Badung -

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengingatkan masyarakat agar tidak terlalu banyak membeli produk menggunakan layanan keuangan buy now pay later alias berutang. OJK menyebut bahaya pay later itu mulai dari risiko tidak dapat melamar kerja hingga ditolak pengajuan kredit rumah.

"Karena sudah tercatat di SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan), mau ajukan utang untuk kredit rumah beneran, sudah nggak bisa. Mau lamar kerjaan, nggak bisa," kata Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi seusai menghadiri Konferensi OECD/INFE OJK di Nusa Dua, Badung, Bali, Jumat (8/11/2024).

OJk mencatat porsi produk kredit buy now pay later perbankan sebesar 0,26 persen dan terus bertumbuh. Sementara itu, jumlah pengguna layanan buy now pay later di Indonesia hingga kini mencapai 20 juta orang.

Menurut Friderica, bahaya produk layanan transaksi dengan berutang itu dapat merambah anak muda karena dipasarkan lewat internet. Umumnya, dia berujar, layanan tersebut diakses tanpa pengawasan orang tua dengan pengetahuan tentang keuangan yang tidak mumpuni.

"Anak muda ini harus kita selamatkan. Harus belajar keuangan," kata Friderica.

Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Mirza Adityaswara mengatakan masih banyak masyarakat yang belum memahami seluk beluk dan risiko layanan pay later itu. Pengguna layanan tersebut juga beragam, dari kalangan atas hingga menengah ke bawah.

"Yang pendidikannya rendah, yang income-nya pas-pasan, mereka tidak paham. Masyarakat yang kelas atas saja juga belum tentu paham," kata Mirza.

Mirza menyebutkan modus layanan pay later itu ditawarkan perbankan dan perusahaan pembiayaan (multi finance) ke dalam penjualan sebuah produk. Untuk menarik konsumen, produk yang ditawarkan itu dapat dibayar dengan mencicil dalam jangka waktu tertentu.

Menurut Mirza, penawaran itu biasanya tidak disertai penjelasan lebih lanjut mengenai kewajiban dan risiko konsumen pengguna layanan pay later. Walhasil, jika tak mengikuti aturan main pay later atau tak mampu membayar, nama konsumen akan tecatat dalam SLIK.

"Kami sudah keluarkan regulasi (ke perbankan dan multi finance). Harus dijelaskan dengan transparan. Jangan pakai tulisan yang kecil-kecil. Karena setiap pinjaman pasti ada bunganya dan pengembaliannya," imbuh Mirza.

Mirza mengimbau agar masyarakat mengedukasi diri dan mencari informasi sebelum membeli produk dengan layanan pay later. Ia menyebut sudah banyak multi finance ilegal yang diblokir lantaran terkait layanan pay later.

"Ribuan yang ilegal ini sudah ditutup, tapi muncul lagi. Karena server-nya di luar negeri," pungkasnya.

(iws/gsp)

Jakarta -

Paylater kini menjadi salah satu pilihan pendanaan masyarakat Indonesia. Dikutip dari laporan Otoritas Jasa Keuangan, pembiayaan Paylater oleh perusahaan multifinance mencapai Rp 8,24 triliun pada September 2024, naik 103,40% yoy.

Pertumbuhan ini menunjukkan kepercayaan masyarakat yang semakin tinggi terhadap Paylater sebagai metode pembayaran pilihan, termasuk untuk kebutuhan sehari-hari. Dalam Laporan Perilaku Pengguna Paylater Indonesia 2024, tercatat bahwa 42,1% pengguna memanfaatkan layanan ini untuk memudahkan pembelian kebutuhan bulanan dan tambahan lainnya.

Di tengah tantangan ekonomi saat ini, percepatan penyaluran kredit menjadi salah satu instrumen penting untuk meningkatkan konsumsi masyarakat.. Dalam hal ini, Paylater sebagai layanan kredit digital yang memiliki berbagai kemudahan, dinilai dapat menstimulasi konsumsi masyarakat.

Menanggapi fenomena ini, Nailul Huda, Ekonom dan Direktur Ekonomi Digital CELIOS, mengatakan, "Ketika daya beli masyarakat menurun, namun kebutuhan yang cenderung tetap, masyarakat akan mencari pembiayaan untuk membantu pemenuhan kebutuhan tersebut. Bagi mereka yang kesulitan mendapatkan akses kredit konvensional, mereka akan mengandalkan pembiayaan alternatif. Salah satu yang banyak digunakan adalah Buy Now Pay Later (BNPL)." Huda pun menyoroti kemudahan yang ditawarkan oleh Paylater.

"Meningkatnya penggunaan Paylater dipengaruhi oleh kemudahan akses melalui smartphone dan penyaluran pembiayaan yang cepat dan fleksibel. Sistem penyaluran limit kredit yang cepat dan fleksibel serta diiringi dengan sistem credit scoring yang prudent, membuat Paylater jadi alat keuangan yang relevan serta menjadi bantalan pembiayaan bagi masyarakat di tengah ketidakpastian ekonomi," ujar Huda.

