Eks Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Muliaman Hadad dilantik menjadi Kepala Badan Pengelola (BP) Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). Ia mengungkapkan tugas dan wewenang badan yang baru didirikan pada era Kabinet Merah Putih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka tersebut.

Muliaman mengatakan, BP Investasi Danantara bertugas untuk mengelola investasi di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Jadi semua aset-aset pemerintah yang dipisahkan itu nanti akan dikelola oleh badan ini. Tapi tentu saja itu bertahap ya karena dibentuk badannya dulu, dibuat undang-undangnya dulu," kata Muliaman usai pelantikan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (22/10/2024).

Muliaman menyebut badan baru ini wujud akhirnya akan serupa seperti Temasek, perusahaan holding yang berfokus pada investasi global yang dimiliki oleh pemerintah Singapura

"End state-nya iya, mirip-mirip begitu ya (seperti Temasek)," ungkap Muliaman.

Sayangnya dirinya belum bisa memberikan target kapan BP Danantara bisa serupa Temasek. Pasalnya harus dipersiapkan undang-undang (UU) yang mengatur badan tersebut terlebih dahulu.

Selain itu, BP Danantara juga akan serupa dengan Sovereign Wealth Fund (SWF) atau lembaga pengelola investasi yang telah ada yakni Indonesia Investment Authority (INA). Berbeda dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"Bedanya (dengan Kementerian BUMN) saya kira (terkait) bidang pengelolaan investasinya. Mirip-mirip seperti INA tapi BP Investasi Danantara lebih besar," terang Muliaman.

Muliaman juga masih belum bisa memastikan apakah INA akan berada di bawah naungan BP Investasi Danantara atau tidak. Ia mengaku akan berdiskusi dengan kementerian terkait untuk bagaimana lembaga ini harus diwujudkan.

Muliaman menegaskan bahwa Kementerian BUMN tetap ada beriringan bersama BP investasi Danantara, namun tidak tahu kepastian ke depannya. "(Kementerian BUMN) tetap ada, tapi jangka panjangnya belum tahu kita," sebut Muliaman.

Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan (Kemendag) era Kabinet Indonesia Maju, Budi Santoso malam ini mendatangi Istana Negara. Kedatangan Budi Santoso untuk menanti pengumuman Menteri dan Wakil Menteri di Kabinet pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Saat ditanya mengenai posisi apa yang diemban di Kabinet Prabowo, Budi enggan menyebutkan. Dia hanya bilang untuk melihat pengumuman nanti.

"Nanti kan baru pengumuman, kalo memang disebutkan sebagai menteri ya besok jam 10 ada pelantikan," kata Budi saat ditemui di Istana Negara, Jakarta Pusat, Minggu (20/10/2024).

Diketahui Budi merupakan salah satu tokoh yang dipanggil ke kediaman Prabowo Subianto dan mengikuti pembekalan di Hambalang beberapa waktu lalu. Terkait pembahasan pada saat itu, Budi menyebut berkaitan dengan arahan-arahan dan kebijakan ke depan yang sejalan dengan visi dan misinya. Namun, dia bilang Prabowo tidak menyebutkan spesifik bidangnya apa.

"Kan waktu di Kertanegara ya sebenarnya arahan arahan beliau tentang kebijakan ke depan seperti apa, visi misi beliau seperti apa, tapi tidak spesifik bidang apa, kita tunggu nanti aja setengah sembilan," jelasnya.

Seperti diketahui, malam ini Presiden Prabowo akan mengumumkan menteri-menteri dalam kabinetnya. Sejumlah tokoh telah datang ke Istana Negara, seperti Budie Arie, Muhaimin Iskandar, Airlangga Hartarto, hingga Bahlil Lahadalia.

Wakil Presiden Ma'ruf Amin membocorkan rencana kegiatannya usai purnatugas pada 20 Oktober 2024 nanti. Katanya, ia akan kembali ke habitat.

Hal ini disampaikan Ma'ruf Amin usai menghadiri Sidang Promosi Terbuka Doktoral Bidang Kajian Stratejik dan Global Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia di Universitas Indonesia.

