelap, Saya Harap Tak Terjadi':

[Gambas:Video 20detik]

Pemerintah berencana melanjutkan program bantuan pangan beras sampai 2025. Hal ini dikatakan oleh Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI, Rabu (6/11) kemarin.

Berikut 3 Fakta Bantuan Beras Lanjut di 2025:

1. Bantuan Beras Januari-Februari 2025

Saat rapat bersama Komisi IV DPR, Arief meminta dukungan Komisi IV DPR RI agar anggaran Badan Pangan Nasional bertambah demi melanjutkan program bantuan pangan beras. Dalam waktu dekat, pihaknya telah mengusulkan penyaluran bantuan pangan beras akan dilakukan pada Januari-Februari 2025 sebanyak 300 ribu ton.

"Kalau berkenan, untuk bulan Januari-Februari 2025 kami mengajukan juga untuk dialokasikan dana stabilisasi SPHP itu 150 ribu ton kali dua (300 ribu ton), kemudian juga dengan dimulai bantuan pangan 2025. Karena dalam rapat terakhir ini tidak mendapat persetujuan," kata Arief dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi IV DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (6/11/2024).

Ditemui usai rapat, Arief mengatakan penyaluran bantuan beras untuk Januari-Februari 2025 anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp 5,1 triliun.

"Kalau nggak salah (anggarannya) Rp 5,1 triliun untuk dua bulan. Sisanya nanti akan komunikasikan lagi," ucapnya.

2. Penerima Diturunkan

Arief mengatakan perbedaan penyaluran bantuan beras dari sebelumnya yakni jumlah penerimanya. Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bantuan beras pada 2025 turun menjadi 16 juta keluarga dari sebelumnya 22 juta KPM.

"Perubahan jumlah penerimanya saja, penerimanya tadinya 22 juta menjadi 16 juta KPM," ungkapnya.

Penurunan jumlah penerima bantuan beras ini karena tahun depan sudah ada program bantuan lain seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sementara jumlah penyalurannya masih tetap 10 kilogram (kg) per KPM.

3. Bakal Dilaporkan ke Prabowo

Untuk keberlanjutan program ini, pihaknya telah berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas). Dia meyakini usulan tersebut akan segera disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto.

"Pak Menko akan menyampaikan sebelum Pak Presiden ke luar negeri, mungkin akan disampaikan. Paralel bagaimana pun kita harus juga melaporkan ke Komisi IV," tuturnya.

Untuk diketahui, program bantuan pangan beras diinisiasi pada pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Bantuan berupa beras 10 kilogram (kg) per bulan diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Penyaluran bantuan beras tahap pertama adalah Maret, April, Mei 2023. Tahap II dilakukan pada September, Oktober, dan November.

Program itu kemudian berlanjut dari Desember 2023 sampai Maret 2024. Kemudian pada menuju akhir masa jabatan, Jokowi melanjutkan program tersebut sampai akhir tahun.

Badan Pangan Nasional telah mengusulkan agar bantuan beras dilanjutkan pada 2025. Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi mengatakan perbedaan penyaluran bantuan beras dari sebelumnya yakni jumlah penerima.

Arief mengatakan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bantuan beras pada 2025 turun menjadi 16 juta keluarga. Sementara sebelumnya mencapai 22 juta KPM.

"Perubahan jumlah penerimanya saja, penerimanya tadinya 22 juta menjadi 16 juta KPM," kata dia ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (6/11/2024).

Penurunan jumlah penerima bantuan beras ini karena tahun depan sudah ada program bantuan lain seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sementara jumlah penyalurannya masih tetap 10 kilogram (kg) per KPM.

"Harusnya sudah bisa ter-cover dengan beberapa kegiatan lainnya juga. Jadi ini intervensi pemerintah dan stabilisasi untuk 16 juta KPM," ungkapnya.

Sementara ini, Bapanas mengusulkan utamanya penyaluran bantuan beras untuk Januari-Februari 2025. Anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp 5,1 triliun.

"Kalau nggak salah (anggarannya) Rp 5,1 triliun untuk dua bulan. Sisanya nanti akan komunikasikan lagi," ucapnya.

Untuk keberlanjutan program ini, pihaknya telah berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas). Dia meyakini usulan tersebut akan segera disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto.

"Pak Menko akan menyampaikan sebelum Pak Presiden ke luar negeri, mungkin akan disampaikan. Paralel bagaimana pun kita harus juga melaporkan ke Komisi IV," tuturnya.

Sebelumnya, dalam rapat dengan Komisi IV DPR RI, Arief meminta dukungan agar anggaran Badan Pangan Nasional ditambah untuk melanjutkan program bantuan pangan beras. Untuk waktu dekat, penyaluran bantuan pangan beras akan dilakukan pada Januari-Februari 2025 sebanyak 300 ribu ton.

"Kalau berkenan, untuk bulan Januari-Februari 2025 kami mengajukan juga untuk dialokasikan dana stabilisasi SPHP itu 150 ribu ton kali dua (300 ribu ton), kemudian juga dengan dimulai bantuan pangan 2025. Karena dalam rapat terakhir ini tidak mendapat persetujuan," kata Arief dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi IV DPR RI, Jakarta Pusat.

Program bantuan pangan beras akan dilanjutkan pada 2025. Hal ini dikatakan oleh Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI.

Mulanya, Arief meminta dukungan Komisi IV DPR RI agar anggaran Badan Pangan Nasional bertambah untuk melanjutkan program bantuan pangan beras. Untuk waktu dekat, penyaluran bantuan pangan beras akan dilakukan pada Januari-Februari 2025 sebanyak 300 ribu ton.