Sejalan dengan pentingnya akses kredit di tengah ketidakpastian ekonomi saat ini, Indina Andamari, SVP Marketing & Communications Kredivo, menyatakan bahwa Kredivo terus berkomitmen membuka akses kredit yang aman, fleksibel, dan terjangkau bagi lebih banyak masyarakat.

Meskipun demikian, Indina mengajak pengguna untuk bijak dalam menggunakannya, "Meski Paylater menawarkan berbagai kemudahan dan manfaat terutama di kondisi ekonomi saat ini, kami terus memberikan edukasi kepada pengguna bahwa kebijaksanaan dalam penggunaannya sangat penting untuk menghindari dampak negatif dari Paylater," ujar dia.

Hal senada juga diungkapkan oleh Nailul Huda. "Setiap instrumen keuangan, termasuk Paylater, memiliki risiko dan dampak negatif jika tidak digunakan dengan bijak. Namun, apabila digunakan secara bijak untuk pemenuhan kebutuhan, Paylater dapat membantu masyarakat untuk mengatur keuangan secara lebih baik hingga meningkatkan skor kredit pengguna supaya bisa mengakses produk keuangan lainnya, khususnya produk perbankan. Oleh karena itu, saya menggarisbawahi pentingnya pemahaman pengguna terkait manfaat dan risiko Paylater, yang tentunya juga didukung edukasi secara konsisten. Masyarakat perlu memahami mengenai batas kemampuan bayar mereka sehingga tidak menimbulkan dampak negatif dari pembiayaan dari manapun, termasuk dari Paylater," jelas Huda.

Dari uraian tersebut, Huda menuturkan bahwa terdapat tiga peran penting dari Paylater. Pertama, Paylater mengatasi keterbatasan dana, terutama untuk masyarakat underbanked. Kedua, membantu keuangan masyarakat, dengan sistem dan cicilan yang fleksibel. Ketiga, memperluas akses finansial masyarakat untuk bisa masuk ke ekosistem keuangan. Optimalkan dampak positif penggunaan, penyedia Paylater perlu prioritaskan manajemen risiko Dengan daya beli masyarakat yang masih lemah saat ini, penyedia layanan Paylater diharapkan dapat menyalurkan kredit secara selektif. Hal ini semakin penting mengingat laporan terbaru dari Otoritas Jasa Keuangan menunjukkan bahwa NPF (non-performing financing) gross Paylater mencapai 2,60% pada September 2024, naik dibandingkan angka Agustus 2024 yang sebesar 2,52%.

"Ketika penyaluran pembiayaan meningkat, pasti terdapat potensi peningkatan NPF. Meskipun demikian, saya melihat bahwa kenaikan NPF Paylater saat ini masih berada dalam batas yang aman, masih di bawah 5%. Dalam hal ini, saya menekankan pentingnya penyedia Paylater untuk prioritaskan manajemen risiko dan konsisten melakukan credit scoring yang dapat menggambarkan kemampuan bayar seseorang secara lebih akurat, sehingga potensi peningkatan NPF bisa diminimalisir," tanggap Huda.

Sebagai salah satu pelaku industri, Kredivo pun memprioritaskan penerapan prinsip responsible lending untuk menjaga NPF Kredivo tetap sejalan dengan rata-rata industri. "Dengan bantuan sistem manajemen risiko berbasiskan Artificial Intelligence (AI), Kredivo hanya akan memberikan pembiayaan kepada pengguna yang benar-benar layak dan memiliki kemampuan bayar yang mumpuni. Selain itu, Kredivo juga secara konsisten mengevaluasi skor kredit pengguna (Kredivo Score) untuk memprediksi potensi gagal bayar oleh pengguna dengan lebih akurat dan cepat. Sistem ini diharapkan dapat membuat para pengguna Kredivo dapat memanfaatkan layanan Kredivo secara maksimal," jelas Indina.

(kil/kil)

JAKARTA, KOMPAS.com - Membeli motor bekas bisa menjadi alternatif ekonomis bagi mereka yang ingin memiliki kendaraan roda dua tanpa biaya besar. Namun, calon pembeli perlu jeli karena beberapa jenis kerusakan bisa berujung pada biaya perbaikan tinggi atau bahkan risiko keselamatan.

Menurut Ivan, pengelola Babay Motor, ada jenis kerusakan pada motor bekas yang sebaiknya dihindari, terutama yang terkait dengan mesin dan rangka.

"Jika motor pernah turun mesin atau rangkanya rusak, ini bisa menandakan risiko besar. Kondisi seperti ini biasanya memengaruhi performa dan keamanan motor," kata Ivan kepada Kompas.com, Kamis (7/11/2024).