"Saya pertama mau kembali ke habitat. Ke pesantren," kata Ma'ruf Amin, di Depok, Jawa Barat, Rabu (16/10/2024).

Selain itu, ia juga bercerita kalau dirinya telah mendapat amanah baru di Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Ma'ruf Amin dipercaya menjadi Ketua Dewan Syuro PKB.

"Ada tugas baru saya. Saya juga Ketua Dewan Syuro PKB, bagaimana membangun PKB," ujarnya.

Sebagai tambahan informasi, pemerintahan Kabinet Indonesia Maju di bawah Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan berakhir kurang dari satu pekan lagi, tepatnya pada 20 Oktober 2024.

Kepemimpinan akan dilanjutkan oleh Presiden-Wakil Presiden Terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Presiden terpilih Prabowo Subianto memanggil para menteri ekonomi era Presiden Joko Widodo (Jokowi), ke rumahnya di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Senin (14/10/2024). Salah satunya adalah Sri Mulyani Indrawati.

Usai bertemu Prabowo, Sri Mulyani mengaku diminta menjabat sebagai Menteri Keuangan (Menkeu) lagi. Sri Mulyani juga mengatakan selama ini telah berdiskusi panjang bersama dengan Presiden-Wakil Presiden Terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menyangkut transisi APBN 2025, terutama soal program-program unggulan keduanya.

Termasuk juga dengan efektivitas dari program-program terkait dan bagaimana dampak APBN itu sendiri kepada masyarakat. Menurutnya, hal ini menjadi salah satu tekanan untuk Prabowo.

"Jadi, kita diskusi cukup lama dan panjang ya selama ini dengan beliau dan oleh karena itu pada saat untuk pembentukan kabinet beliau meminta saya untuk menjadi Menteri Keuangan kembali," kata Sri Mulyani, di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta, Senin (14/10/2024).

Sri Mulyani juga menyampaikan pesan dari Prabowo soal dukungan APBN 2025 terhadap masyarakat, serta pengelolaannya. Katanya, Prabowo meminta untuk penerimaan negara dioptimalkan.

"Arahan mengenai pengelolaan dari sisi penerimaan negara, pajak, bea cukai, PNBP, belanja negara belanja, negara untuk kementerian/lembaga, maupun untuk transfer ke daerah dan juga berbagai investasi yang dilakukan itu perlu dioptimalkan, ditingkatkan kualitasnya, diyakinkan untuk efektivitasnya, terutama untuk manfaat kepada masyarakat," paparnya.

"Beliau perhatian sangat kepada bagaimana dampak APBN kepada masyarakat. Itu menjadi tekanan beliau, jadi kita diskusi cukup lama dan panjang ya selama ini dengan beliau" sambungnya.

Di samping itu, juga menjelaskan tentang antisipasi dari penggemukan kabinet terhadap keuangan negara. Sri Mulyani memastikan bahwa hal ini tidak berpengaruh besar hingga membebani APBN.

"Dalam APBN itu beberapa antisipasi terhadap program-program dari Presiden Terpilih, termasuk dari sisi line up kabinetnya itu sudah dilakukan. Kita akan membantu semaksimal mungkin untuk kementerian-kementerian yang mengalami perubahan untuk nomenklaturnya maupun dari sisi pembagian tugasnya supaya mereka tidak membutuhkan waktu yang lama untuk bisa bekerja secara lebih efektif," terang Sri Mulyani.

Sri Mulyani juga memastikan bahwa diskusi akan terus dilakukan bersama dengan menteri-menteri terkait, utamanya menteri-menteri dari kementerian baru. Ia memastikan, akan membantu dengan semaksimal mungkin.

"Nanti kita akan berhubungan dengan para menteri untuk bisa membantu maksimal mungkin dari kami dari anggarannya dari organisasinya dari penunjukan pejabatnya sehingga program-program yang akan dilakukan bisa berjalan secara cepat," tegasnya.

Saksikan Live DetikPagi:

Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru saja meresmikan Istana Negara di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. Jokowi yang masa jabatannya segera habis akhir bulan ini berharap agar pemerintah Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka bisa memaksimalkan fungsi Istana di IKN.