"Kalau berkenan, untuk bulan Januari-Februari 2025 kami mengajukan juga untuk dialokasikan dana stabilisasi SPHP itu 150 ribu ton kali dua (300 ribu ton), kemudian juga dengan dimulai bantuan pangan 2025. Karena dalam rapat terakhir ini tidak mendapat persetujuan," kata Arief dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi IV DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (6/11/2024).

Anggaran Badan Pangan Nasional pada 2025 sebesar Rp 329 miliar. Arief mengatakan angka itu lebih rendah dari pagu 2024.

"Lebih rendah 25,45% dibandingkan pagu 2024," tambahnya.

Untuk diketahui, program bantuan pangan beras diinisiasi pada pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Bantuan berupa beras 10 kilogram (kg) per bulan diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Penyaluran bantuan beras tahap pertama adalah Maret, April, Mei 2023. Tahap II dilakukan pada September, Oktober, dan November.

Program itu kemudian berlanjut dari Desember 2023 sampai Maret 2024. Kemudian pada menuju akhir masa jabatan, Jokowi melanjutkan program tersebut sampai akhir tahun.

PT Pupuk Indonesia (Persero) akan melakukan evaluasi mendalam terhadap distributor pupuk di daerah. Hal ini merespons permintaan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman untuk mencopot manajer Pupuk Indonesia di daerah yang penyalurannya bermasalah.

Langkah ini dilakukan usai sejumlah kepala desa melaporkan belum menerima tambahan alokasi pupuk subsidi. Bahkan beberapa di antaranya juga mengaku para petaninya masih kesulitan untuk memperoleh pupuk.

Direktur Utama Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi mengatakan, ia sepakat bahwa para oknum yang bermasalah harus segera ditindak tegas dan dicopot dari jabatannya. Namun, sebelum mengambil keputusan itu, pihaknya akan menelaah kembali masukan-masukan dari para kepala desa terkait.

"Nanti kita teliti lagi masukan-masukan dari kepala desa itu, apa yang terjadi, tapi saya sepakat kalau demi perbaikan tidak ada kompromi. Tapi juga kita harus pastikan tadi masukan-masukan dari kepala desa sebetulnya persoalannya apa supaya tahu siapa yang salah," kata Rahmad di Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Rabu (6/11/2024).

Rahmad juga akan melakukan evaluasi terhadap 1.076 distributor pupuk di seluruh Indonesia. Dari hasil evaluasi itu, barulah akan diambil kesepakatan untuk tindakan lanjutannya.

"Kita akan lakukan evaluasi dulu. Tadi saya laporkan ke Pak Mentan pokoknya hasil evaluasi kita laporkan. Nanti dari situ dilihat secara objektif yang salah siapa, yang salah diganti," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memanggil sejumlah kepala desa yang mengaku belum menerima tambahan distribusi pupuk ke atas panggung untuk berdialog. Beberapa di antara mereka mengaku tidak mengetahui bahwa kuota pupuk telah ditambah menjadi 100%.

Mendengar respons tersebut, Amran memanggil Rahmad Pribadi untuk segera menghubungi para manajer distributor pupuk dan mengecek kondisi ini. Ia juga meminta agar para manajer di area yang bermasalah segera dicopot. Hal ini mengingat seharusnya surat keputusan (SK) untuk penyaluran pupuk ke daerah sudah selesai dari Juli, namun sebagian daerah masih belum mendapatkan pupuk.

"Pak Dirut tolong manajernya copot deh. Coba cek masing-masing yang nggak sampai dicopot. Ini perintah. Titik. Aku minta daerah dicek, yang dicek nanti bermasalah, dicopot. Ini perintah, nggak bisa ditawar," tegas Amran dalam acara Gerakan Nasional Pangan di Kementerian Pertanian hari yang sama.

Selain itu, Amran juga memastikan bahwa permasalahan ini akan diselesaikan dalam 1-2 pekan. Ia mengingatkan, apabila terjadi hambatan dan masalah di sektor pangan, termasuk menyangkut pupuk bisa berdampak besar ke negara.

Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mendapatkan laporan banyak nelayan yang masih kesulitan mendapatkan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi. Hal ini menjadi kendala operasional nelayan kecil.

"Terkait nelayan masih dikeluhkan BBM bersubsidi, kita belum bisa memberikan fasilitas bahan bakar bersubsidi yang mencukupi. Mereka masih sulit mendapatkan bahan bakar," kata Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Golkar Hanan A Rozak dalam rapat dengan KKP, Rabu (6/11/2024).

Hal serupa juga dikatakan oleh Anggota Komisi IV Fraksi Nasdem Arif Rahman. Dia mengatakan, penyaluran BBM bersubsidi untuk nelayan malah tidak tepat sasaran karena dirasakan oleh pelaku usaha besar.

"Ini problem. Kontrol KKP harus ketat. Nelayan-nelayan kaya tajir juga membeli BBM subsidi, harus ada kontrol yang jelas semacam membuat pakai IT-lah, harus jelas," terangnya.

Menanggapi hal tersebut Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengakui memang terjadi masalah BBM subsidi untuk nelayan. Trenggono juga mengungkap bagaimana banyak pengusaha yang nakal dan membuat stok BBM subsidi nelayan kosong.

"BBM ini terus terang dilema juga. Satu sisi BBM yang harus menjadi hak nelayan, nelayan juga bisa melaut karena kendala yang banyak sekali, ada biaya logistik, dibeli pengusaha, kalau dibeli pengusaha lebih murah dibandingkan harga komersial, sehingga di beberapa tempat stoknya sudah kosong," ungkapnya.

Trenggono mengatakan pemerintah tengah mempersiapkan kebijakan atau skema baru subsidi energi agar tepat sasaran.

"Kemarin Pak Wamen sudah rapat di ESDM membicarakan subsidi BBM, jumlah dan seterusnya sedang diproses," pungkasnya.