Kerusakan pada rangka, misalnya, dapat mengurangi stabilitas kendaraan dan membahayakan pengendara. Motor yang pernah mengalami tabrakan hebat atau kecelakaan serius kerap memiliki sasis tidak simetris, sehingga kenyamanan berkendara menurun.

"Rangka yang miring bisa membuat pengendara merasa tidak seimbang dan meningkatkan risiko kecelakaan," kata Ivan.

Ivan juga menyarankan agar kondisi mesin diperiksa menyeluruh. Mesin yang pernah mengalami perbaikan besar atau "turun mesin" biasanya menandakan kendaraan sudah dipakai secara ekstrem atau kurang perawatan.

Perbaikan seperti ini dapat membuat motor memerlukan perawatan tambahan yang mahal untuk mengembalikan performanya.

"Komponen seperti kopling, rem, dan sistem kelistrikan harus dicek detail. Meski tampak sepele, komponen ini jika rusak bisa mengganggu kenyamanan dan keamanan berkendara," ujarnya.

Pengecekan mendetail dapat menghindarkan calon pembeli dari motor bekas yang justru membutuhkan biaya perbaikan besar.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah merancang sejumlah aturan di sektor Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML).

Secara rinci, Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman mengatakan, OJK tengah merancang RPOJK Penerapan Manajemen Risiko bagi Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML).

Adapun RPOJK itu merupakan tindak lanjut Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

"Selain itu, merupakan penyempurnaan atas POJK Nomor 44/POJK.05/2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank, untuk memperkuat manajemen risiko di sektor PVML," ucapnya dalam keterangan tertulis RDK OJK, Jumat (1/11).

RPOJK lain yang tengah disusun, yakni tentang Pengawasan, Status Pengawasan, dan Tindak Lanjut Pengawasan PVML. Agusman menyampaikan RPOJK itu sebagai penyempurnaan ketentuan mengenai pengawasan, status pengawasan, dan tindak lanjut pengawasan bagi seluruh Lembaga Jasa Keuangan (LJK) di sektor PVML.

Dalam RPOJK itu akan mengatur tata cara pengawasan, penetapan status pengawasan, dan tindak lanjut pengawasan PVML secara terintegrasi.

Selain itu, Agusman menerangkan OJK tengah menyusun RPOJK tentang Tata Kelola yang Baik bagi PVML. Adapun RPOJK itu akan mengatur pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah, kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite dan satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian internal, serta penanganan benturan kepentingan.

Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan bahwa indikator kredit berisiko alias loan at risk(LaR)perbankan kian mendekati level sebelum pandemi Covid-19.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menjelaskan bahwa tren penurunan LaR berlanjut pada September 2024 ke level 10,11%, dibandingkan pada Agustus 2024 yang masih berada pada level 10,17%.

“Rasio LAR tersebut juga mendekati level sebelum pandemi yaitu sebesar 9,93% pada Desember 2019,” katanya dalam konferensi pers Rapat Dewan Komisioner (RDK) OJK bulanan, Jumat (1/11/2024).

Loan at riskmerupakan indikator risiko kredit yang disalurkan oleh bank. LaR terdiri atas kredit kolektibilitas 1 yang telah direstrukturisasi, kolektibilitas 2 atau dalam perhatian khusus, serta kredit bermasalah atau yang dikenal sebagainon-performing loan(NPL).

Dian lantas menjelaskan, hingga bulan kesembilan tahun ini, kualitas kredit perbankan tetap terjaga dengan rasio NPL gross sebesar 2,21%, selisih tipis dari angka 2,26% pada Agustus 2024. NPL nett tercatat stagnan pada level 0,79% sebagaimana bulan sebelumnya.

Sementara itu, kredit bank hingga September 2024 juga masih bertumbuh dobel digit secara tahunan (year on year/YoY) atau 10,85% ke level Rp7.579,25 triliun dibandingkan periode sama tahun sebelumnya.

Dana pihak ketiga atau DPK juga mengalami pertumbuhan 7,04% YoY menuju level Rp8.721,78 triliun, dibanding pertumbuhan 7,01% pada bulan lalu, dengan giro yang masih menjadi kontributor pertumbuhan terbesar.

Terkait likuiditas perbankan, Dian menyebut bahwa kondisi hingga September 2024 masih memadai dengan rasio Alat Likuid/Non Core Deposit (AL/NCD) sebesar 112,66% dan Alat Likuid/Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) sebesar 25,4%. Angka ini tercatat jauh di atas ambang batas alias threshold masing-masing sebesar 50% dan 10%.

“Secara umum, tingkat profitabilitas bank atau ROA [return on asset] meningkat ke 2,73%, Agustus yang lalu tercatat sebesar 2,69%, yang menunjukkan kinerja perbankan tetap resilien dan stabil,” lanjutnya.