Dia berharap agar semua kegiatan-kegiatan besar kenegaraan bisa dilakukan di IKN usai Prabowo menjabat. Terlebih lagi melihat kawasan pusat pemerintah yang mulai terbentuk, Istana Negara saja sudah diresmikan dan siap digunakan.

"Kita harap nanti kegiatan-kegiatan kenegaraan yang besar yang butuh tempat gede bisa dilakukan di sini, di IKN," sebut Jokowi usai meresmikan Istana Negara IKN, Jumat (11/10/2024).

Usai purna tugas, Jokowi menyatakan dirinya akan tetap rutin berkunjung ke ibu kota baru Nusantara. Sayangnya dia tidak merinci untuk kebutuhan apa dirinya ke IKN.

"Oh nanti rutin," jawab Jokowi singkat ketika ditanya apakah masih akan berkunjung ke IKN setelah purna tugas.

Jokowi juga mengungkapkan kualitas Istana Negara di IKN sangat bagus. Baik dari interiornya hingga urusan pengecatannya semua dilakukan dengan baik.

"Kalau dari sisi kualitas saya harus ngomong apa adanya ya, bagus, bagus. Finishing-nya bagus, pengecatan bagus, sampai detail-detail ukirannya bagus, saya kira kualitasnya bagus," ujar Jokowi.

Simak: Penegasan Prabowo Lanjutkan Pembangunan-Ingin Cepat Berkantor di IKN

[Gambas:Video 20detik]

Program Makan Bergizi Gratis yang menjadi prioritas pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming akan menyasar 82,9 juta penerima selama lima tahun ke depan. Dibutuhkan anggaran Rp 1,2 triliun per hari untuk Badan Gizi Nasional menjalankannya.

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan, Makan Bergizi Gratis disebut sebagai salah satu investasi terhadap sumber daya manusia (SDM) Indonesia.

"Makan bergizi gratis yang kalau nanti dilaksanakan secara penuh totalnya akan mencapai 82,9 juta dan akan menghabiskan anggaran Rp 400 triliun (setahun). Kalau ini program sudah jalan, maka Badan Gizi akan spending harian Rp 1,2 triliun," kata Dadan dalam acara dalam acara BNI Investor Daily Summit di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (8/10/2024).

"Ini adalah uang yang tidak sedikit, Rp 1,2 triliun setiap hari Badan Gizi akan keluarkan untuk investasi SDM masa depan dan 75% dari Rp 1,2 triliun itu untuk intervensi makan bergizi," tambahnya.

Dadan menyebut 85% dari anggaran itu akan digunakan untuk membeli produk pertanian dan bahan baku makanan setiap harinya. Dengan demikian akan mendorong perekonomian dalam negeri.

"Karena kami masak setiap hari, kemudian kami deliver ke anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui untuk dimakan setiap hari. Jadi kami akan spending dalam jumlah uang yang sangat besar ketika program ini sudah berjalan secara penuh," tuturnya.

Jika program Makan Bergizi Gratis sudah berjalan menyeluruh, akan ada 30.000 satuan pelayanan di seluruh Indonesia dengan target maksimal sampai 2027. Untuk 2025, minimal ada 5.000 satuan pelayanan yang sudah jalan dengan anggaran Rp 71 triliun.

"Pegawai Badan Gizinya 3 orang per satuan pelayanan, itu artinya akan ada 90 ribu. Nah, di daerahnya yang masak-masak itu tergantung dari alat masak yang digunakan. Kalau alat masak tradisional itu butuh kurang lebih 45-46 orang. Jadi kalau kita asumsi tradisional, maka nanti akan ada peluang kerja baru 1,5 juta. Itu pegawai lokal ibu-ibu, anak remaja, bapak-bapak, itu di satuan pelayanan saja, tidak termasuk petani yang memasok," beber Dadan.

Berdasarkan hasil percontohan dari salah satu satuan pelayanan yang melayani 3.000 anak, Makan Bergizi Gratis membutuhkan 200 kilogram (kg) beras, 350 kg sayur, serta 350 kg ayam atau 3.000 butir telur setiap harinya, kemudian butuh juga 600 liter susu per hari.