Terakhir, Dian menjelaskan bahwa rasio permodalan atau CAR (capital adequancy ratio) bank terbilang tinggi selama sembilan bulan tahun ini, dengan meningkat menjadi 26,85%, dibandingkan Agustus lalu yang berada pada kisaran 26,69%.“Ini menjadi bantalan mitigasi risiko yang kuat di tengah ketidakpastian global dewasa ini,” tukasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menilai putusan pailit terhadap PT Sri Rejeki Isman Tbk. (SRIL) dan sejumlah anak usahanya terjadi lantaran pihak manajemen gagal dalam memitigasi risiko.

Hal tersebut diungkapkan Yassierli untuk menjawab sejumlah pertanyaan dari Anggota Komisi IX DPR RI soal pengumuman pailit Sritex dalam rapat kerja di Kompleks Parlemen, Rabu (30/10/2024).

“Kalau saya membacanya adalah ini kelalaian pihak manajemen dalam memitigasi risiko,” kata Yassierli, Rabu (30/10/2024).

Kelalaian itu, lanjutnya, lantaran manajemen merasa bahwa risiko yang tengah dihadapi merupakan masalah kecil. Padahal, jika tidak ditangani dengan baik, persoalan yang ada dapat berdampak fatal bagi perusahaan.

“Jadi [perusahaan] lengah seolah-olah ini masalah kecil tapi ternyata kemudian bisa berdampak fatal,” ujarnya.

Kendati begitu, Yassierli menyebut bahwa pemerintah akan turun tangan untuk menyelamatkan Sritex. Pada Selasa (30/10/2024), Presiden Prabowo Subianto telah memanggil sejumlah Menteri seperti Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, dan Bea Cukai ke Istana Negara.

Yassierli mengungkap, pemerintah akan membantu menyelamatkan Sritex melalui sejumlah upaya, misalnya mempercepat mediasi kurator dengan manajemen perusahaan hingga melakukan relaksasi terhadap sejumlah peraturan.

Langkah penyelamatan, lanjutnya, dilakukan untuk mencegah adanya pemutusan hubungan kerja (PHK) sembari menunggu kasasi. “Kita ingin agar PHK itu tidak terjadi sembari menunggu kasasi,” imbuhnya.

Belajar dari kasus Sritex, dia mengharapkan agar setiap perusahaan memiliki manajemen risiko yang kuat. “Kami berharap setiap perusahaan punya manajemen risiko yang kuat,” pungkasnya.

Adapun Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan melakukan kunjungan ke Sritex pada Senin (28/10/2024). Dalam kunjungannya, Noel menuturkan bahwa kehadiran Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) sedikit meyakinkan para pekerja dan manajemen mengenai masa depan Sritex.

Sesuai arahan Presiden Prabowo, Noel mengharapkan agar tidak ada PHK di lingkungan Sritex. “Alhamdulilah manajemen meyakinkan kita bahwa ternyata di sana ada semacam ketabuan dalam namanya PHK,” katanya.

Dalam catatan Bisnis, Sritex resmi dinyatakan pailit lewat putusan PN Semarang atas perkara nomor 2/Pdt.Sus-Homologasi/2024/PN Niaga Smg. Pembacaan putusan kepailitan Sritex dan perusahaan lainnya itu dilakukan pada Senin (21/10/2024) di PN Niaga Semarang.

Dikutip dari situs resmi SIPP PN Semarang, Kamis (24/10/2024), pemohon yaitu PT Indo Bharat Rayon mengajukan pembatalan perdamaian dengan pihak termohon lantaran lalai dalam memenuhi kewajiban pembayaran.

Kemnaker sebelumnya telah mengimbau perusahaan agar tidak melakukan PHK terhadap pekerjanya hingga ada putusan yang inkrah. Imbauan itu disampaikan oleh Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kemenaker Indah Anggoro Putri.

“Kemenaker meminta kepada PT Sritex dan anak-anak perusahaannya yang telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga agar tidak terburu-buru melakukan PHK kepada pekerjanya, sampai dengan adanya putusan yang inkrah atau dari MA,” kata Indah kepada Bisnis, Kamis (24/10/2024).

Kementerian juga meminta emiten tekstil Sritex dan anak-anak perusahaannya agar tetap membayar hak-hak para pekerja, utamanya gaji/upah.

Seiring adanya penetapan tersebut, Indah meminta semua pihak, baik manajemen dan serikat pekerja di Sritex untuk tetap tenang dan menjaga kondusifitas perusahaan, serta segera menentukan langkah-langkah strategis dan solutif untuk kedua belah pihak.

“Utamakan dialog yang konstruktif, produktif, dan solutif,” ujarnya.

JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan atau Menaker Yassierli menilai, pailitnya perusahaan tekstil PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) atau Sritex diakibatkan oleh kesalahan manajemen dalam memitigasi risiko. Ia menilai, pihak manajemen lengah dalam memitigasi risiko .

Hal itu diungkapkan oleh Yassierli saat rapat kerja (raker) bersama Komisi IX DPR RI di ruang rapat Komisi IX DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2024).

"Kalau saya membacanya adalah ini adalah kelalaian pihak manajemen dalam memitigasi risiko. Kalau saya melihatnya jadi lengah seolah-olah ini masalah kecil, tapi ternyata kemudian bisa berdampak fatal," tutur Yassierli.

Kendati demikian, Yassierli mengatakan, Pemerintah telah berupaya untuk mencari solusi atas masalah Sritex. Ia mengaku, Presiden Prabowo Subianto telah mengumpulkan sejumlah menteri seperti Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani.

"Pemerintahan akan membantu dalam penyelesaian masalah ini, tapi membantu itu kan horizonnya macam-macam bukan berarti kemudian pemerintah bantu swasta secara langsung, belum tentu juga," kata Yassierli.

Ia mengatakan, Pemerintah akan bantu mempercepat terjadinya mediasi operator dengan manajemen. Yassierli mengatakan, Pemerintah bisa membantu tentang regulasi yang bisa relaksasi terkait tentang ekspor impor.

"Saya juga tangkap di media itu seolah-olah pemerintah membantu swasta, bahasanya tidak begitu. Jadi banyak tahu tentang yang penting adalah kita ingin memang PHK itu tidak terjadi," kata Yassierli.

"Kami berharap setiap perusahaan itu memiliki sistem manajemen risiko enterprise risk management yang kuat dan kami kementerian dibantu dengan dinas tenaga kerja itu juga punya mekanisme untuk melakukan monitoring jangan sampai kemudian tiba-tiba terjadi kasus," tandasnya.

Sebelumnya, Pengadilan Negeri (PN) Niaga Semarang menyatakan perusahaan tekstil PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) atau Sritex pailit. Hal ini tertuang dalam putusan dengan nomor perkara 2/Pdt.Sus-Homologasi/2024/PN Niaga.

Dalam keputusan itu, Sritex, PT Sinar Pantja Djaja, PT Bitratex Industries, dan PT Primayudha Mandirijaya dinyatakan telah lalai memenuhi kewajiban pembayaran mereka kepada PT Indo Bharat Rayon, sebagai pemohon, sesuai dengan Putusan Homologasi tanggal 25 Januari 2022.

"Menyatakan PT Sri Rejeki Isman Tbk, PT Sinar Pantja Djaja, PT Bitratex Industries, dan PT Primayudha Mandirijaya pailit dengan segala akibat hukumnya," mengutip petitum melalui SIPP PN Semarang, Kamis (24/10/2024).

Sritex dinyatakan bangkrut setelah mengalami masalah utang dalam beberapa tahun terakhir. Menjelang akhir tahun lalu, kewajiban jangka pendek Sritex tercatat sebesar USD113,02 juta, dengan USD11 juta diantaranya berupa pinjaman jangka pendek dari Bank Central Asia (BBCA).

Sementara itu, dari total kewajiban jangka panjang sebesar USD1,49 miliar, sebanyak USD858,05 juta merupakan pinjaman bank.

Sumber: Reuters | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - Harga minyak turun lebih dari US$3 per barel pada Senin (28/10), setelah serangan balasan Israel terhadap Iran pada akhir pekan tidak menyasar fasilitas minyak dan nuklir Iran, serta tidak mengganggu pasokan energi.

Hal ini meredakan ketegangan geopolitik di Timur Tengah.

Melansir Reuters, harga minyak mentah Brent dan West Texas Intermediate (WTI) masing-masing menyentuh level terendah sejak 1 Oktober pada pembukaan perdagangan.

Hingga pukul 23.04 GMT, Brent tercatat di US$72,88 per barel, turun US$3,17 atau 4,2%, sementara WTI turun US$3,13 atau 4,4% menjadi US$68,65 per barel.

Harga acuan minyak mengalami kenaikan 4% pekan lalu di tengah perdagangan yang bergejolak, saat pasar memperhitungkan ketidakpastian mengenai seberapa jauh respons Israel terhadap serangan rudal Iran pada 1 Oktober dan pemilu AS bulan depan.

Puluhan jet tempur Israel melakukan tiga gelombang serangan pada Sabtu dini hari, menargetkan pabrik rudal dan lokasi lain di dekat Teheran serta wilayah barat Iran, di tengah meningkatnya konflik antara kedua negara Timur Tengah ini.

Para analis mengatakan, premi risiko geopolitik yang sempat mendongkrak harga minyak karena antisipasi serangan balasan Israel kini menurun.