"Itu baru satuan pelayanan. Kalau nanti program ini sudah jalan secara menyeluruh, akan ada kurang lebih 30.000 satuan pelayanan di seluruh Indonesia yang melayani ibu hamil, ibu menyusui, anak balita, anak sekolah mulai dari PAUD sampai SMA, termasuk santri dan sekolah keagamaan lainnya," ucap Dadan.

"Jadi bisa dibayangkan kalau satuan pelayanan itu membutuhkan 350 kg sayur setiap hari, maka nanti koperasi atau BUMDes bisa mengkoordinir, para petani bisa merencanakan tanam sayur tanggal 1 misalnya bayam, tanggal 2 kangkung dan sebagainya yang bisa memenuhi kebutuhan satuan pelayanan setiap hari dalam jumlah yang cukup besar," imbuhnya.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) buka suara terkait adanya tuntutan kenaikan gaji dan tunjangan hakim. Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata mengatakan untuk usulan tersebut akan diputuskan dalam Peraturan Pemerintah (PP).

Kementerian/Lembaga terkait telah membahas dan hasil akhirnya akan keluar dalam bentuk PP. Isa menyebut pembahasan PP juga akan segera berlangsung.

"Kita tunggu saja PP-nya ya. Pembahasan PP-nya mudah-mudahan segera berlangsung," kata Isa kepada detikcom, Senin (7/10/2024).

Hari ini sendiri, Solidaritas Hakim Indonesia juga melangsungkan pertemuan dengan Mahkamah Agung, Komisi Yudisial dan Kementerian Keuangan, di Gedung Mahkamah Agung. Dalam pertemuan itu Isa sebagai perwakilan dari Kemenkeu ikut hadir.

Para hakim dalam pertemuan itu menuntut peningkatan kesejahteraan hakim seperti kenaikan tunjangan dan fasilitas.

Terkait hal tersebut, Presiden Terpilih Prabowo Subianto disebut telah berkomitmen untuk menaruh perhatian lebih terhadap kenaikan gaji hakim di Indonesia. Adapun gaji hakim belum mengalami perubahan sejak tahun 2012 atau 12 tahun yang lalu.

CEO Arsari Group sekaligus adik Prabowo Subianto Hashim S. Djojohadikusumo mengatakan, program kerja Presiden-Wakil Presiden Terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yakni Asta Cita berkomitmen untuk memberikan imbalan yang lebih adil terhadap para penegak hukum.

Oleh karena itu, pihaknya berkomitmen untuk melakukan perbaikan di pemerintahan yang akan datang terhadap gaji hakim.

"Hakim agung Indonesia sudah 11 tahun (saat 2023) tidak dapat kenaikan gaji. So, ini akan diperbaiki oleh Pak Prabowo. Kita harus berikan imbalan untuk penegak hukum," tegas dia dalam acara Diskusi Ekonomi bersama Pengusaha Internasional Senior, kata Mulyadi di Menara Kadin, Jakarta, Senin (7/10/2024).

Untuk diketahui, Solidaritas Hakim Indonesia menyerukan gerakan cuti bersama gara-gara gaji dan tunjangan hakim tak naik selama 12 tahun.

Juru Bicara Solidaritas Hakim Indonesia Fauzan Arrasyid mengatakan mereka akan melakukan cuti bersama serentak pada 7-11 Oktober 2024. Dia merasa kesejahteraan hakim terabaikan.

"Gerakan Cuti Bersama Hakim Se-Indonesia ini akan dilaksanakan secara serentak oleh ribuan hakim mulai tanggal 7 hingga 11 Oktober 2024. Sebagian dari kami juga akan berangkat ke Jakarta untuk melakukan aksi simbolik sebagai bentuk protes terhadap kondisi kesejahteraan dan independensi hakim yang telah terabaikan selama bertahun-tahun," ujar Juru Bicara Solidaritas Hakim Indonesia Fauzan Arrasyid dikutip dari detiknews

Salah satu tuntutannya ialah meminta Presiden Republik Indonesia segera merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim di Bawah Mahkamah Agung, untuk menyesuaikan gaji dan tunjangan hakim sesuai dengan standar hidup layak dan besarnya tanggung jawab profesi hakim.