"Namun, meskipun berita konflik Timur Tengah terus naik turun, tren keseluruhan tetap menunjukkan peningkatan eskalasi, dan kemungkinan terjadinya serangan lanjutan yang bisa memicu lonjakan harga minyak semakin besar," kata Saul Kavonic, analis energi dari MST Marquee.

Analis Tim Evans dari Evans Energy menambahkan, “Kami berpikir pasar mungkin sedikit undervalued, dengan risiko produsen OPEC+ dapat menunda rencana kenaikan target produksi yang dijadwalkan pada Desember.”

Pada Oktober lalu, Organisasi Negara Pengekspor Minyak dan sekutunya, yang dikenal sebagai OPEC+, mempertahankan kebijakan produksi mereka, termasuk rencana untuk mulai meningkatkan produksi pada Desember.

Kelompok tersebut dijadwalkan bertemu pada 1 Desember mendatang sebelum pertemuan penuh OPEC+.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kebocoran bensin dari karburator adalah masalah yang sering dialami oleh pemilik motor, terutama untuk kendaraan yang masih menggunakan sistem karburator.

Jika tidak segera ditangani, kebocoran ini bisa menyebabkan pemborosan bahan bakar dan potensi bahaya kebakaran.

Purnomo, pengelola Tamaro Motor di Jakarta Barat, menjelaskan, salah satu penyebab utama kebocoran bensin pada karburator adalah jarum pelampung yang sudah aus atau kotor.

"Jarum pelampung berfungsi untuk mengatur jumlah bensin yang masuk ke ruang karburator. Jika jarum pelampungnya sudah rusak atau kotor, bensin akan terus mengalir ke karburator dan menyebabkan kebocoran," kata Purnomo kepada Kompas.com, Rabu (23/10/2024).

Purnomo juga menyarankan agar pemilik kendaraan melakukan pengecekan secara rutin, terutama setelah kendaraan digunakan untuk perjalanan jauh.

"Selain jarum pelampung, gasket karburator yang sudah getas atau bocor juga bisa menjadi penyebab kebocoran. Ganti gasket yang rusak dengan yang baru untuk mencegah bensin merembes keluar," kata dia.

Untuk menghindari masalah lebih lanjut, Purnomo merekomendasikan untuk segera membawa motor ke bengkel jika pengendara mencium bau bensin atau melihat adanya tetesan bahan bakar di sekitar karburator.

"Perbaikan dini akan mencegah kerusakan yang lebih parah dan menghindari risiko kecelakaan," ujar Purnomo.

Dengan perawatan yang baik, masalah kebocoran karburator dapat diatasi, dan performa motor tetap optimal.

Jakarta -

Asuransi kini menjadi salah satu hal yang perlu dipertimbangkan terlebih bagi mereka yang sudah berkeluarga. Memiliki asuransi kerap dinilai mempermudah seseorang dalam situasi darurat seperti terjadinya risiko sakit, kecelakaan, hingga meninggal dunia.

Asuransi juga memiliki berbagai manfaat ketika seseorang memutuskan memiliki asuransi. Ketika mereka memutuskan memiliki asuransi, orang tersebut memiliki kontrak dengan perusahaan yang akan memberikan santunan apabila terjadi risiko.

Bagi yang berkeluarga, ada berbagai alasan mengapa mereka harus memiliki asuransi. Dikutip dari berbagai sumber, ini alasannya.

1. Menghemat Pengeluaran

Asuransi kesehatan keluarga merupakan salah satu menghemat biaya untuk memenuhi kebutuhan kesehatan keluarga. Biasanya, perusahaan asuransi menawarkan paket keluarga untuk setiap individu anggota keluarga.

Selain itu, paket tersebut kerap memiliki potongan dan pembayaran yang lebih rendah. Hal ini membuat keluarga lebih mudah dalam mengelola pengeluaran kesehatan mereka.

2. Keadaan Darurat

Saat keadaan darurat seperti masalah medis, memiliki asuransi membantu saat kondisi tersebut. Keluarga tidak merasa bingung terlebih soal pembayaran saat menghadapi kondisi darurat itu karena asuransi yang akan membayar.

Hal ini penting bagi keluarga yang memiliki anak kecil atau lansia yang memiliki perhatian khusus terhadap kondisi medis.

3. Kesejahteraan Keluarga

Ketika kepala keluarga atau mereka yang bertanggung jawab terhadap keuangan meninggal dunia, anggota yang keluarga yang ditinggalkan tidak perlu khawatir untuk melanjutkan hidup mereka. Salah satu keuntungan asuransi adalah manfaat meninggal dunia yang dapat digunakan untuk santunan sehingga membantu tekanan finansial keluarga.

Oleh karena itu, dengan berbagai macam manfaat dari asuransi, setiap keluarga bisa mulai mencari asuransi yang sesuai dengan kebutuhannya. Salah satunya adalah Asuransi Amora milik BRI Life yang dikerjasamakan dengan Bank BRI.

Asuransi AMORA merupakan produk asuransi jiwa tradisional yang memberikan perlindungan bagi setiap orang sampai dengan usia 99 tahun. Asuransi ini juga memiliki beragam manfaat pembayaran uang pertanggungan seperti ketika meninggal dunia, nilai tunai, dan manfaat akhir asuransi.

Manfaat Asuransi AMORA

1. Manfaat Meninggal Dunia

Apabila yang tertanggung meninggal dunia pada masa asuransi, mereka akan dibayarkan santunan sebesar 100% Uang Pertanggungan dan tambahan manfaat asuransi (booster) berdasarkan masa berlaku Polis sejak diterbitkan.

Tahun Ke:

• 6 hingga 10 = 20%

• 11 hingga 15 = 40%

• 16 hingga 20 = 60%

• 21 hingga 25 = 80%

• > 25 = 100%

2. Manfaat Tambahan Meninggal akibat Kecelakaan

Jika tertanggung meninggal akibat kecelakaan pada masa asuransi dan usia tertanggung maksimal 79 tahun, dibayarkan manfaat tambahan meninggal akibat kecelakaan sebesar 100% dari Uang Pertanggungan Awal.

3. Manfaat Akhir Asuransi

Apabila tertanggung tetap hidup sampai dengan akhir masa asuransi yakni usia 99 tahun, maka akan dibayarkan manfaat akhir asuransi sebesar 200% Uang Pertanggungan Awal.

4. Manfaat Pengunduran Diri

Dalam hal pertanggungan menjadi berakhir akibat Pemegang Polis mengajukan pengunduran diri atau tidak dapat melaksanakan kewajiban dalam membayar premimaka akan dibayarkan nilai tunai yang tersedia sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Info selengkapnya bisa dicek dibbri.id/asuransiamora.

(prf/ega)

Reporter: Nova Betriani Sinambela | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Pemerintah menyerap dana sebanyak Rp 10 triliun dari lelang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang berlangsung pada Selasa (22/10).

Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan melaporkan bahwa lelang SBSN ini memiliki tujuh seri yang ditawarkan.

Dari ketujuh seri tersebut, total penawaran yang masuk mencapai Rp 17,4 triliun.

"Sedangkan total nominal yang dimenangkan dari tujuh seri yang ditawarkan tersebut adalah Rp 10 triliun," tulis DJPPR dalam situs reminya, Selasa (22/10).

Adapun dari ketujuh seri SBSN yang ditawarkan, PBS038 menjadi seri dengan penawaran masuk tertinggi yaitu sebanyak Rp 4,95 triliun. Sayangnya PBS038 tidak menjadi seri tertinggi yang diserap pemerintah.

Lebih lanjut, berikut rincian hasil lelang SBSN pada Selasa (22/10).

1. SPNS01042025 mencatat penawaran yang masuk mencapai Rp2,715 triliun dengan jumlah nominal dimenangkan Rp2,250 triliun. Ini menjadi seri dengan nominal tertinggi kedua yang diserap pemerintah. Adapun yield rata-rata tertimbang yang dimenangkan seri SPNS01042025 sebesar 6,21%. Seri ini akan jatuh tempo pada 1 April 2025 dengan tingkat imbalan diskonto.

2. SPNS07072025 mencatat penawaran masuk hingga Rp3,397 triliun. Jumlah nominal yang diserap pemerintah sebanyak Rp3,050 triliun, menandai seri dengan nominal tertinggi yang dimenangkan oleh pemerintah. Sementara yield rata-rata tertimbang yang dimenangkan pada seri ini adalah 6,25%. Seri ini akan jatuh tempo pada 7 Juli 2025 dengan tingkat imbalan diskonto.

3. Seri PBS032 catat penawaran masuk sebesar Rp1,71 triliun, dengan nominal yang dimenangkan pemerintah adalah Rp 0,700 triliun. Yield rata-rata tertimbang yang dimenangkan PBS032 ini adalah 6,44%. Seri ini akan jatuh tempo pada 15 Juli 2026 dengan tingkat imbalan 4,875%

4. Seri PBS030 mencatatkan penawaran masuk sejumlah Rp2,68 triliun dengan jumlah penawaran dimenangkan Rp1 triliun untuk seri ini. Yield rata-rata tertimbang yang dimenangkan adalah 6,46%. PBS030 akan jatuh tempo pada 15 Juli 2028 dengan tingkat imbalan 5,875%

5. Seri PBS029 mencatatkan penawaran masuk adalah Rp1,140 triliun dengan jumlah penawaran dimenangkan Rp0,900 triliun. Yield rata-rata tertimbang yang dimenangkan seri ini sebesar 6,67%. PBS029 akan jatuh tempo pada 15 Maret 2034 dengan tingkat imbalan 6,375%

6. Seri PBS004 mencatatkan penawaran masuk adalah Rp0,864 triliun dengan jumlah penawaran dimenangkan Rp0,150 triliun untuk seri ini. Yield rata-rata tertimbang yang dimenangkan adalah 6,82%. Seri ini akan jatuh tempo pada 15 Februari 2037 dengan tingkat imbalan 6,1%.

7. Seri PBS038 mencatatkan penawaran masuk Rp4,953 triliun, dengan jumlah penawaran dimenangkan Rp1,95 triliun. Yield rata-rata tertimbang yang dimenangkan seri PBS038 sebesar 6,97%. PBS038 akan jatuh tempo pada 15 Desember 2049 dengan tingkat imbalan 6,875%

Jakarta -

Pelaku bisnis pengangkutan, termasuk pengangkutan laut setidaknya mempunyai kemampuan strategi mitigasi risiko dan klaim. Hal ini karena pengangkutan laut masih menjadi tulang punggung distribusi barang orientasi ekspor atau perdagangan antar pulau di Indonesia karena biaya yang lebih murah jika dibandingkan dengan pengangkutan udara.

Managing Director PT Global Internusa Adjusting Dikarioso menekankan pentingnya memahami risiko dalam asuransi pengangkutan, yakni ketidakpastian akan terjadinya suatu peristiwa pengangkutan barang yang dapat menimbulkan kerugian ekonomis terhadap barang yang diangkut. Dia menyebut ada enam risiko dalam pengangkutan barang yang harus diwaspadai, yakni barang itu sendiri, kemasan barang, alat angkut, perjalanan, cuaca, dan lokasi pemuatan serta pembongkaran.

"Diperlukan pengetahuan teknis tentang sifat barang, cara mengemas, alat transportasi dari tempat produksi ke pelabuhan, rute perjalanan hingga pelabuhan kedatangan, lokasi serta fasilitas bongkar muat sehingga pengelolaan risiko pengiriman barang dapat dilaksanakan dengan baik," kata Dikarioso dalam keterangannya, dikutip Minggu (20/10/2024).

Sementara itu, Advokat Senior dari Kantor Hukum Nugraha Budi mengatakan aspek hukum yang harus diperhatikan dalam pengiriman barang melalui asuransi pengangkutan jika terjadi kerugian atau kerusakan. Di antaranya, penanggung dapat bertanggung jawab, tanggung jawab pengangkut dapat diminta, serta pihak yang bertanggung jawab atas barang atau pihak lain dapat dilibatkan sesuai hukum.

"Segera lakukan klaim kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab khususnya pengangkut dan penguasa pelabuhan, ajukan survei kepada perwakilan pengangkut atau pihak bertanggung jawab lainnya termasuk klaim saat ditemukan temuan pada survei dimaksud, tidak memberikan tanda terima saat barang dalam kondisi meragukan, dan sampaikan pemberitahuan tertulis kepada pihak bertanggung jawab atas barang dimaksud dalam waktu maksimal 3 hari," kata Budi.

Terkait sulitnya mengajukan klaim asuransi pengangkutan laut, Budi menjelaskan ada beberapa penyebab yang biasa didapati di lapangan. Di antaranya, tertanggung tidak membayar premi asuransi atau membayar premi tetapi terlambat, tertanggung terlambat melaporkan terjadinya klaim kepada penanggung. Kemudian tertanggung tidak atau terlambat mengajukan klaim kepada pengangkut dan tidak dapat melengkapi dokumen klaim.

PT Asuransi Tokio Marine Indonesia (TMI), salah satu pemimpin pasar dalam asuransi pengangkutan di Indonesia mengungkapkan strategi paling efektif dalam mitigasi risiko dan manajemen klaim, di tengah perubahan signifikan yang dipicu oleh kompleksitas perdagangan global, perubahan regulasi, meningkatnya frekuensi, dan tingkat keparahan kerugian.

Sebagai salah satu dari tiga pemimpin pasar asuransi pengangkutan di Indonesia, TMI tidak hanya menawarkan produk yang unggul tetapi juga didukung oleh lebih dari 250 claim settling agent yang siap menyelesaikan klaim di seluruh dunia. "Jaringan global ini memungkinkan kami untuk menangani klaim secara efisien, sehingga memastikan klien kami mendapatkan penyelesaian yang cepat dan tepat, di mana pun klaim terjadi," tegas Department Head Claim TMI Aminta Ginting.

Dalam sambutannya Direktur Kepatuhan, Risiko, dan HRGA TMI Cahyo Adi menekankan pentingnya pemahaman yang sama dalam manajemen risiko dan proses klaim agar risiko yang tak terduga tidak mengganggu operasional bisnis. "Kami ingin memastikan bahwa klien dan mitra kami dapat mengelola risiko dengan efektif dan memanfaatkan layanan asuransi pengangkutan kami secara maksimal," ujar Cahyo.

(kil/kil)